Bab 1 Pendahuluan
1.1 Pengertian Pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan,kota, bisnis,masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (Menurut Brundtland Report dari PBB, (198). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa !nggris, sustainable !nggris, sustainable development . "alah satu #aktor yang harus dihadapi untuk men$apai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehan$uran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan yang ber%a%asan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan teren$ana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ("ugandhy, &akim '9). pembangunan yang dilakukan dengan tidak menurunk an kapasitas generasi yang akan datang, meskipun terdapat penyusutan $adangan suberdaya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumberdaya lain baik sumberdaya manusia maupun oleh sumberdaya kapital. leh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus di$ari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan ter$apai kebijakan pembangunan ekonomi yang benar*benar menjamin peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. !de saat ini mengenai pembangunan berkelanjutan dapat dikilas balik pada %aktu atau era modern (modern times). Pertimbangan pada kebutuhan bagi generasi mendatang, akan tetapi, merupakan pandangan lama. Bukti*bukti a%al yang terdokumentasi telah ditemukan pada sejarah suku !rokeses di +merika tara. -epala suku mereka diharapkan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. i /ropa, ide pembangunan berkelanjutan pertama kali dikembangkan di bidang kehutanan. "ea%al abad ke 10, di sana ada beberapa aturan tentang kesinambungan penggunaan kayu (&ukum kehutanan uremberg dari 1'92)Masalah penebangan bersih ($lear $ut) tanpa memperhatikan penghutanan kembali telah didiskusikan oleh 3arlo%it4, seorang bangsa%an dari "a5ony dalam papernya6 7"yli$ultura e$onomi$a*instruksi untuk penanaman alamiah dari pohon liar7 (110). 3alro%it4 meminta untuk mempelajari 7%orlds 7%orlds book o# nature7. !a meminta bah%a manusia harus menyelidiki aturan*aturan alam, dan selalu, se$ara terus menerus dan 7perpetuirli$h7. 3arlo%it4 memohon di dalam bukunya beberapa hal pada konstruksi rumah seperti peningkatan isolasi mela%an panas dan dingin, ia meminta penggunaan tungku pelebur dan kompor hemat energi, dan penghijauan terjad%al dengan penanaman dan penebangan. +khirnya, ia meminta 7surrogata7 atau 7penggantian7 #ungsi daripada kayu Berdasarkan ide*ide ini :eorg ;ud%ig &artig mempublikasikan sebuah paper pada tahun 19< yang berjudul, 7!nstru$tions #or the ta5ation and $hara$teri4ation o# #orests7, untuk menggunakan kayu see#ekti# mungkin, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang !de mengenai pembangunan pe mbangunan berkelanjutan telah lahir. +kan +kan tetapi, tujuan ini sebenarnya lebih $enderung kepada ekonomi dan sosial alamiah. Perlindungan daripada lingkungan dan alam adalah melebihi atau diluar ruang lingkup akhir*akhir ini. Prinsip*prinsip a%al ini mengenai pembangunan berkelanjutan hanya dibatasi pada bidang kehutanan d an tidak diperluas di bidang lainnya.
!stilah kesinambungan di dalam konteks perlindungan alam and bios#er dunia pertama kali digunakan pada tahun 198*an, di dalam program 7=orld ature Prote$tion #or 3onseration o# ature (!3)7 dan 7=orld =ide >und #or ature (==>)7. !ni artinya dan tujuannya adalah penggunaan sistem biologi yang ada tanpa mengubah karakterisktik esensialnya !de dari konsep ini kemudian lebih lanjut diperluas dengan penggunaan 7pembangunan berkelanjutan7. +spek ekonomi ditambahkan pada aspek ekologi dan sosial terdahulu seperti dinyatakan oleh the Brundtland Report pada 198. ari asal muasalnya pada istilah dan ide telah digunakan dan disempurnakan. ?anda kemajuan berikut dibentuk badan P BB 7nited ationss 3on#eren$e on /nironment and deelopment7 (3/) yang diselenggarakan di Rio de @aneiro. "ekitar 1 negara menandatangani +genda '1 dengan 7pembangunan berkelanjutan7 sebagai tujuan global (dunia) .-arena karakter global dari +genda '1 tidak terlalu jelas pada beberapa aspek. !ni menggambarkan hanya pada tujuan global tetapi tidak menunjukkan jalan untuk men$apainya. engan demikian, spirit daripada +genda '1 kelihatannya lebih penting daripada kata*kata dari dokumen6 hanya kerja sama dan kemitraan global antar negara dapat meme$ahkan masalah ekologi dan sosial dunia yang sangat penting. i laporan akhir 73on$ept "ustainability, #rom ?heory to +ppli$ation7 atau 7-onsep -esinambungan, dari ?eori sampai +plikasi7, aturan*auran umum telah dide#inisikan . -omisi juga menyatakan 7pelestarian dan peningkatan ekologi, ekonomi, dan barang*barang sosial7 sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan. !tu menunjuk pada tiga kolom yang sama mengenai kesinambungan bertumpu pada ekologi, ekonomi, dan masyarakat. ;aporan juga mende#inisikan langkah praktis dan $ara*$ara pada bagaimana men$apai tujuan kesinambungan. Pada bulan @uni '1, anggota ni /ropa bertemu di :oetheburg, "%edia untuk mendiskusikan masa depan /ropa dan mempertimbangkan petunjuk umum, pada kebijakan dengan hasil sebagai berikut6
Pembangunan berkesimbungan berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. engan demikian, adalah penting untuk membangun kebijakan ekonomi, ekologi, dan kebutuhan sosial dengan $ara sinergis yang mana mereka saling kuat*menguatan satu sama lain. @ika ini tidak mungkin untuk memberhentikan ken$enderungan yang mengan$am kualitas hidup yang akan datang, kebutuhan biaya dari masyarakat akan meningkat se$ara dramatik dan tendensi negati# akan menjadi tidak dapat balik. -onsul /ropa menerima dengan baik pengumuman -omisi Pembangunan Berkelanjutan dengan solusi penting untuk memberhentikan ke$enderungan negati#.
