Draf Panduan Dok 1 2 3 ktsp (revisi FGD).docx

DRAF : Panduan Penyusunan dan Pengembangan Buku 1,2 dan 3 KTSP pada Madrasah

2017

Commented [u1]:

PANDUAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU 1, 2 DAN 3 KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH DI LINGKUNGAN LI NGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA B ARAT

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017


2017

OUTLINE Kata Sambutan Kata Pengantar SK. Pengesahan Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Penyusunan Panduan (Yuridis, psikologis,sosiologis dan psikopedagogis ) C. Tujuan Panduan Panduan Penyusunan KTSP

Bab II Ketentuan Umum A. Definisi Operasional B. Acuan Konseptual Penyusunan KTSP C. Prinsip Penyusunan KTSP D. Pihak yang Terlibat E. Prosedur Operasional dan Mekanisme Mekanisme Penyusunan F. Agenda Penyusunan/Penyusunan KTSP di Madrasah G. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Buku KTSP Bab III Isi Buku KTSP A. Bagian Muka 1. Halaman Sampul 2. Lembar Pengesahan 3. Daftar Isi 4. Daftar Tabel 5. Daftar Gambar 6. Kata Pengantar B. Bagian Isi (Buku/Buku I) 1. Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Penyusunan KTSP, Tujuan Pengembangan KTSP, Prinsip Penyusunan KTSP, Acuan Operasional KTSP, KTSP, dan Profil Madrasah) Madrasah) 2. Bab II Tujuan, Visi, dan Misi (Tujuan Pendidikan Nasional, Visi Madrasah dan Indikator Visi, Misi Madrasah, Tujuan Pendidikan di Madrasah, dan Renstra Madrasah) 3. Bab III Muatan Kurikuler; A. Struktur Kurikulum B. Muatan (Mata Pelajaran, Muatan Lokal, Pengembangan Diri, Ketuntasan Belajar, Kenaikan Kelas dan Kelulusan,


2017

OUTLINE Kata Sambutan Kata Pengantar SK. Pengesahan Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Penyusunan Panduan (Yuridis, psikologis,sosiologis dan psikopedagogis ) C. Tujuan Panduan Panduan Penyusunan KTSP

Bab II Ketentuan Umum A. Definisi Operasional B. Acuan Konseptual Penyusunan KTSP C. Prinsip Penyusunan KTSP D. Pihak yang Terlibat E. Prosedur Operasional dan Mekanisme Mekanisme Penyusunan F. Agenda Penyusunan/Penyusunan KTSP di Madrasah G. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Buku KTSP Bab III Isi Buku KTSP A. Bagian Muka 1. Halaman Sampul 2. Lembar Pengesahan 3. Daftar Isi 4. Daftar Tabel 5. Daftar Gambar 6. Kata Pengantar B. Bagian Isi (Buku/Buku I) 1. Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Penyusunan KTSP, Tujuan Pengembangan KTSP, Prinsip Penyusunan KTSP, Acuan Operasional KTSP, KTSP, dan Profil Madrasah) Madrasah) 2. Bab II Tujuan, Visi, dan Misi (Tujuan Pendidikan Nasional, Visi Madrasah dan Indikator Visi, Misi Madrasah, Tujuan Pendidikan di Madrasah, dan Renstra Madrasah) 3. Bab III Muatan Kurikuler; A. Struktur Kurikulum B. Muatan (Mata Pelajaran, Muatan Lokal, Pengembangan Diri, Ketuntasan Belajar, Kenaikan Kelas dan Kelulusan,


2017

Peminatan/Penjurusan, Pendidikan Kecakapan Hidup, dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global) 4. Bab IV Pengaturan Beban Belajar (Beban Belajar Sistem Paket atau Kredit dan Beban Belajar Tambahan) 5. Bab V Kalender Pendidikan Madrasah (Permulaan Tahun Pelajaran, Minggu Efektif Belajar, Pengaturan Waktu Belajar Efektif, Pengaturan Waktu Libur, Rencana Program/Kegiatan Pendidikan di Madrasah dan Kalender Pendidikan Madrasah) 6. Bab VI Penutup (Harapan-harapan) C. Lampiran-lampiran (Buku II dan III berupa silabus dan RPP tiap mata pelajaran dan mulok, serta Buku lainnya yang harus dilampirkan seperti SK TPKM, Berita Acara Hasil TPKM, Notulen rapat penetapan mulok dan KKM, dan Hasil Analisis Kontekstual Pengembangan KTSP ) Bab IV Ketentuan Penulisan Bab V Penutup Lampiran-lampiran


