Laporan Tahunan 2015 Kejaksan Republik Indonesia

L A P O R A N

T A H U N A N

laptah kejaksaan republik indonesia 2015

a

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, semoga senantiasa mendapat hidayah dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Tahunan 2015 ini dapat tersusun dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Momentum pergantian tahun 2015 menuju tahun 2016, merupakan saat yang tepat bagi Kejaksaan untuk menyampaikan capaian kinerja Kejaksaan RI 2015 dalam Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah rakyat untuk mendukung dan menghadirkan hukum yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan upaya mewujudkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa. Laporan Tahunan 2015 sebagai sebuah laporan atas kinerja Kejaksaan tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana termuat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalamnya juga terdapat korelasi dengan perencanaan pembangunan Kejaksaan yang terdapat dalam Rencana Strategis kejaksaan Tahun 2015- 2019, Rencana Kerja Kejaksaan tahun 2015 serta evaluasi atas setiap laporan periodik yang telah disusun oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan se- Indonesia. Semoga Laporan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada publik tentang organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang sedang mengarah kepada perbaikan sesuai ekspektasi publik, sehingga kedepan Kejaksaan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan mampu mewakili negara hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai lembaga penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jaksa Agung Republik Indonesia

HM. PRASETYO


i

Da aftarr Isi Ba b IV I Kata Pengantar II Daftar Isi III

Doktrin

I V Visi dan Misi V Tugas dan Wewenang

B ab 1 1

Pendahuluan

Ba ab II 6 6 7 11

Sekilas Tentang Kejaksaan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Pencapaian Kinerja

31

Pembinaan

41

Intelijen

44

Tindak Pidana Umum

56

Tindak Pidana Khusus

64

Perdata dan Tata Usaha Negara

68

Pengawasan Internal dan Eksternal

74

Pendidikan dan Pelatihan

80

Kegiatan Lain

83

Penutup

ab V Ba

Organisasi Kejaksaan

Ba b VI

Profil Pimpinan

Ba ab III

21

30

La m mpiran

Reformasi Birokrasi Kejaksaan

85


ii

Daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

DOKTRIN KEJAKSAAN RI TRIKRAMA ADHYAKSA : SATYA ADHI WICAKSANA SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.


iii

VISI Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

MISI 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang,

baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, professional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum; 2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan

penyelesaian perkara lintas negara; 3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel

guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya; 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI,

pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI); 5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN

melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. laptah kejaksaan republik indonesia 2016

iv

TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di Bidang Pidana :

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

• Melakukan penuntutan;

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Dalam Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;

• Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

• Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

• Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

• Pengawasan peredaran barang cetakan;

• Pencegahan penyalahgunaan penodaan agama;

• Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.


v

dan/atau

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

R

ancang bangun arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dirumuskan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-010/A/ JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 yang mencakup 15 sasaran strategis Kejaksaan sebagai bentuk komitmen pencapaian kebijakan umum pemerintah sebagaimana termuat dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang memberikan penekanan pada 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional (NAWA CITA), khusus agenda “Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2015, tidak terlepas dari berbagai tantangan serta proses dan dinamika perkembangan hukum yang dewasa ini terjadi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan atau keputusankeputusan yang membawa perubahan yang cenderung semakin menambah beratnya upaya penegakan hukum. Beberapa jenis kejahatan dan tindak pidana juga memiliki pola yang semakin canggih dan menjangkau Lintas Negara sehingga penanganannya melibatkan kerjasama

antar instansi, kerja sama Internasional dan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi. Langkah-langkah konkret Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penegakan hukum dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Satgassus Kehadiran Korupsi.

Upaya memperkuat dalam Pemberantasa

Korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi. Guna merespon hal tersebut, Kejaksaan melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) di Kejaksaan Agung. Pembentukan Satgassus P3TPK di Kejagung juga menjadi upaya pemicu bagi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan diseluruh satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Rekapitulasi capaian kinerja penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pada satuan kerja Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:


1

P3TPK, Negara

1) Jumlah Penyelidikan

: 1.988 perkara

2) Jumlah Penyidikan

: 1.785 perkara

3) Jumlah Penuntutan

: 2.446 perkara

4) Jumlah Eksekusi

: 1179 terpidana

seminar Nasional melibatkan pakar hukum. Dari upaya tersebut, pada pokoknya merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM Berat secara non-Judicial berupa rekonsiliasi nasional terhadap perkara pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun tentang Pengadilan HAM.

5) Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp.642.612.382.187,- (enam ratus empat puluh dua milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Dalam kesempatan Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 30 Juni 2015, Jaksa Agung juga menyampaikan rekonsiliasi nasional tersebut.

6) Uang pengganti yang disetor ke kas negara Rp.136.860.918.011,61,- (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu sebelas rupiah enam puluh satu sen).

Pada tanggal 14 Agustus 2015, dalam acara Pidato Kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan mengenai upaya penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui rekonsiliasi nasional dengan jalan membentuk Komite Rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM Berat.

2. Eksekusi Mati Jawaban atas Kondisi “Darurat Narkoba” Bahwa negara Indonesia telah berkembang menjadi negara sasaran peredaran gelap narkoba dimana angka penyalahguna Narkotika pada tahun 2015 telah mencapai 5,8 jiwa dengan angka kematian mencapai 33 orang perhari.

4. TP4P dan TP4D sebagai pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan untuk akselerasi pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun pada kuartal kedua tahun 2015, yakni sebesar 4,67 persen, menjadi indikasi pelemahan ekonomi Indonesia, yang mana salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekomomi tersebut disinyalir karena rendahnya penyerapan anggaran baik pusat maupun daerah yang dipicu oleh adanya kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan dari para penyelenggara/ pejabat negara dalam mengambil kebijakan/ diskresi untuk melaksanakan pembangunan, sehingga mengakibatkan terjadinya stagnasi pembangunan nasional.

Kondisi tersebut juga tergambar dari jumlah penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika yang ditangani Kejaksaan pada tahun 2015 adalah sebanyak 29.349 perkara. Kejaksaan secara aktif melaksanakan eksekusi terpidana mati terhadap 14 orang terpidana terkait perkara Narkoba. 3. Rekonsiliasi Nasional, menghapus beban sejarah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Jaksa Agung selaku penyidik perkara Pelanggaran HAM Berat merasa perlu untuk mencari solusi yang tepat guna mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM Berat. Oleh karenanya, sejak April 2015 Jaksa Agung secara aktif melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder terkait seperti KOMNAS HAM, Mekopolhukam, TNI, Polri dan BIN. Selain itu Kejaksaan juga aktif mengadakan

Untuk merespon kondisi tersebut, Kejaksaan telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.


2

5. Menciptakan generasi muda sadar hukum dengan Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Bahwa kegiatan Jaksa Masuk Sekolah bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum, telah mulai dijalankan terhadap sekolah sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi dan telah diikuti lebih kurang 6.243 pendengar dan kegiatan ini akan terus dilaksanakan. 6. Sentra GAKKUMDU untuk mewujudkan Pilkada serentak yang demokratis dan terpercaya. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015, telah dilaksanakan Pilkada serentak di 264 daerah dengan akhir masa jabatan bulan Juni 2016.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pilkada serentak yang demokratis, salah satunya diwujudkan melalui penanganan tindak pidana pemilihan secara professional, proporsional dan tidak memihak melalui pembentukan Sentra Gakkumdu sehingga mampu menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas, layak dan patut untuk memimpin daerahnya. Pada tanggal 8 Oktober 2015 kejaksaan telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Bawaslu dan Kepolisian RI tentang Sentra Gakkumdu sehingga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum.


3

7. Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) sebagai penegasan “tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan”. Kegiatan pengamanan buronan Kejaksaan dilakukan dengan memanfaatkan sarana AMC. Capaian pengamanan/ dukungan penangkapan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana AMC tahun 2015 adalah sebanyak 86 buronan. 8. Pengacara Negara sebagai upaya menegakkan kewibawaan Pemerintah. Keberadaan Pengacara Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun

2014 tentang Kejaksaan RI memiliki peran yang strategis dalam hal mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain serta penyelamatan keuangan Negara dan pemulihan keuangan Negera. Jumlah total penyelamatan dan pemulihan keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung Rp. 583.654.885.433.00,- (lima ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia Rp.567.759.752.586,84. (lima ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) Salah satu poin strategis lainnya Pengacara Negara berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada serentak dengan mewakili KPUD, dan pelaksanaan fungsi TP4P/TP4D yang dijalankan oleh Pengacara Negara adalah dengan mengawal kegiatan

pembangunan dari awal sampai akhir guna mempercepat penyerapan anggaran dan akselerasi pembangunan nasional. 9. Optimalisasi penyerapan anggaran guna mempertahankan opini WTP. Kejaksaan RI mengedepankan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memenuhi standart pengelolaan keuangan yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana telah diraih oleh Kejaksaan RI terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI Tahun 2014. Bahwa penyerapan anggaran tahun 2015, mencapai Rp. 4.554.101.078.184,- (empat triliyun lima ratus lima puluh empat milyar seratus satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau 89,86 %. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 Kejaksaan RI telah berhasil melakukan realisasi penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 704.674.783.420,- (tujuh ratus empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari target PNBP sebesar Rp.


4

160.881.963.000,- (seratus enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga prosentase PNBP Kejaksaan RI adalah sebesar 438%. Bahwa Capaian kinerja Kejaksaan RI tahun anggaran 2015 sesuai tugas dan fungsi dilaksanakan pada enam bidang (Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pengawasan) dan 1 (satu) Badan DIKLAT dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.067.708.915.000,- (lima triliyun enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang diimplementasikan dalam 8 (delapan) program Kejaksaan RI Tahun 2015. Patut diakui bahwa masih terdapat banyak tugas yang menanti dan membutuhkan penanganan yang berkesinambungan. Kejaksaan RI tetap optimis untuk memberikan keadilan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara.

BAB II SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN

SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN 2.1 TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN Beragam tugas di bidang hukum, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia. Mengacu pada Undang Undang No.16 Tahun 2014, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sehingga para Jaksa bisa melaksanakan tugas secara profesional. Ketetapan ini juga mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 30.

K

ejaksaan R.I. adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, tugas pokok dan wewenang Kejaksaan jauh lebih luas, mulai dari Penyelidikan untuk Tindak Pidana khusus, hingga melaksanakan Putusan Hakim (eksekusi) semua kasus pidana. Belum lagi tugas mendukung Ketertiban Umum dan keamanan, serta pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan yang dapat membahayakan Negara dan Masyarakat dimana Kejaksaan merupakan ketua PAKEM (Pengendalian Aliran Kepercayaan Masyarakat).

Bidang Pidana

• Melakukan penuntutan; • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

• Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

• • • • • •

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengamanan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.


6

2.2. STRUKTUR ORGANISASI Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. maka, Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : 006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 009/A/ JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Secara organisasi, Kejaksaan RI merupakan lembaga yang sangat besar.

Jangkauannya tidak hanya di pusat, melainkan juga mencakup provinsi dan kabupaten/kota, dimana menjadi lingkup kerja Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri. Di tingkat pusat, Jaksa Agung selain dibantu oleh Wakil Jaksa Agung juga memiliki enam Jaksa Agung Muda dan satu Badan Diklat yang pada tahun 2012 ditingkatkan fungsinya dari Pusat menjadi Badan. Berikut organisasi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.


7

Jaksa Agung

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Wewenangnya di bidang pembinaan dan langsung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik Negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundangundangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wewenang di bidang intelijen dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Tujuannya guna melakukan pencegahan tindak pidana utnuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif : di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan dan keamanan. Termasuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang teretentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan keterentraman umum.

Wakil Jaksa Agung

Jaksa Agun Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Wewenangnya di bidang tindak pidana umum dan bertanggung jawab langung kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, melakukan eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Wewenangnya di bidang tindak pidana khusus dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan telah mempunya kekuatan hukum tetap. Selain itu, melakukan eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Wewenangnya di bidang perdata dan tata usaha serta bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi penegakan hukum, bantuan huku dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah. Hal itu meliputi lembaga/ badan Negara, lembaga/ badan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untutk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.


8

Mempunyai tugas dan wewenang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan, serta tugas lain yang diberikan Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Wewenang di bidang pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Badan Pendidikan dan Latihan Lembaga ini merupakan subordinat Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Lingkup tugasnya adalah pelatihan dan pembinaan mental untuk meningkatkan kemampuan professional, integritas kepribadian dan disiplin lingkungan Kejaksaan.

J. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Berwenang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan pada masing –masing daerah hukumnya. Lingkup tugasnya meliputi pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun re-presif pada masing- masung wilayah hukumnya. KEjaskan Tinggi bertanggung jawab langusng kepada Jaksa Agung, sementara Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada masing- masing daerahnya. J.1 Kejaksaan Tinggi Sesuai peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi bersangkutan. Saat ini, berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan 2013, jumlah Kejaksaan Tinggi mencapai 31. Dari sisi organisasi Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan tinggi serta beberapa orang unsure pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung yang dikeluarkan pada 24 Januari 2011 itu, Kejaksaan Tinggi menyelenggarakan delapan fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarna dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara uang menjadi tanggung jawabnya; c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventive maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;

d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; e. Penempatan seorang terseangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau irinnya sendiri; f. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam penyusunan peraturan perundangundangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; h. Melaksanakan pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi infotmasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. J.2 Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri berkerdududkan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten atau Kota. Jumlahnya mencapai 402 seluruh Indonesia. Organisasi Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang dalam


9

melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Adapun fungsi tugasnya adalah :

untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;

a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;

d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atua tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyususnan peraturan perundangundangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum, baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dant ata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain. Tujuannya

f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.


10

2.3. PROFIL PIMPINAN

DATA PRIBADI Nama : HM. PRASETYO, S.H Tempat/tgl.Lahir : Tuban, 09 Mei 1946 Agama : Islam Pendidikan Formal Sarjana Hukum Tahun 1971 Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1974) 2. Penataan P4 Tingkat Provinsi Papua Tipe A (1979) 3. Penataran Intelijen Para Kasi Intel Kejati dan Kejari (1981) 4. Trampil Teknis Jaksa (1986) 5. Kursus Bela Negara(1991) 6. Wira Intelijen (1993) 7. Analisis Kebijaksanaan (1995) 8. Sespanas (1995) 9. Pelatihan Dasar Kemiliteran (PEPELRADA I) (1996) 10. Kursus Kewiraan (1998) 11. Lemhanas (1998)

HM. PRASETYO, S.H Jaksa Agung R.I Sejumlah prestasi pernah ditorehkan pria kelahiran Tuban Jawa Tengah ini, mengawali karirnya di eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi di Lampung, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri di Jawa Timur, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Inspektur I pada Inspektorat Kepegawaian dan Tugas Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi JAM Pidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan sekarang menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 20 November 2014.

Organisasi : 1. Korps Pegawai Republik Indonesia /KORPRI Tahun 1973-2008 2. Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat Tahun 2011-2014 3. Anggota Mahkamah Partai Nasdem Tahun 2013-2014


11

DATA PRIBADI Nama Tempat/tgl.lahir Pangkat NIP NRP Agama

: Dr. D. ANDHI NIRWANTO, S.H., M.M. : Kudus, 8 Januari 1956 : Jaksa Utama (IV/e) : 19560108 198103 1 004 : 6815612 : Islam

Pendidikan Formal 1. S1 Tahun 1979 2. S2 Tahun 1998 3. S3 Tahun 2015

Dr. D. ANDHI NIRWANTO, S.H., M.M. Wakil Jaksa Agung R.I

Pria Kelahiran Kudus 8 Januari 1956 ini, mengawali karirnya sejak tahun 1981 sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Jaksa yang kini berpangkat Jaksa Utama (Gol. IV/e) ini pernah menjabat Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, sebelum menjabat Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Jaksa yang satu ini pernah 2 kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yaitu di Maros dan Jakarta Pusat. Jaksa ini juga sempat menjabat sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan 2 (dua) kali sebagai Kepala Bagian di Kejaksaan Agung, kemudian 2 (dua) kali menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eks & Eksm pada JAM Pidum dan Inspektur Pegasum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan serta 2 (dua) kali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1988) 2. Susdas Wira Intel (1990) 3. Penyelundupan (1991) 4. Korupsi (1992) 5. Spadya (1992) 6. Subversi (1993) 7. Spamen (1999) 8. Kepemimpinan Tk. I (2007) Penghargaan Yang Pernah Diterima SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI Tahun 2011 Selain itu, D. Andhi Nirwanto diangkat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebelum menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kini, Jaksa yang mempunyai hobi berolahraga tennis ini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung RI.


12

DATA PRIBADI Nama Lengkap : Dr. BAMBANG WALUYO Tempat/Tgl lahir : Magetan, 12 Juli 1958 Pangkat/Golongan: Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19580712 198303 1 001 NRP : 6835810 Agama : Islam Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1982 2. Magister Hukum Tahun 2002 3. Doktor Tahun 2015 Pendidikan Kedinasan 1. Penelitian Hukum (1983) 2. Pembentukan Jaksa (1989) 3. Analisis Jabatan (1990) 4. Penyelundupan (1991) 5. Spadya (1994) 6. Spamen (1997) 7. Kepemimpinan Tk. I (2011) 8. Lemhanas (2013)

Dr. BAMBANG WALUYO Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Pria Kelahiran Magetan 12 Juli 1958 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Bidang Laporan dan Distribusi PUSLITBANG, Kepala Bidang Penelitian PUSLITBANG, Asisten Umum Jaksa Agung RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi & Eksaminasi pada JAMPIDUM, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, dan pada Tahun 2013 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Penghargaan Yang Pernah Diterima : 1. SATYA LENCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI TAHUN 1998 2. SATYA LENCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI TAHUN 2003 3. SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2013


13

DATA PRIBADI Nama Lengkap : Dr. M. Adi Toegarisman Tempat/Tgl lahir : Bangkalan, 28 Februari 1960 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19600228 198803 1 001 NRP : 6886090 Agama : Islam Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1986 2. Magister Hukum Tahun 2001 3. Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014

Dr. M. ADI TOEGARISMAN Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Pria Kelahiran Padang 28 Februari 1960 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Asisten TP. Khusus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kasubdit PAKEM pada JAMINTEL, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengkaji pada Kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pada Tahun 2015 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pendidikan Kedinasan 1. Penataran Pengawasan Melekat (1989) 2. Diklat Pembentukan Jaksa (1992) 3. Diklat Susda Wira Intelijen (1995) 4. Diklat Spama (1999) 5. Penyelesaian Sengketa PDT (2001) 6. Sosialisasi UU Hak Cipta (2001) 7. Lokakarya Tindak Pidana Perbankan (2001) 8. TAR HUKLING (2002) 9. Diskusi Panel Supremasi Hukum (2002) Penghargaan Yang Pernah Diterima : 1. SATYA LENCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI tahun 2002 2. SATYA LENCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI tahun 2009


14

DATA PRIBADI Nama Tempat/tgl lahir Pangkat Nip Nrp Agama

: Dr. NUR ROCHMAD, S.H., M.H. : Jepara, 21 Maret 1959 : Jaksa Utama (IV/e) : 19590321 198403 1 001 : 6845920 : Islam

Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1983 2. Magister Hukum Tahun 2001 3. Doktor Tahun 2009 Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1986) 2. Sussar Wira Intelijen (1987) 3. Spesialisasi Penyelidikan (1992) 4. Spesialisasi Tindak Pidana Korupsi (1994) 5. Perdata Datun (1993) 6. Pendidikan Anti Terorisme di USA (2004) 7. Spama (1995) 8. Spamen (2003) 9. Spati (2009) 10. Lemhanas (2013)

Dr. NUR ROCHMAD, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Pria Kelahiran Jepara 21 Maret 1959 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Negara Bali, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Jawa Barat, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kasubdit Kamtibum & TPUL Direktorat Penuntutan JAMPIDUM, Pengkaji pada JAMPIDSUS, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Deputi III pada KEMENKOPOLHUKAM Tahun 2013, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Penghargaan Yang Pernah Diterima SATYA LENCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI Tahun 2009


15

DATA PRIBADI Nama Lengkap : Dr. ARMINSYAH, S.H., M.SI. Tempat/Tgl lahir : Padang, 03 Mei 1960 Pangkat/Golongan: Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19600503 198002 1 001 NRP : 4806034 Agama : Islam Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1988 2. Magister Kriminologi Tahun 2003 3. Doktor (S3) Unair Tahun 2015

Dr. ARMINSYAH, S.H., M.SI.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Pria Kelahiran Padang 03 Mei 1960 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Kalimantan Timur, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon Jawa Barat, Kasubdit Ketentraman dan Ketertiban Umum Kejaksaan Agung, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Khusus Jaksa Agung RI, Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Inspektur III Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jaksa Agung Muda Intelijen dan pada Tahun 2015 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1988) 2. Penyelundupan (1993) 3. Korupsi (1993) 4. Susdar Wira Intel (1995) 5. Hak Intelektual (1997) 6. Spama (1999) 7. Kepemimpinan Tk. II (2006) 8. Kepemimpinan Tk I (2014) Penghargaan Yang Pernah Diterima : SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI tahun 2011


16

DATA PRIBADI Nama Tempat/tgl lahir Pangkat Nip Nrp Agama

: BAMBANG SETYO WAHYUDI, S.H., M.M. : Kediri, 26 Agustus 1957 : Jaksa Utama Madya (IV/d) : 19570826 198503 1 001 : 6855756 : Islam

Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1983 2. Magister Manajemen Tahun 2000 Pendidikan Kedinasan 1. Sussar Wira Intelijen (1987) 2. Pembentukan Jaksa (1988) 3. Khusus Korupsi (1992) 4. Diklat Teknis Pidum, Pidsus, Datun (1996) 5. Spama (1998) 6. Kepemimpinan II (2003) 7. Kepemimpinan I (2013)

BAMBANG SETYO WAHYUDI, S.H., M.M.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pria kelahiran Kediri, 26 Agustus 1957 ini mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barabai di Kalimantan Selatan, Inspektur Muda Intelijen dan Pidsus pada JAMWAS, Kepala Sub Direktorat TP. Khusus Lain pada Dit. Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Direktur Perdata pada JAM DATUN, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan pada Tahun 2015 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penghargaan Yang Pernah Diterima 1. SATYA LENCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI Tahun 1999 2. SATYA LENCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI Tahun 2008 3. SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI Tahun 2015


17

DATA PRIBADI Nama Tempat/tgl.lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

Prof. Dr. R WIDYO PRAMONO, S.H., M.M., M.Hum. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Pria Kelahiran Nganjuk 7 Agustus 1957 ini, mengawali karirnya sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pusdiklat Kejaksaan R.I., Kabag Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar R.I. di Thailand Bangkok, Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kepala Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri Kejaksaan Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung R.I., Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Inspektur IV pada JAMWAS, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Staf Ahli Jaksa Agung R.I. Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan pada tanggal 28 Oktober 2015 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

: Prof. Dr. R WIDYO PRAMONO, S.H., M.M., M.Hum. : Nganjuk, 07 Agustus 1957 : Jaksa Utama (IV/e) : 19570807 198503 1 001 : 6855759 : Islam

Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum Tahun 1984 2. Magister Manajemen Tahun 2001 3. Magister Hukum Tahun 2008 4. Doktor Tahun 2012 Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1988) 2. Wira Intelijen (1990) 3. Subversi (1993) 4. Penelitian Hukum (1993) 5. P4 Tipe A (1994) 6. Peradilan TUN (1995) 7. Hak atas Kekayaan Intelektual (1997) 8. Spama (1999) 9. Kepemimpinan TK. II (2002) 10. LEMHANNAS (2012) Penghargaan Yang Pernah Diterima 1. Dari Jaksa Agung R.I. “ADHYA SASTRA KARYA ADHYAKSA“ Lomba Karya Tulis Ilmiah Tahun 1988; 2. Dari Presiden R.I. “SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 TAHUN“ Tahun 1997; 3. Dari Presiden R.I. “SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN“ Tahun 2005; 4. Dari Jaksa Agung R.I. “SIDHAKARYA 2011“ Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Terbaik II seIndonesia, 22 Juli 2011; 5. Dari Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai Alumni UNS Terbaik/ Berprestasi, 10 Maret 2013.


