Ekonomi Politik Internasional

1

BAB I Ekonomi Politik Internasional I.

Pengantar Ekonomi politik internasional biasa juga disebut dalam bahasa inggris secara internasional dengan berbagai macam judul, yaitu: a. International Political Economic b. Global Political Economic c. Political Economic of International Relations d. Political of International Economic Relations e. Politics of Global Economic Relations f. International Political Economic Masing-masing judul tersebut menggambarkan ekonomi politik internasional (EPI) secara berbeda-beda tetapi yang populer adalah definisi yang menjelaskan ekonomi politik internasional sebagai studi mengenai “who want values, how much and by what means” (siapa yang mendapat keuntungan apa, berapa banyak dan dengan cara apa?) artinya adalah memusatkan perhatian kepada persoalan distribusi, nilai-nilai seperti kekayaan dan kebutuhan materiil, keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan.

Robert Assict

mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai “the study of the equality and symetry between nations and people and the collective learning and positioning patterns and preserve or things as symetry”, (suatu studi dari ketidakseimbangan antara bangsa dan manusia dan mempelajari secara kolektif dan memposisikan bentuk-bentuk sifat atau perhentian ketidakseimbangan tersebut). Dalam mempelajari EPI tersebut harus melakukan teori-teori secara komperhensif dan menekankan pendefinisiannya yang lebih luas. Dewasa ini tampak pengakuan bahwa EPI adalah suatu alat yang menganalisis rangkain interaksi masalah internasional sesuai objek kajiannya, sekalipun yang jawaban ketidakmampuan EPI dan ilmu Hubungan Internasional (HI) itu sendiri dalam menelaah kajian peristiwa dan gejala-gejala global tertentu sesudah dekade 1990-an untuk mengembangkan diri pada disiplin lain atau memperkaya disiplin ilmu HI. EPI pernah dan pasti sudah dipelajari dan dibahas oleh Aristoteles ketika ia memunculkan Political yang mengulas tentang oikonomi atau suatu studi mengenai caraEKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

2

cara mengatur rumah tangga dan yang mempelajari peraturan-peraturan, pertukaran sebagai dasar teoritikal ekonomi. Kemudian oleh Hegel dengan dialektikanya berlanjut melalui perdebatan para ahli ekonomi dan soal-soal lainnya sehingga kepada pertentangan lainnya mengenai liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, sejak perubahan mengenai kajian-kajian tradisional, konvensional ke kajian modern kontemporer. Pakar utama lainnya adalah Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Keynes, Gewmes. Konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh mereka semuanya tidak terlepas dari pembahasan-pembahasan persoalan tentang eratnya perhatian antara states dengan market society sebagaimana objek kajian yang ada pada saat ini. Dalam perkembangan idealisme pada ilmu ekonomi misalnya terjadi benturanbenturan antara kubu kapitalisme yang mengupayakan untuk menhauhi intervensi negara atau pemerintah dengan aktivitas pasar, namun dalam realitasnya tidak dapat terjadi dan kubu awalanya adalah sosialisme ekonomisme dengan upaya mendominasi kekuasaan negara atau pemerintah. EPI sebagai suatu studi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena-fenomena antara pemerintah dengan masyarakat sebagaiman dirumuskan oleh Freedom Cake EPI adalah “The Study of The Enterpreur of Economics and Politics in The World Arena”, (ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi dan kekayaan, sedangkan politik sebagai himpunan lemabaga-lembaga, aturanaturan, yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi). II.

Sejarah Perkembangan Ekonomi Politik Internasional Proses perkembangan EPI sebetulnya banyak ditentukan oleh empat variabel yaitu: ekonomi, politik, struktur sosial dan kebudayaan tetapi dalam tahapan berikutnya muncul sendiri-sendiri akibat perkembangannya disiplin masing-masing, EPI ditentukan oleh dalil-dalil pertumbuhannya dari interaksi kekuatan ekonomi dan politik dan pada kekuatan variabel EPI dalam perkembangannya saling mendominasi dan seringkali menjadi bahan perdebatan, sumbangan ilmu ekonomi, pada kemajuan EPI sangat menentukan dibandingkan ilmu politik yang lebih berkiprah kepada analisis-analisis kekuatan atau power dan kebanyakan para pakar politik kontemporer sepakat bahwa studi EPI dari dimulainya diskusi-diskusi ketidakadilan dalam sistem internasional terutama dalam tata ekonomi dunia yang dikuasai oleh negara-negara besar industri yang maju, ketidakadilan tersebut secara garis besar dapat dibagi dalam tiga pola: EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

3

a. Tidak meratanya pembagian kekayaan di dunia diantara negara-negara kaya yang maju dan negara-negara dunia ketiga yang miskin, b. Tidak meratanya angka-angka pertumbuhan ekonomi dalam sistem, dan c. Tidak meratanya pembagian kekayaan materiil di sebagian negara-negara ketiga itu sendiri. Perhatian para sarjana setiap interaksi ekonomi dan politik sebenarnya telah lama berlangsung artinya para sarjana telah lama mengakui bahwa ekonomi dan politik mempunyai keterkaitan yang erat dan sulit dipisahkan, sejak berkembangnya aliran merkantilisme pada abad ke-17, studi-studi mengenai kaitan antara ekonomi dan politik sudah banyak menjadi perhatian di perguruan-perguruan tinggi di Eropa bahwa EPI adalah sebuah cabang studi yang sangat populer pada era merkantilisme. Salah satu faktor yang menyebabkan studi EPI menjadi sangat populer karena aliran merkantilisme mengajarkan perlunya pengintegrasian aktivitas ekonomi dengan aktivitas politik bahkan menurut penganut aliran merkantilisme setiap negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya telebih dahulu, lalu kegiatan-kegiatan dan faktor-faktor ekonomi harus disubordinasikan kepada kegiatan-kegiatan, kepentingan-kepentingan politik karena kebijakan-kebijakan ekonomi hanya merupakan alat bagi perjuangan untuk mencapai kekuatan atau kekuasaan yaitu politik. Akan tetapi tatkala paham atau aliran liberalisme mulai berkembang dan berjaya dari abad ke-19, perhatian para ahli terhadap interaksi ekonomi politik mulai berkurang, studi EPI mulai dilupakan karena ekonomi dan politik bercerai-berai dalam ekonominya sendiri-sendiri walaupun realitasnya hubungan interaksi ekonomi dan politik sulit dipisahkan berkembangnya paham liberalisme membuat ilmu ekoomi tidak mau dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya, para ahli ekonomi liberal menyangkal konsep merkantilisme yang mengintegrasikan ekonomi dalam tujuan politik dengan alasan mereka adalah sebagai berikut: a.

Suatu sistem ekonomi didasarkan atas proses produksi, distribusi, konsumsi

barang dan jasa, proses ini beroperasi di bawah hukum alam secara ekonomis tanpa harus dicampuri untuk kepentingan-kepentingan lainnya khususnya kepentingan politik, dengan kata lain tanpa adanya campur tangan kepentingan lain sistem ekonomi harus dapat berjalan secara normal dan alamiah.

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

4

b.

Politik tidak mengindahkan atau tidak berjalan berdasarkan hukum alam,

politik adalah arena hubungan dengan kekuasaan, pengaruh dan keputusan yang mana semuanya ini tidak berlangsung secara alamiah, maka jika kepentingan politik memasuki arena ekonomi, maka suatu disharmoni atau kekacauan akan terjadi, yaitu kekacauan dalam sistem ekonomi. Akibatnya atau konsekuensinya studi EPI yang telah berkembang sejak abad 17 terpecah-belah menjadi disiplin EPI dan politik internasional yang masing-masng berpijak pada landasan teoritis dan pusat perhatian sendiri-sendiri, tetapi setelah perang dunia kedua berakhit tahun 1945, konsepsi liberal mulai goyah karena sudah dianggap tidak menjawab tuntutan jaman, yang menjadi tuntutan jaman pada waktu itu adalah bagaiman dapat melindungi ekonominya sendiri-sendiri, munculnya negara-negara baru yang berperan akfif dalam proses EPI dan mempraktekkan kebijakan ekonomi politik yang nasionalis yaitu yang melindungiekonomi masing-masing maka muncullah paham yang dinamakan transformasi dalam suatu ekonomi dan politik internasional menjadi EPI. III.

Konsep-konsep dan Teori-teori Politik Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik antara lain adalah: masyarakat, negara, hubungan sosial, kekuasaan, kedaulatan, hukum dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi. Thomas. P. Jenkin membedakan dua macam teori-teori: a. Teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik misalnya, filsafat politik, teori politik, sistematis politik, ideologi politik, b. Teori yang menggambarkan dan yang membahas mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma dan nilai-nilai yang membahas, fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat ke dalam generalisasi dan dapat disimpulkan ke dalam generalisasi.

IV.

Ilmu Ekonomi (Economics) Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atas proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang-barang dan jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan secara lebih spesifik, istilah ekonomi digunakan untuk menerangkan produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan dengan pengetahuan teknis EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

5

yang berlaku.

Menurut economic dictionary ”Sloan and Zurcher”, economic adalah

keseluruhan pengetahuan yang mempercoalkan penciptaan dan penggunaan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dalam ilmu ekonomi biasanya dimaksudkan persoalan-persoalan sebagai berikut: apply economics, consumer economics, macro and micro economics, international economics, institutional economics. Tujuh negara industri maju adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia yang dimaksudkan biasanya adalah G-7 (Goverment Seven) dengan tingkat kepadatan penduduk 14% dari penduduk seluruh dunia dan mengkonsumsi lebih dari 40% energi, menikmati kesejahteraan barang-barang dari negara dunia ketiga dan jasa dunia lebih dari 50% total ekspor dunia. Hal ini sangat kontras dengan kenyataan yang ada di negara-negara dunia ketiga dengan total penduduk lebih dari 2/3 penduduk dunia dan hanya menikmati kurang dari 20% tingkat kesejahteraan pemerataan kekayaan dunia dan hidup di bawah tekanan hutang luar negeri internasional, kemiskinan struktural dari berbagai problema sosial lainnya, negara-negara industri barat dan Jepang dikenal sebagai sebutan negara-negara kesatu yang menikmati suasana pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara angka pertumbuhan di sebagian negara-negara dunia ketiga mengalami hambatan struktural, menjalani tersendat-sendat dengan kendala akut pada sistem ekonomi masing-masing. Ketimpangan pertumbuhan pada negara dunia kesatu dan ketiga pada dasarnya disebabkan oleh persoalan ekonomi politik sebagai kegagalan perencanaan dalam tata dunia yang berkepanjangan dan pendekatan yang tidak alamis.

