PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN SIKLUS BELANJA OPERASI
A. SIFAT SIKLUS BELANJA DAERAH
Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, te rmasuk dinas dan instansi pemerintah daerah. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari masing – masing – masing masing dinas. Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan secara tunai maupun kredit (menimbulkan uang), baik untuk belanja aparat maupun belanja pelayanan publik. Audit siklus belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai; belanja operasional seperti pengadaan barang inventaris kantor dan ATK; belanja pemeliharaan dan lain-lain. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua kelompok ini mempengaruhi rekening-rekening sebagai berikut : 1)
Kas
2)
Persediaan barang habis pakai
3)
Aktiva tetap
4)
Aktiva lain-lain
5)
Utang
Dokumen/catatan dalam siklus belanja adalah
Kartu Sediaan
Buku Barang
Buku pengadaan barang
Berita acara serah terima gudang
Surat permohonan
Bukti memorial
Bukti inventaris
Laporan Penerimaan Barang
Surat Keterapan Otorisasi(SKO)
SPP,SPM,dan SP2D
1
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
B. MATERIALITAS Transaksi-transaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan dalam membedakan antara pengeluaran / belanja untuk belanja aparat dengan pengeluaran/belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saji. Berbagai pos rekening seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan dapat bersifat material secara individual. Dengan demikian, auditor berusaha untuk mencapai tingkat resiko yang lebih rendah dengan memastikan bahwa transaksi dalam pos belanja daerah bukan merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan.
C. RESIKO BAWAAN AUDIT
Resiko bawaan pada pos belanja daerah pada banyak entitas adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus belanja, yaitu : 1)
Volume transaksi yang selalu tinggi
2)
Kemungkinan adanya pembelanjaan dan pengeluaran tanpa rotasi
3)
Pembelian aktifa yang tidak perlu
4)
Masalah akuntansi yang berkembang.
Tingginya volume transaksi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut. Disamping it, terdapat juga kemungkinan bahwa entitas melakukan pembelian aktiva yang tidak perlu. Namun, sering terjadi kasus dimana entitas masih tetap mencatumkan aktiva yang tidak berguna dalam neracanya sebesar nilai dari aktiva tersebut. Masalah akuntansi mengenai penetuan apakah harga perolehan aktiva dikapitalisasi atau dibebankan mengakibatkan tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengeluaran kas.
D. STRATEGI AUDIT Tingginya resiko bawaan dalam siklus belanja daerah menyebabkan banyak entitas memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal terhadap siklus belanja guna mencegah dan mendeteksi terjadinya salah saji. Hal ini dapat secara signifikan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
rekening siklus belanja daerah. Dengan demikian, strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah. Dalam strategi ini auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien sangat baik dan dapat mencegah serta mendeteksi terjadinya salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan dari keyakinannya tersebut. Auditor akan menguji afektifitas struktur pengendalian internal. Dengan kata lain auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian. Sebagaimana halnya dengan siklus pengujian pengendalian umumnya tidak mengurangi resiko pengendalian untuk pernyataan hak dan kewajiban. Jadi, auditor dapat menggunakan kombinasi antara strategi resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah dengan substantif. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah manfaat versus biaya. Pengujian pengendalian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara manfaat versus biaya. Auditor perlu membandingkan biaya untuk melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh sebagai akibat berkurangnya pengujian tersebut.
E.
TUJUAN AUDIT
Tujuan audit siklus belanja adalah memperoleh bukti mengenai masing-masing pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Saldo berlanja menekankan pada asersi hutang (kewajiban) dan aktiva,pembelian dan pengeluaran kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan lima kategori pernyataan laporan keuangan berikut: 1.
Pernyataan Keberadaan dan Keterjadian Seluruh utang dan aktiva memang benar di neraca pembelian dan pengeluaran kas benar ada.
2.
Pernyataan Kelengkapan Transaksi dan saldo memang tercatat
3.
Pernyataan Hak dan Kewajiban
4.
Pernyataan Penilaian dan Pengalokasian Jumlah biaya,utang dan aktiva benar.prinsip akuntansi sesuai.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
F.
Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja
Langkah2 yang dilakukan : 1. Memahami Pengendalian internal, 2. Mengujinya Pengendalian Internal, 3. Pertimbangan biaya dan manfaat, 4. Uji pengendalian subtantif saldo dan transaksi, 5. Prosedur analisis dan pengujian saldo rinci Belanja Daerah adalah kewajiban pemda diakui dengan pengurang kekayaan bersih.
