supported by:
1
PANDUAN PERILAKU BISNIS BERETIKA UNTUK SISTEM INTEGRITAS BAGI PENGUSAHA (BERSIH)DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA I.
Latar Belakang A. Apa itu BERSIH BERSIH merupakan program “Bisnis Beretika untuk Sistem Integritas bagi Pengusaha”. Program ini bertujuan untuk mendorong internalisasi prinsip-
prinsip integritas ke dalam kegiatan usaha di internal perusahaan. Integritas (Integrity ) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud,
ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Prinsip-prinsip didasarkan
pada
integritas penerapan
tersebut prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), seperti transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Melalui program BERSIH ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang bersih dan bebas suap/korupsi sehingga melahirkan pelaku usaha yang mampu masuk ke persaingan global sebagai pelaku usaha yang “anti -
suap”. Dengan PBJ BERSIH, akan mendorong penciptaan iklim bisnis usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktik bisnis, meningkatkan kualitas hasil serta mewujudkan nilai keadilan.
B. Mengapa Pengadaan Barang dan Jasa yang BERSIH itu penting? PBJ yang BERSIH
sangat diperlukan guna
meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui internalisasi internalisasi prinsip-prinsip prinsip-prinsip
2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan tercipta iklim usaha yang bersih, bebas suap/korupsi, dan adanya persaingan usaha yang sehat sehingga praktik pengadaan barang/jasa akan lebih efektif dan efisien. Dari praktik usaha yang bersih maka akan dapat menghasilkan barang publik dengan kualitas barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menekan dan mengurangi praktik bisnis yang koruptif.
C. Mengapa peran pengusaha dan organisasi pengusaha dalam PBJ yang BERSIH itu penting? Pelaku usaha rekanan PBJ mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan PBJ yang BERSIH. Penyimpangan yang terjadi dalam PBJ selama ini tidaklah semata-mata karena perilaku aparat pemerintah/panitia PBJ, melainkan juga didorong oleh sikap pragmatisme pengusaha. Maka, disamping sebagai pelaku, rekanan sekaligus juga dapat bertindak sebagai pengawas & pengendali pelaksanaan PBJ agar BERSIH. Upaya internalisasi prinsip-prinsip integritas dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha harus dimulai dari internal perusahaan sebagai pelaku sehari-hari. Kondisi lingkungan internal perusahaan akan dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang akan dilaksanakan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan. Dengan kata lain pelaku usaha dapat berperan langsung dalam upaya mewujudkan PBJ yang bersih sehingga dapat menekan perilaku koruptif sesama rekanan atau aparat pemerintah yang terkait dengan PBJ.
D.
Tujuan 1. Meningkatnya Integritas dan tindakan anti korupsi dari para Pengusaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa 2. Berkurangnya perilaku koruptif dan anti persaingan sehat di kalangan pengusaha dalam PBJ 3. Mendorong pihak-pihak lain yang terlibat dalam PBJ, termasuk aparatur pemerintah, untuk bersikap transparan, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab 4. Lahirnya pengusaha yang bermartabat dan ber-ideologi
E.
Ruang Lingkup
3
Semua karyawan dan direktur bertanggung jawab untuk mengatur perilaku mereka sendiri sesuai dengan Buku Pedoman Perilaku ini dan Peraturan Perundangan yang berlaku; baik pada saat perusahaannya berkedudukan sebagai rekanan maupun sebagai penyelenggara PBJ di perusahaannya. Semua yang terlibat dalam PBJ, baik langsung maupun tidak langsung, wajib berpartisipasi baik secara internal maupun eksternal dalam hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Bersih yang meliputi: A. Persaingan Usaha yang Sehat ( fair competition) B. Transparansi (transparency ) C. Partisipasi ( participation) D. Akuntabilitas ( accountability ) E. Independensi (independency ) F. Responsibilitas (responsibility ) Di samping itu, Pedoman Perilaku BERSIH ini juga memuat Panduan Implementasi yang terdiri dari: A. Acuan Dasar Implementasi Prinsip BERSIH B. KOMITMEN untuk selalu BERSIH C. Mekanisme Penyampaian Keluhan/Sanggahan D. Membangun Jejaring (Network )
II. Prinsip-prinsip Bersih
Sebagai langkah membangun sebuah model Koalisi Pengusaha ber-Integrasi yang dinamakan Bisnis Beretika untuk sistem integritas bagi Pengusaha (atau disingkat BERSIH) dan
dalam rangka internalisasi di kalangan
pengusaha khususnya guna mendorong diadopsi dan diterapkannya sistem integritas dalam korporasi, maka prinsip-prinsip BERSIH perlu ditetapkan dan dirumuskan. Fungsi BERSIH di kemudian hari adalah sebagai pedoman pengawasan bagi rekanan dan anggota asosiasi untuk melakukan kepatuhan terhadap sistem integritas. Prinsip-prinsip BERSIH tersebut meliputi: A. Persaingan Usaha yang Sehat Persaingan usaha yang sehat menghendaki terbukanya peluang bisnis yang sama kepada semua rekanan tanpa adanya diskriminasi dan pemberian preferensi pada kelompok tertentu. Penerapan prinsip persaingan usaha yang
4
sehat dapat mendorong terwujudnya praktik bisnis sehat yang akan menghasilkan kualitas luaran layanan yang lebih baik. Fokus peraturan perundangan/hukum persaingan lebih mengarah pada perilaku ( conduct ) pelaku usaha. Paradigma baru ini lebih memandang p erilaku, yang selanjutnya disebut praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai penyebab kinerja industri rendah atau kurang maksimal. Dengan adanya persaingan terbuka, pemerintah sebagai penyedia barang/jasa akan memiliki banyak pilihan untuk menentukan pelaku usaha yang tepat sesuai kualifikasi yang diperlukan ketika melaksanakan kegiatan PBJ. Sehingga dalam hal persaingan usaha, penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen merupakan konsekuensi terakhir dari tujuan kebijakan ekonomi yang diambil. Proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).
