Prov Jabar

PROV JABAR BANDUNG, FOKUSJabar.com :Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Amir Hamzah, I Triswanto dan Susi Astuti dinilai bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut díungkapkan Majelis Tipiokor Matshidid Nawawi dalam sidang vonis di ruang 3 Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. “Saudara terdakwa Amir, Susi dan I triswanto menyalahi aturan pengadaan jasa pasal 5 peraturan tentang pengadaan barang dan jasa,” ujar Marsidid di Pengadilan Negeri Tipikor Jalan LLRE Maertadinata Bandung, Senin (12/10/2015). Paslanya, dalam dugaan jaksa yaitu Amir Hamzah selaku staf teknis pengadaan Alkes, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek PONEK (Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif) tingkat RSUD I Triswanto dan Susi Astuti sebagai PPK proyek pengadaan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar) tingkat Puskesmas menyalahgunakan wewenang dalam penerapan diskon harga yang merupakan menyalahi prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa hingga Negara dirugikan hingga Rp18 milyar. Kendati demikian, Marsidid menilai, tuntutan jaksa penuntut umum yang memohon agar ketiga terdakwa diadili karena terbukti bersalah dari dakwaan primair, tidak sesuai. “Mempertimbangkan, jaksa penuntut umum menuntut hukuman dari dakwaan primair, tidak tepat. Dari fakta fakta yagn dihimpun selama persidangan, ketiga terdakwa terbebas dari dakwaan primair,” tukasnya. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Amir Hamzah agar dihukum 8 tahun, Susi Astuti 5 tahun dan I Triswanto 5 tahun penjara karena terbukti bersalah dari dakwaan primer dan subsider melakukan tindak peidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun anggaran 2012. (Adi/DEN) http://fokusjabar.com/2015/10/12/tiga-pejabat-dinkes-jabar-menyalahi-prinsip-pengadaanbarang-dan-jasa/

BANDUNG, (PR).- Meski penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar telah memeriksa beberapa pejabat, anggota dewan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda di Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, namun jumlah tersangka tetap saja satu orang yakni Kadisdik Jabar Asep Hilman. "Tersangkanya masih satu orang. Kasusnya masih kami kembangkan," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Raymond Ali di Bandung, Jumat, 20 Mei 2016.

Raymond mengatakan, tersangka yang masih satu orang itu adalah Kadisdik Jabar Asep Hilman. Ketika proyek pengadaan buku senilai Rp 4,6 miliar itu bergulir pada 2010, Asep berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pengembangan kasus ini, penyidik masih menunggu hasil audit penghitungan nilai kerugian negara pada kasus ini oleh BPK. Karena hasil audit belum keluar, berkas kasus itu pun hingga kini belum bisa dilimpahkan ke pengadilan. "Kami masih menunggu hasil audit dari BPK. Kalau belum ada hasil audit, berkasnya belum bisa dinyatakan lengkap. Kalau belum lengkap, enggak bisa dilimpahkan ke pengadilan," katanya. Terkait kasus ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Kadisdik Jabar Wahudin Zarkasyi, mantan Sekdis Jabar Dedi Sutardi, sejumlah staf di Disdik Jabar, bahkan sejumlah anggota DPRD Jabar juga telah dimintai keterangan sebagai saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Jabar menetapkan Asep Hilman sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No 478/02/fd.1/09/2015. "Yang bersangkutan (Asep Hilman) diduga telah me-mark up harga pengadaan buku aksara Sunda. Alokasi anggarannya pada tahun 2010 sebesar Rp 4,6 miliar," kata Raymond. Selain dituding telah menggelembungkan harga, tersangka Asep Hilman pada proyek pengadaan barang ini juga menggunakan nama perusahaan fiktif. Perusahaan abal-abal itulah yang memenangi tender pengadaan buku aksara sunda tersebut. Dari hasil penyidikan petugas terungkap, keberadaan nama-nama perusahaan yang memenangi tender itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Dari hasil penyidikan juga terungkap ada beberapa daerah (kabupaten/kota) yang tidak menerima buku aksara sunda," kata Raymond. Pada kasus ini penyidik menjerat Asep Hilman dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.*** http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/05/20/dugaan-korupsi-buku-sejumlahmantan-pejabat-disdik-jabar-diperiksa-369642 (SJO, BANDUNG) - Lima pejabat aktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan alat peraga untuk TK/SD satu atap di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2011, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (11/2). Kelima pejabat yang tergabung dalam Pokja Unit Layanan Pelelangan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek tersebut, masing-masing Ketua ULP, Busono dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Sekretaris ULP Ujang Rohman dari Dinas Kesehatan, serta anggota ULP Heri Herlambang dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat,

Muhammad Irfan dari Dinas Binamarga, dan Saeful Rohman dari Dinas Pendidikan. Jaksa penuntut umum, Rahman Firdaus menegaskan kelima terdakwa telah terbukti menyalahgunakan jabatannya sehingga negera dirugikan secara meteriil. Rahman menambahkan atas perbuatannya itu para terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Nur Hakim, akamn kembali dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda eksepsi dari pengacara terdakwa, atas dakwaan jaksa. Terkait sidang tersebut, Kepala Biro Humas Rudi Gandakusumah yang juga sebagai Ketua Lembaga Hukum Korpri Jabar menjelaskan bila kelima panitia lelang di DIsdik Jabar divonis bersalah oleh hakim, akan menjadi preseden buruk pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Karena mereka itu dalam melaksanakan tugasnya sesuai prosedur normatif. "Kalau pun ada kelalaian, saya kira itu hanya kesalahan administratif aja, terutama dalam melakukan verifikasi perusahaan lelang," kata Rudi. Rudi berharap hakim bisa melihat dengan jernih terhadap kasus ini sehingga tidak terkena dampak yang lebih luas dari kasus ini. "Kalau mereka dinyatakan bersalah maka panitia lelang pengadaan barang dan jasa di Jabar bisa terjadi pengunduran diri masal. Karena mereka takut terkena jeratan hukum gara-gara kesalahan administratif," ujarnya. Rudi menyatakan sekarang ini, para panitia lelang menunggu hasil persidangan ini. Adanya masalah ini telah terjadi keresahan penyelenggara lelang. "Kita punya kekhawatiran enggak ada lagi PNS jadi panitia lelang. Efeknya pengadaan barang jasa tidak terlaksana. Padahal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan," ujarnya.(r22) http://www.seputarjabar.com/2014/02/kasus-korupsi-pengadaan-alat-peraga.html BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas

Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dede Hasan Kurniadi yang saat ini menjabat sebagai Kabid Penti Disdik jabar dengan jabatan terakhir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditahan Ditreskrimsus Polda Jabar.

Dede ditahan sejak Selasa, (20/11/2012), kemarin. Dede dijemput Ditreskrimsus Polda Jabar di kantornya, Jalan Dokter Radjiman, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Rusli Hadyaman didampingi Kasubdit III Tipikor Polda Jabar AKBP Yayat Popon Ruhiyat, penahanan DHK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga TK dan SD se-Jawa Barat. Dugaan korupsi dana APBD tahun 2011 senilai Rp 2,4 miliar itu merugikan negara Rp 1,5 miliar. "Kasus ini terungkap setelah kami menerima laporan dari masyarakat bahwa Dede terlibat dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat peraga TK SD," jelas Rusli kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Rabu, (21/11/2012). Menurutnya, modus operandinya adalah dengan cara menggelembungkan ( mark up) harga atau menaikan HPS tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Rusli melanjutkan, Dede terjerat pasal 2, 3 ,12 b Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 junto UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka diancam hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 miliar. Selain Dede, ada tersangka lain, yakni, pengusaha dalam pengadaan barang tersebut yang diyakini berinisial MF. "Ya, MF sebagai pengusahanya, ia juga turut ditangkap," jelasnya. Apakah ada tersangka lainnya? Rusli menyatakan kemungkinan ada. Pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Tersangka lainnya Kemungkinan besar ada, tapi kita masih mengembangkan dan menyelidiki kasusnya lebih dalam," jelasnya. Keduanya saat ini mendekam di sel tahanan Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. http://regional.kompas.com/read/2012/11/21/18371662/Diduga.Korupsi.Satu.Pejabat.Disdik.J abar.Ditahan BANDUNG – Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat menggeledah kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, di Jalan Surapati, Bandung, Rabu, (28/01/2015). Penggeledahan itu untuk mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan alat pertanian pra panen di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jabar senilai Rp 19 miliar. Penyidik Tipikor Polda Jabar tiba di kantor Dispan sekitar pukul 09.00. Lima orang penyidik memeriksa beberapa ruangan di kantor itu.

Kepala Sub Direktorat III Direskrimsus Polda Jabar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yayat Popon Ruhiyat pada wartawan mengungkapkan, dalam penggeledahan itu penyidik mendapatkan beberapa dokumen pembelian alat pertanian pra panen. “Dokumen-dokumen itu akan dijadikan alat bukti tambahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ada 117 dokumen yang diambil berkaitan dengan proyek tersebut,” kata dia. Sejumlah tersangka disangkakan Pasal 2, 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No.20 tahun 2011 juncto Pasal 55 KUHP. Dalam perkara itu polisi menetapkan 7 tersangka yang 2 diantaranya merupakan orang dalam yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya berinisial WW dan stafnya NDA, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat. “Kami sudah menetapkan 7 tersangka. Dua diantaranya merupakan orang dalam dinas dan lima merupakan pihak ketiga,” ungkapnya. Kasus itu bermula dari pembelian alat pertanian pra panen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jabar senilai Rp.19 miliar melalui dana APBD tahun 2012. Dari pembelian itu, tersangka WW yang juga menjabat sebagai ketua Pelaksana Anggaran dengan sengaja mengusulkan dan menetapkan spesifikasi barang alat tersebut. “Atas tindakan mereka, negara merugi sebesar Rp.1,9 miliar. Tersangka dengan sengaja mengarahkan pembelian ke pihak tertentu,” kata dia. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan bertambah tersangka baru. Dalam menangani kasus ini, kepolisian membutuhkan waktu yang panjang. Kepolisian membutuhkan waktu satu tahun untuk mendalami masalah tersebut. Related Posts http://beritabekasi.co.id/2015/01/dugaan-korupsi-pembelian-alat-pertanian-dinas-pertanianpemprov-jabar-digeledah-polisi/

PEMDA BEKASI Bekasi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Jawa Barat, sedang gencar melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Hari ini, Selasa (11/8), giliran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi yang digeledah oleh belasan petugas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Cikarang.

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan instalasi listrik (mechanical electrical). Sekitar dua jam, petugas Kejari Cikarang menggeledah RSUD Kabupaten Bekasi serta membawa beberapa berkas yang akan dijadikan barang bukti tambahan. "Kita melakukan penggeledahan terkait penyimpangan dalam pengadaan pemasangan intalasi listrik di RSUD pada tahun 2013 lalu," kata Kepala Kejari (Kajari) Cikarang, Raden Muhamad Teguh Darmawan, Selasa (11/8). Dia mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan terkait dugaan korupsi pemasangan intalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. "Kita menduga ada mark up dan selisih dalam pembelian mechanical electric di RSUD," ungkapnya. Petugas menggeledah bagian gudang mesin, ruang sekretariat, bendahara, dan bagian umum gedung RSUD Kabupaten Bekasi. "Dugaan sementara, ada mark up anggaran yang mencapai miliaran," imbuhnya. Meski begitu, untuk memastikan kerugian negara tersebut pihaknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat melakukan audit anggaran APBD 2013 Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, Kejari Cikarang belum menetapkan status tersangka dalam kasus ini dan sudah memeriksa sebanyak 12 saksi, antara lain pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), anggota panitia lelang, dan beberapa pejabat terkait. "Kita segera menetapkan status tersangka dalam kasus ini," katanya. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kabupaten Bekasi, Sumarti, mengatakan tidak mengetahui persoalan dalam kasus tersebut karena dirinya, saat itu, belum menjabat sebagai Dirut RSUD Kabupaten Bekasi. "Kami serahkan proses hukumnya kepada kejaksaan dan kami menghormati proses hukum ini," imbuhnya. Sebelumnya, petugas Kejari Cikarang juga menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, pada Senin (10/8). Penggeledahan kemarin itu, terkait dugaan kasus korupsi pengadaan alat incinerator, alat pengolahan limbah Puskesmas. http://www.beritasatu.com/megapolitan/298334-kejari-cikarang-geledah-rsud-kabupatenbekasi-terkait-kasus-instalasi-listrik.html