G. Sistem dan Prosedur Belanja Daerah secara umum adalah sebagai berikut:
PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD, setelah penetapan anggaran kas. SPD tersebut merupakan dasar pengeluaran kas yang membebani APBD (belanja). Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD di atas, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP yang diajukan tersebut dapat berupa SPP Uang Persediaan (SPP-UP); SPP Ganti Uang (SPP-GU); SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan SPP Langsung (SPP-LS). Pengajuan SPP tersebut dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja dan persyaratan dokumen lainnya. Dalam hal dokumen SPP tersebut lengkap dan sah, s ah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan SPM dalam waktu 2 hari kerja sejak diterima SPP. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM dalam waktu 1 hari kerja sejak diterima SPP. SPM (diajukan PA/KPA) yang telah diterbitkan tersebut diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Kuasa BUD atau pejabat yang diberi kuasa meneliti kelengkapan dokumen SPM yang
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Dalam hal dokumen SPM tersebut dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 hari kerja sejak diterimanya SPM. Dalam hal dokumen SPM tersebut dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D melalui surat penolakan paling lama 1 hari kerja sejak diterimanya SPM. Kuasa
BUD
menyerahkan
persediaan/ganti uang
SP2D
yang
diterbitkan
untuk
keperluan
uang
persediaan/ tambahan uang persediaan kepada pengguna
anggaran/kuasa penggguna anggaran serta menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. H.
BELANJA OPERASIONAL
Belanja pemerintah daerah pada APBD berdasarkan jenis belanjanya dapat dikategorikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja operasional adalah belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Dalam kaitannya dengan definisi tersebut, maka belanja operasional dapat diklasifikasikan sebagai belanja langsung. Belanja operasional yang menjadi fokus bahasan ini terdiri dari : 1) Belanja perjalanan dinas 2) Belanja sewa 3) Belanja bahan 4) Belanja persediaan dan aktiva lancar lainnya
I.
BELANJA PERJALANAN DINAS
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Perjadin Dalam Negeri) adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya. Perintah tersebut dituangkan dalam selembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; 2. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya. Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh: 1. atasan langsungnya, sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; 2. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya. Biaya Perjadin Dalam Negeri terdiri atas: 1. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal; 2. biaya transport pegawai; 3. biaya penginapan; 4. uang representatif; 5. sewa kendaraan dalam kota. Khusus untuk keperluan mengantar/menjemput jenazah, selain biaya tersebut di atas juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri atas: 1. biaya pemetian; 2. biaya angkutan jenazah. Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 tingkat, yaitu: 1. Tingkat A untuk Pejabat Negara yang meliputi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri; 2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I; 3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II; 4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut: 1. Uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan diberikan untuk semua jenis perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri dan perjalanan dinas untuk menjemput/mengantarkan jenazah; 2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri dan perjalanan dinas dalam hal ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan; Kedudukan; 3. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak banyaknya 4 orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan untuk menjemput/mengantarkan jenazah. Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan merupakan batas tertinggi.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
5. selama-lamanya 10 hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan perjalanan dinas jatuh sakit; 6. selama-lamanya 90 hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; 7. selama-lamanya 7 hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan; 8. selama-lamanya 3 hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; 9. selama-lamanya 3 hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan. Dalam
hal
perjalanan
dinas
jabatan
dilakukan
secara
bersama-sama
untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar
penginapan/hotel
yang
telah
ditetapkan
untuk
masing-masing
pejabat
