HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA
Disusun oleh kelompok 6: Avryan Sakti Pradana 11000117130291 Aisyah Maharani 11000117130292 Reza Aditya Pratama 11000117130293 Minerva Difa Parahita 11000117140222
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum islam merupakan terjemahan dari al-fiqh al-islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al islamy. Istilah ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur’an dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syari’at islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqih. Uraian diatas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum islam, maka yang dimaksudkan pula adalah hukum syara’ yang bertalian dengan akidah dan akhlak. Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syari’at islam atau fiqh islam. Apabila syari’at islam diterjemahkan sebagai hukum islam, maka berarti syari’at islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Menurut T.M, Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum islam di Indonesia, istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata islam. Jadi,dapat dipahami bahwa hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.
B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian hukumislam? 2. Apa ciri-ciri hukum islam? 3. Apa saja sumber hukum islam? 4. Bagaimana fungsi dan tujuan hukum islam?
5. Bagaimana kontribusi umat islam dalam perumusan hukum islam di Indonesia? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian hukum islam 2. Untuk mengetahui ciri-ciri hukum islam 3. Untuk mengetahui sumber-sumber dari hukum islam 4. Untuk menjelaskan fungsi dan tujuan hukum islam 5. Untuk menjelaskan kontribusi umat islam dalam perumusan hukum islam di Indonesia
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum Islam
Sifat keilmuan hukum islam tidak bisa dilepaskan dengan agama islam dimana hukum islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hakikat hukum islam ialah hukum agama, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam. Maka, hukum islam ialah hukum samawi, artinya hukumu agama yang meneima wahyu, yaitu kitab suci Al-qur’an, hukum islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara, dan sebagainya dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengam Tuhan.
2. Ciri-ciri Hukum Islam
Ada beberapa factor yang menjadi ciri Hukum Islam, yaitu: 1. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa kegiatan berupa pembicaraan mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasaribukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. 3. Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. 4. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensnya yang terakhir. Radiks artinya akar yang juga disebut arche sebagai ciri khas berpikir filosofis. Radikal artinya bahwa asumsi tersebut tidak hanya dibicarakan, tetapi digunakan. 5. Hakikat, artinya pemahaman atau hal yang paling mendasar.
3. Sumber Hukum Islam
Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy” dan sumber hukum “aqliy”. Sumber hukum naqliy ialah Al-Quran dan Assunah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. A. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah firman Allah s.w.t. yang di turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi umatnya dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur’an ini turun pada sekitar tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahiran nabi Muhammad S.A.W. Telah kita ketahui bahwa Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam dan merupakan pedoman hidup yang abadi. Dikatakan abadi karena kemurniannya sejak diturunkan sampai di akhir zaman senantiasa terpelihara. Allah s.w.t. menjamin pasti kemurnian al-Qur’an, seperti dalam firmannya yang berarti “Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur’an dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya”(QS. Al-Hijr, 15:9).
Pokok-pokok kandungan al-qur’an:
1.
Tauhid , yaitu kepercayaan ke-esaann Allah SWT dan semua
2.
Ibadah ,
yaitu
semua
bentuk
perbuatan
sebagai
manifestasi
dari
kepercayaan ajaran tauhid 3.
Janji dan ancaman , yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau
mengamalkan mengingkari.
isi
Alquran
dan
ancaman
siksa
bagi
orang
yang
Kisah umat terdahulu, seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiaran syariat Allah SWT maupun kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari
kebenaran
Alquran
agar
dapat
dijadikan
pembelajaran.
Al-Quran mengandung tiga komponen dasar hukum, sebagai berikut: 1.
Hukum I’tiqadiah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah
manusia
dengan
Allah
SWT
dan
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
akidah/keimanan. Hukum ini tercermin dalam Rukun Iman. 2.
Hukum Amaliah , yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan
manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliah ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syara/syariat. 3.