BEKASI, (PRLM).- Mantan Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Een Suwandi akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi atas kasus pengadaan perangkat Multimedia yang diduga menimbulkan kerugian negara. Een yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal, Kota Bekasi, Kamis (30/9). Menurut Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Cikarang, Agus Setiadi, kasus dugaan korupsi pengadaan multimedia senilai Rpdiduga 3 miliar untuk 26 SMP di Kabupaten Bekasi mulai diusutalat Kajari sejak Maret. Een melakukan mark Negeri up anggaran pengadaan perangkat multimedia. Pemeriksaan terkahir yang dilakukan penyidik Kajari membuat bukti lengkap hingga Een ditahan. "Buktinya sudah cukup kuat, sementara keterangan ahli, saksi, dan dokumen juga sudah lengkap. Kami melakukan penyidikan kasus multimedia ini khusus untuk tersangka sudah mengundang 60 saksi termasuk saksi ahli dan beberapa kepala sekolah," ujarnya. Dalam dokumen pengadaan barang, Een yang sebagai Pejabat pembuat komitmen diduga melakukan mark up dengan mengubah pengadaaan dari satuan menjadi paket tanpa menyertakan perubahan RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran). Selama pemeriksaan, kata dia, tersangka sangat kooperatif hingga proses penyidikan cepat selesai. "Untuk perbuatannya akan dikenakan 2 ayat 1 UU minimal No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindaktersangka Pidana Korupsi (Tipikor)Pasal dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 Tahun dan Pasal 3 penyalahgunaaan Kewenangan dia sebagi PPK, ancaman 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," tuturnya. Sementara itu, Saat penahanan dari Kantor Kajari Cikarang hingga dibawa ke LP Bulak Kapal menggunakan mobil tahanan, da dikawal tiga petugas Kajari Cikarang, Een yang dimintai keterangan enggan menjawab. Ia hanya melambaikan tangan pada wartawan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. (A-186/das)*** Bagaimana Pendapat Anda Tentang Artikel Ini ? http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2010/09/30/123622/mantan-pejabat-disdik-kabbekasi-ditahan-terkait-kasus-korupsi CIKARANG, (PR).- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dorong percepatan sidang kasus korupsi yang menyeret mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung Kabupaten Bekasi, Sahroni. Hingga kini, kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,6 miliar itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Bandung. “Masih dalam persidangan, saat ini sudah masuk duplik setelah sebelumnya agenda replik. Kami terus berupaya,” kata Jaksa Penuntut Umum Rekawati kepada “PR”, Senin 20 Maret 2017. Duplik disampaikan setelah sebelumnya jaksa penuntut menyampaikan tuntutan dan dijawab oleh terdakwa dalam bentuk pledoi. Korupsi yang sudah memasuki persidangan kelima belas diupayakan segera mencapai vonis. “Para saksi sudah dihadirkan, tuntutan pun sudah kami sampaikan. Tinggal menunggu majelis hakim para persidangan berikutnya. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan kami tuntut terdakwa dengan penjara empat tahun,” kata dia.

Dalam kasus ini, Sahroni didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan radiologi di RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013. Selain Sahroni, terdapat terdakwa lain yakni Jajang yang menjabat Kepala Bagian Umum RSUD. Keduanya didakwa melanggar pasal 2 primer dan subsidair pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dengan denda Rp 400 juta sampai Rp 1 miliar untuk pasal primer. Dan, hukuman 1 sampai 20 tahun dengan denda Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar untuk subsidairnya," kata dia. Dari hasil audit perhitungan yang dilansir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lanjut Reka, kerugian negara atas dugaan korupsi Radiologi mencapai Rp. 1,6 miliar, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4,4 miliar. Reka menambahkan, kedua terdakwa terseret kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Radiologi, tahun anggaran 2013. Dimana, terdakwa Sahroni selaku Pengguna Anggaran sekaligus menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan Jajang, menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sekaligus Ketua Panitia pengadaan. "Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, selain sudah diarahkan pada merek tertentu, mereka juga tidak melakukan survei. Sehingga, menimbulkan potensi kerugian negara karena ada kelebihan pembayaran yang tidak sesuai aturan," ucapnya. Bahkan, sambung dia, ada dugaan kuat persekongkolan negatif antara kedua terdakwa. Dimana, penyedia barang sudah diblok keduanya. Dari ketiga penyedia barang, dikendalikan dalam satu kendali. "Sudah diatur semua oleh mereka," ujarnya. Reka menambahkan, kasus pengadaan radiologi ini menjadi perkara kedua yang menyeret Sahroni. Sebelumnya dia pun terseret kasus korupsi pengadaan genset di RSUD Cibitung tahun 2013 dengan anggaran Rp 2,1 miliar. Dia beserta empat terdakwa lainnya divonis penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta.*** http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/20/kejari-dorong-percepatan-sidangkasus-korupsi-radiologi-rsud-cibitung-396767 Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terbengkalainya sejumlah proyek infrastruktur di wilayah setempat. Badan Pemeriksa Keuangan RI bahkan menyebut dia ‘tidak beres’ dalam mengemban tanggung jawabnya sehingga keuangan negara dirugikan dalam jumlah besar.

Tri Adhianto sebenarnya sudah lama menjadi sorotan, hanya saja kasusnya selalu ‘tenggelam’. Pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, bahkan Kejaksaan Negeri Bekasi, seolah-olah alpa. Padahal, Dinas Bimarta merupakan instansi yang mendapatkan porsi anggaran terbesar untuk belanja langsung urusan, jika dibandingkan dengan dinas lainnya. Artinya, dinas ini perlu mendapatkan pengawasan yang ekstra ketat. Dalam APBD Kota Bekasi 2015 (sebelum perubahan), dinas ‘basah’ tersebut mendapatkan Rp 552,2 miliar untuk belanja langsung urusan. Rp 200,1 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan (286 item), Rp 111,1 miliar untuk pembangunan drainase (252 item), Rp 220,5 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan (283 item), Rp 10,2 miliar untuk perencanaan jalan dan jembatan (37 item), serta Rp 210,2 miliar untuk pengendalian banjir (40 item). Tri Adhianto adalah kepala dinas yang tidak pernah digeser jabatannya sejak Rahmat Effendi memimpin Kota Bekasi. BPK merekomendasikan Rahmat untuk segera mengevaluasi Tri Adhianto, termasuk kepada bawahannya di Dinas Bimarta. Klikbekasi.co mencatat, selama tahun 2014, ada 5 ‘dosa’ Tri Adhianto. Tentu saja, bukan dosa pribadi, melainkan dosanya sebagai kepala Dinas Bimarta yang punya tanggung jawab untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi berjalan dengan baik. 1. Meloloskan Perusahaan Bermasalah

Dinas Bimarta Kota Bekasi meloloskan dua tender proyek pengerjaan jalan senilai sekitar Rp 4 miliar untuk PT Anugerah Bangun Kencana, perusahaan yang sudah masuk Daftar Hitam (blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dinas Bimarta dan PT Anugerah Bangun Kencana diduga bersekongkol memalsukan dokumen saat proses lelang berjalan, yaitu pada 26 Februari 2015 sampai 9 April 2015. Pengumuman pemenang sendiri dilakukan pada 31 Maret 2015 dan tandatangan kontrak pada 9 April 2015. (Baca: Ada Indikasi Dugaan Suap Proyek di Dinas Bimarta Kota Bekasi)

Padahal, LKPP memblacklist perusahaan itu pada 12 Maret 2015. Dinas Bimarta, sebagai penyelenggara lelang dan pengawas, telah melangkahi pasal 83 ayat 1 Perpres Nomor 70 tahun 2015 yang menyatakan pelelangan harus gagal apabila ditemukan indikasi persaingan tidak sehat. 2. Melukai Hati Masyarakat

Pembangunan infrastruktur mestinya bisa menjadikan masyarakat bahagia. Namun, apa jadinya jika hal tersebut justru melukai masyarakat? Ini terjadi di Kampung Rawa Kalong, RT 04 RW 05, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Warga sekitar memang sedang memendam marah kepada Dinas Bimarta. Sebagian tanah mereka terambil dalam proyek pembangunan folder air tanpa dibayar. Total tanah yang dicaplok kurang lebih mencapai 8.000 meter persegi. (Baca: Kepala Dinas Bimarta Datang ke Aren Jaya, Warga: Dasar Rampok Lu) Mereka tak segan meluapkan marah ketika Tri Adhianto datang ke sana. “Dasar rampok lu,” kata seorang warga begitu Tri hendak mengajak dialog. “Sombong banget lu mentangmentang pejabat,” kata warga menanggapi Tri yang mengatakan ‘pemerintah punya banyak uang’. 3. Disebut Terima Setoran Calo Proyek

Tri Adhianto disebut-sebut menerima setoran dari calo proyek yang ternyata merupakan PNS di Kota Bekasi. Yudistira, nama PNS itu, dilaporkan oleh kontraktor bernama Suhanda yang telah memberikan Rp 430 juta kepadanya dengan janji bisa mengerjakan proyek jalan. Sumber klikbekasi.co yang merupakan ‘orang dekat’ Yudistira menyebutkan, Yudistira berani menawarkan proyek tersebut kepada Suhanda karena sudah ada jaminan dari Tri Adhianto. (Baca: Kisah Terkuaknya ‘Kongkalikong’ Proyek Jalan di Kota Bekasi) Uang Rp 430 juta, kata sumber itu, tidak dinikmati oleh Yudistira seorang. Yudistira sudah memberikan uang pelicin untuk Tri Adhianto. Namun, Tri dianggap tidak komitmen dengan janjinya kepada Yudistira. Benar atau tidaknya kabar tersebut, kasus ini mengindikasikan ada praktik curang dalam proses lelang proyek di Dinas Bimarta Kota Bekasi.

4. Membiarkan Proyek Terbengkalai

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2014 menyebut ‘terdapat pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air yang tidak diselesaikan dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan sebesar Rp 225.671.284.’ Dinas Bimarta jelas-jelas menabrak Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2015 yang di dalamnya menyebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan proyek. Pasal 93 ayat 1 huruf b menyatakan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila kontraktor lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Namun, kenyataannya, Dinas Bimarta membiarkan proyek tersebut terbengkalai begitu saja sampai selesai jangka waktu pengerjaannya dan tanpa memberikan sanksi apa pun kepada kontraktor. Semestinya, mengacu pasal 93 ayat 2, jika pemutusan kontrak dilakukan, Dinas Bimarta bisa dengan mudah mencairkan jaminan pelaksanaan, menagih denda, sisa uang muka, dan memblacklist kontraktor bersangkutan agar ke depannya mereka tidak bisa lagi mengikuti lelang. (Baca: BPK Sorot 7 ‘Proyek Banjir’ Bermasalah di Kota Bekasi) BPK secara spesifik menyebut kondisi itu terjadi karena ‘Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) kurang maksimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.’ 5. Membiarkan Praktik Monopoli Lelang

LHP BPK tahun 2014 juga menyebut ‘Proses lelang pekerjaan penanggulangan banjir Perumnas 3 Kelurahan Aren Jaya tidak sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya sehingga terdapat indikasi pemahalan harga sebesar Rp 1.6.05.188.961.’ BPK mengungkap, Dinas Bimarta memanipulasi laporan harian dan mingguan mengenai pengerjaan proyek tersebut. “Laporan harian dan mingguan tidak berdasarkan kemajuan fisik yang sebenarnya,” sebut BPK.

Yang lebih mengejutkan, lelang proyek senilai Rp 4,6 miliar tersebut nyata-nyata telah dimanipulasi secara terstruktur untuk memenangkan satu perusahaan: PT Bona Jati Mutiara. BPK menyorongkan dua bukti kuat adanya persekongkolan lelang itu. Bukti pertama, enam dari tujuh perserta yang memasukkan dokumen penawaran via online atau LPSE terbukti berada dalam satu kendali. Dokumen itu diupload melalui IP client (jaringan internet) atau komputer yang sama dalam rentang waktu yang berdekatan. (Baca: Terungkap, Dinas Bimarta Kota Bekasi Monopoli Lelang Proyek) Bukti kedua, baik pada lelang pertama maupun lelang lanjutan, dokumen penawaran milik enam perusahaan tersebut formatnya sama: dari mulai susunannya hingga kesalahan ketiknya. Begitu pun dengan nomor SPH-nya (surat penawaran harga). BPK pun kembali mengingatkan, ‘Kepala Dinas Bimarta tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai’. Dinas Bimarta diduga turut ‘mengondisikan’ kontraktor pemenang.