Tidak

meratanya pembagian kekayaan di sebagian besar negara dunia ketiga dan melebihi tidak meratanya pembagian kekayaan yang maksimal sebagian besar di negara dunia ketiga, rakyatnya hidup di garis kemiskinan seperti umpamanya, Bangladesh, Pakistan, beberapa negara di Asia dan Afrika dan sebagian besar Asia Selatan mengalami hal serupa seperti Indonesia kurang lebih 30 juta rakyatnya masih hidup di garis kemiskinan. Isu-isu yang ada ini, menurut Robert Gilpin dibagi menjadi tiga unsur inti: a. Penyebab dan hal-hal yang mempengaruhi kebagkitan rasa b. Hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan politik c. Pengertian ekonomi dunia terhadap ekonomi domestik V.

Ekonomi Politik Internasional dan Hubungan Internasional Kontemporer


6

Dari contoh-contoh di atas, maka jelaslah bahwa faktor-faktor ekonomi dan politik terkait dengan yang lain dalam dinamika Hubungan Internasional pasca perang dunia kedua adalah sebab yang di mana bahwa para ahli mengatakan bahwa periode pasca perang dunia kedua merupakan era di mana studi EPI mengalami masa kebangkitan kembali, bahkan universitas-universitas dunia, mata kuliah EPI ditetapkan sebagai mata kuliah pokok dalam kumpulan ilmu HI, dalam era HI kontemporer studi EPI semakin mendapatkan pijakan yang nyata berbagai keyakinan dan perkembangan yang berlangsung dalam hubungan natar bangsa menunjukkan bahwa ekonomi internasional dan politik internasional saling terkait satu sama lain, kita dapat mengambil kasus-kasus, misalnya, kerjasama ekonomi yang ada politiknya di Asia-Afrika yaitu, Asia Pacific Coopertation (APEC) yaitu bentuk kerjasama internasional yang tidak dapat dipandang sebagai gejala ekonomi internasional semata-mata karena teori dan metodologi dalam studi ekonomi internasional. Tidak cukup untuk memahami gejala tersebut, karena pada hakekatnya, APEC merupakan kerjasama politik atau setidak-tidaknya negara-negara yang terlibat di dalamnya memiliki motif ekonomi yang ingin dicapai atau diraih oleh negara-negara anggota melalui APEC yang pada dasarnya untuk diabdikan sebagai kepentingan nasionalnya.


7

BAB II Aliran-aliran Pemikiran Ekonomi dan Paradigma dan Sistem Ekonomi dalam EPI I.

Definisi Aliran Ekonomi Dalam mendefinisikan aliran-aliran pemikiran akonomi yang berkembang dalam EPI persamaan istilah tidak sama dipakai, Robert Gilpin misalnya menyebut tiga jenis aliran pemikiran ekonomi yang berkembang dalam EPI yaitu aliran liberal, nasinalis dan marxis. Martin Stainland mendefinisikan empat aliran mengkaji ilmu EPI yaitu aliran ekonomi liberal, aliran ekonomi realis, merkantilisme, dipendensi. Mockhtar Masoed menyebutkan empat aliran yaitu aliran realisme, merkantilisme, radikal dan reformasi. Untuk melengkapi studi EPI ini, maka akan kita bahas perspektif-perspektif realisme merkantilisme, liberalisme, nasionalisme, radikalisme dan marxisme.

II.

Aliran Pemikiran dalam EPI a.

Aliran Pemikiran Merkantilisme Mulanya aliran ini berkembang di Prancis, perhatian para sarjana pada waktu itu

terdapatnya fenomena aksi antar politik dan ekonomi yang sebenarnya sudah lama berlangsung pada abad ke-17, studi kait-mengait antara politik dan ekonomi sudah menjadi perhatian orang banyak di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Eropa yang menyatakan bahwa EPI menjadi sebuah cabang studi yang sangat populer pada era merkantilisme. Studi EPI menjadi sangat populer karena, sistem merkantilisme mengajarkan perlunya penyatuan aktivitas ekonomi dan aktivitas politik, bahkan menurut penganut aliran ini setiap negara harus mengutamakan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya maka

oleh

karena

itu,

kegiatan-kegiatan,

faktor-faktor

ekonomi

harus

disubordinasikan kepada kepentingan-kepentingan politik karena kebijakan-kebijakan ekonomi hanya merupakan alat bagi perjuangan suatu negara atau ekonomi bagi negara.

Bagi negara-negara yang menganut aliran merkantilisme, perdagangan

internaisonal merupakan suatu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dan untuk menumpuk kekayaan negara, agar negara itu menjadi kuat oleh karena itu, distribusi atau struktur kekuatan dalam politik internasional akan menentukan sistem EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

8

perdagangan ekonomi internasional.

Setiap negara akan berusaha mendominasi

politik internasional dengan motif untuk memperoleh akses-akses dalam perdagangan internasional maka suatu negara akan dapat memperoleh kekayaan dan kekayaan akan mempunyai hubungan untuk meningkatkan power dalam negara tersebut. Itulah sebabnya politik era merkantilisme (abad ke-17) studi mengenai keterkaitan antar power dan negara dan antara kekayaan dan kekuatan maka dengan demikian suatu negara akan memperoleh pinjaman yang kuat, meskipun harus diakui bahwa studi EPI pada waktu itu belum teratur secara ilmiah seperti sekarang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari aliran-aliran pemikiran EPI bahwa merkantilisme adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan logam murni atau mulia (emas, perak, dll) hasil dari ekspor dalam perdagangan internasional merupakan bentuk kekayaan terpenting bagi suatu negara. 2) Bahwa kelebihan ekspor diatas impor merupakan cara untuk menambah persediaan logam murni (uang, devisa) bagi suatu negara. 3) Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengendalian ekspor dan impor

harga upah dan sebagainya oleh pemerintah (negara), dengan kata lain pemerintah ikut campur tangan mengenai pengaturan ekonomi dalam negeri dan luar. Jika hal-hal tersebut di atas dilaksanakkan maka negara tersebut menjadi kuat, yaitu memiliki power dalam arena dunia internasional. b.

Liberalisme Berkembangnya paham aliran liberlaisme ekonomi membuat EPI menjadi suatu

bidang studi yaitu tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya. Para penganut aliran liberal pada hakekatnya menyangkal adanya interaksi dari ekonomi dan politik. Bagi mereka ekonomi dan politik adalah dua arena yang berpisah dan masing-masing beroperasi menurut aturan-aturan dan logika-logikanya sendiri-sendiri, para penganut ekonomi aliran liberal tidak mengakui adanya teori khusus dalam EPI yang ada adalah, teori ekonomi dan teori ilmu politik. Para penganut aliran liberal percaya bahwa faktor-faktor ekonomi merupakan penentuan atau determint dari semua proses sosial, maka menurut mereka fenomena EPI dapat diartikan dengan teori yang ada di dalam ilmu ekonomi. Inti dari teori ekonomi liberal dalam proses ekonomi adalah 1. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

9

pasar bebas, 2. meminimalisasi campur tangan pemerintah (negara), 3. hak individu, hak kolektif, hak berusaha (perusahaan dalam ekonomi liberal). Robert Gilpin mendefinisikan liberalisme sebagai suatu doktrin atas seperangkat prinsip-prinsip untuk mengatur dan me-manage suatu ekonomi pasar sehingga tercapai yang maksimal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Semua bentuk ekonomi liberal percaya terhadap mekanisme harga pasar sebagai sarana yang paling tepat untuk mengorganisasikan hubungan ekonomi internasional maupun dalam kegiatan-kegiatan ekonomi politik. Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh seperangkat hukum ekonomi yang netral secara politisi oleh karena itu, ekonomi dan politik harus dapat dibedakan ke dalam wilayah yang berbeda yaitu: 1) Para penganut liberal dalam perpektif HI percaya bahwa ekonomi domestik

dan perdagangan mempunyai sumber perdamaian dalam hubungan antar bangsa dan negara untuk mencari keuntungan sebagai timbal-balik dalam perdagangan internasional dan terjadilah interdepedensi yang berkembang antar bangsa-bangsa dan cenderung akan membuat hubungan yang kooperatif. 2) Para penganut aliran liberal percaya bahwa ekonomi pasar memiliki motif yang nasional sehingga negara membuat kebijakan yang eksternal atau yang umumnya didorong oleh sinyal-sinyal. 3) Kekuasaan pasar adalah sumber utama dari berbagai perubahan dalam HI terutama perubahan yang sifatnya kooperatif dalam membentuk pola ekonomi internasional dalam kebijakan ekonomi antar negara. 4) Kebijakan-kebijakan

yang

dibuat

suatu

negara

senantiasa

harus

mempertimbangkan harga pasar. c.

Aliran Pemikiran Nasionalisme (Neo-Merkantilisme) Hal yang dapat ditonjolkan dalam aliran ini, misalnya: merkantilisme, realisme,

statisme, proteksionisme, ide pokok dari aliran nasionalis adalah bahwa aktivitasaktivitas ekonomi harus di subordinasikan atau diabadikan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan nasional suatu negara.

