PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN A. Indonesia 1. Secara Kronologis Sistem pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan sejak awal dimerdekakannya negara Indonesia ini. Namun Indonesia sebagai rechstaat atau negara hukum tetap dipertahankan dan rakyat baik,
itu
hanya
“formalitas”
kedaulatannya.Berikut
ini
atau
tidak
tetap
periode-periode
pada
menjadi
pemegang
perjalanan
sistem
pemerintahan negara Indonesia berdasar konstitusi yang digunakan : a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama bagi negara negara republik Indonesia. Walaupun dalam segi stabilitas keamaan belum baik, karena masih ada pengaruh NICA dan sekutunya untuk merebut NKRI kembali. Tapi, pemerintahan bisa dijalankan walau “jatuh-bangun” oleh masalah-masalah yang ada, belum lagi inflasi dan blokade ekonomi oleh pihak Belanda saat itu. Berdasar pasal II Aturan Peralihan, kekuasaan presiden sangat luar biasa, yaitu meliputi: Kekuasaan presiden sendiri yaitu kekuasaan eksekutif, Menjalankan kekuasaan MPR, Menjalankan kekuasaan DPR, dan Menjalankan kekuasaan DPA. Dari semua wewenang yang dapat diambil oleh presiden terlihat kalau hal itu seakan-akan menunjukan kekuasaan presiden sebagai penguasa tertinggi tunggal. Akibatnya, meski menurut UUD 1945 bangsa Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam kenyataannya, kita menganut sistem yang terpusat secara mutlak dan bersifat revolusioner atau revolutionary and absolutely
centralized
govermental
system)
Namun, pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden. Isi maklumat tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Pengalihan tangung jawab pemerintahan ini menunjukan adanya penggantian sistem pemerintahan, sebab dengan itu presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. 1
Jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri, yang bersama para menteri-menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen.
b. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950 Lama Periode
: 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara
: Serikat ( Federasi )
Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu ( Quasi Parlementer ) Konstitusi
: Konstitusi RIS
Secara umum pada periode ini berlaku konstitusi RIS sehinga bentuk negara Indonesia adalah serikat dan mempunyai sistem pemerintahan republik parlementer. Hal ini tak lepas dari pengaruh budaya politik bangsa Belanda yang juga menganut sistem parlementer. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah DPR dan senat. Pemerintah dilaksanakan oleh para menteri yang dipimpin oleh perdana
menteri
dan
bertanggung
jawab
pada
parlemen.
Pada masa ini terdapat lembaga negara sebagai berikut: a) Dewan Menteri b) DPR c) Presiden d) DPK e) MA, Lembaga Pengadilan Federal Tertinggi f) Senat, Lembaga Perwakilan Negara-Bagian di Negara RIS
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh para dewan menteri . para dewan menteri terdiri atas menteri-menteri yang diwajibkan memimpin salah satu departemen. Akan tetapi, menterimenteri yang tidak memangku suatu departemen pun dapat diangkat. Tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri
dan
para
menteri
kabinet.
Dalam menjalankan kewajuban ini, presiden tidak dapat diganggu gugat, presiden tidak dapat salah dan disalahkan. Penanggung jawab seluruh kebijakan pemerintah adalah para menteri, baik bersama-sama 2
untuk seluruhnya atau masing-masing untuk bagiannyasendiri. Jadi, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Konsekuensinya, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen jika kebijakanny a tidak disetujui parlemen.
c. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959 Lama Periode
: 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi
: UUDS 1950
Presiden dan Wapres : Soekarno dan Mohammad Hatta UUDS 1950 merupakan konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus
1950 hingga dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Berbeda dengan konstitusi RIS, UUDS 1950 hanya mengenal 5 lembaga negara, yakni : a) Menteri-menteri b) Presiden c) DPR d) MA e) DPK ( Dewan Pengawas Keuangan ) Pemilihan
umum
1955
berhasil
memilih
konstituante
secara
demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Lahirnya Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. d. Sistem Pemerintahan Periode 1959 – 1966 ( Orde Lama ) Lama Periode
: 5 Juli 1959 – 22 Febuari 1966
Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi
: UUD 1945
Periode ini dimulai sejak keluarnya dekrit 5 Juli 1959 yang penuh kontroversi, namun di dukung mayoritas rakyat, ABRI dan parpol 3
tertentu karena mengembalikan Indonesia kepada UUD para founding father, yaitu UUD 1945. Pada periode ini sistem pemerintahan RI diselenggarakan atas asas demokrasi terpimpin dan sistem presidensial. Pada aktualisasinya, bukannya semakin menuju ke UUD 1945, presiden malah semakin menampakkan kediktatorannya melalui penyimpangan-penyimpangan yang sangat kontradiktif dengan kaidah UUD 1945. Berbagai penyimpangan UUD 1945 diantaranya : a) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. b) MPRS menetapkan Soekarno ebagai presiden seumur hidup. c) Pemberontakan G 30 S PKI. e. Sistem Pemerintahan Periode 1966 – 1998 ( Orde Baru ) Lama Periode
: 22 Febuari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi
: UUD 1945
Dari berbagai sudut pandang dan objek benchmarking, tampak bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di masa ORBA memiliki kemiripan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan di masa Demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Yakni: Pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, pembentukan lembaga ekstra-konstitusional. Walau perekonomian kualitasnya dapat ditingkatkan, tapi karena gagalnya character-building menyebabkan KKN merajalela. f. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – Sekarang Lama Periode
: 21 Mei 1998 – sekarang
Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi
: UUD 1945
4
Periode ini diawali dengan pernyataan pengumuman pengunduran diri presiden Soeharto dan selanjutnya BJ Habibie menjabat sebagai presiden. Secara umum, sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Pada periode ini terlihat perkembangan yang cukup signifikan ke arah lebih baik dalam berbagai bidang. Hukum semakin dipertegas dan jelas, sehingga kemungkinan multitafsir dapat dicegah dan oknum yang ingin memanifulasi hukum dapat dideteksi. Pada periode ini, pemilu dapat dijalankan dengan baik sebagai realisasi demokrasi di Indonesia. Pemimpin-pemimpinnya pun sangat sedikit yang menampilkan jiwa diktator dan hedonis. Perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 pada masa Reformasi, yaitu : a) Indonesia
adalah
negara
hukum
Indonesia adalah negara hukum ( pasal 1 ayat 3). b) Sistem konstitusional pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau
basic
law
Sistem konstitusional pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau basic law ( pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1). c) Kekuasaan
negara
tertinggi
di
tangan
MPR
Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR ( pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 1). d) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut
UUD
1945
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut UUD 1945 ( pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2). e) Presiden
tidak
bertangung
jawab
kepada
DPR
Presiden tidak bertangung jawab kepada DPR ( pasal 4-16 tentang presiden). f) Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung
jawab
pada
DPR
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR (pasal 17). g) Kekuasaan
kepala
negara
terbatas
Kekuasaan kepala negara terbatas ( pasal 3 ayat 3, pasal 7A, pasal 20A ayat 2 dan 3). 5
2. Secara Silang Budaya a. Sistem Organisasi Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan di Indonesia setidaknya mengandung 7 hal pokok, yakni : a) Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ). b) Sistem Konstitusional. c) Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR. d) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. f) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. g) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Sistem organisasinya terdiri dari lembaga-lembaga yang mengatur serta mengurus urusan negara. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya MPR, Presidem, dan Wakil Presiden, DPR, DPD, KPU, Bank Sentral, BPK, dan sebagainya.
6
Lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dari bagan berikut ini :
b. Sistem Administrasi Kepegawaian Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah berimplikasi pada perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 menjadi UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahannya yang paling mendasar adalah tentang manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (PNS), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dengan persyaratan yang demikian, sumber daya manusia aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 sebagai penganti UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut membawa perubahan mendasar guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional yaitu dengan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem 7
prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja yang pada hakekatnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari: 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat a. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga
tertinggi/Tinggi
Negara,
dan
kepaniteraan
pengadilan. b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan. c. Pegawai
Negeri
Sipil
Pusat
yang
diperbantukan
atau
dipekerjakan pada daerah otonom. d. Pegawai Negeri Pusat Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain. e. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain. 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(APBD)
dan
dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya.