negara/pegawai negeri. Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurangkurangnya 24 jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian. Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Pembayaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan mekanisme SPM LS atau Uang Persediaan. Dokumen sumber yang dibutuhkan dalam dalam pemeriksaan belanja perjalanan dinas d inas : 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas 2. Bukti perjalanan (tiket, boarding pass, bukti penginapan dll) 3. SPP, SPM, SP2D Belanja Perjalanan Dinas 4. Form perhitungan riil perjalanan dinas Contoh penyimpangan belanja perjalanan dinas: 1. Perjalanan dinas fiktif 2. Perjalanan dinas tidak efektif 3. Mark up nilai perjalanan dinas
J. BELANJA SEWA
Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya. Belanja sewa digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya). Belanja sewa diawali dengan pembuatan perjanjian sewa pada setiap awal periode pelaksanaan sewa. Perjanjian sewa merupakan salah satu dokumen sumber yang diperlukan dalam proses pembayaran belanja sewa maupun pertanggungjawabannya. pertanggungjawabannya. Pembayaran sewa dapat dilakukan pada awal ataupun akhir periode sewa dengan mekanisme SPM LS. Perhitungan pajak untuk belanja sewa
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
3. SPP, SPM, SP2D belanja sewa 4. Surat setoran pajak (SSP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ( SKP) Contoh penyimpangan belanja perjalanan sewa: 1. Sewa fiktif 2. Belanja sewa tidak efektif -> terhadap asset yang sudah dimiliki dan jumlahnya cukup 3. Kesalahan pembebanan belanja sewa
K. BELANJA BAHAN
Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : • Alat Tulis Kantor (ATK) • Konsumsi/bahan makanan • Bahan cetakan • Dokumentasi • Spanduk • Biaya Fotokopi. yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi,rapat dan lain lain. Proses pengadaan belanja bahan dilakukan sesuai dengan nilai belanja bahan tersebut. Apabila melebihi batasan nilai yang dimungkinkan untuk dilakukan pengadaan langsung, maka pengadaan harus dilakukan dengan mekanisme lelang atau penunjukan langsung. Pembayaran belanja bahan dapat dilakukan dengan mekanisme LS ataupun dengan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
1. Belanja bahan merupakan objek pemotongan PPh pasal 22. Atas pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dikenakan pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 2. Belanja bahan merupakan objek pemotongan PPN dengan tarif sebesar 10%. Penyimpangan belanja bahan: 1. Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan 2. Mark up nilai belanja bahan 3. Kesalahan pencatatan/pembebanan belanja
L. BELANJA PERSEDIAAN DAN AKTIVA LAIN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
Pengadaan barang persediaan dapat dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung ataupun lelang sesuai dengan nilai dari belanja barang persediaan tersebut. Pembayaran pengadaan barang persediaan dapat dilakukan dengan mekanisme SPM LS maupun UP. Setelah barang persediaan telah diperoleh, barang tersebut dicatat pada kartu persediaan atau aplikasi persediaan jika telah tersedia. Dalam kartu persediaan tersebut dicatat mutasi penggunaan persediaan dimaksud untuk memudahkan perhitungan posisi persediaan serta pemeriksaan pada akhir periode. Dokumen sumber yang dibutuhkan dalam pemeriksaan belanja barang persediaan: 1. Bukti pembelian (Nota pembelian/kuitansi) 2. Kontrak / SPK, serta dokumen terkait (BA Serah Terima Barang, BA Pembayaran) jika pengadaan dilakukan dengan lelang atau pembelian langsung dengan nilai >20 juta rupiah. 3. SPP, SPM, SP2D LS/UP belanja barang persediaa n 4. Kartu inventaris persediaan/laporan monitoring persediaan 5. Surat setoran pajak (SSP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk meyakini apakah nilai persediaan yang disajikan di dalam laporan keuangan benar-benar ada dan persediaan negara benar benar dimiliki oleh pemerintah pusat. Pengendalian intern kunci pada pengujian ini adalah (1) adan ya pemisahan fungsi dari pembuat kebijakan, pengelola persediaan, pengadaan, pembayaran kas,dan akuntansi, (2) realisasi pengadaan persediaan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, (3) pemeriksaan fisik persediaan secara reguler dan (4) otorisasi penggunaan persediaan. Risiko yang muncul atas pengujian asersi ini, diantaranya:
Persediaan dianggarkan, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan.
Persediaan tidak dianggarkan.
Perangkapan fungsi
Pemisahan fungsi secara desain tetapi implementasi tidak terjadi
Tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang atau pemeriksaan fisik formalitas.
Persediaan yang dilaporkan tidak ada dokumen kepemilikannya.
Persediaan dikuasai pihak lain secara tidak sah.
Persediaan tidak dilaporkan.
Pengujian pengendalian intern dapat berupa:
Meneliti apakah belanja barang telah dianggarkan dan sesuai dengan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Periksa fisik aset tersebut secara uji petik dan dokumen kepemilikannya dan pastikan bukan penitipan pihak lain.
Periksa dokumen dan catatan aset tetap/barang milik negara apakah telah dilaporkan dalam neraca.
Meneliti apakah terdapat perselisihan mengenai status aset.
Lakukan pemeriksaan fisik atas persediaan akhir yang diuji dan buat berita acara segera setelah pemeriksaan fisik.