Siapa pun oknum yang ‘bermain-main’ dalam proyek-proyek tersebut jelas telah melakukan tindak pidana korupsi. UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa korupsi mencakup perbuatan: melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 2). Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 3). Sudah seharusnya aparat penegak hukum memproses kasus tersebut untuk membuktikannya di pengadilan. Jangan biarkan praktik-praktik culas seperti itu terjadi terus-menerus. Pemkot Bekasi juga harus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

(Baca: Proyek Banjir Dikorupsi, Wali Kota Bekasi Jangan Tutup Mata) Fenomena ‘Bekasi Dibully’ karena infrastrukturnya sangat buruk sebenarnya adalah tamparan yang sangat keras bagi para pemangku kebijakan. Sekarang memang tergantung pada mereka, mau membenahinya atau tidak.

Redaksi

http://klikbekasi.co/2015/11/24/kasus-proyek-ini-5-dosa-kepala-dinas-bimarta-kota-bekasi/ KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. ARIESANT/RADAR BEKASI ELEMEN mahasiswa kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dan Inspektorat untuk bisa mengungkap pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas yang diduga dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.

Salah satu elemen mahasiswa, Hasan Basri mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan data terkait adanya dugaan pengadaan fiktif tersebut ke Kejari Bekasi.

“Dalam data tersebut dengan jelas bahwa Dinsos mencoba mencairkan dana untuk pengadaan alat bantu bagi disabilitas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa ada Keputusan Walikota (Kepwal),” beber Hasan.

Menurutnya, tanpa persetujuan wali kota, Dinsos tidak bisa mencairkan APBD untuk pengadaan barang atau kegiatan tertentu. “Itu sudah jelas menyalahi aturan. Maka dalam hal ini, Inspektorat harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi tertib administrasi, karena pada pengadaan alat bantu disibilitas bagi penyandang cacat sudah tidak beres. Yang menerima tidak tepat sasaran, serta yang harusnya menerima malah tidak menerima,” sesalnya.

Hasan berharap, jika Kejari Bekasi dan Inspektorat bisa bekerja sama, akan lebih mudah untuk pengungkapan dugaan penyelewengan anggaran. Pasalnya, kewenangan Inspektorat terbatas dan tidak bisa memberikan sanksi apalagi menahan. Sehingga untuk bisa membuat efek jera, Inspektorat bisa menyuplai data untuk menangkap para pelaku korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Kami sepenuhnya berharap kepada Kejari Bekasi selaku lembaga hukum untuk memproses dan menindaklanjuti indikasi korupsi ini,” tegas Hasan.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat, Cucu Syamsudin mengaku belum mengetahui adanya kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas yang dilakukan oleh Dinsos Kota Bekasi.

“Pada saat verifikasi administrasi pengeluaran anggaran tidak ditemukan kesalahan, sehingga kami belum mengetahui adanya indikasi pada penyalahgunaan anggaran,” kata Cucu saat dihubungi Radar Bekasi, akhir pekan lalu.

Menurut Cucu, kalau memang ada laporan ke Inspektorat, pihaknya akan melakukan pemeriksaan khusus (riksus). “Selama ini kami rutin melakukan pemeriksaan laporan administrasi. Namun jika ada muncul permasalahan seperti dugaan pengadaan fiktif, kami siap melakukan riksus,” janjinya.

Tapi sebelum itu, para mahasiswa sudah melaporkan Dinsos ke Kejari Bekasi terkait kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas dengan membawa sejumlah bukti. Hasan mengungkapkan, awalnya mereka tidak merasa curiga kalau pengadaan fiktif alat bantu bagi penyandang disabilitas itu.

“Karena adanya pengakuan dari penyandang cacat yang belum menerima alat bantu tersebut, akhirnya kami menelusuri ke alamat yang seharusnya menerima. Ternyata tidak hanya satu orang penyandang cacat yang belum dapat, tapi banyak. Anehnya, ada orang sehat yang dapat dan ada juga alamat penerimanya fiktif,” ucap Hasan dengan nada geram.

Namun dalam berita acara atau laporan penanggung jawaban pengadaan barang tersebut, semua alat sudah disalurkan, sehingga diduga kuat ada permainan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, Kejari harus bisa mengungkap kasus dugaan pengadaan alat bantu bagi disabilitas fiktif yang menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp174.717.900 dari total pagu anggaran Rp300 juta.

“Kami sudah serahkan sejumlah bukti adanya indikasi korupsi dalam pengadaan fiktif itu kepada Kejari, juga dilampirkan surat pernyataan pihak penerima yang belum menerima alat bantu tersebut. mudah-mudahan Kejari bisa segera memeriksa dan menangkap otak pelaku penggunaan anggaran fiktif itu,” harap Hasan.

Sementara Kasi Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ery Syarifah mengaku belum melihat buktibukti yang diserahkan oleh para mahasiswa.

“Kalau memang sudah ada laporan dari mahasiswa atau masyarakat dilengkapi bukti-bukti indikasi adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut, kami akan menindaklanjutinya. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data pendukung, setelah datanya sudah lengkap, baru kami lakukan penyelidikan untuk mengungkapnya,” terang Ery. (and) http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/08/24/kejari-didesak-ungkap-pengadaan-fiktif-dinsos/ Bekasi, HanTer - Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mendesak Kejaksaan untuk memeriksa walikota dan Kepala Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi terkait ditemukannya kejanggalan dalam proyek pekerjaan stadion Bekasi yang hingga kini belum rampung.

"Potensi kerugian negara sebesar Rp1 miliar hanya untuk satu pekerjaan saja, yaitu pekerjaan lapangan sepak bola maupun subkontraktor pada pengadaan material space Frame dan penutup atap," katanya saat dihubungiHarian Terbit, Selasa (06/01/15). Tidak hanya itu saja, menurut Ucok, pada tahun 2013 sudah terjadi keanehan dan kejanggalan yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp1.018.208.622 dimana korupsi terjadi dalam bentuk mark up pekerjaan lapangan sepak bola yang kerugian negara sebesar Rp336.677.568. “Dan (PT. Prambanan Dwipaka) telah melakukan subkontrak anggaran proyek sebesar Rp63,6 miliar atas pengadaan material space Frame dan penutup atap sehingga terjadi dugaan mark up alias kemahalan harga sebesar Rp.681.531.054,” jelasnya. Selain itu, sambung Ucok, pihaknya juga menemukan keanehan dan kejanggalan yang lain seperti pada tahun 2014, ada Manajemen konstruksi lanjutan pembangunan stadion (Tahap II) sebesar Rp3.500.000.000. Tapi, untuk lelangnya diumumkan oleh pemerintah kota bekasi melalui LPSE. Padahal, dalam APBD 2014, ada anggaran sebesar Rp90.000.000.000 untuk tahun 2014 sebagai lanjutan penyelesaian pembangunan stadion II. Lalu pada tahun 2013 Lanjutan pembangunan stadion Bekasi sebesar Rp130.500.000.000 dan Pada tahun 2012 atau APBD 2012 sebesar Rp70.000.000.000 untuk lanjutan pembangunan

stadion bekasi. Tapi dalam LPSE (Layanan pengadaan secara Elektronik) meningkat menjadi sebesar Rp223.145.352.000. Oleh karena itu, Ucok berharap dengan banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam proses lelang pekerjaan stadion Bekasi ini, kejaksaan segera memeriksa walikota Bekasi untuk dimintai keterangan. Selain itu, Ucok juga meminta Kejaksaan wajib memanggil pihak yang terlibat dalam proyek ini seperti pertama kepala Disbangker (Dinas bangunan dan Kebakaran), dan perusahaaan pemenang lelang dalam semua pekerjaan ini. “Pemanggilan ini penting dilakukan karena sudah ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp1 miliar, dan aturan - aturan yang dilanggar seperti Peratutan presiden No.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dan peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangaan daerah, serta surat perjanjian lanjutan pembangunan stadion Bekasi No.602.1/17 - SPPPK/PPK-Perec/Disbangker/IX/2012 tanggal 25 September 2012,” ujarnya. http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/01/06/15466/25/25/Korupsi-PembangunanStadion-Kejaksaan-Diminta-Periksa-Walikota-Bekasi BOGOR BOGOR, KOMPAS.com - Kasus dugaan pengaturan pemenang proyek tender pembangunan Stadion GOR Pakansari tahap tiga yang menelan biaya lebih dari Rp 196 miliar, makin memanas. Pasalnya, Unit III Kriminal Khusus (Krimsus) Kepolisian Resor Bogor mulai turun tangan menyelidiki kasus yang sarat kejanggalan dalam proses penentuan pemenang tender proyek stadion bertaraf internasional tersebut.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena, saat ditemui Kompas.com mengatakan, kepolisian sudah menerima laporan terkait adanya indikasi kecurangan dalam proses lelang megaproyek itu. Oleh sebab itu, Polres Bogor siap menyelidiki kasus itu sampai tuntas. "Saat ini proses penyelidikan kasus Stadion GOR Pakansari dilakukan oleh Unit III Krimsus Polres Bogor," ucap Ita, Selasa (23/6/2015). Sejauh ini, Ita menjelaskan, pihak kepolisian masih sebatas mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pengerjaan stadion berkapasitas lebih dari 30.000 penonton tersebut. Salah satunya meminta sejumlah dokumen proses pelaksanaan lelang di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor. "Masih sebatas meminta dan memeriksa dokumen-dokumen saja ke pihak-pihak terkait, belum ke hal-hal yang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan

pemanggilan jika dalam penyelidikan ditemukan sesuatu yang mencurigakan atau ke arah tindakan korupsi," kata Ita. Ita menambahkan, Polres Bogor sangat concern dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sebab, Polres Bogor menargetkan mampu menyelesaikan dua kasus korupsi selama setahun. "Jadi, informasi sekecil apapun harus kita tindak lanjuti. Sebab penyelesaian masalah kasus korupsi sudah diperintahkan langsung oleh pimpinan," ujarnya. Kasus ini pertama kali mencuat setelah beredar kabar bahwa pemenang tender proyek pengerjaan Stadion GOR Pakansari sudah diatur sebelumnya oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dari situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, terungkap bahwa nama pemenang tender Stadion GOR Pakansari adalah PT Prambanan Dwipaka, sebuah perusahaan besar asal Surabaya. Perusahaan itu memenangkan tender lelang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 196 miliar lebih. http://regional.kompas.com/read/2015/06/23/22462481/Polres.Bogor.Usut.Kasus.Dugaan.Pen gaturan.Pemenang.Tender.Stadion.GOR.Pakansari Liputan6.com, Jakarta - Seorang anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, berinisial KS

ditetapkan tersangka oleh Polresta Bogor Kota, Jawa Barat. Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga melakukan penipuan terhadap kontraktor dengan menjanjikan proyek di sejumlah dinas Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Condro Sasongko mengatakan, penetapan KS itu dilakukan setelah pihaknya menyelidiki kasus itu. Hasilnya, ada alat bukti kuat yang bisa menjadikan KS sebagai tersangka. BACA JUGA 

Tersangka Pembakaran SD di Palangka Raya Diboyong ke Jakarta



Anggota DPRD Kalteng Keberatan Jadi Tersangka Pembakaran 7 Sekolah



KPK Segel Rumah Dinas hingga Posko Pemenangan Wali Kota Tegal

Dia menuturkan, kasus ini berawal dari laporan kontraktor bernisial ML dan RJ pada 2016. Keduanya dijanjikan KS, selaku Anggota DPRD dari Fraksi Amanat Bintang Restorasi

Bangsa Kota Bogor akan mendapatkan proyek dari dana aspirasi yang diklaim jatah wakil rakyat. Untuk memuluskan aksinya, KS lalu menunjukkan sejumlah daftar kegiatan APBN Perubahan 2015. Dia pun menggandeng salah satu pejabat setempat. "Untuk meyakinkan, KS bekerja sama dengan salah satu pejabat pembuat komitmen (PKK) di Kota Bogor," kata Condro di Bogor, Selasa malam, 25 April 2017. Modus penipuan dijalankan KS dengan berpura-pura meminjam uang kepada pelapor. Sebagai balasan, dia menjamin akan memberikan sejumlah proyek di beberapa instansi. Saat itu, tersangka mengaku mendapat proyek penunjukkan langsung di Dinas Binamarga, Dinas Wasbangkim terkait pengisian alat pemadam kebakaran dan di Dinas Perhubungan terkait proyek pengadaan CCTV.