Hal yang harus dihindarkan dalam penegakan prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu: A.1. Pertentangan kepentingan antar perusahaan, yang meliputi tindakan: a) b) c) d) e)
Menjalankan praktik monopoli sebagaimana dilarang oleh UU No.5/1999 Menjalankan praktik usaha yang tidak jujur Menjalankan praktik usaha yang melawan hukum Menjalankan praktik usaha yang menghambat persaingan usaha Mengikuti satu paket PBJ menggunakan perusahaan yang terafilisasi perusahaan lain karena kepemilikan yang sama, kerabat, s audara, atau keluarga.
A.2. Terlibat dalam kesepakatan atau perjanjian dengan pesaing yang akan: a) b) c) d)
Menetapkan atau mengontrol harga; Membatasi persaingan atau kesepakatan dengan pemasok; Membatasi pasokan barang yang dipasok oleh perusahaan; Segmentasi atau distribusi pelanggan, pasar, wilayah atau program produksi antara perusahaan dan para pesaing; e) Mengakibatkan terkirimnya “penawaran buatan” atau fiktif untuk PBJ; f) Membuat perusahaan “pendamping”, yakni perusahaan yang dipinjam untuk mengikuti proses PBJ.
5
A.3. Menghindari persekongkolan yang meliputi tindakan: a) Konspirasi antar dua perusahaan atau lebih yang dimaksudkan untuk b)
c) d) e) f) g) h)
i)
j)
menguasai dan atau memenangkan pihak tertentu dalam PBJ; Bersekongkol dengan pihak lain ( perusahaan pesaing maupun panitia/penyelenggara PBJ) atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun menekan atau membujuk atau mempengaruhi atau mengarahkan atau berkolusi untuk menentukan pemenang PBJ sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; Membandingkan dokumen PBJ sebelum penyerahan; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Melakukan pengaturan mekanisme PBJ guna memenangkan peserta tertentu; Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara penawaran ( tender ) atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha. Menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada yang memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam proses pengadaan barang Segala bentuk “investasi”, yang bermotif kolusi, kepada panitia/penyelenggara PBJ oleh perusahaan yang berdampak kepada proses dan penentuan pemenang tender PBJ
Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk dapat bersaing secara sehat dan jujur? a) Mencegah terjadinya benturan kepentingan antar perusahaan yang mengarah pada terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat b) Membuat perjanjian dengan pengusaha lain secara wajar, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang c)
Memperlakukan perusahaan lain secara wajar dan sama serta tidak diskriminiatif.
d) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada di perusahaan sehingga mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan lain/ pesaing.
B. Transparansi Transparansi ( transparency ) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu,
6
memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar proses bisnis dapat dijalankan secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. Transparansi menjamin adanya akses informasi yang luas dan setara antara pelaku usaha peserta proses PBJ sejak tahap pengumuman lelang, penjelasan pada masa sanggah, hingga pengumuman pemenang peserta PBJ. Transparansi juga menyangkut standardisasi prosedur pelaksanaan PBJ, persyaratan, beaya dan waktu, sehingga semua pihak dapat mengawasi proses tersebut secara terbuka dari awal hingga akhir. Tidak transparannya proses PBJ menodai rasa keadilan masyarakat dan mendorong inefisiensi sehingga seringkali berdampak juga pada kualitas barang dan atau jasa hasil kerja pemenang PBJ. Bahkan, dalam banyak kasus, proses PBJ yang tidak transparan bersifat koruptif dan melawan hukum.
