Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
TENAGA KERJA INDONESIA TKI DI LUAR NEGERI
Oleh
Muhammad Thaha Pattiiha
( Pemerhati Masalah Sosial ) )
Ilustrasi Gambar Latar : Demo TKI Wanita didepan konsulat RI di Hong Kong, minggu 24/08/2008 (Diposkan oleh ATKI NEWS, Hongkong)
Muhammad Thaha Pattiiha
1
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Sekapur-sirih
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sekadar merespon kepedulian sosial penulis selama ini tentang permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri, maka hadirlah tulisan ini. Kepekaan telah merayu kemampuan yang dimiliki untuk mengungkap seperti apa yang terbaik untuk menelaah dan menemukan solusi guna menjernihkan kekeruhan permasalahan penanganan dan implementasi beragam cara yang ternyata belum juga sempurna. Sebelumnya, adalah suatu draft draft usulan program sebagai masukan atau sumbangan pemikiran penulis di tahun 2012, dengan bertumpu pada permasalahan, peristiwa, kebijakan dan berbagai regulasi pemerintah hingga tahun dimaksud. Tulisan ini sebelumnya terdiri dari 2(dua) draft kajian tentang permasalahan dan pertimbangan usulan sebagai solusi penanganan TKI. Disusun khusus untuk kebutuhan program nasional biro tenaga kerja sebuah Partai Politik di tingkat Nasional, dan serta bahan kajian masalah-masalah sosial untuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang reformasi hukum, di ibukota negara - Jakarta. Antara keduanya masih saling terkait, tetapi oleh adanya perbedaan pendapat hingga batal diserahkan, kemudian penulis menyatukannya dalam satu tulisan dan mempublikasikannya sebagaimana adanya. Bisa saja ini ”hanya buih buah pikir ” di luasnya samudera ilmu dan pengetahuan. Tulisan ini merupakan kajian hasil studi kasus di lapangan dan kepustakaan pada permasalahan yang terjadi serta mempelajari berbagai kebijakan berupa be rupa regulasi yang dibuat hingga tahun 2012. Tentu saja jauh dari sempurna. Sejatinya, sebagaimana orang kebanyakan yang peduli masalah sosial, cenderung menelaah permasalahan atas keprihatinan terhadap carut-marut penanganan ”para pahlawan devisa” yaitu TKI yang hingga sekarang belum juga tuntas. Bisa dipastikan karena tentunya ada yang yang belum maksimal atau memang ada yang salah atau keliru. Penulis berlatar-belakang pendidikan ekonomi, tetapi sebelumnya beraktifitas sebagai Asisten Lawyer pada kantor hukum Haeri Parani, SH.MH & Partner’s Law Office ( 2003 – 2009 2009 ), 2012 ) di Jakarta, serta menjalankan organisasi dan Idrus Mony, SH & Partner’s Law Office ( 2011 – 2012 kantor Lembaga Bantuan Hukum Huku m (LBH) Patriot Justisia di Kota Bekasi (2012 - 2014). Belum berarti apa-apa namun ada, kurang dan kelirunya adalah tanggungjawab penulis dan tentu perbaikan melalui koreksi secara kritis dan bijak bijak oleh pembaca tidak pernah pernah akan penulis tolak, dan berbareng pula saya sampaikan banyak terima kasih sudah membaca tulisan ini. Nun wal qolami wama yasthuruun Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Depok, Agustus 2014 Penulis . M uhammad Thaha Pattii Pattii ha
Muhammad Thaha Pattiiha
2
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Kerangka Pembahasan - Sekapur Sirih - Kerangka Pembahasan A. DASAR PEMIKIRAN 1. Pengertian TKI 2. Penempatan TKI ke Luar Negeri 3. Dasar Hukum Pelayanan Penempatan TKI B. TENAGA KERJA INDONESIA 1. TKI Di Luar Negeri 2. Kontribusi Devisa Devisa Negara Negara Oleh TKI 3. PPTKIS C. PERMASALAHAN TKI 1. TKI Bermasalah 2. Pekerja Migran Indonesia 3. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PM-BS) D. KASUS-KASUS E. ANALISA PERMASALAHAN F. PERLINDUNGAN HUKUM G. REGULASI -
Kepustakaan
Muhammad Thaha Pattiiha
3
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
A. DASAR PEMIKIRAN Tugas dan fungsi Negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselataman warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan, bahkan kebodohan dan kemiskinan. Dalam hal ini negara ternyata belum mampu memenuhi kewajibannya memberikan dan menyediakan peluang dan kesempatan kerja bagi warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak di dalam negeri. Hal tersebut di atas menyebabkan berjuta anak bangsa harus berjuang ke negeri orang meninggalkan negaranya untuk bekerja, sementara itu pemerintah seperti sengaja membiarkan warga negarnya dan hanya bisa membantu secara administratif formal yang juga tidak gratis. Sesuatu yang dianggap melawan tujuan membentuk sebuah negara, yaitu negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya dengan berdasarkan peran dan fungsi negara untuk menyediakan pekerjaan, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2); ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”. Pemerintah negara Indonesia sampai saat ini hanya baru bisa memproduksi dan mengekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan keahlian dan ketrampilan yang terbatas, cenderung dijadikan komoditi guna menghasilkan devisa bagi negara tetapi dengan perlindungan hukum sangat minim. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, masih kurang komprehensif karena masih memposisikan TKI sebagai komoditi ekspor, kspor, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya selain sebagai warga negara yang menjadi urusan wajib pemerintah dan negara. Peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri – khususnya khususnya TKI di luar negeri, secara global tercantum dalam Deklarasi Umum HAM (Tahun 1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (Tahun 1949), Konvensi Merendahkan Martabat Manusia (Tahun 1984), Kovensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, maupun Konvensi Hak Anak (Tahun 1989) dan Indonesia ikut dan telah menandatangani semua Konvensi tersebut. Implementasi regulasi dan tindakan dalam pelaksanaan untuk melakukan perlindungan secara maksimal oleh pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, kenyataannya masih jauh dari harapan. Permasalahan TKI seakan menjadi cerita bersambung drama tragedi yang tidak pernah berakhir. Untuk perlu adanya program partisipasi yang secara pro-aktif berperan secara strategis melakukan langkah partisipatif pendampingan dan perlindungan hukum terhadap TKI berdasarkan hasil bedah kasus-kasus TKI, analisa permasalahan serta kajian intensif terhadap regulasi TKI secara akademis, sehingga menjadi sebuah langkah kebijakan strategis sebagaimana termuat di dalam proposal ini dan berharap mendapat dukungan berbagai pihak yang perduli dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ; seti ap warga negara yang memenuh memenuh i syarat yarat u ntuk beke bekerj rj a di l uar nege negeri ri dalam dalam hu bungan kerj kerj a untu k j angka waktu waktu tertentu tertentu . dengan dengan meneri meneri ma u pah Dan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 204/MEN/2004 ; TKI yaitu yaitu warga warga negara negara I ndonesia ndonesia baik l aki -laki maupun perempuan perempuan yang be bekerja di l uar n egeri geri dalam jangka waktu tertentu tertentu berdasark berdasark an perj perj anj ian k erj a.
Muhammad Thaha Pattiiha
4
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Tentang Perj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan Perj anjian Kerj Kerj a dimana buruh menyatakan kesanggupannya bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan terlebih dahulu (Supomo, 2002) Menurut Wibowo Sujono ; Perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara sesorang yang bertindak sebagai pekerja / buruh dengan sesorang yang bertindak sebagai majikan atau perjanjian orang per orang pada suatu pihak dengan lain pihak sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah”.
