BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di negara Indonesia, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan intern umat beragama adalah wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati. Harapan untuk menjadikan bangsa yang aman dan tenteram dengan masyarakat yang yang dama damaii serta serta jauh jauh dari dari konf konfli likk dapa dapatt terl terlak aksan sanaa jika jika umat umat bera beraga gama ma meng mengem emba bang ngka kann sikap sikap tole tolera ran. n. Nila Nilai-n i-nil ilai ai demo demokr krasi asi sanga sangatt mend menduk ukun ungg teriptanya komunitas umat beragama yang menghargai kemajemukan. Dengan demiki demikian, an, kon konsep sep demokr demokrasi asi sangat sangat sejalan sejalan den dengan gan Islam Islam yan yangg sama-sam sama-samaa mengandun mengandungg nilai ketenteraman ketenteraman dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera. !onsep !onsep demokrasi demokrasi memang munul dari "arat, tapi nilai-nilai demokrasi demokrasi itu ada di dalam Islam. #pa yang kita kenal dengan $iagam %adinah yang dimunulkan oleh Nabi %uhammad &aw. dan umat Islam di %adinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. %akna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. 'adi, 'adi, Islam Islam iden identi tikk deng dengan an demo demokr krasi asi,, akan akan teta tetapi pi demo demokr krasi asi dala dalam m Islam Islam memiliki perbedaan-perbedaan yang ukup signifikan. Dan untuk menuju menuju Indonesia Indonesia baru yang kita idamkan, hendaknya hendaknya dengan dengan bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadaban yang sanggup membawa kita meraih keunggulan atau bahkan kejayaan kejayaan di millenium millenium ketiga. !arena itulah, kita juga harus harus menyadari menyadari berbagai perubahan yang mengiringinya mengiringinya (%uhaimun, *+**). *+**).
B. Rumusan Masalah
*. ntuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi dan musyawarah (syura). . ntuk memahami prinsip-prinsip dalam demokrasi. . ntuk mengetahui makna demokrasi dan syura dalam perspektif Islam C. Tujuan Masalah
ujuan penulisan makalah ini adalah + ntuk menambah wawasan bagi penulis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi dan syura (musyawarah).
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Demkrasi !an S"ura
*. Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa /unani terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos 0 ratein yang berarti pemerintahan, %aka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. #rtinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau yang sering kita sebut dengan kedaulatan rakyat. 1akyat mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara melalui peran sertanya dalam menentukan pemimpin dan wakil parlemen. #rti dari istilah ini telah mengalami perubahan sejalan dengan waktu, dan definisi modern yang telah bere2olusi sejak abad ke-*3 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi dipraktekkan pertama kali oleh /unani kuno tepatnya di #thena pada saat itu mereka menyebutnya dengan negara kota, namun pada abad pertengahan demokrasi seakan memudar dan hilang begitu saja dari pandangan manusia karena kekuasaan politik saat itu berada di tangan raja dan gereja. !emudian pada abad *3 demokrasi mulai menuat kembali dan ramai diperdebatkan hingga sekarang. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian munul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), e4uality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dan seterusnya. Dalam tradisi "arat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi 5pemerintah6 bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. !arena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia "arat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. 7embaga legislatif benar - benar
menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. !eberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. 8leh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (redible and aountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. &ehingga jika ada tindakan pemerintah yang enderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah. . &yura (%usyawarah) &eara etimologis, musyawarah berasal dari kata 5syawara6 yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dan kata kerjanya, yaitu syawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. &yura juga bermakna permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi. "entuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syawara adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah), dan mutasyir (meminta pendapat orang lain). &yura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. !arena kata musyawarah adalah bentuk mashdar dari kata kerja syawara yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa9alah (perbuatan yang dilakukan timbal balik), maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, bukan monologis. &emua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengandung kelemahan. Di Indonesia, musyawarah adalah proses deliberasi atau berembuk yang mempertimbangkan semua sisi dari sebuah isu. !ata ini sering
berkonotasi politik karena tertulis dalam ndang-ndang Dasar *:;< dan sering dipergunakan oleh pemerintah &uharto semasa orde baru sebagai retorika mengontrol kebebasan politik. %usyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia yang membedakannya dari negara-negara lain. %usyarawah terantum di dalam sila keempat dari $anasila. %usyawarah untuk mufakat pada dasarnya merupakan kesepahaman atau kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat sehingga pemungutan suara dapat dihindarkan dan diharapkan semua pihak yang berbeda pendapat dapat menemukan keputusan tunggal. %usyawarah sering ditampilkan sebagai alternatif dari =pengambilan suara= atau =2oting=. $enggunaan sistem pemungutan suara ditakutkan oleh bapak-bapak bangsa akan menimbulkan penindasan oleh mayoritas baik oleh suku, agama, keperayaan, bahasa, dan lain-lain. &erta dapat menimbulkan perselisihan negara dan tidak sesuai dengan "hineka unggal Ika. "ersama-sama dengan gotong royong, santun, $anasila, hukum adat, ketuhanan, dan kekeluargaan, musyawarah menjadi dasar >ilsafat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh %. Nasroen. B.