Hal yang harus dihindarkan dalam penegakan prinsip transparansi yaitu: 1. Mengikuti tahapan dan proses PBJ yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan, dan prosedur yang berlaku. 2. Berusaha
mempengaruhi
panitia/penyelenggara
PBJ
yang
dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. 3. Mau dipengaruhi oleh dan atau bekerjasama dengan pihak lain, termasuk panitia/penyelenggara PBJ untuk mengatur segala sesuatu dalam penyelenggaraan PBJ dan merahasiakannya, semata-mata dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. 4. Memberikan informasi yang tidak benar menyangkut data-data perusahaan, khususnya ketika mengikuti proses PBJ
B.1. Prosedur: Prosedur PBJ harus terinformasi dengan baik dan jelas bagi semua pihak serta disebarluaskan melalui berbagai sarana yang ada. Informasi mengenai prosedur PBJ haruslah mudah diakses dan mudah dijangkau, termasuk oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Prosedur PBJ semestinya juga memuat ketentuan tentang akibat hukum yang ditimbulkan apabila para pihak tidak mengindahkan atau melanggar prosedur tersebut; ketentuan mana nantinya akan menjadi dasar bagi pihak-pihak yang patuh pada aturan dan prosedur untuk menuntut haknya apabila dirugikan.
7
Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk dapat mentaati prosedur yang sudah ditentukan? a) Perusahaan
membuat
peraturan
internal
perusahaan
yang
memungkinkan semua pihak (karyawan, staf, direksi) untuk mengawasi setiap tahapan dan prosedur PBJ yang sedang diikuti . b) Perusahaan menempatkan karyawan dengan kualifikasi yang memadai untuk dapat memahami setiap tahapan prosedur yang ditetapkan. c) Pimpinan perusahaan membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada karyawan pelaksana terkait dengan hasil kinerjanya yang baik dalam mengikuti proses PBJ. d) Perusahaan mendokumentasikan semua aktivitas yang terkait dengan keikutsertaannya dalam proses PBJ sesuai dengan prosedur yang berlaku, disertai dengan bukti-bukti yang memadai. e) Perusahaan dilakukan
berani baik
melaporkan pelanggaran prosedur
oleh
penyelenggara/panitia
PBJ
yang
maupun
perusahaan pesaingnya. f) Perusahaan memberi sanksi yang tegas kepada karyawan yang melanggar prosedur dalam proses PBJ
B.2. Biaya: Sebagaimana diketahui bahwa dalam PBJ secara elektronik ( e procurement ) semua proses dilaksanakan secara on-line sehingga secara
resmi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Namun karena prosesnya yang masih memberikan kesempatan adanya tatap muka, maka praktik kolusi dan korupsi masih mungkin terjadi. Dari praktik tersebut, masih teridentifikasi biaya-biaya tidak resmi yang diberikan oleh rekanan kepada panitia lelang.
Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk mendorong transparansi biaya dalam pengadaan barang dan jasa (baik masukan, proses, maupun luaran)? a) Perusahaan dapat membuat peraturan perusahaan mengenai prosedur pengeluaran biaya-biaya yang terkait dengan proses PBJ b) Adanya sanksi yang tegas bagi karyawan, staf, maupun direksi yang melanggar ketentuan pelaksanaan pembiayaan PBJ c) Adanya dokumentasi yang baik, benar, dan lengkap terkait dengan pembiayaan PBJ yang dikeluarkan oleh perusahaan
8
d) Adanya mekanisme pengawasan baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan terkait dengan pembiayaan PBJ e) Perusahaan
berani
melaporkan
adanya
dugaan
penyimpangan
pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik yang dilakukan oleh karyawan dari perusahaan itu sendiri maupun pihak lain.
B.3. Waktu: Berkaitan dengan waktu pelaksanaan PBJ, seringkali panitia hanya memberikan jangka waktu yang sangat singkat kepada perusahaan calon peserta untuk mengunggah berbagai dokumen persyaratan yang dibutuhkan pada tahap pendaftaran. Hal ini disebabkan karena periode pembukaan pendaftaran untuk mengikuti suatu pelelangan PBJ bisa terjadi pada waktu-waktu tertentu yang tidak terduga sebelumnya. Ketidakjelasan juga dapat terjadi
menyangkut waktu pembayaran
pencairan anggaran pelaksanaan proyek. Terbatasnya dan kejelasan waktu yang diberikan dalam tahap pendaftaran maupun pembayaran mendorong tiap perusahaan untuk melakukan persiapan lebih matang dalam melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tiap perusahaan harus memiliki kesiapan kapan pun untuk memenuhi persyaratan dan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam tahap pendaftaran tersebut.
Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk memenuhi waktu pendaftaran dan pelaksanaan PBJ yang ditentukan? a) Perusahaan membuat standarisasi mekanisme kerja (prosedur, biaya, dan waktu) bagi staf yang bertugas melaksanakan proses PBJ sehingga staf bekerja sesuai dengan SOP yang telah diberikan perusahaan. b) Adanya pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala dari pihak manajemen perusahaan. Hal tersebut untuk selalu memastikan waktu pelaksanaan PBJ sesuai dengan ketentuan. c) Seringkali perusahaan mendapatkan informasi penyelenggaraan PBJ terlambat, maka untuk mendapatkan ketepatan informasi tersebut, perusahaan dapat membuat forum bersama (melalui portal informasi) dengan perusahaan lain atau melalui asosiasi usaha. Forum tersebut dapat digunakan sebagai sarana diskusi dan pelatihan bersama bagi pengusaha/rekanan yang sering mengikuti kegiatan PBJ.