Meneliti apakah ada persediaan yang sudah usang tetapi masih dicatat dan disimpan oleh auditee
Lakukan wawancara untuk mengetahui apakah ada barang-barang persediaan yang merupakan titipan pihak lain
2. Kelengkapan Tujuan dari pengujian ini adalah untuk meyakini apakah seluruh transaksi belanja barang telah dicatat dalam LRA baik anggaran maupun realisasinya serta aset tetapnya yang relevan pada neraca dan untuk mengetahui dan meyakini bahwa Investasi telah mencakup semua transaksi pada periode pelaporan. Risiko yang muncul atas pengujian asersi ini, diantaranya: Belanja barang tidak/kurang dicatat karena tidak ada SP2D
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Meneliti pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang, periksa dokumen, dan otoritas pejabat berwenang.
Pengujian substantif yang dapat dilakukan, diantaranya:
Meneliti urutan nomor dan tanggal SPM, apakah telah diperoleh SP2D dan dibukukan.
Meneliti apakah terdapat SP2D yang belum diperoleh atas SPM yang telah dikeluarkan untuk belanja barang.
Meneliti apakah pencatatan belanja barang tersebut seluruhnya telah dicatat sebagai persediaan yang relevan.
Tetiti pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang, periksa dokumen, dan otoritas pejabat berwenang.
Meneliti urutan nomor dan tanggal SPM, apakah telah diperoleh SP2D dan dibukukan.
Meneliti apakah terdapat SP2D yang belum diperoleh atas SPM yang telah dikeluarkan untuk belanja barang.
Meneliti apakah pencatatan belanja barang tersebut seluruhnya telah dicatat sebagai persediaan yang relevan.
Tetiti pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang, periksa dokumen, dan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Meneliti apakah telah dilakukan verifikasi intern atau reviu atas dokumen belanja barang dan meneliti apakah hasilnya telah ditindaklanjuti.
Meneliti apakah persediaan yang diperoleh sebelum neraca awal telah dinilai kembali.
Pengujian substantif yang dapat dilakukan, diantaranya:
Meneliti secara uji petik (dokumen anggaran dan realisasi belanja barang apakah telah benar perhitungannya.
Meneliti secara uji petik atas dokumentasi persediaan terkait dengan belanja barang apakah telah benar perhitungannya. perhitungannya.
Meneliti secara uji petik apakah persediaan yang dilaporkan dalam neraca telah dinilai kembali dengan nilai wajar (aset yang diperoleh sebelum neraca awal).
4. Hak dan Kewajiban Tujuan dari pengujian ini adalah untuk meyakini bahwa belanja barang direalisasikan atas persediaan yang relevan. Pengendalian intern kunci pada pengujian ini adalah pengawasan atau reviu atas belanja barang dan persediaan terkait. Risiko yang muncul atas pengujian asersi ini, diantaranya:
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
5. Pengungkapan Tujuan dari pengujian ini adalah untuk meyakini anggaran dan realisasi belanja barang serta persediaan telah diungkapkan secara s ecara memadai dalam laporan keuangan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengendalian intern kunci pada pengujian ini adalah pada pengawasan intern atau reviu atas klasifikasi akun dan pengungkapan belanja barang dan persediaan telah memadai dan terdapat kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan, serta verifikasi internal. Risiko yang muncul atas pengujian asersi ini, diantaranya:
Pengawasan atau reviu atas klasifikasi dan pengungkapan lemah.
Klasifikasi belanja barang dan persediaaan tidak sesuai dengan SAP
Pengungkapan barang dan persediaan tidak dan atau kurang memadai. Pengungkapan transaksi kas tidak/kurang memadai.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Meneliti secara uji petik dokumentasi belanja barang dan persediaan khususnya terhadap kondisi dan status aset apakah telah diungkapkan secara mamadai dalam catatan atas laporan keuangan.
Meneliti apakah seluruh penyajian dan pengungkapan saldo persediaan di neraca telah memadai.
Dalam pemeriksaan fisik atas persediaan akhir, inventarisir jumlah persediaan yang rusak, kadaluarsa dan hilang.
Bandingkan dengan catatan persediaan yang ada
N. BEBAN DAN BELANJA PEMERINTAH
Berdasarkan kebijakan akuntansi beban dan belanja dalam Permendagri 64 Tahun
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban kewaji ban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan penyusutan atau amortisasi. Pengakuan beban
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Secara garis besar hubungan belanja dan beban diilustrasikan pada gambar diatas. Terdapat beban operasional yang sekaligus tercatat merupakan belanja operasional, seperti pembayaran beban/belanja sewa selama satu periode. Terdapat pula beban operasional yang bukan merupakan belanja. Contohnya adalah persediaan terpakai