18

DATA PRIBADI Nama Lengkap : MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H. Tempat/Tgl lahir : Klaten, 28 November 1956 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19561128 198603 1 003 NRP : 6865636 Agama : Islam Pendidikan Formal 1. Sarjana Hukum di UGM Tahun 1985 2. Magister Hukum Tahun 2004 Pendidikan Kedinasan 1. Pembentukan Jaksa (1989) 2. Penyelundupan (1991) 3. Administrasi Perkara TP. Umum (1993) 4. Spama (1997) 5. Kepemimpinan Tk. II (2002) 6. Kepemimpinan Tk. I (2013)

MUHAMMAD SALIM,S.H., M.H. Kepala Badan Pendidikan Dan Latihan

Pria Kelahiran Klaten 28 November 1956 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Bagian Sunproglapnil pada JAM Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jawa Timur, Kasubdit Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Asisten Khusus Jaksa Agung RI dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ditektur Penyidikan, Staf Ahli Jaksa Agung RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan dan pada tanggal 20 Mei 2014 dilantik menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Penghargaan Yang Pernah Diterima SATYA LENCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI Tahun 2009


19

BAB III REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI

S

ecara umum, pelaksanaan RB Kejaksaan RI Tahun 2010-2014 mendasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-066/A/JA/04/2012 tentang Penetapan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2010-2014. Terkait dengan pencapaian RB Kejaksaan RI dapat ditinjau dari hasil program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kejaksaan RI Tahun 2013 yang mencapai 70,33 %. Hal tersebut bermakna Kejaksaan telah menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagaian besar target besar yang relevan terpenuhi. Pengakuan atas keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI dapat dilihat dari pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk laporan keuangan Kejaksaan sejak Tahun 2013 hingga tahun 2014 serta pada Tahun 2012 mendapat peringkat ke-8 untuk pengelolaan website Kejaksaan RI menurut versi Sekretariat Negara. Selain itu, dalam hal keterbukaan informasi publik, pada Tahun 2010 Kejaksaan RI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan peringkat 8 dari 10 badan publik, kemudian pada Tahun 2013 naik menjadi peringkat 5. Adapun hasil capaiannya secara rinci yang meliputi 8 (delapan) area perubahan dengan uraian sebagai berikut: 1. Penataan Manajemen Perubahan Aspek Manajemen Perubahan merupakan salah satu motor penggerak untuk melakukan perubahanperubahan di Kejaksaan RI agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan yang dicita-citakan, salah

satunya adalah merubah pola pikir dilayani menjadi melayani. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain : 1) Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-051/A/JA/05/2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kejaksaan RI yang ditindaklanjuti dengan beberapa hal antara lain:  Mendorong pelaksanaan RB di Kejaksaan RI.  Menjalankan program sosialisasi RB pada Tahun 2011-2012 dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI di seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia sepanjang periode Tahun 2010-2014 dengan melakukan serangkaian sosialisasi program Reformasi Birokrasi tidak hanya di kantor pusat Kejaksaan Agung, tetapi juga meliputi 31 (tiga puluh satu) Kejaksaan Tinggi di Indonesia.  Melaksanakan rapat/diskusi Tim Manajemen Perubahan untuk pembahasan program pelaksanaan RB di Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.  Menyusun tunjangan kinerja berdasarkan peringkat jabatan.

pegawai

Kejaksaan

2) Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI melalui Keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor : KEP-I-001/B/ WJA/01/2012 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2012, guna menjalankan program monitoring dan evaluasi Tahun 20132014, yang ditindaklanjuti dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB pada 20 Kejaksaan Tinggi. 3) Pengembangan strategi komunikasi RB Kejaksaan RI melalui keberhasilan penyusunan:  Dokumen Strategi Manajemen Perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


21

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut memuat tentang rencana strategis, rencana tindak, metodologi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan RI.  Dokumen Strategi Komunikasi RB Kejaksaan RI Tahun 2014. 4) Terbitnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 20102014. 5) Pengesahan

petunjuk

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian Kejaksaan RI dalam area perubahan ini ditujukan agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain: 1) Pemetaan peraturan perundang-undangan internal Kejaksaan melalui implementasi Jaringan

teknis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melalui pembentukan:  Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.  Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa. Bagi organisasi Kejaksaan RI, perilaku Jaksa merupakan wajah lembaga Kejaksaan. Oleh karena itu, perilaku Jaksa akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap Kejaksaan RI secara umum. 6) Mengikuti diklat pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diadakan oleh Menpan-RB 7) Terlaksananya Workshop Envisioning dan Manajemen Perubahan pada Tahun 2012 bagi Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan RI, yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen melaksanakan perubahan/ reformasi serta mengubah perilaku. 8) Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Bappenas dan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 9) Melakukan kerjasama dengan Tim Kementerian PAN dan RB, BKN dan Kementerian Keuangan untuk validasi grading tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI. 10) Mengikuti rapat-rapat pada instansi-instansi baik di Pusat maupun daerah terkait pelaksanaan RB. Dokumen Informasi Hukum (JDIH) pada SIMKARI. 2) Penyusunan desain pengkajian (research design) dengan metode Regulatory Impact Analysis (RIA). 3) Terbentuknya Tim Teknis Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan di Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan Tim Asistensi RB Kejaksaan RI. 4) Terbitnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-008/A/ JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan RI. 5) Pendokumentasian himpunan peraturan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI. 6) Penyusunan bibliografi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Kejaksaan. 7) Pembuatan pusat data peraturan perundang-undangan


22

berbasis teknologi informasi yang dapat diakses publik melalui penyediaan kanal pada situs www.kejaksaan. go.id. 8) Membangun pusat data Peraturan Kejaksaan RI berdasarkan sistem on-line, sehingga memungkinkan pegawai Kejaksaan RI untuk mengakses peraturanperaturan dimanapun berada. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kejaksaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing, sehingga Kejaksan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain : 1) Melakukan Evaluasi Kinerja tahun 2009 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi objektif kinerja Kejaksaan RI dalam penerapan berbagai prinsip. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil-hasil kerja organisasi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi Kejaksaan. Adapun yang menjadi

ukuran Penilaian pada program ini adalah :  Aspek Organisasi;  Aspek kepemimpinan;  Aspek Perencanaan Kinerja;  Aspek Manajemen SDM;  Aspek Penganggaran;  Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi Kinerja;  Aspek Manajemen Proses; 2) Penyusunan Profil Kejaksaan RI tahun 2025 yang dilakukan melalui proses dan tahapan studi mendalam yang meliputi studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding luar negeri, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) sejak Agustus 2008. Profil Kejaksaan RI Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen panduan untuk menggambarkan kondisi Kejaksaan RI masa depan, yang di antaranya memuat tentang:  Diagnostik atas permasalahan dan sumber permasalahan yang dihadapi Kejaksaan selama ini.  Rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, strategi kegiatan dan tahapan kerja, serta kerangka waktu pelaksanaan pencapaian.  Indikator-indikator yang dapat digunakan guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi dan kerangka acuan. 3) Penyusunan dokumen Cetak Biru Kejaksaan RI yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2009 dan profil Kejaksaan 2025. Sehingga melalui dokumen ini, dapat dilakukan identifikasi dan analisis kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan dalam suatu perencanaan yang sistemik dan terarah serta dijalankan pada suatu peta jalan (road map). 4) Dilakukannya analisa jabatan, evaluasi jabatan dan remunerasi dengan melibatkan Konsultan independen yakni Hay Group. Selain itu, dilakukan analisis beban kerja yang dilakukan oleh Tim Khusus yang terdiri dari Tim Konsultan dan Tim Kejaksaan Agung dengan melakukan kunjungan ke beberapa kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah-daerah yang menjadi area pengambilan data sampel. 5) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/ JA/A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada tata Kerja Kejaksaan RI berdasarkan prinsip struktur organisasi yang tepat


23

fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan memfokuskan pada pada optimalisasi fungsi utama dan fungsi lain yang dibutuhkan dengan pengaturan kewenangan yang lebih tegas. Dimana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tersebut, Kejaksaan telah melakukan perampingan terhadap 3.731 jabatan yang meliputi penghapusan jabatan Eselon IV teknis di pusat dan Eselon V teknis di daerah. 6) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-001/A/JA/01/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kejaksaan 4. Penataan Tata Laksana Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing satuan kerja di Kejaksaan. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain: 1) Pemetaan proses kerja (business process) di lingkungan Kejaksaan RI, yang ditindaklanjuti dengan pemetaan Indikator Kerja Utama

Agung RI dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/ JA/01/2014 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kejaksaan RI. Dengan ditindaklanjuti dengan penyiapan dan pelaksanaan e-Procurement melalui:  Pelatihan bagi Pokja ULP  Pelatihan bagi PPK  Pelatihan bagi Penyedia  Penyiapan infrastruktur e-Procurement 7) Pembentukan Pusat Pemulihan Aset melalui penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : 009/A/ JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Hal tersebut merupakan upaya Kejaksaan RI dalam rangkap menangani dan mengantisipasi perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara terkait harta benda, Kejaksaan perlu melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan aset sejak dini, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mengembalikan aset kejahatan kepada korban dan atau Negara. 8) Pembentukan satuan kerja Kejaksaan Negeri baru maupun peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, guna menyesuaikan dengan Pemerintahan Daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, dibentuk beberapa atase hukum di luar negeri sebagai upaya Kejaksaan RI untuk ikut menghadirkan dukungan kepada Kedutaan Besar RI di luar negeri.

(IKU) dan sebagai basis penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU). 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing bidang maupun satuan kerja, antara lain yakni:  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Kerjasama antar Bidang dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan RI.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/ JA/09/2012 tentang SOP pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/ JA/09/2011 tentang SOP Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER 039/A/


24

JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER017/A/JA/07/2014.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/ JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 040/A/ JA/10/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 018/A/ JA/07/2014 tentang SOP pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/ JA/10/2014 tentang SOP Penelusuran Aset.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-046/A/ JA/12/2011 tentang SOP Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan RI. 3) Penyusunan pedoman mekanisme kerja antara lain:  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-020/A/ JA/08/2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 027/A/ JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.  Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-028/A/ JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. 4) Penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) SOP pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di masing-masing bidang yaitu:  Juklak Nomor : 02/E/WS.2/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.  Juklak Nomor : 11/F/FJP/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  Juklak Nomor : 004/G/GS.2/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 5) Standarisasi dan kajian ulang atas SOP pada keseluruhan bidang/badan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga selaras dengan hasil pemetaan proses kerja sekaligus sesuai dengan pedoman baru penyusunan SOP


25

yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2012. 5. Penataan Sistem Manajemen Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan, dengan mengingat aspek manajemen SDM merupakan salah satu pilar pembenahan dalam Reformasi Birokrasi. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain: 1) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : 049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI. 2) Tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan untuk jabatan Eselon III dan II. 3) Tersusunnya dokumen peta profil kompetensi untuk jabatan Eselon III dan II. 4) Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Eselon III, dan II dengan bekerjasama dengan Assessmen Center pihak ketiga. 5) Pengembangan kamus kompetensi dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI sudah dilaksanakan mulai pejabat Eselon II, III, IV, dan Jaksa Fungsional. Asesmen merupakan

Kompetensi bagian dari

upaya peningkatan kualitas dan perbaikan sistem pengembangan SDM Kejaksaan RI, yang bertujuan:  Memberikan suatu instrumen dan dokumen kepada pimpinan Kejaksaan RI dalam merencanakan pengembangan pegawai yang relevan, transparan, dan akuntabel.  Mendapatkan hasil penilaian kompetensi yang obyektif dari para pejabat Kejaksaan RI.  M e n d a p a t k a n informasi tentang suatu jabatan terkait dengan pejabat yang sedang atau yang akan mendudukinya.  Mendapatkan profil pegawai untuk kepentingan mutasi di lingkungan Kejaksaan RI.  Pengkajian, pemetaan dan penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) serta Instrumen Penilaian Kinerja (IPKJ) dan Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional (IPKPPF). 6) Tersusunnya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

serta telah diberlakukan di lingkungan Kejaksaan RI sejak Tahun 2014. 7) Dilakukannya tes penyaringan Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dengan melibatkan pihak independen. 8) Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui:  Penggunaan situs http://formasi.kejaksaan.go.id/ rekrutmen/ dalam rekrutmen dan seleksi pegawai (e-rekrutmen).  Penggunaan sistem Computer Asissted Test (CAT) untuk Tes Kompetensi Dasar.  Pelibatan pihak ketiga independen (konsultan) untuk melaksanakan Tes Kompetensi Bidang.  Penilaian melalui live scanning. 9) Penyempurnaan dan pemanfaatan database kepegawaian dalam rangka pengembangan karir pegawai masih terus dilakukan oleh Kejaksaan RI. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan database kepegawaian yang selalu update akan memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait pengelolaan SDM dari fase perencanaan sampai pengembangan karir. 6. Penguatan Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain: 1) Penerbitan beberapa ketentuan guna pelaksanaan pengawasan antara lain yakni:

optimalisasi

 Keputusan Jaksa Agung Nomor : 255/A/JA/12/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kejaksaan.  Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/Hjw/04/2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan.  Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 015/A/JA/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-02/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan.  Pedoman penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


26

2) Penyusunan pusat data pengelolaan pengaduan masyarakat, sekaligus melakukan pengembangan kanal pengelolaan pengaduan pada website Kejaksaan serta pengembangan aplikasi Laporan Pengaduan dalam website Kejaksaan. 3) Meningkatkan kualitas kinerja pengawasan melalui:  P e n y e l e n g g a r a a n pelatihan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.  Pelaksanaan program peningkatan APIP, bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian PAN-RB.  Pelaksanaan pengawasan.

diklat

 P e n y e l e n g g a r a a n seminar dan lokakarya anti-Fraud (tindak kecurangan) yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi tindak kecurangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada setiap satuan kerja Kejaksaan dan merumuskan

rekomendasi dalam merespon potensi-potensi tindak kecurangan yang muncul.  Penyelenggaraan pelatihan dasar auditor bagi APIP Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI dengan peserta APIP dari seluruh Kejaksaan Tinggi, sehingga diharapkan pejabat pengawasan fungsional di Kejaksaan memiliki pemahaman dasar mengenai audit keuangan pada satuan kerjanya masing-masing. 4) Optimalisasi peran APIP dalam pengkajian rencana anggaran. 5) Penerapan SPIP sebagai revisi atas Sistem Pengawasan Melekat, direspon Kejaksaan dengan membentuk Satgas SPIP. Anggota SPIP dilatih dengan modul standar yang dikeluarkan BPKP. Satgas ini melakukan Diagnostic Assessment untuk mengetahui sistem pengawasan di Kejaksaan yang sudah berjalan baik dan yang masih harus ditingkatkan. 6) Peningkatan kualitas laporan terkait pengawasan melaui:  Penyusunan laporan Monitoring Evaluasi Pengawasan.  Penyusunan laporan entry data Laporan Pengaduan di Kejaksaan Agung.  Penyusunan laporan entry data Laporan Pengaduan Kejaksaan Tinggi. 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain : 1) Meraih opini BPK penilaian terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI yakni:  Tahun 2010 predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  Tahun 2011 predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).  Tahun 2012 predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).  Tahun 2013 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Tahun 2014 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2) Pengembangan sistem pengelolaan hasil evaluasi Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ). 3) Pengembangan IKU untuk semua Satker dalam IPKU. Serta dilakukannya uji coba pemanfaatan draft instrumen penilaian kinerja di satuan-satuan kerja Kejaksaan di daerah. 4) Analisis hasil uji coba draft instrumen penilaian kinerja dikaitkan dengan sistem pengelolaan SDM Kejaksaan (rekrutmen, diklat, promosi, mutasi dan pemberian reward


27

and punishment). 5) P e n g e m b a n g a n instrumen penilaian kinerja unit dan individu. 6) Peningkatan kualitas laporan kinerja melalui:

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:

 Pengembangan sistem laporan elektronik (e-report).

1) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan.

 Pelaksanaan dan pengembangan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (e-lakip).

2) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 011/A/ JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi dan internalisasi di tingkat yang lebih teknis yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

7) Penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2015-2019 dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kejaksaan dan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 20152019.

3) Pelatihan Unit Kehumasan untuk seluruh Asisten Intelijen dan Kepala Seksi Intelijen pada seluruh satuan Kerja Kejaksaan RI. 4) Pelaksanaan lokakarya dan seminar “Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri”. Melalui kegiatan ini teridentifikasi beberapa inovasi pelayanan publik yang dapat dikembangkan khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri. 5) Peningkatan pelayanan publik melalui sarana website, dengan melakukan :  Menyusun kurikulum pelatihan dan pengelolaan website.  Melaksanakan pelatihan dasar jurnalisme website.  Melaksanakan pelatihan teknis pengambilan sudut berita dan peliputan berita.  Melaksanakan penulisan rilis.

pelatihan

penyuntingan

berita

dan

 Melaksanakan pelatihan optimalisasi mesin pencari.  Asesmen dan rekomendasi pengintegrasian website Kejaksaan.  Memperbaiki tata letak website.


28

BAB IV PENCAPAIAN KINERJA

Pembinaan

PENCAPAIAN KINERJA

D

alam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan masyarakat, termasuk di dalamnya Kejaksaan. Hal ini tentu tidak lepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan

hukum dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan untuk lebih memprioritaskan penegakan hukum juga tergambar dalam sembilan agenda prioritas Presiden/ Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla

atau yang dikenal dengan Nawa Cita. Kejaksaan secara komprehensif dan berkesinambungan melakukan peningkatan kualitas integritas, performance dan transparansi guna membangun kepercayaan publik pada Kejaksaan.

Adapun secara detail kinerja Kejaksaan dalam periode satu tahun Kabinet Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :


30

Pembinaan

4.1 PEMBINAAN A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 1. Pembentukan Satuan Kerja Baru dengan KPA Tersendiri. Sesuai surat Direktur III Kementerian Keuangan RI Nomor : S-158/AG.5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 telah terbentuk 4 satuan kerja baru pada Kejaksaan Agung RI yaitu : a. Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. b. Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. c. Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. d. Satuan Kerja Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh.

Bidang Pembinaan, berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa lingkup bidang pembinaan meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan srana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik Negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. Walaupun tidak bersentuhan langsung dengan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berhubungan dengan penanganan perkara, namun bidang pembinaan memiliki peran strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang-bidang lainnya.

2. Telah disusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2015 – 2019 sesuai Perja Jaksa Agung RI Nomor : PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2015 sesuai Perja Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015. 3. Telah terbit Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/A/ JA/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Peningkatan Tipe Kejaksaan Negeri BauBau. 4. Telah terbit Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pengembangan Organisasi. 5. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.


31

Pembinaan

B. Keuangan

C. Pengembangan dan Pembinaan Hukum

a. Penyerapan Anggaran Sepanjang tahun 2015, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri beserta bidang teknis lain di Kejaksaan terlibat Penyerapan Realidalam penyusunan 1 (satu) Peraturan Pemerintah sasi Anggaran dan Pengganti Undang-Undang (Perpu), 9 (sembilan) Belanja Negara Tahun Peraturan Jaksa Agung, 4 (empat) Kesepakatan Bersama, 2015 sebesar Rp. dan telah menyelenggarakan 2 (dua) seminar nasional 4.554.101.078.184,serta telah menyelenggarakan 7 (tujuh) Focus Group (empat triliyun lima Discussion (FGD), pelaksanaan 6 (enam) kegiatan ratus lima puluh kerjasama luar negeri, pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan empat milyar seratus yang terkait dengan pelaksanaan ekstradisi dan bantuan satu juta tujuh puluh hukum timbal balik, pelaksanaan 6 (enam) kegiatan yang delapan ribu seratus terkait dengan kerjasama dengan organisasi internasional delapan puluh empat dan kerjasama internasional. rupiah) dari DIPA Kejaksaan RI Tahun 2015 sebesar Rp Rancangan dan Pertimbangan Hukum : 5.067.708.915.000,(lima triliyun enam  Turut serta dalam  Turut serta dalam puluh tujuh milyar pembahasan Rancangan pembahasan Rancangan tujuh ratus delapan juta sembilan Peraturan Jaksa Agung Peraturan Jaksa Agung ratus lima belas ribu tentang Pedoman tentang Pedoman rupiah) atau sebesar Pelaksanaan Diversi pada Keprotokolan di 89,86% tingkat Penuntutan yang Lingkungan Kejaksaan b. Penilaian opini laporan keuangan Kejaksaan RI oleh BPK merupakan satu indikator penting penilaian kinerja Kejaksaan RI. Pada tanggal 26 Mei 2015, Kejaksaan RI telah memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI tahun 2014. c. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 Kejaksaan RI telah berhasil melakukan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 704.674.783.420,(tujuh ratus empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari target PNBP sebesar Rp. 160.881.963.000,(seratus enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga prosentase PNBP kejaksaan RI adalah sebesar 438%.