2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

Belakang . Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). KTSP dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Kurikulum 2013. Pengembangan KTSP paling sedikit memperhatikan acuan konseptual, prinsip pengembangan, dan prosedur operasional. Pengembangan KTSP di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seiring dengan perkembangan system pendidikan di Indonesia yang cukup dinamis berdampak pada harus adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap pelaksanaan regulasi yang ada. Lahirnya Keputusan Direjn Pendidkan Islam Nomor 3932 Tahun 2016 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017, maka berimplikasi bahwa madrasah harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan kurikulum 2013 secara utuh dalam penyelenggaraan dan program pendidikan madrasah yang membudayakan pembelajaran aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta keberagamaan di madrasah yang menghargai keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pula terhadap penyusunan dan pengembangan KTSP di Madrasah pada setiap tahun pelajaran berjalan. Buku 1,2,dan 3 KTSP pada madrasah merupakan komponen penting berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada madrasah guna mencapai 4 (empat) SNP yairu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian yang didalamnya meliputi pengelolaan pendidikan, administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan prosedur penilaian. Disamping itu pula pentingnya Buku KTSP guna mengukur ketercapaian SNP melalui pelaksanaan akreditasi oleh BSNP. Oleh karena itu, ketersediaan penyiapan bahan panduan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dan pembinaan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pendidikan Madrasah pada Seksi Kurikulum Evaluasi untuk memberi kemudahan dan standarisasi bagi penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang meliputi (Madrasah Ibtidiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA/MAK) di provinsi Jawa Barat dalam penyusunan dan pengembangan Buku 1,2 dan 3 KTSP pada masing-masing satuan pendidikan.

Commented [u2]: Mohon diberi jarak antar kata

Commented [u3]: Dirjen

Commented [u4]: yaitu


2017

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Buku 1,2, dan 3 KTSP pada Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa barat ini disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk : 1. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. belajar untuk memahami dan menghayati, 3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 4. belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan 5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. B.

Landasan Penyusunan Panduan 1. Landasan Filosofis a. Pendidikan madrasah (MI,MTs,dan MA) di Jawa Barat memiliki akar budaya keberagamaan dan kekhasan masyarakat Jawa Barat dalam menentukan masa depan bangsa. Demikian pula kurikulum yang dikembangkan di madrasah perlu memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menjadi pewaris budaya bangsa dan dibarengi dengan penguasaan kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu kurikulum madrasah harus merupakan kerangka pembudayaan keberagamaan nasional dan daerah sebagai ciri khas pendidikan madrasah; b. Kurikulum sebagai komponen pendidikan yang dapat mewariskan budaya melalui penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam bentuk mata pelajaran. Penyusunan dan pengembangan KTSP perlu memberikan rambu-rambu perencanaan dan pengaturan pendidikan di madrasah dalam penguasaan disiplin ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama secara integrative; c. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk pendidikan yang menyiapkan generasi mendatang yang mampu menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. KTSP di madrasah perlu menyiapkan perencanaan dan pengaturan pendidikan madrasah dalam menyiapkan generasi mendatang yang berkontribusi terhadap perbaikan situasi dan kondisi kehidupan social budaya. 2. Landasan Sosiologis a. Perkembangan jumlah pendidikan madrasah (MI,MTs,dan MA) di provinsi Jawa Barat yang terus meningkat terutama madrasah swasta adalah bukti besarnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional. Kondisi ini perlu dibina dan dilayani secara terus menerus oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pendidikan Madrasah, agar sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional;

Commented [u5]: sosial


2017

b. Dinamika tersebut terutama didorong oleh berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan Penyusunan kurikulum secara terus menerus. Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan oleh madrasah harus mampu memberikna jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kehidupan harmoni dalam keragaman sosial budaya yang disemangati oleh pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat. 3. Landasan Psikopedagogis a. Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan pendidikan yang berpusat pada perkembangan dan kebutuhan peserta didik beserta konteks kehidupannya. Dengan demikian kurikulum harus merupakan wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya dalam rangka mempersiapkan manajemen pendidikan madrasah yang meliputi pendidik, administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan prosedur penilaian; b. Bagi madrasah, pendewasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik melalui pendidikan yang sejalan dengan tingkat perkembangan psikologis tersebut lebih diutamakan untuk mencapai keunggulan keberagamaan peserta didik yang melekat pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut sejalan dengan semangat dan cita-cita penyelenggaraan pendidikan di madrasah. 4. Landasan Yuridis Landasan yuridis penyusunan Panduan Penyusunan dan Pengembangan Buku 1, 2 dan 3 KTSP pada Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan


2017

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Dasar di Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah; 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Panduan Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah; 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 1293 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;


2017

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar pada Kurkulum 2013; 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2016 tentang linearitas mata pelajaran 24. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal. 25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 26. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 3459.A/Dj.I/PP.01.1/08/2018 tanggal 29 Agustus 2016. Tentang Penyesuaian Kode Mapel Sertifikasi Guru dan Kewenangan Mengajar pada Madrasah

C.

