BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang.
Salah satu hal yang cukup penting dalam dunia bisnis adalah masalah modal. Lembaga yang secara konvensional menyediakan modal adalah lembaga keuangan Bank. Namun, bank dala dalam m meny menyal alur urka kan n dana dana nya nya memb membut utuh uhkan kan jami jamina nan n atau atau (collaterall). collaterall). Untuk Untuk mengat mengatasi asi masala masalah h jamina jaminan n terseb tersebut ut dalam dalam prakte praktek k bisnis bisnis muncul muncul lembaga lembaga pembia pembiayaa yaan n yang yang cukup cukup fleksibel jika dibandingkan dengan bank 1. Meliha Melihatt lembag lembagaa pembia pembiayaa yaan n mulai mulai dimina diminati ti sebagai sebagai salah salah satu satu altern alternati ative ve dalam dalam pembiayaan perusahaan, maka pemerintah mengeluarkan keputusan presiden No.61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Adapun latar belakang belakang munculnya munculnya lembaga lembaga pembiayaan pembiayaan dijelaskan dijelaskan dalam pertimbangan pertimbangan Kepp Kepper erss ini, ini, yakni yakni bahw bahwaa dala dalam m rangk rangkaa menun menunja jang ng pertu pertumb mbuha uhan n ekono ekonomi mi maka maka sara sarana na penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Lembag Lembagaa pembia pembiayaa yaan n termas termasuk uk dalam dalam ruang ruang lingkup lingkup hukum hukum ekonom ekonomi, i, dimana dimana lembag lembagaa pembi pembiaya ayaan an itu itu merupak merupakan an lembaga lembaga yang yang macammacam-mac macam am kegiat kegiatann annya ya diatur diatur dalam dalam pasal pasal 2 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1351/KMK/012/1998, yang diantaranya adalah 1. Sewa ewa gun gunaa usa usaha ha 2. Moda Modall vent ventur uraa 3. Perd Perdaga agang ngan an sura suratt berh berhar arga ga 4. Anja Anjak k piut piutan ang g
1
Munir Fuadi. Hukum tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, 1995, hal 3
1
5. Usah Usahaa kar kartu tu kred kredit it 6. Pemb Pembia iaya yaan an kons konsum umen en
Lembaga pembiayaan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena lembaga pembiayaan merupakan sumber pembiayaan dari setiap kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pemb pembia iaya yaan. an. Lemb Lembag agaa pemb pembia iaya yaan an adal adalah ah bada badan n usaha usaha yang yang mela melaku kukan kan kegi kegiat atan an pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pela Pelaks ksan anaa aan n lebi lebih h lanj lanjut ut dija dijaba bark rkan an dala dalam m SK MenK MenKeu eu Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia No. No. 1257/KM 1257/KMK.0 K.013/ 13/198 1988 8 tentan tentang g ketent ketentuan uan dan tata tata cara cara pelaks pelaksana anaan an lembaga lembaga pembia pembiayaan yaan untuk mengetahuai lebih tentang leasing maka penulis akan membahas dalam makalah ini. Penulis akan membahas mengenai leasing, karena leasing dikenal memiliki kelebihan yaitu lebih fleksibel, biaya yang dibutuhkan relatif murah, menghemat pajak, pengaturan tidak terlalu rumit, rendah nya resiko dan adanya perlindungan terhadap barang yang disewa. Oleh karena itu leasing cukup diminati oleh masyarakat,
1.2. Permasalahan
1.2.1. Apa keunggulan lembaga pembiayaan “(Leasing)” dalam perekonomian di Indonesia? 1.2.2. Bagaimana Hubunagn Hukum Pembiayaan (Leasing) Dengan Hukum Ekonomi ?