Lantaran mendapatkan jaminan, ML akhirnya menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp 70 juta dan RJ Rp 110 juta kepada tersangka KS. Namun kecurigaan keduanya mulai muncul saat KS sulit ditemui dan berdalih dana proyek tersebut belum terserap. Merasa ditipu, KS pun dilaporkann oleh ML dan RJ ke Polresta [Bogor](Polresta Bogor Kota "") Kota. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi hingga menetapkannya sebagai tersangka. "Sampai sekarang sudah 10 saksi yang sudah diperiksa. Dan KS mengakui terkait piutang tersebut," kata Condro. http://news.liputan6.com/read/2932493/anggota-dprd-kota-bogor-jadi-tersangka-kasuspenipuan Liputan6.com, Bogor - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menahan tiga tersangka

dalam kasus dugaan korupsi pembangunan talud di Kota Bogor, Jawa Barat. Ketiga tersangka berinisial J selaku Direktur CV Maya Persada, SN selaku Direktur CV Cipta Sarana Utama dan KY pejabat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor. BACA JUGA 

KPK Segel Rumah Dinas hingga Posko Pemenangan Wali Kota Tegal



Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno Ditahan di Rutan KPK



Terjaring OTT KPK, Dirjen Kemenhub Antonius Tonny Mengaku Khilaf

Kepala Kejari Kota Bogor M Teguh Darmawan mengatakan, penahanan ketiga tersangka berdasarkan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan talud di Kampung Muara, Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor. "Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Lapas Paledang," kata Teguh, Jumat 28 April 2017 petang. Dia merinci, tersangka J dan SN adalah konsultan pengawas. Sedangkan tersangka KY adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan talud di tahun 2015. Pasal yang disangkakan kepada tiga tersangka Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Ancaman pidana hukuman penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun," imbuh Teguh. Hasil Pengembangan Kasus

Kasi Intel Kejari Bogor, Andhie Fajar Arianto menambahkan, tim penyidik masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus yang telah merugikan negera sebesar Rp 2,4 miliar tersebut. "Kami akan panggil beberapa saksi lagi untuk melengkapi berkas perkara ke depan. Hingga kini tim penyidik juga masih bekerja," ujar Fajar. Ia menjelaskan, kegiatan pembangunan talud ini dikelola satuan kerja dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2015. Pekan lalu, Korps Adhiyaksa telah melakukan penahanan terhadap dua pengusaha yang juga rekanan dalam proyek pembangunan talud tersebut. Kedua tersangka itu adalah BR selaku Direktur Utama PT Indotama Anugrah dan JM selaku Direktur Utama PT Satria lestari Graha. Kini mereka sudah dititipkan di Lapas Paledang. http://news.liputan6.com/read/2935551/diduga-korupsi-proyek-apbn-pejabat-pemkot-bogorditahan Bogorplus.com – Berdasarkan keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan lift gedung Sekretariat Daerah Kota Bogor, Eri Kusmar pada Kamis (21/8/14),

diduga proyek tender senilai Rp. 5,18 Milyar yang dimenangkan PT. Uno Tanoh Seuramo (PT. UTS) ternyata diduga dilaksanakan oleh seseorang berinisial AJ. (baca:http://www.bogorplus.com/index.php/bogor-raya/item/5680-diduga-pembangunan-liftpinjam-bendera-pt-uts). "Mungkin AJ pinjam bendera PT. UTS. Pembangunan itu kayanya andil antara AJ dengan PT. UTS,” terang Eri, saat dihubungi melalui telepon genggam, Kamis (21/8/14). Eri pun melanjutkan, bahwa ketika pengajuan proyek pembangunan lift dilelangkan, muncul sebagai pemenang lelang adalah PT. UTS. Dirinya hanya berpikir pada saat itu PT. UTS milik AJ. “Saya pikir saat itu PT. UTS perusahaan milik AJ,” singkatnya. Jelas bahwa menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Eri Kusmar, saat itu pengerjaan pembangunan lift dilaksanakan oleh AJ dan diduga AJ ini meminjam bendera PT. UTS yang menangkan tender tersebut. Hal yang janggal, sebagai PPTK, yang juga seharusnya paham akan dokumen-dokumen penyedia Barang dan Jasa, dan melihat kegiatan pengerjaan proyek tersebut, Eri Kusmar, [(yang pernah dikenal juga sebagai Manajer dari Persatuan Sepak Bola Bogor (PSB)], seperti tidak yakin bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah benar-benar PT. UTS. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dalam pemberitaan websitenya, pada hari Senin

(18/3/2013), pernah memberitakan bahwa salah satu modus kasus-kasus dugaan korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi di Jakarta adalah modus menggunakan perusahaan lain atau istilahnya “pinjam bendera”. (baca: http://kpk.go.id/id/berita/beritasub/926-dari-pinjam-perusahaan-hingga-mengunci-vendor). Pinjam meminjam bendera perusahaan dalam seluruh tahapan sebuah proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perbuatan melawan hukum dan termasuk yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ,

khusunya seperti yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (3), bahwa Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan cara melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Larangan Perpres dimaksud, adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dugaan TIndak Pidana Korupsi. Sementara, mangkraknya proyek tersebut perlu di audit investigatif karena keuangan Negara (dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor) sangat berpotensi dirugikan. Sementara jika ada pembagian fee antara AJ dan PT. UTS, maka ada yang akan diperkaya. Sedangkan pembiaran terhadap “peminjaman bendera”, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Akhirnya, upaya merubah spsifikasi barang yang telah ditentukan dalam Kontrak, dapat termasuk percobaan dalam melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, selain pengembalian uang yang mungkin saja telah dilakukan karena pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya. Untuk itulah, perlu dipahami beberapa aturan perundang-undangan terkait seperti dimaksud di bawah ini: Dugaan TINDAK PIDANA KORUPSI/Percobaan-nya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa: Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4: Pengembalian kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3.

Pasal 7 ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a.pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b.setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c.setiap orang yang pada waktu menyerahkan Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dugaan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG/Percobaannya: UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuican Uangdalam Pasal 2 ayat (1) huruf adinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta

Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 5 ayat (1) UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuican Uang mengatur bahwa “Setiap Orang yang menerima atau menguasai

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 75 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuican Uang yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal,

penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Atau setidaknya Pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuican Uang yang mengatur bahwa Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak

Pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dugaan TINDAK PIDANA KOLUSI:

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain , masyarakat dan atau negara. Lalu dalam Pasal 5 angka 4 ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dalam Pasal 20 ayat (2) di tegaskan juga bahwa Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk hal-hal termasuk yang tercakup di atas perlu dilakukan Upaya Hukum berupa pelaporan Pidana. Informasi Perkembangan Terkahir

Bahwa berdasarkan informasi yang masuk di Bogorplus.com, terhadap permasalahan Lift ini, telah dilakukan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat di Polres Bogor Kota, yang diterima pada hari Selasa (19/8/2014), dengan nama Pelapor yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yang intinya tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, Tinggal saat ini, Warga Kota Bogor yang harus didukung Wali Kota Bogor, menunggu saja keseriusan Kapolres Bogor Kota, untuk mengawal Laporan/Aduan ini. Oleh: Redaksi Bogorplus.com Dan AHP http://bogorplus.com/index.php/topik-bogor/item/5699-adakah-dugaan-korupsi-proyek-liftdi-gedung-setda-kota-bogor

Walau sudah enam bulan berstatus tersangka dan tahanan kota, Rosadi Saparudin (RS), Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). RS yang terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa senilai Rp 12,7 miliar dari APBD 2012 itu masih aktif sebagai kepala dinas. Hal tersebut membuat kalangan pegiat antikorupsi mempertanyakan keseriusan dan kelanjutan kasus yang ditangani kejaksaan negeri Cibinong tersebut. Sekjen lembaga swadaya masyarakat Komite Pemantau Korupsi Nasional (KPKN), Yosef Silalahi SH, menilai pihak kejaksaan bekerja lamban dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, kasus yang berlarut-larut dan tidak ditahannya tersangka RS menjadi pertanyaan besar masyarakat. Padahal, kata Yosef, di daerah manapun di negeri ini semua orang sedang concern dalam pemberantasan korupsi. “Masak sudah lebih enam bulan kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Tersangkanya pun masih bebas berkeliaran. Ada apa ini dengan kejaksaan,” tutur Yosef kepada Jaya Pos, Kamis (17/10/2013). Yosef berharap pihak kejaksaan transparan dalam mengusut dan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. “LSM kami siap berunjuk-rasa apabila kasus ini di-peties-kan,” ujar Yosef. Sementara Kasi Intel Kejari Cibinong Bayu Adhinugroho yang dikonfirmasi Jaya Pos, mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan tersangka RS, masih menunggu hasil audit kerugian Negara dari BPKP Jawa Barat dan segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. “ Berkasnya sudah 95 persen. Segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Bayu, di kantor Kejari Cibinong, Kamis (17/10/2013). Bayu juga meminta dukungan semua pihak termasuk media dan LSM, agar kejaksaan dapat menuntaskan kasus tersebut. Ditanya wartawan kenapa RS hanya berstatus tahanan kota, Bayu menjawab, “Tidak perlu menjadi tahanan rutan karena RS dianggap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan dan mau mengembalikan kerugian negara”. Diberitakan sebelumnya penetapan tersangka Roasadi Saparudin ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejari Cibinong. Sebelumnya 14 saksi termasuk pejabat di DKP dan pengusaha dalam proyek peningkatan operasi kebersihan, pemeliharaan armada truk sampah dan mobil dinas. “Dari hasil pemeriksan terhadap Kepala DKP dan kita cross chek dengan saksi, penyidik menyimpulkan Rosadi sebagai tesangka dalam dugaan korupsi pada APBD 2012 sebesar Rp Rp 4,7 miliar untuk lelang barang yang ditunjuk langsung (pemeliharan armada truk dan mobil dinas) dan Rp 8 miliar buat belanaj pegawai sehingga jumlahnya sekitar Rp 12,7 miliar,” ungkap Kepala Kejari Cibinong Mia Amiati, pada wartawan medio April lalu. Meski ditetapkan tersangka, namun Kejari Cibinong tidak menahannya dengan alasan keterangannya masih dibutuhkan. “Jika ditahan kami sulit meminjam tesangka di tahanan, manakala dibutuhkan keterangannya buat memperdalam penyidikan. Selain itu tersangka kooperatif,” ujar Mia saat itu. Mia juga tidak menampik jika tersangka RS tidak ditahan di rutan tapi penahanan kota, karena adanya permohonan dari bupati Bogor, dalam permohonan itu bupati meminta agar

RS tidak ditahan lantaran dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja instansinya. “Kami tetap melakukan penahanan kota terhadap tersangka RS,” katanya. BL/Kasim http://www.harianjayapos.com/detail-4927-kasus-dugaan-korupsi-dkp-kabupaten-bogorsegera-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor.html ogor, Radaronline Sejumlah penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor terkesan jalan ditempat. Seperti halnya penanganan kasus korupsi proyek pengadaan bibit induk ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2011 yang ditangani oleh Polres Bogor. Hingga kini belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong meskipun 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Polres Bogor telah menetapkan 10 orang tersangka kasus korupsi proyek pengadaan bibit induk ikan di Disnakan Kabupaten Bogor pada bulan September 2014 yang lalu. Empat orang dari kelompok pengusaha yaitu JJn, Ents, JR dan Dm. Sedangkan enam orang tersangka lainnya berasal dari unsur PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni Ir. Ddn selaku KPA/PPK, Ags, SH, Jk, Un dan Ir. Sryt yang kelimanya adalah bagian dari Panitia Lelang pada Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ). Penetapan tersangka ini merupakan tindaklanjut hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang menyatakan bahwa telah ditemukan penyimpangan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Total dana yang diselewengkan sebesar Rp.478.361.000, dimana Rp.421.025.000 bantuan anggaran dari APBN, dan Rp.57.336.000 yang bersumber dari APBD. Sementara Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Faisal Pasaribu ketika dikonfirmasi Radar Online mengelak jika kasus yang ditanganninya jalan ditempat. “Tidak berhenti penyidikannya, dari 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baru tiga yang selesai pemberkasannya dan siap untuk diserahkan ke Kejaksaan,” kata Faisal Pasaribu, Selasa (9/12/2014). Namun demikian, Faisal enggan menyebutkan siapa-siapa yang telah selesai pemberkasannya. “Ada tiga orang lah pokoknya, dan semuanya dari pengusaha, tidak ada yang PNS,” ungkapnya. Sementara itu, dalam memperingati hari anti korupsi sedunia, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cibinong Eko Bambang Riadi ketika menggelar konfrensi pers di kantornya mengatakan, semenjak Januari hingga Desember 2014 Kejari Cibinong bidang Pidana Khusus (Pidsus) telah melakukan lima perkara tindak pidana korupsi, tiga diantaranya dalam tahap penyelidikan, satu dalam tahap penuntutan di Pengadilan dan satu lagi sudah vonis. “Sejak Januari, ada lima perkara korupsi yang kami tangani, tiga masih dalam tahap penyelidikan, satu kasus Himpaudi dengan terdakwa Hj.Rodiah yang telah divonis 1,6 tahun dan satu lagi perkara korupsi Kelompok Tani Nelayan Andalan dengan terdakwa Ujang Suja’i yang sekarang masih dalam tahap persidangan dan dituntut 1,7 tahun,” kata Bambang, kemarin. Bambang menambahkan, sepanjang tahun 2014 ini, pihaknya juga telah melakukan 13 eksekusi terhadap perkara korupsi. Namun demikian, ada satu perkara yang belum dilakukan

