A. Pilihlah salah satu jawaban jawaban yang benar dengan dengan memberi memberi tanda silang pada huruf huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban
1. Apa pe penge ngert rtia ian n huku hukum. m.... ... a. Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. b. Peraturan yang berupa sanksi yang diberikan kepada presiden kepada masyarakat dan bawahannya. c. Perat Peraturan uran yang tidak tidak tetap tetap dan hanya bersifat bersifat tertul tertulis is untuk untuk kedamaian kedamaian masyarakat masyarakat nya nya d. Perat Peraturan uran yang tidak tidak tetap tetap dan hanya bersifat bersifat tidak tidak tertulis tertulis untuk untuk kedamaian kedamaian negara negara nya e. Perat Peraturan uran yang yang tidak tidak tetap, tetap, bersi bersifat fat tidak tidak tertul tertulis is dan tert tertulis ulis untuk kedamai kedamaian an masyarakat dan negara nya 2. Pernyat Pernyataan aan di bawah bawah ini yang mempuny mempunyai ai arti “ walaupun walaupun situas situasii gawat atau atau kacau balau balau hukum harus tetap sebagai panglima ”.... a. Pol Politi itik k harus harus men menduku dukung ng yang yang men menang ang b. Penguasa atau pejabat memegang hukum c. ukum harus tegak walaupun besok akan kiamat d. !e !eben benar aran an menur menurut ut mayo mayori rita tass e. uku ukum m digant digantii sesua sesuaii seler seleraa pengua penguasa. sa. ". #ibawa #ibawah h ini yang bukan bukan termasuk termasuk nama para para ahli ahli hukum adalah adalah.... .... a. $mmanu nueel !a !ant b. %eon #uguit c. &.' 'eyers d. (.' Amin e. ).*.+ (amuel Agustin . Apa pengertian pengertian keadilan keadilan kodrat kodrat alam yang yang dikemukakan dikemukakan oleh oleh Arist Aristotele oteles.... s.... a. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. b. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. c. 'emberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. d. !ondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan e. )ika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar . Ada dua teori teori yang dikemukak dikemukakan an oleh plato. plato. #i bawah bawah ini yang termas termasuk uk 2 teori plato plato adalah... a. keadilan moral dan keadilan prosedur b. keadilan moral dan keadilan perbaikan c. kead keadila ilan n prosed prosedur ur dan keadi keadilan lan kon/ kon/ens ension ional al d. kead keadila ilan n prosed prosedur ur dan keadi keadilan lan perb perbaika aikan n e. kead keadila ilan n kodrat kodrat alam alam dan dan keadila keadilan n kon/ens kon/ension ional al 0. (i (ist stem em hukum hukum meru merupa paka kan.. n.... .. a. Atura Aturan n yang berlak berlaku u secar tradi tradisi si turun turun menurun menurun pada pada suatu suatu negara negara b. ukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang c. !ebi !ebiasa asaan an atau atau norma norma sosial sosial yang yang berlaku berlaku saat saat itu. itu. d. uku ukum m yang yang di peng pengruh ruhii oleh oleh pengu penguasa asa e. (is (istem tem hukum hukum yang yang timbu timbull akibat akibat sit situas uasii kacau kacau
. (istem hukum bertujuan untuk.... a. mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum b. menindas kelompok yang lemah c. mengikuti selera sekelompok masyarakat d. menakut nakuti warga masyarakat e. meningkatkan pendapatan negara dengan lewat denda . dibawah ini yang bukan penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum adalah.... a. berdasarkan isi dan wujudnya b. berdasarkan tempat dan waktu berlakunya c. berdasarkan kepentingan ekonomi dan politiknya d. berdasarkan sumber dan bentuknya e. berdasarkan isi dan bentuknya 3. undang undang mempunyai 2 arti yaitu... a. material dan formal b. material dan moral c. formal dan moral d. menindas dan balas dendam e. balas dendan dan menakuti 14. yurisprudensi muncul karena adanya.... a. karena perubahan 5aman b. peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya. c. karena tuntutan dari tokoh masyarakat sendiri d. karena pengaruh budaya luar yang masuk e. karena pelanggaran semakin rumit 11. peradilan khusus terdiri atas... a. peradilan militer, peradilan agama, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha. b. peradilan ekonomi, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha c. peradilan tinggi dan peradilan militer d. peradilan adat istiadat, peraadilan lalu lintas dan peradilan agama e. peradilan lalu lintas, peradilan syariah islam dan peradilan tata usaha 12. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh " lembaga yaitu... a. badan peradilan dan kepolisiam b. komisi yudisial dan mahkamah konstitusi c. mahkamah agung dan kejaksaan d. 'ahkamah konstitusi, badan peradilan dan mahkamah agung e. kejaksaan tinggi dan kejaksaan rendah 1". dibawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di mahkamah agung adalah... a. peradilan agama b. peradilan militer c. peradilan traktat d. peradilan tata usaha negara e. peradilan umum 1. menurut bagan lembaga peradilan nasional. Peradilan umum di bedakan menjadi 2 yaitu.... a. pengadilan agama dan peradilan syariah islam
b. pengadilan tinggi dan pengadilan negeri c. peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran d. pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama e. pengadilan tata usaha negara dan peradilan militer 1. menurut bagan lembaga peradilan. Peradilan di 'A dibedakan menjadi 2 yaitu peradilan khusus dan... a. peradilan agama b. peradilan militer c. peradilan negeri d. peradilan umum e. peradilan tinggi 10. pancasila merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional salah satunya sila ke.... a. 1 b. 2 c. " d. e. 1. 667$ 8o. "1 tahun 133 membahas tentang.... a. peradilan militer b. kekuasaan kehakiman c. mahkamah agung d. peradilan umum e. tata usaha negara 1. 667$ 8o. 2 tahun 130 membahas tentang.... a. peradilan militer b. kekuasaan kehakiman c. mahkamah agung d. peradilan umum e. tata usaha negara 13. 667$ 8o. tahun 2443 membahas tentang.... a. peradilan militer b. kekuasaan kehakiman c. mahkamah agung d. peradilan umum e. tata usaha negara 24. 667$ 8o. tahun 130 membahas tentang.... a. peradilan militer b. kekuasaan kehakiman c. mahkamah agung d. peradilan umum e. tata usaha negara 1. 9ukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu9 merupakan pengertian ukum menurut....
a. $mmanuel !ant b. %eon #uguit c. &. '. 'ayers d. (. '. Amin e. J. C. T. Simorangkir 2. ukum menurut '. . +irtaatmidjaja adalah.... a. ukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. b. ukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya c. ukum ialah semua aturan !norma" yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan# tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan#aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya . d. !umpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. e. ukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. ". (alah satu filsuf yang mengemukakan pendapat mengenai keadilan ialah.... a. $mmanuel !unt b. Thomas obbes c. :an !oenigswald d. ;enjamin +ucker e.
'isalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi. 0. =ang termasuk keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut,kecuali .... a. !eadilan !omutatif b. !eadilan !odrat Alam c. !eadilan Perbaikan d. %eadilan Prosedural e. !eadilan !on/ensional . ;erdasarkan 66# 7$ 13 Pasal 1 ayat >"?, 8egara $ndonesia ialah.... a. 8egara agraris b. 8egara kesatuan c. &egara hukum d. 8egara kepulauan e. 8egara yang berbentuk 7epublik . Penggolongan hukum dibagi menjadi.... a. 11 b. 14 c. 3 d. ' e. 3. ukum berdasar wujudnya dibagi menjadi.... a. ukum memaksa dan hukum mengatur b. ukum tertulis dan hukum tidak tertulis c. ukum pri/at dan hukum publik d. ukum material dan hukum formal e. ukum subjektif dan hukum objektif 14. #ua contoh hukum tertulis ialah hukum .... dan .... a. Perdata@ pidana b. Traktat( kon)enan c. Acara@ adat d. +raktat@ perdata e. !on/enan@ pidana 11. ukum .... adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara a. Traktat b. bjektif c. +ertulis d. $nternasional e. Bormal 12. 9Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum
dan penerapannya9 merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu.... a. +raktat b. 6ndang - undang c. *oktrin d. =urisprudensi e. !ebiasaan >custom? 1". Penafsiran garamatikan ialah.... a. Penafsiran menurut sejarah terbentuknya undang - undang b. Penafsiran yang berhubungan c. Penafsiran berdasar arti kata d. Penafsiran yang menghubungkan pasal - pasal dalam undang - undang e. (emua benar 1. (uatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsurunsur sebagai berikut, kecuali.... a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. b. )aminan kepastian hukum c. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya e. ;erkaitan dengan hak - hak warga 1. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam.... a. Peradilan umum b. Peradilan syariah c. Peradilan negara d. Peradilan khusus e. Peradilan militer 10. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi.... a. Anggota T&+ b. Anggota Polri c. Anggota #ensus d. Anggota Pengadilan e. (emua benar 1. %ingkungan peradilan agama adalah Peradilan agama.... a. 8asrani b. !atolik c. !ong u *u d. indu e. +slam 1. 'ahkamah !onstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan .... guna menegakkan hukum dan keadilan. a. Perlombaan b. Peradilan c. Permainan d. (anksi e. )awaban ini benar 13. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berbeda. #imana letak perbedaannyaC.... a. Pengadilan agama bangunannya biasa, pengadilan tinggi agama bangunannya tinggi b. Pengadilan agama untuk orang - orang pendek, pengad ilan tinggi agama untuk orang - orang tinggi c. Pengadilan agama diawasi oleh &ksekutif %egislatif, pengadilan tinggi agama diawasi oleh !onstitutif d. Pengadilan agama di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi agama di ibu kota pro)insi e. (emua benar kecuali & 24. Peradilan umum dan peradilan khusus termasuk dalam.... a. Peradilan sipil b. Peradilan nasional c. Peradilan internasional d. Peradilan terbuka e. Peradilan bebas 1.
a. b. c. d. e.
2. a. b. c. d. e.
Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan 8egara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian D 8egara #asar 8egara !onstitusi !on/ensi +raktat
Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan 8egara meskipun tidak tertulis disebut D konstitusi yurisprudensi hukum dasar kon/ensi trakta
". Perwujudan EPancasila sebagai dasar 8egara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam .. a. sikap dan perilaku anggota masyarakat
b. adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat c. peraturan perundang-undangan d. system sosial yang berbeda e. pandangan hidup dan kepribadian bangsa
. 8egara !esatuan 7epublik $ndonesia adalah 8egara yang berdasarkan Pancasila. al ini dapat disimpulkan dari D a. (upersemar 11 'aret 13001 b. Pembukaan 66# 13 alinea 1 c. Pembukaan 66# 13 alinea d. #ekrit Presiden e. ;atang +ubuh 66# 13
. a. b. c. d. e.
+imbulnya 8egara !esatuan 7epublik $ndonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara D pembrontakan perserikatan pemecahan perjanjian peleburan
0. a. b. c. d. e.
Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan 8egara serikat terletak pada .. jabatan kepala negara system pemerintahan jumlah undang-undang dasar yang dimiliki hak untuk mengatur daerahnya kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
. ;entuk pemerintah 8egara !esatuan 7epublik $ndonesia adalahD a. serikat
b. kesatuan c. demokrasi d. republik e. monarki
. !onstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat D a. permanen b. umum c. rigid d. flekksibel e. tertulis
3. a. b. c. d. e.
$stilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah D constitution constium constion constituin couscecoen
14. !onstitusi dalam pengertian sempit adalah D a. Pancasila b. 66# c. 66 organic d. !on/ensiF!ebiasaan e. Peraturan perundan-undangan lainnya
11. a. b. c. d. e.
!eseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari D konstitusi dalam arti sempit konstitusi dalam arti luas konstitusi dalam arti menengah konstitusi dalam arti umum konstitusi dalam arti tertentu
12. =ang bukan menjadi isi konstitusi adalah D a. sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan b. identitas 8egara c. jaminan hak-hak a5a5i manusia d. dasar filsafat suatu 8egara e. ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga 8egara
1". Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentangD a. cara melakukan perubahan konstitusi b. asas dan tujuan 8egara c. identitas 8egara d. kedudukan dan wewenang lembaga 8egara e. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
1. a. b. c. d. e.
