BAB I PENDAHULUAN
Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah, bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tinggi. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalahmasalah ibadah, dan al-ahwal syakhsiyah. Kajian tidak banyak diarahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam. Bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia !ahmat "jatnika se#ara umum menyimpulkan tentang hal ini dalam salah satu tulisannya. "ikatakannya bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam da lam kehidupan msyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. "emikian pula pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di $engadilan %gama. $ada $engadilan %gama di luar &awa, 'adura, dan Kalimantan Selatan telah banyak Hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang menjadi kompetensi $engadilan %gama. Sedangkan di &awa dan 'adura masih sebagian ke#il hukum Islam yang menjadi hukum positif. 'enurut K.H. Hasan Basry (Ketua )mum ')I*, Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada masa pemerintahan +rd e baru. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia beragama Islam. "engan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga $eradilan %gama dan sebab-sebab khilafiyah yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata Islam di Indonesia 1. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia
Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung ke dalam bahasa arab maka akan diterjemahkan menjadi al-hukm al Islam, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-/ur0an dan as-Sunnah. 'aka padanan yang tepat dari istilah Hukum Islam adalah al-fiqh al-Islamy atau al-Syari’ah al-Islamy, sedangkan dalam wa#ana ahli hukum barat digunakan istilah Islamic law. Sedangkan terminologi Hukum $erdata Islam yang menjadi telaah utama makalah ini dapat penulis uraikan bardasarkan pengertian dari kata-kata penyusunnya, sebagai berikut 1 a. Hukum, adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (negara*, dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai #iri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. 2 b.Sedangkan Hukum $erdata, adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian didalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. 3 "alam terminologi Islam istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mua0amalah. Kemudian frase Hukum $erdata disandarkan kepada kata Islam, &adi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa Hukum $erdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu %llah dan sunnah !osul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata4mu0amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam (di Indonesia*. 'enurut 'uhammad "aud %li, Hukum $erdata Islam adalah s ebagian dari hukum Islam yang telah berlaku se#ara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu0amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan %hmad !ofiq, Hukum Islam di Indonesia, (&akarta1 !ajawali $ers, 2553*, h. 3 2 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (&akarta1 Sinar 6rafika,2557*, h. 38 3 Ibid , h. 255 2
perundang-undangan. 9ontohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, :akat dan perwakafan.7 . Sejarah Belakun!a Hukum Perdata Islam di Indonesia
a.Hukum Islam $ada 'asa Kerajaan4kesultanan Islam di ;usantara $ada masa ini hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (syumul*, men#akup masalah mu0amalah, ahwal alsyakhsiyyah (perkawinan, per#eraian dan warisan*, peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaankerajaan Islam nusantar.
+9 yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upaya inter?ensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. $ada fase kedua ini Belanda ingin menerapkan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia, yaitu Belanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan tahap-tahap kebijakkan strategiknya yaitu1 * !e#eptie in 9omple@u (Salomon Key:er A 9hristian >an "en Berg 87=-C2DE*, teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang. &ika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namum hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan. 2* an >ollenho?en dan
7
implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di nusantara. F #.Hukum Islam $ada 'asa $enjajahan &epang 'enurut "aniel S. Ge? &epang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. %dat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak di#ampuri oleh &epang untuk men#egah resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan. &epang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia, dan pengaruh kebijakan pemerintahan &epang terhadap perkembangan hukum di indonesia tidak begiti signifikan. D d.Hukum Islam $ada 'asa Kemerdekaan Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda, menurut $rof. Ha:airin8E, setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan ))" C7= menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ))" C7=, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori re#eptie (Ha:airin menyebutnya sebagai teori iblis* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan ))" C7=.
