PUTUSAN Nomor Nomo r : 38/G/201 38/G/2012/P 2/PTUN TUN-Pbr -Pbr ” DEMI KEADILAN KEADILA N BERDASARKA BERDASARKAN N KETUHANAN KETUHANAN YANG YANG MAHA ESA” ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara :--------------------------------------------------------------------------------------Drs. H. YAHYA EKO, MM., Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaaan
Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian
Pengembangan
dan
Statistik
Kabupaten Bengkalis, Tempat tinggal Jalan Kelapapati Tengah RT. 02 RW. 06 Desa Kelapapati
Kecamatan
Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;----------Dalam
hal
ini
memberi
kuasa
kepada
NOFRIANDI, SH.MH., M. RUSDANG, SH., dan
YOSI
ASTUTI,
kewarganegaraan
SH.
Ketiganya
Indonesia,
Pekerjaan
advokat/pengacara pada Kantor Law Office NOFRIANDI, SH.,MH. & Partner beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 53 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2012;-------------2012;--------------------------------------------------------------Disebut sebagai ……………..PENGGUGAT; …………….. PENGGUGAT; MELAWAN
: BUPATI...............…. BUPATI...............….
2
BUPATI BENGKAL IS, IS, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 70 Kabupaten Bengkalis;--------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :---------1. JONNAIDI, SH.MH. : Kepala dan
Bagian Hukum
HAM
Daerah
Sekretariat Kabupaten
Bengkalis; 2. MIRZA EFFENDY, EFF ENDY, SH. : Kasubbag Bantuan Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Bengkalis; 3. MOHD FENDRO ARR, SH. : Staf bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Bengkalis; Ketiganya
berkewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 70 Kabupaten Bengkalis
berdasarkan
Nomor
SKK/HK/IX/2012/05
:
surat
kuasa
khusus
tertanggal
03
September 2012;------------------------------------------TERGUGAT ; Disebut sebagai ..........................…. TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;----------------------------
Telah.....................… .
3
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;---------------------------------------- Telah
membaca
Penetapan
38/Pen.PP/2012/PTUN-Pbr
Ketua Ke tua
tanggal
Majelis Majeli s
16
Hakim
Agustus
2012
Nomor
:
tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;---------------------- Telah
membaca
Penetapan
Ketua Ke tua
Majelis Majeli s
Hakim
38/Pen.HS/2012/PTU 38/Pen.HS/ 2012/PTUN-Pbr. N-Pbr. tanggal 11 September 2012
Nomor
:
tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ; ----------------------------- Telah membaca membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para para pihak;---pihak;------------------- Telah memperhati memperhatikan kan segala sesuatu sesuatu yang yang terjadi dalam persidangan; -------------------------------------------------TENTANG --TENTANG DUDUK PERKARANYA-------PERKARANYA-----------------------------------Menimbang, bahwa
Penggugat
telah
mengajukan
gugatan
sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan Register perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2012 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 888/BKDPK2012/01 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H Yahya Eko, MM. tertanggal 4 Juli 2012, ditandatangani oleh Tergugat;--------------------------------------------------
Menimbang,…….….
4
Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasanalasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------DALAM POSITA :-----------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Surat keputusan tersebut Penggugat terima dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang bernama Drs. H. Asmaran Hasan dengan Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKO-PK/2012/01 pada tanggal 12 Juli tahun 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 9 Tahun 2004.;--------------------------2004.;------------ -------------------------------------2. Bahwa surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;--------------------------------3. Bahwa Penggugat dahulunya adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.813.2/P/86/04 tanggal 31 Januari 1986, tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP: 010190049 yang ditugaskan pertama kali di kantor Gubernur Kdh Tk I Riau di Pekanbaru.;-----------------------------------------------------------------Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/Dpb/87/16 tanggal 2 Mei tahun 1987
Penggugat...........….
