Permenkes No. 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
ppt. standar pelayanan ke farmasian di puskesmas dan apotekFull description
Full description
RegulasiFull description
permen tentang surveyor kadastral berlisensiFull description
pmk 269Deskripsi lengkap
permenkesFull description
PROSEDUR TETAP PENERIMAAN RESEP 1. Menerima resep dan memberi nomor 2. Melakukan skrining resep : a. Pemeriksaan kelengkapan administratif resep, yaitu : nama dokter, nomor surat izin pra…Full description
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar: a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; 1. perencanaan kebutuhan; 2. permintaan; 3. penerimaan; 4. penyimpanan: 5. pendistribusian; 6.
pengendalian;
7. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan.
b. pelayanan farmasi klinik. 1. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat; 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 3. konseling; 4. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); 5. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat; 6. pemantauan terapi Obat; dan 7. evaluasi penggunaan Obat.
SUMBER DAYA KEFARMASIAN 1. Penyelengaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. 2. Jumlah kebutuhan Apoteker di Puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan serta memperhatikan pengembangan
Puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas bila memungkinkan diupayakan 1 (satu) Apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien perhari. 3. Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
B. Sarana dan Prasarana 1. Ruang penerimaan resep 2. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas) 3. Ruang penyerahan Obat 4. Ruang konseling 5. Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 6. Ruang arsip