2. Penempatan TKI ke Luar Negeri a. TKI Perorangan TKI Perorangan ke luar negeri sejak Indonesia merdeka hingga akhir tahun 1960-an masih belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorangan, kekerabatan, dan bersifat tradisonal. Negara tujuan utaman ya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antar antar negara dan dilakukan tanpa dokumen sebagaimana sekarang ini. Saat ini TKI Perseorangan dibolehkan akan tetapi Calon TKI Perseorangan diharuskan mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan tidak dibenarkan melalui pihak lain, seperti perusahaan outsourching di dalam dan luar negeri maupun melalui perorangan dan Calon TKI berhubungan langsung dengan pengguna di luar negeri. Pengguna di luar negeri haruslah pengguna yang berbadan hukum dan Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perseorangan. Melalui TKI Perseorangan, calon TKI dapat memilih sendiri jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan (kompetensi) yang dimilik, selain itu Biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir karena tidak akan ada pemotongan gaji oleh pihak lain.
b. Penempatan dengan Kebijakan Pemerintah Keterlibatan pemerintah dalam penempatan TKI ke luar negeri baru dimulai tahun 1970 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 / 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN." Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI dibawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Melalui Keppres Nomor 29/1999 tanggal 16 April 1999 dibentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI), yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI.
Muhammad Thaha Pattiiha
5
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
BKPTKI dibentuk sebagai upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI di luar negeri. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN kemudian membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian disusul Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional. Dengan demikian keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Tugas pokok BNP2TKI adalah melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. BNP2TKI adalah badan yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden . Sehingga melalui Keppres No 02/2007, Moh Jumhur Hidayat ditunjuk selaku Kepala BNP2TKI dan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Otoritas BNP2TKI mengambil fungsi segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI, berkordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden.
3. Dasar Hukum Pelayanan Penempatan TKI Dasar Hukum Pelayanan Penempatan TKI di Luar Negeri, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Muhammad Thaha Pattiiha
6
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445). 3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan. 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. 5. Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 6. Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340). 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273). 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515). Pelayanan penempatan TKI di luar negeri memiliki dasar hukum sebagimana menurut Undangmemberikan landasan hukum secara resmi dan pedoman Undang Nomor 39 Tahun 2004 , yang memberikan yang harus ditaati, sebagaimana di dalam Pasal 1 angka (3) UU tersebut di atas adalah kegiatan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan buruh migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan dengan pembe pemberi ri kerja di l uar negeri negeri yang meli meli puti k eselu ru han pr ose oses per per ekr utan , pengur pengur usan usan dokumen, pendi pendi dikan dan pelati pelati han, penampun penampun gan, persiapan persiapan pembe pemberan ran gkatan, . Undang-Undang pembe pemberr angkatan sampa sampaii ke negara negara tuj uan, dan pemul pemul angan dari n egara tuj uan
ini memberikan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan buruh migran. Dalam penempatan tersebut “ Seti Seti ap tenaga tenaga k er ja m empun yai h ak dan k esempatan yang sama sama un tuk memil memil ih , mendapatkan, mendapatkan, atau pindah pekerjaan pekerjaan dan mempe memperol rol eh pengh pengh asil asil an yang layak di dalam atau di luar negeri ” sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa “Penempatan tenaga kerj a dil aksanakan berdasarkan asas asas terbuka, terbu ka, bebas bebas,, obyekti obyekti f , serta serta adi l , dan setar setar a tanpa diskri mi nasi. nasi. Penempata Penempatan n tenaga kerj kerj a diarah kan u ntu k menempatkan menempatkan tenaga kerj kerj a pada pada j abatan abatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan mempe memperh rh atikan h ark at, martabat, hak asas asasi, i, dan per per li ndun gan huku m.”
Untuk menghindari ketidakamanan yang akan diderita oleh buruh migran (khususnya Pembantu Rumah Tangga) maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Oran g per per seorangan dil arang menemp menempatkan atkan warga negara negara I ndonesia ndonesia un tuk bekerj bekerj a di di l uar ”. ”. negeri Sebelumnya dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calon buruh migran adalah:
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon buruh migran sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya .
Muhammad Thaha Pattiiha
7
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, melaksanakan, dan me mengawas ngawasii penye penyelenggaraan lenggaraan penempa penempatan tan dan perli ndun gan bur uh migr an di luar negeri.” dan di Pasal 6 ; bahwa Peme Pemeri ri ntah bertanggun g jawab un tuk menin gkatkan upaya perl perl in dungan bur bur uh migr an di luar nege negeri .
Perlindungan hukum terhadap para TKI juga sudah dimuat dalam Pasal 7 yang bahwa pemerintah berkewajiban:
menyatakan
menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan .
Demi menjamin perlindungan lebih lagi terhadap TKI juga diatur dalam Pasal 27, mengatur tentang penempatan buruh migran di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TK I mempunyai mempunyai hak u ntu k mempe memperol rol eh perl perl in dungan ses sesuai dengan per per atur an per per un dang-undangan. Perl Perl in dungan terse tersebut se sepert pert i tertu ang dalam dalam ayat ayat (1) dil dil aksanakan aksanakan mul ai . dari pra pr a penempatan, penempatan, masa masa penempatan penempatan , sampai sampai dengan dengan masa se setelah penempatan penempatan
Muhammad Thaha Pattiiha
8
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
B. TENAGA KERJA INDONESIA 1. TKI DI LUAR NEGERI Data BNP2TKI sampai dengan Februari 2011, dari 237 juta jiwa Penduduk Indonesia Angkatan kerja Indonesia berjumlah 119,39 juta orang, terdiri dari Laki-laki 72,25 juta orang (60,51%) dan Perempuan 47,13 juta (39,48%) dengan tingkat pendidikan <= SD 57,03 juta (47,76%), SLTP : 23,02 juta (19,28%), SLTA SLTA : 29,42 juta (24,64%), D1-D3 : 3,74 juta (3,14%) dan Universitas : 6,15 juta (5,15%), (5,15%), yang Bekerja 111,28 juta (93,20%) Penganggur 8,11 juta (6,8%). Tabel ; 1 Penempatan TKI (2006 – 2010 2010 )
NO
TAHUN
TKI FORMAL
%
TKI INFORMAL
%
TOTAL
1
2006
177.495
26
502.505
74
680.000
2
2007
196.191
28
500.555
72
696.746
3
2008
212.413
33
432.318
67
644.731
4
2009
103.918
16
528.254
84
632.172
5
2010
158.363
28
417.441
72
575.804
Data resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (awal 2010) Malaysia menjadi negara terbesar tujuan TKI yaitu mencapai 1,2 juta orang. Angka tersebut disusul Arab Saudi yang menempati urutan kedua yaitu tercatat 927.500 orang. Sedangkan TKI yang bekerja di negara Singapura berjumlah 80.150 orang, Yordania 38.000 orang. Ada juga yang bekerja di Bahrain sebanyak 6.500 orang, Kuwait 61.000 orang, UEA 51.350 orang dan Qatar 24.586 orang. Data jumlah TKI yang bekerja Taiwan berjumlah 130.000 orang, Hongkong mencapai 120.000 dan Brunei Darussalam 40.450 orang. Total jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, cenderung rancu dalam pencatatan total jumlah secara resmi oleh Pemerintah, baik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataupun BNP2TKI, juga Departemen Luar Negeri RI melalui KBRI KBRI dan KJRI. KJRI. Tidak memiliki memiliki keterpaduan apalagi kesatuan sistim data base yang akuntabel maupun akurat, sepertinya hanya lebih kepada perkiraan semata, Hal ini dimungkinkan bila tidak ada koordinasi yang baik dalam validitasi data pasti jumlah sebenarnya TKI di luar negeri.
