MAKALAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Tentang
Peradilan Agama Agama Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
DISUSUN OLEH: Abrian Ala! Jei Jei Hajah Hajah Darm Darma a P'(r P'(ra a
"#$ %&" "#$ #)" #)"
D*sen Pembimbing + N'rhasnah, M-Ag Arlis, S-HI, M-H
J.R.SAN PERBANDINGAN MA/HAB DAN H.K.M 0AK.L1AS S2ARI3AH INS1I1.1 AGAMA ISLAM NEGERI 4 IAIN5 IMAM BONJOL PADANG PADANG )6") H 7 %#)# M
PERADILAN AGAMA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA A- Mas'd dan Sejarah Mas'n8a Belanda e Ind*nesia
Belanda mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1569 M dengan tujuan utama berdagang. Mulai tahun 1602 M Belanda dapat menerapkan kekuasaannya dengan mendirikan V! di Indonesia yang berpusat di Bata"ia. #emerintah V! berorientasi dagang ini berjalan sampai tahun 1$00 M. %amun kemudian tujuan itu berubah sejalan dengan perkembangan kekuasaanya di daerah&daerah Indonesia maka si'at pemerintahannya yang pada a(alnya lebih berorientasi dagang berubah. )engan berakhirnya masa pemerintahan V!* selanjutnya dimulailah masa pemerintahan kolonial Belanda yang berlangsung sampai tahun 19+2 M. ,etika pemerintah penjajahan -epang resmi dapat mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda.1 #ada periode kedua ini* Belanda mulai melakukan inter"ensi terhadap hukum Islam. #erubahan& perubahan struktur hukum mulai dilakukan seara perlahan dan sistematis. #andangan Belanda terhadap hukum dan masyarakat Indonesia tidak menunjukkan penghargaan terhahdap Islam. )i mana&mana jika terjadi bentrokan antara Islam dan adat* Belanda selalu memihak kepada golongan adat.
B- Kebijaan Pemerin(ah Belanda 1erhadap H''m Islam dan Peradilan Agama dan Pengar'hn8a 1erhadap Peradilan Agama
#ada tahun 1$$9 terjadi perkembangan baru mengenai kebijakan pemerintah Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia. #emerintah Belanda mengangkat /nouk urgronje 1$5& 1934 sebagai penasehat pemerintah india Belanda dalam urusan Islam dan Bumi #utra. /nouk urgonje merasa tidak senang dengan dengan dekrit kerajaan. /nouk urgronje mengatakan kebijakan pemerintah Belanda untuk mengakui dan mengadakan #eradilan gama di samping #engadilan %egeri merupakan kekeliruan yang patut disesalkan. ,arena dengan demikian menurutnya* perkembangan hukum Islam harus dibiarkan begitu saja tanpa suatu pengakuan resmi seara tertulis dari pengadilan negara yang dibebani tugas menga(asinya. )ia juga menentang keras ajaran Berg dengan heori 7eeptio in !omple8unya. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang&orang eh dan ajo di Banda eh. /ebagaimana termuat dalam bukunya De Atjehrs* dia berpendapat bah(a yang berlaku bagi orang Islam di 1
sasri(arni dan %urhasnah* Peradilan Agama di Indonesia* #adang: ay'a #ress* 2006* h. ++.
