UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, Menimbang : a. bahwa untuk menaungi mahasiswa yang berasal dari jurusan, program studi, dan/atau gabungan program studi yang sama di ITS untuk mengembangkan bidang keprofesian maka perlu dibentuknya organisasi mahasiswa di Keluarga Mahasiswa ITS yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan; b. bahwa untuk membentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan yang dapat berkembang baik di Keluarga Mahasiswa ITS, perlu diatur tata cara baik sebelum maupun sesudah pembentukan Himpunan Mahasiswa Jurusan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Himpunan Mahasiswa Jurusan; Mengingat
: Bagian Kedua Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 56, dan Pasal 65serta Bagian Ketiga Pasal 15 Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Dan PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
- 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN.
-2-
- 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keluarga Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disingkat KM ITS, adalah sistem yang menaungi seluruh aktivitas organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan ITS. 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan, selanjutnya disingkat HMJ, adalah organisasi yang menaungi aktivitas kemahasiswaan di tingkat jurusan dalam bidang keprofesian. 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Induk, yang selanjutnya disebut HMJ Induk adalah HMJ yang mengorganisasi anggota KM ITS dalam sebuah jurusan, program studi, atau gabungan program studi yang belum membentuk HMJ sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 4. Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disingkat DPM ITS, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. 5. Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disingkat BEM ITS, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa ITS sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. 6. Mahkamah Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah Mahkamah Mahasiswa ITS sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. 7. Anggaran Dasar, selanjutnya disingkat AD, ketentuan penting yang digunakan sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi HMJ sesuai dengan visi, misi, dan tujuan HMJ yang bersangkutan. 8. Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat ART, adalah penjabaran atau pelengkap ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar. Pasal 2 (1) HMJ dapat dibentuk pada jurusan, program studi,dan/atau gabungan program studi. (2) Dalam sebuah jurusan dapat dibentuk maksimal 2 (dua) HMJ yang terbagi atas 1 (satu) HMJ yang mencakup gabungan program studi sarjana dan 1 (satu) HMJ yang mencakup gabungan program studi diploma pada jurusan tersebut. (3) Dalam sebuah program studi yang tidak tergabung dalam jurusan hanya dapat dibentuk 1 (satu) HMJ. BAB II
-3-
- 4 TAHAP PEMBENTUKAN Pasal 3 Tahap pembentukan HMJ terdiri atas: a. persiapan; b. persetujuan dan pengesahan; serta c. pembinaan. BAB III PERSIAPAN Pasal 4 (1) Mahasiswa jurusan, program studi, dan/atau gabungan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan usul pembentukan HMJ kepada HMJ Induk. (2) Mahasiswa jurusan, program studi, dan/atau gabungan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas dan mendapatkan persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) mahasiswa jurusan, program studi, dan/atau gabungan program studi yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Tahap Persiapan dimulai pada saat usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui oleh Ketua HMJ Induk yang sebelumnya melalui mekanisme Rapat Umum Mahasiswa Jurusan atau sejenisnya. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan sebuah Surat Keputusan Ketua HMJ Induk atau sejenisnya. (3) Jangka waktu pelaksanaan tahap Persiapan ditetapkan melalui Rapat Umum Mahasiswa Jurusan atau sejenisnya. Pasal 6 Mahasiswa jurusan, program studi, dan/atau gabungan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang disetujui memasuki tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terorganisasi dalam Calon HMJ. Pasal 7 (1) HMJ Induk bertanggung jawab atas tahap Persiapan. (2) Tahap Persiapan yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah pembimbingan pembuatan AD, ART, HDPSDM dan rencana strategis untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
-4-
- 5 BAB IV PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN Pasal 8 (1) Pada akhir tahap Persiapan, Calon HMJ sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7
mengajukan Proposal Pembentukan HMJ kepada HMJ Induk untuk mendapatkan persetujuan. (2) Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. persetujuan Ketua HMJ Induk untuk memulai tahap Persiapan; b. AD dan ART yang tidak bertentangan dengan Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS; c. Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang tidak bertentangan dengan HDPSDM; d. arah gerak keprofesian dari HMJ; e. rencana strategis untuk 3 (tiga) tahun berikutnya; f. program kerja untuk 1 (satu) periode kepengurusan pertama; dan (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat paling sedikit: a. asas HMJ; b. visi dan misi HMJ; c. organisasi dan kepengurusan HMJ d. nama dan lambang HMJ; e. mekanisme keanggotaan dan sistem kaderisasi HMJ; f. mekanisme pengambilan keputusan; dan g. keuangan HMJ. (4) Keabsahan AD dan ART dari HMJ sebagaimana tercantum dalam Ayat (2) huruf b harus mendapatkan fatwa dari MM ITS. Pasal 9 (1) Untuk dapat disahkan sebagai HMJ, Calon HMJ harus mendapatkan persetujuan pembentukan HMJ dari: a. HMJ Induk dalam lingkup KM ITS; b. Ketua jurusan, ketua program studi, atau ketua setiap program studi untuk gabungan program studi dalam lingkup ITS. (2) Calon HMJ ditetapkan sebagai HMJ oleh: a. Presiden BEM ITS dalam lingkup KM ITS; dan b. Rektor ITS dalam lingkup ITS. Pasal 10 (1) HMJ Induk memberikan persetujuan kepada Calon HMJ untuk menjadi HMJ melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dalam HMJ Induk yang bersangkutan.