9
d) Perusahaan selalu mencari informasi menyangkut waktu pendaftaran dan pelaksanaan
PBJ
melalui
aparat
pemerintah terkait atau sumber informasi
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. e) Perusahaan mendokumentasi
mencatat dengan
dan baik
proses yang terjadi khususnya berkaitan dengan waktu-waktu yang ditentukan.
B.4. Informasi: Pemberian informasi dan sosialisasi kebijakan PBJ sangat penting untuk mendorong terwujudnya PBJ yang BERSIH. Informasi diperlukan sebagai bagian penting dari pemenuhan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Informasi selama ini juga belum menjangkau semua kalangan khususnya Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Di samping itu, dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua pihak perlu didorong dan disadarkan mengenai arti penting pemenuhan hak atas informasi, termasuk dalam proses PBJ Pemerintah.
Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk dapat dilibatkan dalam pemberian informasi PBJ a) Perusahaan bersama dengan pemangku kepentingan lain (seperti: Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, dll) mengusulkan adanya audiensi dengan pemerintah/pemda setempat atau panitia PBJ untuk memberikan usulan dan membahas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan PBJ. b) Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah maupun akademisi dan pemangku kepentingan lain menyelenggarakan sosialisasi melalui kegiatan temu media (konferensi pers) sehingga hasilnya dapat tersebar luas.
Bentuk pemberian informasi yang bagaimana yang dapat diusulkan kepada pemerintah dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pengusaha
10
a) Perusahaan dapat melakukan kegiatan forum diskusi secara berkala dengan Pemda dan pemangku kepentingan lain terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. b) Adanya forum pelatihan yang diselenggarakan baik oleh panitia lelang maupun perusahaan sehingga perusahaan lebih memahami mekanisme penyelenggaraan lelang. c) Perusahaan membuat publikasi melalui berbagai media dan sarana seperti brosur atau surat selebaran mengenai penyelenggaraan PBJ BERSIH maupun ketentuan lain mengenai PBJ sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.
B.5. Batasan Informasi antara Pengusaha dan Rekanan : Guna memenuhi prinsip transparansi, perlu pemahaman yang baik tentang batasan informasi dari masing-masing pihak, termasuk dalam hal kewajiban pemberian informasi. Masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi secara transparan dan mudah diakses sesuai dengan tanggung jawabnya. a) Perusahaan dalam situs web-nya dapat mempublikasikan informasi penting perusahaan berupa profil lengkap perusahaan, pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Papan Manual, dan Pedoman
perilaku,
serta
program
pengendalian
gratifikasi
perusahaan. b) Perusahaan dapat mempublikasikan informasi berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan. c) Perusahaan menyediakan akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, mudah, dan dapat diandalkan secara tepat waktu, berkala, serta berbiaya ringan. d) Para
pemangku
kepentingan
dapat
mengakses
situs
web
perusahaan dengan mudah
Informasi perusahaan yang dapat dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dan bagaimana akses informasi yang harus disediakan oleh perusahaan: a) Perusahaan menyusun dan mengembangkan sistem informasi perusahaan yang jelas dan lengkap serta mudah diakses baik oleh semua karyawan maupun publik pada umumnya
11
b) Perusahaan selalu memperbaharui informasi yang tersedia secara periodik c) Sistem informasi perusahaan yang disusun dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak termasuk publik
Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk menentukan batasan informasi antara pengusaha dan rekanan a) Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi untuk memastikan informasi perusahaan mana yang penting untuk dirahasiakan dan mana yang boleh di publikasikan. b) Perusahaan menetapkan pihak/staf mana yang diberi kewenangan untuk memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik c) Perusahaan mengatur bagaimana prosedur penyampaian informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan. d) Perusahaan dapat menggunakan media informasi melalui situs web, majalah, buletin internal dsb.
B.6. Informasi Mekanisme Pengaduan: Mekanisme pengaduan dalam hal PBJ merupakan sarana kontrol sekaligus upaya mewujudkan prinsip keadilan. Akses keadilan bagi pengusaha yang menemukan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan PBJ mesti diikuti dengan keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Namun, dalam implementasinya mekanisme pengaduan masih belum berjalan optimal. Upaya untuk pemenuhan materi sanggah dan tata cara/prosedur terkait masa sanggah sesuai ketentuan yang berlaku harus terus diupayakan.
Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk dapat memperoleh informasi yang jelas tentang mekanisme pengaduan dan bagaimana menindaklanjutinya? a) Perusahaan dapat mengajukan karyawannya mengikuti pelatihan tentang prosedur PBJ dari tahapan awal hingga akhir sehingga karyawan memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan setiap tahapan PBJ termasuk pelaporan pengaduan kepada panitia. b) Perusahaan dapat membentuk portal informasi sebagai wadah informasi
bersama
para
rekanan
untuk
menyelesaikan
12
permasalahan dalam penyelenggaraan PBJ, termasuk tata cara mekanisme pengaduan. c) Perusahaan dapat mengajukan
mengajak perusahan/rekanan lain untuk
sanggahan
banding
secara
bersama-sama
jika
terdapat hasil yang kurang memuaskan (dijamin dalam Perpres No. 54 Tahun 2010). d) Perusahaan terlibat aktif dalam melaporkan dugaan adanya pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan PBJ. Dalam hal ini dapat dikembangkan mekanisme peniup peluit ( whisle blower ) dengan jaminan perlindungan dan insentif yang menarik dan sebanding. e) Perusahaan mendokumentasikan proses pelaporan/pengaduan, tahap penanganan dan penyelesaiannya. C. Partisipasi Prinsip partisipasi menghendaki adanya keterlibatan pemangku peran dalam proses pengambilan keputusan disetiap penyelenggaraan PBJ, bahkan ketika perencanaan dan penganggaran terkait proyek PBJ dibicarakan. Dengan pelibatan intensif dari pelaku usaha, maka akan dapat menguatkan komitmen pelaku usaha untuk menjaga praktik usaha yang bersih dan profesional. Partisipasi publik mutlak dibutuhkan guna pencapaian tujuan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Peran publik sebagai penerima manfaat langsung seharusnya dilibatkan sejak awal mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat pengawasan dan evaluasi. Peran publik tersebut juga dibutuhkan sebagai mekanisme kontrol atas pelaksanaan praktik PBJ .
C.1. Tahap Perencanaan: Apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha agar terlibat dalam tahapan perencanaan PBJ? Melibatkan media masa dalam setiap kegiatan pertemuan dengan pemerintah/pemda setempat sehingga hasil pertemuan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diawasi secara bersama sama.
C.2. Tahap Proses:
13
Apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha agar terlibat dalam proses PBJ? a) Perusahaan bersama dengan pengawas independen melakukan pengawasan bersama atas proses penyelenggaraan PBJ dan memastikan adanya kesesuaian dengan perencanaan yang telah dibuat. b) Perusahaan
membangun
komunikasi
intensif
dengan
penyelenggaran PBJ secara kolektif (tidak individual)
C.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi, menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kualitas luaran layanan pada setiap tahapan kerja. Sedangkan hasil evaluasi digunakan untuk memperoleh masukan ( umpan balik ) atas pelayanan, tindak lanjut perbaikan dan sebagai standar penilaian untuk menentukan penghargaan ( reward ) atau sanksi ( punishment )
Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam keterlibatannya melakukan pengawasan dan evaluasi a) Perusahaan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya b) Perusahaan/rekanan dapat membentuk atau melibatkan komite independen untuk mengawal jalannya kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Perusahaan/rekanan mendokumentasi dan mempublikasikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh komite independen. d) Perusahaan menindaklanjuti temuan hasil moniroring dan evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kewajaran
Apa saluran yang dapat digunakan oleh pengusaha dalam melakukan pengawasan dan evaluasi? a) Perusahaan
dapat
bekerjasama lembaga
dengan pengawas
independen
dalam
melakukan
fungsi
pengawasan b) Perusahaan melibatkan
dapat
selalu media
14
elektronik baik cetak maupun media online untuk selalu mempublikasikan hasil-hasil pengawasan dan evaluasi. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan masyarakat luas dapat bersama sama mengawasi sehingga hasilnya akan lebih obyektif. c) Perusahaan mendokumentasikan dengan baik proses dan hasil monitoring dan evaluasi
Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara independen a) Perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga independen (mengawasi pengawas) untuk membuktikan dan mendapatkan hasil yang obyektif atas pengawasan yang dilakukan. b) Perusahaan mendokumentasikan hasil monitoringnya
D. Akuntabilitas Prinsip
akuntabilitas
kesesuaian/pemenuhan
menunjukan
perihal
proses
seberapa
besar
penyelenggaraan
tingkat PBJ
dan
pelaksanaannya menurut ketentuan p eraturan perundang‐undangan, kontrak kerjasama pengadaan barang/jasa, dan kualitas luaran layanan. Akuntabilitas penting ditegakkan untuk menjamin kualitas proses dan kualitas luaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, manajemen kerja dan kebutuhan layanan masyarakat.
Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan PBJ? a) Adanya Prosedur Operasional Standar internal perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku b) Dukungan Teknologi Informasi yang kuat sehingga semua proses dapat dilaksanakan secara transparan dan terbuka c) Adanya publikasi atas kegiatan yang sedang dilaksanakan d) Memungkinkan adanya audit dari lembaga independen (eksternal perusahaan) e) Perusahaan tidak melanggar prosedur dan tahapan proses PBJ f) Perusahaan tidak memberikan suap / gratifikasi /beaya ekstra kepada panitia/penyelenggara PBJ
15
Apa yang dapat dilakukan oleh rekanan untuk mendorong terpenuhinya hak dan kewajiban rekanan dalam kontrak kerjasama? a) Perusahaan menempatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan fungsi dan bidang yang menjadi tanggungjawabnya b) Perusahaan menyusun mekanisme penempatan karyawan yang berbeda untuk tugas yang terkait dengan bidang-bidang tertentu misalnya keuangan dan pengawasan c) Adanya
pedoman
dan
standar
pelaksanaan
manajemen
perusahaan/kode etik perusahaan d) Tidak melakukan perjanjian yang dilarang dengan perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999
Apa yang dapat dilakukan oleh vendor untuk melaksanakan ketentuan terkait kualitas luaran layanan yang disepakati? a) Perusahaan memiliki kode etik sendiri yang di dalamnya memuat panduan kegiatan yang baku dalam melaksanakan setiap kegiatan mulai dari tahap awal kegiatan hingga penyelesaian kegiatan. b) Perusahaan melakukan pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pemeriksa internal maupun eksternal perusahaan sehingga hasil lebih obyektif c) Perusahaan melaksanakan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara berkala pada setiap tahapan pelaksanakan kegiatan yang dilaksanakan. d) Perusahaan melakukan publikasi hasil monitoring dan evaluasi dan pemeriksaan di situs web perusahaan sehingga dapat dipantau dan diawasi oleh semua pihak.