kedua daerah itu bukanlah hukum Islam* tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar&benar diterima oleh hukum adat. #endapat ini dikenal dengan heori 7eeptio yang banyak mempunyai pengikut di kalangan sarjana hukum. #ada tahun 1922 M* pengaruh teori ini rupanya menjadi sangat kuat* karena pada tahun tersebut pemerintahan telah membentuk sebuah komisi untuk menga(asi )e(an&de(an ;lama. Maka atas usul ,omisi tersebut* pada tahun 1931 M dikeluarkanlah peraturan bernomor 153 yang merini peralihan penanganan #engadilan&pengadilan gama mengenai perkara& perkara hak milik dan (arisan kepada pengadilan&pengadilan sipil* sehingga membatasi (e(enang #engadilan&pengadilan gama hanya pada persoalan&persoalan pernikahan saja. ,ebijakan #emerintahan Belanda ini telah menimbulkan protes dari umat Islam. kibatnya peraturan&peraturan tersebut baru dapat diberlakukan pada 193 M. Berdasarkan realitas yang ada itu* ,omisi itu memberi rekomendasi kepada ubernur -enderal untuk meninjau kembali (e(enang #engadilan gama. )engan alasan bah(a hukum ke(arisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat. Maka pada tahun 193 dengan /taatsblad %omor 116 pasal 2 ayat 2 a ayat 14 (e(enang mengadili perkara ke(arisan diabut dan dialihkan menjadi ke(enangan #engadilan %egeri.2 !ampur tangan resmi pemerintah kolonial Belanda dalam soal peradilan gama mulai tampak pada tahun 1$20* yaitu melalui intruksinya kepada para Bupati dalam /tbl. 1$ 20 %omor 22 #asal 13 menentukan sebagai berikut: < Bupati (ajib memperhatikan soal&soal agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang -a(a seperti dalam soal =perka(inan* pembagian pusaka dan sejenis itu.>
9-Dasar H''m dan :e;enang Peradilan Agama
/ebelum Belanda melanarkan politik hukumnya di Indonesia* hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat baik dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang&undangan %egara. ,erajaan&kerajaan Islam seperti /amudra
2
Ibid * h. +5&+
#asai* )emak* Banten* dan lain&lain yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam (ilayah kekuasaannya. /ampai masa kedatangan Belanda ke Indonesia kesadaran hukum Islam masih tetap tumbuh dan berkembang. leh sebab itu Belanda tidak mau turut ampur dalam urusan masyarakat. ,eadaan yang mereka jumpai terutama mengenai lembaga&lembaga gama Islam seperti peradilan mereka biarkan berjalan sebagaimana adanya. #ada abad ke& 19 M* ketika pemerintah ,olonial Belanda mulai melaksanakan kekuasaannya di Indonesia* sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. #erubahan tersebut dilakukan seara perlahan&lahan dan sistematis* akhirnya sangat mengerikan terhadap hukum Islam. /elanjutnya pada tahun 1$$2* Belanda mengeluarkan peraturan terhadap #eradilan gama untuk daerah -a(a dan Madura yang dimuat dalam /tbl. 1$$2 %omor 152 menangani #engadilan gama disebutkan dalam pasal 2a yaitu (e(enang Road Agama memeriksa perselisihan&perselisihan antar suami istri yang beragama Islam dan perkara&perkara lain tetang nikah* talak* rujuk dan pereraian antara orang&orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama dan berkuasa memutuskan pereraian dan menyatakan bah(a untuk jatuh talak digantungkan sudah ada.3 #engadilan gama yang didirikan di -a(a dan Madura diberi nama dengan priesterraad atau majelis pendeta. #ada umumnya para ahli hukum Islam di Indonesia menganut pandangan bah(a istilah priesterraad tidaklah tepat dan keliru* karena dalam bahasa Islam tidak dikenal adanya pranata kependetaan atau padri. ,ekeliruan itu dikeam oleh /nouk ugronje yang menyatakan bah(a kekeliruan itu adalah akibat kedangkalan ilmu pemerintah.+ )alam /tbl. 1$$2 %omor 152 tidak disebutkan dengan jelas (e(enang dari #engadilan gama* seperti telah dinyatakan di atas bah(a (e(enang #engadilan gama berdasarkan kebiasaan dengan ruuang lingkup soal&soal yang berhubungan dengan perka(inan* ke(arisan* (aka' dan hal&hal lainnya yang dipandang erat hubungannya dengan agama.5 ,etika itu #engadilan gama tidak mempunyai daya paksa dan tidak mempunyai kekuatan hukum* sehingga salah satu pihak yang berperkara tidak mau tunduk atas keputusan tersebut* maka keputusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu dimintakan executoir 3 4 5