Republik Indonesia yang telah menjadi Perja No: PER-014/A/JA/08/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliranaliran Keagamaan Dalam Masyarakat yang telah menjadi Perja No: PER019/A/JA/09/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Pencegahan dan Penangkalan yang telah menjadi Perja No: PER018/A/JA/09/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk Melakukan Pencegahan dan Penangkalan.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Strategi Kejaksaan yang telah menjadi Perja No: PER010/A/JA/06/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Atase Riyadh yang telah menjadi Perja No: PER003/A/JA/02/2015.

telah menjadi Perja No: PER-006/A/JA/04/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2015, yang telah menjadi Perja No. PER-009/A/ JA/06/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, yang telah menjadi Perja No. PER025/A/JA/11/2015.  Turut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Jaksa Agung Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang telah menjadi Perja No. PER-029/A/ JA/12/2015.  Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan Universitas Hasanuddin Nomor: KEP.032/A/ JA/02/2015 dan Nomor:


32

5389/UN4/PM.05/2015 tanggal 26-02-2015 mengenai kesepakatan untuk melanjutkan kembali kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan RI.  Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan RI Nomor: 180/1518/SJ dan Nomor: KEP-046/A/ JA/03/2015 tanggal 26-032015 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.  Nota kesepakatan antara Kementerian Keuangan RI dan Kejaksaan RI Nomor : MoU-8/MK.03/2015 dan Nomor : KEP-076/A/ JA/05/2015 tanggal 20-05-2015 tentang Penegakan, Bantuan dan Perlindungan Hukum serta Pemulihan Aset di bidang Perpajakan.  Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tentang Sentra Gakkumdu.  Pelaksanaan Seminar tentang “Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan Dalam Menyongsong Tantangan Masa Depan” di Ruang Senat Rektorat, Universitas Hasanuddin, Makassar, tgl. 26 Februari 2015, kerjasama Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dengan Universitas Hasanuddin, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Pembinaan  Pelaksanaan FGD seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang dilaksanakan di masing-masing Kejati mengenai penguatan Kejaksaan dalam konstitusi, untuk memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015.  Pelaksanaan Media briefing “Kedudukan Kejaksaan sebagai Dominus Litis” tanggal 20 September 2015, bertempat di Bakoel Koffie-Jakarta, kerjasama MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FH UI dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.  Pelaksanaan Simposium dan Peluncuran Buku Bunga Rampai Kejaksaan RI kerjasama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FH UI dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan RI tanggal 28 September 2015 yang bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

 Pelaksanaan FGD mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar serta kewajiban Penggunaan Rupiah tanggal 5 November 2015 di Sasana Pradana Kejaksaan Agung.  Pelaksanaan FGD mengenai penguatan Kejaksaan dalam konstitusi dan posisi Kejaksaan terhadap RUU KUHP di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah tanggal 12 November 2015.  Pelaksanaan FGD mengenai posisi Kejaksaan terhadap RUU KUHP dan Kewenangan Kejaksaan dalam Perkara Kehutanan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 1 Desember 2015.  Pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema: “Strategi Penguatan Fungsi Kejaksaan RI dalam Sistem Peradilan Pidana” di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur tanggal 10 Desember 2015.

Kerjasama Hukum Luar Negeri 1. Kegiatan Kerjasama Luar Negeri  Menghadiri dan mengikuti Advance Course on IT in Law Enforcement yang dilaksanakan di National Crime Records Bureau, New Delhi India tanggal 5 Januari – 27 Maret 2015.  Menerima kunjungan International Police Association Macau Section di Jakarta tanggal 11-14 Januari 2015; Pertemuan antara Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia dan CCCP Centre , Jenewa tanggal 15 Januari 2015.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri acara “the first regional conference on the labour dimensions of traficking in person in the ASEAN region” tanggal 27-29 Januari 2015 di Manila, Filipina.  Menghadiri pertemuan teknis antara Pemerintah RI dengan Immigration and Checkpoints Authority of Singapore (ICA) dan Kemenlu Singapura upaya pemulangan Hartawan Aluwi tanggal 4 Februari 2015.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri acara pertemuan teknis antara Pemerintah RI dengan Immigration and Checkpoints Authority of Singapore (ICA)

dan Kemenlu Singapura upaya pemulangan Hartawan Aluwi tanggal 4 Februari 2015.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri undangan seminar Judicial Ethic dari Justice Academy of Turkey di Turky tanggal 21-29 Maret 2015.  Menghadiri Seminar Judicial Ethic dari Justice Academy of Turkey di Turky tanggal 21-29 Maret 2015pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri undangan seminar Judicial Ethic dari Justice Academy of Turkey di Turky tanggal 21-29 Maret 2015.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri undangan “the Second Asean initiative Seminar on Inland Water Management” tanggal 23-25 Maret 2015 di Phnom Penh, Kamboja.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk mengikuti studi banding tanggal 11-18 April 2015 di Miami Florida, Amerika Serikat.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri “Thailand – Australia Regional Workshop on Trafficking in Person: Victim in the Criminal Justice System” tanggal 7-9 April 2015 di


33

Bangkok, Thailand.  Memfasilitasi pengurusan dokumen ke Luar Negeri Jaksa untuk menghadiri “ Multilateral Workshop on Wildlife Trafficking” ke-3 tanggal 6-8 Mei 2015 di Vientiane-Laos.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada biro hukum dan hubungan Luar negeri) untuk menghadiri Pelatihan Advanced Small Arms Trafficking Course di BangkokThailand tgl.10-14 Agustus 2015.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada bidang Pemulihan Aset II) untuk menghadiri acara “3rd Meeting of the INTERPOL Expert Working Group on the indentification, location and Seizure of Assests” dari INTERPOL di Berlin, Jerman.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada Badan Diklat Kejaksaan RI) untuk menghadiri acara Studi banding di National Advocacy Center (NAC) di Columbia, South Carolina – Amerika Serikat.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada Satgas Sumber Daya Alam – Lintas Negara bidang Tindak Pidana Umum) untuk menghadiri undangan “Multilateral Workshop on Wildlife Trafficking” di Vientiane – Laos.

Pembinaan

Enforcement Academy (ILEA) di Bangkok Thailand.  Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti pelatihan Governance and anti corruption di Washington DC Amerika Serikat.

 Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri) untuk menghadiri Sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) di Wina – Austria.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pembinaan) untuk mengikuti Program Jaksa Magang pada KJRI Hongkong.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa (Jaksa pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri) untuk menghadiri undangan the 1st meeting of the working group on the processing of information (GTI) Lyon Perancis.  Memfasilitasi Kursus Penyidikan Kejahatan Ekonomi dan Kerjasama

Lintas Instansi di JCLEC Semarang.  Pelaksanaan Refresher Training Jaringan I-24/7 di Jakarta.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa untuk mengikuti Pelatihan di Republik Rakyat Tiongkok.  Memfasilitasi pengiriman personel Jaksa untuk mengikuti menjadi Anggota Delegasi RI dalam pembahasan Draft MoU Combating Human Trafficking antara PEMRI dengan Pemerintah PEA.  Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kerja sama hukum kepada Atase Hukum dan perwakilan RI Riyadh di Riyadh Saudi Arabia.  Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti pelatihan penanganan kejahatan perdagangan manusia dan Eksploitasi anak yang diselenggarakan oleh Internasional Law


34

 Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti pelatihan Workshop “Perlindungan konsumen, kompetisi tidak sehat dan perlindungan rahasia dagang” di Singapura.  Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti Trade secret protection di Alexandria, Amerika Serikat.  Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti Lokakarya tentang kejahatan Cyber di Kuala Lumpur, Malaysia.  Memerima kunjungan Pertemuan Bilateral antara Jaksa Agung RI dengan Secrertary for Justice Hong Kong, 18 September 2015.  Memfasilitasi pengiriman personel jaksa untuk mengikuti The International Visitor Leadership Program, 11 September s.d 5 Oktober di Amerika Serikat.

Pembinaan

2. Kegiatan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik

 Sosialisasi dan konsultasi kerja sama hukum kepada Atase Hukum dan Perwakilan RI Riyadh tentang PERJA dan teknis pengelolaan serta tanggung jawab anggaran operasional Atase Hukum di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah Arab Saudi, 16-18 Juni 2015.

 Menghadiri hasil Rapat Penanganan Permintaan MLA dan Rencana Perundingan Perjanjian Bilateral MLA dan Ekstradisi Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015 di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 Januari 2015.  Menghadiri hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat untuk seorang tersangka berkewarganegaraan Singapura yang bernama Lim Yong Nam di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Januari 2015.

 Melaporkan Permohonan Duta Besar Brasil untuk Penundaan Eksekusi Mati Warga Negara Brasil.

 Menghadiri Rapat Pengarahan Teknis kepada Perwakilan Negara Asing terkait Rencana Eksekusi Terpidana Mati, di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri tanggal 16 Februari 2015.

 Penyampaian Nota Pendapat tentang Hukuman Mati.

Serikat.

 Melaksanakan Focus Group Discussion tentang Penanganan Perkara Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 12-14 Maret 2015.

 Menghadiri Perundingan I Pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah RI – Swiss di Bali.

 Menerima Kunjungan Department of Special Investigation (DSI) Thailand ke Indonesia tanggal 23 Februari 2015.  Melaporkan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Jerman untuk Warga Negara Jerman an.Hans-Peter Naumann alias Patrick Naumann.  Menyelenggarakan Rapat Pembentukan Tim Terpadu Eksekusi Terpidana Mati pada hari Rabu 4 Februari 2015 di Ruang Rapat Jambin, Kejagung RI.  Melaporkan Pertimbangan terkait Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Amerika

 Menghadiri Undangan Rapat Permintaan Ekstradisi Australia an. Ahmad Zia Alizadah di Yogyakarta.  Melaksanakan Focus Group Discussion tentang Penanganan Perkara Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Juni 2015.  Melaksanakan Pendampingan bagi Jaksa pada Kejari Batam dalam persiapan dan Persidangan perkara Ekstradisi an. Lim Yong Nam di Pengadilan Negeri Batam.


35

 Membantu Penanganan Kasus Pidana terhadap WNI di Taiwan, 28 juni s.d 4 Juli 2015.  Melaksanakan Koordinasi dalam penanganan permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia an. Samuel Pekka Juhani Kuuppo.  Penyerahan ekstradisi Sayed Abbas kepada pemerintah Australia di kantor Imigrasi klas 1 khusus Soekarno Hatta, 13 Agustus 2015.  Menghadiri Consular Consultation Meeting Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris, dan Penjajakan Pembentukan MoU Kejaksaan, London, Oktober 2015.  Menghadiri Consular Consultation Meeting Pemerintah RI dan Pemerintah Rep Islam Iran, serta penjajakan pembentukan perjanjian ekstradisi dan MLA RI-Iran, di Tehran, November 2015.  Menghadiri rapat persiapan Consular Consultation Meeting Pemerintah RI dan Pemerintah RRT di Jakarta.

Pembinaan

3. Kegiatan yang Berhubungan dengan Organisasi Internasional dan Kerjasama Internasional dan Kerjasama Internasional  Menghadiri pertemuan High Level Focus Group Discussion Peran dan fungsi strategis imigrasi dalam menunjang kebijakan pemerintah RI di berbagai lembaga pemerintah dan dalam forum internasional tanggal 22 Januari 2015 di Kementerian Hukum dan HAM.

di Abu Dhabi, 16 Juni 2015.  Persiapan pelaksanaan ASLOM ke-16 dan ALAWMM ke-9 Bali, 26-30 Juli 2015.  Persiapan Implementasi UNCAC 2015.  Anggota Delri dalam sidang CCPCJ di Wina Austria, 18-22 Mei 2015.  Mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi MoU RI dengan negara-negara Amerika Selatan dan Karibia (Amselkar) serta Way Forward, 1-2 September 2015.

 Penyampaian Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional tahun 2014 dan Surat Tagihan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional tahun 2015.

 Mengikuti rapat persiapan kunjungan Menlu Kolombia dan penyelenggaraan SKB ke-2 RI-Kolombia, 30 Juli 2015.

 Mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion Persiapan Pelaksanaan Review Implementasi United Nations Convention Againts Coruption (UNCAC).

 Mengikuti rapat pembahasan Focal Point pada MoU On Combatting Human Trafficking RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) , 2 Juli 2015.

 Mengikuti Rapat Koordinasi terkait persiapan dan sharing experience dari Australia dalam menghadapi FATF On Site Visit.

 Mengikuti rapat konsultasi kekonsuleran RI-London.

 Menghadiri Final Coaching Penyedia Jasa Keuangan dalam rangka persiapan FATF on-site visit.

 Mengikuti Inter-Agency CounterTerrorism Prosecution Study Visit, Melbourne 27-30 Oktober 2015.

 Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan FATF On – Site Visit.

 Anggota Delegasi RI dalam The 8th Annual Conference International Assosiation of Anti-Corruption Authorities (IAACA), di St. Petersburg, Rusia.

 Menghadiri Rapat Pembahasan FATF Recommendation I.  Usulan Ratifikasi Persetujuan kerjasama pemberantasan kejahatan Terorganisir Transnasional dan kejahatan lainnya antara Indonesia dengan Polandia yang telah ditanda tangani di Jakarta.

 Mengikuti rapat konsultasi kekonsuleran RI-Iran, di Teheran, Iran, 8-12 November 2015.  Delegasi RI dalam Kegiatan Konferensi Ke-9 Jaksa Agung China-ASEAN, di Nanning.

 Anggota Delri dalam pertemuan pembahasan Draft MoU Combating Human Trafficking antara Pemerintah Indonesia & Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) di Abu Dhabi.

 Menghadiri Koordinasi Terkait Jatuhnya Pesawat Malaysian Airlines MH17 yang diselenggarakan oleh EuroJust pada tanggal 27 November 2015 di Den Haag, Belanda.

 Mengikuti kegiatan pembahasan Draft MoU Combating Human Trafficking antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA)


36

Pembinaan

D. Kepegawaian a. Pengolahan/pemprosesan data pegawai Kejaksaan baik berupa pengurangan, penambahan maupun perubahan data pegawai ke dalam database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan SIMKARI 2. Adapun data kepegawaian tersebut berupa SK Kenaikan Pangkat, SK Mutasi, SK Pensiun, SK Hukuman Disiplin, Laporan Selesai Pendidikan dan Pelatihan, Laporan Selesai Pendidikan Formal, LHKPN, dll, data yang sudah dimasukkan kedalam database pada periode tahun 2015 adalah sebanyak 12.530 data entry; b. Pengembangan dan/atau penyempurnaan Aplikasi Geografis Kepegawaian untuk memetakan keadaan pegawai Kejaksaan RI di seluruh Indonesia. c. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS) di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badan Diklat Kejaksaan RI pada tanggal 13 s.d. 15 September 2015. d. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-PUPNS dengan peserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 2 (dua) orang verifikator level pertama dari 31 Kejaksaan Tinggi, Kepala Sub Bagian Umum dan 1 (satu) orang verifikator level pertama dari 7 Bidang di Kejaksaan Agung dan Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2015. e. Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 1.002 pegawai. f. Pengangkatan Fungsional Jaksa setelah PPPJ sebanyak 596 pegawai. g. Melaksanakan seleksi calon peserta Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2014 bertujuan untuk memperoleh Calon Peserta diklat Pendidikan Jaksa sebanyak 600 orang untuk 2 gelombang. h. Melaksanakan Kegiatan Asesmen Kompetensi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, yaitu Asesmen Kompetensi untuk Menduduki Jabatan Struktural Eselon III yang dilaksanakan pada tanggal 14 September s.d 9 Oktober 2015 dan diikuti oleh 852 orang peserta. i. Pada tahun 2015, Kejaksaan telah menugaskan beberapa pegawainya ke instansi luar sebanyak 55 pegawai. E. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kejaksaan RI melalui Bidang Pembinaan melakukan pengawasan dan pengendalian BMN. Semua Satuan Kerja sudah menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan penghapusan BMN Kejaksaan seluruh Indonesia berupa gedung dan kendaraan berjumlah 41 SK Penghapusan, sedangkan untuk PM diberikan kewenangan pada masingmasing Kejaksaan Tinggi dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : KEP-X-388/C/ Cpl/10/2014 tentang Perubahan Pelimpahan sebagian Wewenang Jaksa Agung Muda Pembinaan Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.


37

Pembinaan

Tabel Daftar Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan R.I seluruh Indonesia JAKSA JENIS KELAMIN UNIT/WILAYAH

GOL - 3

GOL - 4

LK

PR

LK

ACEH 219

33

TATA USAHA JENIS KELAMIN

JUMLAH SELURUH GOL - 4 JUM- JAKSA & TU LK PR LAH

KETERANGAN

GOL - 2

GOL - 3

PR

JUM- GOL - 1 LAH LK PR

LK

PR

LK

PR

53

10

315

0

2

149

55

197

65

0

1

469

784

SUMATERA UTARA 355 181

98

50

684

0

6

199 100 258 120

0

0

683

1367

SUMATRA BARAT 158 112

56

8

334

0

2

107

98

137

96

1

0

441

775

RIAU 140

63

43

11

257

0

1

84

49

100

71

0

0

305

562

JAMBI 110

52

42

7

211

0

0

104

35

97

57

0

0

293

504

SUMATERA SELATAN 189 105

61

21

376

0

2

136

66

159

97

0

0

460

836

49

28

12

183

0

0

57

40

65

45

0

0

207

390

LAMPUNG 147 103

46

23

319

0

2

106

50

128

89

0

0

375

694

58

38

309

0

1

90

47

172

91

0

0

401

710

JAWA BARAT 326 166 115

51

658

0

1

265

88

379 187

1

2

923

1581

JAWA TENGAH 333 173 104

48

658

0

3

314 146 363 243

1

0

1070

1728

66

39

242

0

0

128

86

0

0

425

667

JAWA TIMUR 392 196 186

73

847

0

0

266 100 346 208

2

1

923

1770

BENGKULU

94

D.K.I JAKARTA 130

D.I YOGYAKARTA

69

83

68

57

154

KALIMANTAN BARAT 125

40

39

8

212

0

0

82

38

82

52

0

0

254

466

KALIMANTAN TENGAH 127

38

44

4

213

0

0

78

28

84

38

0

0

228

441

KALIMANTAN SELATAN 154

51

45

9

259

0

0

98

49

92

64

0

0

303

562

KALIMANTAN TIMUR 140

51

41

5

237

0

1

76

46

76

38

0

0

237

474

84

31

33

9

157

0

0

71

52

73

50

0

0

246

403

SULAWESI TENGAH 116

20

36

3

175

0

0

59

14

96

43

0

0

212

387

24

30

2

143

0

0

79

35

57

40

0

0

211

354

SULAWESI SELATAN 211 140

66

39

456

0

0

150

64

206 118

1

0

539

995

82

64

21

273

0

0

74

49

108

62

0

1

293

566

69

40

31

5

145

0

0

68

31

88

43

1

0

231

376

NUSA TENGGARA TIMUR 137

21

38

1

197

0

3

97

53

134

69

1

0

357

554

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGGARA

87

BALI 106 NUSA TENGGARA BARAT

MALUKU

75

27

27

2

131

0

0

60

37

77

50

1

0

225

356

PAPUA

92

36

28

1

157

0

4

88

41

93

51

0

0

277

434

MALUKU UTARA

77

5

24

1

107

0

0

60

27

35

26

0

0

148

255

BANTEN

92

45

49

9

195

0

0

67

28

94

61

1

0

251

446

KEP. BANGKA BELITUNG

90

32

28

6

156

0

0

57

35

48

26

0

0

166

322

GORONTALO

69

11

19

8

107

0

0

37

32

55

28

0

0

152

259

KEPULAUAN RIAU

92

11

23

5

131

0

0

41

23

37

31

0

0

132

263

965

1

5

398 162 490 354

14

12

1436

2410

94

0

0

1

0

2

96

1

33 3745 1775 4581 2699 25

KEJAKSAAN AGUNG 179 146 472 168 DIKARYAKAN JUMLAH

23

6

54

11

4807 2241 2147 708 9903

0

0

1

0


38

16 12875

22778

Pembinaan

F. Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Serta Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi Dalam rangka melaksanakan IT Blueprint/ IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2015 s.d 2019, Pusat DASKRIMTI secara bertahap, telah melakukan perubahan sistem Centralisasi (Terpusat) ke sistem Decentralisasi (Terdistribusi), dengan mengembangkan aplikasi Case Management System (CMS) perkara PIDUM, PIDSUS, dan PENGAWASAN yang berbasis operasional penanganan perkara. Perubahan sistem tersebut, sekaligus akan merubah sistem SIMKARI (SIMKARI Next Generation) dari berbasis dokumen menjadi berbasis operasional penanganan perkara (bisnis proses). Dalam rangka pelaksanaan ujicoba aplikasi CMS ini, PUSDASKRIMTI telah melakukan pelatihan dan pendampingan onsite dalam rangka sosialisasi dan pembekalan tentang cara penggunaan aplikasi CMS kepada pimpinan dan user di 4 Kejaksaan Tinggi dan 11 Kejaksaan Negeri yang ditetapkan sebagai Pilot Project Tahap I. Upaya pengembangan aplikasi kepegawaian dan aplikasi e-PNBP terus dilakuan oleh tim dari Biro kepegawaian dan Biro keuangan bekerjasama dengan tim dari Pusat DASKRIMTI. Pada tahun 2015 jumlah satuan kerja yang telah terkoneksi dengan SIMKARI, meliputi Kejaksaan Agung, Badan Diklat, 31 Kejaksaan Tinggi dan 407 Kejaksaan Negeri.