8
Daftar Golongan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Indonesia Golongan
Pangkat
I/a
Juru Muda
I/b
Juru Muda Tingkat I
I/c
Juru
I/d
Juru Tingkat I
II/a
Pengatur Muda
II/b
Pengatur Muda Tingkat I
II/c
Pengatur
II/d
Pengatur Tingkat I
III/a
Penata Muda
III/b
Penata Muda Tingkat I
III/c
Penata
III/d
Penata Tingkat I
IV/a
Pembina
IV/b
Pembina Tingkat I
IV/c
Pembina Utama Muda
IV/d
Pembina Utama Madya
IV/e
Pembina Utama
Jabatan kepemerintahan berstatus Pegawai Negeri Sipil : 1) Jabatan Struktural Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: o
Sekretaris Jenderal
o
Direktur Jenderal
o
Kepala Biro
o
Staf Ahli
Jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah: 9
o
Sekretaris daerah
o
Kepala dinas/badan/kantor,
o
Kepala bagian
o
Kepala bidang
o
Kepala seksi
o
Camat
o
Sekretaris camat
o
Lurah
o
Sekretaris lurah
2) Jabatan Fungsional Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi pemerintah. Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai. Berikut ini adalah daftar Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditentukan: Peraturan Presiden
Jabatan Fungsional
Nomor 20 Tahun 2006
Panitera
22 Tahun 2006
Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
23 Tahun 2006
Pranata Hubungan Masyarakat
24 Tahun 2006
Peneliti
25 Tahun 2006
Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
26 Tahun 2006
Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali 10
Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan 27 Tahun 2006
Penyuluh Kehutanan
28 Tahun 2006
Pengendali Ekosistem Hutan
29 Tahun 2006
Pengendali Dampak Lingkungan
30 Tahun 2006
Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
31 Tahun 2006
Surveyor Pemetaan
32 Tahun 2006
Penyelidik Bumi
33 Tahun 2006
Pranata Komputer
34 Tahun 2006
Statistisi
35 Tahun 2006
Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
36 Tahun 2006
Perantara Hubungan Industrial
37 Tahun 2006
Perancang Peraturan Perundang-undangan
38 Tahun 2006
Perencana
39 Tahun 2006
Analis Kepegawaian
40 Tahun 2006
Arsiparis dan Pustakawan
41 Tahun 2006
Agen
42 Tahun 2006
Polisi Kehutanan
43 Tahun 2006
Penyuluh Agama
44 Tahun 2006
Pengawas Ketenagakerjaan
45 Tahun 2006
Pengawas Farmasi dan Makanan
46 Tahun 2006
Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
47 Tahun 2006
Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
48 Tahun 2006
Pranata Nuklir
49 Tahun 2006
Pengamat Meteorologi dan Geofisika
50 Tahun 2006
Pengawas Radiasi 11
51 Tahun 2006
Instruktur
52 Tahun 2006
Widyaiswara
53 Tahun 2006
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
54 Tahun 2006
Pekerja Sosial
55 Tahun 2006
Pengantar Kerja
56 Tahun 2006
Penggerak Swadaya Masyarakat
57 Tahun 2006
Penyuluh Keluarga Berencana
58 Tahun 2006
Tenaga Kependidikan
59 Tahun 2006
Dosen
60 Tahun 2006
Auditor
61 Tahun 2006
Pengamat Gunung Api
62 Tahun 2006
Teknik Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
63 Tahun 2006
Teknisi Penerbangan
64 Tahun 2006
Penguji Mutu Barang dan Penera
65 Tahun 2010
Pranata Laboratorium Pendidikan Jabatan kepemerintahan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil Jabatan dalam organisasi pemerintah di Indonesia berikut ini adalah pejabat yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berstatus pegawai negeri. Pejabat berikut ini dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah jabatan berdasarkan suara rakyat:
Presiden dan Wakil Presiden
Menteri (diangkat oleh presiden)
Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati
Walikota dan Wakil Walikota
DPD
DPR 12
DPRD
Kepala desa
c. Sistem Administrasi Keuangan
Perbandingan Sistem Administrasi Keuangan di Indonesia Pada Masa Orde Baru dengan Masa Reformasi Kategori Sistem Penganggaran
Masa Orde Baru
Masa Reformasi
Anggaran Berimbang Sistem penganggaran yang dimana anggaran dipakai Anggaran Berbasis diusahakan agar penerimaan Kinerja. dan pengeluaran seimbang
Siklus Anggaran
Meliputi : 1. Penyusunan RAPBN 2. Pembahasan RUU APBN 3. Pelaksanaan UU APBN 4. Pengawasan UU APBN 5. Pertanggung jawaban Anggaran Negara
Meliputi : 1. Penyusunan RAPBN 2. Pembahasan RUU APBN 3. Pelaksanaan UU APBN 4. Pengawasan UU APBN 5. Pertanggung jawaban Anggaran Negara
Tahun Anggaran
Tahun anggaran pada masa Orba dimulai 1 April – 31 Maret
Tahun anggaran pada masa Reformasi dimulai 1 Januari – 31 Desember.