2
BAB II PEMBAHASAN
Hukum pembiayaan adalah suatu aturan yang mengatur tentang kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam dunia bisnis adalah masalah modal. Lembaga yang yang secara secara konvens konvension ional al menyed menyediak iakan an modal modal dianta diantaran ranya ya adalah adalah lembaga lembaga pembia pembiayaa yaan. n. Pendirian lembaga pembiayaan ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pasal 1 butir 5 Keppres no 61 tahun 1988 menyebutkan : “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bukan bank bank yang khusus khusus didiri didirikan kan untuk untuk melaku melakukan kan kegiata kegiatan n yang yang termasu termasukk dalam dalam bidang usaha lembaga pembiayaan” Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaaan berbeda dengan bank pada umumnya. Bank dalam menyalurkan dananya membutuhkan jaminan (Collateral) sedangkan pada lembaga pembiayaan syarat yang diajukan cukup flesibel dibandingkan bank, sehingga pada akhirnya lembaga pembiayaan cukup diminati oleh masyarakat.
2.1 Jenis Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan terdiri dari :
3
1. Perdagangan Surat Berharga
Perusahaan Perdagangan Surat Berharga adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga.
2. Ventu Venture re Capit Capital al (Mod (Modal al Ventu Ventura ra))
Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Modal ventura merupakan pranata bisnis yang relative baru, jadi belum memperoleh pengaturan yang memadai. Menurut Tony Lorenz, modal ventura adalah : “ investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang beresiko tinggi dimana penyedia dana (venture capitalist) bertujuan utama memperoleh keuntungan (capital gain) bukan pendapatan bunga atau dividen” Menurut Clinton Richardson : “ modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan pasangan usaha yang beresiko tinggi bagi investor.”
Menurut Robert White : “modal ventura sebagai usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru dibidang teknologi dan non teknologi.” Menurut PP no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan: “modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu suatu perusahaan pasangan usaha (investee (investee company) untuk jangka waktu tertentu.” CIRI KHAS : 4
a. Bantua Bantuan n pembiaya pembiayaan an pada perusa perusahaa haan n pasangan pasangan usaha. usaha. b. Bersifat Bersifat sementa sementara, ra, sampai sampai pada pada masanya masanya dilakuk dilakukan an investasi investasi c. Perusa Perusahaa haan n modal modal ventura ventura terliba terlibatt dalam dalam manajemen manajemen perusah perusahaan aan pasangan pasangan usaha usaha yang dibiayainya. d. Pemb Pembia iaya yaan an bukan bukan dalam dalam bent bentuk uk pinj pinjam aman an 9loan 9loan), ), mela melaik ikan an penye penyert rtaa aan n modal modal (equity participation). e. Pembiayaan Pembiayaan itu itu beresiko beresiko tinggi tinggi karena karena modal usaha usaha (risk (risk capital) capital) yang yang tidak tidak didukung didukung oleh jaminan (collateral) f. Moti Motiff utam utamaa adal adalah ah bisn bisnis is pemb pembia iaya yaan an yang yang meng menghar harap apkan kan keunt keuntun ungan gan rela relati tive ve tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tinggi. g. Pembiayaan Pembiayaan umumnya umumnya berjangka berjangka panjang panjang dari dari 5 sampai sampai 10 tahun. tahun. h. Pembia Pembiayaa yaan n dituju ditujukan kan kepada perusaha perusahaan an kecil kecil atau masih masih baru, tetapi tetapi berpot berpotens ensii besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau non teknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.
3. Le Leasi asing ng (Se (Sewa wa Gu Guna na Usaha Usaha))
Sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu. The Equipment Leasing Association di Inggris mendifinisikan : “lease “lease adalah adalah kontrak kontrak antara antara lessor lessor dan lessee lessee untuk untuk penyew penyewaan aan suatu suatu jenis jenis barang (asset) tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan atas barang tetapa pada lessor, hak pakai atas barang ada pada lessee dengan membayar sewa yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan.” 5
Menurut Surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri perindustrian dan perdagangan tanggal 7 Januari 1947, tentang tentang Perizinan usaha leasing: “ leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.” Menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) keputusan Menteri Keuangan no 1169 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing): “leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala Menurut ketentuan pasal keputusan menteri keuangan nomor 1169 tahun 1991: “setiap transaksi sewa guna usaha (lease agreement). Perjanjian sewa guna usaha wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.