eksekusi karena menurutnya belum ada surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA). “Dari 13 eksekusi, masih ada satu yang belum dilakukan yaitu atas nama Azwar, kita sudah upayakan tapi belum turun juga dari MA,” ungkapnya. Dalam acara tersebut, Kajari juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pengembelian uang negara sebesar Rp.887.466.938 yang telah disetorkan langsung ke kas negara. Selain itu, sebesar Rp.350.000 denda juga sudah dibayar ke kas negara. Bambang menegaskan, ditahun 2015 mendatang pihaknya tidak ditargetkan untuk mengungkap perkara korupsi. “Jadi ukurannya bukan lagi jumlah orang, tetapi sejalan dengan penindakan represif dan preventif serta edukatif. Dan upaya preventif yang dilakukan tata usaha negara (TUN-Red) banyak melakukan pendampingan,” tukasnya. (Wan/Jek) http://radaronline.co.id/2014/12/10/penanganan-korupsi-di-kab-bogor-lamban/ CIBINONG,(PRLM).-Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor Rosadi Saparudin diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Rabu (10/4) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa senilai Rp 12, 7 miliar dari APBD Kab. Bogor tahun 2012. Di tengah pemeriksaan, kantor kejaksaan didemo oleh massa SRMI dan GRB yang menuntut pihak Kejari Cibinong untuk transparan dan serius dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Bogor. Khususnya kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat Bogor. Semula kejaksaan menjadwalkan pemeriksaan Rosadi pukul 09.00 wib. Namun, karena ada aksi unjukrasa di halaman kejaksaan, pemeriksaan terpaksa ditunda. Menjelang siang hari, baru Rosadi masuk ke kantor kejaksaan dan menjalani pemeriksaan. Sampai pukul 16.00 wib, pemeriksaan terhadap orang pertama di dinas kebersihan dan pertamanan tersebut masih berlangsung. Selain Rosadi, kejaksaan juga memeriksa saksi lain, yakni bendahara pembantu dinas kebersihan dan seorang pengusaha yang menjadi rekanan dari dinas tersebut. Sebelumnya, kejaksaan telah memeriksa sebanyak 14 orang saksi dari pejabat dinas kebersihan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cibinong, Bayu Adinugroho mengatakan, pemeriksaan terhadap Rosadi sudah dijadwalkan sebelumnya. “Untuk menyidik kasus dugaan korupsi di dinas kebersihan sudah dijadwalkan penyidik untuk memeriksa kepala dinasnya,” ujarnya. Dijelaskan Bayu, selain Rosadi turut juga diperiksa penyidik staf dinas kebersihan dan seorang dari pihak swasta yang menjadi rekanan dinas kebersihan. “Pemeriksaan dilakukan untuk memintai keterangan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang tengah disidik,” kata Bayu. Menjawab pertanyaan soal tersangka kasus rasuah tersebut, kata Bayu pihak penyidik belum menetapkan tersangka, karena masih melakukan penyidikan.

“Memang sudah banyak yang diperiksa dan dimintai keterangan. Ini sedang didalami penyidik untuk mencari alat bukti dan keterangan lainnya. Mungkin nanti akan ditetapkan siapa tersangkanya,” ujar Bayu. Sebagaimana diberitakan, kejaksaan Negeri Cibinong tengah memeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan operasi, pemerliharaan kendaraan truk sampah dan mobil dinas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab. Bogor senilai Rp 12,7 miliar.Dana dalam proyek di DKP, ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2012. Untuk penyidikan, keepala kejaksaann mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor :Print-160/0.2.33/FD.1/03/2013 dengan menunjuk sebanyak 10 jaksa penyidik untuk menanggani kasus tersebut. Disela-sela pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kebersihan Rosadi kemarin, massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Gerakan Rakyat Bogor (GRB) melakukan aksi unjukrasa. Akibatnya, pemeriksaan terhadap Rosadi, Bendahara Pembantu DKP berinisial FS dan satu orang rekanan pengadaan barang dan jasa tertunda. Massa SRMI dan GRB menuntut pihak Kejari Cibinong transparan dan serius dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Bogor. Khususnya kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat Bogor. Mereka mempertanyakan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan DKP Kabupaten Bogor senilai Rp 12,7 miliar tahun anggaran 2012. "Kita menagih komitmen kejaksaan sebagai penegak hukum, agar tidak main-main atau masuk angin dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Bogor ini," ujar Kordinator Aksi SRMI Ruchyat dalam orasinya. Tak hanya itu, massa mempertanyakan sudah sejauh mana proses penyidikan kasus korupsi DKP Kabupaten Bogor. "Kita hanya ingin menanyakan sudah berapa orang yang diperiksa dan berapa yang dijadikan tersangka," kata Ruchyat.(A-134/A-89)*** http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2013/04/10/230530/kepala-dinas-kebersihan-kabbogor-diperiksa-kejaksaan Bogor – Korupsi proyek pengadaan bibit induk ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2011 secara berjamaah, sepuluh orang akhirnya jadi tersangka. Penetapan status tersangka, langsung disampaikan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Didik Purwanto. Menurut AKP Didik, sepuluh orang resmi jadi tersangka sejak Kamis (4/9/2014). “Setelah gelar perkara dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Cibinong, kami menetapkan 10 orang tersangka,”papar Didik.

Dari sepuluh orang ini, 4 orang dari kelompok pengusaha yaitu JJn, Ents, JR dan Dm. Sedangkan 6 orang tersangka lainnya berasal dari unsur PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka adalah, Ir. Ddn selaku KPA/ PPK, Ags, SH, Jk, Un dan Ir. Sryt yang kelimanya adalah bagian dari Panitia Lelang/ULP. Pemeriksaan atas para tersangka, atas dugaan telah terjadi kerugian negara berdasarkan. hasil Audit BPKP sebesar Rp478.361.000. “Hasil audit BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp478.361.000, dimana Rp421.025.000 bantuan anggaran dari APBN, dan Rp57.336.000 yang bersumber dari APBD,”katanya. Penyidik Polres Bogor akan terus memperdalam perkara ini. Kemungkinan akan adanya tersangka baru. Warga berharap, penyidik juga melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi terkait tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, kasus dugaan korupsi progres proyek fisik di Disdik, serta dugaan Korupsi duplikasi atau tumpang tindih anggaran pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji yang ada di APBD Kabupaten Bogor. http://kabupaten-bogor-corruption-watch.blogspot.co.id/2014/09/korupsi-berjamaahpengadaan-bibit-ikan.html

PURWAKARTA Bandung - Menindaklajuti kasus korupsi pengadaan tanah Pertamina yang melibatkan salah seorang pejabat Pertamina Region Jawa-Cirebon, Kejati Jabar akan memanggil lagi seorang pejabat Pertamina. Adalah Paino, yang menjabat sebagai pimpinan dari Munandar, tersangka korupsi yang akan dipanggil oleh Kejati. Namun hingga siang ini belum ada kejelasan mengenai pemanggilan pejabat Pertamina tersebut.

"Kita akan panggil lagi orang dari Pertamina. Pimpinan Munandar yang bernama Paino akan kita periksa. Kalau memungkinkan hari ini, kita akan lakukan pemeriksaan hari ini juga," ujar Kahumas Kejati Jabar Dadang Alex saat dihubungi detikbandung, Jumat (7\/11\/2008). Saat ditanya pukul berapa pemeriksaan akan dilakukan, Dadang enggan menjawabnya. "Kalau bisa sekarang, ya sekarang kita panggil. Yang jelas kita akan panggil dia (Paino - red) tapi waktunya kapan itu rahasia. Takutnya nanti sudah tahu beritanya dia malah kabur," pungkas Dadang. Saat ini Kejati Jabar telah menahan 2 orang tersangka kasus korupsi pengadaan tanah

konpensasi Pertamina di Kabupaten Purwakarta. Sejak Kamis (6\/11\/2008) sore, Munandar, mantan Kepala Pengawasan Hutan Pertamina Region Jawa-Cirebon telah menjadi tahanan Kejati dan dititipkan di LP Kebon Waru. Bukan hanya Munandar, dalam kasus ini seorang broker tanah bernama Nena Juliana juga sudah ditahan. Modus yang dilakukan Mun adalah melakukan mark up harga tanah dalam proyek pengadaan tanah Pertamina. Harga tanah yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan harga tanah konpensasi yang bayarkan oleh Pertamina. Kasus korupsi sendiri terjadi sebanyak dua kali. Pertama dilakukan pada pada kurun waktu tahun 2001-2002 di Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Munandar melakukan tindak korupsi dalam pengadaan lahan seluas 66 hektar. Sementara pada kurun waktu 2006-2007 dengan modus yang sama, Mun melakukan mark up pengadaan lahan di Ciririt, Kecamatan Sukasai, Kabupaten Purwakarta. Tanah yang dimark up di Ciririt ini seluas 11 hektar. Atas tidakan korupsi ini, negara dirugikan sebesar Rp 2,617 miliar https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1033066/kejati-jabar-akan-panggil-pejabatpertamina

GARUT GARUT, (PRLM).- Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dari partai Nasdem, ditahan Kejaksaan Negeri Garut karena keterlibatannya dalam proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut, Heri Somantri, mengatakan anggota DPRD Garut yang ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan buku tersebut adalah Budi Setiawan. Menurut Heri, Budi Setiawan terjerat kasus korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 di lingkungan Disdik Kabupaten Garut senilai Rp 7,7 miliar karena kaitannya dengan posisi dirinya selaku Direktur CV Tenjolaya. Heri mengatakan alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka karena untuk mempercepat proses penyidikan. Selain itu menurut dia, jaksa khawatir para tersangka melarikan diri dari Garut dan menghilangkan barang bukti. Kasus ini sendiri, kata dia, merupakan pelimpahan dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Diterangkan Heri, selain menahan Budi Setiawan pada saat bersamaan pihaknya juga menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Komar Mariuna. "Budi Setiawan dan Komar Mariuna saat ini sudah kami titipkan ke Rumah Tahan Garut. Penahanan dilakukan sejak Jumat siang sekitar pukul 11.00," ujar Heri, Jumat (27/11/2015).

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan buku tahun 2010 di lingkungan Disdik ini juga telah memakan korban dua orang pejabat Garut lainnya. Pertama, Eutik Karyana yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut juga ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Bahkan Eeutik sudah menjalani hukuman selama satu tahun dan kini sudah bebas. Eutik Karyana terlibat kasus korupsi pengadaan buku saat dirinya menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Garut. Selain Eeutik, ada juga Heri Suherman, bekas Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Pemkab Garut yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Beda dengan Eutik yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Mabes Polri, saat itu Heri Suherman ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejari Garut. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar. Modus dari penyelewengan dalam kasus ini, buku pelajaran yang seharusnya untuk SMP itu tidak diberikan ke sekolah. Buku tersebut baru didistribusikan setalah dua tahun pelaksanaan lelang yakni pada 2012. Selain itu, kondisi buku juga tidak sesuai dengan spesipikasi dan harganya pun digelembungkan (mark up). Menurut Heri, pengadaan buku ini dimenangkan oleh PT Mangle Panglipur dan CV Tenjolaya Cipta Pratama. PT Mangle mendapatkan pengadaan buku untuk 95 sekolah di wilayah Garut utara dengan nilai kontrak Rp 3,8 miliar. Sedangkan CV Tenjolaya menggarap buku perpustakaan untuk 75 sekolah di wilayah selatan dengan nilai kontrak Rp 3,1 miliar. Namun dalam fakta persidangan dengan terdakwa Eutik, tutur Heri, terungkap bahwa kedua perusahaan tersebut bukan pemenang tender lelang yang sebenarnya. Pemenang tender yang sah malah tidak diumumkan dan tidak mengerjakan proyek tersebut. "Saat kasus ini terjadi, tersangka Komar Mariuna masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sedangkan Budi Setiawan merupakan Direktur CV Tenjolaya. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa lebih dari 40 orang saksi. Kebanyakan saksi yang dipanggil merupakan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Kabupaten Garut," kata Heri. (Mochamad Iqbal Maulud/A-88)*** http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/11/27/351588/korupsi-buku-bekas-kadisdikdan-anggota-dewan-garut-ditahan GARUT, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akhirnya menahan tiga pejabat Dinas Pendidikan (Disdik)Kabupaten Garut. Selain ketiga pejabat Disdik, Kejari juga menahan satu orang rekanan. Sejak pagi hari, penyidik Kejari Garut melakukan pemeriksaan kepada empat orang yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Para tersangka itu melakukan dugaan korupsi atas kasus pengadaan alat peraga SMK di tahun 2015.