5
Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II/a dan ditugaskan di Kantor Gubernur Riau;-------------------------------------------4. Bahwa setelah menjadi menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat sudah pindah-pindah tempat kerja, pernah bekerja di Pemda Batam pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, menjadi Camat Bantan Kabupaten Bengkalis dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, menjabat menjadi Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis 2005, menjabat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis pada tahun 2006 dan terakhir sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Balitbangda Kabupaten Bengkalis dengan pangkat terakhir Pembina Tk. I (IV/b);----------------------------------------------------------------5.
Bahwa
sewaktu
Penggugat
menjabat
sebagai
Kepala
Kantor
Pertanahan Bengkalis tahun 2006 Penggugat ditimpa musibah, dimana akibat kekurang cermatan atau kekurang telitian Penggugat dalam menguji materi dan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemilik tanah yang akan dibebaskan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang akhirnya Penggugat diproses dan dihadapkan
ke
persidangan
dengan
perkara
No.
12/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 2 Juni 2010 jo No. 171/PID.SUS/2010 tanggal 20 Agustus 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2200K/PID.SUS/2010 tanggal 24 November 2010 dan Penggugat telah menjalani putusan dan selama 2 tahun dipenjara atas kekurang telitian tersebut;-----------------------------------------------------------------------
6. Bahwa.............…. Bahwa.............….
6
6. Bahwa penderitaan Penggugat bertambah dengan diterbitkannya surat yang dijadikan objek perkara yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 4 Juli 2012;----------------------------------------------------------7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf huruf a UndangUndang No. 9 tahun 2004, dengan diterbitkannya Surat Keputusan telah merugikan kepentingan Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : - Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9
tahun
2003,
tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 24 yang berbunyi :-------------------------------------------------------- Ayat
1
Pejabat
Pembina
Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
Provinsi
menetapkan : (b) “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya”;---------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) nya berbunyi yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. Jadi yang berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Gubernur Riau, bukan Tergugat.;---------------------8.
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebelum objek perkara diterbitkan. Seharusnya Tergugat sebagai atasan Penggugat yang menjunjung tinggi Azas-Azas Umum
Pemerintahan.....….
7
Pemerintahan
Yang
Baik
memberikan
kesempatan
kepada
Penggugat untuk memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang Penggugat hadapi, sebelum Tergugat menerbitkan objek perkara yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena menyangkut masa depan Penggugat dan keluarga Penggugat;-------------------------9. Bahwa berdasarkan alasan dan dan uraian tersebut diatas terlihat secara factual, Surat Keputusan Bupati Bengkalis yang ditandatangani oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang
tidak
benar
dan
ditandatangani
oleh
pihak
yang
tidak
berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Surat Keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-------------------------------------------------------------------------Bahwa atas dalil-dalil yang diajukan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :----DALAM PETITUM;------------------------PETITUM;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------seluruhnya;--- -----------------------2. Menyatakan batal atau tidak tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM.;----------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian
Tidak…................….
8
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM.;----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan maupun pada Persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya seperti yang telah disebutkan diatas;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 25 September 2012 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI :---------------------:----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya diajukan (Prematur); Bahwa Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha
Negara
(PTUN)
Pekanbaru
karena
seharusnya
Penggugat menempuh upaya Banding Administratif terlebih dahulu kepada
Badan
sebagaimana
Pertimbangan
ditegaskan
Kepegawaian
dalam
Pasal
1
(BAPEK), ayat
(8)
hal
ini
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan : “Sengketa
Kepegawaian
sebagai
akibat
pelanggaran
terhadap
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselesaikan melalui
upaya.................….
9
upaya
banding
administratif
kepada
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian”.;------------------------------------------------------------------------Bahwa perlu dipahami yang mana banding administrative tersebut adalah bersifat mendasar (fundamental) dan menentukan (elemental) dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian yang dapat mengoreksi kesalahan administrasi sebelumnya, dan sebagaimana tercantum pada objek perkara aquo tepatnya pada dictum kedua yang berbunyi,
“Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya”;------------------------------------------------Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru jelas tidak berdasar hukum karena melanggar Pasal 48 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tidaklah
berlebihan
kiranya
Majelis
Hakim
menolak
gugatan
Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----II. DALAM POKOK PERKARA;-------------PERKARA;-------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa dalil Eksepsi diatas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan
Penggugat,
kecuali
diakui
keberadaannya
untuk
mendukung kebenaran bantahan Tergugat dibawah ini;---------------
3. Bahwa.............…. Bahwa.............….
10
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 5 gugatan Penggugat, karena perkara pidana Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 2 Juni 2010 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Tergugat menerbitkan objek sengketa perkara a quo;---------4. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan diterbitka n Tergugat tersebut masih terbuka kesempatan untuk dikoreksi melalui upaya banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maka tidak berdasar apabila Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, karena jelas bertentangan dan melanggar Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka maka dari itu beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-------------I.
DALAM EKSEPSI;-----------------------EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menerima Eksepsi Tergugat;-------------------Tergugat;------ --------------------------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA;-------------PERKARA;--------------------------------------------------------------------------------------------
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------seluruhnya;-- -------------------------------
Menimbang,……….
11
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 Oktober 2012 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2012;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa foto
copy surat-surat yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya
yang diberi
tanda P-1
sampai dengan P-6
adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------1.
Bukti P-1
:
Foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 888/BKD-PK/2012/01 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. YAHYA EKO, MM. tanggal 4 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);---aslinya);- ---
2.
Bukti P-1
:
Foto copy Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 12 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------
3.
Bukti P-3
:
Foto
copy
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy peraturan perundang-undangan);------------------4.
Bukti P-4
:
Foto
copy
Indonesia
Peraturan Nomor
9
Pemerintah Tahun
2003
Republik Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan
Pemberhentian....….
12
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy peraturan perundang-undangan);------------------5.
Bukti P-5
:
Foto
copy
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
(foto
copy
peraturan perundang-undangan);------------------6.
Bukti P-6
:
Foto
copy
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian
(foto
copy
peraturan perundang-undangan);------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, adalah sebagai berikut : -------1.
Bukti T-1
:
Foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 888/BKD-PK/2012/01
Tentang
Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. YAHYA EKO, MM. tanggal 4 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan dengan aslinya);------------aslinya);-- ----------2.
Bukti T-2
:
Foto
copy
Surat
Direktur
Pengendalian
Kepegawaian III Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis Nomor : F.III.26-30/V.262-2640/42 tertanggal
12
Perihal
September
2011
Penjelasaan (foto
copy
peraturan perundang-undangan);-----------------------
3. Bukti T-3.........…. T-3.........….
13
3.
Bukti T-3
:
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy sesuai dengan aslinya);-
4
Bukti T-4
:
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto copy peraturan perundang-undangan);-------------------------------------
5.
BuktiT-5 BuktiT- 5
:
Foto
copy
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri
Sipil
(foto
copy
peraturan
perundang-undangan);------------------------------------6.
Bukti T-6
:
Foto copy Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Pasal 226 KUHAP Nomor
:
2299
November
2010
K/PID.SUS/2010 (foto
copy
tanggal
sesuai
24
dengan
aslinya);-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;----------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;--
Menimbang,........….
14
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ; -----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
surat
Gugatan
Penggugat,
Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 25 september 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangakan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut; ----------DALAM EKSEPSI EKSEPSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2012 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------Tentang Gugatan Pengg Pengg ugat Belum Saatnya Saatnya diaju kan (Prematur); (Prematur); -----
Bahwa……….......….
15
Bahwa
Gugatan
Penggugat
belum
saatnya
diajukan
ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru karena seharusnya Penggugat menempuh upaya Banding Administratif terlebih dahulu kepada
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian
(BAPEK),
hal
ini
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 jo Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang UndangUndang
Pokok
Kepegawaian
yang
menyebutkan
:
“Sengketa
Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”.; ------------------Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru jelas tidak berdasar hukum
karena melanggar Pasal Pasal 48 ayat (1) dan (2) (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tidaklah berlebihan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan bantahannya dalam Replik Penggugat tanggal 2 Oktober 2012
yang
pada
pokoknya
menolak
dalil-dalil
eksepsi
Tergugat
tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,........….