2. KONTRIBUSI DEVISA NEGARA OLEH TKI Remitansi yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada Hari Raya Idul Fitri 2010, diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 20 triliun, sebelumnya tahun 2009 tercatat mencapai 6,615 milyar dollar AS. Data Kemenakertrans, di Kabupaten Kediri transfer dana TKI pada triwulan II/2010 mencapai Rp 447,60 miliar. Kantor pos Kudus juga melaporkan, jumlah pengiriman uang TKI selama bulan Juli 2010 mencapai Rp 100 miliar, sementara Kabupaten Sumbawa mencatat remitansi lebih dari Rp 200 miliar. Aliran dana TKI yang masuk ke dalam negeri setiap bulannya terhitung tinggi. Sedangkan saat Lebaran, biasanya TKI mengirim uang ke tempat asal dalam jumlah yang sangat besar, misalnya Muhammad Thaha Pattiiha
9
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
pengiriman uang dari Arab Saudi bisa mencapai Rp 10 juta-Rp 15 juta per orang, dari Malaysia umumnya berikisar Rp 7-Rp 8 juta per orang. Meski dilakukan moratorium atau penghentian sementara penempatan Tenaga Kerja Indonesia sektor Penata Laksana Rumah Tangga dengan Arab Saudi sejak 1 Agustus 2011 dan belum dimulai penempatan TKI ke Malaysia paska pencabutan moratorium pada Mei 2011 lalu, namun jumlah remitansi (pengiriman uang) TKI dari luar negeri yang masuk ke tanah air terhitung semester satu 2011 ini, ternyata tak jauh beda dengan capaian remitansi 2010 lalu Kedeputian Perlindungan BNP2TKI mencatat dari Januari hingga Juni 2011, angka remitansi TKI sebesar US$ 3.340.908.140.22 atau Rp 28,5 Triliun lebih. Sementara data selama 2010 berjumlah US$ 6.734.931.811.24 6.734.931.811. 24 atau Rp 60,76 Triliun lebih yang bersumber dari perhitungan Bank Indonesia melalui transaksi antar bank. Di luar catatan Bank Indonesia tentu angkanya jauh lebih banyak, karena TKI juga mengirim uangnya ke kampung halaman lewat perantara diluar jasa perbankan, termasuk yang dititipkan ke sesama TKI serta jasa kurir peorangan. Dari jumlah lebih 3,3 miliar dollar AS itu yang masuk sebagai kiriman TKI di luar negeri dari kawasan Asia Pasifik sebanyak US$ 1.917.835.935.99. Dari jumlah itu, kiriman TKI dari Malaysia masih yang tertinggi yaitu US$ 1.153.573.224.02, sedangkan sisanya berasal kiriman TKI Taiwan US$ 238.958.739.94, Hongkong US$ 228.184.297.94. Singapura US$ 128.067.515.74, Jepang US $ 76.052.716.61, Korea Selatan US$ 42.518.375.51, Brunei US$ 28.570.174.23, Macao US$ 20.889.872.12, dan lain-lain US $ 1.039.020.00. Dari kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika berjumlah US $ 1.359.426.455.93, yang berasal kiriman dari TKI Arab Saudi US$ 1.133.384.382.17, Uni Emirat Arab US$ 102.314.876.97, Yordania/Siria US$ 46.961.503.47, Qatar US$ 23.863.872.29, Kuwait Kuwait US$ 20.132.187.43, Oman US$ 15.404.759.62, Cyprus US$ 6.121.548.00, kawasan negara Afrika yang banyak menerima TKI US$ 2.557.412.00 di luar negara Sudan US$ 237.316, Mesir US$ 45.958.00, dan beberapa negara kecil dalam penempatan TKI di Afrika yakni yakni US$ 1.475.890. Sehingga total remitansi ke Indonesia dapat mencapai Rp 100 lebih, baik melalui perbankan TKI per per tahun 100 Tri li un ataupun tidak.
3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Swasta (PPTKIS ) sebelumnya adalah Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJPTKI), tersebar di hampir seluruh Indonesia , sampai tahun 2011 ber jumlah 565 Perusahaa n. Evaluasi kelembagaan terhadap total 565 Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS d/h PJTKI) yang telah dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagaimana disampaikan Menteri Nakertrans Muhaimin Iskandar saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/11) adalah dari 565 perusahaan (PPTKIS) yang ada di Indonesia, sebanyak 114 perusahaan (19,67 persen) dalam kondisi buruk, 242 perusahaan (43 persen) kondisinya sedang dan 209 perusahaan (37,33 persen) kondisinya dinilai baik. Kinerja PPTKIS sudah mesti dibenahi dan diperbaiki selain pengawasan secara berkala dan rutin sangat perlu dilakukan khususnya oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI.
Muhammad Thaha Pattiiha
10
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Rencana Kemenakertrans untuk focus membenahi PPTKIS yang kondisinya buruk dengan pembenahan sistem pelaporan, koordinasi secara berkala, verifikasi atau registrasi ulang serta peninjauan lapangan, sangat diperlukan dan didukung guna tertibnya penyelenggaraan pengiriman TKI ke luar negeri secara baik, prosedural, bertanggung jawab dan resmi sesuai aturan perundang-undangan. Penempatan TKI ke luar luar negeri dilaksanakan oleh oleh PPTKIS dengan prosedur sebagai sebagai berikut ;
Bagan Prosedur Penempatan TKI
Muhammad Thaha Pattiiha
11
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
c. PERMASALAHAN TKI Kajian permasalahan TKI menurut Pemerintah Indonesia yang diformulasikan Tim Koordinasi Formulasi Kebijakan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK FKP-TKIB) - dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor ; 09/KEP/MEMKO/KESR 09/KEP/MEMKO/KESRA/III/2008 A/III/2008 tanggal 6 Maret 2008, adalah sebagai berikut ;
1. TKI Bermasalah Menurut Pasal 73 UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) adalah TKI yang mengalami: (a) Pemutu Pemutu san hu bungan kerj a se sebelu belu m masa masa per per janj ian kerja berakhi r (b) Terj adi per per ang, bencana bencana alam, atau wabah penyaki penyaki t di n egara tuj uan (c) M engalami kece , kecelakaan -kerja mengakibatkan ti dak bisa bisa menj menj alank an pekerjaan pekerjaan nya lagi (d) M eni nggal , nggal dun ia di negara negara tuju an (e) Di deport . deportas asii ol eh pemeri pemeri ntah setempat etempat
2. Pekerja Migran (Indonesia) Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia – Kementerian Kementerian Sosial sekarang , Buruh Migran adalah orang yang ber ber pin dah ke daerah daerah l ain , baik baik di dalam maupun ke luar neger neger i ( legal legal maupu n i legal legal ), un tuk bekerj bekerj a dalam dalam jangka waktu tertentu .
3. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PM-BS) Menurut Departemen Sosial RI adalah pekerj pekerj a migran t in ter ter nal dan li ntas negara negara yang mengalami m asalah asalah sosial sosial t i ndak kekerasan, kekerasan, eksploi eksploitasi, tasi, penelan penelan tar an, pengu pengu sir an (deport (deportas asii ), ketidak-mampuan menyes menyesuai kan dir i di tempat ker ker ja baru atau n egara tempatnya tempatnya bekerja, bekerja, . sehi ngga mengakibatkan terganggun terganggun ya f un gsi gsi sosial osial
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, definisi TKIB menurut Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang TK-PTKIB yaitu ”tenaga tenaga kerja I ndonesia ndonesia yang yang be bekerja di M alaysia alaysia yang ti dak memil memil ik i i zin kerja dan/atau dokumen-dokumen yang yang sah sah un tuk beker beker ja di M alaysia alaysia dan/atau ”, cenderung lebih tepat disebut ”, yang bekerja bekerja ti dak se sesuai dengan dengan i zin kerja yang dimi li ki sebagai PMI-BS, karena kriteria TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004, haruslah yang mempun mempun yai yai hubun gan kerj kerj a (kontrak).