Sumber APBD
Bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain pendapatan yang sah.
Bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain pendapatan yang sah.
d. Sistem Pemerintahan Daerah Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. UU ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan otonomi
13
Istilah
Undang - Undang No. 32 Tahun 2004
Pemerintah
Presiden
Pusat
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
Republik
Indonesia
yang
memegang
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Desentralisasi
Penyerahan
wewenang
pemerintahan
oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI Dekonsentrasi
Pelimpahan pemerintah
wewenang kepada
pemerintahan
Gubernur
sebagai
oleh wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu Tugas
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau
pembantuan
desa
dari
pemerintah
provinsi
kepada
kabupatean/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupatean/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
Otonomi
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Daerah
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
otonom
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintaha dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI
Pemerintah
Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
14
daerah
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemda
Pemerintahan
Penyelenggaraan
daerah
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
urusan
pemerintahan
oleh
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem prinsip NKRI Desa
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan
Dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum.
anggota DPRD Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan
Otonomi
bahwa Pemerintah Daerah berhak mengatur dan
Daerah
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
B. KOREASELATAN 1. Secara kronologis Korea Selatan adalah negara Republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan Presidensial campuran. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya untuk satu periode saja (tidak dapat dipilih kembali). Presiden bertanggung jawab dalam menentukan semua kebijakan penting pemerintahan. Presiden melakukan fungsi eksekutif melalui kabinet 15
yang dinamakan Dewan Negara (State Council). Berdasarkan UUD 1987, kedudukan Presiden selain sebagai Kepala Negara sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan serta Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Perdana menteri adalah pembantu eksekutif utama presiden. Presiden menunjuk perdana menteri dengan persetujuan legislatif atau Majelis Nasional, sedangkan Wakil Perdana Menteri ditunjuk / diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Presiden mengepalai Dewan Negara dan menunjuk anggotanya dengan rekomendasi dari perdana menteri. Dewan ini harus terdiri dari minimal 15 dan tidak lebih dari 30 menteri pemerintahan, termasuk perdana menteri. Perdana menteri dan anggota Dewan Negara mempunyai hak untuk membimbing menteri administratif, membuat kebijakan utama nasional dan menyuarakan pendapat di rapat Majelis Nasional. Perdana Menteri mempunyai fungsi mewakili tugastugas Presiden bilamana berhalangan dan bertugas membantu Presiden serta mengarahkan para menteri kabinet sesuai petunjuk Presiden. Perdana Menteri juga dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam pengangkatan menteri dalam kabinet. Dalam hal sistem Perwakilan / Parlemen, Korea Selatan menerapkan sistem satu kamar (Unikameral) dalam sistem perwakilannya. Negara yang menggunakan sistem satu kamar seringkali adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Dukungan terhadap sistem satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa
apabila
majelis
tingginya
demokratis,
hal
itu
semata-mata
mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis. Di korea selatan tidak dikenal adanya dua badan terpisah seperti adanya DPR atau tinggi dan Senat, ataupun majelis Tinggi atau Majelis rendah. Di dalam lembaga legislatif tidak ada yang dianggap tinggi atau rendah. Hanya ada satu dewan yang mewakili rakyat dalam parlemen di korea selatan. Majelis Nasional (MN) merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan, sesuai dengan sistem satu kamar (unikameral) yang dijalankannya. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua yang dipilih oleh para anggota Majelis Nasional. Sesuai dengan UUD 1987, anggota Majelis Nasional tidak boleh kurang dari 200 orang. Sejak terbentuknya Republik 16