1. a. b. c. d. e.
Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa $ndonesiasetelah proklamasi yang dilakukan PP!$ adalahD dibentuknya !8$P pengganti 'P7 ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa $ndonesia ditetapkannya sistem multi partai dibentuknya kabinet yang pertama disahkannya 66# (ementara
#alam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap 66# 13 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap D pembukaan 66# 13 batang tubuh 66# 13 pasal-pasal mengenai lembaga 8egara aturan peradilan aturan tambahan
10. (ifat dari kon/ensi adalah .. a. tetap atau permanent b. menjamin tetapnya kekuasaan c. sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan
d. tidak bertentangan dengan 66# e. melindungi hak pemerintahan
1. a. b. c. d. e.
Proses perubahan 66# 13 yang dilakukan oleh 'P7 pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh D ;adan Pekerja 'P7 7apat paripurna 'P7 !omisiFPanitia Ad oc 7apat Braksi-fraksi (idang 6mum 'P7
1. Perubahan sistematika 66# 13 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari " pasal menjadi D a. 3 pasal b. " pasal c. " pasal d. 143 pasal e. 14 pasal
13. +ujuan perubahan 66# 8egara 7$ 13 yang dilakukan bangsa$ndonesia adalah sebagai berikut D a. membentuk struktur ketatanegaraan b. mewujudkan kebebasan berpendapat c. menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara d. mempertegas kekuasaan pemerintah e. memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
24. =ang menjadi dasar yuridis perubahan 66# 8egara 7$ adalahD a. pasal " dan "0 b. pasal " c. pasal " d. pasal " dan " e. pasal 1 dan 2
21.
#alam Pembukaan 66# 13 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu D
a. b. c. d. e.
asas tujuan 8egara, asas dasar 8egara, asas pembangunan 8egara, asas politik asas tujuan 8egara, asas konstitusional, asas ketahanan 8egara, asas dasar 8egara asas tujuan 8egara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik asas dasar 8egara, asas konstitusional, asas pembangunan 8egara, asas dasar 8egara asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
22. Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga 8egara $ndonesia antara lain , kecuali D a. Pancasila sila kelima b. Pembukaan 66# 13 c. ;atang +ubuh 66# 13 d. Piagam $nternasional e. +he $nternational ;ill of 7ights for Goman
2". a. b. c. d. e.
2. a. b. c. d. e.
2. a. b. c. d. e.
#alam melakukan perubahan atau amandemen terhadap 66# 13 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap E Pembukaan 66# 13 ;atang tubuh 66# 13 Aturan Peralihan Penjelasan 66# 13 Pasal yang mengattur lembaga tinggi 8egara
!edudukan Pembukaan 66# 13 bagi bangsa $ndonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan D pasal-pasal 66# 13 telah diubah telah disepakati oleh 'P7 tidak akan mengubah merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya 8egara merupakan keputusan Presiden dan Gakil Presiden terdahulu sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
ubungan antar Pembukaan dan ;atang +ubuh 66# 13 adalah bahwa batang tubuh 66# 13 D merupakan pelaksanaan dari Pembukaan 66# 13 dijabarkan kedalam pembukaan 66# 13 menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan 66# 13 menjabarkan kaidah 8egara yang terdapat dalam pembukaan 66# 13 batang tubuh 66# 13 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan 66# 13
20.
a. b. c. d. e.
'enurut pasal ; 66# 13 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan #P7. Adapun lembaga 8egara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah D !epolisian 7$ 'ahkamah !onstitusi 'ajelis Permusyawaratan 7akyat !omisi =udisial !ejaksaan Agung
2. ;erdasarkan 66# 13 yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 13 oleh PP!$ terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan 66# 13 adalah D a. persatuan, demokrasi dan kerakyatan b. keadilan sosial dan parlemen c. persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan ='& d. kedaulatan rakyat dan republik e. !etuhanan ='&
2. 66# 13 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas D a. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan b. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal c. Pasal-pasal dan penjelasan d. Penjelasan dan aturan peralihan e. Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
23. a. b. c. d. e.