Sekitar pukul 16.15, para tersangka digiring petugas ke mobil tahanan dan dititipkan di Rutan Garut yang lokasi berada di depan Kejari. Para tersangka pun mengumbar senyum kepada awak media yang sudah menunggu. Ketiga pejabat Disdik yang ditahan, lanjut Mamik, berinisial M, S, dan D. Sedangkan satu rekanan yakni berinisial T. Terkait peran para tersangka, diakui Mamik masih didalami penyidik. Pihaknya pun sudah memeriksa 18 saksi dalam kasus tersebut Kepala Kejari Garut, Mamik Suligiono, mengaku jika penetapan tersangka kepada empat orang itu sudah dilakukan sejak hari Selasa (7/3/2017) usai diperiksa sebagai saksi. Untuk melengkapi berkas penyidikan, pihaknya pun melakukan penahanan kepada para tersangka. "Selasa kemarin sudah jadi tersangka. Tapi belum kami tahan. Hari ini (kemarin) kami panggila lagi secara resmi sebagai tersangka. Penyidik pun perlu melakukan penahanan untuk mempercepat proses ke penanganan," ujar Mamik di Kantor Kejari Garut, Jalan Ahmad Yani, Jumat (10/3/2017). Mamik menyebut, meski ditetapkan tersangka sejak hari Selasa pihaknya tak langsung melakukan penahanan. Pasalnya Kejari masih menunggu hasil kerugian negara dari Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (wij) http://jabar.tribunnews.com/2017/03/10/3-pejabat-dinas-pendidikan-garut-ditahan-terkaitkasus-dugaan-korupsi CONTOH BEBERAPA KASUS TINDAK PIDANA DI KABUPATEN GARUT 1. DUGAAN TENTANG TINDAKAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN BANTUAN PROVINSI (BANPROV) TAHUN 2014 RP. 100.000.000, OLEH DESA DANGIANG KECAMATAN BANJARWANGI

Pada Tahun Anggaran 2014 Desa Dangiang Kecamatan Banjarwangi Memperoleh Anggaran untuk kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan di kampung Cililitan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi (BANPROV) sebesar RP 100.000.000,00,- LPM Desa Dangiang sebagai lembaga yang melaksanaan program tersebut, mulai merealisasikan kegiatan pada tanggal 3 Desember 2014 sampai pada tanggal 25 Desember tahun 2014, namun dana yang diperoleh hanya sebesar Rp. 25.500.000,00 dari Sdr. Yayat sebagai PLT Kades Dangiang Kecamatan Banjarwangi. LPM dan masyarakat menanyakan sisa anggaran kepada Sdr Yayat sebesar Rp. 74.500.000,00,- tetapi LPM sebagai pelaksana kegiatan tersebut tidak mendapatkan sisa anggaran sebagaimana telah ditanyakan, dengan alasan bahwa menurut sdr. Yayat sisa anggaran tersebut telah dipergunakan untuk menutupi keperluan lainya. Berdasarkan Hal tersebut diatas, sisa anggaran dari kegiatan tersebut, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana termuat dalam Proposal Ajuan Program serta JUKLAK dan JUKNIS Kegiatan, sehingga adanya indikasi penyimpangan Anggaran bahkan dimungkinkan merugikan keungan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2011, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khusunya pasal 1 ayat 24 tentang laporan,UU Nomor 28 tahun 2008 tentang trasparansi publik. Oleh karena itu Gugus Garut Terpadu (GUGAT) Menanyakan kepada Kejaksaan Negeri Garut mengenai perkembangan dari Laporan yang telah diberikan oleh Masyarakat/Ormas/OKP dll, sehingga terdapat kejelasan atas Status Kasus tersebut.

2. KEJANGGALAN KASUS REHABILITASI PUSKESMAS DPT BUNGBULANG PADA DINAS KESEHATAN KAB. GARUT TAHUN ANGGARAN 2014

Penanganan kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, khususnya mengenai Indikasi terjadinya Perbuatan melanggar hukum/tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Rehabilitasi DPT Bungbulang, Rehabilitasi Ruang PONED Puskesmas Bungbulang, rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Poned Bungbulang yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Garut pada tahun 2015 telah terjadi “kejanggalan” atau adanya indikasi tebang pilih dalam menentukan tersangka, berdasarkan pertimbangan/analisa sebagai berikut: Pelaksana kegiatan terdiri dari CV. Yucindo Bangun Sarana dengan nilai kontrak Rp. 358.606.000,- untuk kegiatan Rehab PUSKESMAS DTP Bungbulang (adanya ADDENDUM tetang perubahan Bangunan atas usulan PUSKESMAS dan Masyarakat yang telah disetujui oleh PPTK dan PPK Dinas), CV. Bayu Buana dengan nilai kontrak Rp. 369.000.000,- untuk Kegiatan Rehab PONED PUSKESMAS Bungbulang, serta CV. Harapan Sentosa Rp. 176.000.000,- Rehab Rumah Dinas PUSKESMAS. Pencairan dana kegiatan tersebut dilakukan setelah selesai pekerjaan, serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, yang dikuatkan dengan adanya pengecekan lapangan oleh pihak Dinas (PPTK) dan jajaran penerima hasil pekerjaan serta Konsultan pengawas, hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan catatan atau dengan kata lain selesai tanpa revisi/pelanggaran. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK di bulan April tahun 2015 menemukan catatan/temuan perihal hasil pekerjaan, kemudian pengusaha merespon dan melaksanakan perbaikan sesuai temuan tersebut. Kejaksaan Negeri Garut melaksanakan pemeriksaan pada Panitia pengadaan serta Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan pengadaan/proyek tersebut, yang kemudian kejaksaan membentuk TIM dari LITBANG KIMRUM dari PEMPROV JABAR untuk melakukan pemeriksaan pada ke tiga bangunan tersebut, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh CV. Bayu Buana sebesar Rp. 5.800.000,- CV. PUTRA HARAPAN SENTOSA sebesar Rp. 24.000.000,- CV. YUCINDO BANGUN SARANA sebesar Rp. 117.724.000,-

Berdasarkan hal diatas telah terjadi kejanggalan terhadap penanganan kasus : 1.

KEJARI menunjuk TIM dari LITBANG KIMRUM PROVINSI, padahal yang dinyatakan lembaga Auditor Negara adalah BPK atau BPKP, sebagai mana telah diatur oleh UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

2.

Penetapan tersangka hanya satu orang yaitu sdr. An an Antriani, S (CV.Yucinda Bangun Sarana), padahal hasil temuan tersebut ketiga perusahan ditemukan perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara, (dalam Versi temuan Kejari/LITBANG KIMRUM).

3.

Mengenai pengembalian Uang, tentunya ketiga perusahaan tersebut melakukan pengembalian, tetapi CV. Yucinda Bangun Sarana terindikasi ditangguhkan oleh dinas kesehatan (tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah) atas dasar “Perintah” Kejaksaan berdasarkan informasi yang kami terima.

4.

kita tahu bahwa melakukan Korupsi tidak akan bisa dilakukan oleh seorang, tentunya melibatkan berbagai pihak, baik dari Pemerintah (DINAS KESEHATAN) khusunya PPK dan PPTK, Konsultan, dan selesai yang terlibat langsung, karena telah memberikan berita acara serah PUSKESMAS terima Pekerjaan 100%,secara sehingga tentunya bila terjadi temuan, sekiranya perlu dilihat Undang-Undang TIPIKOR Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 serta Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

3. KASUS MAMIN TA. 2014

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut belum mau menangani kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Makan Minum (Mamin) Tahun 2014, di lingkungan Pemkab Garut. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester pertama tahun 2014, sudah menemukan kejanggalan penggunaan anggaran. Dimana Setda Garut menunjuk empat rekanan penyedia barang dan jasa. Menurut informasi yang beredar di lingkungan Pemkab Garut, kasus dugaan adanya penyimpangan anggaran Makan Minum tahun 2014, telah diselesaikan dengan cara mengembalikan ke kas daerah. Meski sudah dikembalikan, tindak pidana korupsinya tidak bisa dihilangkan dan mesti segera ditangani. Adapun besaran anggaran untuk mamin pada tahun 2014 semester 1 sebesar Rp.2,8 Miliar yang dikelola Bagian Umum Setda Garut. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 Pemkab Garut dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), telah merealisasikan Anggaran sebesar Rp. 22,5 Miliar. Dari anggaran Rp. 2,8 Miliar tersebut, Pemkab Garut merealisasikan untuk belanja makan minum harian pegawai sebesar Rp. 1.075.000.000,- untuk belanja makan minum Rapat sebesar Rp. 289.000.000,sedangkan untuk biaya makan minum tamu sebesar Rp. 1.523.850.000,-. Tetapi setelah dilihat dari data dan bukti pembelian atau pertanggung jawaban makan minum, yang mengelola anggaran diketahui merealisasikan sebesar Rp. 1.651.875.000,kepada empat rumah makan atau toko. Keempat rumah makan dan toko tersebut diantaranya PD MLB, Catering Bu Nardi, RM WASKITA dan toko kue FATIMAH, dengan jumlah anggaran yang berbeda-beda. Diketahuinya, penyedia jasa PD MLB dengan nilai pembelian sebesar Rp. 441.000.000,-. Selanjutnya, jumlah pembelian dan pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh bagian umum Setda Kabupaten Garut adalah sebesar Rp.76.600.000,- sehingga ditemukan dugaan korupsi dalam bentuk belanja fiktif untuk pembelian makan dan minum sebesar Rp. 364.000.000,- Artinya, yang dimaksud dengan belanja fiktif adalah belanja sebesar Rp. 364.000.000,- dimana tanda bukti seperti nota dan cap stempel diketahui bukan milik PD MLB. Sedangkan pada penyedia jasa RM WASKITA sebesar Rp. 450.875.000,- Tapi, jumlah pembelian dan pembayaran yang sebenarnya dilakukan RM WASKITA sebesar Rp.171.000.000,- sehingga ditemukan selisih sebesar Rp.279.150.000, untuk penyedia makan minum. Pada penyedia jasa Cv.Catering Bu Ndi dengan nilai pembelian Rp.491.000.000,Tetapi, jumlah pembelian dan pembayaran yang sebenarnya dilakukan pada CV.Catering Bu Ndi sebesar Rp234.000.000,- sehingga ditemukan dugaan korupsi dalam bentuk belanja fiktif sebesar Rp 257 000.000,- Yang terakhir, toko kue FATIMAH dengan nilai pembelian sebesar Rp.269.000.000,- Tetapi, jumlah pembelian dan pembayaran yang sebenarnya dilakukan pada Tokoh Kue FATIMAH sebenarnya Rp.135.000.000,- sehingga ditemukan dugaan korupsi

dalam bentuk belanja fiktif sebesar Rp134.000.000,- Jika dihitung secara keseluruhannya yang mengelola anggaran tersebut telah melakukan kurupsi fiktif dari makan minum sebesar Rp.1 miliar lebih.