Setiap orang nasionalis selalu harus

mengutamakan negeri, keamanan, nasional dan kekuatan militer dari negara, aktivitas ekonomi dalam aliran nasional adalah untuk mengejar kekayaan atau wealth, yang mana kekayaan itu adalah bukan untuk kepentingan individu melainkan lebih EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

10

ditujukan bagi kepentingan power (kekuatan) dari negara. Dengan memiliki power suatu negara dapat menjamin keamanan nasional dan power itu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kekayaan nasional oleh karena itu, sumber ekonomi merupakan faktor penting dalam HI maka karena itu orang-orang nasionalis menyangkal teori liberal tentang perdagangan bebas. Menurut mereka, bagaimana negara harus memiliki kekuatan untuk membatasi atau mengendalikan operasi perdagangan terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multilateral karena, proses bebas (cooperated) dapat mengeksploitasikan dan memanipulasi ekonomi domestik. Dan bila kekuatan ekonomi domestik suatu negara telah dieksploitasi maka kekuatan-kekuatan nasional negara tersebut juga dapat terancam.Maka dengan demikian jelaslah bahwa bagi aliran nasionalis, aktivitas ekonomi merupakan masalah esensial bagi tiap negara dan semuanya itu tetap harus ditujukan untuk kepentingan negara dengan kata lain faktor-faktor ekonomi atau politik internasional harus disubordinasikan untuk kepentingan nasional dan agar kepentingan nasional dapat tetap terjamin, maka negara harus memiliki kekuatan untuk membatasi atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. d.

Aliran Radikalisme Perspektif EPI yang tergolong dalam aliran radikal terdapat beberapa varian

diantaranya marxisme, sosialisme, neo-marxisme, new left dsn dipendensial. Aliranaliran ini pada dasarnya muncul sebagai kritik atas kegagalan teori liberal dalam praktek ekonomi internasional. Mereka pada umumnya menggunakan asumsi Karl Marx dan Frederick Indils sebagai dasar analisis dalam memahami gejala-gejala EPI. Setidaknya ada empat elemen pokok yang dapat ditarik dari pemikiran-pemikiran radikal (khususnya Marxis): 1) Pendekatan dialeksitas dalam memandang masyarakat. Artinya masyarakat selalu

dilihat bersifat dinamis dan kolekftif serta terdapat kesenjangan sosial, perjuangan kelas (class struggle) dan kontradiksi dianggap sebagai suatu yang selalu melekat dalam fenomena sosial dan politik.


11

2) Pendekatan materialistis terhadap sejarah, artinya perkembangan kekuatan produksi ekonomi, merupakan pusat dari perubahan sejarah dan berkerja melalui perjuangan kelas. 3) Pandangan umum tentang kapitalisme.

Artinya menurut orang-orang radikal,

kapitalisme adalah penyebab dari kelatarbelakangan, ekonomi kapitalis adlah eksploitasi kelas buruh untuk kaum feodal (yang mempunyai modal atau uang). 4) Sebuah komitmen normatif terhadap sosialisme artinya semua orang-orang aliran Marxis percaya bahwa suatu masyarakat aliran sosialis merupakan aliran demi perkembangan sejarah. Maka berdasarkan empat asums di atas, kaum radikal memandang ekonomi politik selalu bersifat konfliktal antar kelas yaitu, konflik antara kapitalis dan buruh karena hubungan yang bersifar eksploitatif.

Bagi kaum radikal hubungan kaum

kapitalis dan kelas buruh bersifat zero sum, artinya keuntungan yang diperoleh oleh kaum kapitalis berarti kerugian kaum buruh begitupun sebaliknya. Dalam perspektif internasional kemajuan ekonomi dicapai oleh negara-negara industri maju, berarti kelatarbelakangan yang berkembang. III.

Paradigma dan Sistem Ekonomi dalam EPI a. Kapitalisme Adalah sebuah nama yang diberikan terhadap sistem sosial dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-pabrik dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang yaitu yang dinamakan kelas kapitalis (pemilik modal) jadi kelas ini hidup dari kepemilikkannya atas alat-alat produksi. Sementara kelas lainnya adalah kelas buruh yang tidak menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga kerjanya) kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah. Adam Smith adalah tokoh sosial ekonomi kapitalisme berorientasikan pasar dalam bukunya “Wealth of Nations” banyak membahas tentang modal, tanah, pekerja juga ekonomi secara umum yang merupakan tingkat sejarah ekonomi Eropa Barat. Sistem ekonomi ini bermula pada abad ke-17 di Eropa Barat dan menjadi sangat dominan sampai abad ke-18.

Dalam perkembangannya, kapitalisme berkembang

hidup karena pada abad ke-18 terjadi suatu krisis yang mana ternyata ekonomi kapitalisme, menghasilkan praktek eksploitasi daripada buruh di berbagai industri, EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

12

secara sederhana gambaran umum yang ada dalam sistem kapitalisme adalah sebagai berikut: 1) Manusia merdeka secara legal dan politis 2) Kenyataan bahwa manusia merdeka (pekerja dan buruh) menjual tenaganya kepada pemilik modal dengan bentuk kontrak. 3) Ekosistem pasar dengan komunitas degan tujuan untuk mencari keuntungan secara maksimal. Sistem kapitalisme kepemilikkan terletak di tangan individu untuk tujuan sendiri untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin, maka dengan demikian individu harus berinsisiatif membentuk dan mengembangkan perusahaan-perusahaannya, itulah pergerakan secara partnertship atau kooperatif. Insentif-insentif ekonominya adalah keuntungan dari hasl usahanya dan yang menjadi tujuan utamanya adalah memproduksi dalam indikasi ekonominya berlaku mekanisme penawaran.

Pemerintah hanya mengikuti konsep dan mengikuti

perkembangannya, sementara di pasar berlaku kompetisi di antara pelaku-pelaku ekonomi, yaitu sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Kapitalisme dalam terminologi sistem ekonomi politik didasarkan pada kependidikan individu dan keuntungan organisasi monopoli yang menghasilkan harga atau pembayaran upah di bawah hasil pendapatan yang paling kecil. Kelompok Marxisme menggunakan terminologi kaum kapitalis mengeksploitasi kaum pekerja pandangan ini dipengaruhi oleh Karl Marx juga oleh merkantilisme yang dipengaruhi oleh Karl Marx dimana bertentangan kelas buruh dengan pengusaha, rakyat dengan raja. b. Sosialisme atau Marxisme Pengerian sosialisme didasarkan kepada sistem collecting dalam kepemilikkan alat-alat produksi dan distribusi di dalam konsep atau ideologi sosialisme kiat-kiat terhadap kesejajaran sosial atau lebih tinggi dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam sejarah perkembangan pemikiran sosialisme sering bersinggungan dengan komunisme, komunisme bisa diartikan yaitu sebagai komunisme atau sosialisme tetapi berbeda dalam menginterpretasikannya, kelompok komunis menganggap bahwa sosialisme adalah satu tahap untuk menuju kepada masyarakat EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

13

komunisme.

Sedangkan para ahli-ahli sosialisme mengatakan bahwa sosialisme

berbeda sekali dengan komunisme yang diajarkan oleh Karl Marx karena, sosialisme tumbuh lebih dahulu daripada komunisme, bersamaan atau bersinggungan yang diklaim oleh Karl Marx hanya merupakan pengakuan belaka baik dalamradikal maupun demokrasi sosialisme berbeda dengan komunisme dan ekonomi marxisme adalah penguasa materiil yang semua dipegang oleh negara. c. Mix Economy (Ekonomi Campuran)

Aliran ini, sistem ekonomi kapital, mix economy merupakan panduan dari dua bentuk ekonomi sosialisme, kapitalisme dan menyerap aliran-aliran dinamis pada keduanya. Sistem ekonomi ini dibandingkan untuk meninggalkan sistem lemah dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sistem ekonomi perpaduan antara dua sistem

ekonomi ini, menggerakkan elemen-elemen dinamis yang memang dimiliki oleh masing-masing sistem ekonomi.

Sistem ekonomi campuran merupakan alternatif

terbaik untuk mengejar ketinggalan negara-negara yang sedang berkembang.


14

BAB III Sistem Ekonomi Pasar (Market) I.

Pengantar Dewasa ini istilah pasar atau market sudah menjadi isu yang menarik dalam arena politik internasional, setelah komunisme terbukti tidak sanggup melawan ideologi liberalisme dan kapitalisme maka banyak negara-negara bekas penganut komunisme sekarang tergiur dengan sistem ekonomi pasar, bahkan negara-negara komunis seperti, RRC, Vietnam meskipun secara politis masih bersikeras mempertahankan komunisme tetapi, secara ekonomi mereka sudah mulai berpaling kepada Free Market Economy. Oleh karena itu, dapat dikatakan dekade-dekade belakangan ini disebut sebagai masa kejayaan sistem ekonomi pasar oleh karena itu, ekonomi politik internasional tidak mungkin menyampaikan kajian atau mempelajari ekonomi pasar dan seluruh dinamika yang beroperasi di balik sistem itu.

II.

Apa Itu Pasar (Market) a. Definisi adalah: Pertama, pasar atau market adalah tempat dimana pembeli dan penjual barang tertentu berhubungan satu sama lain dimana terjadi hubungan tukar-menukar (jualbeli). Kedua, sekelompok pembeli tertentu. Ketiga, pembeli serta penjual barang tertentu misalnya, Pasar Gandum, Elektronik.

Keempat, sebuah daerah perniagaan.