G. Pemulihan Aset Eksistensi Pemulihan Aset terbentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Sebagai perwujudan kinerja yang transparan dan sebagai sarana publikasi Kinerja Pusat Pemulihan Aset, publik dapat mengakses website Pusat Pemulihan Aset di www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id Kegiatan pemulihan aset yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset pada Tahun 2015, yaitu : 1. Selama Tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dengan tema “Eksistensi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memperkenalkan Peraturan Jaksa Agung terkait Pemulihan Aset serta implementasi Penyelesaian Barang Bukti / Rampasan Negara yang disimpan di Rupbasan” bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi dengan diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri serta menghimpun data barang bukti/rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri dan Rupbasan terkait. 2. Melaksanakan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga yang di tuangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU-memory of understanding) dan Perjanjian Kerjasama dengan bidang pemulihan asset yaitu antara lain dengan Kementerian keuangan (dirjen pajak), Bank Indonesia dan PT. BRI. 3. Melaksanakan pendampingan dalam mengelola barang rampasan 9 (sembilan) Kejaksaan Negeri. 4. Penyelesaian barang rampasan yang berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri antara lain :  Proses pengembalian (repatriasi) dengan rincian :  Sebanyak 4 (empat) bidang tanah dan atau bangunan berasal dari pekara an. Terpidana Murdani Bin Muhammad Daud dengan total sebesar Rp. 11.061.000.000, Sebanyak 4 (empat) bidang tanah dan atau bangunan berasal dari perkara an. Terpidana Testiawati bt Kantawi dengan total sebesar Rp. 610.000.000, 1 (satu) apartemen senilai Rp. 645.000.000,- dan 2 (dua) unit mobil senilai Rp. 216.300.000,- serta penarikan rekening tabungan, sertifikat deposito dan sertifikat sukuk dari 21 rekening berbagai Bank Rp. 5.863.977.085,09, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1954 PJA berasal dari perkara an. Terpidana Ir. Rachman Hakim dengan total sebesar Rp. 171.500.000, Hibah barang rampasan Negara dengan rincian :  12 (dua belas) unit tanah berasal dari perkara an. Terpidana Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc dengan nialai Rp. 21.679.564.000,dihibahkan ke Pemkot Depok.  4 (empat) unit tanah dan bangunan berasal dari perkara an. Terpidana Denny Kurniawan dkk dengan nilai Rp. 15.805.000.000 telah memperoleh ijin status pengguna sebagai asset Kejaksaan RI.  1 (satu) unit tanah dan bangunan berasal dari perkara an. Terpidana David nusa Wijaya dengan nilai Rp. 2.811.600.000 telah memperoleh penetapan status pengguna SK Menkeu No. 34/KM.6/2015 tanggal 10 Februari 2015. Dengan akumulasi capaian sebagai berikut : Pengalihan Status/Hibah Rp. 50.487.598.000,00 Penjualan Lelang Rp. 19.399.107.085,09 Penyelesaian Administratif – Total : Rp. 69.886.705.085,09


39

Pembinaan

5. Untuk mengoptimalkan penyelesaian Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan, Pusat Pemulihan Aset mengusulkan Draft dan telah ditetapkan dalam Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk melelang barang sitaan yang lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi dan surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan Kejaksaan. Kedua Surat Edaran Jaksa Agung RI tersebut akan dievaluasi pelaksanaannya pada tahun 2016 sebagai salah satu Rencana Aksi Nasional PPK Tahun 2016. 6. Pusat Pemulihan Aset telah melaksanakan penelusuran asset (asset tracking) untuk mendukung upaya eksekusi Pembayaran Uang Pengganti terkait putusan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Piutang Negara lainnya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan satker terkait dan bidang teknis yaitu Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang DATUN yaitu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terpidana Lee Darmawan, Hendra Rahardja, Adrian Herling Waworuntu, David Nusa Wijaya, Testiawati Binti Kantawi dan A. Lay als Sartono serta adanya gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata Yayasan Supersemar. 7. Dalam kaitan dengan kerjasama internasional untuk mengembalikan aset terkait tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri, PPA berpartisipasi dalam pertemuan kelompok ahli Interpol, yaitu Pertemuan Ketiga Kelompok Ahli Interpol mengenai Identifikasi, Lokasi, dan Penyitaan Aset (3rd Meeting of the Interpol Expert Group Meeting on the Identification, Location and Seizure of Assets) di Berlin, Jerman pada tanggal 11-12 Mei 2015. Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan yang pada intinya sepakat untuk memperkenalkan dan mengembangkan new notice (semacam red notice untuk mencari buronan yang lari ke luar negeri), yang bertujuan untuk melacak aset terkait hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri. 8. Kegiatan PPA bidang lintas negara berikutnya adalah partisipasi pada Pertemuan Kesembilan Kelompok Kerja Antar Pemerintah dalam Pemulihan Aset (9th Intersessional Meeting of the OpenEnded Intergovermental Working Group on the Asset Recovery), di Wina, Austria, 3-4 September 2015. Dalam pertemuan tersebut hadir 91 Negara Pihak UNCAC, Jepang dan Selandia Baru selaku observer, dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan FATF. 9. Jejaring informal pemulihan aset kawasan Asia Pasifik mengadakan pertemuan Steering Group Meeting (SGM) dan Annual General Meeting (AGM) Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific (ARIN-AP) 2015 tanggal 2-5 November 2015, bertempat di Australian Maritime National Museum, Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan negara anggota ARIN-AP dan observer yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) negara. Indonesia yang merupakan salah satu anggota SG diwakili oleh Pusat Pemulihan Aset.


40

INTELEJEN

4.2 INTELIJEN Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2015 :

 Melaksanakan Supervisi dan Evaluasi Kinerja Intelijen serta Sosialisasi antara lain : a. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-024/A/ JA/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-010/A/ JA/05/2014 tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Penelusuran Aset. c. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-018/A/ JA/09/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Pencekalan. d. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/A/ JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

KEGIATAN INTELIJEN

A. Dukungan Manajemen dan Kegiatan intelijen yang Dukungan Teknis dilaksanakan oleh Kejaksaan lainnya Jaksa Agung RI berdasarkan ketentuan Muda Intelijen yang berlaku meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Intelijen Kejaksaan selaku “indera adhyaksa” selain bertugas selaku supporting terhadap pelaksanaan tugas Pidsus, Pidum, Datun, juga memiliki peran utama dalam membina ketertiban dan ketentraman umum. Kelembagaan Intelijen Kejaksaan RI juga semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Intelijen Negara, dimana intelijen Kejaksaan RI diposisikan menjadi bagian dari penyelenggaraan Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegak Hukum.

 Memberikan pelayanan kesekretariatan secara optimal sehingga seluruh kegiatan Tupoksi dalam program Penyelidikan, Pengamanan Penggalangan masing - masing Direktorat dan Puspenkum terlaksana dengan tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan selama tahun 2015;  Telah dilakukan in house training mengenai MEA pada tanggal 6-7 Oktober 2015 bertempat di ruang rapat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.  Berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015, telah dibentuk Posko Pemantau Pilkada serentak.

e. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/A/ JA/09/2015 tanggal 02 September 2015 tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelaksanaan Pengamanan Peredaran Barang Cetakan. f. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/ JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). g. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS -001/A/ JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. h. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-017/A/ JA/08/2015 tanggal 07 Agustus 2015 tentang Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-011/A/JA/04/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku kembali.  Memberikan Penilaian Kinerja Intelijen Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia sebanyak 12 kali dalam 1 (satu) tahun;  Melaksanakan Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2014;  Melaporkan hasil pelaksanaan Kinerja dan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan dan Tahunan Kepada Jaksa Agung RI;  Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen Tahun 2015;  Menyiapkan bahan materi RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi III DPR-RI;  Turut serta mengikuti pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2015.


41

INTELEJEN

B. Direktorat I

C. Direktorat II

Direktorat I selama Tahun 2015 berhasil melaksanakan kinerja sebagai berikut :  Menghasilkan 106 LHK (Laporan Hasil Kegiatan) Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dari 80 LHK yang ditargetkan.  Menghasilkan 53 LHK Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dari 50 LHK yang ditargetkan.  Melaksanakan 86 kegiatan pelacakan aset dalam rangka eksekusi uang pengganti bagi Kejaksaan Agung dari 80 kegiatan yang ditargetkan.

Direktorat II selama Tahun 2015 berhasil melaksanakan kinerja sebagai berikut:  Menghasilkan 62 LHK bidang Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung dari 62 LHK yang ditargetkan.  Menghasilkan 4 LHK Operasi Intelijen Pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan dari 4 LHK yang ditargetkan.

Tabel Penerbitan, Pencabutan dan Pengakhiran Pencegahan Keluar Negeri terhadap orang yang terkait dengan penegakan Hukum Tahun 2015 Tahun

Cegah Baru

2015

172

Perpanjangan Cegah 88

Pencabutan Cegah 5

Pengakhiran Cegah Nihil

Tabel Data Hasil Kegiatan Pengawasan Barang Cetakan Buku dari Luar Negeri 3.850

Tahun 2015

Majalah dari Luar Negeri 99

Koran dari Luar Negeri 80

Tabel Data Orang Asing di Indonesia Tahun

Wisatawan Asing Masuk Indonesia

Tenaga Kerja Asing di Indonesia

2015

352.285

92.238

D. Direktorat III Direktorat III selama Tahun 2015 berhasil melaksanakan kinerja sebagai berikut :  Menghasilkan 112 LHK bidang Produksi dan Sarana Intelijen dari 100 LHK yang ditargetkan.  Menghasilkan 85 orang/kegiatan Dukungan Pengamanan Buron Kejaksaan dari 85 orang/kegiatan yang ditargetkan.  Mengoperasionalkan Monitoring Center dalam Rangka Lawful Interception secara optimal selama 12 bulan dari 12 bulan layanan yang ditargetkan. Monitoring Center Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Tahun 2014 telah berhasil melakukan pengamanan terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/Buron) Kejaksaan berdasarkan permintaan dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pidana Umum, antara lain sebagai berikut : 1. SAMSON YASIR ALKATIRI, terpidana kasus korupsi di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang berhasil ditangkap di Surabaya pada tanggal 11 Januari 2015. 2. Drs. RAZMAN ARIF NASUTION, MA., terpidana kasus penganiayaan yang berhasil ditangkap di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015. 3. H. JOHA FAJAL, SE. (Anggota DPRD Samarinda), terpidana kasus illegal minning, yang berhasil ditangkap di Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2015. 4. PRAWOTO SAKTIARI (Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah), terpidana kasus korupsi, yang berhasil ditangkap di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2015. 5. ASEP SUKARNO (Kabiro Organisasi Pemprov Jabar), tersangka kasus korupsi, yang berhasil ditangkap di Cirebon pada tanggal 28 Juni 2015. 6. TONY WONG, terpidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan keterangan sahnya hasil hutan”, yang berhasil ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2015. Kegiatan cegah tangkal guna mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Jumlah DPO (Buron) yang Berhasil Diamankan Tahun 2015 Tahun

Tersangka

Terdakwa

Terpidana

Jumlah

2015

61

1

24

86


42

Keterangan

INTELEJEN

E. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Tabel Target dan Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2015

Salah satu langkah dalam membangun budaya hukum adalah dengan menciptakan generasi muda yang sadar hukum. Pusat penerangan Hukum dan seluruh satuan kerja Kejaksaan di daerah secara konsisten melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum

No Direktorat Target 1 2 4 1. SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN Pelayanan Kesekretariatan Jaksa Agung Muda 12 Bulan Intelijen 2. DIREKTORAT I

Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda adalah melaksanakan program Jaksa masuk Sekolah (JMS) di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

3.

Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (PRINOPS).

4.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Program BINMATKUM dari target 16 Kejati, telah terealisasi sebanyak 18 Kejati. Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas serta kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang akuntabel, maka JAMINTEL Kejaksaan Agung menyusun rencana kerja 2015. Berikut grafik dan tabel realisasi rencana kerja JAMINTEL untuk Tahun 2015 :

5.

Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (PRINTUG). Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana. DIREKTORAT II Laporan Hasil LID, PAM dan GAL untuk kegiatan Pencegahan / Penangkalan Orang Asing, Wasmedmas dan Barcet, Politik Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Agung DIREKTORAT III Laporan Hasil Kegiatan LID, PAM dan GAL untuk kegiatan Pengamanan Informasi Intelijen, Sumber Daya Teknologi dan Produksi Intelijen. Operasional Monitoring Center Operasional Monitoring Sinyal Tatical Pasif Pengamanan Informasi Pelatihan Sandi dan Komunikasi PUSAT PENERANGAN HUKUM a. Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, terdiri dari : - Administrasi Kegiatan; - Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung RI; - Media Komunikasi Penkum / Luhkum; - Monitoring dan Evaluasi. b. Media/Sarana Penyebaran Informasi Hukum, yaitu : - Pameran/Visualisasi/Pablikasi dan Promosi;


43

Realisasi 5

(%) 7

12 Bulan

100 %

80 LHK

106 LHK

132,5 %

50 LHK

53 LHK

106 %

80 KEG

86 LHK

107,5 %

62 LHK

62 LHK

100 %

4 KEG

4 KEG

100 %

100 LHK

112 LHK

112 %

12 Bulan 85 KEG 12 KEG 15 KEG 5 KEG

12 Bulan 85 LHK 12 KEG 15 KEG 5 KEG

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Bulan 4 Lembaga 1 Kegiatan 17 Lokasi

12 Bulan 4 Lembaga 1 Kegiatan 17 Lokasi

100 % 100 % 100 % 100 %

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %

BIDAN G TINDAK PIDANA U M U M

4.3 TINDAK PIDANA UMUM Penanganan perkara Pidana Umum (Pidum) yang dilakukan Kejaksaan RI memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara pidum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui : 1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional. 2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana. 3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat. 4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut pidana PK-Ting. 5. Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DITANGANI OLEH JAMPIDUM

Capaian kinerja bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2015, dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum sebagai berikut : Tabel Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) SPDP URAIAN

51

DIR KAMNEG & TIBUM 32

Dihentikan oleh Penyidik

2

-

-

Menjadi berkas Tahap I

29

18

562

SPDP yang belum menjadi berkas

20

14

4

Masuk periode Januari 2015 s/d Desember 2015

DIR OHARDA

DIR TPUL 566

Diselesaikan :

Tabel Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama TAHAP PERTAMA URAIAN Masuk periode Januari 2015 s/d Desember 2015

DIR OHARDA 29 berkas perkara

DIR KAMNEG DIR TPUL & TIBUM 18 berkas 562 berkas perkara perkara

Diselesaikan : Lengkap/ P21 Dapat dilengkapi oleh Penyidik/ P18 Berkas perkara masih dalam penelitian

11 berkas perkara 17 berkas perkara



1

-

6


44


PENANGANAN PERKARA YANG DITANGANI OLEH SATGAS TINDAK PIDANA TERORISME DAN TINDAK PIDANA LINTAS NEGARA PERIODE JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015 a. TP. Terorisme dan Pendanaan Terorisme sebanyak 56 perkara. Termasuk 16 perkara yang terkait dengan ISIS. b. TP. Perdagangan Orang 17 perkara yang ditangani oleh Satgas Penanganan Tp. Terorisme dan TP. Lintas Negara Kejaksaan c. R.I. dan 95 perkara yang ditangani oleh Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. d. Permintaan permohonan ekstradisi terdapat 1 permohonan yang ditangani oleh Satgas Penanganan Tp. Terorisme dan TP. Lintas Negara Kejaksaan R.I.

PENANGANAN PERKARA YANG DITANGANI OLEH SATGAS TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM DAN LINTAS NEGARA PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015

Tabel Perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polda dan Penyidik PNS Jumlah Perkara

No

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi

November

Desember

1

Kejaksaan Agung RI

3

3

2

Kalimantan Timur

7

7

3

Kalimantan Selatan

8

8

4

Kalimantan Tengah

30

30

5

Kalimantan Barat

11

24

6

Sumatera Selatan

16

24

7

Riau

42

54

8

Jambi

10

13

127

163

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perkara masuk 10 perkara, dengan rincian : Tahap SPDP : 3 perkara SPDP dikembalikan : 1 perkara Tahap P-19 : 2 perkara Tahap P-21 : 3 perkara Tahap II : 1 perkara 2. Tindak Pidana Konservasi SDA Hayati, Tumbuhan dan Satwa Liar Perkara masuk 22 perkara, dengan rincian : Tahap SPDP : 2 perkara Tahap P-19 : 4 perkara Tahap P-21 : 3 perkara Tahap II : 12 perkara Putus : 1 perkara 3. Tindak Pidana Tambang dan Migas Perkara masuk 13 perkara, dengan rincian : Tahap SPDP :Tahap P-19 : 3 perkara Tahap P-21 : 4 perkara Tahap II : 6 perkara 4. Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 Perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polda dan Penyidik PNS dengan rincian :

Jumlah perkara


45

Keterangan SPDP =2 P-19 =1 P-19 =1 Sidang = 6 SPDP =2 Sidang = 4 Putus =2 SPDP =6 P-19 =2 P 21 =2 Putus = 20 13 Perkara Baru SPDP =4 P-19 =9 P 21 =2 Sidang = 6 Putus = 3 8 Perkara Baru SPDP =8 P-19 =4 Sidang = 5 Putus = 7 12 Perkara Baru SPDP =8 P-19 =3 P 21 =1 Sidang = 24 Putus = 18 3 Perkara Baru SPDP =8 P-19 =2 Sidang = 3

BIDAN G TINDAK PIDANA U M U M Dari jumlah perkara sejumlah 163 perkara hasil penyidikan terdiri dari : 1. Perkara Korporasi jumlah 15 Perkara (tidak termasuk 1 SPDP yang dikembalikan): - Tahap SPDP : 11 Perkara - Tahap P.19 : 3 Perkara - Tahap P.21 : 1 Perkara - Tahap Sidang :- Putus :2. Perkara Perorangan jumlah 148 Perkara : - Tahap SPDP : 28 Perkara - Tahap P.19 : 18 Perkara - Tahap P.21 : 4 Perkara - Tahap Sidang : 48 Perkara - Putus : 50 Perkara 5. Perkara Perikanan Tahun 2014 – 2015 1. Perkara Perikanan yang diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berdasarkan Rencana Tuntutan :

Tabel Perkara Perikanan yang diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No

Kejaksaan Tinggi

Penyidik

Jumlah Perkara

2014

2015

No 1

Sulawesi Selatan

2

NTB

1

Aceh

13

5

8

2

Sumatera Utara

21

-

21

3

Riau

3

-

3

4

Kepulauan Riau

56

4

52

5

DKI Jakarta

4

-

4

6

D.I Yogyakarta

2

-

2

7

Kalimantan Barat

55

-

55

8

Kalimantan Timur

27

-

27

9

Sulawesi Utara

44

2

42

10 Sulawesi Tengah

3

-

3

11 Maluku

15

-

15

12 Maluku Utara

1

1

-

13 Papua

12

-

12

256

12

244

Jumlah Perkara

Tabel Perkara Tindak Pidana Pilkada Tahun 2015

2. Bahwa jumlah 256 perkara barang bukti kapal Dirampas untuk dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut : - Tahap Sidang : 48 Perkara - Putus : 208 Perkara (termasuk tahun 2014)

Kejaksaan Tinggi

Jumlah Perkara 5

1

Keterangan 3 sudah putus 1 dikembalikan 1 proses persidangan Sudah putus

3.

Jawa Tengah

2

Ekseskusi

4.

Jawa Barat

3

Sudah putus

Jumlah Perkara

11

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA Tabel Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) URAIAN Sisa Periode Tahun lalu Masuk periode Januari 2015 s/d Desember 2015 Jumlah

JUMLAH SPDP 19.581 SPDP 132.338 SPDP 151.919 SPDP

Diselesaikan Dihentikan oleh Penyidik

1.660 SPDP

Menjadi berkas Tahap I

121.726 SPDP

SPDP yang belum menjadi berkas

28.533 SPDP


46


Tabel Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama URAIAN Sisa Periode Tahun lalu Masuk periode Januari 2015 s/d Desember 2015 Jumlah

Tabel Upaya Hukum Tingkat Kasasi URAIAN

JUMLAH SPDP 23.915 Berkas 121.726 Berkas 145.641 Berkas

Lengkap Dikembalikan kepada Penyidik (P.18/P.19) Dapat dilengkapi Tidak dapat dilengkapi Tidak dikembalikan ke Penuntut Umum Jumlah Berkas perkara masih dalam penelitian

Sisa Periode Tahun lalu Masuk periode Januari 2015 s/d Desember 2015 Jumlah

20.973 Berkas 5.878 Berkas

DiIimpahkan ke PN dengan APS Jumlah

2.340

Jumlah

6.737

Penyelesaian

1.700

URAIAN

720 Berkas 2.528 Berkas 137.078 Berkas 8.563 Berkas

Sisa Bulan Lalu

0

Masuk Bulan Laporan

0

Jumlah

0

Penyelesaian

0

JUMLAH SPDP 2.621 Berkas

URAIAN

TAHUN 2015 160

133.830 Berkas

Masuk Bulan Laporan

77

136.451 Berkas

Jumlah

237

Penyelesaian

50

Presentase Penyelesaian

1.454 Berkas

124.041 Berkas 848 Berkas 126.386 Berkas

URAIAN Sisa Bulan Lalu Masuk Bulan Laporan

4.181 3.571

Jumlah

7.752

561 80 641

Penyelesaian

149


2.428 31.32 %


47

TAHUN 2015

Jumlah

TAHUN 2015

Masuk Bulan Laporan

21.10 %

Tabel Upaya Hukum Tingkat Grasi

43 Berkas

Sisa Bulan Lalu


0%

Sisa Bulan Lalu

Tabel Upaya Hukum Tingkat Banding

Penyelesaian

TAHUN 2015

Tabel Upaya Hukum Tingkat Peninjauan Kembali

REKAPITULASI UPAYA HUKUM DAN GRASI (LP11) SECARA KESELURUHAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

URAIAN

25.23 %


Diselesaikan Dikirim ke Instansi Lain Dihentikan penuntutannya/Ditutup demi hukum Dilimpahkan ke PN dengan APB

4.397

Masuk Bulan Laporan

Tabel Upaya Hukum Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

106.979 Berkas

Tabel Rekapitulasi Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum URAIAN

Sisa Bulan Lalu


Diselesaikan

TAHUN 2015

23.25 %


Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Penting Tindak Pidana Umum Tahun 2015 NO

JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

PENYELESAIAN

PROSENTASE

1

2

3

4

5

1.

Perkosaan

313

225

71.89 %

2.

Perjudian

6.811

5.865

86.11 %

3.

Terhadap Nyawa Orang

726

623

85.81 %

4.

Penganiayaan Berat

590

481

81.53 %

5.

Pencurian dengan Pemberatan

8.324

7.089

85.16 %

6.

Pencurian dengan Kekerasan

1.779

1.608

90.39 %

7.

Pemerasan dengan Ancaman

287

230

80.14 %

8.

Penggelapan

2.761

2.315

83.85 %

9.

Senjata Api

896

659

73.55 %

10.

Narkotika

28.945

22.671

78.32 %

11.

Psikotropika

404

235

58.17 %

12.

Kehutanan

1.085

836

77.05 %

13.

Terorisme

9

5

55.56 %

14.

Perlindungan Anak

4.471

3.620

80.97 %

15.

KDRT

956

729

76.26 %

16.

Pertambangan Tanpa Ijin

328

279

85.06 %

17.

Distribusi BBM

415

328

79.04 %

18.

Perkara Trafficking

109

75

68.81 %

19.

Hak Cipta

35

18

51.43 %

20.

Imigrasi

28

17

60.71 %

21.

Konservasi SDA

67

42

62.69 %

22.

Perdagangan Obat dan makanan

343

237

69.11 %

23.

Lingkungan Hidup

66

27

40.91 %

24.

Migas

309

238

77.02 %

25.

Kesehatan

975

858

88 %

26.

Cyber Crime

27

22

81.48 %


48


BEBERAPA PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM PADA PERIODE TAHUN 2015, ANTARA LAIN : 1. Perkara an. Tersangka Novel Bin Salim Baswedan dan Yuri Leonard Siahaan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (2) (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 422 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.  Kasus Posisi Bahwa tersangka Novel Bin Salim Baswedan dan Yuri Leonard Siahaan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 bertempat di Pantai Panjang Ujung Bengkulu diduga telah melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) orang pelaku pencurian sarang burung walet, dimana akibat penganiayaan tersebut salah satu pelaku pencurian An. Irwansyah Siregar mengalami luka tembak pada kaki dan menjadi luka permanen, sedangkan pelaku pencurian lainnya An. Mulyan Johani alias Aan meninggal dunia akibat pendarahan luka tembak.  Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu telah dilaksanakan tahap II dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu.  Adapun tindak lanjut perkara tersebut sedang dalam finalisasi surat dakwaan 2. Perkara an. Tersangka Dr. Taufiqurrahman Syahuri yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) (3) KUHP Subs Pasal 311 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 316 KUHP.  Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015, diduga telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi, SH. MH berdasarkan hasil wawancara di media online yaitu Merdeka.Com, Liputan6.Com dan Tempo.Com.  Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu pengiriman kembali Berkas Perkara Nomor BP/24/VIII/2015/Dittipidum tanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kejaksaan tanggal 1 Desember 2015 dan saat ini masih dilakukan penelitian berkas oleh Jaksa Peneliti.  Diterbitkan berberapa kali P-19 dan yang terakhir No. B-3495/E.2/Epp.1/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, dan sampai dengan saat ini berkas perkara masih di Penyidik; 3. Perkara an. Tersangka Suparman Marzuki SH., M.Si. yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) (3) KUHP Subs Pasal 311 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 316 KUHP.  Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tanggal 19 Pebruari 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2015, diduga telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi, SH. MH berdasarkan hasil wawancara di media online yaitu Merdeka.Com, Liputan6.Com dan Tempo.Com. Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu mengingat petunjuk Jaksa Peneliti belum dipenuhi maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik berdasarkan Surat Nomor : B-3396/E.2/Epp.1/12/2015 tanggal 3 Desember 2015, dan sampai dengan saat ini berkas perkara masih di Penyidik; 4. Perkara tersangka Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) Non Aktif yang disangka melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP,  Kasus Posisi Bahwa tersangka pada tahun 2010 diduga telah menganjurkan memberikan keterangan palsu kepada saksi-saksi dalam sengketa perselisihan pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).  Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan pada tanggal 18 September 2015 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Mabes Polri kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Tahap II)  Perkara tersebut sampai sekarang sedang dipelajari oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, JPU masih melakukan penelitian apakah perkara tersangka Bambang Widjojanto tersebut layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. 5. Perkara tersangka Abraham Samad (Ketua KPK) non aktif yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus Posisi Bahwa tersangka Abraham Samad bersama Feriyani Lim (tersangka dalam berkas tersendiri) memberikan keterangan palsu dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP di Kecamatan Panakukan Sulawesi Selatan.  Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2015, telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Tahap II).  Perkara tersebut sampai sekarang sedang dipelajari oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, JPU masih melakukan penelitian apakah perkara tersangka Abraham Samad tersebut layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

6. Perkara tersangka Dayat Hidayat S.Ag. M.Pd (Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Pandeglang) yang disangka melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.  Kasus Posisi Bahwa tersangka Dayat Hidayat S.Ag MP.d telah memalsukan surat mandat DPD Partai Golkar Kab. Pandeglang Nomor : C-67/DPD-II/GOLKAR/PDG/ XII/2014 tanggal 5 Desember 2015 yang digunakan sebagai syarat dan verifikasi untuk mengikuti Munas IX Partai Golkar di Hotel Mercure Ancol Jakarta (Kubu Agung Laksono)  Adapun tindak lanjut penanganan perkara yaitu masih dilakukan penelitian berkas perkara. Tahap Penanganan Perkara  Berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan Surat B 3309/Ep.1/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015;  Sampai dengan sekarang berkas perkara masih ditangan penyidik untuk dilengkapi.


49


7. Perkara atas nama Tersangka SETIYARDI Alias SETIYARDI BUDIONO dan H. DARMAWAN SEPRIYOSSA, SE yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subs pasal 310 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kasus Posisi : Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, bertempat di kantor Media Center JOKOWI - JK di Jln. Cemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat saksi Ir. H. Joko Widodo menerima penyerahan Obor Rakyat Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 dari Tim Hukum Jokowi – JK dan melihat berita berupa judul dan kalimat serta artikel dalam tulisan menyangkut pribadi saksi Ir. H. Joko Widodo sendiri yang ditulis oleh terdakwa I dan terdakwa II dimana hal tersebut adalah tidak benar.

 Diterbitkan P-21 Nomor : B-66/N.2/Epp.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015.  Berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta pusat, dan saat ini sedang dalam finalisasi surat dakwaan. 8. Perkara Penghinaan Presiden YULIANUS PAONANGAN, S.Si

an. Tersangka

DR.

 Kasus Posisi Terhadap dugaan tindak pidana pornografi yang dilakukan dengan cara Pada tanggal 12 dan 13 Desember 2015 telah ditemukan tindak pidana pornografi dan tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada akun twitter @ypaonganan yang menggunakan nama akun #Jalamangkara dan akun facebook YULIAN PAONGANAN.

Bahwa kata kata ataupun kalimat dimaksud sengaja ditulis terdakwa I dan terdakwa II dalam Obor Rakyat dalam Edisi 01 tanggal 5 – 11 Mei 2014 yang menyangkut kepribadian saksi Ir. H. Joko Widodo tanpa didukung dengan datadata yang akurat secara hukum, dimana kala itu berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menetapkan saksi Ir. H. Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014. Bahwa akibat tulisan yang sengaja ditulis oleh terdakwa I maupun terdakwa II dalam Edisi 01 tanggal 5 -11 Mei 2014 pada Obor Rakyat dengan tujuan untuk disebarkan kepada khalayak ramai sehingga dengan demikian saksi Ir. H. Joko Widodo merasakan perbuatan terdakwa I maupun terdakwa II telah menyerang kehormatan, nama baik dan harkat martabatnya secara pribadi dimana saksi Ir. H. Joko Widodo merasa telah difitnah dan tulisan dimaksud sangat memukul hati saksi Ir. H. Joko Widodo dan kemudian saksi Ir. H. Joko Widodo membuat pengaduan ke penyidik Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2014.

Bahwa foto yang terdapat pada akun twitter @ ypaonganan yang menggunakan nama akun #Jalamangkara dan akun facebook YULIAN PAONGANAN bersumber dari akun twitter @ nikitamirzani yang diposting pada tanggal 10 Agustus 2012.  Pasal Yang Disangkakan : - Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e jo Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau ; - Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Kronologis Penanganan Perkara : -

Tahap Penanganan Perkara :  Pengiriman kembali berkas perkara (Tahap I) dari Penyidik Mabes Polri Nomor : BP/40/X/2014/ Dittipidum tanggal 01 Oktober 2014 yang kami terima tanggal 7 Januari 2015.

- -

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor : B-126/XII/2015/ Dittipideksus Tanggal 14 Desember 2015. P-16 Nomor : Print-721/E.4/Euh.1/12/2015 Tanggal 22 Desember 2015. Sampai dengan saat ini berkas perkara tahap I belum diterima oleh Jaksa P-16.


50

BIDAN G TINDAK PIDANA U M U M 9. Perkara atas nama Tersangka MARGRIET CH MEGAWE  Kasus Posisi Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak secara terus menerus dan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah/ penelantaran secara terus menerus dan atau diskriminasi terhadap anak/korban  Pasal yang disangkakan Pasal 340 KUHP Jo. 55 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, Pasal 353 ayat (1),(3) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1),(3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76I Jo. pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76B Jo. pasal 77B UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP, pasal 76A huruf a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP  Tahap penanganan perkara Pada saat ini masih dalam proses persidangan. 10. Perkara atas nama terdakwa WONG CHI PING als. SURYA WIJAYA  Kasus Posisi Bahwa ia terdakwa WONG CHI PING ALS SURYA WIJAYA bersama-sama dengan AHMAD SALIM MS, TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, TAN SEE TING

ALS A TING, CHEUNG HON MING, SYARIFUDIN NURDIN, SURJADI dan ANDIKA (Para terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) pada tanggal 05 Januari 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkotika 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1.033,057 gram dengan total berat brutto kurang lebih 862.603, 1 gram.  Tuntutan Jaksa Umum : Pidana mati

Penuntut

 Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomnor : 1084/ P i d . S u s / 2 0 1 5 / P N . J K T. B R T dengan pidana mati. Atas putusan tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. 11. Kasus perkara Tindak Kebakaran Hutan dan (korporasi PT. Antang Perkasa) an. Tersangka DEMING alias WANG ZU (WN. Tiongkok)

Pidana Lahan Sawit WONG XIANG

 Kasus posisi Bahwa pada tanggal bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 telah terjadi kebakaran dilahan di areal milik PT. Antang Sawit Perkasa, yang akhirnya membakar lahan di lokasi HGU PT. Antang Sawit Perkasa, dengan luasan kurang lebih 136 hektar, dikarenakan kurangnya alat sarana dan prasarana pemadam api yang dimiliki PT. Antang Sawit Perkasa  Pasal yang disangkakan Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99


51

ayat (1) Jo. Pasal 116 jo. Pasal 117 Jo. Pasal 118 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HIdup.  Tahap Penanganan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menerbitkan P16- A Nomor : Print-74/Q.2.12.7/ Ep.2/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, 12. Kasus perkara Tindak Pidana Perikanan an. Tersangka YOTIN KUARABIAB  Kasus posisi Pada hari rabu s/d Sabtu tanggal 12 s/d 16 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Laut Arafura Indonesia telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh MV. Silver Sea yang diageni oleh PT. Pasific Glory Lestari, KM. Mabiru 98 milik PT. Jaring Mas dan KM Tamina 8 milik PT. Tanggul Mina Nusantara yaitu melakukan alih muatan ikan ditengah laut secara tidak sah, mengeluarkan ikan dari WPP NRI tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia dan mematikan transmitter VMS.  Pasal yang disangkakan Pasal 94 A jo. Pasal 28 A Pasal 90 jo. Pasal 21, Psal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan e UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  Tahap Penanganan perkara Berkas perkara telah dikembalikan kepada Penyidik supaya petunjuk Jaksa peneliti harus dipenuhi demi kuatnya pembuktian di pengadilan.

BIDAN G TINDAK PIDANA U M U M 13. Perkara Tindak Pidana Terorisme (ISIS) atas nama MUHAMMAD BASRI Alias ABU SAIF Alias BASRI  Kasus Posisi Setelah dilakukan penyidikan tersangka yang telah ditangkap dalam perkara tindak pidak pidana terorisme sehubungan dengan terjadinya peristiwa pelemparan bom rakitan kepada Syarul Yasin Limpo pada tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 09:00 wita di depan monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, petugas kepolisian memperoleh keterangan mengenai keterlibatan tersangka MUHAMMAD BASRI Alias ABU SAIF Alias BASRI dalam peristiwa tersebut.pada hari jum’at tanggal 24 april 2015 sekitar pukul 09:00 wita di jl.Manuruki, Kel.Sudiang Raya, Kec.Biring Kanaya, Kotamadya Makassar, Ssulawesi Sselatan petugas kepolisian melakan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD BASRI Alias ABU SAIF Alias BASRI dan membawa ke kantor tersebut di atas untuk proses penyidikan.  Pasal yang disangkakan Pasal 15 Jo Pasal 7 atau Pasal 13 Huruf b atau Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  Tahap Penanganan Perkara Proses sidang dengan acara pemeriksaan saksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 14. Perkara Tindak Pidana Terorisme (ISIS) atas nama KOSWARA Alias IBNU ABDILAH Alias KOSWARA IBNU ABDILAH Alias ABU HANIFAH Alias ABU KEMBAR Alias JACK.  Kasus Posisi Setelah dilakukan penyelidikan terhadap adanya informasi di internet yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras,dan antargolongan sehubungan dengan kelompok isis di suriah

diperoleh i n f o r m a s i m e n g e n a i keterlibatan tersangka TUAH FEBRIWANSYAH ALS M. FACHRY ALS FACHRY dalam peristiwa tersebut serta keterlibatan tersangk a K O S WA R A Alias IBNU ABDILAH Alias KOSWARA IBNU ABDILAH Alias ABU HANIFAH Alias ABU KEMBAR Alias JACK, APRIMUL HENDRY ALS ABU ADIM ALS MUL DAN MUHAMMAD AMIN MUDE ALS ABU AHMAD ALS MUHAMAD AMIN MUDE dalam mendanai dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruh nya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ dengan cara mengirim orang-orang ke suriah. Pada hari selasa tanggal 21 maret 2015 dilakukan pengangkapan terhadap tersangka tersebut diatas untuk proses penyidikan.  Pasal yang disangkakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undangundang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 4 Jo Pasal 5 UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pendanaan Terorisme, atau Pasal 139a, 139b KUHP  Tahap Penanganan Perkara Proses sidang dengan acara pemeriksaan saksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 15. Perkara Tindak Pidana Terorisme (ISIS) atas nama RIDWAN SUNGKAR Alias IWAN Alias ABU BILAL Alias EWOK  Kasus Posisi Setelah dilakukan penyelidikan


52

mengenai adanya warga negara indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah serta melakukan tindak pidana terorisme terhadap negara suriah, petugas kepolisian memperoleh keterangan mengenai keterlibatan tersangka RIDWAN SUNGKAR ALS IWAN ALS ABU BILAL ALS EWOK dalam memfasilitasi keberangkatan Warga Negara Indonesia yang hendak bergabung dengan isis di suriah. Pada hari jum’at 27 maret 2015 sekitar pukul 18:30 wib di Jl.K.H. Abdul fatah, kel. Mangunsari, Kec. Kwdungwaru, Tulungagung, Jawa Timur petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka RIDWAN SUNGKAR ALS IWAN ALS ABU BILAL ALS EWOK dan membawa ke kantor tersebut di atas untuk proses penyidikan.  Pasal yang disangkakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undangundang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  Tahap Penanganan Perkara Proses sidang dengan acara pemeriksaan saksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.


PRESTASI YANG TELAH DICAPAI TAHUN 2015 A. Hasil Dinas. Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dicapai periode tahun 2015 sebesar Rp. 135.274.519.302,- (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua rupiah) yang telah disetor ke kas negara dengan perincian sebagai berikut : 1) Dari Pendapatan Denda Perkara Tilang Sebesar 96.726.396.134,(Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu serratus tiga puluh empat rupiah). 2) Dari Pendapatan Uang Denda antara lain Perkara Biasa, Perkara Singkat, dan perkara cepat sebesar Rp. 106.557.988.628,(seratus enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah); 3) Dari Pendapatan Biaya Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Acara Pemeriksaan Singkat/Acara Pemeriksaan Cepat (APB/APS/ APC) sebesar Rp. 734.638.525,(tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); 4) Dari Pendapatan Hasil lelang barang bukti sebesar 2.797.823.578,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). 5) Dari Pendapatan Lainnya yaitu Uang Rampasan (APB/APS/APC), Uang Temuan dan Penjualan Barang Temuan sebesar 18.597.130.681,- (delapan belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

B. Kebijakan dalam Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Periode bulan Januari 2015 S/D Desember 2015. 1. Menerbitkan Petunjuk Peraturan Pelaksanaan tindak pidana umum :

Teknis/ terkait

• Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan; • Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-066/A/JA/05/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan Penuntut Umum Anak • Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor: 009/A/JA/08/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana. • Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-002/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Langkah Antisipasi dan Penanganan Masalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak; • Petunjuk teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum periode bulan Januari 2015 sampai dengan Nopember 2015 sebanyak 13 (sebelas) surat. • Menerbitkan Buku Teknis Pelaksanaan:

Petunjuk

a. Himpunan Peraturan Terkait Tindak Pidana Sumber Daya Alam terdiri dari: 1) Buku I berisi : a) Kumpulan peraturan terkait tindak pidana kehutanan disertai petunjuk teknis b) Kumpulan peraturan terkait tindak pidana pertambangan dan migas 2) Buku II berisi : a) Kumpulan peraturan


53

terkait tindak pidana lingkungan hidup disertai petunjuk teknis b) Tindak Perikanan

Pidana

b. Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan mengelompokkan / mengklasifikasikan subjek penanganan perkara tindak pidana umum c. Kompilasi Regulasi Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara 2. Melakukan supervisi dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara ke: a. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan b. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur c. Kejaksaan Tinggi Gorontalo d. Kejaksaan Tinggi Aceh e. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat f. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat g. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara h. Kejaksaan Tinggi Banten i. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara j. Kejaksaan Tinggi Maluku k. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 3. Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak kerjasama Kejaksaan serta Sekretariat Nasional Akses terhadap Keadilan untuk Anak pada Bappenas dengan program Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ), pada bulan Mei s/d September 2014 dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan peserta Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Pidum dan Penuntut Umum Anak serta pencetakan bahan sosialiasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Buku Saku SPPA dan Buku Administrasi SPPA.

BIDAN G TINDAK PIDANA U M U M 4. Hubungan aktif kerjasama dengan Instansi/ C. Eksekusi Terpidana Mati Lembaga antara lain: Bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, Kejaksaan RI dalam hal ini Jaksa Agung Muda a. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Tindak Pidana umum pada periode bulan Januari sampai narasumber dalam kegiatan peningkatan dengan Desember 2015 telah melaksanakan eksekusi terhadap kemampuan teknis Hakim Perikanan 14 terpidana mati kasus narkotika, sehingga diharapkan akan (Refreshing Coach) bagi Hakim Karir dan Ad membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika, adapun Hoc Perikanan ke 14 terpidana mati tersebut, terdiri dari : b. Badan Narkotika Nasional sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika dengan tema “Optimalisasi Peran Tim Assesment Terpadu Dalam Proses Hukum Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”

I. Tahap Pertama Dilaksanakan di Nusa Kambangan pada Hari Minggu Tanggal 18 Januari 2015 Terhadap 6 Terpidana Mati, yaitu : 1. ang kiem soei als. kim ho als. ance thahir als. tommi wijaya. Lahir di Fafak, Irian Jaya tanggal 31-8-1952, laki-laki, kebangsaan Belanda, agama Budha, pekerjaan pedagang, alamat Rosevelt Laan-234 Netherland

c. United States Deparment of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) dalam Validasi Dokumen Rencana Aksi-Diskusi Awal Tindakan Masa Depan Atau Kolaborasi

2. rani andriani als. melisa aprilia. Lahir di Cianjur, Jawa Barat, tanggal 26-9-1975 perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan-, alamat Jl. Prof. M. Yamin gang Edy II Rt 003/03 nomor 34 Cianjur, Jawa Barat.

d. Lembaga Pendidikan Polri Diklatsus Jatrans sebagai Narasumber dalam Penyidikan Eksploitasi Seksual Anak Lintas Negara di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

3. namaona denis Lahir di Malauje, tanggal 3-12-1966 laki-laki, kebangsaan Malawi, agama Islam, pekerjaan bisnis, pendidikan setara SMP, alamat : 103 Port Hart Wnawza Malawi.

e. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Angggota Kelompok Kerja dalam Tindak Lanjut Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)

4. marcho archer cardoso moreira. Lahir di Rio De Jaineiro, tanggal 1-10-1961, laki-laki, kebangsaan Brazil, agama Katolik, pekerjaan pilot/ wiraswasta, pendidikan 2 Degree School, alamat Street Rua Rainha Elizabeth 706/105 Copacabana Rio De Janeiro, Brazil

f. Komisi Nasional Perempuan sebagai peserta aktif dalam diskusi “Mengintegrasikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan ke dalam Draft UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”

5. daniel enemuo als diarrssaouba Lahir di Enugu Nigeria, tanggal 12-9-1976, kebangsaan Nigeria, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan dagang. 6. tran thi bich hanh binti dinh hoang Lahir di Hanoi Vietnam tanggal 9-06-1977, perempuan, wiraswasta.

g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. dalam Penyusunan Instrumen Survai Penanganan ABH h. UNDP sebagai Panel Ahli dalam Kajian Pelaksanaan Multidoor dalam Penanganan Kasus Kejahatan Sumber Daya Alam/ Lingkungan Hidup i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Liason Officer dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Dan masih banyak hubungan kerjasama bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Kementerian/Lembaga yang lain dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan di bidang penegakan hukum tindak pidana umum.

Tabel Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Tahun 2015

1.

JENIS TINDAK PIDANA Pembunuhan

2.

Terorisme

2

Satgas TP. Terorisme

3.