E. Independensi Proses PBJ merupakan bagian dari tata kelola sektor publik yang terbuka untuk dipantau, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka oleh lembaga independen atau state auxiliary bodies. Peran lembaga semacam ini jelas sangat penting sebagai salah satu pilar integritas yang dapat menjaga obyektifitas hasil kerja lembaga yang terlibat dalam PBJ maupun hasil kerja evaluasi oleh lembaga pengawas internal pemerintah atas PBJ tersebut guna terwujudnya sistem integritas dalam proses PBJ.
Apa yang dapat dilakukan pengusaha untuk menjamin independensi pengusaha dalam pelaksanaan proses PBJ?
16
a) Perusahaan
hanya
mengikuti
PBJ
yang
sesuai
dengan
kemampuan/ketersediaan sumber daya perusahaan baik dari sisi kuantitas
maupun
kualitas
yang
memadai
sehingga
tidak
mengharapkan bantuan pihak lain dalam mengikuti proses penawaran. b) Perusahaan membentuk/mengundang lembaga independen maupun pemeriksa eksternal untuk melakukan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi pada perusahaan sehingga hasil dapat lebih obye ktif. c) Perusahaan tidak memanipulasi dokumen atau persyaratan yang ditentukan dalam mengikuti PBJ d) Perusahaan mengambil keputusan mengikuti PBJ tanpa dipengaruhi oleh atau atas permintaan pihak lain e) Perusahaan menolak ajakan/pengaruh dari perusahaan/pihak lain yang akan mempengaruhi kualitas dan obyektivitas proses dan hasil PBJ F. Responsibilitas Perusahaan memiliki manajemen yang baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat digunakan sebagai bukti/jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu perlu didukung oleh infrastruktur perusahaan yang mencukupi baik dari sisi legalitas hukum, peraturan internal perusahaan dan dukungan teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan pengawasan terbuka.
Apa
yang
dapat
dilakukan
oleh
rekanan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban? a) Perusahaan didirikan secara benar dan sah, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku b) Setiap
keputusan
dan
tindakan
perusahaan
dapat
dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, sosial, maupun etis c) Perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengikuti proses PBJ sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya d) Perusahaan
memperhatikan
nilai-nilai
tanggung
jawab
sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility ) dalam pengelolaannya, seperti misalnya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. e) Perusahaan memiliki peraturan perusahaan yang jelas, dipatuhi, dan ditegakkan secara konsisten
17
f) Perusahaan mengembangkan sistem informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses guna mendukung pemenuhan prinsip keterbukaan dan responsibilitas g) Perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik sesuai dengan peraturan
yang
berlaku,
termasuk
dalam
hal
memberikan
kesejahteraan.
III. Panduan Implementasi BERSIH Kita berupaya untuk melindungi aset bisnis kita yang paling penting yaitu
integritas. Anda adalah bagian penting dari upaya tersebut. Anda diminta membaca dan memahami Pedoman ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap bisnis kita dan bertentangan dengan budaya perusahaan kita ini. Kita berhutang terhadap para pelanggan, masyarakat, para pemegang saham, dan diri kita sendiri untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika yang tinggi dan untuk mengharamkan korupsi. Perlu upaya dari kita semua untuk berhasil, dan kami mengandalkan anda. Buku Pedoman Perilaku ini disusun mendasarkan pada prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sejalan dengan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundangan terkait maupun nilai-nilai etika. Pedoman ini sebagai landasan utama mendorong perilaku bersih di kalangan pelaku usaha agar tercipta proses dan pelaksanaan PBJ yang BERSIH. Namun, mengingat bahwa Pedoman ini lebih bersifat tidak memaksa ( soft-law ) yakni regulasi internal ( selfregulations) di kalangan pelaku usaha atau rekanan yang terlibat dalam proses
dan pelaksanaan PBJ, maka implementasinya mensyaratkan komitmen yang tinggi dan kuat dari pelaku usaha sendiri. Komitmen untuk mengimplementasikan pedoman ini dapat diputuskan, dilembagakan dan dibudayakan di masing-masing perusahaan maupun melalui asosiasi/perhimpunan yang ada.