4. Facto Factori ring ng (Anj (Anjak ak Piuta Piutang) ng)
Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan factoring, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring (factor) Menurut Dahlan Slamet (1995), anjak piutang didefinisikan sebagai suatu kontrak, atas dasar mana Perusahaan Anjak Piutang menyediakan jasa-jasa antara lain jasa pembiayaanjasa pembukuan (maintenance of accounts), jasa penagihan piutang, dan jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk itu Klien berkewajiban kepada 6
Perusahaan Anjak Piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No, 1251 / KM013/1988 tanggal 20 Desember 1988, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
5. Consume Consumerr Finance Finance (Pembia (Pembiayaan yaan Konsume Konsumen) n)
Di Inggris pembiayaan yang disediakan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dikenal dengan istilah Kredit Konsumen( Constumer Credit ), tetapi di Indonesia lebih dikenal dengan Pembiayaan Konsumen ( Consumer Finance ), yang pengertiannya juga meliputi Constumer Credit. Menurut ketentuan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
6. Credi Creditt Card Card (Ka (Kart rtu u Kredi Kredit) t)
Kartu Kredit adalah alat pembayaran melalui jasa Bank/ Perusahaan Pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/ jasa, atau alat untuk menarik uang tunai di Bank/ Perusahaan Pembiayaan. Alat pembayaran tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan Kartu Kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari Bank/Perusahaan Bank/Perusahaan Pembiayaan.Peminjam dana yang menerima Kartu Kredit disebut Pemegang Kartu (Card Holder), dan Bank Perusahaan Pembiayaan yang menyerahkan Kartu Kredit disebut Penerbitan ( Issuer).
7
2.2.1. Keunggulan Lembaga Pembiayaan “(Leasing)” dalam Perekonomian Indonesia.
Indo Indones nesia ia sebag sebagai ai sala salah h Nega Negara ra yang yang seda sedang ng berk berkem emba bang ng sang sangat at bert bertum umpu pu pada pada per pertu tumb mbuh uhan an ekono ekonomi mi di negar negaran anya ya seba sebagi gi penu penunj njan ang g dari dari pemba pembangu nguna nan n di Indo Indone nesi sia. a. Pertum Pertumbuh buhan an ekonomi ekonomi dapat dapat bersum bersumber ber dari dari berbaga berbagaii kegiat kegiatan an masyar masyaraka akatt yang yang berkai berkaitan tan dengan dunia usaha baik dibdang dibdang perdagangan perdagangan maupun perindustri perindustrian. an. Namun karena Indonesia Indonesia masih merupakan Negara berkembang jadi persebaran modal untuk memulai suatu usaha di bidang pedagangan maupun perindutrian oleh masyarakat masih belum merata. Masih banyak golongan golongan masyarakat masyarakat yang membutuhkan membutuhkan modal dalam rangka menjalankan menjalankan usahanya yang kemudian bermuara pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena hal diatas maka lembaga pembiayaan di butuhkan dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu lembaga pembiayaan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia adal adalah ah lemb lembag agaa sewa sewa guna guna usaha usaha.. Lemb Lembag agaa sewa sewa guna guna usaha usaha menj menjadi adi elem elemen en pent pentin ing g pertumbuhan dunia ekonomi di Indonesia karena memiliki banyak kelebihan yang sesuai dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keunggulan : Pert Pertam amaa adal adalah ah fleks fleksib ibel elit itas as dari dari segi segi keada keadaan an keuan keuanga gan n less lesse, e, sewa sewa guna guna usaha usaha memberikan kemudahan pembiayaan sewa yang dapat dilakukan secara berkala oleh lesse. Di Indonesia hal ini menjadi keunggulan yang penting karena untuk memulai usaha denga sewa guna usaha tidak perlu memberatkan keuangan dari perusahaan sehingga perusahaan dapat cepat berkembang. Kedua adalah biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk merealisasikan kontrak sewa guna usaha tidak besar atau relative murah. Sehingga perusahaan kecil dapat dengan mudah menjalankan usahanya melalui sewa guna usaha. Ketiga adalah adanya penghematan pajak apabila suatu perusahaan melakukan sewa guna usaha. usaha. Hal ini diperk diperkuat uat dengan dengan adanya adanya Keputu Keputusan san Menter Menterii Keuanga Keuangan n No.116 No.1169 9 thun thun 1991 tentang kegiatan sewa usaha. Penghematan pajak tentunya akan sangat membatu perusahaan perusahaan untuk semakin berkembang karena pengeluaran dalam bentuk pajak berkurang. 8
Keem Keempa patt adala adalah h penga pengatu tura ran n sewa sewa guna guna usah usahaa tida tidak k terl terlal alu u rumi rumitt sehi sehingg nggaa dapat dapat dilaku dilakukan kan dengan dengan mudah mudah oleh oleh perusa perusahaan haan-pe -perus rusaha ahaan an di Indones Indonesia ia sehing sehingga ga pada akhirn akhirnya ya membantu perusahaan untuk cepat mengembangkan usahanya. Kelima adalah criteria perusahaan yang dapat menerima lesse yang longgar, perusahaan perusahaan di Indonesia tidak semuanya memenuhi criteria sebagai perusahaan yang bonafit, dengan adanya kelonggaran dalam penerimaan perusahaan yang akan melakukan sewa guna usaha maka perusahaan-perusaahn yang sedang berkembang dapat dengan mudah menerima manfaat dari sewa guna usaha. Keunggulan yang keenam adalah rendahnya resiko yang ditanggung baik oleh pemberi sewa guna usaha maupun penerima sewa guna usaha apabila terjadi pemutusan kontrak di tengah jalan.Dengan rendahnya resiko maka kedua belah pihak baik lessee maupun lessor dapat tenagng dengan adanya perjanjian sewa guna usaha. Keunggulan yang ketujuh dan juga penting di Indo Indone nesi siaa adal adalah ah tran transa saks ksii sewa sewa guna guna usah usahaa seri sering ng dila dilaku kuka kan n tanp tanpaa uang uang muka muka dan dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% yang tentunya akan sangat membantu arus kas bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang yang jumla jumlahny hnyaa sangat sangat banyak banyak di Indones Indonesia. ia.Keu Keunggu nggulan lan yang yang terakh terakhir ir yang yang juga juga sangat sangat penting penting adalah adanya perlindungan terhadap lessee dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan modal karena pesatnya kemaajuan teknologi.Sehingaa akan membantu perusahaan lessee yang sedang berkembang. 2.2.2 Hubungan hukum pembiayaan dengan hukum ekonomi. Yang akan kita bahas disini mengenai hubungan leasing dengan hukum ekonomi Leasing termasuk salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan.Lembaga Pembiayaan, dalam hal ini leasing muncul dalam kegiatan perekonomian.Dan mengenai hubungan antara leasing dengan hukum ekonomi maka bisa kita tinjau dari dasar hukum leasing yaitu : Kaidah hukum administratif nya yaitu:
9
1. Sura Suratt Keput Keputus usan an Ment Menter erii Keuan Keuanga gan n Nomor Nomor KepKep-38 38/M /MK/ K/IV IV/1 /1/1 /1972 972,, Tent Tentang ang Lemb Lembaga aga Keua euangan
yang
telah
diubah
dengan gan
Keputusan
Ment enteri
keu keuangan
Nomo omor
562/KMK/011/1982 Suratt 2. Sura
Kepu Keputu tusa san n
Perdaga Perdaganga ngan n
Bers Bersam amaa
Republ Republik ik
Ment Menter erii
Indones Indonesia ia
Keua Keuang ngan an,,
Ment Menter erii
Peri Perind ndus ustr tria ian n
No.Kep. No.Kep.-12 -122/M 2/MK/I K/IV/2 V/2/19 /1974, 74,
dan dan
Ment Menter erii
No.32/M No.32/M/SK /SK/2/ /2/1974 1974,,