Prinsi#$Prinsi# Demkrasi
&etiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara !esatuan 1epublik Indonesia. $rinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat #l-%aududi yang kemudian dikenal dengan =soko guru demokrasi=. %enurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah+ *. !edaulatan rakyat . $emerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah . !ekuasaan mayoritas ;. Hak-hak minoritas <. 'aminan hak asasi manusia ?. $emilihan yang bebas dan jujur @. $ersamaan di depan hukum
3. $roses hukum yang wajar :. $embatasan pemerintah seara konstitusional *. $luralisme sosial, ekonomi, dan politik **. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. &edangkan %enurut &adek dan '. &ulaymAn, prinsip-prinsip dalam demokrasi di antaranya adalah+ *. !ebebasan berbiara setiap warga negara. . $elaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. . !ekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas ;. $eranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. <. $emisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. ?. &upremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum). @. &emua indi2idu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. C.
Demkrasi !an S"ura !alam Pers#ekti% Islam
#da beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai berikut + *.
%usyawarah hanyalah disyariatkan dalam permasalahan yang tidak ada
dalilnya. &ebagaimana telah jelas bagi setiap muslim bahwa tujuan musyawarah ialah untuk menapai kebenaran, bukan hanya sekedar untuk membuktikan banyak atau sedikitnya pendukung suatu pendapat atau gagasan. Hal ini berdasarkan firman #llah a9ala+ BC EFG JFK EF LJMOP QO RST RK PJFK UOSVWG X YZ[ P\] ^_F`F G EF`O Rc cFG ? PP . c_MF UOSVWG X
5Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila #llah dan 1asul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai #llah dan 1asul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.6 (s. #l #hqab+ ?) #dapun sistem demokrasi senantiasa membenarkan pembahasan bahkan penetapan undang-undang yang nyata-nyata menentang dalil, sebagaimana yang diuapkan oleh lil #bshar #bdallah (seorang tokoh liberal Indonesia -ed) berikut ini+ 5Hukum pidana bisa saja tetap diterapkan pada saat ini dengan syarat ada konsensus politik, jika ara ini mampu meniptakan tata sosial yang lebih baik. &ebab yang mengikat itu adalah konsensus publik, bukan hukum uhan.6 . !ebenaran tidak diukur dengan jumlah yang menyuarakannya. 8leh karena itu walaupun suatu pendapat didukung oleh kebanyakan anggota musyawarah, akan tetapi bila terbukti bahwa mereka menyelisihi dalil, maka pendapat mereka tidak boleh diamalkan. Dan walaupun suatu pendapat hanya didukung atau disampaikan oleh satu orang, akan tetapi terbukti bahwa pendapat itu selaras dengan dalil, maka pendapat itulah yang harus diamalkan. Imam #s &yafi9i berkata+ 5&esungguhnya seorang hakim diperintahkan untuk bermusyawarah karena orang-orang yang ia ajak bermusyawarah mungkin saja mengingatkannya suatu dalil yang terlupakan olehnya, atau yang tidak ia ketahui, bukan untuk berta4lid kepada mereka dalam segala yang mereka katakan. !arena sesungguhnya #llah a9ala tidak pernah mengiqinkan untuk berta4lid kepada seseorang selain Nabi shallallahu alaihi wa sallam.6 Dengan memahami prinsip ini kita dapat membedakan antara musyawarah yang diajarkan dalam Islam dengan demokrasi, sebab demokrasi akan senantiasa mengikuti suara terbanyak, walaupun menyelisihi dalil. #dapun dalam musyawarah, kebenaran senantiasa didahulukan, walau yang menyuarakannya hanya satu orang.