Kelima, dalam ilmu ekonomi Market adalah suatu daerah dimana secara ideal, hargaharga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua pembeli dan penjual. b. Pasar Konkrit dan Pasar Abstrak Pembentukkan harga senantiasa terjadi pada suatu pasar, kita harus membedakan antara pasar konkrit dan pasar abstrak. Pasar Konkrit adalah tempat dimana para peminta dan penawar berkumpul (pasar barang-barang) yang lebih penting untuk ilmu ekonomi adalah apa yang dinamakan pasar abstrak yang mana bentuk pasar abstrak tersebut terdapat beberapa macam tafsiran yaitu: 1) Pasar abstrak adalah keseluruhan permintaan dan penawaran yang berhubungan satu sama lain dalam hal ini, kekuatan-kekuatanlah yang menentukan harga. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

15

2) Pasar abstrak adalah seluruh daerah dimana pembeli dan penjual berhubungan dan disitulah terjadi pertukaran. 3) Pasar abstrak adalah seluruh daerah dimana para peminta dan penawar mempunyai kontak sedemikian rupa, sehingga harga-harga barang yang sama mempunyai pengaruh yang kuat. Pasar abstrak dapat pula dibagi dalam dua kriteria, antara lain menurut luasnya dan menurut periode waktu: i.

Menurut luasnya, Pasar Dunia, Pasar Regional dan Pasar Lokal. Pada suatu pasar dunia antara hubungan permintaan dan penawaran meluas hingga meliputi seluruh dunia (contoh: permintaan penawaran karet, teh, kopi, emas). Luas pasar tergantung pula dari sejumlah faktor, yaitu: pertama, apakah barang atau goods yang bersangkutan digunakan dimana-mana, kedua, apakah barang atau goods yang bersangkutan dapat tersimpan lama, ketiga, biaya transport.

ii.

Menurut periode waktu: pertama, keseimbangan sementara permintaan dan penawaran mengenai pasar harian atau periode yang sangat singkat. Kedua, periode jangka pendek (short term), disini produksi dapat diperluas dalam perusahaan yang ada. Ketiga, periode jangka panjang (long term), waktu adalah lama sekali sehingga pengusaha dapat mengubah jumlah apakah diperluas atau dikecilkan.

III.

Marketing (Pemasaran) Adalah aktivitas dunia usaha yang berhubungan dengan benda atau goods, jasa-jasa atau services, dari saat produksi samapi kepada saat konsumsi, yang mana termasuk tindakan membeli, menjual, menyelenggarakan reklame, menstandarisasi pemisahan menurut nilai, mengangkut (transportasi), menyimpan barang-barang, memodali serta informasi pasar. Ada macam-macam definisi mengenai Marketing seperti dari pakar myieum dalam bukunya handbook of marketing yang mana menyatakan bahwa marketing meliputi segala aktivitas dunia usaha dala bidang penyaluran barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Philips & Guncan dalam bukunya menyatakan bahwa marketing meliputi semua tindakan atau aktifitas yang diperlukan untuk menyampaikan barang-barang ke EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

16

tangan konsumen.

Converse Huidy & Nyichbll dalam buku mereka “Elements of

Marketing” berpendapat bahwa marketing meliputi tingkatan-tingkatan membeli dan menjual yang mencakup kegiatan-kegiatan dunia usaha dalam hal menyalurkan goods & services antara para produsen dan antara para konsumen. Ada beberapa penulis textbook marketing yang berpendapat bahwa marketing merupakan persoalan gerakan, karena marketing meliputi tindakan-tindakan membeli dan menjual dan mencakup setiap tindakan yag menghubungkan produsen dengan konsumen, dalam persoalan gerakan tersebut dapat dikemukakan adanya dua macam aspek yang bersifat dinamik yaitu: a. Masalah transport barang, tindakan penuntutan persediaan barang-barang (The physical

handling of goods) b. Pemindahan hak milih barang-barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, yaitu

apa yang dinamakan change of movement of ownership. IV.

Marketing Mix Faktor-faktor untuk mempengaruhi permintaan akan hasil perusahaan, yang dimaksud dengan marketing mix adalah faktor-faktor yang dikuasai dan yang dapat digunakan oleh seorang marketing manajer guna mempengaruhi permintaan dari hasil produksi perusahaan terdapat empat bagian marketing mix, yaitu: a.

Produk

Sifat atau barang produksi yang sangat mempengaruhi permintaan, sifat disini dapat meliputi merk, harga, mutu benda, pembungkusan atau kemas, bentuk warna. b.

Reklame

Reklame merupakan alat yang langsung dapat mempengaruhi permintaan atas produk. c.

Bantuan pada penjualan

Dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: i. Penyebaran kode yang bersifat horizontal, berarti penyebaran dimana hasil produksi disebarkan kepada toko-toko atau outlets-outlets. ii. Penyebaran produk yang bersifat vertikal, adalah penyebaran sedemikian rupa sehingga setiap outlets mempunyai persediaan hasil produksi yang bersangkutan sebanyak mungkin. d.

Anjuran mengenai produksi EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

17

Maka dengan demikian para pembeli dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berhubungan dengan: product-tempat-promosi-harga.

Inilah yang dinamakan

Marketing Mix Strategy. V.

Ekonomi Pasar dan Kapitalisme Ekonomi pasar sering dianggap sama dan senada dengan kapitalisme, namun sebenarnya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, sungguhpun harus diakui bahwa kedua fenomena itu masih merupakan “saudara kandung” yang memiliki pertatutan. Menurut pakar Robert Gilpin ekonomi pasar pada hakekatnya merupakan suatu sistem dimana unit-unit (negara-negara) yang ada di dalamnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Sistem itu berkomunikasi berdasarkan prinsip keterbukaan dan kompetisi antara produsen dan konsumen. Semetara itu, kapitalisme merupakan suatu sistem dimana para kaum kapitalis (pemilik modal) beroperasi berdasarkan motif, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan memupuk modal sebanyak mungkin untuk itu, para kaum kapitalis akan selalu berkompetisi artinya, pemupukan modal dan mencari keuntungan hanya bisa dicapai melalui kompetisi atau bersaing oleh karena itulah kapitalisme hidup dalam ekonomi pasar, tanpa pasar kapitalisme kehilangan reaktifitas dan kekuatan pokoknya. Pakar ekonomi Dr. Didik Y. Parbini (1993) secara tegas juga melihat kapitalisme dan ekonomi pasar sebagai dua hal yang berbeda, menurutnya kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang tumbuh dalam sejarah budaya tertentu yaitu di Eropa Barat dan di Amerika Utara oleh karena itulah kapitalisme menjadi produk sejarah tidak akan berlaku universal meskipun ciri-ciri pendukung sosial yang berdidir di belakangnya bisa terdapat dlam sistem ekonomi, ciri-ciri tersebut misalnya, kepemilikkan pribadi, kebebasan individu dan pemupukan modal. Sedangkan, ekonomi pasar menurut pakar ini realitas sosial biasa yang hukumhukumnya bersifat universal. Ciri-ciri yang dimiliki kapitalisme seperti kepemilikkan pribadi, kompetisi atau persaingan, mekanisme pasar dan motif mencari keuntungan merupakan hukum sosial yang sudah berkembang jauh sebelum kapitalisme hadir dan karena hukum sosial dan ekonomi pasar bersifat universal, maka sistem itu dapat diterapkan dimana saja, sehingga akhir-akhir ini banyak negara-negara dalam hal politik masih menganut paham EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

18

komunisme namun, mereka sudah mulai mengadopsi prinsip ekonomi pasar seperti RRC, Vietnam.

Dewasa ini, sudah merupakan sitem ekonomi sosialisme dan kemudian

menggantikannya dengan sistem ekonomi pasar. Hakekat dari ekonomi pasar adalah adanya mekanisme pasar sedangkan aktor-aktor yang berinteraki dalam mekanisme tersebut bisa publik (negara) bisa juga swasta (private), ini berbeda dengan paham kapitalisme yang mengharapkan negara tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah-masalah ekonomi, aktor sistem kapitalis adalah swasta yang memiliki kebebasan untuk kepemilikkan dan memupukkan modal. Ini adalah produk dari pemikiran liberal yang menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Sementara, ekonomi pasar tidak mempersoalkan siapa yang menjadi pelakuya dalam mekanisme pasar, tujuan dari ekonomi pasar adalah untuk menggerakkan dan mendinamisasikan aktivitas ekonomi masyarakat, bagi ekonomi pasar kebebasan individu dan kepentingan umum bukanlah sesuatu yang harus melekat secara tetap dalam mekanisme pasar, artinya mencari keuntungan dan menciptakan pertumbuhan modal bukanlah monopoli kaum swasta, negarapun sebagai pelaksana fungsi pelayanan kepentingan umum juga berhak memiliki motif mencari keuntungan dan menumbuhkan modal. VI.

Karakter ekonomi pasar Secara sederhana Robert Gilpin mendefinisikan ekonomi pasar sebagai sesuatu dimana barang-barang (goods) dan jasa-jasa dipertukarkan atas dasar harga-harga relatif; diman transaksi-transaksi dinegoisasikan dan kemudian harga ditetapkan. Dalam terminologi hubungan internasional pertukaran atau transkasi barang-barang dan jasa-jasa tersebut berlangsung melintasi batas-batas negara dan mereka yang teribat dalam transaksi (penjual dan pembeli) bisa berupa swasta, invidu maupun negara. Sebuah karakter pokok dari ekonomi pasar adalah ketergantungannya pada tingkat keterbukaan dan intensitas kompetisi diantara penjual dan para pembeli, artinya suatu ekonomi pasar dapat dikatakan sempurna jika sistem itu terbuka bagi semua penjual dan pembeli yang potensial.

Prinsip keterbukaan dan kompetisi menuntut adanya suatu

mekanisme dimana proses produksi, distribusi dan penetapan harga tidak dapat dikontrol oleh pihak-pihak tertentu.


19

Ekonomi pasar cenderung menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam wilayah-wilayah atau negara dimana sistem tersebut berkembang, pertumbuhan ekonomi itu dapat tercipta pada yang mempunyai kekuatan untuk memaksa faktor-faktor produksi bagi tanah, buruh dan modal dalam suatu aktivitas yang paling produktif, kompetisi pasar menuntut para produsen menggerakkan perekonomian sampai derajat yang paling tinggi dalam efisiensi memproduksi.