-5-
- 6 (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan sebuah Ketetapan. (3) HMJ Induk dapat menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) jika Calon HMJ tidak memenuhi ketetuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 11 (1) Calon HMJ mengajukan Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (2 ) yang disertai dengan persetujuan HMJ Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada ketua jurusan, ketua program studi, atau ketua setiap program studi untuk gabungan program studi. (2) Pengajuan Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan pembentukan HMJ. Pasal 12 (1) Calon HMJ ditetapkan sebagai HMJ dalam lingkup KM ITS oleh Presiden BEM ITS dengan persetujuan DPM ITS. (2) Calon HMJ mengajukan Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (2 ) yang disertai dengan persetujuan HMJ Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan persetujuan ketua jurusan, ketua program studi, atau ketua setiap program studi untuk gabungan program studi kepada Presiden BEM ITS. (3) Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan oleh Presiden BEM ITS kepada DPM ITS dengan surat Presiden BEM ITS disertai dengan rencana kerja BEM ITS selama tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab IV tentang Pembinaan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Presiden BEM ITS menerima Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (4) Persetujuan atau penolakan penetapan Calon HMJ menjadi HMJ harus diberikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat Presiden BEM ITS diterima oleh DPM ITS. (5) DPM ITS dapat menolak penetapan Calon HMJ menjadi HMJ jika rencana kerja BEM ITS selama tahap Pembinaan dianggap tidak jelas atau menandakan ketidaksiapan BEM ITS dalam tahap Pembinaan. (6) Presiden BEM ITS wajib mengajukan rencana kerja BEM ITS selama tahap Pembinaan yang baru kepada DPM ITS, paling lama 5 (lima) hari setelah DPM ITS menetapkan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (7) Dalam hal DPM ITS tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan Calon HMJ menjadi HMJ dianggap disetujui oleh DPM ITS. Pasal 13
-6-
- 7 Presiden BEM ITS menetapkan Calon HMJ menjadi HMJ dengan Keputusan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa ITS paling lama 3 (tiga) hari setelah DPM ITS menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5). Pasal 14 (1) Calon HMJ mengajukan Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (2 ) yang disertai dengan persetujuan HMJ Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penetapan sebagai HMJ oleh Presiden BEM ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Rektor ITS. (2) Pengajuan Proposal Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penetapan pembentukan HMJ dalam lingkup ITS. BAB V PEMBINAAN Pasal 15 (1) Tahap Pembinaan dilakukan melalui pengawasan dan pendampingan supaya HMJ dapat berkembang baik. (2) Tahap Pembinaan merupakan tanggung jawab BEM ITS yang bekerja sama dengan HMJ Induk atau pihak-pihak terkait. Pasal 16 Tahap Pembinaan berlangsung selama 1 (satu) periode kepengurusan HMJ. Pasal 17 (1) Tahap Pembinaan difokuskan untuk menilai perkembangan HMJ pada: a. manajemen organisasi, b. pelaksanaan program kerja; c. koordinasi antar pengurus; d. koordinasi antara pengurus dan anggota; e. koordinasi antara HMJ dengan organisasi mahasiswa lainnya di KM ITS; f. mekanisme pengembangan anggota; g. sistem administrasi dan keuangan; dan h. ketaatan HMJ dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di KM ITS. (2) BEM ITS wajib menyusun parameter penilaian Tahap Pembinaan dengan menutamakan ketentuan pada ayat (1). (3) Parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa ITS. Pasal 18
-7-
- 8 (1) Hasil pengawasan, pendampingan, dan penilaian perkembangan HMJ oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dimuat dalam Laporan Akhir Tahap Pembinaan. (2) Laporan Akhir Tahap Pembinaan merupakan informasi terbuka yang dapat diakses oleh seluruh anggota KM ITS. (3) Laporan Akhir Tahap Pembinaan wajib digunakan oleh HMJ yang bersangkutan wajib digunakan untuk perbaikan dan pengembangan organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini disahkan. Pasal 20 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Disahkan di Surabaya pada tanggal ddBulanyyyy PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, ttd. ...
-8-