. 8rang yang berhak menjadi anggota %ajlis &yura9 ialah para pemuka masyarakat, ulama9 dan pakar di setiap bidang keilmuan. Dalam suatu musyawarah, tujuannya adalah untuk menari kebenaran. %aka dari itu, yang berhak untuk menjadi anggota majlis syura ialah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, dan mereka ditunjuk oleh khalifah. %erekalah yang memahami setiap permasalahan beserta solusinya dalam bidangnya masing-masing. "eda halnya dengan demokrasi, anggotanya dipilih oleh rakyat, merekalah yang menalonkan para perwakilan mereka. &etiap anggota masyarakat, siapapun dia (tidak ada bedanya antara peminum khamer, peqina, dukun, perampok, orang kafir dengan orang muslim yang berta4wa), memiliki hak untuk dialonkan dan menalonkan. 8leh karena itu tidak heran bila di negara demokrasi, para pelaur, pemabuk, waria dan yang serupa menjadi anggota parlemen, atau berdemonstrasi menuntut kebebasan dalam menjalankan praktek kemaksiatannya. "ermusyawarah adalah bukti keimanan seseorang dan masyarakat. #llah berfirman maksudnya =Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang yang mendengar dan menjawab perintah uhannya serta mendirikan sholat dengan sempurna dan mereka juga mendermakan sebagian dari apa yang !ami beri kepadanya= (&. asy-&yura+ 3). %usyawarah adalah amalan kesukaan Nabi. #bu Hurairah berkata+ =#ku tak pernah melihat seseorang yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya daripada 1asulullah s.a.w.= (H1. at-irmiqi). 1asulullah bersabda+ =&eseorang tidak akan sengsara apabila dia bermusyawarah dan sebaliknya dia tidak akan berbahagia apabila mengetepikan suatu pendapat= (7ihat al-urtubi, al'ami, I0<*).
BAB III PENUTUP
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. #rtinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau yang sering kita sebut dengan kedaulatan rakyat. &edangkan, &yura atau musyawarah artinya saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Di negara Indonesia, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan intern umat beragama adalah wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati. Dan dalam nilai-nilai demokrasi sangat mendukung teriptanya komunitas umat beragama yang menghargai kemajemukan. Dengan demikian, konsep demokrasi sangat sejalan dengan Islam yang sama-sama mengandung nilai ketenteraman dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera. Namun dalam Islam, Nabi %uhammad &#v lebih menganjurkan pemutusan perkara melalui musyawarah. !arena dalam suatu musyawarah, hanya orang-orang terpilihlah yang bertugas memutuskan atau merundingkan adanya perkara-perkara tersebut. #kan tetapi Islam juga tidak menentang demokrasi, selama masih menegakkan nilai-nilai Islam dan demi kepentingan, serta kemaslahatan umat.
DA&TAR PUSTA'A
http+00sunniy.wordpress.om0@030<0demokrasi-bukanlah-musyawarah0 %ajalah #sy-&yariah, 2ol I0No.?0maret ;0 %uharram *;< H, hal . >atwa dan Nasehat #gama. Nasehat #l-uran dan #s-&unnah. 8leh+ Ibnu %unqir on &enin, ; 'anuari * *+:
