makalah hukum adat pada masa penjajahan
BAB I PENDAHULUAN
A. Landasan Teori
Istila Istilah h kebiasa kebiasaan an merupak merupakan an istil istilah ah yang yang umum umum
dipaka dipakaii
dlam dlam kehidupa kehidupan n
masyara masyarakat kat.. Selain Selain itu juga juga ada istil istilah ah adat adat yang yang juga juga mempuny mempunyai ai persam persamaan aan dan perbedaan dengan kebiasaan. Dalam masyrakat minang dikenal istilah adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Isti Istila lah h
Huku Hukum m Adat dat bera berasa sall dari dari terj terjem emah ahan an Adatrecht, yang mula-m mula-mula ula
dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah eraturan !eagamaan (Godsdienstige We Wetten) tten) karena karena pengaruh ajaran Receptio ajaran Receptio in Complexu dari Complexu dari Van Den "erg dan Salmon !e y#er.
ada masa Hindia "elanda ada Adatrecht $Hukum Adat% yang berlaku bagi orangorang yang tidak tunduk kepada !&H erdata dan Gewoonte Recht $Hukum !ebiasaan% yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada Hukum !&Herdata. erbedaan istilah dan pengertian $Hukum Adat dan !ebiasaan% itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi perbedaan antara golongan 'ropa, Indonesia dan (imur Asing melainkan hanya ada perbedaan )arga *egara Indonesia dan +rang Asing $ahadi%. aka sebaiknya digunakan satu istilah saja yaitu Hukum Adat $sebagaimana yang telah dipakai dalam &&A%. % engertian Hukum Adat "anyak pengertian atau diinisi Hukum Adat yang telah ditulis oleh para ahli Hukum Adat, tetapi disini hanya akan dikemukakan beberapa contoh saja. enurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positi yang di satu pihak mempunyai sanksi $oleh karena itu /hukum0% dan di lain pihak, dalam keadaan tidak dikodiikasikan $oleh karena itu /adat0%. enurut Soepomo, istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslati (non statutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara $arlemen, De1an ropinsi dan seterusnya%, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law). Ha#airin menyatakan, bah1a dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bah1a kaidah-kaidah adat itu berupa kaidahkaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan. !esimpulan Seminar Hukum Adat dan embangunan *asional tahun 234 yang diselenggarakan atas kerja sama "H* dan 5ak. Hukum &6 mendiinisikan Hukum Adat sebagai 7Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan 8I yang di sana sini mengandung unsur agama%. endapat Dosen mengenai Hukum Adat merupakan hukum rakyat folk $ law) sebagai la1an hukum negara $ state law) yaitu hukum yang dibuat oleh rakyat dan
diberlakukan untuk rakyat dan dilaksanakan secara sukarela oleh rakyat tanpa ada paksaan dari penguasa sehingga merupakan hukum yang hidup tumbuh dan berkembang bersama masyarakat $the liing law)!
9% :iri-ciri Hukum Adat Hukum Adat mempunyai kekhususan yang menjadi ciri-cirinya dan membedakannya dengan hukum lain, yaitu7 a% 8eligio magis; !eagamaan "angsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menji1ai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti pembukaan tanah, perka1inan tampak jelas adanya siat religius itu b% !ebersamaan "erbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. !epentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama $bermuatan publik%. Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di inangkabau, tanah dati di Ambon, tanah !arang Desa dan Ayahan Desa di "ali. *amun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan. c% (radisional !ata /tradisional0 berasal dari kata benda /tradisi0 yang menurut yror )em1r berarti7 /the bilies andpracticies handed do1n rom the past, as 1e reinterpret our past, the tradition change0. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan 1arga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari 1arisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. aka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis. d% !onkrit Siat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, Dapat dirasakan oleh panca indra.
e% (erang, dan tunai, (erang artinya tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada /ijab kabul0, pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perka1inan. (unai artinya setiap ada perbuatan hukum terjadi secara bersamaan antara penyerahan dengan penerimaan. %
Dinamis dan plastis Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
g% (idak dikodiikasi Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, 1alaupun ada yang tertulis seperti a1ig-a1ig di "ali. !arena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya. h% usya1arah dan uakat Hukum Adat mementingkan musya1arah dan muakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut !oesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang
malalui
keputusan-keputusan
atau
penyelesaian-penyelesaian
yang
dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir le1at musya1arah. Halhal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. :iri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodiikasikan, musya1arah dan muakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.
2. Identifikasi asalah
Dalam penulisan makalah ini, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut 7 a. "agaimanakah pelaksanaan system hukum adat pada masa penjajahan atau sebelum merdeka < b. "agaimanakah akibat hukum dari hukum adat yang tidak tertulis terhadap hukum yang tertulis <
!.
Tujuan
(ujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Adat. Selain itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh, menambah pemahaman serta memperluas pengetahuan mengenai system hukum adat pada masa kerajaan di Indonesia. ". anfaat
a% Secara (eoretis akalah ini diharapkan dapat memperluas serta menambah kha#anah pengetahuan dalam bidang Hukum. b% Secara raktis Diharapkan uraian dalam makalah ini dapat memberikan dasar dan pengarahan dalam pemahaman mengenai hukum Adat dalam kehidupan masyarakat adat yang berada di Indonesia.
BAB II
PEBAHA#AN
A. #ejarah Hukum Adat
eraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada #aman kuno, #aman ra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat ra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat elayu olinesia. !emudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur !risten yang masingmasing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat #aman raHindu dengan peraturan-peraturan hidup yang diba1a oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur !risten. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau /Inladsrecht0 menurut Van Vaollenhoven terdiri dari 7
B. Dasar Berlakun$a Hukum Adat
a% Dasar ilosois Adapun yang dimaksud dasar ilosois dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilainilai dan siat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir ancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musya1arah muakat dan keadilan. Dengan demikian ancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dasar "erlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi 5ilosoi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang beriat lu1es, leksibel
sesuai dengan nilai-nilai ancasila seperti yang
tertuang dalam pembukaan &&D 2=4. &&D 2=4 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari &&D 8I. okok pokok pikiran tersebut menji1ai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dalam pembukaan &&D 2=4 pokok pokok pikiran yang menji1ai per1ujudan cicta-cita hukum
dasar negara adalah ancasila. enegasan
ancasila sebagai
sumbertertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat
menjelmakan perasaan hukum
yang
nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia $)ignjodipoero, l2>?7=%. Dengan demikian hukum adat secara ilosois merupakan hukum yang berlaku sesuai ancasila sebagai pandangan hidup atau alsaah hidup bangsa Indonesia.
b% Dasar sosiologis Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bah1a hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian
atau
unsur-unsur
yang
saling
berkaitan
satu
sama
lainnya
$ertokusumo, l2>@7%. Dengan kata lain bah1a sistem hukum adalah suatu kesatuan
yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama
lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. !eseluruhan
tata hukum
nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai siat yang berkesinambungan, kontinyuitas dan lengkap.
Dalam sistem hukum nasional 1ujud; bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis $$hukum yang tertuang dalan perundang-undangan% dan hukum yang tidak tertulis $hukum adat, hukum kebiasaan%. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living la1 $hukum yang hidup% ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai the
living la1. Sebagai contoh Hukum yang berlaku
dengan cara
diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai the living la1 tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai the living la1 karena tidak ditaati; dilaksanakan oleh rakyat.
Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalamlembaran negara kemudian dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup $the living la1.% Sedangkan hukum tertulis yang 1alaupun telah diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat maka tidak dapat dikatakan sebagai the living la1. Salah satu contohnya adalah && nomor 9 tahun 2@ tentang "agi hasil.
Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur; upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela
karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan
sebagai the living la1 karena Hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. "erbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai the living la1 yaitu 7 eople la1, Indegenous la1, un1ritten la1, common la1, customary la1 dan sebagainya.
c% Dasar yuridis Dasar "erlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Buridis dalam
"erbagai
eraturan erundang-undangan, empelajari segi Buridis dasar berlakunya Hukum Adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya Hukum Adat di Indonesia $Saragih, l2>=74%. "erdasarkan akta sejarah dapat dibagi dalam dua periode yaitu pada jaman !olonial $penjajahan "elanda dan Cepang% dan jaman Indonesia erdeka.