No.30/Kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. 3. Keputusan Keputusan Presiden Presiden RI No.61 No.61 Tahun Tahun 1988 Tentang Tentang Lembaga Lembaga Pembiaya Pembiayaan. an. 4. Keputusan Keputusan Menteri Menteri Keuangan Keuangan RI no. 1251/KMK 1251/KMK.013/19 .013/1988, 88, tentang tentang Ketentuan Ketentuan dan Tata Cara Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan Pembiayaan Perusahaan. 5. Keputusan Keputusan Menteri Menteri Keuangan Keuangan RI, No No 634/KMK.013/ 634/KMK.013/1990, 1990, tentang tentang Pengadaan Pengadaan Barang Barang Modal Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (perusahaan leasing) 6. Keputusan Keputusan Menteri Menteri Keuangan Keuangan RI no. 1169/K 1169/KMK.01/ MK.01/1991, 1991, tentang tentang kegiatan kegiatan Sewa Sewa Guna Usaha Usaha (leasing) 7. Segi Hukum Perdata (Hukum ekonomi erat kaitannya dengan Hukum Perdata)
Setiap kegiatan usaha pembiayaan, dalam hal ini sewa guna usaha ada 2 sumber hukum perdata yang mendasari sewa guna usaha yaitu : •
Asas Kebebasan Berkontrak (kaidah hukum huk um materiil) Perjanjian dalam sewa guna usaha selalu dibuat tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum.Perjanjian sewa vguna usaha dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kewajiban dan hak lessor dan lessee sebagai perusahaan yang dibiayai.
•
UU Bidang Hukum Perdata (kaidah hukum formil)
10
Perjanjian sewa guna usaha tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata.Sumber hukum utama sewa guna usaha adalah perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam KUH Perdata yang terdapat dalam pasal 1548-1580 KUH Perdata. Segi perdata di luar KUH Perdata (kaidah hukum formil) Ketent Ketentuanuan-ket ketent entuan uan dalam dalam berbag berbagai ai UU di luar luar KUH Perdat Perdataa yang yang mengat mengatur ur aspek aspek perdata sewa guna usaha yaitu : •
UU No.9 Tahun 1969 Tentang Badan Usaha Milik Negara
•
UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
•
UU No.5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria
•
UU
No.8
Tahun hun
1999
Tentang
Perlindun dungan
Kons onsumen
dan dan
Peraturan
Pelaksanaannya.
8. Segi Segi Huku Hukum m Pub Publi lik k Sewa Sewa
Guna Guna
Usah Usahaa
bany banyak ak
menya enyang ngku kutt
kepe kepent ntiingan ngan
publ publiic
(mas (masy yarak arakat at
luas luas,,
Negara/pemerintah) terutama yang bersifat administrative.Oleh karena itu sewa gyna usaha banyak banyak diatur diatur dalam dalam berbaga berbagaii peratu peraturan ran perund perundangang-unda undangan ngan admini administr strasi asi Negara Negara yang yang meliputi : •
UU Bidang Hukum Publik (kaidah hukum formil) •
UU No.3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
•
UU No.7 tahun 1992 jo.UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
11
•
UU No.1 No.12 2 Tahun Tahun 1985, 1985, UU No.7 No.7 Tahu Tahun n 1991, 1991, UU No.8 No.8 tahu tahun n 1991 1991 Tent Tentan ang g Perpajakan
•
•
UU No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
•
UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Tentang Lembaga Pembiayaan (kaidah hukum formil) •
Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 yang mengatur tentang lembaga pembiayaan
•
Keputusan Mentri Keuangan No 1251 Tahun 1988 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan
•
Perusahaan Khusus Tentang Sewa Guna Usaha •
Keputusan Mentri Keuangan No 1169/1991 Tentang kegiatan sewa guna usaha
(leasing) tgl 27 november 1991.
Salah satu kasus yang berhubungan dengan Leasing yang terjadi di Indonesia adalah seperti berikut : KASUS SENGKETA KONTRAK LEASING KASUS POSISI
-
Eddy ada adallah Di Direktur CV. Gr Grafel Offset di Sura urabaya aya, sua suattu pe perusahaan di di
bidang percetakan. Pada 1984 berkeinginan menambah kemampuan Cetak perusahaannya. Untuk itu, Eddy memesan sebuah mesin offset offset “Miller.TP.295” “Miller.TP.295” melalui jasa leasing dari PT Pamor Cipta Inti Leasing yang dipimpin Ir. Wilson Tjugiarto. Sebagai penjamin adalah PT Baginda Putera, yang dikelola Baginda Batangtaris. Maka diantara ketiganya terjadi hubungan bisnis.