Di tahun 2004 sebanyak 3.170 kasus, TKI Bermasalah terus menjadi isu yang tidak pernah terselesaikan, sebagaimana tabel- 3 di bawah ini ; Tabel - 2
Jumlah Permasalahan TKI Yang Pulang Dari Luar Negeri Selama April 2004 Jenis Permasalahan Tidak Mampu Bekerja Gaji Tidak Dibayar Penganiayaan Pelecehan Seksual Majikan Meninggal Pekerjaan Tidak Sesuai Majikan Bermasalah Kecelakaan Kerja Sakit Dokumen Tidak Lengkap JUMLAH
Asia Pasifik 146 32 29 6 6 417 0 8 149 21 814
Timur Tengah & Afrika 221 399 187 167 9 706 3 52 596 16 2.356
Jumlah Total 367 431 216 173 15 1.123 3 60 745 37 3.170
Sumber ; Ditjen PPTKLN Depnakertrans
Muhammad Thaha Pattiiha
12
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Pada tahun 2009 sebanyak 1.008 TKI telah meminta perlindungan ke KBRI, KBRI berhasil menyelesaikan 960 kasus TKI dan mengklaim Rp. 4,2 milyar gaji TKI yang belum terbayar. KBRI masih bersikap menunggu didatangi oleh TKI bermasalah, dengan begini dapat dipastikan banyak TKI bermasalah yang tidak diketahui dan tidak mendapat perlindungan dari KBRI yang adalah perwakilan resmi Negara di luar negeri yang tugasnya jelas mengurus segenap kepentingan warga Negara Indonesia di luar negeri. Tabel – 3
KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KEPULANGAN
2008
TAHUN 2008-2010 (31 Mei)
2009
2010 (Mei 31)
Habis Kontrak
Perempuan 269,516
Laki-laki 10,348
Jumlah 279,864
Perempuan 283,304
Laki-laki 9,113
Jumlah 292, 417
Perempuan 97,227
Laki-laki 1,668
Jumlah 98,895
Cuti
14,224
1,908
16,132
14,127
1,350
15,477
8,909
483
9,392
Bermasalah
43,887
1,516
45,403
43,440
1,341
44,781
24,395
562
24,957
TOTAL
327,627
13,772
341,399
340,871
11,804
352,675
130,531
2,713
133,244
Sumber: BNP2TKI, 2010
Setiap tahun permasalahan TKI tidak pernah tidak terjadi dan pemerintah selalu bergerak lamban dan bila berbuat setelah masalah terjadi, selalu terlambat yang sudah tentu tidak dapat terselesaikan secara tuntas, itupun bila terekspos secara terus-menerus di media masa atau atau diprotes masyarakat dan keluarga TKI yang menjadi korban. Permasalahan mendasar bahwa Pemerintah tidak mampu menyediakan pekerjaan dan kesempatan mendapatkan hidup yang layak di dalam negeri, seperti yang tercatat pada Tahun 2010, Pencari Kerja Terdaftar di Indonesia berjumlah 4.125.84 sehingga TKI merupakan alternatif untuk mengatasi problem pengangguran di dalam negeri. Kalau kemudian TKI yang sudah ada di luar negeri ditarik ke tanah air, begitupun mereka yang dideportasi dan kembali ke tanah air tanpa membawa hasil kerjanya selama di luar negeri, maka hanya akan menambah beban pemerintah dan angka pengangguran dalam negeri makin bertambah. Permasalahan TKI oleh pemerintah cenderung dipandang sebagai obyek hukum dan teori tugas rutin birokrasi, kenyataan dan bukti kejadian berdasarkan kasus-kasus dapat diidentifikasi adalah telah terjadi hal-hal permasalahan berupa Penipuan, Pemerasan, Penyiksaan / Penganiayaan, Perkosaan, Pelecehan Seksual, Gaji tidak dibayar dan tidak sedikit menemui Kematian. Penanganan yang berlarut-larut atas kasus-kasus yang terjadi antara lain sebagaimana disampaikan di atas, akibat ketidak mampuan pemerintah mengurusi TKI yang bekerja di luar negeri mulai dari sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan yang selalu dan akan menjadi masalah bagi TKI, kemudian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.
Muhammad Thaha Pattiiha
13
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
D. KASUS-KASUS Berbagai kejadian yang merupakan kasus terus saja mendera TKI di luar negeri dan menjadi wacana publik, sedangkan pemerintah masih berkutat dengan bagaimana cara terbaik dan efektif mentuntaskan kasus-kasus bermasalah tersebut. Pemerintah atau eksekutif sebagai penyelenggara urusan publik yang masih belum maksimal tanggapannya, maka permasalahan disampaikan ke lembaga legeslatif. Tepatnya pada jumat 14 Oktober 2011, dalam ‘Forum Jumatan’ di ruangan wartawan DPR, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menjelaskan DPR menerima 218 laporan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut masalah hukum di Arab Arab Saudi, Malaysia, China dan Singapura, Singapura, sebagian besar terkait kasus pembunuhan dan Narkoba. Dari laporan yang diterimanya, 151 kasus di Malaysia, 17 diantaranya dalam proses amnesti, 17 kasasi, 51 banding, 51 ditingkat I dan sisanya verifikasi. Di Arab Saudi 43 kasus, ada 5 TKI yang terancam hukuman pancung, 8 kasus banding, 8 kasus ditingkat I, 11 orang ditahanan penyidik, 5 orang masih dalam proses dan 6 proses disetujui pemaafannya lewat jalur keluarga. Sedangkan di China 22 kasus, ada 9 yang divonis hukum mati, 5 proses hukum dan 8 berubah hukumannya dari mati menjadi seumur hidup dan 2 kasus di Singapura. Data pada BNP2TKI per Agustus 2011, Malaysia menempati urutan pertama kasus yang TKI yang terancam hukuman mati, yaitu 177 kasus . Sebelumnya di tahun 2005, 1.091 kasus TKI di luar negeri yang terdiri dari berbagai jenis sebagimana tabel-3, berikut ; Tabel – 4
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Kasus Yang bekerja di Luar Negeri Negeri Tahun 2005 Jenis Kasus Jumlah Gaji tidak dibayar 371 Pelecehan Seksual 29 Penganiayaan 88 Kecelakaan Kerja 29 PHK 140 Sakit 124 Putus Komunikasi 253 Kriminal 12 Gagal Berangkat 45 Total 1.091 Sumber ; Ditjen PPTKLN Depnakertrans
Sebagai gambaran permasalahan TKI, ada sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan disorot media dan antara lain ; Deportasi TKI Ilegal .
Kamis, Kamis, 26 Agustus Agustus 2010, 144 TKI dideportasi dari Sabah - Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, 4 orang diantaranya masih anak-anak, 26 wanita dewasa dan 114 laki-laki kemudian pada kamis 2 September 2010, kembaqli dideportasi sebanyak 800 orang TKI melalui Pelabuhan Tanjung Pinang. Mereka dideportasi terkait dokumen dan paspor mereka yang tidak sah atau sudah tidak berlaku lagi.
Ruyati
adalah seorang TKW asal Bekasi, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh majikannya. Dia berusaha membunuh ibu majikannya yang bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun karena merasa tidak tahan dengan kekejamannya. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau jagal dan kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur.
Muhammad Thaha Pattiiha
14
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Lalu, Ruyati melaporkannya ke KJRI di Jeddah. Jeddah. Pada 18 Juni 2011, 2011, Ruyati tewas dihukum pancung di Arab Saudi akibat perbuatannya itu. Rabu 21 September 2011 ,
TKW bernama Istiqomah , asal Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, bekerja pada majikan bernama Choi Nai Nai, tewas, tewas, terjatuh dari lantai 10 sebuah apartemen di Hong Kong. Diduga Istiqomah Istiqomah terjatuh dan tewas pada saat sedang membersihkan jendela kaca apartemen majikannya.