Hukum Khuluqiah , yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal
manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. B. Hadits
Hadits adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang di jadikan landasan syariat islam. Hadits dijadikan sumber hukum islam selain Al-Qur’an , dalam hal ini hadits memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-quran. Kedudukan Hadist sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran dan Hadist juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat. Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Qur’an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Akan tetapi dalam kenyataanya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali Al-Qur’an membicarakanya, Al-Qur’an membicarakan secara global
saja atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai penjelas dan penafsir dari Al-Qur’an. C. Ijtihad
Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.Namun pada perkembangan selanjutnya,
diputuskan
bahwa ijtihad sebaiknya
hanya
dilakukan
para
ahli
agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu Fungsi Ijtihad yaitu untuk memperoleh solusi hukum. Kalau terdapat suatu masalah yang mesti diterapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan dalam AlQuran dan Hadits. Fungsi ijtihad memang sangat penting karena memiliki kedudukan dan legalitas di dalam Islam. Macam-macam Ijtihad adalah sebagai berikut : 1. Qiyas Qiyas adalah menyamakan dengan menetapkan suatu hukum dalam perkara baru yang memang belum pernah di masa sebelumnya terjadi akan tetapi mempunyai kemiripan seperti manfaat, sebab, bahaya atau berbagai macam aspek dalam perkara yang sebelumnya sehingga hukumnya sama. 2. Ijma’ Ijma’ adalah suatu kesepakatan hukum yang telah diambil berasal dari fatwa atau musyawarah yang dilakukan oleh para Ulama mengenai suatu perkara yang tak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran atau hadits. Akan tetapi rujukannya pasti terdapat dalam Al-Quran dan hadits.
3. Maslahah Mursalah Maslahah Mursalah adalah suatu cara untuk menetapkan hukum mengacu atas dasar pertimbangan manfaat dan kegunaannya. 4. Istishab Istishab adalah suatu tindakan dalam melakukan penetapan ketetapan hingga hadir alasan yang dapat mengubahnya. 5. Uruf Uruf yakni suatu tindakan untuk menentukan suatu perkara yang berdasar pada adat istiadat yang senantiasa berlaku di masyarakat dan tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. 6. Istihsan Istihsan adalah suatu tindakan dengan cara meninggalkan suatu hukum kepada hukum yang lainnya dimana disebabkan adanya suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk kita meninggalkannya. 4. Fungsi dan Tujuan Hukum Islam
Kaidah – kaidah pembentukan hukum islam ini, oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum – hukum syara, illat – illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash – nash itu pula ada yang menetapkan dasar – dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok – pokok pembentukannya secara keseluruhan. Tujuan syari’ dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisir kemaslahatn manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.
5. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan Hukum Islam di Indonesia
a.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditarik adalah hukum Islam bersifat universal, berlaku kepada setiap orang yang beragama Islam, dimanapun dan kapanpun ia berada. Oleh karena itu, hukum Islam juga berlaku terhadap umat Islam di Indonesia. hanya saja, tidak semua peraturan dalam hukum Islam menjadi hukum nasional, dikarenakan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakter bangsa dan Undang – Undang Dasar 1945. Hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat kemudian dijadikan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya peraturan – peraturan perundang – undang yang memiliki muatan hukum Islam maka umat muslim Indonesia pun memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah – masalah Hukum. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prospek penerapan hukum Islam di Indonesia cukup membanggakan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada berbagai kenyataan p ositif, antara lain: 1.
Berbagai kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah selaku penyelenggara Negara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam.
2.
Telah terwujudnya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub sistem dalam sistem hukum n asional.
3.
Adanya upaya yang cukup maksimal dari kalangan umat Islam dan pakar hukum Islam melalui dakwah dan pendidikan.
B. Saran
Sebagai saran, diharapkan untuk perkembangan hukum Islam selanjutnya dapat dikeluarkan lagi peraturan perundang – undangan mengenai apa yang belum ada sebelumnya atau lebih menyempurnakan Hukum Islam yang telah ada. Demi terwujudnya sebuah keadilan menurut pandangan Islam