12
-
PT Pamor Cipta Inti Leasing adala alah Lessor. Pemasok barang (supp upplier) dan
penerima jaminan dari CV. GRAFEL Offset dan PT Baginda Putera. -
CV. Grafel Offset adala alah Lessee, yang ang menerima ba barang dar dari Lessor dan
pemberi jaminan pada lessor untuk pembayaran ganti rugi jika terjadi kegagalan pelaksanaan perjanjian. -
Sedan dangkan PT Baginda nda Put Putrra ada adallah Sup Supp plier atau Im Importir ya yang memaso asok
barang kepada Lessee; sekaligus pemberi pe mberi jaminan kepada PT Pamor Cipta Inti Leasing untuk membeli kembali barang tersebut, jika Lessee gagal melaksanakan perjanjian. -
Tanggal gal 18 18 Nov Noveember ber 198 1983 3, di dibuatlah “p “perjanjia jian le leasing” ng” di di ha hadap dapan Not Notaaris
di Jakarta, Samsul Hadi, SH, yang ditanda tangani Wilson sebagai pimpinan PT Pamor Cipta Inti Leasing. Eddy mewakili CV. Grafel Offset. Pada saat yang sama ditandatangani pula surat garansi (jaminan) dan ganti kerugian oleh Eddy (CV. Grafel Offset) serta surat garansi untuk pembelian kembali yang ditandatangani pihak PT Baginda Putra. -
Dari pe perjanjian ya yang di dibuat, ma maka ma masing-masing pi pihak me mempunyai
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan.
Cara pembayaran yang disepakati: -
CV. CV. Gra Grafe fell Off Offse sett haru haruss mend mendep epos osit itok okan an uang uang pada pada “PT “PT Pam Pamor or
Cipta Inti Leasing” sebesar Rp 25.650.000,-
“Lea “Lease se Peri Period od”” (ma (masa sa prod produkt uktif if mesi mesin) n) sela selama ma 3 tah tahun un Less Lessee ee
diwajibkan membayar harga mesin secara bertahap.
-
-
“Lea “Lease se Rent Rent”” yang yang haru haruss dibay dibayar ar tiap tiap bula bulan n Rp Rp 6.021 6.021.3 .370, 70,--
-
“Res “Resid idua uall Val Value ue”” seb sebes esar ar 20% 20% = Rp 34.2 34.200 00.0 .000 00,,-
Dalam perkembanganny nnya, se setelah mesin yang dipes pesan telah diterima CV.
Grafel Offset, Eddy tidak mampu mampu membayar kewajibannya. Tanggal 12/9/1984, Eddy menyatakan diri tidak mampu lagi mengangsur harga mesin dan meminta agar mesin itu 13
diangkat. Sebagaimana disepakati, adalah kewajiban PT Baginda Putra, sebagai penjamin yang harus membeli kembali mesin mesin tersebut (guarantee to buy back). Jumlah yang harus dibayar PT Baginda Putera sebagai penjamin adalah Rp 220.352.367,-. Namun demikian, meski telah dihubungi persurat berkali-kali, PT Baginda Putera tidak memberikan tanggapan untuk melaksanakan kewajibannya. -
Mesin ya yang ke kemudian di disimpan di di gu gudang PT Pa Pamor Ci Cipta In Inti te tersebut but, ti tidak
dapat lagi dioperasikan, apalagi dipasarkan karena bagian-bagian penting dari mesin offset itu (electronic Monitoring System WEKO TYPE 7309 dan Spare parts MILLER TP 29 S TYPE WL 230/59), diambil oleh Baginda Batang Taris tanpa sepengetahuan Wilson. -
“Perj erjanji njian Le Leasing” ant antaar PT Pamor Cipta In Inti-CV -CV. Grafel Of Offset-PT
Baginda Putera, pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, karena Eddy telah membayar Residual Value sebesar 15% = Rp 25.650.000,- ini berarti Eddy telah menggunakan hak opsi, yakni akan membeli barang, modal jika harga sewa telah dibayar seluruhnya. -
Oleh karena merasa di dirugikan kan, Ir Ir. Wi Wilson Tjugiarto, membawa ma masalah in ini ke ke
persidangan perdata pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menggugat Eddy (CV. Grafel Offset) sebagai Tergugat I dan Baginda Batang Taris (PT Baginda Putera) sebagai Tergugat II. Kepada Majelis Hakim Wilson sebagai Penggugat Penggugat memohon putusan sebagai berikut: 1.