Korea tahun 1948, Majelis Nasional yang sedang berjalan saat ini adalah yang ke-18 sebagai hasil Pemilu tanggal 9 April 2008 yang terdiri dari 299 kursi. Pemilu untuk memilih anggota Majelis Nasional diadakan setiap 4 tahun sekali di seluruh 266 daerah pemilihan (electoral district), ditambah dengan 46 kursi tambahan (additional seat) yang dibagikan kepada partai politik dalam proporsi suara yang diperoleh. Dari 299 kursi parlemen tersebut, sebanyak 245 kursi diperebutkan melalui pemilihan langsung (direct voting) di seluruh daerah pemilihan. Sedangkan 54 kursi yang tersisa diperebutkan melalui sistem perwakilan secara proporsional. Pemilih dapat memberikan dua suara, satu untuk calon dari daerah pemilihan mereka dan satu lagi untuk partai politik yang dipilihnya. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Pengadilan Agung (Supreme Court) di Korea terdiri dari 14 Jaksa (termasuk kepala jaksa). Di bawah Pengadilan Agung adalah 5 pengadilan tinggi yang berlokasi di Kwangju, Busan, Daegu, Daejeon dan Seoul. Pengadilan wilayah, terletak di kota-kota besar, mempunyai hak hukum atas kasus sipil dan kriminal pertama. Pengadilan konstitusi bertugas mengkaji hukum konstitusi (bila diminta oleh pengadilan), hal tentang impeachment dan pembubaran partai politik. Sedangkan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi. MA dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice of the Supreme Court) yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan MN. Masa jabatan Ketua MA adalah 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Para Hakim Agung juga diangkat oleh Presiden atas usul Ketua MA dan dengan persetujuan MN. Para Hakim Agung mempunyai masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Secara Silang Budaya a. Sistem Organisasi Dalam sistem administrasi keorganisasian atau yang dapat dikatakan dalam hal pemerintahan, Korea Selatan telah unggul karena menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi di semua aspek pemerintahannya baik itu di bidang pendidikan, keuangan, pertahanan, 17
hingga kesejahteraan masyarakat, layanan e-Government Korea Selatan
yang
mendukung
kecepatan
proses
administrasi
antardepartemen sehingga semua masyarakat dapat memproses berbagai
permintaan
memeriksa
semua
layanan jaringan
yang diinginkan tanpa
hanya
mengharuskan
dengan
masyarakat
mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemerintah Korea Selatan juga memiliki sistem yang mengintegrasikan semua sistem kedalam dua pusat data, dan menyajikan layanan-layanan administrasi yang anti gangguan yang dioperasikan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang unggul untuk menjamin keteraksesan semua layanan eGovernment tanpa pernah terputus. Kehandalan dan keamanan informasi yang maju menjamin kemampuan monitor yang real time terhadap kesalahan sistem dan keamanan, sistem disaster recovery, dan sistem cadangan real time. Tidak hanya itu, pemerintah Korea Selatan juga memfasilitasi rakyatnya untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik, atau menyampaikan kritik dan saran mereka tentang pengelolaan administratif serta pembuatan kebijakan secara online hanya dengan mengunjungi situs yang sudah disediakan, yakni epeople window. Situs inilah yang akan menampung dan menerima segala saran atau masukan serta kritikan dari masyarakat untuk pemerintah. Selain itu terdapat pula Single Window for Business Support, meyediakan sebuah informasi yang luas dan layanan untuk mendukung semua aktivitas bisnis perusahaan seperti layanan informasi sipil, informasi kebijakan, dan layanan-layanan lainnya. Korea Selatan juga memiliki system yang bernama On-Nara Business Process Systems (BPS) adalah sebuah sistem manajemen bisnis baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi sebab sistem menangani, merekam dan mengelola dengan mekanisme terstandarisasi pada semua prosedur online bisnis pemerintah. Pada sistem
ini
semua
proses
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
diklasifikasikan berdasarkan; fungsi dan tujuan, kemajuan proses dan kinerja yang secara sistematis dirunut hingga ke unit kerja yang paling dasar. Pembuatan dokumen dan prosedur-prosedur bisnis distandarisasi
18
dan
proses
pembuatan
keputusan
direkam
untuk
menjamin
akuntabilitas dan transparansi administrasi publik.