Narkotika

58

Dit. TPUL

No.

JUMLAH TERPIDANA 92

Jumlah


54

152

KETERANGAN Dit. Oharda


II. Tahap Kedua Dilaksanakan di Nusa Kambangan pada Hari Rabu Tanggal 29 April 2015 Terhadap 8 Terpidana Mati, yaitu : 1. rodrigo gularte Tempat lahir: Brasil, umur/tanggal lahir: 42 tahun/31 mei 1972, laki-laki, kebangsaan : Brasil, agama : Katholik, tempat tinggal : SV Lage De Vedra 95 AP 501 Itacorubi PNS 88034610 Plorrianopolis Sao Paulo negara Brasil, pekerjaan : mahasiswa 2. sylvester obiekwe nwolise Lahir di Nigeria tgl. 07 julli 1965, laki-laki, kebangsaan Nigeria, alamat, nomor 59 Adetola St. Lagos negara Nigeria dan nomor 2 Benjamin St. Lagos negara Nigeria, Kristen, dagang, pendidikan universitas 3. okwudili oyatanze. Lahir di Anambra State Nigeria tahun 1970, kebangsaan Nigeria, laki-laki, Khatolik, pedagang, pasport no. 422599944 an. Zwelibanzi Joseph Manana (bukan miliknya). 21 Onwudiwe Street Onitsha Anambra State Nigeria. 4. martin anderson als. belo Tempat lahir: London, 51 tahun/23 agustus 1964, laki-laki, warga negara Ghana, tempat tinggal : Wisma Kelapa Gading Permai Lt. 3, blok A no. 3 Km. 3 Jakarta Utara, Islam, dagang, SLTA. 5. mgs. zainal abidin bin mgs. mahmud badarudin Jenis kelamin : laki-laki, tempat lahir : Palembang, Islam, Indonesia, tempat tinggal : di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang. 6. rahem agbaje salami cordova 40 tahun/2 Januari 1965, 2 Januari 1965, Republik of Cordova, Coto Dicorein Republik of Cordova, Islam, laki-laki, konsultan pertanian 7. myuran sukumaran Tempat lahir : London, Inggris, umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 April 1981, laki-laki, kebangsan : Australia, tempat tinggal : Hotel Hard Rock Kuta Kabupaten Badung 3/9 Ragian Road Auburn 2144 Sidney-Australia, agama: Kristen, pekerjaan: mantan karyawan Statesstreet Bank & Trust, pendidikan: SMA 8. andrew chan Tempat lahir: Sidney, umur/tanggal lahir: 30/12 Januari 1984 , laki-laki, kebangsaan : Australia, tempat tinggal : Hotel Hard Rock Kuta kabupaten Badung, alamat asal: 22 Beaumaris Street Enfield 2136 Sidney, Australia, agama : Kristen, pekerjaan : pelayanan logistik (Comppass Eurest Company Catering), pendidikan : SMA. Disamping itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada tahun 2015 telah menjatuhkan tuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu : 1. Rencana Tuntutan pidana seumur hidup sebanyak 89 Perkara 2. Rencana Tuntutan Pidana Mati sebanyak 104 perkara


55

BIDAN G TINDAK PIDANA KHUSUS

4.4 TINDAK PIDANA KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus berkaitan erat dengan agenda pembangunan bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana RPJMN 2015-2019 yang diarahkan pada harmonisasi peraturan di Bidang Korupsi, peningkatan kerjasama luar negeri dalam perampasan aset, perlindungan Justice Collaborator, peningkatan efektivitas berbagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui stranas PPK, pendidikan antikorupsi dan pengawasan dalam pelayanan publik.

Pencegahan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012, Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan dalam

 Penerangan dan penyuluhan hukum dengan salah satu materinya berupa penanggulangan tindak pidana korupsi dan bagaimana cara mencegahnya;

rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya, sepanjang tahun 2015 pencegahan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan semua bidang (Pidsus, Pidum, Intelijen, Datun, Pengawasan, Pembinaan). Kegiatan yang dilakukan meliputi :  Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara dilingkungan Kejaksaan dengan basis TI;  Penguatan jaringan masyarakat anti KKN;  Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara E-Procurement dan sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa;

 Melakukan pemetaan terhadap koorporasi rawan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;  Sosialisasi ke seluruh jaringan Kejaksaan mengenai penuntutan tindak pidana korupsi yang digabung dengan tindak pidana pencucian uang.


56

BIDAN G TINDAK PIDANA k h u SUS

Persentase Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Jumlah Keuangan/ Kekayaan Negara yang Diselamatkan Penindakan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Total Penyelamatan Keuangan Negara Rp. 642.612.382.187”

Pada tahun 2015, penindakan masih memiliki nilai strategis dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada kinerja lembaga Kejaksaan. Dari sisi pelaksanaan, Kejaksaan telah berupaya memenuhi kebutuhan anggaran penanganan perkara korupsi berdasarkan at cost system. Kejaksaan mensyaratkan adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar untuk memperbanyak penanganan perkara korupsi tetapi juga memperhatikan kualitas proses penanganannya. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat mempidanakan para pelaku tetapi juga harus dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Harta kekayaan atau aset dari para pelaku disita, sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dalam tuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah-langkah reformatif berupa pemberian kewenangan sepenuhnya terhadap pimpinan di daerah dalam pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan di daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan tindak pidana korupsi tanpa melalui birokrasi yang panjang serta tanpa mengabaikan berbagai kearifan lokal dengan mengedepankan hati nurani dengan tetap melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan.

Selama kurun waktu Tahun 2015 Bidang Tindak Pidana Khusus meliputi Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari telah melakukan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi : 1. Penyelidikan sebanyak 1.988 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.445 perkara, dengan capaian kinerja sebesar 137,57 %.

Jumlah keuangan/ kekayaan negara yang diselamatkan melalui penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2015 :  Eksekusi pidana denda sebesar Rp. 88.260.887.877,-.

2. Penyidikan yang telah dilakukan sebanyak 1.785 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.445 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 123,52 %.

 Eksekusi pidana uang pengganti sebesar Rp. 139.828.515.696,94,-.

3. Prapenuntutan yang telah dilakukan sebanyak 2.446 perkara dari target yang ditentukan sebanyak 1.430 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 171,04 %.

 P e n y e l a m a t a n keuangan negara tahap Penyidikan dan penuntutan Rp. 642.612.382.187,-.

4. Penuntutan yang telah dilakukan sebanyak 2.446 perkara dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.430 perkara, dengan capaian kinerja sebanyak 171,04 %.


57

 Eksekusi biaya perkara sebesar Rp. 600.000,-


Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Periode Tahun 2015 Seluruh Indonesia No.

SatuanKerja

Jumlah LID

Jumlah DIK

1

2

3

Penuntutan DIK Kejaksaan

DIK Polri

4

5

6

Penyelamatan Keuangan Negara Tahap DIK dan TUT 7

1

Kejagung

98

75

121

28

Rp. 53.413.254.298

2

NAD

70

40

38

34

Rp. 4.361.574.696

3

Sumatera Utara

207

97

92

25

Rp. 48.732.294.021

4

Sumatera Barat

90

52

34

10

Rp. 6.707.104.770

5

Riau

37

47

43

46

Rp. 84.504.724.833

6

Jambi

63

51

48

10

Rp. 38.236.176.093

7

Sumatera Selatan

66

50

47

42

Rp. 10.458.380.323

8

Bengkulu

34

46

39

28

Rp. 3.645.412.262

9

Lampung

44

25

31

16

Rp. 6.898.439.571

10

DKI Jakarta

43

23

101

25

Rp. 17.992.548.225

11

Jawa Barat

110

125

129

54

Rp. 66.881.069.279

12

Jawa Tengah

154

157

91

40

Rp. 16.232.667.530

13

DI Yogyakarta

22

14

24

4

Rp. 1.073.254.170

14

JawaTimur

113

189

68

32

Rp. 85.578.702.248

15

Bali

40

23

39

23

Rp. 4.534.102.696

16

Nusa Tenggara Barat

36

26

22

20

Rp. 8.329.628.668

17

Nusa Tenggara Timur

54

125

98

19

Rp. 21.569.861.889

18

Kalimantan Barat

70

50

25

33

Rp. 4.350.039.711

19

KalimantanTengah

39

24

18

38

Rp. 5.557.602.959

20

Kalimantan Selatan

27

27

34

15

Rp. 1.433.814.472

21

Kalimantan Timur

60

43

25

37

Rp. 15.059.091.614

22

Sulawesi Utara

38

30

19

22

Rp. 1.560.079.218

23

Sulawesi Tengah

37

68

50

4

Rp.

24

Sulawesi Tenggara

56

45

44

19

Rp. 3.647.199.496

25

Sulawesi Selatan

139

121

90

52

Rp. 60.131.726.696

26

Maluku

36

39

45

9

Rp. 1.948.313.435

27

Papua

53

50

52

66

Rp. 31.024.502.373

28

Banten

23

21

32

31

Rp. 17.949.404.026

29

Bangka Belitung

20

24

19

7

Rp. 1.435.634.081

30

Gorontalo

33

25

18

7

Rp. 3.367.052.749

31

Maluku Utara

28

31

24

6

Rp.

32

Kepulauan Riau

40

21

40

18

Rp. 13.969.310.553

1988

1785

1622

824

Jumlah

960.882.181

Rp.642.612.382.187


58

909.128.381

8


TABEL & GRAFIK Hasil Penyelidikan Tahun 2015 No

Satuan Kerja

Target

1

Kejaksaan Agung Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia JUMLAH

95

98

103,15 %

1.350

1.890

140 %

1.445

1.988

137,57 %

2

Capaian Prosentase

Hasil Penyidikan Tahun 2015 No

Satuan Kerja

Target

1


95

75

78,94 %

1.350

1.710

126,66 %

1.445

1.785

123,52 %

2

Capaian Prosentase

Hasil Pra Penuntutan Tahun 2015 No

Satuan Kerja

Target

1


80

149

186,25 %

1.350

2.297

170,14 %

1.430

2.446

171,04 %

2

Capaian Prosentase

Hasil Penuntutan pada Tahun 2015 No

SatuanKerja

Target

1

KejaksaanAgung Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia JUMLAH

80

149

186,25 %

1.350

2.297

170,14 %

1.430

2.446

171,04 %

2

Penyelamatan Keuangan Negara Tahap DIK dan TUT Tahun 2015 No

Satuan Kerja

Jumlah

1

KejaksaanAgung

Rp. 53.413.254.298.-

2

Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia

Rp. 589.199.127.889.-

JUMLAH

Rp. 642.612.382.187.-


59

Capaian Prosentase


Penyelesaian Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya yang Ditangani oleh Bidang Pidsus tahun 2015 : Tindak Pidana Penyelundupan/ Kepabeanan

Tindak Pidana Cukai

No

Uraian

Jumlah Perkara

No

Uraian

Jumlah Perkara

1 2

2 Perkara 38 Perkara

1 2


4

Sisa Perkara per 31 Desember 2014 Masuk Laporan ( Januari s/d Desember 2015) Jumlah Jumlah yang Diselesaikan/ dilimpahkan ke PN Sisa Laporan Per 31 Desember 2015

5

Prosentase Penyelesaian

3


3

0 Perkara

4


100%

5


Tindak Pidana Perpajakan No

Uraian

Jumlah Perkara

1 2


4


5


3

10 Perkara 10 Perkara 0 Perkara 100%

10 Perkara 10 Perkara 0 Perkara 100%

Hasil Upaya Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dicapai Pada Periode Januari s/d Desember 2015 sebagai berikut : Banding No

Uraian

Jumlah Perkara

1

Sisa Perkara per 31 Desember 2014

2.021 Perkara

2

Masuk Januari s/d Desember 2015 Jumlah

510 Perkara 2.531 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

321 Perkara

4

Sisa Perkara Per 31 Desember 2015

2.210 Perkara

Kasasi No

Uraian

Jumlah Perkara

1


1.333 Perkara

2

Masuk Januari s/d Desember 2015

484 Perkara

Jumlah Diputus Tahun 2015 (yang diberitahu ke Kejaksaan) Sisa Perkara Per 31 Desember 2015

1.817 Perkara 443 Perkara

3 4

1.374 Perkara

Peninjauan Kembali (PK) (diajukan oleh terpidana) No

Uraian

Jumlah Perkara

1


280 Perkara

2

Masuk Januari s/d September 2015

64 Perkara

3

Diputus per Desember 2015

61 Perkara

4


363 Perkara

Jumlah

344 Perkara

Grasi No

Uraian

Jumlah Perkara

1


144 Perkara

2


30 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

32 Perkara

4


142 Perkara

Jumlah


60

174 Perkara


Upaya Hukum yang Telah Dicapai pada Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya : Banding

Peninjauan Kembali (PK)

No

Uraian

Jumlah Perkara

No

Uraian

Jumlah Perkara

1


65 Perkara

1


2 Perkara

2


6 Perkara

2


2 Perkara

Jumlah

71 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

27 Perkara

4


44 Perkara

Jumlah

4 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

0 Perkara

4


4 Perkara

Kasasi

Grasi

No

Uraian

Jumlah Perkara

No

Uraian

Jumlah Perkara

1


124 Perkara

1


39 Perkara

2


6 Perkara

2


3 Perkara

Jumlah

130 Perkara

Jumlah

42 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

44 Perkara

3

Diputus Tahun 2015

36 Perkara

4


86 Perkara

4


6 Perkara

Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Khusus  Telah melaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 1179 terpidana tindak pidana korupsi.  Uang pengganti yang disetor ke kas negara tahun 2015 sebesar Rp.136.860.918.011,61,(seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu sebelas rupiah enam puluh satu sen).  Eksaminasi Umum sebanyak 115 berkas perkara tindak pidana korupsi, 25 berkas perkara tindak pidana khusus lainnya dan Eksaminasi Khusus sebanyak 7 perkara.


61


Tabel PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENARIK PERHATIAN MASYRAKAT TAHUN 2015 NO IDENTITAS TERSANGKA 1

2

1

Ir. DASEP AHMADI 50 Tahun 18 Jan 1965 Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama

2

3

H. MANDRA NAIH 50 Tahun 2 Mei 1965 Direktur CV. Viandra Production IWAN CHERMAWAN

4

YULKASMIR

5

IRWAN HENDARMIN, S.Kom Direktur Program dan Bidang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Drs. EDDI MAHMUDI EFENDI Direktur Keuangan LPP TVRI / Kuasa Pengguna Anggaran RINO LANDE Direktur Utama PT. Artha Putra Arjuna (mantan Dirut PT. Suramadu Angkasa Indonesia)

6

7

8

KASUS POSISI

ASSET DISITA

KERUGIAN NEGARA

KETERANGAN

3

5

6

7

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan 16 (enam belas) Unit Mobil Jenis Electric Microbus dan Electric Executive Bus pada PT. BRI (Persero), Tkbk, PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Pertamina (Persero) TPK dalam Pengadaan Program Acara Siap Siar LPP-TVRI TA. 2012

TAHAP PERSIDANGAN

TPK dalam Pengadaan Program Acara Siap Siar LPP-TVRI TA. 2012 TPK dalam Pengadaan Program Acara Siap Siar LPP-TVRI TA. 2012 TPK dalam Pengadaan Program Acara Siap Siar LPP-TVRI TA. 2012

TERSANGKA DITAHAN

TPK dalam Pengadaan Program Acara Siap Siar LPP-TVRI TA. 2012

TAHAP PERSIDANGAN PEMERIKSAAN SAKSI/ TERSANGKA TERSANGKA DITAHAN

Dugaan TPK dalam pengadaan Sarana Olahraga Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SoN) berpa peralatan Sport Science di Kemenpora TA 2011 Dugaan TPK dalam Drs. BRAHMANTORI pengadaan Sarana OlahMantan Asisten Deputi Pengembangan Prasara- raga Pusat Pendidikan, na dan Sarana Olahraga Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SoN) berpa Kemenpora / Pejabat peralatan Sport Science Pembuat Komitmen di Kemenpora TA 2011


62

TERSANGKA DITAHAN

TERSANGKA DITAHAN TERSANGKA DITAHAN

TERSANGKA DITAHAN

BIDAN G TINDAK PIDANA k h u SUS 9

10

11

12

13

14

15

16

BAMBANG PRAJOKO

Dugaan TPK dalam pengelolaan dana hasil penjualan tiket pada PT. Merpati Nusantara Airlines Distrik HENDRO CAHYONO Dugaan TPK dalam pengelolaan dana hasil penjualan tiket pada PT. Merpati Nusantara Airlines Distrik ASRIANTO Dugaan TPK dalam pengelolaan dana hasil penjualan tiket pada PT. Merpati Nusantara Airlines Distrik RUCI NOVIHARI Dugaan TPK dalam pengelolaan dana hasil penjualan tiket pada PT. Merpati Nusantara Airlines Distrik GATOT PUJO NUGROTindak Pidana Korupsi HO dalam pengelolaan dana Gubernur Sumatera Bantuan Sosisal dan Utara non aktif Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 Tindak Pidana Korupsi Drs. EDDY SOFYAN, dalam pengelolaan dana MAP Bantuan Sosisal dan PNS (Kepala Badan Hibah pada Pemerintah Kesbangpol Provinsi Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara) TA. 2013 Dugaan TPK dalam BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASION- penjualan tiga hak tagih / cessie oleh BPPN Tahun AL (BPPN) 2003 kepada Victoria Securities International Corporation PT. MOBILE 8 TELECOM Dugaan TPK dalam (PT. SMARTFREN) penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren) TA. 2007-2009


63

TAHAP II Tgl. 28.10.2015




TAHAP PEMERIKSAAN SAKSI/ TERSANGKA

TERSANGKA DITAHAN

TAHAP PEMERIKSAAN SAKSI

PEMERIKSAAN SAKSI

P e r d at a d a n T at a U s a h a N e g a r a

4.5 PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara didasarkan pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : “ di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI meliputi : penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2015 meliputi : a. Kejaksaan Agung Penanganan Perkara : PERKARA/KEGIATAN PERDATA TUN PPH JUMLAH

Penyelamatan dan Pemulihan Negara Pada Kejaksaan Agung RI.

Pada Tahun 2015 Keuangan Negara yang berhasil di selamatkan untuk tingkat pusat (Kejaksaan Agung) sejumlah Rp. 520.005.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar lima juta rupiah) dan Keuangan Negara yang berhasil dipulihkan sebesar Rp. 63.849.885.433,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). b. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Penanganan Perkara :

CAPAIAN 12 Perkara/Kasus 56 Perkara/Kegiatan 219 Perkara/Kegiatan 287 Perkara/Kegiatan

PERKARA/KEGIATAN PERDATA TUN PPH JUMLAH

- Perkara/ Kegiatan 144 Perkara/Kegiatan 124 Perkara/Kegiatan 3 Perkara/Kegiatan 16 Perkara/Kegiatan 287 Perkara/Kegiatan

CAPAIAN 237 Perkara/Kasus 134 Perkara/Kegiatan 3.274 Perkara/Kegiatan 3.645 Perkara/Kegiatan

Rincian Penanganan Perkara :

Rincian Penanganan Perkara : Penegakan Hukum Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum Pelayanan Hukum Tindakan Hukum Lain Jumlah

Keuangan

Penegakan Hukum Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum Pelayanan Hukum Tindakan Hukum Lain Jumlah


64

- Perkara/ Kegiatan 3.392 Perkara/Kegiatan 94 Perkara/Kegiatan 155 Perkara/Kegiatan 4 Perkara/Kegiatan 3.645 Perkara/Kegiatan


Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Pada Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia RI. Pada Tahun 2015 Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia sejumlah Rp 286.840.307.839,(Dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Keuangan Negara yang berhasil dipulihkan sebesar Rp. 280.919.444.747,84,- (Dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen). Sehingga Jumlah Jumlah total Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia = Rp. 583.854.885.433,- + Rp. 567.759.752.586,84,- = Rp. 1.151.614.638.019,84 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen).

Jumlah total Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia Rp. 1.151.614.638.019,84


65


Tabel Jumlah Keuangan/Kekayaan Negara Yang Diselamatkan dan Dipulihkan Januari sampai dengan Desember 2015 NO

KEJAKSAAN

DISELAMATKAN

DIPULIHKAN

JUMLAH DISELAMATKAN DAN DIPULIHKAN

KET

1

2

3

4

5

6

1.

KEJAKSAAN AGUNG

2.

KT – N. A. D

3.

KT – SUMUT

4.

KT – SUMBAR

5.

Rp 520.005.000.000,00

Rp 63.849.885.433,00

Rp 583.854.885.433.00

-

Rp

444.051.568,00

Rp

444.051.568,00

-

Rp

237.354.922,00

Rp

237.354.922,00

Rp 284.235.307.839,00

Rp 284.235.307.839,00

-

KT – RIAU

-

Rp 3.338.025.222,74

Rp

3.338.025.222,74

6.

KT – JAMBI

-

Rp

114.047.535,84

Rp

114.047.535,84

7.

KT – SUMSEL

-

Rp

855.071.815,00

Rp

855.071.815,00

8.

KT – BENGKULU

-

Rp

23.291.200,00

Rp

23.291.200,00

9.