4. KEJANGGALAN PENANGANAN INDIKASI PENYIMPANGAN RETRIBUSI IZIN FAVEHOTEL TAHUN 2012 OLEH KEJAKSAAN NEGERI GARUT

Pada prinsipnya setiap bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang UU No. 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (UUBG) , khusunya berkenaan dengan Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan ( Pasal 7 ayat [2] UUBG). Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan ( Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] ) Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Aturan teknis berkaitan dengan pezinan dan retribusi di kabupaten Garut setidaknya telah di atur oleh melalui PERDA nomor 10 tentang Retribusi Perizinan tahun 2011 dan Peraturan Bupati (PERBUP) Garut Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, aturan tersebut sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat/perorangan maupun Perusahaan berkaitan dengan mendirikan Bangunan/Gedung, sehingga setiap orang atau perusahaan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya ada beberapa kewajiban bagi pemohon pembuatan IMB diantaranya menyertakan rencana teknis, AMDAL serta membayar rektribusi kepada Pemerintah melalui Kas Daerah, sebagai Acuan diterbitkannya IMB yang telah dipermohonkan. Ada beberapa kejadian yang dianggap tidak patut atau di indikasi melawan hukum dalam memproses terbitnya perizinan, yaitu : Terbitnya IMB dari Pemerintah Kab Garut melalui BPMPT Tidak disertai penyetoran Retribusi ke Kas Daerah (Biaya untuk Retribusi dititipkan kepada Pejabat BPMPT kab. Garut yaitu ke sdr berinisial AB secara bertahap dengan adanya perbedaan pengakuan perihal Anggaran Retribusi yang telah dikeluarkan oleh Pihak FAVEHOTEL yaitu sdr berinisial AI dengan pengakuan dari pihak BPMPT (Penerima uang titipan Retribusi IMB) khusunya mengenai Jumlah Anggran yaitu : Pihak Favehotel Menerangkan bahwa Uang yang dititipakn untuk Retribusi IMB Sebesar Rp.360 Juta (menurut laporan LSM SIKAT Garut menyebutkan telah dilakukan pemeriksan Negriyang Garut dalam hal bahwa ini Kasi dengan menghasilkan keteranganoleh dari kejaksaan pihak Favehotel menyebutkan uangINTEL titipan tersebut sebesar Rp.394 Juta), sedangkan pengakuan dari BPMPT hanya sebesar Rp. 204 Juta. (Sdr berinisial AB menerima titipan sebesar Rp 154 Juta dan Sdr yang berinisial C menerima titipan sebesar 50 Juta), berdasarkan keterangan yang kami terima bahwa uang tersebut telah

diamankan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Garut (belum pernah terdengar adanya berita acara Penitipan/pengamanan uang tersebut)

Pertanyaan ??? : Pernahkan KEJARI melakukan pemeriksaan yang sesuai SOP, memanggil pihak yang terlibat serta melakukan BAP ? (kami mohon Klarifikasi atau jawaban yang jelas dan kongkrit), karena berdasarkan sumber yang kami terima bahwa Kejari hanya memanggil secara Pribadi/melalui Telepon tanpa ada bukti pemeriksaan, padahal adanya selisih yang signifikan jumlah uang yang diterima oleh BPMPT dengan pengakuan yang dikeluarkan oleh Pihak Favehotel dengan selisih Kurang lebih sebesar Rp. 200 Jt ( bagaimana posisi kelebihan / selisih dari Uang tersebut ? Jangan sampai dijadikan “bancakan”). kami memohon Kepada KEJARI untuk melakukan pengecekan berkaitan dengan luas dan Masterplan Bangunan tersebut sehingga terdapat kejelasan perihal dana yang wajib ada di kas daerah. Bagaimana kedudukan uang “Titipan” dan siapa orang atau lembaga yang telah diberi kuasa untuk menyimpan dana tersebut ??? Apakah termasuk barang bukti dari tindakan melawan hukum ( telah terjadi perbuatan menyalahgunakan wewenang oleh pihak BPMPT) ? Menurut hemat kami, penyerahan atau pun pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pada Status Hukum/belum dianggap selesai, karena sebelumnya telah terjadi perbuatan yang “menyimpang” Serhubungan kasus tersebut telah dilaporkan oleh salah satu LSM di kab Garut, Kami Memohon jabawan yang jelas dari Pihak Kejaksaan negeri garut mengenai perkembangan Penanganan kasus terbitnya IMB oleh BPMPT Garut, apakah kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPMPT yang telah mengeluarkan perizina IMB tersebut ??

5. KASUS RUMAH SAKIT Dr. SLAMET GARUT

Secara garis besar, berdasarkan PERPRES No 70 Tahun 2012 bahwa Pengadaan barang dan Jasa/Proyek yang nominalnya diatas Rp. 200 juta, harus melalui lelang atau tender, walaupun klaosul yangtidak menyatakan secara langsung/penunjukan dengan syarat : jikaterdapat pekerjaan tersebut tidak adabisa lagi dipilih yang sanggup untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, hanya bersifat keahlian yang terbatas Dll. Mengenai permasalahan di lingkungan RSU Dr Slamet, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan pengadaan Pakaian Batik pada Tahun Anggaran (TA) 2015 yang nilainya melebihi 200 juta yaitu senilai Rp. 339.000.000,- tidak melalui proses lelang. padahal pengadaan tersebut terbilang lumrah dan banyak yang bisa melakukannya, ini sangat bertentangan dengan PERPRES No 70 tahun 2012, Jelas terjadinya pengadaan yang tidak dilakukan dengan proses lelang tersebut, terindikasi adanya KKN yang dilakuan oleh Oknum Pegawai Rumah sakit (Panitia pengadaan, PPTK,PPATK) dengan sebahagiaan pengusaha,

6. INDIKASI ADANYA MARK UP DI DISNAKANLA PADA PROGRAM HIBAH ATAU BANTUAN TERNAK (SAPI) DI GARUT SELATAN

Pada Tahun Anggaran 2014 DISNAKKANLA merealisasikan program bantuan ternak sapi kepada kelompok ternak yang telah di nyatakan berhak menerima bantuan dan memenuhi persyaratan setelah di perifikasi. Salah satu kelompok penerima bantuan ternak adalah kelompok "Berkah Tani" yang berlokasi di Desa Mandala Kecamatan pameungpeuk, diman ketua Kelompok tersebut mengakui bahwa kelompok tersebut telah menerima Bantuan sapai sebanyak 8 Ekor sapi berkisaran seharag 6-7 jt/Ekor (berkisar 48-56 jt), Rp padahal dalam DPA mencantumkan anggaran sapi sebanyak 8 ekor sebesar 98 jt atau harga sapiDISNAKANLA per ekor di akui Kabid Nurman dengan harga Rp 11 juta Per Ekor

Berdasarkan pengakuan dari kelompok dan DPA tentunya terdapat Selisih sekitar Rp 42-50 Jt, sedangakan dalam Laporan Realisasi Anggaran Disnakanla 2014 khususnya program ini sudah Terserap habis,lantas siapa yang menikmati sisa uang atau sapi keturunan ini.?? Tentunya ada pengurangan spcesifikasi dari barang yang harusnya diterima, Selain itupun,berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua kelompok “ Berkah Tani” sdr Tata, mengatakan bahwa kelompok tersebut hanya beranggotakan/dihuni oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dimana Ketua dan bendaharanya adalah suami isteri. Bahkan pengakuannya menyatakan bahwa , namun berkat bantuan oknum Disnakanla mulai UPTD Disnakanla pamengpeuk, Kabid Pembibitan dan Peternakan Disnakanla Kabupaten Garut sdr Nurman (Kuasa Pengguna Anggaran /KPA) dan Tim Teknis Disnakanla Saudara Deden, kelompok tersebut mendapatkan bantuan Ternak Sapi. kejadian ini merupakan cerminan Oknum dari DISNAKKANLA yuang menyalah gunakan wewenang serta di indikasikan ada upaya memperkaya diri, atau orang lain serta perbuatan melawan hukum yang berakibatkan terjadinya kerugian negara, sehingga dimungkinkan telah melanggar UU TIPIKOR yaitu : UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU 20/2001

7. KRONOLOGIS DBH Tahun 2014

Pada bulan Maret tahun 2014 Bupati Garut, H. Rudy Gunawan,SH.,MH mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada dengan nomor Surat 8001/751/BAPPEDA, menugaskan kepada sdr Deni Erawan dan Drs. H. Tutun Sufuyan Sulaeman,M.Si. selaku Staf Perencanaan BAPPEDA agar melakukan koordinasi dan konsultasi egiatan Bantuan dari Anggran Bantuan Nasional (APBN) TA 2014 pada hari selasa 17 Maret 2014 di Direktorat Jenderal Anggran KEMENKEU Setelah adanya rapat dan konsultasi dari pihak Pemerintah Kabupetn Graut, kemudian pada bulan November 2014 Bupati Mengeluarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Operasional DAK,DBH Pph,DBH PBB dan DBH Pertambangan dengan nomor Surat 900/3078/BAPEDA yang ditujukan kepada Kementrian Keuangan RI C.q Dirjen Perimbangan, yang isi surat usulan

Kegiatan untuk kebutuhan Infrastruktur dan pemberbayaan ekonomi di daerah Kab Garut, dengan Kebutuhan anggaran sebesar rp 304.000.000.000,- dengan rincian terlampir No

NAMA SKPD

KEBUTUHAN ANGGARAN

1

SDAP

20.Milyar

2

TARKIM

23.Milyar

3

Binamarga

21.Milyar

4

DINKES

20.Milyar

5

BPMPD

23.Milyar

6

DISPERINDAG

35.Milyar

7

Dinas Pendidikan

40.Milyar

8

Dinas Pariwisat

20.Milyar

9

Dinas koperasi, UKM dan BMT

20.Milyar

10

BKP

20.Milyar

11

DISNAKKANLA

30.Milyar

12

Dinas TPH

10.Milyar

13

DISBUN

10.Milyar

14

Satpol PP

2. Milyar

15

LH

10.Milyar

Pada November 2014 Pemerrintah Daerah Kabupaten Garut, menerima Transfer Dana dari APBN, atas dasar SPM dan SP2D Kementrian Keuangan RI dengan rincian sebagai berikut:

1.

SPM KEMENKEU RI rnomor 10596T/999201/2014 tertanggal 17-11-2014 Satker 999201 TRASFER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 17-11-2014 nomor 140191304012190 hendak mencairkan/memindah bukukan/ transfer dana perimbangan ke provinsi/kabupaten/kota terlapir dengan dengan nomor rekening Kas terlampir, sebesar Rp 58,475,178,000,-Dana Alokasi Khusus Tahap 2 tahun 2014 untuk Kab Garut,DLL

2.

SPM KEMENKEU RI rnomor 10596T/999201/2014 tertanggal 17-11-2014 Satker 999201 TRASFER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 17-11-2014 nomor 140191304012191 hendak mencairkan/memindah bukukan/ transfer dana perimbangan ke provinsi/kabupaten/kota terlapir dengan dengan nomor rekening Kas terlampir, sebesar Rp 7,487,910,000,-,-Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahap 2 tahun 2014 untuk Kab Garut,DLL

3.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51250T/999201/2014 tertanggal 28-11-2014 satkeer 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 28-11-2014 nomor 140191304013983 transfer dana perimbangan ke kas daerah Kabupten Garut dengan 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 3,454,437,677 DBH cukai Hasil Tembakau tahap 3 TA 2014 Pada bulan Desember 2014 Pemerrintah Daerah Kabupaten Garut, menerima Transfer Dana dari APBN, atas dasar SPM dan SP2D Kementrian Keuangan RI dengan rincian sebagai berikut:

1.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51310T/999201/2014 tertanggal 19-12-2014 satkeer 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 19-12-2014 nomor 140191304017032 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 7,089,871,244 DBH Pph 21 Triwulan ke-4 Tahap ke 1 TA 2014

2.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51307T/999201/2014 tertanggal 19-12-2014 satkeer 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 19-12-2014 nomor 140191304017031 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 7,089,871,244 DBH Pph 21 Triwulan ke-4 Tahap ke 1 TA 2014

3.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51300T/999201/2014 tertanggal 19-12-2014 satker 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 19-12-2014 nomor 140191304016868 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 6,326,241,587 DBH SDA Panas Bumi setoran Bgaian Pemerintah Triwulan Ke 4 TA 2014

4.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51304T/999201/2014 tertanggal 19-12-2014 satker 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 19-12-2014 nomor 140191304017030 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 3,261,314,500 DBH Hasil Cukai Tembakau Tahap ke-3 TA 2014

5.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51383T/999201/2014 tertanggal 19-12-2014 satker 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 19-12-2014 nomor 140191304017655 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 2,912,056,414 kurang bayar DBH pasal 21 yang dialokasikan pada TA 2014

6.

SPM KEMENKEU RI rnomor 51355T/999201/2014 tertanggal 29-12-2014 satker 999204 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 29-12-2014 nomor 140191304017735 transfer dana perimbangan ke Pemerintah Kabupten Garut dengan dengan nomor rekening Kas Daerah 0170239201008 BPD JBAR BANTEN sebesar Rp 1,424,033,432 Kurang Byar DBH SDA Minyak Bumi 15% yang di alokasikan Pada TA

7.

