MAKALAH
ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR
"MANUSIA DAN HUKUM DALAM UPAYA MENDAPATKAN KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH:
Muhammad Cholid Zamzami, M.Pd
DISUSUN OLEH :
Ratih Hefia R. (13670036)
Mutholiatul Masyrifah (13670037)
JURUSAN FARMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai integrasi Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang sering disebut ISBD memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada manusia sehingga mampu mengkaji masalah sosial dan budaya secara arif. ISBD bukan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan masalah-masalah yang terwujud dari padanya. Funsi ISBD adalah memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial kebudayaan agar daya tanggap, persepsi dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial budaya dapat ditingkatkan sehingga kepekaan mahasiswa kepada lingkungan lebih besar. Ada banyak kajian Ilmu Sosial Budaya Dasar, salah satunya adalah "Manusia, Nilai, Moral dan Hukum".
Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya.Dalam konteks hubungan dengan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dapat berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya, yaitu dalam masyarakat. Dalam menciptakan keteraturan tersebut maka diperlukannya hukum dalam suatu masyarakat. Hukum tersebut harus dipatuhi oleh semua orang di dalamnya. Fungsi hukum di dalam masyarakat adalah sebagai upaya mendapatkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Oleh karena itu kami menyusun makalah yang berjudul "Manusia dan Hukum dalam Upaya Mendapatkan Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat".
Rumusan Masalah
Bagaimana hakikat, fungsi dan nilai hukum?
Bagaimana pengertian keadilan, ketertiban dan kesejahteraan?
Bagaimana perwujudan masyarakat taat hukum?
Bagaimana problematika nilai, moral, dan hukum?
Tujuan
Untuk Mengetahui hakikat, fungsi dan nilai hukum.
Untuk mengetahui pengertian keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.
Untuk mengetahui perwujudan masyarakat taat hukum.
Untuk mengetahui problematika nilai, moral, dan hukum.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah ISBD.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hakikat, Fungsi, Nilai dan Hukum
1. Nilai
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berkaitan dengan nilai. Istilah nilai (value) menurut kamus Poerwodarminto diartikan sebagai berikut:
Harga dan arti taksiran misalnya nilai emas.
Harga sesuatu misalnya uang.
Angka, skor.
Kadar, mutu.
Sifat-sifat atau hal-hal penting bagi masyarakat.
Selain itu juga ada beberapa pendapat lain tentang pengertian nilai. Menurut Bambang Daroeso nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu kwalitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku masyarakat. Sedangkan menurut Darji Darmodiharjo adalah kwalitas atau keadaan yang bermanfaat bagi masyarakat baik lahir ataupun batin. Oleh karena itu penilaian sangat diperlukan di dalam masyarakat, agar setiap orang akan selalu berusaha lebih baik.
2. Hukum
Secara etimologis istilah "hukum" sering kali di sinonimkan dengan "recht" (Belanda), "law" (Inggris), "loi" atau "droit" (Perancis), "ius" (Latin), "derecto" (Spanyol) dan "dirrito" (Italia). Di Indonesia istilah hukum berasal dari bahasa arab, dalam pengertian jamaknya adalah "ahkam" yang berarti segala hukum.
Ada beberapa definisi hukum yang dikemukaan oleh beberapa ahli. E. Utrecht memberikan definisi hukum dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia" menjelaskan bahwa: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Soedirman Kartohadiprodjo mendefisinikan hukum dalam bukunya "Tata Hukum Indonesia" bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubunagan manusia. Sedangkan menurut Mocthar Kusumaatmadja dalam buku "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional" mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asa-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.
Adapun ciri-ciri hukum, antara lain:
Adanya perintah atau larangan.
Perintah atau larangan harus ditaati oleh setiap orang.
Apabila setiap orang tidak mengindahkan perintah dan melanggar larangan akan terkena sanksi.
Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, beberapa tujuan hukum adalah keadilan, kegunaan, kepastian hukum dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.
Ada empat fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.
Sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat.
Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sebagai penegak pembangunan.
Fungsi kritis hukum.
B. Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan
1. Keadilan
Keadilan berasal dari bahasa arab adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya "Etika Politik"menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama.
Pada sila kelima pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sesuai dengan sila kelima tersebut maka keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa ialah:
keadilan distributif, yaitu hubungan yang adil antara negara dengan warganya. Dalam arti lain, negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban.
Keadilan legal (bertaat), yaitu hubungan yang adil antara negara dan warganya. Dalam arti lain, warga negara wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
Keadilan komukatif, yaitu hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik.
2. Ketertiban
Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur. Sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban didalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban.
3. Kesejahteraan
Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tetinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencangkup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat.
C. Perwujudan Masyarakat Taat Hukum
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, sedangkan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum.
Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.
Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum sangat diharapkan untuk menunjang dan menjadikan masyarakat dapat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.
Di dalam kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Namun tidak demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.
D. Problematika Nilai, Moral dan Hukum
Moral berkaitan dengan nilai baik buruk perbuatan manusia. Moral merupakan salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Pada dasarnya manusia yang bermoral tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Selain norma moral, ada pula hukum. Pada dasarnya hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, termasuk nilai moral.
Hukum dan moral adalah dua hal yang saling berkaitan. Hukum merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang.
Perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bernegara terikat pada norma moral dan norma hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang adil, tertib, damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terjadi pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan pelanggaran hukum.
Pelanggaran etik
Serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Rangkaian norma moral yang terhimpun biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi.
Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun tak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan pada para elit profesional tersebut.
Meskipun telah memiliki kode etik, masih tetap ada seseorang yang melanggar kode etiknya sendiri. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik, seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu.
Pelanggaran hukum
Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan akan mendapat sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Problema hukum yang berlaku saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.
Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi atas pelanggaran hukum berupa sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriyah dan memaksa.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku masyarakat.
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah.
Ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik.
Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum.
Perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bernegara terikat pada norma moral dan norma hukum.
3.2 Saran
Untuk mendapatkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan sebagai masyarakat yang baik, kita wajib mentaati hukum
Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran akan hukum
Untuk pembuat makalah selanjutnya sebaiknya membahas lebih mendalam tentang "Manusia dan Hukum dalam Upaya Mendapatkan Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat"
1