A. Acuan Dasar Implementasi Prinsip BERSIH a. Peraturan Perundangan: Sebagai Negara hukum, masyarakat (termasuk pelaku usaha) wajib ikut serta menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam proses PBJ. Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus terus diperjuangkan oleh semua pihak. Internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bisnis sangat penting. Oleh karena itu, Prinsip Bersih senantiasa berpihak dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
18
Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan implementasi Prinsip Bersih antara lain menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, perbendaharaan Negara, pengesahan Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), pengesahan Konvensi PBB Tentang Melawan Korupsi (UNCAC), Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (selengkapnya lihat pada Lampiran 1)
b. Budaya Organisasi Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Walaupun nilainilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil, bertanggung jawab dan jujur. Oleh karena itu implementasi Pedoman ini sekaligus mendukung penciptaan budaya organisasi (bisnis) yang akan ikut meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Penciptaan budaya organisasi yang BERSIH merupakan tanggung jawab setiap pelaku usaha.
c. Peraturan Institusi/Prosedur Operasional Standar Sebagaimana sebuah pedoman perilaku, maka implementasinya menuntut adanya peraturan pelaksanaan di tingkat internal perusahaan. Maka perusahaan didorong untuk membuat peraturan pelaksanaan yang akan memberlakukan pedoman ini. Peraturan pelaksanaan tersebut juga dapat
disusun
di
tingkat
asosiasi
atau
perhimpunan,
sehingga
keberlakuannya dapat menjangkau semua perusahaan anggota. Peraturan ini juga dapat memuat macam-macam sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar pedoman ini maupun peraturan pelaksanaan yang disusun
oleh
perusahaan,
dengan
mengacu
kepada
peraturan
perundangan yang berlaku. Pada dasarnya asosiasi dituntut berperan aktif dalam pembinaan dan pemberian sanksi kepada anggotanya yang tidak menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip Bersih ini. Lebih dari itu, perusahaan juga diminta untuk melengkapi pedoman ini dengan berbagai Prosedur Operasional Standar yang lebih teknis yang
19
mendukung dan sejalan dengan pedoman ini, sehingga dapat lebih operasional. Di samping itu juga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pembentukan Kode Etik di masing-masing perusahaan.
B. BERSIH selalu BERKOMITMEN untuk menghindari: a. Tindakan suap/menyuap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pid ana Suap
meneta pan
bah wa
barangsiapa
memberi
atau
menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap. Sedangkan pada Pasal 3 UU yang sama ditetapkan bahwa barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap Dalam konteks PBJ, menyuap adalah memberikan sesuatu, hadiah, imbalan, atau keuntungan tertentu kepada perusahaan lain atau panitia PBJ dengan maksud mempengaruhi/menentukan keputusan pemenang PBJ untuk kepentingan perusahaan dan atau orang lain .
Beberapa hal yang dapat diupayakan perusahaan untuk tidak menyuap adalah sbb: a) Membuat kebijakan yang tegas tentang larangan menyuap dan disuap disertai dengan ancaman sanksi yang berat b) Selalu mengingatkan karyawan untuk tidak menyuap dan tidak menerima suap dari siapapun c) Melaporkan tindakan suap yang diketahuinya
b. Tindakan kekerasan dan intimidasi Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang berkaitan dengan kewenangannya. Sedangkan Intimidasi/ancaman diatur dalam pasal 368-371 KUHP.
20
Beberapa hal yang dapat diupayakan perusahaan untuk mencegah tindakan kekerasan dan intimidasi adalah sbb: a) Membuat kebijakan larangan melakukan kekerasan dan intimidasi disertai dengan sanksi yang tegas b) Menanamkan kepada karyawan nilai-nilai perdamaian c) Melaporkan setiap kali ada ancaman atau intimidasi
c. Tindakan Gratifikasi Kepada Pejabat Publik Mengacu pada Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 gratifikasi meliputi: pemberian barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket
perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima Gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap .
Beberapa hal yang dapat diupayakan perusahaan untuk mencegah praktik gratifikasi adalah sbb: a) Perusahaan membuat aturan yang melarang gratifikasi secara internal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Perusahaan melaksanakan program pencegahan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku c) Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi d) Perusahaan mengimplementasikan pencegahan gratifikasi e) Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi karyawan yang memberi atau menerima gratifikasi
Beberapa
faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan
program
pencegahan gratifikasi adalah sebagai berikut: o
Keteladanan (Tone of the top )
o
Kode etik dan aturan perilaku ( code of conduct ) serta penegak kode etik
o
Benturan kepentingan (conflict of interest )
o
Sistem Pengelolaan Pengaduan ( Whistle Blower System)
21
d. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum . Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Beberapa hal yang dapat diupayakan untuk menghindari praktik monopoli: a) Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan memposisikan diri sebagai perusahaan yang siap untuk bersaing secara sehat b) Mengedepankan pertimbangan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri
Beberapa hal yang dapat diupayakan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat: a) Mengedepankan prinsip kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha b) Mengelola dan menjalankan perusahaan dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku c) Mendorong karyawan/staf untuk bersaing secara sehat dan tidak menutup/menghambat pelaku usaha lain yang berminat terlibat
e. Persekongkolan Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari persekongkolan: a) Menjalankan dan mengikuti proses PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Menghindari kerjasama dengan pelaku usaha lain yang berpotensi melahirkan persekongkolan
22
c) Menjalankan perusahaan (baik produksi maupun pemasaran) tanpa bermaksud merugikan pelaku usaha lain /pesaing seperti misalnya mengurangi jumlah, menurunkan kualitas, mengulur-ulur waktu penyelesaian, dll.