SPM KEMENKEU RI rnomor 10905T/999201/2014 tertanggal 22-12-2014 satker 999201 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 22-12-2014 nomor 140191304017271 transfer dana perimbangan ke provinsi/kabupaten/kota terlapir dengan dengan nomor rekening Kas terlampir BPD JBAR

BANTEN sebesar Rp 32,486,210,000 DANA ALOKASI KHUSUS Tahap 3 Tahun 2014 untuk Provinsi JABAR,DLL 8.

SPM KEMENKEU RI rnomor 10917T/999201/2014 tertanggal 22-12-2014 satker 999201 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS (DBH) serta SP2D dari Bendahara Umum Negara tertanggal 22-12-2014 nomor 140191304017274 transfer dana perimbangan ke provinsi/kabupaten/kota terlapir dengan dengan nomor rekening Kas terlampir, sebesar Rp 4,159,950,000 Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahap 3 Tahun 2014 untuk Kab. Garut,DLL Pada Bulan September Tahun 2015 Jabtan Fungsional Umum BAPPEA Kab Garut Mengeluarkan Nota Dinas Kepada Bupati Garut, yang ditandatangi oleh Sdr Deni Erawan, Nota tersebut sebagai tindak lanjuti Surat Perintah Tugas dari Bupati pada tanggal 17 Maret 2014 dengan nomor Surat 8001/751/BAPPEDA, yang isinya laporan Pelaksaan sebagai berikut :

a.

Pelaksan tugas telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2014, dan diterima oleh sdr Krisnandar sebagai kepala Sub Penyusunan Anggaran

b.

Melakukan Lobi Lobi dengan Pihak Kementrian/Dirjen Primbangan, tindak lanjut dari lobi yang sudah dilaksanakan adalah terbitnya Surat Bupati nomor 900/3078/BAPPEDA yang ditujukan kepada Mentri Keuangan, perihal Permohonan Pencairan Dana Optimalisasi dari DAK,DBH Pph, DBH PBB serta DBH Pertambangan

c.

Berkaitan dengan bukti dari tindaklanjut dari surat Bupati tersebut, dengan adanya laporan Monitoring SP2d-Bank KPPN Jakarta II, diman tercamtum Bukti Transfer DAK tambahan yang Transfernya dilaksanakan Pada Bulan Desember 2014

d.

Laporan adanya Rumor yang berkembang di masyarakat, dan telah menjadi Opini publik tentang kekeliruan kegiatan, merupakan Rumor yang tidak benar. Berdasarkan Kronologis tersebut diatas, ada beberapa persoalan yang kami perlu tanyakan, diantaranya :

1.

Adanya ketidak cocokan pelaksanaan tugas, yaitu berdasarkan surat Surat Tugar dari Bupati 800/751/BAPPEDA Tugas diberikan Untuk Koordinasi dan konsultasi Kegiatan Bantuan dari APBN dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2014, sedangkan dalam Nota dinas diterangkan bahwa Kegiatan konsultasi dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2014

2.

Berhubungan dengan Pencairan dari Kas APBN pada Bulan desember 2014, dimana pada bulan Desember tidak mungkin dapat merealisasikan Anggran tersebut, sehingga kemungkinan ditarik ke APBD murni 2015. Namun pada APBD ataupun APBDP tahun 2015 tidak tercatat Peruntukan Dana tersebut, Bahkan mungkin disinyalir adanya penggelapan + 70 M http://gugatt.blogspot.co.id/2016/03/pernyataan-sikap-gugat-pada-waktu.html KARAWANG – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Kegiatan proyek pengadaan Posyandu tahun anggaran 2014 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek tersebut. Proyek pengadaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar 2014 senilai Rp3 miliar itu, dipastikan akan menyeret beberapa pejabat di Pemkab Karawang sebagai tersangka tambahan.

“Kami sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka adalah MR dan AS, yang merupakan PPK serta bendahara kegiatan. Penetapan tersangka ini bukan akhir dari penyelidikan kasus tersebut. Dipastikan nanti akan ada tersangka tambahan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Miftahol Arifin, didampingi Kasipidsus Titin Herawati, Rabu (16/12). Dikatakan Arifin, keduanya dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendati begitu pihak Kejari Karawang belum melakukan penahan terhadap kedua tersangka. “Berdasarkan hasil gelar perkara, kami menetapkan dua tersangka, karena dari hasil pemeriksaan kami menemukan dua alat bukti yang cukup yang menjadikan mereka tersangka. Kasus Tipikor pengadaan Posyandu tersebut hasil laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Respon masyarakat terhadap pemberantasan kasus korupsi sangat besar,” beber Arifin. Dijelaskannya, pemeriksaan kasus tersebut sudah berlangsung selama dua bulan, dari mulai penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka. “Kedua tersangka menggunakan modus pembayaran 100 persen kepada pihak ketiga. Padahal pekerjaan pihak ketiga tidak sampai selesai sesuai dengan bestek. Kami menafsirkan kerugian negara akibat perbuatan tersebut masih dalam perhitungan dari ahli yang berkompeten,” tambahnya. Sejak 3 bulan lalu, tambah dia,posyandu pihaknyayang gencar melakukan pemeriksaan proyekdan kepala pembangunan dan pengadaan dikelola BPMPD. Puluhan camat sesa serta panitia pengembangan proyek pembangunan dan pengembangan Posyandu sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan. Proyek senilai Rp 3 miliar ini diperuntukan 90 Posyandu yang ada di Karawang. Selain bangunan fisik proyek tersebut juga untuk pengada sarana dan prasarana seperti timbangan untuk bayi dan tempat tidur. Masing masing posyandu menerima bantuan sebesar Rp30 juta untuk pembangunan fisik dan pengadaan sarana dan prasarana. Kasus tersebut mulai terhendus oleh pihak kejaksaan setelah panitia proyek ini memecah proyek anggaran sebesar Rp3 miliar dikerjakan oleh 8 rekanan. Dugaan semetara ada sejumlah pekerjaan yang fiktif dan pengerjaannya tidak sesuai prosedur setidaknya ada 40 proyek posyandu penerima bantuan yang bermasalah. Kerugian semetara di rata-rata mencapai 28 juta dari 40 posyandu yang bermasalah. Pihaknya juga memungkinkan pengembangan kasus ini dengan menyeret kasus lain. Hanya saja, hal tersebut waktu sebab karena memerlukan pemeriksaan lanjutan.”untuk pengembangan kasus ini kita lihat saja nanti,” katanya. (plz) http://www.jabarpublisher.com/index.php/2015/12/16/kasus-korupsi-pengadaan-posyandukarawang-ppk-dan-bendahara-jadi-tersangka/ Transaktual,

Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, kembali menggelar sidang perkara korupsi pengadaan Generator Set (genset) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang atas terdakwa H Hasan Permana, MMKes dan dr Hj Ida Lisnurida, MARS, Rabu, (10/12) lalu. Sidang atas terdakwa Hasan Permana yang digelar di Ruang Sidang VI PN Tipikor Bandung, baru dimulai sekitar pukul 16:30 Wib. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim PN Tipikor yang diketuai Endang Mamun, SH, MH, ?hanya mendengarkan keterangan satu orang saksi dari

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan RSUD tersebut pada tahun 2012, yang pada saat itu dijabat oleh Joko Wiyono, SKM. Dalam keterangannya, saksi Joko, menerangkan bahwa pada saat proses anwizing (penjelasan pekerjaan) pada proses pelelangan pengadaan genset telah terjadi perubahan spesifikasi teknis dari double bearing menjadi single bearing. Hal tersebut diketahui oleh sejumlah direksi pelaksana kegiatan, namun oleh panitia pengadaan hal tersebut tidak dituangkan didalam berita acara perubahan jenis pekerjaan. Menurut Joko, dirinya melaporkan secara lisan tentang perubahan (spesifikasi teknis) tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang pada saat itu dijabat oleh Drs H. Hasan Permana, MMKes. Masih keterangan Joko, dalam proses pengadaan genset di RSUD Karawang pada tahun 2012 lalu, dirinya tidak pernah mengetahui secara detail kaitan isi yang tertuang didalam perjanjian kontrak, khususnya kaitan jenis genset dengan spesifikasi single bearing ataupun double bearing. Hal tersebut diungkapkannya karena saat melaksanakan proses tahapan evaluasi penawaran, panitia hanya mengevaluasi penawaran dengan spesifikasi double bearing. Keterangan lainnya yang disampaikan Joko didepan majelis hakim ?adalah kekhilafan dirinya saat menetapkan CV.Candrabaga Lestari sebagai perusahaan pemenang lelang pada pengadaan genset di RSUD Karawang, meski sebenarnya CV Candrabaga Lestari berdasarkan hasil evaluasi teknis, sebenarnya perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dalam pelelangan. Atas keterangan yang diberikan Joko didepan majelis hakim, terdakwa, Drs H. Hasan Permana, MMKes, mengajukan sejumlah keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi. Dalam keberatannya, terdakwa membantah jika tidak benar bahwa dalam pelaksanaan anwizing yang menghasilkan perubahan spesifikasi dari double bearing menjadi single bearing PPBJ melakukan koordinasi dengan PPK, baik secara tertulis maupun secara lisan. Keterangan lain yang dibantah terdakwa adalah kaitan isi dokumen spesifikasi teknis yang tercantum didalam kontrak. Menurut terdakwa, saksi selaku PPBJ mengetahui akan isi dokumen spesifikasi teknis. Sedangkan keterangan lain yang juga dibantah oleh terdakwa adalah kaitan proses anwizing yang menurut keterangan saksi melibatkan PPK. Terdakwa dengan tegas membantah atas keterangan tersebut, karena pada proses anwizing dilaksanakan, terdakwa, selaku PPK, sama sekali tidak dilibatkan. Dirut RSUD Asal Tunjuk Tim Pemeriksa Barang, Saksi Tatang : Kami hanya ditunjuk sebagai tim pemeriksa oleh Direktur Utama.

Saksi yang dihadirkan sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan alat pembangkit listrik jenis genset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang, Rabu (7/1) di Pengadilan Negeri Tipikor, Bandung, Jawa Barat, mengaku hanya ditunjuk oleh Direktur Utama RSUD sebagai tim pemeriksa barang. Sidang lanjutan dengan terdakwa Wakil Direktur (Wadir) RSUD Kabupaten Karawang, Ida Lisnurida yang dalam perkara ini berkapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima orang saksi diantaranya Tatang Muchtar, Teti

Widyawati, Reno Hatlan, Endang Komarudin, Yogi. Kelima orang tersebut dalam persidangan korupsi RSUD Kabupaten Karawang berkapasitas sebagai tim pemeriksa barang. Dari fakta persidangan, saksi Tatang sebagai ketua tim, selain mengaku tidak pernah membaca kontrak pengadaan genset RSUD Kabupaten Karawang, juga masing-masing saksi tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam bidang alat pembangkit listrik. Terlebih menurut sepengetahuannya sebagai tim pemeriksa barang seharusnya dapat mengetahui kontrak tersebut.

“Kami hanya ditunjuk sebagai tim pemeriksa oleh direktur utama, tidak punya pengalaman, juga tidak tau soal mesin genset,” ujar Tatang dihadapan Majelis Hakim PN Tipikor. Sama halnya diungkap saksi Yogi dalam persidangan, dirinya juga tidak mengetahui keberadaan kontrak pengadaan genset tersebut. Sedangkan untuk uji coba dan uji fungsi dilakukan pada pertengahan Januari 2013. Selain itu, Yogi juga mengungkapkan, dirinya dipaksa untuk menandatangi berita acara uji coba dan uji fungsi oleh Farida selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah saksi lainnya yang mengaku dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.

“Alasan untuk kelengkapan administrasi. Penandatangan tersebut dilakukan di ruangan bagian keuangan RSUD Kabupaten Karawang tanpa disaksikan terdakwa Ida Lisnurida,” ungkapnya. Sementara itu, diyakini Rangga Lukita Destana selaku penasehat hukum terdakwa Ida Lisnurida, ungkapan para saksi tersebut dapat mematahkan tuduhan yang ditujukan kepada kliennya. (ndi/far/transaktual) http://www.transaktual.com/fullpost/politik-hukum/1421274384/kasus-genset-rsudkarawang-terdakwa-bantah-sejumlah-keterangan-saksi-dalam-persidangan.html