F Ibid , h. 7 D Ibid , h. 7 8 Ibid , h. D-C 7
;amun dalam era orde baru ini banyak produk hukum Islam (tepatnya Hukum $erdata Islam* yang menjadi hukum positif yang berlaku se#ara yuridis formal, walaupun didapat dengan perjuangan keras umat Islam. "iantaranya oleh Ismail Sunny #oba diskrisipsikan se#ara kronologis berikut ini 1 C * )ndang- undang ;omor tahun CD7 tentang $erkawinan "engan )) ;o. tahun CD7 $emerintah dan "$! memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan bahwa $engadilan %gama berlaku bagi mereka yang beragama Islam. 2* )ndang- undang ;omor D tahun C8C tentang $eradilan %gama "engan disahkanya )) $% tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan $%. 3* Kompilasi Hukum Islam Inpres no. tahun CC (KHI* 6una mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pada 'aret C8= $residen Soeharto mengambil prakarsa sehigga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB* Ketua 'akamah %gung dan "epartemen %gama.SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum islam dengan tujuan meran#ang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum perkawinan (Buku I*, tentang Hukum Kewarisan ( Buku II*, dan tentang Hukum $erwakafan (B)K) III*. Bulan ebruari C88 ketiga buku itu dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas sebagai ino?asi dari para ulama di seluruh Indonesia. $ada tanggal 5 &uni CC Suharto menandatangani Intruksi $residen ;o. tahun CC sebagai dasar hukum berlakunya KHI tersebut. f. Hukum Islam $ada 'asa !eformasi ra reformasi dimana iklim demokrasi di Indonesia membaik dimana tidak ada lagi kekuasaan repsesif seperti era orde baru, dan bertambah luasnya keran-keran aspirasi politik umat Islam pada pemilu CCC, dengan bermun#ulannya partai-partai Islam dan mun#ulnya tokoh-tokoh politik Islam dalam kan#ah politik nasional sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga legislatif maupun eksekutif. 'ereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam terrmasuk juga memperjuangkan bagaimana hukum Islam ikut juga mewarnai proses pembanguanan hukum nasional.
C %hmad !ofiq, Hukum Islam di Indonesia, J.h. 25 =
"iantara produk hukum yang positif diera reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum $erdata Islam* ini antara lain adalah15 *)ndang-undang ;o. 38 tahun CCC tentang $engelolaan akat. 2* )ndang-undang ;o. 7 tahun 2557 tentang Lakaf 3* !)) tentang $erbankan Syariah yang saat ini sedang dibahas di "$!. B. "om#ilasi Hukum Islam 1. Pengertian "om#ilasi Hukum Islam
Istilah kompilasi diambil dari bahasa Gatin. Kompilasi diambil dari kata compilare yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. "alam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, compilation berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus )mum Belanda Indonesia, kata #ompilatie diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan. 2 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi*, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku4tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.3 %dapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa
5
dipergunakan sebagai referensi pada $engadilan %gama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. 7 Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi. .Pem$entukan dan Perumusan
6agasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh 'enteri %gama !I, 'unawir Syad:ali pada bulan $ebruar i C8= di depan pada mahasiswa I%I; Sunan %mpel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun 'ahkamah %gung ('%* membina bidang teknik yustisial $eradilan %gama.