KT – LAMPUNG

-

-

-

10. KT – DKI JAKARTA

-

-

-

11. KT – JAWA BARAT

-

-

-

12. KT – JAWA TENGAH

-

Rp 1.779.497.395,00

Rp

1.779.497.395,00

13. KT– D.I.YOGJAKARTA

-

Rp

Rp

916.663.347,19

14. KT – JAWA TIMUR

-

Rp 268.561.176.033,00

15. KT – KALBAR

-

Rp

67.941.125,00

Rp

67.941.125,00

16. KT – KALTENG

-

Rp 1.601.765.337,00

Rp

1.601.765.337,00

17. KT – KALSEL

-

-

-

18. KT – KALTIM

Rp 2.500.000.000,00

Rp

20.000.000,00

Rp

2.520.000.000,00

19. KT – SULUT

-

Rp

299.793.702,88

Rp

299.793.702,88

20. KT – SULTENG

-

-

21. KT – SULTRA

-

18.480.140,00

22. KT – SULSEL

-

-

23. KT – B A L I

-

Rp

855.000.000,00

Rp

855.000.000,00

24. KT – N T B

-

Rp

258.504.600,00

Rp

258.504.600,00

25. KT – N T T

-

-

26. KT – MALUKU

-

Rp

22.550.104,00

Rp

22.550.104,00

27. KT – PAPUA

-

Rp

402.623.878,00

Rp

402.623.878,00

28. KT – MALUKU UTARA

-

-

29. KT – BANTEN

-

Rp

995.056.822,19

Rp

995.056.822,19

105.000.000,00

Rp

102.000.000,00

Rp

207.000.000,00

-

6.550.000,00

Rp. 806.845.307.839,00 Rp. 344.769.330.180,84 Rp. 1.151.614.638.019,84

30. KT – BABEL

Rp

31. KT - GORONTALO

-

31. KT – KEP. RIAU

-

JUMLAH

916.663.347,19

Rp 268.561.176.033,00

Rp

18.480.140,00

Rp

-

-

-

Rp

6.550.000,00

Rp

Catatan : Data yang ditampilkan adalah data yang sesuai dengan data pendukung


66

P e r d at a d a n T at a U s a h a N e g a r a Perkara Yang Menarik Perhatian Pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara 1. Gugatan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 32/G Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor: 30/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 Februari 2015. 1. Para Pihak : a. Pengugat b. Tergugat

: Myuran Sukumaran. : Presiden RI.

2. Kasus Posisi Bahwa Myuran Sukumaran mengajukan perlawanan melawan Presiden R.I atas Penetapan Ketua PTUN No. 30/G/2015/ PTUN-JKT tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokok amarnya menyatakan gugatan Pelawan Nomor 30/G/2015/PTUNJKT tanggal 11 Februari 2015 terhadap Keputusan Presiden R.I No. 32/G Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tidak dapat diterima oleh karena obyek gugatan a quo bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. Adapun inti dari pertimbangan Ketua Pengadilan TUN dalam Penetapannya tersebut adalah sebagai Berikut : -

Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

-

Bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan obyek gugatan a quo termasuk hak prerogatif Presiden berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan merupakan kewenangan Presiden yang bersifat Yudisial bukan tindakan Presiden dalam melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili obyek gugatan a quo karena bukan merupakan sengketa TUN.

3. Tahap Penanganan : Putus di PTUN tanggal 6 April 2015 dengan amar putusan - Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan. - Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta Nomor 30/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 Februari 2015 dipertahankan. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perlawanan. 2. Perkara gugatan Kementerian Negara Lingkungan Hidup kepada PT. Kallista Alam. Dalam perkara ini Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Kuasa dari Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan tim advokat Kementerian Lingkungan Hidup. Posisi kasus perkara ini bermula ketika Tergugat PT. Kallista Alam memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Seluruh perkebunan milik Tergugat yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dimana KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Aceh. Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya dengan cara membakar, berdasarkan data hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronatics and Space Agency (NASA) untuk periode Februari hingga Juni 2012. Perbuatan Tergugat membuka lahan dengan cara membakar telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkara ini, Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup berhasil memenangkan perkara, dimana pada tahap Kasasi majelis hakim menghukum PT Kallista Alam untuk membayar Rp 366 Miliar. 3. Perkara gugatan Pemerintah RI kepada Yayasan Supersemar. Dalam perkara ini Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili Presiden RI untuk menggugat Yayasan Supersemar dan Jaksa Pengacara Negara berhasil memenangkan perkara dimana pada Tahap Peninjauan Kembali majelis hakim memutuskan untuk menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Pemerintah RI sejumlah 75 persen x US$ 420.002.910,64 = US$ 315.002.183,00 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75 persen x Rp. 185.918.048.904,75 = Rp. 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).


67

p e n g aw a s a n i n t e r n a l d a n e k s t e r n a l

4.6 PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bidang Pengawasan telah melaksanakan kegiatan: Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya diperlukan 3 (tiga) hal meliputi : adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegakan sistem integritas aparatur Negara dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

A. Inspeksi 1. Inspeksi Umum Tabel Jumlah Inspeksi Umum Periode Januari – Desember 2015

Mempertimbangkan ketiga aspek tersebut diatas, Kejaksaan memahami bahwa ketiga hal tersebut adalah sebagai prakondisi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga mutlak diwujudkan untuk pembenahan Kejaksaan. Kejaksaan terus berupaya untuk selalu melakukan koordinasi secara terintegrasi dengan seluruh lembaga penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh insan adhyaksa. Kejaksaan juga telah membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu berupa membuka pengaduan on line di website Kejaksaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, serta membuka Kotak Pengaduan Masyarakat di setiap satker Kejaksaan di daerah.

Obyek Periksa

Jumlah

Kejaksaan Agung

6

Kejaksaan Tinggi

31

Kejaksaan Negeri

169

Jumlah

206

2. Inspeksi Khusus Tabel Jumlah Inspeksi Khusus Periode Januari – Desember 2015

Namun demikian terkait penegakan sistem integritas aparatur, masih terdapat kendala, khususnya dalam penyampaian LHKPN bagi seluruh aparatur Kejaksaan. Tahun 2015, berjumlah 10.559 aparatur Kejaksaan, yang telah melaporkan kekayaan sebanyak 1.967 atau sekitar 18,63% dan yang belum melaporkan kekayaan melalui LHKPN bentuk Form A berjumlah 1.431 dan Form B berjumlah 7.161 atau sekitar 81,37%. Bidang Pengawasan, sepanjang tahun 2015 telah melakukan serangkaian upaya peningkatan pengawasan dan sistem integritas aparatur melalui penegakan kode etik profesi dalam rangka memperkuat integritas aparatur Kejaksaan yang pada akhirnya diharapkan tercapainya kinerja penegak hukum yang membanggakan dan dapat dipercaya masyarakat. Selain pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal, Bidang pengawasan juga melaksanakan supervisi sebagai bentuk Quality Control atas upaya pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur di daerah. Supervisi dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajarannya.

Kejaksaan Tinggi

Jumlah Kasus

Sumatera Utara

1

Nusa Tenggara Barat

1

Papua

1

Sumatera Selatan

1

Jambi

1

Jawa Barat

2

Kalimantan Timur

1

Lampung

1

Kalimantan Selatan

2

Jawa Tengah

1

Kalimantan Barat

1

Jumlah

13


68


Tabel Data Klarifikasi Periode Januari – Desember 2015 Jumlah Kasus

Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi

3. Inspeksi Kasus dan Klarifikasi Tabel Data Inspeksi Kasus Periode Januari – Desember 2015 Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi

Jumlah Kasus

Badan Diklat Kejaksaan RI

2

Sumatera Utara

1

Nusa Tenggara Timur

1

DKI Jakarta

1

JAM PIDSUS

3

Jawa Barat

4

Maluku

2

Kalimantan Selatan

1

Sulawesi Selatan

3

Banten

1

Sulawesi Utara

2

Maluku Utara

3

Jawa Timur

1

Jaksa Agung Muda Pembinaan

3

Jumlah

28

Aceh

1

Sumatera Utara

6

Sumatera Barat

1

Jambi

2

DKI Jakarta

1

Nusa Tenggara Timur

1

Papua

1

JAMPIDSUS

2

Sumatera Selatan

1

Kalimantan Tengah

1

JAMPIDUM

3

Jawa Barat

10

Kepulauan Riau

3

Lampung

3

Maluku

2

Kalimantan Selatan

3

Jawa Tengah

4

Bangka Belitung

1

Sulawesi Selatan

2

Banten

1

Sulawesi Utara

3

JAM PEMBINAAN

3

Bengkulu

1

Kalimantan Barat

2

DIY

2

Riau

1 Jumlah

61

B. Penanganan Laporan pengaduan Tahun 2015 adalah : Sepanjang Tahun 2015 telah diterima sebanyak 639 ditambah sisa lapdu Tahun 2014 sebanyak 286 sehingga total menjadi 925 laporan pengaduan. Sebagai tindak lanjut laporan pengaduan tersebut, telah dilakukan langkah penyelesaian yang hingga akhir Tahun 2015 berhasil diselesaikan sebanyak 729 dengan rincian lapdu yang dinyatakan terbukti sebanyak 125 Lapdu, tidak terbukti sebanyak 442 Lapdu dan yang dilimpahkan sebanyak 168 Lapdu.

Tabel Rekapitulasi penyelesaian laporan pengaduan Tahun 2015 Sisa Lapdu Masuk Per –Des Lapdu Jan 2014 –Des 2015

Inspektur

1

I

67

134

2

II

40

167

207

32

58

3

III

81

47

128

25

87

4

IV

42

204

246

27

116

5

V Jumlah

Jumlah

Diselesaikan Tidak Dilimpahkan terbukti 106 13

No.

Terbukti

201

18

Jumlah

Masih Dalam Proses

137

64

95

185

22

8

120

8

42

185

61

56

87

143

23

75

10

102

35

286

639

925

125

442

168

729

190


69


Laporan pengaduan yang menarik perhatian publik Tahun 2015 1) Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan intervensi rencana tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Cibadak dengan Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak untuk merubah rencana tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Terdakwa Mostafa Moradalivand Bin Moradali dan Terdakwa Seyed Hashim Moosavipour Bin Sayed Abdollah dengan barang bukti lebih dari 40 Kg. Semula rentut diajukan dengan hukuman mati tetapi dirubah menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa Mostafa Moradalivand bin moradali dan 15 (lima belas) tahun penjara terhadap Terdakwa Seyed Hashim Moosavipour bin Sayed Abdollah. Tindak Lanjut : a. MUHAMMAD YUSUF HANDOKO,SH.,MH. selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). b. MUHAMMAD YURIS RAWANDO,SH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). c. WARDIANTO,SH. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). d. RIO ROZADA SITUMEANG,SH. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). e. NI MADE WARDANI,SH. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). 2) Penyelesaian barang sitaan eksekusi terkait aset Terpidana atas nama HENDRA RAHARDJA,dkk., berupa tanah seluas 4,5 hektar yang terletak di Kelurahan Kembangan dan dua bidang tanah seluas 9000 m2 yang terletak di Desa Jogjogan, Cisarua Kabupaten Bogor, dan tanah seluas 7,8 hektar di Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Tindak Lanjut : Telah ditindaklanjuti dengan melakukan Inspeksi Kasus sesuai Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-89/H/Hjw/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-113/H/ Hjw/07/2015 tanggal 7 Juli 2015. CHUK SURYOSUMPENO,SH.,MH. selaku Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi melanggar Pasal 3 angka 5, angka 9, dan angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). 3) RACHMAD WIRAWAN,SH. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melakukan pemblokiran terhadap barang bukti berupa buku tabungan dan ATM BCA atas nama Terdakwa DERMAWAN bin RAHMATSYAH, dengan tujuan agar bisa mengambil uang dari dalam rekening tersebut yang sudah disepakati antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti. Uang yang telah diambil sebesar ± Rp. 474.902.000,- dalam kurun waktu dari tanggal 2 April s/d awal Mei 2015. Tindak Lanjut : RACHMAD WIRAWAN,SH. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melanggar Pasal 3 angka 5 dan 9 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)


70


C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Sepanjang Tahun 2015 telah diterima sebanyak 639 ditambah sisa lapdu Tahun 2014 sebanyak 286 sehingga total menjadi 925 laporan pengaduan. Sebagai tindak lanjut laporan pengaduan tersebut, telah dilakukan langkah penyelesaian yang hingga akhir Tahun 2015 berhasil diselesaikan sebanyak 735 dengan rincian lapdu yang dinyatakan terbukti sebanyak 125 Lapdu, tidak terbukti sebanyak 442 Lapdu dan yang dilimpahkan sebanyak 168 Lapdu. Tabel Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan hukuman disiplin berat Tahun 2015 No. Jenis Hukuman Berat Tata Usaha Jaksa Jumlah 1

2

3

4 5

6

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa Pembebasan dari jabatan struktural Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Jumlah

14

12

26

-

-

-

Tabel Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman Tahun 2015 No. Jenis Hukuman Tata Usaha

6

6

1

8

9

9

2

11

1

Ringan

8

18

26

Sedang

21

31

52

3

Berat

35

28

63

64

77

141

Jumlah

Tabel Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan Tahun 2015 No.

Jenis Perbuatan

1

11

34

29

63

Golongan

Tata Usaha

Jaksa

1

Golongan I

1

-

1

Golongan II

40

-

40

3

Golongan III

23

52

75

4

Golongan IV

-

25

25

64

77

141

Jumlah

Jumlah

Indispliner

37

11

48

Penyalahgunaan wewenang Perbuatan tercela lainnya Perdata

12

48

60

15

17

32

-

1

1

64

77

141

3 4

Tabel Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pemberhentian sementara Tahun 2015

1

Pemberhentian Sementara Tata Usaha Sebagai PNS Pemberhentian 4 Sementara Sebagai PNS Jumlah

Jumlah

2

Jaksa

2

Tabel Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan Tahun 2015 No.

Tata Usaha

1

No. 10

Jumlah

2

Jumlah

-

Jaksa


71

4

Jaksa

Jumlah

4

8

4

8


Hasil Penilaian Sidhakarya Tahun 2015 - Kegiatan Sidhakarya Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-131/1/JA/09/2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Tipe A, Kejaksaan Negeri Tipe B, Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Berprestasi Se-Indonesia Tahun 2015. - Pemenang Sidhakarya Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP203/A/JA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penghargaan Sidhakarya Tahun 2015 Untuk Prestasi Kerja dan Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B Serta Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Berprestasi Se-Indonesia sebagai berikut : Kejaksaan Tinggi Berprestasi Kejaksaan Tinggi

Jaksa Berprestasi Dari Daerah Yang Memperoleh Sidhakarya Tahun 2015

Juara I

No.

Sumatera Selatan

II

1

Jawa Tengah

III

Kepulauan Riau

Daerah Istimewa Yogyakarta

Harapan I

Riau

Harapan II

Kejaksaan Negeri Tipe A Berprestasi Kejaksaan Negeri Tenggarong

2

Juara I

Bogor

II

Sleman

III

Sidoarjo

Harapan I

Serang

Harapan II

3

Kejaksaan Negeri Tipe B Berprestasi Kejaksaan Negeri

4

Juara

Lubuk Linggau

I

Wonogiri

II

Kalianda

III

Rengat

Harapan I

Cikarang

Harapan II

5

6

Nama, Pangkat, Nip

Jabatan

Juara

ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H. Kasi Penuntutan Jaksa Muda (III/d) Aspidsus Kejaksaan NIP.19790728 200212 1 004 Tinggi Nusa Tenggara Timur (saat ini Kasi Penyidikan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur) SOETARMI, S.H. Kepala Cabang Kejari Jaksa Muda (III/d) Toli Toli di Bangkir (saat NIP.19800826 200312 1 002 ini Kasi Intelijen Kejari Banggai), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah IMANG JOB MARSUDI, S.H. Kasi Penyidikan Asisten Jaksa Muda (III/d) Tindak Pidana Khusus NIP.19740716 200003 1 002 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah PURNOMO, S.H. Jaksa Fungsional pada Jaksa Pratama (III/c) Kejaksaan Negeri NIP.19780605 200212 1 002 Tenggarong, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur LENNY SEBAYANG, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada Jaksa Muda (III/d) Kejaksaan Tinggi DKI NIP.19791207 200212 2 001 Jakarta Pj. Kasi Datun Kejaksaan BAGUS NUR JAKFAR ADI Negeri Sungailiat, SAPUTRO, S.H., M.H. Kejaksaan Tinggi Bangka Ajun Jaksa (III/b) Belitung NIP.19850121 200912 1 002

II

III

Harapan I

Harapan I

Harapan II

Harapan II

Pegawai Tata Usaha Dari Daerah Yang Memperoleh Sidhakarya Tahun 2015 No. 1

2

3

4

5

Nama, Pangkat, Nip

Jabatan

GURITNO Sena Wira TU (III/d) NIP.19660911 198703 1 004 NURHAYATI INDRIANI, A.Md Sena Darma TU (II/d) NIP.19860707 201012 2 001 FIRMAN, S.Kom Sena Darma TU (II/d) NIP.19871115 200912 1 003 RAKA SIWI PANDU AGUNO, S.S.T Yuana Wira TU (III/a) NIP.19891109 201403 1 001 MUH. IBNU FAJAR RAHIM, S.H. Yuana Wira TU (III/a) NIP.19911030 201403 1 003

Juara

Kasubbag Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

I

Penyiap Bahan Administrasi Penanganan Perkara Kejaksaan Negeri Muara Bungo, Kejaksaan Tinggi Jambi

II

Pj. Kaur Protokol Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

III

Calon Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Harapan I

Staf Tata Usaha (Calon Jaksa) Kejaksaan Negeri Bulukumba Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Harapan II


72

p e n g aw a s a n i n t e r n a l d a n e k s t e r n a l Jaksa Berprestasi Dari Kejaksaan Agung Yang Memperoleh Sidhakarya Tahun 2015 No.

Nama, Pangkat, Nip

Jabatan

HARTAM EDIYANTO, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP.19750918 199903 1 002 Dr. ENDANG TIRTANA, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) NIP.19800306 200312 1 002 YUNITO BUDIANTO, S.Kom, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP.19790616 200501 1 007 ABDUL MUBIN, S.T., S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19710113 199603 1 002 YENITA SARI, S.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19790517 200212 2 002

1

2

3

4

5

Juara

Anggota Satgas Penanganan LAPDU pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

II

Kasubbag Pengadaan Pegawai Bagian Pengembangan pada Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kasubbag Perbendaharaan pada Bagian Anggaran, Perjalanan, dan Perbendaharaan pada Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan SATGAS JPN pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

III

Jaksa Fungsional PPH pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Harapan I

Harapan I

Harapan II

Pegawai Tata Usaha Berprestasi Dari Kejaksaan Agung Yang Memperoleh Sidhakarya Tahun 2015 No. 1

2

3

4

5

6

Nama, Pangkat, Nip Dr. GREGORIUS HERMAWAN K, S.H.,M.H Widyaiswara Muda (III/c) NIP.19800220 200812 1 003 TOTO SUKARTA, S.H Madya Wira TU (III/c) NIP.19700709 199203 1 003 DODI WIBISANA, S.Kom Muda Wira TU (III/b) NIP.19850713 200912 1 003 EDY KHUMAEDY, A.Md Sena Darma TU (II/d) NIP.19840827 200312 1 003 M. AKBAR, S.H. Muda Wira TU (III/b) NIP.19770220 200112 1 003 INDRO PRADITYO KOLOKAPING, S.H Muda Wira TU (III/b) NIP.19830619 200912 1 001

Jabatan Kasubbid Evaluasi pada Bidang Program Pusdiklat Managemen dan kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan R.I Kasubbag TU pada Inspektorat III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Operator Komputer Data Kepegawaian Bagian Umum Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Staf TU pada Inspektorat II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Juara I

II

III

Harapan I

Kasubbag Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi pada Badan Diklat Kejaksaan R.I

Harapan I

Staf Tata Usaha pada Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Harapan II

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN). Wajib LHKPN Kejaksaan Tahun 2015 berjumlah 10.559, yang telah melaporkan kekayaan sebanyak 1.967 atau sekitar 18,63% dan yang belum melaporkan kekayaan melalui LHKPN bentuk Form A berjumlah 1.431 dan Form B berjumlah 7.161 atau sekitar 81,37%.


73

p e n d i d i k a n d a n p e l at i h a n

4.7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dalam Tahun 2015 telah ditetapkan program kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, program dimaksud adalah merupakan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan. Dalam upaya pencapaian kinerja Badan Diklat Kejaksaan Tahun 2015 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2015 terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: 1. Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan fungsional. 2. Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan. 3. Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi. Badan Diklat Kejaksaan R.I. selaku unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Pendidikan dan Pelatihan, telah mendisain jenis-jenis Diklat dan membakukan Program Diklat Tahun 2015, melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-007/A/JA/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penetapan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun 2015. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan tahun 2015 adalah : 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; 2. Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; 3. Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Bahwa Kejaksaan secara konsisten melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta selalu menjaga dan meningkatkan akreditasinya dari Lembaga Administrasi Negara (Diklat PIM III, IV dan Prajabatan terakreditasi A selama 5 tahun dan Diklat Teknis Fungsional terakreditasi A selama 5 tahun). Selain itu, dilakukan peningkatan kerjasama program beasiswa dengan melibatkan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia serta kerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri. Jumlah pegawai yang memperoleh beasiswa program pasca sarjana pada Tahun 2015 adalah sebanyak 48 pegawai. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Badan Diklat berhasil mempertahankan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2008 untuk tahun ketiga system manajemen mutu ISO 9001:2008 yang didalamnya mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus baik terhadap administrasi, manajemen, peserta maupun hubungan dengan pihak-pihak terkait.

a. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan

Program Diklat Yang Telah Dilaksanakan dan Diselesaikan pada Tahun 2015

Tabel Program Diklat Manajemen dan Kepemimpinan No. 1 1. 2. 3. 4.

Jumlah Angkatan 2 3 1 Diklat Kepemimpinan Tk. II 1 Diklat Kepemimpinan Tk. III 3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 1 Diklat Training Of Course (TOC) Program Jenis Diklat

Capaian Kinerja

6

Capaian Kinerja 4 100% 100% 100% 100%

Keterangan 5 Jumlah & jenis Diklat yang diprogramkan pada Tahun 2015 telah terealisasi seluruhnya dengan jumlah peserta diklat 180 orang

100%

Tabel Diklat Prajabatan No.

Program Jenis Diklat

1 2 1 Diklat Prajabatan Gol. II 2. Diklat Prajabatan Gol. III

Jumlah Angkatan 3 16 23

Capaian Kinerja

39

100%

Capaian Kinerja

100% 100%


74

Keterangan 4 Jumlah & jenis Diklat yang diprogramkan pada Tahun 2015 telah terealisasi seluruhnya. Jumlah peserta diklat Prajabatan Gol. II 640 orang, Jumlah peserta diklat Prajabatan Gol. III 920 orang

p e n d i d i k a n d a n p e l at i h a n Tabel Jumlah SDM Aparatur Kejaksaan yang telah mengikuti Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2015 NO.

