DEMOKRASI FORMAL/LIBERAL
Demokrasi adalah bentuk adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, p engembangan, dan pembuatan hukum. pembuatan hukum. Demokrasi Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος ( dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos)
"kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem menyebut sistem politik negara-kota politik negara-kota Yunani, salah Yunani, salah satunya Athena; satunya Athena; kata kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin dan Latin Pertengahan lama. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, seperti monarki, atau atau sekelompok kecil, seperti oligarki. seperti oligarki. Apapun Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl monarki. Karl Popper mendefinisikan mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. melakukan revolusi.
Demokrasi telah menjadi system pemerintahan yang diidealkan. Banyak Negara menerapkan system politik demokrasi. Masing-masing Negara menerapkan system demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum kedalam 3 sudut pandang, yaitu ideology, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Disini penulis hanya akan membahas salah satu dari demokrasi yang dilihat dari salah satu sudut pandang saja, yaitu DEMOKRASI FORMAL. Demokrasi ini dilihat dari sudut pandang titik perhatian.
Pengertian Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi
persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan. Demokrasi formal atau demokrasi liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat ( public opinion). Penerapan demokrasi formal melahirkan NEGARA HUKUM FORMIL (NEGARA HUKUM DALAM ARTI SEMPIT), yaitu negara yang hanya bertugas memelihara ketertiban saja atau melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam suatu kerangka hukum. Prinsip- prinsip demokrasi dalam negara hukum formal meliputi :
Perlindungan terhadap hak asasi manusia
Pemisahan kekuasaan Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan
kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala
pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. Contoh Negara Penganut Demokrasi Formal: Amerika, Inggris, Perancis, Austria, Canada, dsb.
Sejarah lahirnya demokrasi formal/liberal Perlu kita ketahui bahwa kelahiran demokrasi liberal ini tidak terlepas
dari kelahiran ideology kapitalisme di Negara Eropa. Ideology kapitalisme muncul akibat pengekangan dan penindasan dari Raja Eropa dan pihak gereja di Eropa. Raja Eropa yang menyatakan bahwa mereka adalah utusan Tuhan untuk mengatur kekuasaan di bumi. Raja Eropa bersama dengan pihak gereja mengatur seluruh kepentingan rakyat mulai dari pemerintahan, social, budaya ekonomi dan lainnya. Rakyat biasa maupun dari kalangan intelektual tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah pemerintahan dan politik. Permasalahan gereja ini menjadi bagian dari sejarah hadirnya demokrasi liberal. Pengekangan dan penindasan dari Raja Eropa dan kalangan gereja membuat seluruh komponen masyarakat melakukan perlawanan. Mereka filosof dan cendikiawan mengusung ide liberalism atau kebebasan kepada rakyat yang akhirnya berkembang menjadi demokrasi liberal, mereka mengatakan bahwa rakyat seharusnya memiliki hak-hak asasi seperti hidup layak, berpendapat, beragama, berekonomi dan ikut campur dalam ranah pemerintahan dan politik Filosof dan cendikiawan menjadi penggerak utama dalam proses perubahan masyarakat yang muncul dari dorongan naluri dan pemuasan kebutuhan jasmani. Yaitu dalam bentuk pemerintahan demokrasi liberal ini. Akan tetapi usaha ini masih kabur dan belum jelas karena tidak adanya solusi system pemerintahan apa yang akan diterapkan. Para filosof dan cendikiawan Eropa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi yaitu melakukan pemisahan / pembatasan kekuatan Raja Eropa hanya pada symbol Negara,maksudnya tetap Raja Eropa memiliki tempat dalam Negara tetapi mereka hanya sebagai symbol Negara
dan tidak berhak mengatur masalah pemerintahan dan rakyat. Pemisahan tersebut sebagai salah satu upaya terciptanya demokrasi liberal. Sedangkan pihak gereja dipisahkan dari pemerintahan, mereka hanya boleh mangatur masalah keagamaan dan dilarang tampil dalam masalah pemerintahan dan politik.dari pemisahan dan pembatasan kekuasaan pihak gereja inilah yang akhirnya menjadi akidah sekulerisme bagi ideology kapitalisme. Akidah inilah yang juga melatari hadirnya demokrasi liberal. Setelah lama melakukan perlawanan dan perubahan akhirnya usaha tersebut mencapai hasilnya. Keberhasilan perubahan itu kemudian dikenal dengan nama Renaisance atau zaman pencerahan pada abad ke-18. Para filosofn dan cendikiawan Eropa menerapkan system pemerintahan demokrasi menggantikan system monarki yang berjalan berabad-abad sebelumnya. Demokrasi liberal pun mulai menampakkan bentuknya. Pada penerapan system pemerintahan demokrasi liberal tersebut ternyata system ekonomi atau kapitalisme lebih dominan dan menonjol dari pada system yang lain. Sehingga ideology dalam system ini disebut dengan nama ideology kapitalisme. Ideology kapitalisme dan system pemerintahan demokrasi liberal ini kemudian diadopsi oleh seluruh Negara-negara di Eropa.
Ciri-Ciri a. Sangat menekankan kebebasan/kemerdekaan individu. b. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan lain-lain. c. Dalam sistem pemerintahan, terbagi atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. d. Menganggap sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling tepat untuk suatu negara karena hak-hak asasi manusia itu terlindungi. e. Infra struktur/struktur sosial selalu berusaha untuk mewujudkan tegaknya demokrasi dan tumbangnya sistem kediktatoran. f. Adanya homo seksual dan lesbianisme yang disebabkan penekanan kepada kebebasan individu. g. Melahirkan sekularisme, yaitu paham yang memisahkan antara negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama adalah urusan masyarakat sedangakan negara adalah urusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh turut campur dalam hal agama. h. Menentang ajaran komunisme yang menganut sistem kediktatoran sehingga hak-hak asasi manusia banyak dirampas dan diperkosa.
i. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat dan lemah. Saat ini sedang diusahakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk menghilangkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. j. Berusaha dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap seluruh anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan dan kesengsaraan dapat menyebabkan perbuatanperbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. k. Adanya budaya yang tinggi dengan menjungjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, dan inovasitas warga negaranya. l. Mengusahakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas luber sehingga pergantian pemerintahan berjalan secara normal. m. Menentang sistem politik kediktatoran karena meniadakan Hak Asasi Manusia.
Kelebihan dan kekurangan
Kekurangan Demokrasi Liberal : 1. Multipartai, yang mengakibatkan aspirasi yang belum tersalurkan seluruhnya dengan baik. 2. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terlalu bebas, sehingga tidak ada pertanggungjawabannya.
Kelebihan Demokrasi Liberal : 1. HAM dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh negara