C. Mekanisme Penyampaian Keluhan/Sanggahan Mengacu pada Pasal 81 Perpres No. 54 Tahun 2010, peserta PBJ yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis. Sanggahan pada prinsipnya adalah hak peserta yang merasa dirugikan dengan adanya penyelenggaraan PBJ yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur, adanya rekayasa, atau penyalahgunaan wewenang. Sanggahan atau keluhan juga merupakan sarana kontrol dan keterlibatan pelaku usaha untuk mewujudkan PBJ yang Bersih. Akan tetapi sanggahan/keberatan tidak boleh digunakan sebagai upaya untuk menghambat persaingan usaha yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, sanggahan atau keluhan dapat dilakukan dengan melalui:
a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) ULP yakni saluran laporan pelanggaran/Keluhan PBJP (LKPP, LPSE dll) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Penyampaian sanggahan melalui ULP ini merupakan langkah pertama bagi pelaku usaha yang merasa dirugikan. Akan tetapi apabila ternyata mekanisme sanggah dan sanggah banding tersebut tidak direspon dengan baik, tepat waktu, dan memuaskan, maka pelaku usaha dapat menempuh Lembaga
upaya
lainnya,
yakni
melalui
Pengawas Independen dalam hal ini Ombudsman Republik
b. Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau Lembaga Ombudsman Daerah Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan
pelayanan
publik,
baik
yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha rnilik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, rrlaupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; sebagaimana diatur dalam
23
UU No. 37 Tahun 2008. ORI dapat diakses melalui situs web: www.ombudsman.go.id
c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam hal ada kaitan dengan adanya dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun
1999
dan
sesuai
dengan
kewenangan
KPPU,
maka
keluhan/keberatan dapat juga disampaikan kepada KPPU. KPPU dapat diakses melalui situs web: www.kppu.go.id
D. Membangun jejaring (Network ) Mengembangkan PBJ Bersih perlu jejaring yang kuat di antara mereka pemangku kepentingan yang peduli dan mempunyai perhatian ( concern) untuk mewujudkannya. Oleh karena itu pelaku usaha didorong untuk membangun dan mengembangkan jejaring dengan sesama pelaku usaha, media, maupun kalangan masyarakat sipil antara lain melalui:
a. Forum Pengusaha BERSIH Forum pengusaha Bersih adalah media komunikasi di antara pelaku usaha yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses PBJ. Forum ini dapat menjadi sarana efektif bagi pelaku usaha untuk secara bersama sama membangun dan mengembangkan prinsip-prinsip Bersih. Forum ini juga dapat menjadi alternatif sarana penyampaian keluhan/sanggahan. Dalam hal ini Forum Pengusaha Bersih wajib menampung dan mengangani serta menyelesaiakan setiap laporan/keluhan yang masuk. Forum Pengusaha
Bersih
harus
mempunyai
prosedur
dan
mekanisme
penerimaan dan pengelolaan laporan/keluhan yang jelas dan mudah diakses.
b. Media Jejaring juga dapat dikembangkan bersama-sama dengan kalangan media massa. Media adalah rekan strategis untuk mempromosikan PBJ yang Bersih,
di
samping
dapat
bermanfaat
dalam
mengungkap
dan
mempublikasikan dugaan praktik PBJ yang tidak jujur, kolutif, dan melawan hukum sehingga dapat menarik perhatian publik. Pengembangan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai media sangat diharapkan.
24
Lampiran 1: Perundang-undangan 1) Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia
No.
VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap 3) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intentational Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) 9) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 10) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 11) UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 12) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012.
25
15) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 16) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi
26
Lampiran 2: Pengendalian Gratifikasi Program pengendalian gratifikasi (PPG) melalui internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan standarisasi KPK
Pengenalan PPG I PRA IMPLEMENTASI
Analisis Kesiapan Perangkat
Penandatanganan Komitmen Penera an PPG
Pembangunan/penyempurnaan perangkat ketentuan pengendalian gratifikasi Pelaksanaan training of trainer program pengendalian gratifikasi II IMPLEMENTASI
Pembentukan UPG
Diseminasi/sosialisasi system pengendalian gratifikasi Implementasi system pengendalian gratifikasi
Monev Ketepatan Waktu III MONITORING
Monev Ketepatan Review
DAN EVALUASI Monev Pelaksanaan Renja UPG Monev Perkembangan Instansi Sumber: www.kpk.go.id