Tujuan Penyusunan Panduan Tujuan Penyusunan dan Pengembangan Buku 1, 2 dan 3 KTSP pada Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat ini untuk menjadi acuan bagi : 1. Pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan dan mengelola KTSP secara optimal di madrasah; 2. Pengawas pendidikan madrasah dalam rangka pelaksanaan supervise akademik dan manajerial pada madrasah; 3. Pejabat berwenang pada Kantor Kementerian Agama, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi, supervisi penyusunan, pengesahan dan pengelolaan kurikulum pada madrasah; 4. Tim Pengembang Kurikulum Madrasah (TPKM) pada Kantor Kementerian Agama, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi, penyusunan dan pengelolaan kurikulum pada madrasah; 5. Pemangku kepentingan pendidikan madrasah lainnya dalam membantu penyusunan dan pengembangan kurikulum madrasah.

Commented [u6]: 2016


2017

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Definisi Operasional Dalam panduan ini yang dimaksud dengan: 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus; 3. Satuan pendidikan adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); 4. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan; 6. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi Penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan; 7. Tujuan pendidikan adalah gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 (empat) tahun oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan/atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi; 8. Tim Pengembang Kurikulum Madrasah tingkat provinsi yang selanjutnya disebut TPKM provinsi merupakan tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; 9. Tim Pengembang Kurikulum Madrasah tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut TPKM kabupaten/kota merupakan tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota; 10. Tim Pengembang Kurikulum Madrasah yang selanjutnya disebut TPKM merupakan tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh

Commented [u7]: Dihapus sja, pengulangan kalimat, sama dengan yang di atas


2017

kepala madrasah untuk tingkat satuan pendidikan (madrasah) yang terdiri dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, yaitu pengawas, komite madrasah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan perwakilan pendidik dan tenaga kependidikan. B. Prinsip-Prinsip Penyusunan KTSP 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut Penyusunan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan Penyusunan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, Penyusunan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Commented [u8]: Penyusunan (hurup kecil)

Commented [u9]: Pengembangan (hurup kecil)

Commented [u10]: Penyusunan kurikulum harus mencakup (tambah kata)


2017

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 6. Belajar sepanjang hayat Kurikulum diarahkan kepada proses Penyusunan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah Penyusunan manusia seutuhnya. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). E. Acuan Operasional Penyusunan KTSP 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan Penyusunan daerah. 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan

Commented [u11]: Penyusunan (hurup kecil)

Commented [u12]: serta pembentukan (ganti kata)

Commented [u13]: yang disusun (tukar letak kata)

Commented [u14]: dihapus


2017

wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi. 5. Tuntutan dunia kerja Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 7. Agama Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia. 8. Dinamika perkembangan global Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain. 9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. 10. Kondisi sosial buda ya masyarakat setempat Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya


2017

setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. 11. Kesetaraan Jender Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. 12. Karakteristik satuan pendidikan Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. C. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan KTSP Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan KTSP di madrasah antara lain : 1. Tim Pengembang Kurikulum Madrasah (TPKM) terdiri atas: tenaga pendidik, konselor (kecuali MI), dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP, TPKM harus mengikutsertakan komite madrasah, pengawas madrasah, narasumber dari instansi Kemenag/BDK, dan pihak lain yang terkait. 2. Kepala madrasah membubuhkan tanda tangan di lembar pengesahan sebagai pihak yang menetapkan Buku KTSP yang diketahui oleh ketua komite madrasah, ketua yayasan (bagi madrasah swasta) sebagai bagian dari penanggung jawab lembaga dan pengawas madrasah sebagai bagian dari kegiatan supervis.. 3. Kepala Kantor kementerian agama baik provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menandatangani lembar pengesahan Buku KTSP jenjang MI dan MTs oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendis kabupaten/kota dan untuk jenjang MA oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.