Ini mengkehendaki mereka terus-menerus melakukan

penggelapan, meningkatkan teknologi dalam rangka kapabilitas dan kekuatan ekonomi. Ekonomi pasar cenderung berhubungan secara geografis melintasi batas-batas negara (politik), kebutuhan buruh yang murah, sumber daya alam mengakibatkan menyebar ke pelbagai wilayah, faktor-faktor inilah yang mendorong kencenderungan ekspansionistis, mencakup pula skala efiseiensi, perkembangan dalam transportasi dan pertumbuhan permintaan. Ekonomi pasar meskipun secara sepintas berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara, dalam prakteknya sistem ini juga menciptakan suatu proses ketidakadilan, di satu pihak ada orang-orang, kelompok-kelompok, daerah-daerah atau negara yang memperoleh keuntungan yang maksimal dari beroperasinya ekonomi pasar, tetapi di lain pihak adapula yang dikatakan kurang beruntung atau hanay memperoleh keuntungan minimal dari beroperasinya sistem ekonomi pasar. Dalam level masyarakat internasional sistem ekonomi pasar juga cenderung menciptakan pembagian kerja diantara para produsen.

Pembagian kerja tersebut

didasarkan atas dasar sosialisasi atau menurut istilah para ekonom berdasarkan hukum keunggulan komparatif , sebagian kerja tersebut acap kali menguntungkan negara-negara tertentu dan negara-negara lain dalam poisi yag kurang beruntung. VII.

Ekonomi Pasar, Konflik dan Kerjasama Orang-orang liberal dan orang-orang nasionalis memiliki pandangan yang berbeda terhadap eksistensi ekonomi pasar, terutama dikaitkan dengan dinamika hubungan internasional. Menurut orang liberal, ekonomi pasar cenderung menciptakan keuntungan timbal balik diantara negara-negara yang terlibat dalam sistem tersebut, aktivitas perdagangan dan meluasnya jaringan-jaringan saling ketergantungan perekonomian di antara negara-negara, cenderung membantu terciptanya hubungan internasional yang kooperatif karena, negaraEKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

20

negara saling ketergantungan dalam suatu perdagangan internasional maka, perang tidak lagi menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan. Menurut pakar ekonomi liberal George Bedht dan Richard Cobdin perdamaian internasional adalah akibat alamiah dari perdagangan internasional, mereka memandang perekonomian internasional didasarkan pada ekonomi pasar merupakan kekuatan yang mendorong perdamaian, perdagangan dan interdependensi ekonomi menciptakan kepentingan timbal balik dalam perdamaian internasional, bila politik cenderung mencerai-beraikan negaranegara dalam masyarakat internasional, maka sebaliknya hubungan ekonomi yang berlangsung secara terbuka dalam pasar, cenderung menjadi alat pemersatu. Tetapi, para pakar ekonomi nasionalis berpendapat lain menurut mereka, perdagangan lintas nasional melalui sistem ekonomi pasar merupakan arena lain bagi kompetisi internasional, saling ketergantungan di mata mereka justru merupakan sumber instabilitas internasional, melalui pasar yang terbuka, negara-negara menjadi sangat sensitif terhadap pengaruh perekonomian internasional. Selain dari itu, ekonomi pasar juga membawa pengaruh-pengaruh lain seperti politik, sosial budaya dan hankam yang dapat menganggu identitas dan intergritas negara-negara bangsa. Dalam pandangan orang-orang nasionalis, negara-negara yang menganut ekonomi pasar, pada umumnya cenderung memiliki kekuatan ekonomi yang agresif.

Untuk

melindungi kekuatan perekonomiannya, tidak jarang negara-negara tersebut menghalalkan segala cara untuk menjaga kepentingan pasatnya, oleh karena itu, semakin banyak negaranegara ekonomi pasar, justru akan semakin banyak pula sumber konflik dan instabilitas dalam hubungan internasional. Maka oleh karena itu pandangan mana yang lebih mendekati realitas hubungan internasional, dalam prakteknya kedua pandangan yang berbeda tersebut tidak selalu benar, pakar ekonomi politik internasional Robert Gilpin berpendapat agak moderat, menurutnya, apakah ekonomi pasar berpengaruh terhadap perdamaian atau konflik, sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: a. Ketiadaan sebuah kekuatan dominan dan hegemonis, bila dalam suatu sistem ekonomi pasar internasional terdapat sebuah negara hegemon yang memantapkan dan mengelola norma-norma perdagangan internasional maka, perdamaian dapat dipelihara, tetapi bila tidak ada negara hegemon, maka konflik-konflik antar negara yang bersumber dari perdagangan bebas akan terus meningkat. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

21

b. Laju pertumbuhan ekonomi dalam sistem internasional.

Sistem pasar dalam

ekonomi akan melancarkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara, akan memudahkan kerjasama internasional, kecenderungan kerjasama akan meminimalisir terjasdinya konflik internasional, tetapi bila negaranegara mengalami penuruna pertumuhan ekonomi, maka kecenderungan kerjasama akan menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan merangsang negara-negara meningkatkan kompetisi dalam perdagangan internasional dan merela biasanya cenderung bersifat proteksionistis. Itu semuanya merupakan sumber terjadinya konflik internasional. c. Tingkat Homogenitas yang Sama dan Heterogenitas yang Berlainan Struktur Industri.

Diketahui struktur industri dalam suatu negara akan menentukan

komposisi ekspor dan impor negara tersebut, bila negara-negara dalam sistem ekonomi pasar memiliki struktur industri dan problem ekspor yang sama (homogenitas) maka hubungan perdagangan di antara mereka akan bersifat kompetitif dan ini seringkali berkembang menjadi konflik.

Sebaliknya

heterogenitas dalam struktur industri dan program ekspornya cenderung menghasilkan hubungan dagang yang komplimenter oleh karena itu kerjasama lebih mudah ditingkatkan.


22

BAB IV Sistem Moneter Internasional I.

Pengertian Para ahli beranggapan bahwa uang dan Sistem Moneter Internasional merupakan unsur yang bersifat netral baik ekonomis atau politis, namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur Sistem Moneter Internasional dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Suatu Sistem Moneter Internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing dan interdepedensi global. Kemampuan Sistem Moneter Internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia, sebaliknya runtuhnya Sistem Moneter Internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional seperti terjadinya “The Greay Depression” pada tahun 1930an.

II.

Pengertian Uang Uang adalah setiap alat tukar yang diterima oleh umum dan yang merupakan kesatuan hitung, ciri-ciri uang adalah disukai umum, nilai bentuk digit dalam bentuk kecil dapat diangkut dan disimpan dengan mudah dan tahan lama, menurut kamus ekonomi Sloan and Zurcher dictionary of economics dan menurut Nemners dan Yanzen dalam bukunya Dictionary of economics and bussiness, money ata uang adlah sesuat yang umum diterima sebagai alat tukar untuk barang-barang dan lain-lain pada daerah tertentu, uang juga lazim digunakan sebagai alat pengukur nilai atau untuk menghimpun kekayaan, uang atau money merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai yang berfungsi untuk memudahkan pertukaran benda-benda dan jasa-jasa pada perekonomian tertentu, uang juga berguna sebagai alat penghimpun nilai (kekayaan), dan sebagai dasar pembayaran-pembayaran yang dilakukan, median yang dipilih tergantung pada kondisi-kondisi kultural oleh tingkat perkembangan hukum perekonomian yang bersangkutan dan oleh bahan-bahan yang tersedia, median modern yang lain harus: a. Disukai umum b. Mudah dikenal EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

23

c. Mudah dibagi d. Bersifat homogen e. Dapat diangkut atau disimpan f. Dapat tahan lama Pada perekonomian modern berbagai macam bentuk kredit merupakan pengganti uang, misalnya: kredit bank, kredit konsumen, penjual. Seperti halnya uang, hal tersebut dapat mempengaruhi persamaan pertukaran dan dengan demikian mempengaruhi pula tingkat harga, inflasi, dan deflasi. Sejarah uang menunjukkan bahwa pada masyarakat primitif berbagai macam benda misalnya, ternak, kulit kerang, kulit binatang, garam, macam-macam perkakas, walaupun mereka tidak selalu bersifat homogen. Keadaan demikian menunjukkan bahwa faktorfaktor kultural maupun faktor ekonomik mempengaruhi pilihan alat tukar, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi uang ada 4 fungsi yang umum diterima yaitu sebagai: a. Kesatuan hitung b. Alat tukar c. Alat penghimpun kekayaan d. Stnadar pembayaran yang dianjurkan Uang dalam bahasa Jerman barkeld, dalam bahasa belanda geld adalah suatu bentuk rutinitas atau darah kehidupan yang menjadikan perekonomian dunia terus berputar. Suatu sistem ekonomi tanpa likuiditas yang memadai pasti akan jatuh pada titik akhirnya, nilai mata uang dari suatu negara secara relatif terhadap mata uang negara lainnya, sesungguhnya berubah-ubah terus menerus setipa saat.