Bab 2 Pembahasan 2.1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Menindaklanjuti publikasi ur 3ommon >uture, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip*prinsip pembangunan berkelanjutan. &al ini dengan pertimbangan bah%a tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip*prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. @adi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. "etiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi dan peluang yang ada (Mit$hell et al., '0).
Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari eklarasi Rio pada tahun 199' adalah sebagai berikut (3/, ?he Rio e$laration on /nironment and eelopment, 199' dalam Mit$hell et al., '0)6
•
Prinsip 16 Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup se$ara sehat dan produkti#, selaras dengan alam.
•
Prinsip '6 egara mempunyai, dalam hubungannya dengan the 3harter o# the nited ations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa utnuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.
•
Prinsip 06 &ak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.
•
Prinsip 26 alam rangka pen$apaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
•
Prinsip <6 "emua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan men$apai pembangunan berkelanjut.
•
Prinsip A6 ntuk men$apai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demogra#i yang sesuai.
•
Prinsip 6 egara harus memperkuat kapasitas yang d imiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman se$ara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembanguna n, adapatasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inoasi teknologi.
•
Prinsip 86 Penanganan terbaik isu*isu lingkungan ad alah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. i tingkat nasional, masing*masing indiidu harus mempunyai akses terhadap in#ormasi tentang lingkungan, termasuk in#ormasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. egara harus mem#asilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan in#ormasi yang dapat diketahui se$ara luas.
•
Prinsip 96 alam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pen$egahan harus diterapkan se$ara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. +pabila terdapat an$aman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan penguku ran biaya untuk men$egah penurunan kualitas lingkungan.
•
Prinsip 16 Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan*kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
•
Prinsip 116 =anita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk men$apai pembangunan berlanjut.
•
Prinsip 1'6 Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman da n pengetahuan tradisional mereka. egara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka se$ara e#ekti# dalam men$apa i pembangunan berkelanjutan.
2.2 Pokok-pokok Pembangunan Berkelanjutan Menurut Barro% (1999) pembangunan berkelanjutan berpijak pada pokok*pokok sebagai berikut6
Pelestarian keutuhan ekologis
Perpaduan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan
Pengadopsian pandangan internasionalis (saling ketergantungan)
Pelestarian terman#aatkan
Memeperhatikan kesetaraan antar generasi, kelompok, dan spesies
Penerapan ilmu teknologi dan pengetahuan lingkungan pada pelaksanaan pembangunan diseluruh dunia
Pertumbuhan ekonomi terlanjutkan
Pengadopsian pandangan jangka panjang dalam pembangunan
>aktor Penghambat terjadinya Pembangunan Berkelanjutan
-ontro#ersi antar negara -esulitan dalam mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dan mengeksploitasi lingkungannya ;ambatnya kebijkan pembangunan
2.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Menghadapi tantangan kualitas lingkungan global saat ini memerlukan budaya keari#an lingkungan. Masyarakat diharapkan sadar dan $inta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. unia usaha berperan akti# dalam men$iptakan lapangan kerja dengan sebagian keuntungan dipergunakan untuk melestarikan #ungsi lingkungan hidup. Pemerintah men$iptakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan skala prioritas pada green deelopment. "ehingga indi$ator pembangunan makro yang diperoleh merupakan ?he :reen :ross omesti$ Produ$t !ndi$ator (:reen :P). Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. ?erpenuhinya konsepsi pembangunan yang berkelanjutan memerlukan nilai*
nilai dasar dalam pelestarian lingkungan yang terdiri dari butir*butir sebagai berikut6 1.Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutukan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi*generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka %aktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup. '.>ungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai #ungsinya. aya dukung lingkungan menjadi kendala ($onstraint) dalam penga mbilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan se$ara kontinyu dan konsekuen. 0.Peman#aatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Peman#aatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya. 2."etiap %arga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berke%ajiban untuk melestarikan lingkungan. leh karenanya, setiap %arga negara mempunyai hak untuk mendapatkan in#ormasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir. <.alam pelestarian lingkungan, usaha pen$egahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan. A.-ualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan #ungsinya. Pen$emaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari bila sampai terjadi pen$emaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggun g ja%ab pada pihak yang menyebabkannya
2.4 Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di unia dan di Indonesia
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda internasional. apat dikatakan bah%a hampir semua negara di dunia, baik negaranegara maju maupun negara*negara berkembang telah menyadari betapa pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. -omisi Bruntland menegaskan bah%a tidak ada sebuah $etak biru untuk pembangunan berkelanjutan. "etiap negara harus mengembangkan pendekatannya sendiri. alam konteks ini, tidak mengejutkan jika mun$ul anggapan dan penekanan yang berbeda antara negara maju dan berkembang (Mit$hell et al., '0). i negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan lebih pada bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perhatian yang lebih juga diberikan pada persoalan pemerataan lintas*generasi. ;ebih lanjut, negara maju juga menekankan bah%a dalam memadukan pertimbangan lingkungan tersebut pada ak hirnya tidak menga$aukan daya saing ekonomi mereka, khususnya untuk menandingi tenaga murah yang tersedia di negara*negara berkembang. egara maju juga menyarankan bah%a negara berkembang harus merubah kegiatan ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan hutan tropis misalnya dan sumberdaya alam lain dengan nilai*nilai global.