%. Bukti Adan$a Hukum Adat di Indonesia
"ukti-bukti bah1a dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut 7 . (ahun , pada #aman Hindu, 8aja Dharma1angsa dari Ca1a (imur dengan kitabnya yang disebut :ivacasana. 9. (ahun ??-?@=, 6ajah ada atih ajapahit, membuat kitab yang disebut !itab 6ajah ada. ?. (ahun =?-=?, !anaka atih ajapahit, membuat kitab Adigama. =. (ahun ?4, di "ali ditemukan kitab hukum !utaramanava.
&aktor'&aktor (an) empen)aruhi Perkem*an)an Hukum Adat
"anyak aktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan #aman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga aktoraktor yang bersiat tradisional adalah sebagai berikut 7 +. a)is dan Animisme ,
Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia aktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat
dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatankekuatan gaib. a. !epercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantuhantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernya1a. b. !epercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat. c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti. d. (akut adanya hukuman; pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.
Animisme yaitu percaya bah1a segala sesuatu d alam alam semesta ini bernya1a. Animisme ada dua macam yaitu 7 a. 5etisisme 7 Baitu memuja ji1a-ji1a yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, tauan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain. b. Spiritisme 7 Baitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.
2. &aktor A)ama
asuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya 7 A)ama Hindu ,
ada abad ke > masuknya orang India ke Indonesia dengan memba1a agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di "ali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan 8aja dan pembagian kasta-kasta.
A)ama Islam ,
ada abad ke = dan a1al abad 4 oleh pedagang-pedagang dari alaka, Iran. engarush Agama Islam terlihat dalam hukum perka1inan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perka1inan dan juga dalam bidang 1aka. engaruh hukum perka1inan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Ca1a dan adura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu tetapi
1alaupun tetap
sudah
dilakukan
diadakan
menurut
upacara-upacara
hukum
perka1inan
perka1inan
menurut
hukum
Islam, adat,
missal di ampung, (apanuli.A)ama -risten 7Agama !risten diba1a oleh pedagang-pedagang
"arat. Aturan-aturanhukum !risten
di
Indonesia
cukup
memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perka1inan.Agama !risten juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga endidikan dan rumah-rumah
sakit.
!. &aktor -ekuasaan $an) le*ih tin))i
!ekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaankekuasaan 8aja-raja, kepala !uria, *agari dan lain-lain. (idak semua 8aja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga 8aja yang bertindak se1enang-1enang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut. ". Adan$a -ekuasaan Asin)
Baitu kekuasaan penjajahan "elanda, dimana orang-orang "elanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersiat kebersamaan.
D. aman -olonial /Penjajahan Belanda dan epan)0
Sebelum !onstitusi 8IS berlaku yaitu pada jaman penjajahan Cepang, terdapat peraturan Dai *ippon yaitu +samu Sirei pasal ? menentukan bah1a peraturan peraturan sebelumnya juga masih tetap berlaku. !etentuan yang ada pada 1aktu sebelum penjajahan Cepang adalah ketentuan pasal 34 baru 88 yang pada tahun l294 diundangkan dalan Stb nomor =4 Co 433 berlaku mulai januari 29@ dimasukkan dalam pasal ? IS E$Indische Staatsregeleing% lengkapnya 1et op de staatsinrichting
van
*ederlands
Indie.
