PANDUAN PRAKTIK KEDOKTERAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Praktik kedokteran yang dilaksanakan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. Selain itu penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.Hal ini agar penyelenggaraan praktik kedokteran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan Kedokteran yang dapat diberikan di rumah sakit setiap saat semakin berkembang seiring pesatnya perkembangan Ilmu Kedokteran. Namun Ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti dimana standar praktik kedokteran akan terus berubah seiring peningkatan kualitas pelayanan yang dapat diberikan. Berbagai tindakan intervensi yang dahulu dianggap mustahil seiring dengan perkembangan teknologi saat ini sudah bisa dikerjakan. Sterilisasi dan pencegahan infeksi semakin hari semakin baik dan tingkat keberhasilasn operasi semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan tersebut perlu ditetapkan suatu standar praktik kedokteran di rumah sakit sehingga pelayanan yang diberikan dapat berkualitas dan mengutamakan kepentingan pasien. Di Indonesia praktik kedokteran diatur dalam undang – undang nomor 29 tahun 2004. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) yang diusulkan oleh DPR RI kemudian dibahas dan disahkan oleh presiden tanggal 6 Oktober 2004 dan diberlakukan sejak tangal 6 Oktober 2005, merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan nasional
bidang kesehatan. UUPK yang terdiri dari 12 bab dan 88 pasal, dalam Pembuatan dan pengesahannya sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) UUD RI Tahun 1945. UUPK yang dibuat DPR RI melalui hak inisiatif bertujuan untuk memberikan jaminan atas mutu pelayanan kedokteran (dalam arti luas) bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi pasien (masyarakat). UUPK diharapkan dapat memicu mutu dari proses output penyiapan dokter yang pada gilirannya akan menjadi input dalam praktik kedokteran dapat tertata lebih baik. Proses itu meliputi bagaimana proses pendidikan dokter (yang menghasilkan kompetensi tertentu), bagaimana proses registrasi praktik dokter (yaitu memberikan kewenangan kepada dokter atas kompetensi yang dimiliki), bagaimana proses pemberian izin dokter untuk praktik (yang merupakan proses administratif), dan bagaimana sangsi yang diberikan bila dokter yang sudah berpraktik(dan memiliki izin praktik) terbukti melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesinya UUPK yang telah diterbitkan paling tidak telah mengakomodasikan semua aspek yang berhubungan dengan proses menyiapkan seorang dokter agar berpraktik dengan baik, yang meliputi tiga hal, yaitu: pertama, aspek pendidikan profesi kedokteran; kedua, kewenangan dokter; ketiga, izin praktik dan disiplin profesi dokter. Berdasarkan UUPK disusunlah suatu Panduan praktik kedokteran RSUD Kecamatan Mandau agar dokter dan dokter gigi dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif serta mementingkan kebutuhan pasien . 1.2. Tujuan Panduan Praktik Kedokteran 1.2.1. Tujuan Umum
Sebagai pedoman bagi Dokter umum, Dokter gigi dan Dokter Spesialis dalam melaksanakan praktik kedokteran di RSUD Kecamatan Mandau. 1.2.2. Tujuan Khusus
1. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kedokteran yang memprioritaskan kebutuhan pasien yang bersifat Preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. 2. Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit. 3. Untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pelayanan kedokteran di rumah sakit.