Keni,
tenaga kerja Indonesia asal Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah, disiksa oleh majikan perempuannya di Madinah, Arab Saudi, selama tiga bulan. Dirawat di RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah pulang ke tanah tanah air. Luka bakar yang diderita Keni hampir menutupi seluruh tubuhnya. Kedua kuping Keni tampak mengerut. Leher, kedua tangan, dada, perut, punggung, dan kaki, semua tidak luput dari kebengisan Wafa. Dari penuturan Keni, kekerasan yang dilakukan Wafa, majikan perempuannya, dimulai etelah satu bulan dia bekerja pada keluarga itu. Selain menyetrika, Wafa juga memukul Keni, mencongkel gigi depan Keni, kemudian memaksa Keni untuk menelannya, dan juga tidak memberi makan yang cukup bagi Keni dan Keni mengaku tidak bisa melarikan diri karena rumah majikannya selalu terkunci. Dia baru bebas ketika majikan laki-lakinya, Khalid Al Khuraifi, mengetahui perbuatan istrinya. Keni lalu dipulangkan ke Indonesia. Saat Keni hendak pulang, Majikan hanya memberikannya gaji Rp 6 juta. Padahal, Keni telah bekerja selama 4,5 bulan dan dengan gaji per bulannya bulann ya Rp 2 juta, alasannya, gaji sang majikan dipotong untuk biaya tiket pesawat.
Tuti Tursilawati ,
TKI Terancam Hukuman Mati karena dituduh telah membunuh majikannya, pelaksanaan hukuman mati berupa pemancungan diperkirakan berlangsung setelah lebaran haji 2011. Tuti Tursilawati diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT Arunda Bayu pada 5 September 2009 dengan nomor paspor AN 169210 dan dipekerjakan di keluarga pengguna (majikan) Suud Malhaq Al Utaibi, Kota Thaif, Arab Saudi, sebagai TKI penata laksana rumah tangga menggunakan jasa agensi di Arab Saudi yaitu "Adil for Recruitment". Tuti Tursilawati, yang mengadu nasib di Arab Saudi dengan menjadi pembantu rumah tangga, kini sedang menghitung hari menuju pintu kematian. Dia sudah masuk daftar tunggu eksekusi hukuman mati setelah pengadilan Arab Saudi memvonisnya bersalah telah membunuh majikan pria. Menurut jadwal, Tuti dieksekusi mati usai musim haji tahun ini, yaitu 6 November 2011. Dalam kaitan itu, pihak keluarga korban berkeras tidak mau memberi pengampunan dengan menolak pembayaran diat atau uang darah. Tuti, TKI asal Majalengka, Jabar, divonis bersalah membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi, Mei 2010. Menggunakan sebatang kayu, dia memukul majikannya itu hingga tewas. Tindakan itu dia lakukan karena sang majikan berupaya melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya. Namun, selain melakukan pembunuhan, Tuti juga divonis membawa kabur uang senilai 31.500 real Saudi plus satu jam tangan dari rumah majikannya itu. Tuti Tursilawati diberangkatkan ke Arab Saudi pada 5 September 2009. Dia dipekerjakan di keluarga Suud Malhaq al-Utaibi di Kota Thaif, Arab Saudi.
Darsem, seorang TKW asal Subang, asal Subang, Jawa Jawa Barat di Arab di Arab Saudi yang membunuh majikannya. Dia terancam hukuman mati karena membunuh. Hukuman ini dapat diperingan dengan membayar diyat atau tebusan senilai Rp4,7 miliar dan kemudian dibebaskan setelah pemerintah Indonesia melakukan npendekat diplomatic dengan Arab Saudi. Darsem kembali pulang ke Indonesia.
Ceriyati, adalah
seorang TKW di Malaysia yang mencoba kabur dari apartemen majikannya. Ceriyati berusaha turun dari lantai 15 apartemen majikannya karena tidak tahan terhadap siksaan yang dilakukan kepadanya. Dalam usahanya untuk turun Ceriyati menggunakan tali yang dibuatnya sendiri dari rangkaian kain. Usahanya untuk turun kurang berhasil karena dia berhenti pada lantai 6 dan akhirnya harus ditolong petugas Pemadam petugas Pemadam Kebakaran setempat.
Muhammad Thaha Pattiiha
15
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
E. ANALISA PERMASALAHAN
untuk mengatasi problem pengangguran dan kemiskinan di TKI masih masih merupakan altern altern atif dalam negeri, maka menjadi TKI untuk bekerja di negara orang jadi pilihan paling mudah bagi yang berpendidikan rendah, cukup dengan modal kemauan, tenaga dan nekat. Oleh Pemerintah kemudian di formal menjadi program kerja membangun negara dengan mengekspor TKI yang sebagian besar TKI Informal, karena negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya guna mendapatkan penghidupan yang layak atau untuk sementara terhindar dari pengangguran dan kemiskinan. Ada semacam keterpaksaan dan kepasrahan menghadapi situasi terburuk ketika memilih menjadi TKI ke luar negeri. Bukan berani mengikuti kemauan akan tetapi lebih bersifat ke-‘nekat’-an kala ber-TKI ria. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI – informal, adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia, pemerintah tentu memahami kesimpulan analisa akan hal permasalahan ini, sekalipun demikian resmi diurus oleh Negara.
Ti ngkat pendi pendi dikan dan kes kesempatan ker ker ja T KI yang di geluti PJTKI dan didukung Pemerintah,
masih sangat besar dibidang informal ( peñata laksana lak sana rumah tangga). Tingkat pendidikan berdasarkan data BPS Februari 2010 dari 55 juta lebih angkatan kerja, sebagian besar lulusan SD dan SMP, yang berpendidikan SD ke bawah 53%, SMP hanya sekitar 19%, SD dan SMP digabung 72%, mereka inilah yang berpotensi mengalami kondisi hidup memprihatinkan dan hanya berpeluang bekerja di sector informal dan memilih menjadi TKI, selebihnya tamatan Diploma dan Universitas yang juga tidak kala banyak yang masih menganggur. Sesuatu yang merugikan karena tingkat pendidikan para TKI – khususnya khususnya bidang informal yang sebagian besar SD (70 %), tingkat pengetahuan rendah dan terbatas, berarti juga memiliki multi resiko - berbahaya, dan merugikan baik TKI sendiri maupun Pemerintah.
. Seorang TKI harus menunggu di penampungan PJTI sebelum M asa asa tun ggu yang tidak pasti pasti diberangkatkan ke negara tujuan antara 1 – 6 6 bulan, itupun sudah dipotong waktu bila mengikuti pelatihan dan pengurusan kelengkapan dokumen. Bahkan bias bi as lebih lama lagi.