b. Sistem Administrasi Kepegawaian Sejak reformasi bergulir tahun 1998, segera dirasakan adanya perubahan yang signifikan. Seleksi dan rekrutmen PNS dilakukan secara sentralistis oleh MOPAS (Ministry of Public Administration and Security) untuk menjamin adanya standar nasional yang berat. Pendidikan tidak lagi menjadi syarat penempatan seorang pelamar dalam tingkat jabatan tertentu, namun yang menentukan posisi seseorang adalah kelulusan pada ujian tingkat tertentu. Contoh konkrit adalah mantan Presiden Kim Dae-jung yang merupakan pengacara hebat meskipun tidak memiliki dasar pendidikan formal bidang hukum. Kenaikan ke jenjang pangkat yang lebih tinggi juga ditempuh melalui ujian yang sangat berat, dan tidak dikenal kenaikan pangkat secara otomatis (berkala 4 tahunan) seperti di Indonesia. Dengan demikian, prinsip competency-based benar-benar telah diterapkan dalam sistem birokrasi di Korea Selatan. Untuk menghindari kecenderungan kolusi, maka sistem rotasi/mutasi lebih dipercepat untuk jabatan tertentu. Dalam hal ini, rata-rata perpindahan antar jabatan di Korea adalah 14 bulan, sementara di Indonesia belum ada standar ideal, sehingga banyak kasus seseorang menduduki jabatan terlalu lama (lebih dari 10 tahun), namun ada kalanya terlalu pendek (dibawah 1 tahun). Perubahan yang signifikan lainnya adalah sistem evaluasi yang menggunakan metode 360 derajat. Dengan metode ini, bukan hanya pimpinan
yang
mengevaluasi
bawahan,
namun
dapat
terjadi
sebaliknya. Kriteria yang digunakan tidak lagi yang bersifat sangat subyektif dan sulit terukur seperti kesetiaan, kejujuran, prakarsa, kerjasama, dan sebagainya, melainkan kompetensi (competency), perilaku (attitude), dan kinerja (performance). Konsekuensi dari sistem evaluasi seperti ini, remunerasi yang diterima seorang pegawai akan sangat berbeda dengan pegawai lainnya, tergantung dari unjuk kerja atau prestasi nyata yang dihasilkan. Hal ini sekaligus memacu 19
persaingan dan hasrat untuk terus berkembang (need for achievement) antar pegawai.
c. Sistem Administrasi Keuangan Korea Selatan muncul sebagai kekuatan ekonomi utama dan masuk dalam jajaran 11 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sejak wala tahun 1960-an dikarenakan faktor pemilihan strategi industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan, industri, dan ekspor. Pemerintah Korea Selatan juga meluncurkan empat langkah strategis meliputi reformasi sektor keuangan (restrukturisasi dan privatisasi lembaga keuangan), reformasi korporasi, reformasi di bidang tenaga kerja (kebijakan ketenagakerjaan antara pengusaha, pemerintah, dan buruh), dan reformasi di bidang pertahanan (menjaga stabilitas dalam negeri) (Soekro, 2008:65). Pilihan terpenting yang dimiliki Korea Selatan kemudian adalah penekanan pada mobilisasi secara efisien dan pengandalan pada sumber daya domestik, serta penekanan kebijakan eksternal pada promosi perdagangan luar negeri. Orientasi pertumbuhan Korea Selatan dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menyaingi Korea Utara pada tahun 1960-an, dan juga untuk memotong lingkaran setan penangguran dan kemiskinan melalui upaya moderenisasi. Kemiskinan sumber daya alam Korea Selatan mengharuskannya untuk lebih berorientasi pada industri yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang untuk secara terus menerus mentransformasi struktur produksinya. Kebijakan ekonomi Korea Selatan ini dirancang dalam suatu konteks ekonomi global sehingga dapat memperkuat posisi daya saing internasional. Sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Korea Selatan telah mengalami kemajuan berarti dalam mereformasi sektor ekonomi dan keuangan, meski sejumlah “pekerjaan rumah” masih tetap perlu digarap, khususnya di sektor publik, BUMN, dan pasar tenaga kerja. Ekonomi Korea telah tumbuh kembali dengan kuat ditandai dengan ekspor yang besar rata-rata meningkat 10% per-tahun.
d. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah 20
Dari segi administrasi daerah, Korea Selatan dibagi ke dalam 9 propinsi dan 7 kota dengan status setara provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara dan Selatan, Gyeongsang Utara dan Selatan Jeolla Utara dan Selatan serta Jeju. Ketujuh kota tersebut adalah Incheon, Kwangju, Busan, Daegu, Daejeon, Seoul dan Ulsan. Gubernur provinsi dan walikota dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun sekali. Dengan adanya UU otonomi daerah tanggal 6 april 1988, pemerintahan Korea selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi. Korea selatan menerapkan sistem distrik. Secara singkat, dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut, dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara. Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dan Korea Selatan No.
Istilah Pembanding
Indonesia
Korea Selatan
1.
Sistem Administrasi
Sistem
pemerintahan
Organisasi
dianut
presidensial,
namun
dalam
prakteknya
sistem
yang
pemerintahan yang berjalan di Indonesia
adalah
sistem
pemerintahan yang merupakan perpaduan
antara
pemerintahan
sistem
presidensial
dengan sistem pemerintahan parlementer.
Sistem
organisasinya
terdiri
lembaga-lembaga mengatur urusan
dari yang
serta
mengurus
negara.
Lembaga-
Sistem
pemerintahannya
Presidensial Campuran. Masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya untuk satu periode. Perdana
menteri
adalah
pembantu
eksekutif
utama
presiden. Presiden menunjuk perdana
menteri
persetujuan
dengan
legislatif
atau
Majelis Nasional, sedangkan Wakil ditunjuk
Perdana /
Menteri
diangkat
oleh
Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Lembaga 21
lembaga tersebut diantaranya legislatif MPR, Presidem, dan Wakil Dewan
dipegang
oleh
Perwakilan
yang
Presiden, DPR, DPD, KPU, menjabat selama 4 tahun. Bank
Sentral,
BPK,
sebagainya.
dan Presiden mengepalai Dewan Negara
dan
menunjuk
anggotanya
dengan
rekomendasi
dari
perdana
menteri. Dewan ini harus terdiri dari minimal 15 dan tidak lebih dari 30 menteri pemerintahan, perdana
termasuk
menteri.
Perdana
menteri dan anggota Dewan Negara mempunyai hak untuk membimbing
menteri
administratif,
membuat
kebijakan utama nasional dan menyuarakan rapat
pendapat
Majelis
di
Nasional.
Perdana Menteri mempunyai fungsi mewakili tugas-tugas Presiden
bilamana
berhalangan membantu
dan
Presiden
mengarahkan
para
kabinet
sesuai
Presiden.
Perdana
juga
bertugas
dapat
serta menteri
petunjuk Menteri
memberikan
rekomendasi kepada Presiden dalam pengangkatan menteri dalam kabinet. 2.
Sistem Administrasi
Dalam hal rekrutmen PNS di Di Korea Selatan, baik di
Kepegawaian
Indonesia
masih
berjalan lingkungan Pemerintah Pusat,
22
kurang
transparan,
akuntabel,
dan
kurang Propinsi
dan
Kota
kurang Metropolitan,penyelenggaraan
profesional. Hal ini ditandai rekrutmen PNS dilaksanakan dengan masih adanya indikasi secara transparan, akuntabel, KKN dalam penerimaan PNS profesional di
Pemerintah
(Departemen, Lembaga
Pusat Sistem
dan
obyektif.
meritokrasi
dalam
Kementrian, manajemen kepegawaian di Negara)
dan lingkungan Pemerintah Korea
Pemerintah Daerah (Propinsi Selatan dan Kabupaten/Kota).
sangat
dijunjung
tinggi dimana siapa
yang
berprestasi, bermutu
dan
berkualitas,maka pasti/niscaya
Saran : a. Perlunya
Pemerintah akan
lulus
menjadi
PNS.