#. lokakaryaM hasil penelaahan4pengkajian kitab-kitab dan wawan#ara perlu diseminarkan d. studi perbandinganM untuk memperoleh sistem4kaidah-kaidah hukum4 seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim $engadilan %gama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum marteril di $engadilan %gama. &adi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi $engadilan %gama, dengan jalur usaha 1 a. pengkajian kitab-kitab fikihM b. wawan#ara dengan para ulamaM #. yurisprudensi $engadilan %gamaM d. studi perbandingan hukum dengan negara lainM e. lokakarya 4 seminar matreri hukum untuk $engadilan %gama. $ada tahun C8C, pemerintah mengumandangkan berlakunya )) ;o.D
8
tanggal 22 &uli CC, 'enteri %gama mengeluarkan Keputusan ;o.=7 4HK.5534%4C. F "engan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. %.&ujuan Perumusan
%da lima sumber yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni1 (* Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam $erundang-undangan dan peraturan lainnya yang rele?an, seperti )) ;o. 22 tahun C7F jo )) ;o. 32 tahun C=7, )) ;o. tahun CD7, )) ;o. D tahun C8C, $$ ;o. C tahun CD=, $$ ;o. 28 tahun CDD, (2* $roduk yudisial pengadilan dalam lingkungan $eradilan %gama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik Hukum Islam dengan Hukum %dat, (3* $roduk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan institut %gama Islam ;egeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya, (7* !ekaman pendapat hukum 25 orang di $alembang, F orang di Bandung, 8 orang di Surabaya, = orang di Banjarmasin, C orang di )jung $andang, 25 orang di 'ataram, (=* Hasil studi F Ibid , h. 3F-=5 D %hmad !ofiq, Hukum Islam di Indonesia, (&akarta1 !aja6rafindo $ersada, 2555*, h. 73 C
perbandingan di 'aroko,
h. %l-/awanin al-Syar0iyah
b. ath al-'u0in dan syarahnya
i. ath al-Lahab dan syarahnya
#. Syarqawi Oala al-tahrir
j. %l-/awanin al-Syar0iyah (Shadaqah "ahlan*
d. /alyubi wa Oamirah
k. Syamsuri li al-araid
e. %l-'ahalli
l. Bughyah al-'usytarsyidin
f.
m. Kitab al-iqih O%la al-'ad:ahib al-O%rba0ah
g.
n. 'ughni al-'uhtaj.
"ari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia. umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam ma:hab Syafi0i ke#uali mungkin untuk kitab 'ughni al'untaj termasuk bersifat komparatif atau perbandingan ma:hab. Bagitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa %rab ke#uali /awanin al-Syar0iyah yang ditulis dalam bahasa melayu %rab.C Kitab fikih tambahan yang ditetapkan melalui kerja sama 'enteri %fama !I dan !ektor I%I; tanggal C 'aret. Selain dari kitab-kitab fikih tersebut, penyusunan Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa, seperti 'ajelis )lama Indonesia, ;adhatul )lama, 'ajelis . %kademika $ressindo, 2557*, h. 22 5
2. Lawan#ara dengan para ulama di seluruh Indonesia. pelaksanaannya diambil dari sepuluh lokasi, yaitu1 Banda %#eh, 'edan, $alembang, $adang, &awa
25 %hmad !ofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia& (&akarta1 !ajawali $ers, 253*, h. 7=
BAB III "ESIMPULAN
Hukum $erdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku se#ara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu0amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. 9ontohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, :akat dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka kehidupan beragamanya dan kebangkitan umat Islam Indonesia. "engan memba#a karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah akhir dan tidak bersifat mutlak tapi bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan. Gatar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan $eradilan %gama. $roses penyusunan kompilasi ini berlangsung sejak tahun C8=. Berdasarkan )) ;o.D
2
DA-&A( PUS&A"A
%bdul 6hani %bdullah, Pengantar "ompilasi Hukum Islam 'alam (ata Hukum Indonesia, &akarta1 6ema Insani $ress, CC7 %bdurrahman, "ompilasi Hukum Islam di Indonesia& &akarta 1 %kademika $ressindo, CC2 %bdurrahman, "ompilasi Hukum Islam di Indonesia, &akarta1 9>. %kademika $ressindo, 2557 %hmad !ofiq, Hukum Islam di Indonesia, &akarta1 !aja6rafindo $ersada, 2555 %hmad !ofiq, Hukum Islam di Indonesia, &akarta1 !ajawali $ers, 2553 %hmad !ofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia& &akarta1 !ajawali $ers, 253 %miur ;urudin dan %:hari %
3
http144majelispenulis.blogspot.#o.id425=454silabus-hukum-perdata-islam-indonesia.html
7