Kunci dari sistem ekonomi

moneter dunia adalah mata uang siapa yang nilainya paling tinggi dan seberapa nilainya relatif terhadap mata uang lainnya dan kekayaan dagangan (uang atau emas). Perbedaan antara negara-negara yag kaya dengan negara-negara yang miskin di dunia dapat kita ukur dari mata uangnya, negara kaya biasanya negara yang memiliki mata uang keras (hard currency) yaitu poundsterling, american dollar, euro, yen, frank. Sementara negara-negara miskin biasanya memiliki mata uang yang luank (soft currency), negara yang paling kaya amerika serikat pada puncaknya setelah perang duia kedua, memiliki mata uang paling keras diantara mata uang lainnya, pada saat negara tersebut memiliki kekuasaan terbesar di bidang militer maupun di bidang ekonomi, para pembuat EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

24

kebijaksanaan Amerika Serikat, melalui kolaborasi dengan para pembuat kebijaksanaan struktur kekuasaan Pan-Britanica (Inggris) yang digantikannya melambangkan kerasnya mata uang dollar dengan menjamin bahwa siapapun yang menghendaki uang tunai, emas pada tahun 1934, 35 dollar as sama artinya dengan emas per-ons. Mata uang dollar pada waktu itu dinyatakan sebaik emas dan menjadi mata uang cadangan utama dunia yang berarti bahwa baik perorangan maupun pemerintah negara-negara asing lebih suka memiliki dollar daripada emas. Selama hegemoni diselubungi oleh kekerasan yang tidak tergoyahkan dan dapat mempertahankan legitimasi yang dipaksakannya dengan kemenangan maka kredibilitas dollar kertas yang dicetak tetap utuh. Maka dengan amerika serikat sebagai pelopornya, negara-negara pemilik uang keras sejak perang dunia kedua telah berusaha mengejar strategi pemeliharaan pada keadaan equilibirium diantara mata uang dunia secara umum stabilitas menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pencegahan inflasi terhadap pemindahan.

Para manajer di dunia barat

terpesona pada oleh lequidasi uni soviet/komunis yang menyatakan bahwa sejarah terbaik untuk menghancurkan sistem kapitalisme adalah dengan mengacaukan mata uangya dikutip dari buku Sidney Panther, “Medival Society.” Stabilitas sistem keuangan dunia sangat mungkin bagi negara-negara yang memiliki mata uang yang keras, prioritas ini seharusnya telah mencakup negara-negara lain dalam penyelesaian ekonomi di Buttonwoods pada tahun 1944 ketika perang dunia hampir selesai yaitu kerinduan akan kedamaian dan ketertiban dunia juga keinginan untuk memiliki sumber nilai tertentu yang pasti dan stabil. Diantara perang dunia satu dan perang dunia kedua 1918-1939, efek-efek inflasi menghancurkan status class kepemilikkan komoditi orang-orang kaya jaman kuno yang ditunjukkan dengan keningratannya yang sudah mapan jelas mulai menolak pembiayaanpembiayaan yang menimbulkan inflasi dan mengenakan pajak pada tanah-tanah milik orang kaya sehingga menciptakan banyak sekali pesaing orang kaya baru. Orang kaya baru pada saat itu di negara-negara maju mengumpulkan kekayaan mereka sendiri untuk melindungi diri yang mengakibatkan inflasi setelah perang dunia pertama dan runtuhnya pasar saham dan depresi besar yang berlangung sejak 1929-1933 menimbulkan kebangkrutan gagalnya bank-bank dan kerusuhan politik, oleh karena itu, negara-negara sekutu pada tahun 1944 sebelum perang dunia selesai mengupayakan stabilitas lebih daripada segala hal yang lain. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

25

III.

Sistem Moneter Internasional Mengacu pada piagam yang dirugikan bulan juli 1944 (perang dunia kedua belum mulai)

new hamphsire, negara-negara sekutu mengadakan konferensi moneter

internasional yang dimana dalam konferensi tersebut dihasilkan 2 lembaga keuangan yaitu International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank (Bank Dunia).

Sistem moneter ini secara

mendasar ditentukan untuk menghindari devaluasi, pengurangan emas, perak dalam kesatuan moneter atau harga/nilai suatu mata uang. Selain dari itu berdirinya IMF adalah untuk menjamin atau mengamankan terselenggaranya kerjasama moneter internasional, menstabilkan nilai tukar mata uang serta mempeluas likuiditas internasional untuk mkepentingan perdagangan internasional dan penyediaan lapangan kerja.

Ketua IMF

adalah seorang direktur utama yang memimpin segala persidangan dan perundingan, pada konferensi tersebut semua pihak sepakat bahwa ketua IMF haruslah orang Eropa dan ketua Bank Dunia haruslah orang Amerika Serikat karena adanya pergeseran likuiditas dunia ke Jepang pada akhir abad ke 20-an tidak heran nanti secara bertahap orang Jepang bisa menjadi ketua IMF. Resminya IMF diatur oleh 2 badan yaitu, Dewan Gubernur dan Dewan Eksekutif, Dewan Gubernur terdiri dari gubernur bank central dari masing-masing negara anggota dengan proporsi suara sesuai dengan kuota iuran, pada mulanya negaranegara yang dominan meliputi 10 negara yaitu amerika serikat, inggris, kanada, prancis, jerman barat, italia, belanda, belgia, swedia, jepang, arab saudi bergabung kemudian. Dewan gubernur mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan prubahan pasal-pasal perjanjian masuknya anggota-naggota baru serta memilih para direktur pelaksana. Dewan eksekutif terdiri dari direktur-direktur yang ditunjuk dan yang dipilih, mereka yang ditunjuk dicalonkan oleh anggota yang memiliki kuota terbanyak. dewn eksekutif merupakan dewan permanen dalam sidang-sidang yang menangani operasi IMF hari-hari. IV.

Standar Emas dan Hegemoni Inggris Tatkala sistem perdagangan dengan menggunakan uang tunai apakah dlm bentuk uang emas atau perak diganti dengan penggunaan uang kertas, maka masalah moneter tidak lagi dpat dipisahkan dengan masalah hukum, mulai saat itu pemerintah (lembaga politik) memiliki kekuataan untuk mengontrol planner uang dan dengan itu pemerintah dapat EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

26

mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dalam arena internasional peredaran uang dan sistem yang mengatur peredaran tersebut juga tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan politik yang bekerja dibalik kinerja hubungan antar bangsa. Kalau dalam level domestik sistem yang mengatur masalah uang dapat dikontrol oleh lembaga politik yang bernama pemerintah maka dalam level internasional sistem moneter dikontrol oleh kedua negara yang memegang kekuatan politik yang disebut hegemon. Dengan kata lain, negara mana yang memegang hegemoni maka negara itulah yang akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional yang pertama kali berhubungan langsung dengan hegemoni internasional adalah sistem standar emas klasik the classical gold standard sistem yang berlangsung tahun 1870-1918 merupakan refleksi dari hegemoni inggris dalam percaturan internasional artinya karena saat itu inggris memiliki hegemoni dalam pasar modal, keuangan dan komoditi dunia serta menjajah sekitar 2/3 negara di muka bumi, maka inggris dapat mengorganisir dan mengelola sistem monetere internasional yang berlaku. Sebagai konsekuensi posisi hegemonisnya dalam sistem moneter internasional maka inggris dapat melaksanakkan norma-norma yang berlaku dalam sistem, sehingga sistem itu pada gilirannya akan memberikan banyak keuntungan pada inggris.

Sistem moneter

internaisonal yang berlaku pada saat itu, mencerminkan kepentingan-kepentingan inggris dan mayoritas negara-negara di dunia harus mengintegrasikan sistem moneter nasionalnya ke dalam sistem moneter yang didominasi oleh inggris. Prisip pokok sistem moneter dengan standar emas klasik adalah bahwa bank sentral setiap negara menjual dan membeli emas berdasarkan harga yang telah ditetapkan sementara dalam perdagangan internasional frakmasi-frakmasi yang dilakukan harus mengacu pada poundsterling (mata uang inggris). Konsekuensinya bank-bank sentral di seluruh dunia dalam menentuka kurs atau nilai tukarnya harus mengacu pada kebijakan Bank of England karena semua bank sentral mengsubordinasikan kebijakan keuangan pada Bank of England yang memungkinkan inggris untuk mengandalikan supply credit, peredaran emas dan harga-harga internasional.

Pada gilirannya semua memberikan

sumber kekuatan bagi inggris untuk menguasai perdagangan, pergerakan modal dan pendapatan nasional di seluruh dunia dan arus sebaliknya adalah status inggris sebagai


27

hegemon dunia akan terpelihara karena berhasil mengendalikan sistem moneter internasional dengan segala akibatnya. V.

Buttonwoods dan Hegemoni Amerika Serikat Akan tetapi, pada permulaan abad ke-20 muncul kekuatan-kekuatan industri baru di dunia dengan semangat nasionalisme ekonomi yang tinggi slah satu yang mengemukakan adalah jerman. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di dunia dengan nasionalismenya itu kemudian merangsang berkobarnya perang dunia pertama (1914-1918). Dampak nyata dari perang tersebut posisi hegemoni inggris dalam percaturan internasional menjadi goncang sehingga berpengaruh langsung kepada goyahnya supremasi inggris dalam masalah ekonomi dan moneter internasional. Setelah perang dunia pertama, sistem moneter berdasarkan standar emas buntu dan masalah moneter kembali menjadi tanggung jawab otoritas nasional masing-masing negara. Nilai tukar tidak lagi dapat didasarkan pada standar emas yang ditetapkan oleh bank of england tetapi bersifat mengambang (floating rates) dan seperti dikatakan Joseph schum peter kondisi tersebut telah membawa suati reformasi global dimana negara-negara tidak lagi peduli kepada kepentingan norma-norma moneter internasional. Negara-negara diilhami pemikiran-pemikiran ekonomi nasionalis yang berkembang pada saat itu menjadi lebih mengutamakan perekonomian dalam negerinya masing-masing. Sebagai sebuah sistem moneter, sistem button woods baru bisa beroperasi bila ditunjang dengan sebuah lembaga yang dapat menjalankan fungsi adjusment, sebab itulah kemudian negara-negara peserta pertemuan button woods sepakat untuk membentuk international monetary funds dan juga 2 lembaga yang lain yaitu internastional bank for reconstruction and development yang kemudian menjadi world bank. Pada awalnya sistem button woods merupakan refleksi dan hegemoni anglo-amerika artinya sistem itu ditopang bersama oleh kekuatan dan kepentingan inggris dan amerika serikat. Tetapi setelah tahun 1968, sistem itu praktis disanggah oleh hegemoni tunggal amerika serikat dimana saat itu dollar amerika serikat menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan standar nilai tukar emas. Hegemoni dollar sebagai standar nilai tukar emas diakui atau tidak berhubungan dengan status hegemoni amerika serikat dalam percaturan interasional. Jika amerika serikat tidak memiliki kekuatan dalam melakukan pengaturanpengaturan dalam sistem internasional mustahil mereka akan dapat memasakkan dollar EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

28

sebagai standar sistem moneter internasional. Namun sebagai konsekuensi dari posisi hegemonisnya dalam moneter tersebut, amerika serikat harus menyediakan dollar yang memadai sehingga tidak terjadi stagnasi. VI.