Meng Mengab abul ulka kan n sel selur uruh uh guga gugata tan; n;
2.
Meny Menyat atak akan an para para Ter Tergu gugat gat tel telah ah mela melaku kuka kan n ingka ingkarr janj janji; i;
3.
Menyat Menyataka akan n sah dan berh berharg argaa sita sita jami jaminan nan atas atas harta harta benda benda para para Tergu Tergugat gat;;
4.
Menyat Menyataka akan n satu satu “Per “Perjan janji jian an Leas Leasing ing”” tangga tanggall 18 Novemb November er 1983 1983 yang yang
ditanda tangani oleh Penggugat (PT Pamor Cipta Inti Leasing) dengan Tergugat I (CV. Grafel Offset) beserta lampirannya: a.
Surat garansi dan ganti kerugian yang ditanda tangani oleh
Tergugat I (CV. Grafel Offset). 14
b.
Surat garansi untuk pembelian kembali yang ditanda tangani oleh
Tergugat II (PT Baginda 5.
Putera).
Menghuk Menghukum um para para Terg Terguga ugatt seca secara ra tanggun tanggung g rent renteng eng membel membelii kemb kembali ali
mesin offset merk “Miller PT.29.S” yang perinciannya sebagi berikut: -
Total Lease Receivable:
36 x Rp. 6.021.370 =
Rp
216.769.320,-
Residual Value 5%
Rp
8.550.000,-
Overdue interested (Juli-Agustus 1984)
Rp
547.342,-
Biaya perjalanan ke Surabaya 2x
Rp
507.075,- + Jumlah -
Cicilan I (Juni 1984)
Rp 226.373.737,Rp
6.021.370,- + -
Jumlah
Rp
220.352.367,6.
Menghuk Menghukum um para para Terg Terguga ugatt seca secara ra tangg tanggung ung renten renteng g memb membaya ayarr bunga bunga 5%
per bulan dari jumlah yang harus dibayar kembali oleh para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan mesin tersebut dibeli kembali oleh Tergugat dari Penggugat. 7.
Meng Menghuk hukum um para para Ter Tergu guga gatt mem memba baya yarr uang uang denda denda … dst dst …
PENGADILAN NEGERI:
-
Haki Hakim m Per Perta tam ma yan yang g men menga gadi dili li perk perkar araa ini ini, mem member berikan kan per pertimb timban anga gan n yur yuriidis dis
sebagai berikut: 15
-
Dal Dalam eks eksep epssiny inya, Ter Tergu guga gatt II, II, meng mengem emuk ukak akan an bah bahwa wa Pen Penga gadi dillan Neg Neger erii Jak Jakar arta ta
Selatan tidak wenang memeriksa perkara ini, karena Tergugat I berdomisili di Surabaya. Dan hal ini bertentangan dengan pasal 118 (2) HIR. Selain itu, gugatan terhadap Tergugat I dan II secara pribadi adalah keliru, sebab Tergugat I dan II, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. -
Meng Mengen enai ai hal hal itu, itu, Maje Majeli liss meru meruju juk k pada pada pasa pasall 25 Perj Perjan anji jian an (buk (bukti ti P-IV P-IV), ), yang yang
bersepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Pengadilan yang memeriksa perkara. Jika terjadi terjadi sengketa. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap berwenang memeriksa memeriksa perkara ini. Sehingga Eksepsi Tergugat II, harus ditolak. -
Seda Sedang ngka kan n ten tenttang ang “er “errror in per persona sona”, ”, Pen Pengg ggug ugat at tel telah jel jelas as meny menyeb ebut utka kan n nama nama
Tergugat I sebagai pribadi, maupun selaku Direktur CV. Grafel Offset dan Tergugat II sebagai pribadi dan atau Managing Director dan atas nama PT Baginda Putera. Hal ini jelas bahwa para Tergugat, digugat sebagai pribadi dan dalam hubungan sebagai Direktur dari perusahaannya masing-masing. Karenanya, gugatan Penggugat telah tepat dan Eksepsi Tergugat II, harus pula ditolak.