!etentuan
tersebut
juga
merupakan
penyempurnaan dari pasal 34 ayat ? lama 88 l>4= E$8egeringsreglemen% lengkapnya 8eglement op het beleid
der regering van *ederlands IndieE $eraturan tentang
kebijaksanaan pemerintah di Hindia "elanda % stb no. 9 tahun >4= $belanda% dan Stb nomor 9 jo >44 $Hindia "elanda%. asal 34 lama 88 terdiri dari @ ayat $ahadi, 227-9% yaitu7
% Sepanjang mengenai golongan 'ropa, pemberian keadilan dalam hukum perdata juga dalam hukum pidana
didasarkan
verordering umum, yang sejauh mungkin sama
bidang
pada Everordering-
bunyinya dengan undang
undang yang berlaku di negeri "elanda. 9% 6ubernur Cendral berhak menyatakan berlaku aturan-aturan yang dipandang pantas, dari Everordering-verordering tersebut bagi golongan orang orang bumi putra. Cika perlu aturan- aturan tersebut boleh dirubah. ?% !ecuali secara suka rela orang "umi putra menundukkan diri hukum
perdata 'ropa, maka
dalam
memutus
suatu
ke dalam
perkara hakim
mempergunakan Hukum Adat.
ada 1aktu itu istilah untuk menyebut Hukum Adat dengan macam
yaitu7 $% && agama, $9%l embaga-lembaga
berbagai
golongan bumi putra dan
$?% !ebiasaan golongan bumi putra sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui
umum tentang kepatutan dan keadilan $=%, $4% dan seterusnya tidak
begitu penting bagi hukum adapt $@%. Cika hukum adat tidak mengatur tentang suatu perkara yang
diajukan ke pengadilan maka hakim memberikan keadilan
kepada golongan bumi putra mengambil asas-asas umum
dari
hukum perdata
'ropa.
enurut ahadi $l2279% pengertian Verordering umum dalam pasal 34 88 meliputi7•
)et $&&% yang dibuat di negri "elanda oleh D8 belanda bersama-sama raja
•
"elanda. AV" $Algemene aatregel van "estuur%E peraturan yang dibuat oleh raja "elanda untuk menjalankan suatu undang undang yang di Indonesia dikenal
•
dengan eraturan emerintah $%. +rdonansi yaitu peraturan yang dibuat oleh 6ubernur Cendral bersama-sama 8aad van Indie $De1an Hindia "elanda% juga dengan Volksraad $D8%. Di
•
Indonesia disebut && 8V $regeringsverordering%
yang
dibuat oleh
6ubernur
Cendral
untuk
menjalankan +rdonansi.
asal 34 lama 88 merupakan hasil perubahan dan penyempurnaan dari ketentuan pasal A" E$Algemene "epalingen van
)etgeving%. asal 34 lama 88
berlaku sampai tanggal Canuari 29 dan sejak tanggal itu pasal 34 lama 88 mendapat perubahan yaitu menjadi pasal 34 baru 88. Sebenarnya perubahan tersebut di "elanda sudah terjadi pada tahun 2@ dengan Stb nomor ?=@. diikuti di Indonesia pada tahun l23 dengan Stb nomor 9=, tetapi sebelum berlaku, pada tahun yang sama $l23% pasal 34 baru 88 sudah mengalami perubahan lagi dengan Stb 9>@ di "elanda dan stb no. @9 di Indonesia.
ada tahun l29 88 baru dirubah lagi dan pada tahun l294 88 dimasukkan ke dalam pasal ? IS yang diberlakukan mulai tahun 29@ dengan Stb nomor =4 jo 433 tahun l294. asal ? ayat 9 sub b IS berisi tentang ketentuan bah1a bagi golongan hukum bumi putra dan timur asing berlaku hukum adat mereka, Etetapi dengan pembatasan E$Sudiyat, l2>79=%7
. Cika kepentingan sosial mereka
membutuhkan
maka pembuat
$6ubernur jendral dan Voksraad% dapat menentukan
ordonansi
bagi mereka7
a. Hukum 'ropa b. Hukum 'ropa yang telah diubah c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama
9. Cika kepentingan umum memerlukan maka bagi mereka dapat yaitu hukum baru yang merupakan sintesa antara
ditentukan
Hukum Adat dan Hukum
'ropa. asal ? IS ditujukan kepada pembuat ordonansi untuk
membuat
kodiikasi hukum privat bagi "umi putra dan timur asing dan bukan kepada hakim. asalahnya7 ketika pembuat ordonansi belum sempat membuat kodiikasi yang dimaksudkan maka
apa yang menjadi pegangan bagi hakim<. Ca1ab7
berdasarkan pasal ? ayat @ $merupakan ketentuan peralihan% yaitu selama hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang berlaku bagi "umi utra dan (imur Asing belum diganti dengan kodiikasi maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah Hukum Adat mereka sebelum tahun 29 yang ditentukan dalam pasal 34 88 >4=. enurut uhammad $227=4%, !arena kodiikasi belum terlaksana maka kedua kekuasaan istime1a hakim
mengenai Hukum Adat tetap dapat
dijalankan atas dasar bukan asas konkordansi seperti pada jaman dahulu, tetapi yang menjadi ukuran bagi hakim adalah asas-asas hukum harus yang dipertahankan dalam suatu negara hukum yang merdeka berdaulat berdasarkan &&D =4 dan ancasila.