Ibid, h. +&+$ sasri(arni* Sejarah Peradilan Islam* #adang: II% #ress* 200$* h. 91* et ke&2 Basi? )jalil* Peradilan Agama di Indonesia, -akarta: ,enana* 2006* h.55&56
verklaring pada #engadilan %egeri atau diberikan kekuatan oleh ketua @andraad #engadilan %egeri4. )alam hal ini sering kali ketua @andraad tidak mau memberikan kekuatan yang diminta* dengan alasan bah(a #engadilan gama telah melampaui batas kekuasaannya atau @andraad membuat keputusan baru yang berlainan dengan keputusan #engadilan gama. al ini disebabkan berbedanya sumber hukum yang digunakan oleh kedua #engadilan tersebut. ,eputusan #olitik itu di(ujudkan dalam bentuk perubahan /tbl.1$$2 %omor 152 dengan perubahan /tbl. 193 %omor 116 dan 610* mulai pada tanggal 1 pril 193. dalam /tbl. 193 %omor 116 dikurangi (e(enang #engadilan gama yaitu* (aris* (aka' dan hadhanah yang dialihkan menjadi (e(enang #engadilan ;mum* sehingga (e(enang #engadilan gama hanya masalah perka(inan saja. /ehingga (e(enang peradilan gama berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam #asal 2 a4 hanya meliputi: 1.
#erselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
2.
#erkara&perkara tentang nikah* talak* rujuk dan pereraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam.
3.
Menyelenggarakan #ereraian.
4.
Menyatakan bah(a syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan ta’lik al-thala4 telah ada.
5.
#erkara mahar dan mas ka(in.
6.
#erkara tentang keperluan kehidupan istri yang (ajib diadakan suami. #erkara&perkara di atas tidak sepenuhnya menjadi (e(enang #engadilan gama* karena
dalam perkara&perkara tersebut bila terdapat tuntutan pembayaran uang dan pemberian harta benda* maka harus diperiksa dan diputuskan oleh @andraad. ,enyataan di atas yang membatasi kekuasaan #engadilan gama terutama penabutan hak memeriksa (aris* menimbulkan p erasaan tidak senang di kalangan umat Islam* sehingga mereka mengadakan reaksi terhadap /tbl. 193 %omor 116 dan memohon agar ketentuan itu diabut kembali* karena pada tanggal 1 -anuari 193$* Belanda mendirikan !o" #oor Islamietische $aken atau Mahkamah Islam inggi MI4* sebagai #engadilan tingkat Banding terhadap ,eputusan&keputusan #engadilan gama. @ahirnya ketentuan ini bertujuan untuk merendam keadaan.6 #ada tahun 193 M Belanda mengeluarkan peraturan #eradilan gama di sebagian daerah ,alimantan /elatan dan imur* yang dimuat dalam /tbl. 193 nomor 63$ dan 639. 6
Ibid, h. 91&92
#eradilan gama untuk daerah ini disusun dalam dua tingkatan yaitu ,erapatan Aadhi %adhi &erecht 4 untuk tingkat pertama dan ,erapatan Aadhi Besar 'pperka %adhi &erecht 4 untuk tingkat banding dengan susunan dan kekuasaan yang sama dengan #engadilan gama di -a(a dan Madura. )ari uraian di atas dapat disimpulkan bah(a kekuasaan #engadilan gama pada masa #enjajahan Belanda pada a(alnya meliputi masalah pernikahan* (aris* (asiat* dan hibah. %amun kemudian masalah ke(arisan diabut dan dengan adanya executoir varklaring menjadikan #eradilan gama mempunyai kedudukan yang tidak sederajat dengan #engadilan %egeri. D- Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang-
/etelah pulau -a(a diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Balatentara -epang* maka pada tanggal $ Maret 19+2 dikeluarkanlah ;ndang&;ndang Bala entara -epang 'sanu Sei(u4 yaitu ;; %o. 1 ahun 19+2 #asal 3 ;ndang&;ndang ini berbunyi: < /emua badan&badan pemerintah dan kekuasaannya* hukum dan ;ndang&;ndang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah buat sementara (aktu* asal tidak bertentangan dengan atugran pemerintah militer>. /elanjutnya pada tanggal 29 pril 19+2 #emerintah Balatentara Dai )ippon -epang4 mengeluarkan ;ndang&undang %o. 1+ ahun 19+2yang mengatur tentang #engadilan Balatentara Dai )ippon. )i )alam #asal 1 disebutkan bah(a di anah -a(a dan Madura telah diadakan <&unsen !ooin> #engadilan #emerintah Balatentara4. /elanjutnya di dalam pasal 3 disebutkan bah(a buat sementara (aktu &unsei !ooin terdiri atas: 1.