. TK I cende cenderr un g dij adikan sapi perah dan menjadi obye obyek eksploi eksploi tasi tasi dan peme pemerasa rasan n Kecenderungan tersebut terjadi secara sengaja, mulai dari perekrutan di tempat asal TKI oleh para calo jaringan PJTKI (PPTKIS- sekarang sekarang ) dengan iming-iming janji manis. Para calo mendapat uang jasa dari PJTKI untuk tiap TKI yang direkrut sebagai calon TKI-PLRT/TKI informal ataupun TKI formal, TKI-PLRT tidak membayar sejak awal sebagimana TKI Formal, tapi ditanggulangi oleh PJTKI yang kemudian akan dipotong gaji gaji TKI 4-5 bulan pertama TKI setelah setelah bekerja atau ditempatkan. TKI tidak pernah diberitahu PJTKI berapa jumlah sesungguhnya biaya biaya tersebut. Kembali ke tanah air, obyek eksploitasi dan pemerasan masih melilit sang TKI. Sesampai di bandara tanah air, sebagaimana yang terjadi di Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) TKI di Selapajang Tangerang, Banten. TKI diperhadapkan dengan Petugas money changer atau Valas, yang memaksa bahkan menggeledah bawaan uang TKI untuk ditukarkan dengan nilai tukar rendah yang ditentukan sepihak oleh petugas tersebut. Selanjutnya sopir angkutan TKI mengambil bagian saat mengantar ke tujuan alamat tempat tinggal, masih meminta setoran sukarela dari TKI tapi ditentukan jumlahnya. Padahal TKI sudah membayar biaya angkutan resmi yang didalamnya termasuk bagian petugas angkutan. TKI yang tiba di GBK juga diharuskan menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari mengikuti aturan petugas angkutan untuk menuju tempat tinggalnya dan dilarang menggunakan angkutan sendiri. Muhammad Thaha Pattiiha
16
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Sekembalinya TKI ke tempat asal dengan membawa pulang sejumlah uang yang dikumpul bertahun-tahun tapi karena secara mental dan pengetahuan tidak di siapkan untuk mengelolah hasil jerih payahnya, maka kemudian habis begitu saja dan kembali hidup seperti sediakala. Dengan demikian permasalahan terjadi berasal dari mulai perektutan, penampungan dan pengurusan dokumen keimigrasian, penempatan di negara tujuan dan pemulangan.
fisik, pelecehan seksual – Pengguna Pengguna di n egara tujuan TKI sering dijadikan obyek kekerasan fisik, TKW ada yang sampai hamil bahkan memiliki anak tanpa nikah. Bekerja tanpa pembatasan waktu, tidak memperoleh hari libur untuk beristirahat, be ristirahat, bahkan tidak mendapat gaji samasekali.
Asuransi Asuransi TK I , melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans)
No: 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September S eptember 2010 tentang Penetapan Pen etapan Konsorsium Asuransi TKI Proteksi TK I ”, diputuskan satu konsorsium di bawah perusahaan PT Asuransi dengan nama “Proteksi Central Asia Raya, dengan keanggotataan sembilan perusahaan asuransi yaitu ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga, dan PT Asuransi Relife,
Hingga 8(delapan) perusahaan asuransi sebagai penyelenggara program asuransi TKI.Sejak Oktober 2010 sebagaimana data BNP2TKI terkait uang premi TKI yang dihimpun konsorsium Asuransi Proteksi adalah sebesar Rp 192 Miliar lebih dan baru Rp 13 Miliar atau 5,6 persen saja yang dapat dicairkan sebagai klaim TKI oleh pihak asuransi. Sebelumnya konsorsium lama yang yang dapat dicairkan sekitar sekitar 11 persen. Semua TKI diwajibkan mengikuti mengikuti program asuransi, membayar besarnya premi asuransi sesuai masa kontrak kerja. Kewajiban mengasuransikan diri yang tetapkan pemerintah, ternyata lebih mudah menyetor premi tapi tidak mudah mengurus klaim asuransi. Kesulitan karena prosedural birokratis yang biasa ada di pemerintahan ternyata telah menginfeksi konsorsium asuransiyang katanya swasta. Pengajuan klaim oleh TKI, ternyata masih banyak yang tidak paham, juga kesulitan atau dipersulit dengan persyaratan kelengkapan dokumen adminstratif, selain waktu yang tidak terukur, indikasi konsorsium asuransi hanya untuk mendulang premi guna diinvestasikan di lain tempat agar memperoleh profit sangat dimungkinkan dimungkinkan oleh total jumlah premi premi yang terus meningkat meningkat dan sudah lebih dari Rp 200 Milyar, berbanding sangat jauh dengan jumlah pengajuan klaim yang dicairkan oleh TKI. Entah kemana dan untuk apa atau diapakan dengan jumlah total premi sebesar itu itu ?
, tidak cepat tanggap dan sigap, padahal Peme Pemeri ri ntah selal u ti dak siap siap
setiap saat akan selalu terjadi masalah TKI, terkesan mengabaikan ataupun mendiamkan sampai disuarakan masyarakat atau media. Hal demikian telah disadari akan menjadi masalah yang lebih besar lagi dikemudian hari. , Perlindungan Hukum atau Law Enforcement oleh Pemerintah yang belum maksimal terkesan lamban dalam merespon isu perlindungan TKI dengan selalu baru bergerak/bertindak bila ada atau telah terjadi kasus, bahkan sebagian kasus telah mencapai tingkat putusan dan eksekusi putusan baru diketahui dan ditindak lanjuti. Itupun bila telah dikritisi, padahal TKI dangerous sebagian besar bekerja pada wilayah beresiko tinggi atau atau 3D (diff icul t, dirty dan dangerous sulit, kotor dan berbahaya ).
Muhammad Thaha Pattiiha
17
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Tu mpang tin dih atur an, tidak ada koordi nasi nasi yang padu padu dan pe pembagian mbagian f un gsi gsi pengambil pengambil kebij kebij akan masin masin g-masin g-masin g egose egosentr is , selain belum dapat memilah dan membagi secara detail,
jelas dan tegas tugas/tanggungjawab dan fungsi lembaga-lembaga penanganan urusan dan permasalahan TKI. Bila dicermati secara mendalam pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI bertumpu pada Instansi-instansi yang berkoordinasi. Sebagai contoh rekrut CTKI dilayani oleh Disnaker Kab/Kota, KTP dilayani oleh Depdagri, Cek Up Kesehatan dilayani oleh Depkes, Pasport dilayani oleh Dephum dan Ham, Pengesahan Job Order dan pembelaan dilayani oleh Deplu melalui perwakilan R.I di Negara-negara tujuan tujuan penempatan. Angkutan dilayani oleh Dephub. Keamanan dilayani oleh POLRI. Pelatihan melalui BLKN ijinnya dikeluarkan oleh Disnaker Kab/Kota. BNP2TKI, mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan tersebut melalui penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Data Dat a resmi resmi TK TK I yang benar-benar tepat dan tepercaya berapa jumlah total warga negara yang
bekerja di luar negeri serta yang terperinci menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan formal/informal, negara tujuan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri selalu berbeda antara masing-masing pihak penyelenggara urusan TKI, termasuk yang bermasalah tidak ada singkronisasi antara pihak. Kemenakertrans berbeda dengan Kementerian Luar Negeri, berbeda dengan Imigrasi, berbeda dengan BNP2TKI, apalagi PPTKIS. Audit Data resmi mestinya dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan semua instansi dan lembaga termasuk perwakilan negara di luar negeri, termasuk juga Kepolisian.