erbedaan antara pasal ? IS dengan pasal 34 lama 88 antara lain7 % Hukum Adat dirumuskan secara berbeda dalam kedua pasal 34 lama ? IS $ahadi, l2273%. Dalam pasal 34 lama Hukum
88 dan
Adat dirumuskan
sebagai && agama lembaga-lembaga dan kebia saan-kebiasaan golongan bumi putra. Dalam pasal ? IS, Hukum yang erat hubungannya
Adat dirumuskan sebagai norma hukum
dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan. 8umusan
Hukum Adat
menurut pasal 34 lama 88 dipengaruhi oleh pendapat van
den "erg yang dikenal dengan teori resepsi $E8ecetio in compleFu% 9% asal 34 88 ditujukan kepada hakim sedang ? ditujukan kepada pembuat &&. ?% asal 34 lama 88 tidak ada kemungkinan bagi " untuk menun dukkan diri kepada hukum baru, sedangkan ? IS ada kemung kinan untuk itu. =% asal 34 lama 88 memuat ketentuan tentang pembatasan terhadap berlakunya Hukum Adat yaitu Hukum Adat tidak diberlakukan jika
bertentangan dengan
asas-asas keadilan. embatasan ini tidak ada dalam pasal ? IS. asal ?= ayat 9 IS menentukan bah1a dalam hal timbul perkara antara orang muslim dan hukum adat memeinta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali ordonansi menetapkan lain. asal ? dan ?= IS hanya berlaku bagi hakim andraad $*%, sedangkan bagi hakim eradilan Adat E$inheemse rechtspraak% dasar hukumnya adalah pasal ? stb nomor > tahu 2?9 bagi daerah yang langsung dikuasai oleh "elanda yang di luar Ca1a dan adura. Sedangkan bagi daerah s1apraja dasar hukumnya berlakunya Hukum Adat adalah pasal ? ayat ? stb nomor 492 tahun 2?> dalam lange contracten.
Dasar hukum peradilan adat di Ca1a dan adura adalah ketentuan pasal ? 8+ stb 9? tahun >=3 jo stb jo. nomor =3 tahun >=>. 8+ ingkatan dari E8echterlijke +rganisatie $8eglement op de 8echterlijke +rganisatie en het "eleid der Custitie in Indonesie
PENUTUP
A. !'SI&A*
Dari penjelasan-penjelasan di muka, terlihat bah1a memang Hukum Adat yang dibentuk pada situasi dan kondisi /o1 'nergy Society0, mempunyai peranan yang penting sekali dalam pembentukan Hukum *asional. Disamping itu, pembentukan Hukum *asional dapat didekati dengan pendekatan system dalam system social, yang dalam uraian dimuka didasarkan pada pendapat (alcot arsons. Dalam tulisan ini hanya diberikan salah satu contoh aspek saja tentang Hukum adat ke Hukum *asional, yaitu mengenai Hukum lainnya $Adat% yang dapat diangkat menjadi Hukum *asional dengan melalui proses tertentuG hal ini tergantung pada identiikasi kebutuhan.
". SA8A*
DA&TA1 &U#TA-A
Abdurrahman .23>.-edudukan Hukum Adat dalam 1an)ka Pem*an)unan Nasional ."andung7 Alumni.