"ebaliknya, negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. engan demikian, penekanannya lebih pada pemerataan antar generasi daripada lintas generasi. +da keengganan yang dapat dipahami dari negara berkembang ketika negara maju menyarankan mereka untuk meninggalkan peluang pembangunan melalui penebangan hutan tropis untuk melindungi lingkungan global. Para pemimpin di negara berkembang meyakini bah%a rakyat mereka mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mereka seharusnya tidak dilarang melakukan sesuatu yang dulu juga dilakukan masyarakat negara maju untuk men$apai satu tingkat kemapanan ekonomi seperti sekarang. Mun$ulnya isu*isu seperti perubahan iklim global, penipisan lapisan o4on, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas lingkungan dan masalah kemiskinan menjadi bukti tentang bagaimana pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim yang di$irikan oleh peningkatan suhu udara dan perubahan besaran dan distribusi $urah hujan telah memba%a dampak yang luas dalam banyak segi kehidupan manusia dan diperkirakan akan terus memburuk jika emisi gas rumah ka$a (:R-) tidak dapat d ikurangi dan distabilkan. &al ini terjadi karena perubahan suhu dan $urah hujan se$ara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sistem produksi pangan, sumberdaya air, pemukiman, kesehatan, energi, dan sistem keuangan. Pengaruh lain yang terjadi adalah kenaikan permukaan laut (Murdiyarso, '0). :as Rumah -a$a (:R-) menimbulkan pengaruh yang dikenal dengan e#ek rumah ka$a, yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. ntuk mengatasi dampak negati# :R-, pada tanggal 11 esember 198 nega ra*negara di dunia mengadopsi suatu Protokol yang merupakan dasar bagi negara*negara industri untuk mengurangi emisi :Rgabungan mereka paling sedikit < persen dari tingkat emisi tahun 199 menjelang periode '8* '1'. !ndonesia sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. "uhu udara yang meningkat se$ara langsung akan mempengaruhi produksi serealia termasuk padi, makanan pokok penduduk !ndonesia. aerah yang padat pend uduk akan rentan terhadap %abah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. emikian juga akibat tingginya $urah hujan akan langsung berpengaruh terhadap meluasnya daerah genangan banjir di dataran rendah. "ebalikn ya, kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan dataran tinggi. -enaikan permukaan laut setinggi A $m akan berpengaruh langsung terhadap jutaan penduduk yang hidup di daerah pesisir. Panjang garis pantai !ndonesia yang lebih dari 8. km memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial*ekonomi masyarakat yang tinggi, termasuk kota pantai dan pelabuhan. emikian juga ekosistem alami seperti mangroe akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan penggenangan yang makin tinggi (Murdiyarso, '0). Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di !ndonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidahkaidah konsep pembangun an berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Banyak hal yang dapat dijadikan bukti atas kegagalan !ndonesia dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. -erusakan hutan merupakan salah satu indikator dari tidak dijalankannya konsep pembangunan berkelanjutan, yang tidak memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. "aat ini kerusakan hutan di !ndonesia sangat parah. ari 11' juta hektar hutan di !ndonesia saat ini kerusakan men$apai <9,' juta hektar atau ',80 juta hektar per tahun. -erusakan hutan sebesar ini sangat parah. -alau dibiarkan dan tidak ada aksi apa*apa maka dalam 1*1< tahun mendatang
!ndonesia menjadi negara yang tidak berhutan. engan kerusakan seluas itu, sekarang dampaknya sangat terasa. =aduk yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal di pulau @a%a sekarang mengalami penurunan umur (daya tahan) %aduk dari yang seharusnya 1 tahun tinggal < tahun. "a%ah*sa%ah yang dulu tidak kekeringan, sekarang banyak yang kekeringan. "ungai*sungai menjadi tidak normal, ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kering. ampak langsung dengan adanya kerusakan hutan ini adalah turunnya produksi pertanian. !nput apapun yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak ada air. @adi dampak kerusakan hutan sangat berpengaruh pada produksi padi ("untoro, '<). &al lain adalah masalah konersi lahan, yang pelaksanaannya seringkali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat dan pihak*pihak lain yang terkait (stakeholders). Proyek sejuta hektar lahan gambut di Propinsi -alimantan ?engah pada tahun 199A mungkin merupakan satu $ontoh nyata mega*proyek yang sangat kontroersial dan merepresentasikan kompleksitas, ketidakpastian dan perubahan persoalan lingkungan di !ndonesia. Proyek ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan sosial dan politis pemerintahan rde Baru di ba%ah Presiden "uharto untuk mempertahankan s%asembada pangan, satu program yang $ukup prestisius bagi Presiden %aktu itu terutama karena penghargaan Perserikatan Bangsa*Bangsa (PBB) terhadap keberhasilan !ndonesia untuk me%ujudkan s%asembada pangan. paya mempertahankan s%asembada pangan ini juga mulai mendapatkan perhatian yang serius, terutama ketika proses urbanisasi dan perkembangan ko ta di @a%a semakin mengan$am eksistensi lahan*lahan persa%ahan subur di @a%a.