16
Menimbang, bahwa tehadap Eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat
terhadap
eksepsi
tersebut,
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan sebagai berikut: ------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM. (vide bukti P-1 = T-1); ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pertimbangan
Tergugat
dalam
Surat
Keputusan obyek sengketa adalah Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur Pegawai Negeri Sipil dapat menempuh upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian apabila tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 1 angka 8 jo. jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan upaya banding administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
telah………….......….
17
telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pelanggaran Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak mengatur upaya administrasi, sehingga upaya hukum Penggugat terhadap Surat Keputusan obyek sengketa tidak melalui upaya banding administrasi ke BAPEK, namun melalui upaya hukum berupa
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; ---------------------------------- --------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya; DALAM POKOK PERKARA-----------------------------------------------------------PERKARA -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang
pada…………......….
18
pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dan telah diteliti oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; ----------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM. (vide bukti P-1 = T-1); ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”. ; ----------------------------------Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menganut Asas Actio Popularis yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu
Keputusan…........….
19
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
yang dapat
mengajukan gugatan; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju oleh obyek sengketa perkara a quo, sehingga Penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa; --Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKDPK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM. menurut
pendapat
Majelis
Hakim
telah
terpenuhi
seluruh
unsur
pengertian sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; --------------------Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2012, dan diterima Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012 (vide bukti P-2), sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14 Agustus 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; --------------------------------------------Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Peraturan……......….
20
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta
Azas-Azas Umum Umum
Pemerintahan yang Baik; ---------------------------------------------------------------Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat
telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa terhadap
objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan syarat dan prosedur ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat serta bukti-bukti surat di persidangan maka permasalahan yang harus dibuktikan dalam sengketa ini adalah : Apakah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, telah terdapat perbuatan yang bertentangan peraturan perundangundangan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya tindakan tata usaha Negara tersebut telah sesuai perundangundangan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?; ---------------Menimbang, bahwa untuk menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu obyek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ukurannya haruslah dilihat dari kewenangan pejabat/ badan tata usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tersebut serta ketentuan yang bersifat prosedural formal serta substansinya telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Pemerinta han yang Baik; ---------------------------------------------------- ------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Surat
Keputusan
obyek
sengketa, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang Pembina Tk. 1/ IV b (vide bukti P-1=T-1); ---------------------
Menimbang,........….
21
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur Gubenur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; -------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa yaitu pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Bupati Bengkalis in casu Tergugat sebagai Pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten Bengkalis; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 mengatur Bupati sebagai Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
berwenang
menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bupati Bengkalis (Tergugat) tidak mempunyai
kewenangan
untuk
menetapkan
Surat
Keputusan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa perkara ini telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang….......….
22
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKDPK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM. haruslah dinyatakan tidak sah, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; ------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan ditentukan dalam dalam Amar Putusan Putusan di bawah bawah ini; ----------------------------Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2009,
Majelis
Hakim
tetap
mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ----------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang..….
23
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -------MENGADIL I DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------
-
Menolak eksepsi Tergugat; ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------------2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan mengeluarkan Surat Keputusan No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM. melanggar Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----------------3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM.; ---------------------------------------------------------------------4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 888/BKD-PK/2012/01 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. H. Yahya Eko, MM.; ---------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah); -------------------------------- ---------
Demikian…….......….
24
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Senin tanggal 12 Nopember 2012 oleh 2012 oleh kami DEWI ASIMAH, S.H. S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, S.H. S.H. dan POPPY PRASTIANY, S.H. S.H . masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 tanggal 13 Nopember 2012, 2012 , oleh DEWI ASIMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ADI IRAWAN, S.H. dan dan ELFIANY, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ---------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
ADI IRAWAN, S.H.
DEWI ASIMAH, S.H.
HAKIM ANGGOTA II, TTD
ELFIANY, S.H., M.Kn. PANITERA PENGGANTI,
TTD WIRDAYATI, WIRDAYATI, A.Md. A .Md.
Perincian.................
25
Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK
: Rp. 50.000,-
Panggilan
: Rp. 20.000,-
Redaksi
: Rp.
5.000,-
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah)