Muhammad Thaha Pattiiha
18
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
F. PERLINDUNGAN HUKUM Hukum yaitu “peraturan yang dibuat dan disepakati baik tertulis maupun tidak tertulis;
peraturan, undang-undang Y.S.Chaniago, 1997).
yang
mengikat
perilaku
setiap
masyarakat
tertentu”(Amran
Perl Perl indungan TKI ; segala upaya untuk melindungi calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja dan kembali ke tanah air. Perlindungan tersebut dilakukan dengan penyelengaraan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat ( menurut Prof. Subekti, S.H ).
keadilan dan ketertiban untuk sesuai dengan tujuan Negara
Permasalahan perlindungan harus lebih kepada yang dialami oleh TKI Perempuan, karena TKI Perempuan yang sering dan paling banyak menjadi korban trafiking dengan dalih penempatan. dengan Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 , trafiking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan p enerimaan seseorang, dengan ancaman ancam an kekerasan atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara untuk tujuan eksplotasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasidan. , adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan Tr afi kin g menur menur ut Protocol Protocol PBB atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari da ri seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksplotasi. Eksplotasi untuk melacurkan orang lain, atau bentuk-bentuk lain dari eksplotasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan p engambilan organ tubuh. tersebut di atas tidak hanya untuk kasus trafiking pekerja seks saja, tapi juga Kedua def def in isi termasuk kerja paksa dan bentuk-bentuk eksplotasi lainnya yaitu lebih mengedepankan pencegahan trafiking, melindungi dan mendampingi korban, dan untuk menghukum pelakunya (trafiker). Secara konstitusional UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Negara dan Pemerintah ternyata setelah 66 tahun Indonesia merdeka, belum mampu memenuhi kewajibannya menyediakan lapangan kerja bagi semua warga negara, sehingga masih banyak yang menjalani hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Sehingga memilih menjadi TKI ke luar negeri saat ini dan meraka yang yang karena ketidaktahuan maupun keadaan tertentu kemudian menjadi korban perdagangan orang. Namun demikian masih terjadi pembiaran dengan sengaja sebagai akibat praktek hukum negara yang tidak berjalan maksimal bahkan multi tafsir, khusus perlindungan hukum atas hak-hak warga Negara yang memilih memenuhi kehidupan dan masa depannya sebagai TKI yang bekerja di luar negeri. Muhammad Thaha Pattiiha
19
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Diperlukan kejelasan dan kepastian program tentang Trafiking yang dijalankan, bahkan reformasi program, tatanan hukum h ukum dan aturan serta reformasi kewajiban Pemerintah P emerintah untuk penataan birokrasi penanganan TKI, reformasi sistem perlindungan, pembelaan dan advokasi tehadap TKI dan pencegahan dan d an perlindungan terhadap warga negara agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Hal ini dapat dilakukan sejak dari tahapan awal perekrutan atau pra pemberangkatan, ketika penempatan dan setelah penempatan, hingga pascah menjadi TKI dan kem bali ke tanah air. Berharap Pemerintah semata, juga tidak bijak. Para Lembaga Swadaya Masyarakat peduli TKI maupun para Pemerhati TKI lainnya, harus berpartisipasi mengambil peran untuk bersama-sama mengatasi permasalah TKI. Untuk hal dimaksud di atas, saran kami dapat dilakukan melalui program sebagai berikut ; 1. Aksi Peduli , dan Aksi Peduli 2. Partisipasi Reformasi Regulasi TKI .
1.
Aksi Peduli
1.1.
Pra Pemberangk Pemberangkatan atan
Melakukan pengawasan dan pengawalan secara intensif terhadap lembaga pelaksana, pengerah dan penepatan serta penanggung jawab jawab TKI di luar negeri, untuk hal-hal sebagai berikut berikut ; a. Tersosialisasi pemahaman, kesadaran, kesiapan dan tujuan TKI bekerja ke luar negeri b. Penyelenggara harus menjalankan fungsi guna Persiapan mental, pengetahuan budaya dan bahasa negara tujuan serta kompetensi kemampuan dan ketrampilan pekerjaan calon TKI. c. Mempersiapkan secara pasti da lengkap identitas calon TKI. d. Calon TKI mendapatkan informasi kejelasan kejelasan status, kemampuan dan pengalaman Perusahaan Pengirim TKI. e. Calon TKI mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara baik dan lengkap sesuai bidang ketrampilan yang akan dilakukan di negara tujuan, untuk PLRT parlu dilakukan pelatihan/simulasi penggunaan alat-alat rumah tangga modern di luar negeri agar tidak terjadi miskompetensi. f. Kelengkapan Dokumen ;
Kesesuaian dokumen dan data pribadi calon TKI sesuai identitas asli. Mendapatkan secara terbuka dan lengkap besar biaya pengurusan dokumen dan cara pembayaran atau penggantiannya. Dokumen berupa Paspor, Visa dan Kontrak Kerja dengan Pengguna, Polis Asuransi, harus dimiliki duplikatnya(fotocopy) oleh keluarga calon TKI di dalam negeri. g. TKI harus mendapatkan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya.
Muhammad Thaha Pattiiha
20
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
1.2.
Penempatan dan Purna Penempatan
Pemerintah masih terkesan membiarkan TKI mengurus diri sendiri, bila diperhatikan secara seksama selama ini sebaliknya terbaca bahwa orientasi pola sikap birokrasi pemerintah sepertinya menganggap TKI adalah obyek dan komoditi, bila demikian harus segara dihentikan. Untuk hal tersebut di atas, para Lembaga Swadaya Masyarakat peduli TKI maupun para Pemerhati TKI lainnya dapat melakukan langkah berupa program Per Per li ndun gan, Pembe Pembelaan laan dan Advokasi secara intensif yang harus dan selalu dilakukan dilakukan tanpa jeda waktu, kontinyu, serius dan bersifat tetap, sebagai perhatian atas keprihatinan membaca dan menganalisa kondisi yang terjadi, terutama pada saat TKI di tempatkan dan setelah penempatan. Bahwa masa paling kritis dan bermula timbul masalah adalah ketika TKI ditempatkan di negara tujuan dan menjalani masa kerja sesuai kontrak yang telah dibuat dengan pengguna TKI. Program Perlindungan, Pembelaan dan Advokasi dengan melakukan aksi dan langka antara lain, seperti ;
M empelajar i secara seksa seksama ma sistem sistem h uk um – per per l in dungan t enaga kerj a, negara negara penempatan penempatan TKI.
M enj ali n kerjasama kerjasama de dengan pihak terk terk ait untu k mence mencega gah h pengir pengir iman TK I
I legal/N legal/N on
Prosedural serta pencegahan terjadinya Perdagangan Orang ( Trafiking ) serta memberikan per per li ndun gan dan advocas advocasii k epada kor ban per per dagangan orang,
M enyampaikan nyampaikan somas somasi kepad kepada a Peme Pemeri ri ntah Pusat, Pusat, Per Per wakil an KB RI , KJ RI , Per Per wakil an dan/atau dan/atau Peme Pemerr in tah N egar gar a TKP – TKI,
M embentuk mbentuk Ti m A dvoc dvocas asii M andir i dan dan k erj asama asama dengan dengan para A dvoca dvocatt I nternasional nternasional ,
M embangun k er j asama asama de dengan l embaga-lembaga pemerhati pemerhati pekerj pekerj a migr an di dalam maupun di lu ar nege negeri ri ,
M ener ner bitkan B uku Saku tentang tentang kes kesel amatan amatan dan dan per per li ndungan huk um TK I dan Buku Saku penggunaan penggunaan jasa jasa pe per bankan untuk r emit ansi ansi T KI dan dan tata cara cara tr ansaks ansaksii
dil engkapi lokasi lokasi bank
kor esponde esponden n di lu ar neger neger i di dekat dekat wil ayah TK I biasanya biasanya ber ber ada.
M embantu meng-adv meng-advokas okasii T KI atau Ahli Wari s untu k mempe memperr oleh Hak Kl aim Asuransi
M embuka Wi sma Pemantauan Pemantauan dan Penampungan Penampungan TKI bermasa bermasalah lah di negara-n negara-n egara tuj uan TK I ,
M embantu memfasil memfasil itasi TK I berm berm asalah asalah (dan keluar ganya) ganya) un tuk kepulangan kepulangan sampai sampai di al amat amat tempat tempat ti nggal, nggal,
Secara kontinyu menyuarakan melalui media masa, baik komentar, wawancara maupun penulisan,
M enyuarakan melal melal ui perwakil an di lege legeslati f,
M enyelengga nyelenggarr akan Di skusi / Semin ar / Simposiu Simposiu m N asional asional Per Per li ndungan T KI dan Pence Pencegaha gahan n Per Per dagangan dagangan Orang .