16
BAB III PENUTUP III.1 III.1 Kesimpu Kesimpulan lan
1. Leasing Leasing memiliki memiliki kelebihan kelebihan yaitu yaitu lebih lebih fleksibel fleksibel dari dari segi keadaan keadaan keuangan, keuangan, biaya biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk merealisassi kontrak sewa guna relatif murah, menghemat pajak, pengaturan sewa guna usaha tidak terlalu rumit, rendah nya resiko dan adanya perlindunga perlindungan n terhadap terhadap barang yang disewa. Oleh karena itu leasing cukup diminati diminati oleh masyarakat, 2. Hubungan antara leasing dengan hukum ekonomi di tinjau dari kaidah administratif yaitu
diwujudkan diwujudkan dalam Surat Keputusan Mentri Mentri Keuangan Keuangan Nomor kep-38/MK/IV/1/ kep-38/MK/IV/1/1972 1972 tentang Lembaga Keuangan, kaidah formil yaitu berupa UU bidang hukum perdata dan UU dala dalam m bidan bidang g publi publik, k, dan dan
kaid kaidah ah mate materi riil il yang yang diwu diwuju judk dkan an asas asas kebeb kebebas asan an
berkontrak III. III.2 2 Sara Saran n
Dalam Dalam rangka rangka menunj menunjang ang pertum pertumbuh buhan an ekonomi ekonomi maka maka sarana sarana penyed penyediaa iaan n dana yang yang dibutuhkan dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat diperluas. diperluas. Dan pengaturan pengaturan tentang lembaga lembaga pembiayaan pembiayaan lebih di perje perjelas las.. Tujuann Tujuannya ya agar agar masyar masyaraka akatt lebih lebih mudah mudah mendap mendapatk atkan an dana untuk untuk membia membiayaa yaaii kegiatan ekonomi yang dilakukan. Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Pemerintah yaitu berupa pembentukan pembentukan peraturan perundang-und perundang-undangan angan yang mengatur mengatur secara secara spesifik spesifik mengenai lembaga lembaga pembiayaan pembiayaan yaitu yaitu leas leasin ing g (sew (sewaa guna guna usah usaha) a),, seda sedangk ngkan an bagi bagi masy masyar araka akat, t, diha dihara rapk pkan an agar agar menca mencari ri dan dan memahami tentang leasing baik keutungan dan kerugian.
17
DAFTAR PUSTAKA
Lubis, Suharwardi K. 2004. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika Segii Hu Huku kum m Lemb Lembag aga a Ke Keua uanga ngan n dan dan Muhamm Muhammad ad Abdulk Abdulkadi adir, r, Rilda Rilda Murnia Murniatai tai.. 2004. 2004. Seg Pembiayaan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Sembiring, Sentosa. 2004. Hukum Dagang. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/28/Fokus/1777438.htm http://www.unmiset.org/legal/indonesianlaw/uu/Uu197301.htm www.detik.com www.sinar-harapan.com www.kenywiston.com/hrtcmare41.doc (Diakses pada tanggal 5 Mei 2008)
18
Hukum Pembiayaan ”Leasing” Disusun Untuk Memenuhi tugas Terstruktur II Matakuliah Hukum Ekonomi
Disusun oleh : Hera Pratita
(0610110084)
Iis Hariyanto
(0610110088)
I gede Jaya Wisesa
(0610110192)
Intan Nur N
(0610110094)
Intan Puspita Y
(0610110095)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2008 19