Dari Standar Emas ke Floating Rate Peralihan dari nilai tukar tetap yang didasarkan pada konvertiblesitas adalah dollar, poundsterling, euro dan yen tergantung dimana transaksinya. Convertible the ability of currency to be exchange for gold or for other currency. dollar terhadap emas ke sistem nilai tukar mengambang dapat diselidiki dengan maslaah atau dilacak karena 3 rates distribusi permanen kekayaan amerika serikat, harus dikeluarkan kepada negara-negara lain yaitu penyaluran uangnya terhadap a. Marshall plan, adalah bantuan kepada negara-negara eropa untuk membangun

negaranya yang hancur karena perang dunia kedua. Karena adanaya marshall plan anggaran belanja AS dan bantuan asing dan inventasi maka kelangkaan dollar telah berlangsung sejak perang dunia kedua, berubah menjadi banjir dollar di luar negeri sehingga AS berubah dari kreditur dunia menjadi peminjam. Dengan menyadari bahwa AS untuk menutupi atau melindungi dollar dan menghadapi kemungkinan devakuasi, maka pada tgl 15 agustus 1971 presiden Richard Nixon dari AS melakukan apa yang memang mungkin dilakuakn oleh seorang presiden yaitu membatalkan atau menaklukan konvertivekitas dolar ke dalam emas untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan ini dinamakannya sebagai The New Economic Policy. b. Dinaikkannya harga minyak sampai empat kali lipat oleh kartel minyak OPEC pd th

1973 menjadi pukulan terberat bagi AS, karena AS harus mengeluarkan 4 kali lipat lebih banyak untuk membeli minyak kepada negara-negara anggota OPEC karena AS hanya menghasilkan minyak sendiri sebanyak 40% dan yang dibutuhkan negaranya atau rakyatnya maka yang 60% lagi untuk menutupi kekurangannya harus di ekspor dari negara-negara lain. c. Pinjaman-pinjaman bank komersil pada akhir tahun 1970-an. Krisis ekonomi global pada 1980-an bergeser dari surplus likuiditas yang inflasioner ke arah likuiditas yang diflasioner. Bank-bank swasta komersil dan multinasional merupakan lembaga penyuaian pada 1970-an dan saling berebut menawarkan pinjaman pada negara-negara dengan bunga yang tinggi. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

29

d. badan-badan moneter lainnya Fungsi bank dunia (world bank), bank-bank ini mulai berfungsi pada tahun 1956 tugas dan prinsip utama bank dunia dewasa ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang produktif untuk ketentuan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Bank dunia mempunyai 2 anggota yaitu International Finance Corporation (IFC) yang memulai aktifitasnya pada tahun 1976, International Development Asociation pada 1980. Kedua lembaga ini dan bank dunia membentuk kelompok bank dunia yang dinamakan World Bnak Group. Kegiatannya ditujukan untuk sector-sektor bantuan luar negeri. Bantuan atau pinjaman hanya ditujukan pada negara miskin dengan syarat lebih ringan dibandingkan yang biasa oleh bank lainnya. VII.

Badan-badan Moneter Internasional Disamping itu ada lagi bank-bank pembangunan regional yang memberikan jasa serupa dengan bank pembangunan diantaranya adalah : 1. ASEAN Development Bank 2. International American Development Bank untuk Amerika Latin 3. The Carribean Development Bank untuk negara dikepulauan karibia 4. The African Development Bank Kelompok badan khusus PBB yang berkaitan dengan EPI adalah : 1. UNDP. Yaitu suatu badan untuk mengurus bantuan teknik dan ekonomi pada negara naggota PBB yang membutuhkannya. 2. UNCTAD untuk program pembangunan 3. UNIDO untuk industry bagi negara yang membutuhkan 4. UNFPA untuk kependudukan dan kesehatan wanita dan anak. Kelompok kelompok badan khusus PBB untuk kesehatan adlah WHO dan UNESCO


30

BAB V TEORI-TEORI DAN DEFINISI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL I.

Pendahuluan Ada beberapa teori yang berkemban dalam disiplin ekonomi politik internasinonal, teori-teori yang akan kita bahas yang terpenting adalah teori yang pertama adalah teori yang secara prinsip bersumber dari aliran atau perspektif liberal yaitu, The Theory of Dual Economy, yang kedua adalah teori yang sangat dipengaruhi nafas pemikiran radikal yaitu, The Theory of The Modern World System dan yang ketiga ialah teori yang mendapat inspirasi meskipun tidak secara mutlak dari realisme politik yaitu The Theory Hegemony Stability.

II.

Teori Ekonomi Politik Internasional Charles Kindlerburger dan Samuelson (1992) adalah pakar diantara teori-teori EPI, dia mengatakan teori EPI adalah basis dari sistem ekonomi yaitu produksi. Distribusi dan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa (goods and services), sedangkan unsur-unsur pokok dari sistem politiknya adalah kekuasaan, pengaruh dan pembuat keputusan politik. Teori ekonomi internasional membahas ekonomi diantara negara-negara di dunia. Hubungan tersebut saling menimbulkan interdepedensi satu negara dengan negara lain yang merupakan satu hal yang sangat penting yaitu merupakan kesejahteraan hidup hampir atau semua negara di dunia, sebagai contoh: negara-negara di dunia mengekspor barang dan jasa, komoditi dan faktor produksi untuk ditukarkan dengan barang impor serta barang produksi lain yang tidak dapar diproduksi di negara sendiri atau barang efisien atau tidak dapat diproduksi sama sekali, misalnya: kopi ke AS, minyak ke Jerman, mobil ke negaranegara Afrika dengan demikian sebagian besar kesejahteraan ekonomi negara-negara di dunia sangat dipengaruhi dan saling ketergantungan.

III.

Theory Dual Economy Teori ini atau dualisme economy tokoh-tokohnya adalah mereka juga pada umumnya mengembangkan pemikiran-pemikiran liberalisme ekonomi menurut teori ini proses


31

perkembangan ekonomi adalah proses transformasi dari sektor tradisional menuju ke sektor modern melalui modernisas struktur-struktur ekonomi, sosial dan politik. Menurut teori ini proses perkembangan ekonomi adalah proses transformasi dari sektor tradisional menuju sektor modern melalui modernisasi struktur ekonomi, politik dan sosial. Dalam pandangan Theory Dual Economy munculnya suatu ekonomi pasar, adalah akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar, kemajuan-kemajuan dalam bidang komunikasi dan transportasi perkembagan efisiensi lembaga ekonomi dan pengurangan transaksi merupakan faktor pendorong trnasformasi dari tradisional ke modern. Teori in yang menyatakan bahwa lamabat laun sistem pasar akan menyebar ke daerahdaerah baru ke dalam orbit perekonomian internasional, proses semacam ini pertama kali terbukti ketika negara-negara kapitalis pertama di Eropa menggunakan ekspansinya di negara Eropa dan Amerika Latin mulai abad ke-16. Sektor modern yang diperkenalkan oleh negara kapitalis Eropa mulai merebah ke sektor keterbelakangan di ketiga bagian dunia tersebut. Menurut pengamat teori ini, proses evolusi ekonomi (dalam lingkungan domestik maupun internasional) dikendalikan oleh kompetisi pasar, mekanisme harga, efisiensi produksi dan maksimalisas kekayaan sebagai akibat dari ekspansi pasar, akumulasi modal dan fakta-fakta produksi lainnya dan juga penemuan teknologi dan bentuk organisasi baru telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan interdepedensi global diantara masyarakat internasional. Dalam beberapa kasus teori-teori dual ekonomi memang cukup menunjukkan kuadilitas atau keabsahannya sebagai contoh: suatu negara yang bersedia melakukan trasnformasi dari tradisional menuju modern melalui cara-cara liberal yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di negara tersebut, misalny Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Spanyol, Malaysia yang kini disebut sebagai negara-negara Neo Industialize Countries (NICs). Dan kini beberapa negara lain dengan menerapkan teori tersebut yang menikmati kemajuan ekonomi setidaknya bersifat dari indikator-indikator seperti efisiensi, penumpukkan modal dan pengintegrasian dalam perekonomian internasional. IV.

Teori Sistem Dunia Modern (MWS) Bahwa sejarah bekerja teori EPI hanya dapat dipahami dalam terminologi sistem dunia modern artinya dunia adalah satu keseluruhan satu struktural, dunia modern harus dilihat EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

32

dari satu sistem dimana seluruh bagian yang bermacam strukturalnya di hubungi secara fungsional dan sistem operasinya dengan hukum-hukum ekonomi tertentu. Para penganut MWS bahwa tugas utama ahli atau orang-orang yang mempelajari EPI adalah melakukan analisis terhadap asal-usul dan fungsi sistem tersebut. Teoritis MWS seperti Paul Baron, Andre Gunder Frank berdasarkan asumsinya pada interpretasi feminis tentang Marxisme. Pada umumnya mereka berasumsi bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu Division of Labour (tunggal) yang membentuk suatu hirarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Hirarki tersebut terdiri dari pusat yang maju dan dominan serta pinggiran yang tergantung atau menggantungkan diri. Menurut teori MWS, ekonomi internasional adalah pengisapan dari negara-negara maju terhadap negara-negara pinggiran (dunia ketiga), negara pinggiran-pinggiran akan selalu tergantung pada negara-negara maju terhalang

untuk mencapai perkembangan

ekonominya. Hub internasional membuat negara-negara pinggiran menjadi lemah secara ekonomi bahkan mungkin juga secara politis. V.