BAB II PRAKTIK KEDOKTERAN
2.1 Definisi
1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 2. Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Standar Pelayanan Kedokteran adalah Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran 4. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/ langkah – langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang bernar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. 5. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 7. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama – sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. 2.2 Ruang lingkup
1. Panduan ini diterapkan dala memberikan pelayanan kepada semua pasien di RSUD Kecamatan Mandau 2. Pelaksana Panduan ini adalah semua Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di RSUD Kecamatan Mandau. 2.3 Prinsip
1. Setiap Dokter dan Dokter gigi yang melakukan pelayanan kedokteran di rumah sakit harus memiliki surat Izin praktik dan surat tanda registrasi yang masih berlaku;
2. Setiap Dokter dan Dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kedokteran harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika dan profesi 3. Setiap Dokter dan Dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kedokteran di Rumah sakit harus telah mendapat persetujuan dari subkomite kredential komite medik rumah sakit; 4. Setiap dokter dan Dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kedokteran harus mengikuti Standar Prosedur yang ditetapkan rumah sakit. 2.4 Kewajiban dan Tanggung Jawab
1. Dokter dan Dokter Gigi a. Mengutamakan
Kebutuhan
pasien
yang
bersifat
preventif,
kuratif,
rehabilitatif dan paliatif. b. Memberikan pelayanan kedokteran sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan c. Memberikan pelayanan kedokteran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki d. Menghormati hak dan pendapat pasien dalam menentukan pelayanan yang diberikan e. Mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pasien dalam pelayanan kedokteran di rumah sakit. f.
Merujuk pasien ke dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
g. Menambah
ilmu
pengetahuan
dan
mengikuti
perkembangan
ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi h. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien terkecuali untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Kepala Instalasi a. Mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran di instalasi terkait b. Melaporkan setiap kesalahan yang terjadi dalam melakukan praktik kerdokteran di instalasi terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kedokteran yang diberikan di instalasi. 3. Komite Medik a. Mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran di rumah sakit b. Melakukan kredensial terhadap seluruh dokter dan dokter gigi yang akan memberikan pelayanan kedokteran di rumah sakit c. Memelihara mutu pelayanan kedokteran yang diberikan doker dan dokter gigi di rumah sakit
d. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kedokteran di rumah sakit 4. Direktur a. Menetapkan Dokter dan Dokter gigi yang dapat memberikan pelayanan kedokteran di rumah sakit sesuai dengan rekomendasi komite medik. b. Memberikan teguran dan sanksi terhadap dokter dan dokter gigi yang tidak memberikan pelayanan kedokteran di rumah sakit sebagaimana mestinya. c. Menetapkan standar prosedur pelayanan kedokteran di rumah sakit d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kedokteran yang diberikan di rumah sakit.
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
3.1 Pelaksana Praktik
1. Dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran di rumah sakit harus mendapat izin dari direktur rumah sakit 2. Izin dari Direktur Rumah sakit diberikan setelah dokter atau dokter gigi melalui proses kredensial dari komite medik 3. Dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran di rumah sakit adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter residen, dokter ptt, dokter internship, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. 4. Apabila berhalangan dokter atau dokter gigi dapat diganti oleh dokter atau dokter gigi lain yang telah mendapat izin dari direktur 3.2 Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
1. Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan 2. Setiap tindakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien 3. Persetujuan sebagaimana dimaksud diatas diberikan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap. 4. Penjelasan tersebut sekurang – kurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan c. Alternatif tindakan lain dan resikonya d. Risiko dan komplilasi yang mungkin terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 5. Persetujuan sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan secara lisan dan tertulis 6. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan 3.3 Pencatatan dan pelaporan praktik kedokteran
1. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib mengisi rekam medis 2. Rekam medis sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi selambat-lambatnya setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan
3. Apabila pasien meninggal selama menerima pelayanan kedokteran, dokter penanggung jawab pasien harus membuat laporan kematian pasien
3.4 Hak Pasien dalam Menerima Pelayanan Praktik Kedokteran
1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan diberikan 2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain 3. Mendapat Pelayanan sesuai kebutuhan medis 4. Menolak tindakan medis 5. Mendapatkan isi rekam medis dalam bentuk resume medis 6. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi 7. Memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 8. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi 9. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan 10. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 11. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya 12. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan 13. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis 14. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya 3.5 Kewajiban Pasien dalam Menerima Pelayanan Praktik Kedokteran
1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya 2. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi 3. mematuhi ketentuan yang berlaku di rumah sakit
3.6 Kendali Mutu dan Kendali Biaya
1. Kendali mutu dan kendali biaya dilaksanakan oleh Sub Komite Mutu Komite Medis dan Tim Mutu RSUD Kecamatan Mandau 2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, Sub komite Mutu Melakukan Audit Medis setiap 6 (enam) bulan sek ali atau lebih. 3. Dalam melaksanakan kendali mutu Tim Mutu melakukan pengukuran terhadap standar pelayanan rumah sakit, memberikan laporan dan rekomendasi kepada direktur terhadap standar pelayanan yang belum mencapai target
4. Tarif pelayanan kesehatan Rumah sakit ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan dan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis.