2017

BAB III PELAKSANAAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH

A. Prosedur Operasional dan Mekanisme Penyusunan KTSP Prosedur operasional penyusunan dan pengembangan KTSP diantaranya meliputi: 1. Kegiatan analisis konteks minimal memuat : a) Mengidentifikasi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP. b) Menganalisis kondisi kebutuhan yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. c) Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia usaha, sumber daya alam dan sosial budaya. d) Mengaanalisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai implementasi kurikulum; 2. Kegiatan penyusunan Buku minimal memuat : a) perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; b) pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; c) pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; d) Penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; e) Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan f) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. B. Mekanisme penyusunan dan pengembangan 1. Pembentukan TPKM TPKM pada MI, MTs, dan MA/MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan TPKM melibatkan komite madrasah dan narasumber, serta pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi/kab.Kota dan pengawas madrasah. 2. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan KTSP Penyusunan dan pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya madrasah dan/atau kelompok madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.

Commented [u15]: Menganalisis

Commented [u16]: Dokumen kurikulum (tambah kata)

Commented [u17]: Hilangakan kata ini Commented [u18]: dan (tambah kata) Commented [u19]: mata pelajaran


2017

Tahap kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviuw dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh TPKM. 3. Pemberlakuan dan Pengesahan KTSP Buku KTSP pada MI, MTs dan MA/MAK ditetapkan dan dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari forum orang komite madrasah dan diketahui dan disahkan oleh Kementerian Agama Provinsi untuk jenjang MA/MAK dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota untuk jenjang MI dan MTs. 4. Pelaksanaan KTSP Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Daya Dukung Daya dukung dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP meliputi: a. Kebijakan Satuan Pendidikan Penyusunan dan pelaksanaan KTSP merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari masing-masing satuan pendidikan MI,MTs dan MA. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite madrasah baik langsung maupun tidak langsung. b. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyusunan dan pelaksanaan KTSP merupakan proses perwujudan kurikulum yang sesungguhnya. Oleh karena itu tenaga pendidik merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KTSP. c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Penyusunan dan pelaksanaan KTSP memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya sangat diperlukan sebagai unsur penunjang yang memberikan kemudahan pelaksanaan KTSP.

Commented [u20]: review

Commented [u21]: hilangkan


2017

C. Agenda Penyusunan dan Pengembangan Buku 1,2,dan 3 KTSP No Waktu Uraian Kegiatan 1. Mei minggu ke-2 Pembentukan TPKM 2. Mei minggu ke-3 Workshop KTSP 3. Mei minggu ke-3 dan 4 Penyusunan Draf KTSP 4. Juni minggu ke-1 Reviu Draf KTSP 5. Juni minggu ke-2 dan Ke-3 Revisi Draf Buku KTSP 6. Juni minggu ke-4 Finalisasi Buku 1,2,3 KTSP 7. Juli Minggu ke-2 Pengesahan KTSP 8. Juli s.d Juni tahun pelajaran Pelaksanaan dan evaluasi KTSP berjalan di RA/madrasah D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penyusunan Buku 1,2,3 KTSP Pada Madrasah N o

Aktivitas

1

Kepala Madrasah Menyusun TPKM dengan menerbitkan SK Kepala Madrasah dan TPKM menyelenggarakan kegiatan workshop/raker

2

Kepala

3

TPKM menyusun Draf Buku KTSP

4

TPKM mengadakan reviu draf KTSP

5

TPKM mengadakan revisi draf Buku

6

TPKM menyiapk an draf akhir untuk kegiatan finalisasi

7

TPKM mengusulkan pengesahan Buku KTSP kepada pihak Kamenag kab/kota atau provinsi Madrasah menBukutasikn dan melaksanakan KTSP

8.

Pelaksana TPKM Pihak Terkait

Kamenag

Mutu Baku Kelengkapan Waktu Data dan jabatan calon TPKM

1 minggu

SK-TPKM

Bahan kegiatan a.EDM b.Profil c.analisis kontek a.Regulasi KTSP b.Renstra c. Analisis konteks

1 Hari

Kisi-kisi Penyusun an Draf

2 minggu

Draf Buku KTSP

1 minggu

Buku Hasil Reviu

Buku Hasil Reviu

2 minggu

Buku Hasil Revisi

Buku Hasil Revisi

2 minggu

Buku KTSP untuk disahkan

1 hari

Buku KTSP untuk disahkan Buku KTSP

Buku KTSP

1 tahun

Draf Buku KTSP

tidak

Ya

Tidak

Output

ya Laporan Kegiatan

Draf Panduan Dok 1 2 3 ktsp (revisi FGD).docx

Recommend Documents