"4. a. b. c. d. e.
al-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai uni/ersal yang terkandung dalam pembukaan 66# 13, kecuali D pengakuan terhadap hak asasi manusia penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi kemerdekaan adal hak dari segala bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia penghargaan terhadap perjuangan bangsa $ndonesia
#alam pembukaan 66# 13 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan 8egara 7$, kecualiD dasar 8egara asas politik 8egara ketentuan 66# bentuk 8egara tujuan 8egara.
"1. 66# (ementara 134 pernah berlaku di $ndonesia pada tanggal D a. 1 Agustus 134 s.d. )uli 133 b. 2 #esember 133 s.d. 1 Agustus 134 c. 1 Agustus 13 s.d. 2 #esember 133 d. )uli 133 s.d. 11 'aret 1300 e. )uli 133 s.d. 21 'ei 133
"2. !urun waktu berlakunya 66# 13 pada tanggal )uli 133 s.d. 11 'aret 1300 disebut periode D a. 7$( b. rde %ama c. rde ;aru d. 7eformasi e. #emokrasi %iberal
"". a. b. c. d. e.
#i tengah proses pembahasan perubahan 66# 13 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan D boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya
". =ang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan 66# 13 adalah D a. pasal 2 dan pasal " 66# 13 b. pasal 2 dan pasal " 66# 13 c. pasal " dan pasal " 66# 13 d. pasal " dan pasal "0 66# 13 e. pasal " dan pasal " 66# 13
". 66# 13 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti D a. alat pengecek 66# itu sendiri b. alat pengecek secara material 66 c. alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan 66# 13 d. alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu e. alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemewrintah dibuat
"0. ;erdasarkan hasil perubahan, jumlah bab 66# 13 adalah pasal D a. 1" b. 10 c. 21 d. 2 e. 2
". a. b. c. d.
(alah satu tahapan dalam merubah suatu 66# 8egara adalah dilihat dari situasi dan kondisi dimana 66# itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain D tuntutan reformasi !ehendak 'P7 !ehendak pemerintah !ehendak parlemen
e. !ehendak parlemen dan pemerintah
". a. b. c. d. e.
"3. a. b. c. d. e.
4. a. b. c. d. e.
(ebagai warga 8egara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah D memperebutkan kekuasaan mengadopsi budaya barat aktif dalam perkelahian di sekolah mengembangkan pendidikan politik menghambat penyelesaian tugas
'engembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga 8egara di dalam D memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi partisipasi aktif kepada 8egara mengembangkan kehidupan masyarakat memecahkan masalah 8egara partisipasi pada hukum
(ebagai warga 8egara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup D konsumtif indi/idualis materialis ingin menguasai taat pada aturan yang berlaku 1. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah... a. +raktat dan =urisprodensi b. +ertulis dan tidak tertulis c. %okal dan internasional d. bjektif dan subjektif e. Publik dan Pri/at
2. ukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.... a. %okal b. (ubjektif c. bjektif d. 'aterial e. Bormal
". Pernyataan $ndonesia sebagai negara hukum terdapat dalam 66# 13 bagian... a. pembukaan b. batang tubuh c. aturan tambahan d. aturan peralihan e. alinea pembukaan
. (alah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 66 nomor 2 tahun 130 adalah peradilan.... a. militer b. agama c. tata usaha negara d. umum e. mahkamah militer
. (alah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan .... a. umum
b. agama c. militer d. negeri e. tinggi
0. ukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat.... a. fleksibel b. mendesak c. sementara d. mengikat e. uni/ersal
. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut... a. doktrin b. traktat c. kebiasaan d. justifikasi e. yurisprodensi
. %embaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah.... a. 'ahkamah Agung b. 'ahkamah !onstitusi c. Pengadilan negeri d. Pengadilan militer
e. !omisi =udisial
3. !ewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat #P7 mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut 66# 13 adalah a. 'ahkamah Agung b. 'ahkamah !onstitusi c. Pengadilan tinggi d. 'ahkamah militer e. !omisi =udisial
4. ;erdasarkan 66#13 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu 'ahkamah konstitusi yang berwenang untuk .... a. menguji undang Hundang terhadap 66#. b. 'emutus peradilan tingkat kasasi c. 'engangkat memberhentikan hakim d. 'enguji secara material 66# 13 e. 'embentuk seluruh partai politik
1. 'elakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan.... a. 8egeri b. +inggi c. Agama d. 'iliter e. +ata usaha negara
. Sistem hukum memiliki sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk undang#undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah .... a. ukum pidana
b. ukum perdata
c. ukum nasional
d. ukum internasional
-. ntuk mencapai tujuan hukum, dalam kehidupan indi)idu di tengah pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian sebagai berikut kecuali .... a.