2.! Pembangunan Berkelanjutan "ebagai "ebuah "olusi Pembangunan Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan man#aat sumber daya alam dan sumber daya manusia se$ara berkelanjutan, dengan $ara menyerasikan aktiitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang %ilayah daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuanC ("ugadhy, ') -onsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan =3/ berjudul Our Common FutureC (&ari epan -ita Bersama) yang diterbitkan pada 198. ;aporan ini mende#inisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi
kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai sebuah solusi dari pembangunan konensional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan konensional yang selama ini dikejar melalui industrialisasi dan eksplotasi sumberdaya alam, tentunya hanya mengedepankan keuntungan pembangunan sesaat tanpa mengedepankan kemampuan alam dan lingkungan untuk tetap mendukung keberlangsungan proses pembangunan kedepan. Pada intinya pembangunan berkelanjutan memiliki dua unsur pokok, yaitu kebutuhan yang %ajib dipenuhi terutama bagi kaum miskin, dan kedua adanya keterbatasan sumber daya dan teknologi serta kemampuan organisasi sosial dalam meman#aatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. ntuk itu, -omisi Brandtland memberikan usulan penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya keterpaduan konsep politik untuk melakukan perubahan yang men$akup berbagai masalah baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. ?ujuan Pembangunan Berkelanjutan sendiri men$akup tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. alam dimensi ekonomi terdapat beberapa tujuan yang ingin di$apai antara lain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. "edangkan dimensi sosial berhubungan dengan peme$ahan masalah kependudukan, perbaikan pela yanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain*lain. +dapun dimensi lingkungan memiliki tujuan*tujuan antara lain upaya pengurangan dan pen$egahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta konserasiDpreserasi sumber daya alam. engan demikian tujuan pembangunan berkelanjutan ter#okus pada ketiga dimensi di atas yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan eko nomi yang tinggi (e$onomi$ gro%th), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (so$ial progress) serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (e$ologi$al balan$e).
Menurut Brandtland langkah*langkah yang dapat diambil untuk me%ujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu6 1. Menata kembali pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitasnya '. Memenuhi kembali kebutuhan pokok %arga akan pekerjaan, makanan, energy, air, dan sanitasi. 0. Menjada perkembangan penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk menghasilkan produksi. 2. Melakukan konserasi dan menambah sumber daya yang tersedia. <. Reorientasi penggunaan teknologi dan manajemen resiko, juga mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan. +pabila langkah*langkah pembangunan berkelanjutan tersebut dilaksanakan dengan baik, nis$aya akan memberikan man#aat yang nyata bagi pemerintah, usaha s%asta dan masyarakat, yang ketiganya merupakan pilar utama dalam pemerintahan baru yang lebih baik (:ood
:oernan$e). &al ini terjadi karena dapat menjaga kesinambungan pembangunan, menjamin ketersediaan sumber daya, menjunjung tinggi harkat dan martabat %arga serta meningkatkan pemerintahan yang lebih baik. Pembangunan yang terkendali dengan baik tidak akan merusak sumber daya alamnya. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan penuh kehati*hatian agar persediaan sumber daya terjamin guna mendukung pembangunan. "ehingga pembangunan yang berlangsung saat ini tidak hanya upaya industrialisasi dan eksplotasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan e konomi semata. &al ini juga merupakan pembangunan ekonomi yang tetap mempedulikan kelangsungan lingkungan agar proses pembangunan yang ada dapat terus dilakukan hingga generasi yang akan datang
Bab 3 #ontoh "tudi $asus %#&'(&H $)"*" )M)L $)+)")' LI',$*',)' I'*"(I $#IL I"M))',. $&MP)"/ 2 ),*"(*" 2002
Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. &al ini terlihat dari masih adanya ka%asan industri di "emarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi ke%ajiban stu di +nalisis Mengenai ampak ;ingkungan (+mdal). "elain itu, sejumlah industri di "emarang juga masih banyak yan g belum se$ara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian ampak ;ingkungan aerah (Bapedalda) "emarang. -alau sebuah ka%asan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi +mdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa*apa. -ami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. ?erus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul,C kata Mohammad =ahyudin, -epala "ub* Bidang +mdal, Bapedalda "emarang, -amis (1D8), di "emarang. =ahyudin men$eritakan, ka%asan industri di @alan :atot "ubroto, -e$amatan g aliyan, -ota "emarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai +mdal. Padahal, menurut =ahyudin, salah satu syarat agar sebuah ka%asan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya ke%ajiban melaksanakan studi +mdal. Bapedalda berkali*kali menelpon penge lola ka%asan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen +mdal mereka. amun, sampai sekarang, jangankan memperoleh ja%aban berupa kesiapan membuat studi +mdal, bertemu pemilik ka%asan itu saja belum pernah,C ujarnya. =ahyudin menyayangkan sikap pihak ber%enang yang tetap memberikan i4in kepada suatu usaha industri atau ka%asan industri untuk beroperasi %alau belum menjalankan studi +mdal. Menurut dia, hal ini merupakan bukti bah%a bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. "ikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun ka%asan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. =ahyudin mengatakan,
ka%asan industri di ?erboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan, kepada Bapedalda. &al serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri ke$il (;!-) di Bugangan Baru. -eadaan tersebut, menurut =ahyudin, mengakibatkan Bapedalda tidak bisa mengetahui perkembangan di kedua ka%asan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah ka%asan industry sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pen$emaran yang bisa terjadi. !a menambahkan, industri ke$il, seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pen$emaran lingkungan. amun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoroti industry berskala besar. (-ompas, ' +gustus '')
)nalisa $asus
+spek &ukum Perlindungan ka%asan industri di "emarang dari Pen$emaran ;imbah Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan #ungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, peman#aatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, penga%asan, dan pengendalian lingkungan hidup (pasal 1 angka ' P;&). "e$ara umum Pengelolaan se$ara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam peman#aatan. "ebagai ka%asan yang diman#aatkan untuk berbagai sektor pembangunan, %ilayah ini memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. ?erdapat beberapa dasar hukum pengelolaan ka%asan industri yaitu6 1) o. < tahun 199, tentang -onserasi "umber daya +lam dan /kosistemnya. ') o. '2 tahun 199', tentang Penataan Ruang. 0) o. '0 tahun 199, tentang Pengelolaan ;ingkungan &idup. 2) o. '' tahun 1999, tentang Pemerintahan aerah. <) PP o. A9 tahun 199A, tentang Pelaksanaan &ak dan -e%ajiban, "erta Bentuk dan ?ata 3ara Peran "erta Masyarakat alam Penataan Ruang. A) -eputusan Presiden R! o. 0' tahun 199, tentang Pengelolaan -a%asan ;indung. ) Permendagri o. 8 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di aerah. 8) Berbagai Peraturan aerah yang relean. Pen$egahan pen$emaran dari ka%asan industri diatur dlm , seperti terlihat dalam Pasal ' P;& disebutkan6 (1) ?anpa suatu keputusan i4in, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. (') "etiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar %ilayah !ndonesia ke media lingkungan hidup !ndonesia. (0) -e%enangan menerbitkan atau menolak permohonan i4in sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri. (2) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. (<) -etentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang*undangan. Peran Pemda juga penting bertanggungja%ab dalam mengatur ka%asan industri. alam Pasal '' P;& disebutkan6 (1) Menteri melakukan penga%asan terhadap penaatan penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang*undangan di bidang lingkungan hidup. (') ntuk melakukan penga%asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menetapkan pejabat yang ber%enang melakukan penga%asan. (0) alam hal %e%enang penga%asan diserahkan kepada Pemerintah aerah, -epala aerah menetapkan pejabat yang ber%enang melakukan penga%asan.