3.7 Pembinaan dan Pengawasan
1. Pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit dilakukan oleh Komite Medik, Direktur, Organisasi Profesi serta badan kepegawaian untuk Dokter dan Dokter gigi yang berstatus pegawai negeri. 2. Dalam rangka pembinaan Direktur rumah sakit dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan. 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa peringatan lisan, tulisan, pemutusan kerja sama dan pencabutan izin praktik di rumah sakit. 4. Pemberian sanksi terhadap Dokter dan Dokter gigi diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. 5. Apabila Dokter dan Dokter gigi melakukan kesalahan yang menimbulkan suatu proses hukum pidana atau perdata, maka masalah tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
BAB IV PELAYANAN KEDOKTERAN
4.1 Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit
Pelayanan kedokteran yang diberikan di rumah sakit disesuaikan dengan tingkat pelayanan kesehatan rumah sakit. Pelayanan kedokteran yang dilakukan RSUD Kecamatan Mandau dimulai dari pelayanan kedokteran tingkat dasar oleh dokter umum dan dokter Gigi hingga pelayanan kedokteran tingkat dua yang bersifat spesialistik dan subspesialistik terbatas. Pelayanan Kedokteran merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit sebagai suatu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Disamping itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan akurat dan sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif antara pihak rumah sakit dan pelanggan sering memiliki perbedaan persepsi. Menurut pelanggan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif jiks pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kesan kepuasan terhadap pasien. Sedangkan menurut rumah sakit, pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu rumah sakit harus menetapkan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pemerintah dan harapan pasien. Setiap pasien memiliki kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang berbeda. Untuk mengetaui kebutuhan pelayanan kesehatan pasien, rumah sakit harus memiliki suatu proses penilaian yang tepat. Proses ini disebut sebagai skrining pasien. Tujuannya agar rumah sakit dapat menentukan priorotas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien.
4.2 Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit
1. Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit diberikan berdasarkan Standar pelayanan kedokteran 2. Standar Pelayanan Kedokteran di rumah sakit meliputi Standar Prosedur Operasional (SPO) yang disusun berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) 3. SPO disusun dalam bentuk Panduan Praktik
Klinis (clinical pathway), algoritme,
protokol, prosedur atau standing order. 4. Pelayanan kedokteran dilaksanakan di poliklinik, rawat inap, kamar operasi, ICU, instalasi gawat darurat dan instalasi lainnya 5. Kepada setiap pasien yang memerlukan pelayanan kedokteran dilakukan proses skrining pada kontak pertama
6. Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imaging sebelumnya. 7. Berdasarkan hasil skrining ditentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien serta kemampuan rumah sakit dalam menyediakan pelayanan tersebut. 8. Pelayanan kesehatan yang diberikan dapat bersifat preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif dan diberikan secara tepat sesuai dengan urgensinya. 9. Pasien dengan kebutuhan atau kondisi darurat, mendesak atau emergensi diidentifikasi dengan proses triase dan sesegera mungkin diperiksa dan mendapat pengobatan dan tindakan medis. 10. Apabila berdasarkan skrining didapat rumah sakit tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas yang lebih mampu. 11. Pasien harus distabilkan terlebih dahulu sesuai kemampuan rumah sakit sebelum dirujuk
REFERENSI 1. Pemerintah Indonesia. 2004. Undang – Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta 2. Pemerintah Indonesia.2009. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta 3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1438 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Berita Negara RI tahun 2010 Nomor 464. Jakarta. 4. Iswandari, Hargianti Dini. Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Suatu Tinjauan Berdasarkan UU No 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen Kesehatan, Volume 09, No 02, hal 52-53, Juni, 2006.