iho ooin #engadilan %ageri4
2.
,eiai ooin akim ,epolisian4
3.
,en ooin #engadilan ,abupaten4
4.
un ooin #engadilan ,e(edanan4
5.
,ai ,oyo ,ooto ooin Mahkamah Islam inggi4
6.
/ooryo ooin 7apat gama4. Berdasarkan kedua peraturan perundang&undangan di atas terlihat bah(a #eradilan
gama dipertahankan dan tidak mengalami perubahan penting* keuali namanya diganti dengan Soor*o !ooin 7apat agama4 dan +ai +o*o +ooto !ooin Mahkamah Islam inggi4.
)alam sebuah atatan tertanggal 1+ bulan + 2605 1+ pril 19+54 termuat ja(aban )e(an /anyo yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: <)alam %egara baru yang memisahkan urusan %egara dari urusan gama tak perlu mengadakan #engadilan gama* sebagai pengadilan istime(a untuk mengadili urusan seorang Islam yang bersangkut paut dengan gamanya. !ukuplah segala perkara diserahkan kepada #engadilan biasa yang dapat pertimbangan seorang ahli gama. /egala apa yang diuraikan di atas terhadap gama Islam pada hakekatnya berlaku pula terhadap gama&gama lainnya.> #eraturan tersebut dikeluarkan sebagai ja(aban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh bala tentara -epang tentang bagaimana sikap de(an terhadap penghulu dan ara mengurus kas masjid dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam %egara merdeka kelak. ,ebijakan itu belum dilaksanakan karena -elang telah menyerah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 1 gustus 19+5.
E- Kesimp'lan
)apat disimpulkan bah(a sebelum masuknya Belanda ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah* perkembangan #eradilan Islam di Indonesia sangat pesat dan kuat. al ini telah menjadi kesadaran bagi umat Islam di Indonesia tentang ke(ajiban berhukum kepada hukum llah Islam4. #ada masa pemerintahan Islam yang ada di Indonesia* seperti dengan adanya berbagai ,erajaan Islam yang ada di %egeri ini* hukum Islam menjadi satu&satunya hukum yang diterapkan dalam bermasyarakat. /ehingga dapat dilihat dari sejarah* meskipun Belanda telah menguasai (ilayah Indonesia* akan tetapi masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran hukum Islam yang sangat tinggi. /etelah Belanda mulai memberlakukan #emerintahan ,olonialnya di Indonesia* maka pada saat itu Belanda mulai menginter"ensi masyarakat Indonesia dalam segala bidang* terutama dalam masalah #eradilan gama. Belanda mulai mempersempit kekuasaan #eradilan Islam yang ada di Indonesia* sehingga #engadilan gama hanya mengurusi masalah #ernikahan saja. al ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa pendudukan -epang di Indonesia* sebab -epang hanya meneruskan struktur #emerintahan yang ditinggalkan oleh #emerintahan ,olonial Belanda.
DA01AR P.S1AKA
sasri(arni. 200$. Sejarah Peradilan Islam. #adang:II% #ress sasri(arni dan %urhasnah. 2006. Peradilan Agama Islam di Indonesia #adang: ay'a #ress )jalil* Basi?. Peradilan Agama Di Indonesia. -akarta: ,enana. 2006.