Berkaitan dengan penga%asan dalam Pasal '2 disebutkan 6 (1) ntuk melaksanakan tugasnya, penga%as sebagaimana dimaksud dalam Pasal '' ber%enang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen danDatau membuat $atatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil $ontoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi danDatau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungja%ab atas usaha danDatau kegiatan. (') Penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), %ajib memenuhi permintaan petugas penga%as sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan yang berlaku. (0) "etiap penga%as %ajib memperlihatkan surat tugas danDatau tanda pengenal serta %ajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat penga%asan tersebut '0 ?ahun 199 juga menggunakan asas kerja sama ($ooperation prin$iple) dalam upaya preenti# terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang ter$antum pada pasal 9 ayat (') yang berbunyi6 Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan se$ara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung ja%ab masing*masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan peren$anaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.C Pasal 11 ayat (1)6 Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan se$ara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh MenteriC. @uga ter$antum dalam Pasal 10 ayat (1)6 alam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah aerah menjadi urusan rumah tangganya.C +sas kerjasama ini penting mengingat lingkungan hidup merupakan permasalahan global dan lingkungan hidup adalah miliki kita bersama. paya preenti# juga dilakukan melalui jalur perijinan antara lain6 Pasal 1<6 (1) "etiap ren$ana usaha danDatau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, %ajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. (') -etentuan tentang ren$ana usaha danDatau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata $ara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. i !ndonesia +nalisis Mengenai ampak ;ingkungan &idup (+M+;) diatur dalam PP o ' tahun 1999. +M+; adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha danDatau kegiatan yang diren$anakan pada lingkungan hidup. +M+; sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danDatau kegiatan yang dinilai berpotensi berdampak negati# terhadap lingkungan. +M+; sebagai salah satu instrumen proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ber%a%asan lingkungan. alam hal peri4inan juga mengatur tentang pengelolaan limbah sebagaimana ter$antum dalam pasal 1A*16
Pasal 1A (1) "etiap penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan %ajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha danDatau kegiatan. (') Penanggungja%ab usaha danDatau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. (0) -etentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 1 6 (1) "etiap penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan %ajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan bera$un. (') Pengelolaan bahan berbahaya dan bera$un meliputi6 menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan danDatau membuang. (0) -etentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan bera$un diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. *paa Hukum $asus Penemaran &leh Industri $eil i "emarang alam pasal < ayat (1) P;& mengakui hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. i samping ke%ajiban dalam pasal A P;&6 (1) "etiap orang berke%ajiban memelihara kelestarian #ungsi lingkungan hidup serta men$egah dan menanggulangi pen$emaran dan perusakan. (') "etiap orang yang melakukan usaha danDatau kegiatan berke%ajiban memberikan in#ormasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Menurut "uparto =ijoyo dengan melihat ruang lingkup pasal < ayat (1) P;& merupakan argumentasi hukum yang substantie bagi sesorang untuk melakukan gugatan lingkungan terhadap pemenuhan kedua #ungsi hak perseorangan termasuk #orum pengadilan. alam kasus pen$emaran oleh ka%asan industry ke$il di "emarang ini memang belum ada upaya hukum yang dilakukan. &al ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah salam hal penga%asan serta belum adanya keberanian masyarakat untuk mengangkat kasus ini. =alupun mereka merasakan dampak negati# dari pen$emaran limbah tersebut. amun masyarakat ataupun ;"M dapat mengajukan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus ini. alam hubungan dengan ndang*ndang o. '0 ?ahun 199 tentang Pengelolaan ;ingkungan &idup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasi#ikasikan kedalam 0 (tiga) kategori yaitu 6 1. Penegakkan hukum ;ingkungan dalam kaitannya dengan &ukum +dministrasi D ?ata saha egara. '. Penegakkan &ukum ;ingkungan dalam kaitannya dengan &ukum Perdata. 0. Penegakkan &ukum ;ingkungan dalam kaitannya dengan &ukum Pidana
Sanksi Administrasi
alam o '0 ?ahun 199 tentang Pengelolaan ;ingkungan &idup, salah satu instrumen hukum yang berperan bila kita bi$ara tentang penegakkan hukum lingkungan adalah hukum administrasi. !nstrumen hukum administrati# berbeda dengan instrumen lainnya, oleh karena penyelesaiannya adalah di luar lembaga peradilan. engan demikian, e#ektiitasnya sangat tinggi dalam pen$egahan perusakan lingkungan. "anksi administrati# ter$antum dalam pasal6 Pasal '< (1) :ubernurD-epala aerah ?ingkat ! ber%enang melakukan paksaan pemerintahan terhadap
penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan untuk men$egah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, danDatau pemulihan atas beban biaya penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan, ke$uali ditentukan lain berdasarkan ndang*undang. (') =e%enang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d apat diserahkan kepada BupatiD=alikotamadyaD-epala aerah ?ingkat !! dengan Peraturan aerah ?ingkat !. (0) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang ber%enang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dan ayat ('). (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ('), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang ber%enang. (<) ?indakan penyelamatan, penanggulangan danDatau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Berdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai i4in dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi yang paling keras pen$abutan i4in usaha perusahaan pengalengan ikan yang terbukti membuang limbah ke pesisir -epala aerah dapat mengajukan usul untuk men$abut i4in usaha danDatau kegiatan kepada pejabat yang ber%enang. "elain itu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada p ejabat yang ber%enang untuk men$abut i4in usaha danDatau kegiatan karena merugikan kepentingannya (lihat pasal ' ayat 1,',0 P;&). paya adminisrtati# adalah upaya ter$epat karena tidak memerlukan proses peradilan. alam kasus pengerusakan lingkungan upaya ini terasa lebih relean mengingat pen$emaran lingkungan hidup memerlukan upaya yang $epat agar kerugian yang ditimbulkan tidak terus bertambah. Sanksi Perdata
-etentuan hukum penyelesaian perdata pada sengketa lingkungan dalam P;& terdapat dalam pasal 0*09. Pada pasal Pasal 02 ayat (1) "etiap perbuatan melanggar hukum berupa pen$emaran danDatau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, me%ajibkan penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan untuk membayar ganti rugi danDatau melakukan tindakan tertentu. Pada ayat (') "elain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. "elanjutnya pasal 02 tidak menetapkan lebih lanjut mengenai tata $ara menggugat ganti kerugian. Pengaturan mengenai tanggunggugat dan ganti rugi masih berlaku pasal 10A< B=. "yarat*syarat dalam pasal 10A< antara lain6
Kesalahan "yarat kesalahan artinya pembuat harus mempertanggungja%abkan karena telah melakuakan perbuatan melanggar hukum. alam P;& ini menganut asas tanggungja%ab mutlak (stri$t liability). -arena terjadinya perbuatan melanggar hukum maka terjadi kesalahan dan pembuat harus mempertanggungja%abkan. @adi misalnya kelompok masyarakat sekitar Pengambengan yang di%akili oleh ;"M melakukan gugatan tentang perbuatan melanggar hukum berupa pen$emaran limbah, penggugat harus membuktikan adanya kesalahan dari pelanggar. Kerugian (Schade) "yarat lain dalam 10A< B= adalah adan ya kerugian ("$hade). lam syarat ini harus dibuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pen$emaran. Pada putusan M+ tanggal ' @uni 191
omor 1 -D"ipD191 disebutkan6 :ugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh pengadilan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilanC Mengenai :anti Rugi juga diatur dalam pasal Pasal 02 P;&6 C"etiap perbuatan melanggar hukum berupa pen$emaran danDatau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, me%ajibkan penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan untuk membayar ganti rugi danDatau melakukan tindakan tertentu.C alam P;& ini menganut asas tanggungja%ab mutlak (stri$t liability). Pengertian tanggungja%ab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. -etentuan ini merupkan le5 spe$ialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. +sas stri$t liability ini dituangkan dalam pasal 0<6 Penanggung ja%ab usaha danDatau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan ba han berbahaya dan bera$un, danDatau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan bera$un, bertanggung ja%ab se$ara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan ke%ajiban membayar ganti rugi se$ara langsung dan seketika pada saat terjadinya pen$emaran danDatau perusakan lingkungan hidup. Hubungan Kausal &arus ada kaitan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan terjadinya kerugian dengan kata lain, pembuangan limbah tersebut harus terbukti mengakibatkan adanya kerugian pengusaha berupa kematian tambak udang. Relativitas ?untutan supaya suatu ketentuan larangan berdasarkan unang *undang atau suatu syarat dalam ii4in dipenuhi, hanya dapat diajukan oleh seorang yang bersangkutan atau teran$am suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan undang*undang atau ketentuan peri4inan. Mengenai siapa yang berhak melakukan gugatan. Masyarakat dan rganisasi ;ingkungan &idup seperti ;"M berhak untuk melakukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 0 P;&6 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan per%akilan ke pengadilan danDatau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. (') @ika diketahui bah%a masyarakat menderita karena akibat pen$emaran danDatau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung ja%ab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. (0) -etentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (') diatur dengan Peraturan Pemerintah.
"anksi Pidana
alam pemberian sanksi pidana P;& 199 menetapkan sanksi maksimum, hal terebut ter$antum dalam Pasal 216 1. Barang siapa yang se$ara mela%an hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pen$emaran danDatau perusakan lingkungan hidup, dian$am dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp< .., (lima ratus juta rupiah). '. alam penerapan instrumen hukum pidana pada dasarnya bersi#at sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), namun dalam penegakkan hukum lingkungan tidak selamanya bersi#at (ultimum remidium) karena tingkat kerusakan lingkungan di !ndonesia sudah pada tingkat memprihatinkan. ntuk adanya perbuatan pidana di bidang ;ingkungan &idup, menurut pasal 21 sampai Pasal 2 P;& ditentukan agar memenuhi syarat*syarat 6 a. adanya perbuatan yang memasukkan mahluk hidup, 4at, energi atau komponen lain ke dalam ;ingkungan &idup atau perbuatan yang menimulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap si#at #isik danD atau hayati ;ingkungan &idup b. adanya penurunan kemampuan lingkungan sampai tingkat tertentu dalam menunjang pembangunan berkelanjutan atau ;ingkungan &idup