ALOKASI PESERTA DIKLAT 3

JENIS DIKLAT

1 2 I. DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Diklat Refresher Course Eselon II Diklat Training Of Course (TOC) Jumlah Peserta Diklat II. DIKLAT PRAJABATAN A. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan I Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan II Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan III Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan IV Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan V Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan VI Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan VII Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan VIII Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan IX Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan X Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XI Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XII Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XIII Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XIV Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XV Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan XVI Jumlah Peserta Diklat B. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 1. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I 2. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan II 3. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III 4. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan IV 5. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan V 6. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan VI 7. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan VII 8. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan VIII 9. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan IX 10. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan X 11. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XI 12. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XII 13. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XIII 14. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XIV 15. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XV 16. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XVI 17. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XVII 18. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XVIII 19. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XIX 20. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XX 21. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XXI 22. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XXII 23. Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan XXIII Jumlah Peserta Diklat

CAPAIAN

PERSENTASE

4

5

30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 180 Org

30 Org 30 Org 30 Org 29 Org 30 Org 30 Org 179 Org

100% 100% 100% 96,67% 100% 100% 99,44%

40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 640 Org

40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 31 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 33 Org 624 Org

100% 100% 100% 100% 100% 100% 77,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,50%

40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 920 Org

40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 39 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 919 Org

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.89%


75


b. Diklat Teknis Dalam rangka lebih mengefektifkan program-program Diklat Teknis, Badan Diklat Kejaksaan R.I. telah menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional Kejaksaan R.I. antara lain: Tabel Program Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015 NO.

JENIS DIKLAT

Jumlah Angkatan

2

3

Capaian Kinerja 4

1 I. DIKLAT TEKNIS A. PEMBINAAN 1.

Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I

5 Angkatan

100%

2.

Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang II

5 Angkatan

100%

3.

Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang III

5 Angkatan

100%

4.

Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang IV

3 Angkatan

100%

B. INTELIJEN 1.

Diklat Kehumasan

2 Angkatan

100%

2.

Diklat Wira Intelijen

1 Angkatan

100%

3.

Diklat Intelijen Dasar

1 Angkatan

100%

1 Angkatan

100%

C. PENGAWASAN 1.

Diklat Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan D. TINDAK PIDANA KHUSUS 1.

Diklat Penanganan Tindak Pidana Khusus

1 Angkatan

100%

2.

Diklat Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi

1 Angkatan

100%

2 Angkatan

100%

E. TINDAK PIDANA UMUM 1.

Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum

2.

Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu

2 Angkatan

100%

3.

Diklat Penanganan Perkara Berbasis Gender

1 Angkatan

100%

4.

Diklat Cyber Crime

1 Angkatan

100%

2 Angkatan

100%

33 Angkatan

100%

1 Angkatan (8 Kelas) 1 Angkatan (7 Kelas) 2 Angkatan (15 Kelas)

172 Hari

F. 1.

DATUN Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) CAPAIAN KINERJA

II.

DIKLAT FUNGSIONAL

1.

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII

2.

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII CAPAIAN KINERJA


76

180 Hari 100%

Ket. 5

p e n d i d i k a n d a n p e l at i h a n Tabel Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015 NO.

JENIS DIKLAT

1 2 I. DIKLAT TEKNIS A. PEMBINAAN 1 Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan I s/d V 2 Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang II Angkatan VI s/d X 3 Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang III Angkatan XI s/d XV 4 Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang IV Angkatan XVI s/d XVIII Jumlah Peserta Diklat B. INTELIJEN 1 Diklat Kehumasan Angkatan I 2 Diklat Kehumasan Angkatan II 3 Diklat Wira Intelijen 4 Diklat Intelijen Dasar Jumlah Peserta Diklat C. TINDAK PIDANA UMUM 1 Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan I 2 Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan II 3 Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan I 4 Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan II 5 Diklat Penanganan Perkara Berbasis Gender 6 Diklat Cyber Crime Jumlah Peserta Diklat D. TINDAK PIDANA KHUSUS 1 Diklat Penanganan Tindak Pidana Khusus 2 Diklat Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi Jumlah Peserta Diklat E. PENGAWASAN 1. Diklat Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan Jumlah Peserta Diklat F. DATUN 1 Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan I 2 Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan II Jumlah Peserta Diklat II. DIKLAT FUNGSIONAL 1 Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII 2 Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV Jumlah Peserta Diklat

ALOKASI PESERTA DIKLAT 3

CAPAIAN

PERSENTASE

4

5

251 Org

251 Org

100%

250 Org

251 Org

100,4%

250 Org

250 Org

100%

112 Org

112 Org

100%

863 Org

864 Org

100,11%

40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 160 Org


100% 100% 100% 100% 100%

40 Org

47 Org

117,50%

40 Org

31 Org

77,50%



100% 100% 97,50% 100% 98,75%

40 Org 40 Org 80 Org


100% 77,50% 88,75%

40 Org

40 Org

100%

40 Org

40 Org

100%



95% 100% 97,50%

320 Org

319 Org

99,68%

280 Org

279 Org

99,64%

600 Org

598 Org

99,66 %


77


c. Diklat Fungsional Badan Diklat Kejaksaan R.I. Tahun 2015 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebanyak 600 orang terbagi atas 15 (lima belas) kelas.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) No. 1. 2.

Jenis Diklat

Target 2013

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV Jumlah Peserta Diklat

Capaian 2015

320 Org

Jumlah 319 Org

% 99,68%

280 Org

279 Org

99,64%

600 Org

598 Org

99,66%

Kerja Sama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan Instansi Terkait : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Badan Intelijen Strategi (BAIS) TNI Satuan Induk Intelijen Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Yudisial (KY) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (FH UNHAS) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH UNAND) Turkys Justice Academi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kumham Sekolah Bahasa Polri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT DOJ) Kedutaan Besar Amerika USAID AUS AID Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)


78

BAB V KEGIATAN LAIN

KEGIATAN LAIN

1. Latar belakang pemikiran berdirinya Rumah Sakit di Institusi kejaksaan adalah bahwa sesuai dengan ketentuan Undang- Undang seseorang yang akan menjalani proses hukum harus dalamkeadaan sehat. Alasan kesehatan menjadi modus menghindari proses hukum. Maka perluadanya sarana kesehatan yang memadai untuk orang yang akan menjalani proses hukum yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain pada umumnya. Rumah Sakit Adhyaksa adalah Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor TU 02.03/I/3656/2014 TentangPenetapan Kelas. Pelayanan RS. Adhyaksa periode Januari Desember Tahun 2015 adalah : Tabel Indikator Pelayanan Periode Januari – Desember 2015 No.

Bulan

BOR

ALOS

TOI

BTO

1

Januari

12%

4

28

1

2

Februari

23%

4

13

1

3

Maret

37%

4

7

2

4

April

38%

4

7

2

5

Mei

33%

4

9

2

6

Juni

21%

3

13

1.75

7

Juli

15%

3

21

1

8

Agustus

24%

4

14

1

9

September

18%

3

14

1

10

Oktober

36%

4

7

2

11

November

32%

4

9

2

12

Desember

41%

5

7

2

Keterangan : BOR ALOS TOI BTO

: : : :

Bed Occupancy Rate / Angka penggunaan tempat tidur Average Length of Stay / Rata-rata lamanya pasien dirawat Turn Over Interval / Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati Bed Turn Over / Angka perputaran tempat tidur


80

2. Tahun 2015 Kejaksaan RI melalui layanan pengadaan barang secara elektronik (LPSE) telah melaksanakan : a. Sosialisasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Akun PPK pada

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 29 s/d 30 Januari 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP); b. Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.6 pada 24 s/d 25 Februari 2015 kepada Pokja ULP Kejaksaan Agung; c. LPSE

Kejaksaan

RI

telah memenuhi 7 (tujuh) standar LPSE yang dikeluarkan oleh LKPP, adapun 7 (tujuh) standar yang berhasil dipenuhi LPSE Kejaksaan RI adalah Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolaan Aset Layanan, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan dan Standar Pengelolaan Pemasok;

saat ini berjumlah 3.096 penyedia; g. Kejaksaan Agung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kejaksaan RI TA 2015 melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

3. Pengadaan paket pelelangan yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kejaksaan Agung tahun 2015 sebanyak 38 paket d. Melaksanakan Rapat dengan nilai HPS sebesar Rp. Kerja Nasional LPSE 171.637.214.848,(seratus yang bertema “Dukung tujuh puluh satu milyar Penguatan LPSE dalam enam ratus tiga puluh tujuh Sistem Pengadaan” juta dua ratus empat belas pada tanggal 11 s/d ribu delapan ratus empat 12 November yang puluh delapan rupiah) dan dilaksanakan di Balai harga penawaran sebesar Rp. Soedirman dan Hotel 164.597.777.397,(seratus Bidakara Jakarta, rapat enam puluh empat milyar di hadiri oleh 40 (empat lima ratus sembilan puluh puluh) K/L/D/I; tujuh juta tujuh ratus tujuh e. Pelaksanaan pelelangan puluh tujuh ribu tiga ratus dari bulan Januari sembilan puluh tujuh rupiah). sampai dengan Desember 2015 Kejaksaan Agung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia sebanyak 160 paket lelang melalui LPSE Kejaksaan RI; f. Penyedia yang sudah terdaftar di LPSE Kejaksaan RI dari terbentuknya LPSE tanggal 2 April 2014 sampai


81

BAB VI PENUTUP

PENUTUP

L

aporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan Kejaksaan RI dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan sangatlah penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kinerja Kejaksaan. Ekspektasi masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum perlu direspon secara konkrit dengan langkah-langkah nyata berupa semangat perubahan dan perbaikan kinerja. Keinginan tersebut sesungguhnya mengisyaratkan pesan yang dalam, yaitu adanya keinginan masyarakat agar Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketertiban serta ketentraman umum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Patut diakui bahwa masih terdapat banyak tugas yang menanti dan membutuhkan penanganan yang berkesinambungan. Berbagai prestasi yang telah diraih haruslah dapat dipertahankan, sebaliknya terhadap yang belum tercapai harus terus dilaksanakan dan diperjuangkan. Dengan demikian, diharapkan melalui optimalisasi kinerja Kejaksaan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.


83

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA No 1 1.

2.

KEJAKSAAN TINGGI 2 ACEH DI BANDA ACEH

SUMATERA UTARA DI MEDAN

KEJAKSAAN NEGERI

TIPE

CABANG KEJAKSAAN NEGERI 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

3 BANDA ACEH SABANG SIGLI LHOKSEUMAWE LANGSA TAKENGON MEULABOH TAPAKTUAN KUTACANE BIREUEN LHOKSUKON IDI KUALA SIMPANG SINABANG CALANG SINGKEL BLANGKEJEREN JANTHOI BLANGPIDIE SUKAMAKMUE SIMPANG TIGA REDELONG MEUREUDU

4 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

1. 2. 3. 4. 5.

MEDAN BINJAI PEMATANG SIANTAR SIBOLGA LUBUK PAKAM

A A A A A

6. 7. 8.

TEBING TINGGI TANJUNG BALAI RANTAU PRAPAT

B B B

9. KABANJAHE 10. SIDIKALANG 11. TARUTUNG

B B B

12. PADANG SIDEMPUAN

B

13. GUNUNGSITOLI

B


85

1. SIGLI DI KOTA BAKTI

2. TAPAKTUAN DI BAKONGAN

1. LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU 2. LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

3. RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG 4. KABANJAHE DI TIGA BINANGA 5. TARUTUNG DI SIBORONGBORONG 6. PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK 7. PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN

1

3.

4.

2

SUMATERA BARAT DI PADANG

RIAU DI PEKANBARU

3 14. KISARAN 15. SIANTAR 16. STABAT

4 B B B

17. BELAWAN 18. BALIGE

B B

19. PANYABUNGAN

B

20. 21. 22. 23. 24. 25.

SEI RAMPAH TELUK DALAM DOLOK SANGGUL LIMA PULUH PANGURURAN GUNUNG TUA

B B B B B B

1. 2. 3.

PADANG BUKITTINGGI PAYAKUMBUH

A A B

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

PARIAMAN SAWAHLUNTO SOLOK PADANG PANJANG BATUSANGKAR LUBUK SIKAPING PAINAN SIJUNJUNG LUBUK BASUNG TUA PEJAT SIMPANG EMPAT PULAU PUNJUNG PADANG ARO

B B B B B B B B B B B B B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PEKANBARU RENGAT DUMAI BENGKALIS TEMBILAHAN BANGKINANG PASIR PANGARAIAN SIAK SRI INDRAPURA TELUK KUANTAN PANGKALAN KERINCI BAGANSIAPIAPI

A B B B B B B B B B B

5

8. STABAT DI PANGKALAN BRANDAN 9. BALIGE DI PORSEA 10. PANYABUNGAN DI KOTANOPAN 11. PANYABUNGAN DI NATAL 12. TELUK DALAM DI PULAU TELO

1. PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU 2. PAYAKUMBUH DI SULIKI

3. SOLOK DI ALAHAN PANJANG

4. PAINAN DI BALAI SELASA 5. LUBUK BASUNG DI MANINJAU 6. SIMPANG EMPAT DI TALU


86

1

5.

6.

2

JAMBI DI JAMBI

SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG

3 12. SELAT PANJANG

4 B

1. 2.

JAMBI MUARA BULIAN

A B

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MUARA BUNGO SUNGAI PENUH BANGKO KUALA TUNGKAL SAROLANGUN MUARA TEBO MUARA SABAK

B B B B B B B

10. SENGETI

B

1. 2. 3.

PALEMBANG KAYU AGUNG BATURAJA

A B B

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LAHAT LUBUK LINGGAU MUARA ENIM SEKAYU PRABUMULIH PAGAR ALAM PANGKALAN BALAI TEBING TINGGI MARTAPURA

B B B B B B B B B

7.

BENGKULU DI BENGKULU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BENGKULU CURUP ARGAMAKMUR MANNA MUKOMUKO TAIS BINTUHAN TUBEI KEPAHIANG

A B B B B B B B B

8.

LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG

1.

BANDAR LAMPUNG

A

2. 3. 4.

KALIANDA METRO KOTABUMI

B B B


87

5

1. MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI

2. MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG

1. BATURAJA DI MUARA DUA

2. MUARA ENIM DI PENDOPO

1.

BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG

1

5. 6. 7. 8. 9. 10.

LIWA GUNUNG SUGIH SUKADANA BLAMBANGAN UMPU MENGGALA KOTA AGUNG

4 B B B B B B

DKI JAKARTA DI JAKARTA

1. 2. 3. 4. 5.

JAKARTA PUSAT JAKARTA UTARA JAKARTA BARAT JAKARTA TIMUR JAKARTA SELATAN

A A A A A

10. JAWA BARAT DI BANDUNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

BANDUNG CIREBON BOGOR SUKABUMI PURWAKARTA GARUT TASIKMALAYA BEKASI CIBINONG CIMAHI/BALE BANDUNG DEPOK INDRAMAYU SUMEDANG KUNINGAN MAJALENGKA CIAMIS KARAWANG CIANJUR SUBANG SUMBER CIBADAK CIKARANG BANJAR SINGAPARNA CIMAHI

A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B

11. JAWA TENGAH DI SEMARANG

1.

SEMARANG

A

2. 3. 4.

SURAKARTA PEKALONGAN MAGELANG

A A A

9.

2

3

2.

3. 4.

KOTA AGUNG DI PRINGSEWU KOTA AGUNG DI TALANG PADANG

1. SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG


88

5 LIWA DI KRUI

1

2 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

3 PURWOKERTO TEGAL PATI CILACAP KUDUS KLATEN SALATIGA REMBANG PEMALANG PURBALINGGA PURWOREJO KEBUMEN SRAGEN KENDAL BLORA BOYOLALI BREBES DEMAK JEPARA KARANGANYAR SUKOHARJO WONOGIRI BANJAR NEGARA TEMANGGUNG WONOSOBO BANYUMAS BATANG PURWODADI AMBARAWA SLAWI MUNGKID KAJEN

4 A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

12. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA

1. 2. 3. 4. 5.

YOGYAKARTA SLEMAN WONOSARI WATES BANTUL

A A B B B

13. JAWA TIMUR DI SURABAYA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SURABAYA MALANG JEMBER KEDIRI MADIUN PASURUAN BOJONEGORO

A A A A A A A


89

5

1

2

14. KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK

15. KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

3 BONDOWOSO PAMEKASAN SIDOARJO KEPANJEN BANYUWANGI BLITAR MOJOKERTO PROBOLINGGO JOMBANG PONOROGO GRESIK LUMAJANG TULUNG AGUNG TRENGGALEK NGANJUK MAGETAN TUBAN NGAWI SUMENEP LAMONGAN SAMPANG BANGKALAN PACITAN SITUBONDO BANGIL KRAKSAAN TANJUNG PERAK BATU NGASEM MEJAYAN

4 A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PONTIANAK SINGKAWANG SINTANG KETAPANG SANGGAU MEMPAWAH PUTUSIBAU SAMBAS BENGKAYANG NGABANG SEKADAU

A A B B B B B B B B B

1. 2. 3.

PALANGKARAYA SAMPIT KUALA KAPUAS

A B B

5

1. SANGGAU DI ENTIKONG

2. SAMBAS DI PEMANGKAT

1. KUALA KAPUAS DI PALINGKAU


90

1

2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3 MUARA TEWEH PANGKALANBUN BUNTOK PURUK CAHU TAMIANG LAYANG KASONGAN KUALA PEMBUANG SUKAMARA NANGA BULIK KUALA KURUN PULANG PISAU

4 B B B B B B B B B B B

16. KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BANJARMASIN KANDANGAN KOTABARU MARTAPURA AMUNTAI BARABAI TANJUNG RANTAU PLEIHARI MARABAHAN BANJARBARU BATULICIN PARINGIN

A B B B B B B B B B B B B

17. KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BALIKPAPAN SAMARINDA TENGGARONG TANAH GROGOT TANJUNG REDEP TARAKAN NUNUKAN BONTANG TANJUNG SELOR SENDAWAR SANGATTA MALINAU PENAJAM

A A A B B B B B B B B B B

18. SULAWESI UTARA DI MANADO

1. 2. 3. 4. 5.

MANADO TONDANO KOTAMOBAGU TAHUNA BITUNG

A B B B B


91

5

1. KOTAMOBAGU DI DOMUGA 2. TAHUNA DI SIAU

1

2

19. SULAWESI TENGAH DI PALU

3 6. TOMOHON 7. AMURANG 8. MELONGUANE 9. AIRMADIDI 10. BOROKO

4 B B B B B

1. 2.

PALU LUWUK

A B

3.

TOLI-TOLI

B

4. 5.

POSO DONGGALA

B B

6. 7.

BANGGAI PARIGI

B B

8.

BUOL

B

AMPANA BUNGKU

B B

9. 10.

20. SULAWESI TENGGARA DI KENDARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KENDARI BAU-BAU KOLAKA RAHA UNAAHA WANGI-WANGI LASUSUA ANDOOLO PASARWAJO

A A B B B B B B B

21. SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR

1.

MAKASSAR

A

2. 3. 4. 5.

PARE-PARE PALOPO SUNGGUMINASA WATAMPONE/BONE

A A A A

6. 7. 8.

MAMUJU MAROS BANTAENG

B B B

5

3. MELONGUANE DI BEO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR POSO DI TENTENA DONGGALA DI SABANG DONGGALA DI TOMPE PARIGI DI TINOMBO PARIGI DI MOUTONG BUOL DI PALELEH BUOL DI LOKODIDI AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI BUNGKU DI KOLONODALE

1. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

2. SUNGGUMINASA DI MALINO 3. BONE DI POMPANUA 4. BONE DI LAPARIAJA 5. BONE DIKAJUARA 6. MAROS DI CAMBA


92

1

2 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

PINRANG SENGKANG SOPPENG BARRU BULUKUMBA JENEPONTO ENREKANG MAJENE MAKALE PANGKAJENE SELAYAR POLEWALI SIDENRENGRAPPANG SINJAI TAKALAR MASAMBA MAMASA BELOPA MALILI PASANGKAYU

4 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DENPASAR SINGARAJA KLUNGKUNG BANGLI AMLAPURA GIANYAR NEGARA TABANAN

A A B B B B B B

NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

MATARAM PRAYA SELONG SUMBAWA BESAR RABA DOMPU

A B B B B B

24. NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KUPANG SOE KEFAMENANU ATAMBUA ENDE MAUMERE LARANTUKA RUTENG

A B B B B B B B

22. B A L I DI DENPASAR

23.

3


93

5

7. BALUKUMBA DI KAJANG

8. MAKALE DI RANTEPAO

9. MALILI DI WOTU

1. KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

1. KUPANG DI SEBA (SEBU)

2. LARANTUKA DI WAIWERANG 3. RUTENG DI REO

1

2 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

BAJAWA WAINGAPU WAIKABUBAK KALABAHI LEWOLEBA BAA LABUAN BAJO OELAMASI

4 B B B B B B B B

1.

AMBON

A

2.

MASOHI

B

3. 4. 5. 6. 7.

TUAL SAUMLAKI NAMLEA DOBO DATARAN HUNIPOPU

B B B B B

26. P A P U A DI JAYAPURA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE WAMENA NABIRE SERUI TIMIKA

A B B B B B B B B B

27. MALUKU UTARA DI SOFIFI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TERNATE SOASIU TOBELO LABUHA SANANA WEDA MOROTAI SELATAN

B B B B B B B

28. BANTEN DI SERANG

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SERANG TANGERANG TIGARAKSA PANDEGLANG RANGKASBITUNG CILEGON

A A A B B B

25. M A L U K U DI AMBON

3

5

1. 2. 3. 4. 5.

1. TERNATE DI JAILOLO


94

AMBON DI BANDANAERA AMBON DI SAPARUA MASOHI DI GESER MASOHI DI WAHAI TUAL DI WONRELI

1 2 29. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 PANGKAL PINANG SUNGAILIAT TANJUNG PANDAN MENTOK MANGGAR TOBOALI KOBA

4 A B B B B B B

30. GORONTALO DI KOTA GORONTALO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GORONTALO LIMBOTO TILAMUTA SUWAWA MARISA KWANDANG

A B B B B B

31. KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG

1. 2. 3.

TANJUNG PINANG BATAM TANJUNG BALAI KARIMUN

A A B

4. 5.

RANAI DAIK LINGGA

B B


95

5 1.

SUNGAILIAT DI BELINYU

1. TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI 2. MORO 3. RANAI DI TAREMPA

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan www.kejaksaan.go.id

Laporan Tahunan 2015 Kejaksan Republik Indonesia

Recommend Documents