1.3. Kembali ke Tanah Tanah Air Proses kedatangan ke tanah air saat tiba di bandara, adalah bagian dari masalah TKI yang sangat perlu dilindungi dari perlakuan aturan birokratis dan tindakan para petugas di area tempat penampungan kepulangan antara lain ketiadaan pilihan untuk terminal kedatangan di bandara, tidak ada batas waktu masa tunggu untuk melanjutkan perjalanan perjalanan menuju alamat tempat tinggal, tidak tersedia Bank tempat penukaran uang, selain selama ini ditangani perusahaan swasta money changer yang tidak berstandar resmi, resmi, penetapan biaya tiket dari bandara ke alamat tempat tinggal yang melebihi biaya resmi.
Muhammad Thaha Pattiiha
21
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
Selain aktif melakukan aksi nyata, pemantauan dan pengawasan terhadap hal-hal tersebut di atas, juga memperjuangkan regulasi yang sifatnya memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada TKI untuk memilih terminal bandara saat kedatangan, mendapatkan fasilitas dan pelayanan penukaran uang yang realistis, mendapatkan kemudahan, biaya ringan, keselamatan, dan percepatan pengangkutan ke alamat tujuan tempat tinggal. Program lain yang patut diselenggarakan juga adalah perlu menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi para TKI Purna sehingga mereka dapat memanfaatkan modal dan pengalaman yang mereka peroleh di luar negeri ne geri untuk menjalani kehidupannya pasca bekerja di luar negeri yang dapat berdampak positif menggerakan sektor riil di temapat asal TKI.
2. Partisipasi Reformasi Regulasi TKI Program Partisipasi Reformasi Regulasi tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
dilakukan dengan tetap berpijak pada sistem tatanan hukum yang telah ada dan sifatnya sebagai koreksi untuk perbaikan sesuai kebutuhan guna menata menata sistim penyelenggaraan TKI yang teratur, tertib dan bermanfaat. 1. M elakukan kaji an terh , terh adap adap i si dan i mplementas mplementasi/pelaks i/pelaksanaan anaan berbagai berbagai Regul Regul asi asi TK I antara lain ; - Undang – Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Undang – Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. - Implementasi oleh Indonesia atas berbagai Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Orang, HAM dan Tenaga Kerja. - Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan berbagai aturan di bawahnya. - Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 Tentang Pekerja Rumah Tangga, dan Konvensi ILO 177 Tentang Pekerja Rumahan. 2. Melakukan kajian terhadap Peran dan Fungsi Pemerintah ( di dalam negeri dan perwakilan di luar negeri ), BNP2TKI, PPTKIS dan Instansi/Lembaga terkait, untuk mengetahui peran dan fungsi secara proporsional dan profesional, tidak asal-asal dan tumpang tindih fungsi dan kebijakan, koordinasi pelayanan sudah seharusnya satu atap atau paling tidak melalui Teknologi Informasi yang menggunakan sistim online terhubung secara bersama dan keseluruhan instansi dan lembaga dalam satu sistim terhubung agar TKI tertangani secara baik, bukannya yang mengemuka adalah egosentris sektoral. 3. M engsos ngsosial ial isasik isasik an dan M enyampaikan H asil asil Kaj ian k epada pada Peme Pemeri ri ntah , DPR dan , guna perbaikan menyeluruh I nstansi/L nstansi/L embaga Pe Penyelenggara nyelenggara TK I ser ta M edia M asa asa Penyelenggaraan TKI. Demikian sedikit buah pikir sebagai sumbangan bagi kemaslahatan anak bangsa di negeri orang oleh adanya perhatian atas berbagai hal negatif yang sangat merugikan bagi TKI di Luar Negeri.
Muhammad Thaha Pattiiha
22
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
G. REGULASI Regulasi tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara lain ;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2011 tertanggal 27 September 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2011, antara lain berisi peningkatan peran Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI). ; I si I npres npres , penanganan masalah TKI melalui pembangunan sistem layanan pengaduan secara "online" Pertama dengan target tersedianya sistem layanan pengaduan TKI di kantor pusat BNP2TKI dan 10 kantorBadan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)., pengamanan keberangkatan untuk mencegah TKI nonprosedural dengan target Kedua tercapai 100 persen pemberangkatan TKI berdokumen resmi dan pembekalan bagi 750 T KI ilegal untuk berangkat dengan dokumen dokumen resmi. 5. Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI 6. Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 / 1970 tentang Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN) 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273). 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “ Proteksi TKI” 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515). 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340). 12. Permenakertrans Nomor 16/2009 tentang Tatacara Penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP) Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 13. Permenakertrans Nomor 17/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI ke Luar Negeri 14. Permenakertrans Nomor 18/2009 tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Muhammad Thaha Pattiiha
23
Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
- Kepustakaan -
-
-
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per.04/Ka/V/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Secara Perseorangan BNP2TKI dan www.bnp2tki.go.id BNP2TKI, Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan, Friday, 13 May 2011 Inpres No.14 Thn 2011 ttg Percepatan Pelaksanaan Pelaksanaan Prioritas Pembangu nan Nasional 2011, a.l peningkatan peran Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI). Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja – Pusdatinaker, Pusdatinaker, Depnakertrans RI. Antara/FINROLL News (Jakarta, News (Jakarta, 18/8/11) Drs - -Irgan Chairul Mahfidz Ketua Ketua Komisi Komisi IX DPR - bnp2tki.go.id ,Kamis (2/9/”11) Amir Tejo – Okezone Okezone,, Rabu, 5 /10/ 2011 Koran Tempo, Jumat (7/5/11) http://www.tabloiddiplomasi.org http://www.harianhaluan.com/P adang http://www.menkokesra.go.id http://www.madina-sk.com http://id.wikipedia.org Bolmer Suryadi Hutasoit , Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kasus Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia Di Semarang - Makalah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Maret 15, 2011 Drs. Arifin Purba, M.Si (Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan - Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI)Penyia pan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri,Bogor,19Juli2011 SK Menko Kesra No.09/KEP/MEMKO/ KESRA/III/20 08 tgl 6 Maret 2008 ttg Pembentukan Tim Koordinasi - Formulasi Kebijakan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK FKP-TKIB) .dan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bid. Kesra No. B.671/KMK/ ES/IV/2008 tgl 15 April 2008 ttg Pelaksanaan Tugas TK FKP-TKIB Thn 2008. LSM - Peduli Buruh Migran Remitansi TKI Jelang Lebaran,Lebaran,- REPUBLIKA.CO.ID REPUBLIKA.CO.ID,, JAKARTA, Senin, 30 /6/2010 tki-dideportasi-dari-malaysiahttp://www.antaranews.com tki-dideportasi-dari-malaysia http://www.antaranews.com , Minggu, 29 /8/ 2010 Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat 2010 UU RI No. 21 Thn 2007 Ttg PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UU RI No. 39 Thn 2004 Ttg PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. UU RI No 13 Thn 2003 TTG KETENAGAKERJAAN Kpts. Menakertrans No. KEP 14/MEN/I/2005 Ttg Tim Pencegahan Pemberangkatan Pemberangkatan TKI Non Prosudural Dan Pelayanan Pemulangan TKI Permenakertrans Nomor 15/2009 tentang Pencabutan Permenaketrans No 22/2008 Permenakertrans No.16/2009 ttg Tatacara Penerbitan Surat Ijin Ijin Pengerahan (SIP) Calon TKI ke LN LN bagi PPTKIS. Permenakertrans No.17/2009 ttg Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI ke LN I Wayan Pageh, Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Luar Negeri,06/08 Permenakertrans No.18/2009 ttg Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh KTKLN. Erwan Baharudin, Puspen Jurnal Ilmiah-UIEU, Ilmiah-UIEU, Lex Jurnalica Vol.4 No.3 Agustus 2007 Kansil, C.S.T., 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Muhammad Thaha Pattiiha
24