kurangD tidak dapat ber#ungsi lagi sesuai dengan peruntukannya $. adanya unsur kesalahan dari perilaku baik karena kesengaajaan atau kelalaianE d. adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan pelaku dengan penurunan kualitas ;ingkungan &idup sampai pada tingkat kurang D tidak dapat ber#ungsi lagi sesuai dengan peruntukannyaE e. kesalahan pelaku bersangkutan dimaksudkan sebagai tidak pidana alam kasus Pen$emaran di ka%asan industri, pen$emaran dilakukan bukan oleh indiidu saja tetapi oleh beberapa orang atau perusahaan, mengenai pen$emaran yang dilakukan se$ara kolekti# merujuk pada Pasal 2A P;&6 (1) @ika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua*duanya. (') @ika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang* orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang*orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana se$ara sendiri atau bersama*sama. (0) @ika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat*surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. (2) @ika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan di%akili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan. "elain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam -itab ndang*undang &ukum Pidana dan ndang*undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan
tindakan tata tertib sesuai pasal 2 P;&, yaitu b erupa6 (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidanaE danDatau (') penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaanE danDatau (0) perbaikan akibat tindak pidanaE danDatau (0) me%ajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hakE danDatau (2) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hakE danDatau (<) menempatkan perusahaan di ba%ah pengampuan paling lama tiga tahun
$esimpulan apat ditarik kesimpulan dari pembahasan kasus diatas adalah sebagai berikut6 1.+spek &ukum mengenai pen$emaran di ka%asan ;ingkungan !ndustri -e$il "emarang diatur dalam P;& o '0 tahun 199 dan ndang*ndang omor '' ?ahun 1999 tentang Pemerintahan aerah yang memberikan ke%enangan yang luas kepada aerah -abupaten untuk mengatur dan mengurus,dan menegakkan hukum. '. paya penegakkan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kasus pen$emaran di ;ingkungan !ndustri -e$il adalah dengan penerapan instrumen hukum se$ara +dministrati#, &ukum Perdata, dan &ukum Pidana. @ika sanksi administrasi dinilai tidak e#ekti#, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas. "aran 1. "egala bahan buangan yang bera$un perlu pengolahan (treatment) dari ;ingkungan !ndutri -e$il tersebut terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan, dan perairan tempat pembuangan harus mempunyai kondisi oseanogra#i yang memadai. !ndustri*industri yang mutlak harus didirikan di %ilayah ini %ajib memproses bahan*bahan buangan untuk keperluan lain, sehingga dengan demikian dampak terhadap lingkungan dapat dibatasi '. Perlunya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus pen$emaran lingkungan hidup. +pabila upaya admisnitrati# kepada perusahaan men$emari diberikan sanksi pidana agar memberikan e#ek jera kepada pelakunya. 0. "elain kelembagaan pemerintah, peran kelembagaan legislati#, masyarakatD;"M, serta dunia usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan, utamanya pada tataran peren$anaan dan monitoringDealuasi. engan demikian akan ter$ipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan.
Bab 4
$esimpulan
Pengertian pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh -omisi Brundtland adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip*prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip*prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. @adi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. "etiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi dan peluang yang ada. ari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme, dan bukan pandangan anthroposentrisme. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan de%asa ini telah menjadi agenda internasional, termasuk !ndonesia. =alaupun demikian, tidak ada sebuah $etak biru untuk pembangunan berkelanjutan. "etiap negara harus mengembangkan pendekatannya sendiri. alam konteks ini, mun$ul anggapan dan penekanan yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di !ndonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidahkaidah konsep pembangunan berkelanjutan. &al ini dapat terlihat antara lain dalam masalah kerusakan hutan, konersi lahan, pen$emaran udara, pembuangan limbah, kesenjangan sosial, tingginya jumlah penduduk miskin dan menjamurnya budaya korupsi. alam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hokum ekonomi, alam*ekologi dan peradaban.
atar pustaka jajadiningrat, "urna ?. '1. Pemikiran, ?antangan dan Permasalahan ;ingkungan. "tudio ?ekno /konomi, >akultas ?eknologi !ndustri !?B Bandung. "oemar%oto, tto. '1. +tur*iri*"endiri Paradigma Baru Pengelolaan ;igkungan &idup. :adjah Mada niersity Press. Fogyakarta. "oerjani, M., R. +hmad, dan R. Munir. 198. ;ingkungan6 "umberdaya +lam dan -ependudukan dalam Pembangunan. @akarta6 niersitas !ndonesia Press. &mjan#isipunsoed.blogspot.$om Blog Prinsip*Prinsip dan !mplementasi kriemhild.u#t.uni*bremen.$om Blog ;atar belakang !n#ormasi pada Pembangunan Berkelanjutan Ri4kiamalia#ebriani.%ordpress.$om Blog Pembangunan /konomi dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan
Barber, dkk. '<. Meluruskan +rah Pelestarian -eanekaragaman &ayati dan Pembangunan di !ndonesia . @akarta 6 bor !ndonesia. "ugandhy,dkk.'. Prinsip asar Pembangunan Berkelanjutan Ber%a%asan ;ingkungan. @akarta6 Bumi +ksara. "mith 3 "tephen, ?odaro P. Mi$hael. 'A. Pembangunan /konomi. Munandar, dkk, penerjemah. @akarta6 P? /rlangga. ?erjemahan dari6 /$onomi$ eelopment. =ardhana, =isnu +rya.'8.ampak Pen$emaran ;ingkungan.Penerbit +ndi6Fogyakarta. Medi4ton.%ordpress.$om Blog 3ontoh -asus +mdal -a%asan ;ingkungan !ndustri -e$il di "emarang