%ebebasan dan ketertiban
b.
%eleluasaan dan keterikatan
c.
%epentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi
d.
%esebandingan hukum dan kepastian hukum
/. 0enurut 1+ &omor ' tahun -223 Pengadilan Tinggi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat .... a. pertama
b. kedua
c. banding
d. peninjauan kembali
3. 0emeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa hak waris dalam suatu keluarga, menjadi kewenangan .... a. Pengadilan &egeri
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan 0iliter
d. Pengadilan Tata saha &egara
$. ndang ndang *asar &egara 1epublik +ndonesia, pasal -4 ayat !" menjadi 5andasan %onstitusional berkaitan dengan Persamaan kedudukan ... dalam hukum dan pemerintahan. a. warga &egara
b. Penduduk
c. 1akyat
d. masyarakat
6. ukum +nternasional tentang A0 yang telah diratifikasi &egara 1+, seperti di bawah ini, kecuali ...
a. 1+ &o $ Tahun 77' tentang pengesahan Con)ention Against Torture and 8ther Cruel,+n uman or *egrading Treatment or Phunisment. !punishment" b. ndang#undang nomor ' Tahun 7'3 tentang Pengesahan %on)ensi 0engenai Penghapusan Segala 9entuk *eskriminasi Terhadap :anita. c.
1+ &omor - tahun -226 tentang %ewarganegaraan.
d.
*eklarasi Sedunia tentang ak Asasi manusia Tahun 73'.
4. Serangan +srael terhadap Palestina, Pembantaian rakyat 9osnia oleh Serbia, adalah contoh pelanggaran ak A;asi 0anusia !A0" yang tergolong ... a. 1ingan
b. 9erat
c.
d. 0asal
'. paya Perlindungan A0, pembelaan terhadap A0, oleh Pemerintah menjaga agar A0 tidak di langgar oleh orang lain, dengan cara di bawah ini, kecuali ... a. 0emasukkan A0 ke dalam berbagai perundang#undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan +ndonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. b. 0eratifikasi dan mengadopsi instrumen#instrumen A0 internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum !positif" nasional. c. 0emberdayakan masyarakat terhadap masalah A0 dengan mengadakan sosialisasi, sehingga A0 menjadi bagian dari setiap indi)idu warga negara +ndonesia. d. 0elakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan dan perlindungan A0 dapat terjamin. %erja sama di lakukan dengan lembaga#lembaga pemerintah seperti *epartemen 5uar &egeri, *epartemen Tenaga %erja, *epartemen Pertahanan, *epartemen Pendidikan &asional dan %ebudayaan, dan lembaga#lembaga non# pemerintahan, seperti 5embaga Swadaya 0asyarakat dan %ontras. 7. paya penegakkan hukum terkait pelanggaran A0 yang merupakan partisipasi masyarakat adalah ... a. 0emberdayakan masyarakat terhadap masalah A0 dengan mengadakan sosialisasi, sehingga A0 menjadi bagian dari setiap indi)idu warga negara +ndonesia b. 0enyampaikan laporan terjadi pelanggaran A0 kepada %omnas A0 atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan A0.
c. 0emasukkan A0 ke dalam berbagai perundang#undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan +ndonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. d. 0elakukan penyelidikan dan pemeriksaan. %omnas A0 selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakaat, yang berdasarka sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran A0 yang berat!pasal 7 ayat!" huruf a" 2. Penegakkan A0 di +ndonesia, masih banyak hambatan#hambatan yang di hadapi antara lain sebagai berikut, kecuali ... a. 1endahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran A0 yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain. b.
9elum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan A0 ad hoc.
c.
+nter)ensi lembaga legislatif
d. %eterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk#bentuk pelanggaran A0.