Indonesia, dalam hal Unsur koneksi, jaringan, dan ini
Badan uang/materi
tidak
akan
Kepegawaian Negara, berpengaruh apapun dalam melakukan
studi rekrutmen
banding/kunjungan
PNS
di
Korea
Selatan tanpa adanya unsur
kerja ke Korea Selatan prestasi, mutu dan kualitas untuk mempelajari apa pegawai. yang telah dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan
dalam
menyelenggarakan sistem rekrutmen PNS. b. Perlunya
Badan
Kepegawaian Negara/BKN mengundang Service Korea
Civil
Commission Selatan
Indonesia melakukan
ke untuk
diskusi,
23
dialog, tukar informasi, dan sharing knowledge mengenai
reformasi
sistem rekrutmen PNS di Korea Selatan dan Indonesia. c. Perlunya
komitmen,
keberanian,
dan
keteladanan kepemimpinan Indonesia,
di
khususnya
kepemimpinan
para
kepala
baik
daerah,
gubernur,
bupati,
walikota agar mampu menerapkan punishment setiap
kepada
oknum
PNS
yang melakukan KKN dalam rekrutmen PNS sebagaimana
yang
dilakukan
oleh
para
pemimpin
daerah
di
Korea Selatan.
3.
Sistem Administrasi
Ekonomi Indonesia saat ini Korea
Keuangan
telah cukup stabil.
Sistem sistem kedekatan antara sektor
penganggaran
dipakai pemerintahan dan bisnis yang
yang
Selatan
mengadopsi
Anggaran Berbasis Kinerja, termasuk juga kredit yang dimana hal ini Meliputi :
terarah, pembatasan impor,
1. Penyusunan RAPBN
dan pensponsoran industri-
2. Pembahasan RUU APBN
industri khusus. Pemerintah
3. Pelaksanaan UU APBN
Korea
Selatan
mendorong
24
4. Pengawasan UU APBN
impor
bahan-bahan
baku
5. Pertanggung jawaban
mentah dan teknologi dengan
Anggaran Negara.
mengorbankan
barang
konsumtif serta mendorong Bersumber dari :
masyarakat untuk menabung
1. Pendapatan Asli Daerah
dan
2. Dana Perimbangan
Korea
melakukan
investasi.
Selatan
memiliki
3. Lain-lain pendapatan yang ekonomi pasar dan menempat sah.
urutan
kelima
berdasarkan
belas
PDB.
Sebagai
salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau, nilai ekspornya merupakan terbesar kedelapan Sementara,
di
dunia.
nilai
impornya
terbesar kesebelas 4.
Sistem Pemerintahan
Undang
-
Undang
yang Dengan adanya Undang -
Daerah
mengatur mengenai praktek Undang
otonomi
penyelenggaraan pemerintahan tanggal
6
april
daerah 1988,
daerah yaitu Undang-Undang pemerintahan Korea selatan No. 32 Tahun 2004. Undang- tidak
terpusat,
dimana
Undang ini mengatur hal-hal hubungan antara pemerintah tentang pembentukan daerah pusat dan pemerintah daerah dan
kawasan
pembagian
khusus, memiliki
urusan pembagian tugas administrasi.
pemerintahan,penyelenggaraan Korea pemerintahan,
daerah,
pembangunan
selatan
menerapkan
kepegawaian sistem distrik. Selain itu, dari
daerah, perda dan peraturan segi kepala
masing-masing
perencanaan Korea
administrasi Selatan
daerah,
dibagi
ke
daerah, dalam 9 propinsi dan 7 kota
keuangan daerah, kerja sama dengan status setara provinsi.
25
dan penyelesaian perselisihan, kawasan
perkotaan,
desa,
pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Selain itu dalam
praktek
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal tiga prinsip, yaitu prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi,
dan
Tugas
Perbantuan (Medebewind).
26