Teori Stabilitas Ekonomi atau Kepemimpinan Dalam bidang ekonomi, istilah hegemoni disebut “Bapak”, tetapi Kendel Burger lebih suka memakai istilah kepemimpinan daripada hegemoni.

Menurut Teori Stabilitas

Ekonomi, suatu perekonomian dunia yang liberal dan terbuaka adanya sebuah kekuatan yang dominan atau hegemonis.

Stabilitas hegemonis adalah suatu sistem ekonomi

internasional ayng disasarkan atas pasar bebas seperti keterbukaan dan non-diskriminasi. Negara-negara yang memiliki kekuatan hegemonis tidak bisa melepaskan diri dari sisitem ekonomi liberal suatu sistem ekonomi liberal harus ada diantara kekuasaan ekonomi yang utama, negara yang memiliki kekuatan-kekuatan (big power) yang harus isinya suatu kepentingan dalam pertumbuhan ekonomi pasar status hegemoni selalu terkait dengan sistem ekonomi liberal yang dalam realitasnya Inggris terbukti menjadi negara hegemoni selama abad ke-19, karena negara ini sanggup melakukan dari norma-norma ekonomi

liberal

dan

mampu

menjadi

stabiliter

perekonomian

internasional.

Kepemimpinan Inggris tersebut berakhir dengan terjadinya The Great Depression pada tahun 1930-an yang berarti kesanggupan Inggris untuk menanmpakkan norma liberal yang telah runtuh. Pada pasca perang dunia kedua, AS mengambil alih peranan sebagai negara EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

33

hegemoni bersamaan dengan lahirnya sistem baru Woods.

Sistem ini adalah

penginterpretasi dari sistem ekonomi liberal dimana AS dituntut mampu menjadi stabiliter dari berlangsungnya sistem tersebut. VI.

Konsep dan Teori Depedensi Teori depedensi berserta perubahannya mula-mula muncul sebagai reaksi dari dunia ketiga terhadap dunia maju karena timbulnya keterbelakangan serta timbulnya gejolak ketergantungan yang sukar untuk diatasi di dunia ketiga akibat depedensi kapital dan pinjaman luar negeri yang sangat meningkat berat, kekuatan ekonomi barat dianggap telah berkomplot untuk melestarikan sistem dunia yang mereka lakukan membuat negara yang sedang berkembang terus bergantung pada negara maju dalam segala hal. Agar tercapai kemajuan-kemajuan ini terjadi secara pelan-pelan dan tetap saja harus depedensi. Dalam perdagangan teori ketergantungan sistem dunia terbagi atas tiga bagian kekuatan: 1. Negara-negara yang punya pusat industri 2. Negara-negara semiperifery atau pinggiran

3. Negara-negara pinggiran Pusat industri berada pada kekuatan industri negara-negara maju dan negara-negara barat yang menguasai 2/3 kekayaan negara dan mereka inilah yang mengendalikan sistem ekonomi internasional. Kemudian negara-negara semiperiferi terdiri dari negara-negara makmur yang tidak tergolong dalam industri barat. Sedangkan negara-negara periferi ialah negara-negara miskin yang terbelakang lazim disebut dunia ketiga. Namun lebih jelasnya kategori di atas dapat dijadikan dua saja: pusat dan pinggiran. Ada tiga pendekatan untuk mendefinisikan hak-hak individual tersebut, yaitu: 1. Mengenai sifat-sifat mutlak (seperti variabel-variabel kebangunan) pusat adalah tinggi pada depedensi dan pinggiran-pinggiran agak rendah. 2. Mengenai hubungan interaksi (seperti indeks komposisi perdagangan) pusat memperkaya diri, sedangkan pinggiran memaksimalkan pemerintah. 3. Mengenai struktur interaksi (seperti mitra dan indeks konsentrasinya pada komoditas) pusat lebih mendekati pusat lokasinya dalam jaringan interaksi daripada pinggiran-pinggiran lebih tinggi pada indeks konsentrasi.


34

Selain daripada itu, ada pula konsep yang menengahkan sisipannya dari pusat dan pinggiran misalnya apa yang disebut sebagai perantara, tempat adalah diantara pusat dan pinggiran berkaitan dengan tingkat pengolahan ekspornya. Perantara yang merupakan suatu lapisan menengah antara pusat yang ekstrim dan pinggiran yang ekstrim dalam suatu struktur interaksi feodal. Beberapa Hepotitis mengenai negara perantara adalah sebagai berikut: Negara Pusat AS AS AS Jepang Eropa Barat AS VII.

Negara Perantara Canada Argentina-Brazil Jepang Korsel-Taiwan Eropa Timur Eropa Barat

Negara Pinggiran Anglo-Amerika Amerika Tengah Asia Tenggara Asia Tenggara Uni Soviet Eropa Timur

Konsep dan Teori Interdepedensi Ketergantungan tidak dapat dipandang sebagai variabel asing, analisis harus dihubungi antara kelas sosial politis yang berbeda di dalam bangsa-bangsa yang tergantung tersebut dunia ketiga yang pada umumnya miskin. Berlokasi di pinggiran atau seni pinggiran mereka mengutamakan perdagangan dengan negara-negara pusat untuk harapan yang sama di negara-negara pinggiran tertentu. Negara-negara pinggiran pada umumnya pasar ekspor bahan primer dan sebaliknya mengekspor komoditas sekunder dan tersier negara pusat dengan leluasa mengatur pergerakkan karena, mengerti karena kebutuhan negara pinggiran. Akhirnya pola ekonomi dunia berdasarkan dari ini melahirkan ketidakadilan baik dalam tatanan internasional maupun dalam kehidupan domestik dunia ketiga. Teori ketergantungan amat berguna untuk mengamati tingkah laku kapitalisme dalam pergerakan kekuatan mereka di seluruh dunia. Teori ini mula-mula dicanangkan untuk Paul Baner dengan pengamatan tentang terjadinya keterbelakangan negara-negara yang sedang berkembang. Ketergantungan itu terjadi akibat dari hubungan tidak sesuai antara negara industri negara yang kaya dengan negara-negara yang berkembang. Perkembangan lebih lanjut teori ini dapat larangan, kritik, masukkan baru teori ini dapat disebut sebagai saat baru pendekatan karena menjadi titik tolak baru terhadap pemikiran oposisi terhadap kapitalisme. Dari pengertian ini seperti disertai indikasi teori ketergantungannya, yaitu: 1. Ketergantungan bersumber jadi pencekal baik dalam atau luar negeri EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

35

2. Ada faktor-faktornya mempengaruhi, mencamtukan proses perekonomian tersebut berupa dimensi internal dan eksternal. 3. Ada proses dan faktor yang membawa hubungan disentral (pusat) dan pinggiran sebagai suatu rangkaian struktur yang eksploitatif. Ketergantungan menurut pakar Dossantos seperti dapat diklarifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu:

VIII.

1.

Tipe ketergantungan kolonial

2.

Tipe ketergantungan industri atau kinerja

3.

Tipe ketergantungan teknologi

Teori Globalisasi Teori ini pada tahun 1870-an ketergantungan internasional semain menuju pada globalisasi, konsep ini muncul ketika saling ketergantungan dunia telah memerlukan masalah-masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh masalah itu sendiri, juga punya asal ekonomi sosial dan politik dan serius melampaui sistem-sistem regional. Jika ada satu prinsip dibuat di belahan dunia ternyata akan berpengaruh secara langsung apada belahan dunia lain.

AS yang menjadi pusat ekonomi ternyata dapat menjadi negara

penyelia terhadap dunia ketiga karena ketergantungan AS pada negara perifera padahal perdebatan sumber daya mineral dan energi. pemasaran barang-barang industrinya.

Bahkan keperluan industri dan juga

Hal ini dialami juga oleh negara-negara barat

seperti, MME dan Jepang. Ketergantungan mereka pada peranan tentang masalah bahan mentah, nikel, protasium, seng, karet alam, kobaltis, kopi, teh, coklat. Maka dengan demikian tampaklah jelas unsur kelebihan utama bagi industri dan keterkaitan negara-negara maju industri dengan negara-negara ketiga menurut kapasitas masing-masing yang telah mendasarkan diri atas keseimbangan dalam hubungan satu sama lain dalam hubungan yang lainnya. Dengan demikian negara dunia tersebut disebut ekonomi globalisasi.

IX.

Teori Perdagangan Liberal Pada hakekatnya menolak menaruh politik dalam perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam teori aliran-aliran klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

36

aliran-aliran neoklasik Samuelson, Paul Truthman.

Adam Smith dikenal dengan

“Absolute Advantage” menurutnya kuatir kekayaan dan kekuatan nasional adalah pertumbuhan ekonomi dan sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan internasional. Agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi dalam perdagangan internasional harus diciptakan pembagian kerja (spesialisasi).

Pembagian kerja atas

prinsip keunggulan absolut artinya negara yang menghasilkan sejumlah produk mencapai pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada negara lain yang menghasilkan sedikit produk.

Negara-negara mengspesialisasikan dirinya terhadap

produk tertentu terutama karena pertimbangan biaya kompetitif yang paling rumit sehingga suatu negara memiliki keunggulan yang absolut terhadap suatu barang biasanya menjadi eksportir bila biaya lebih mahal daripada diproduksi oleh negara lain. Biasanya salah satu faktor pokok yang menentukan keunggulan dari komperatif jika produksi produk yang buruhnya lebih rendah. Teori ini membawa aplikasi bahwa dunia ini tidak lagi merupakan kumpulan negara berdaulat yang masing-masing memiliki perekonomian masing-masing.

Liberalisasi

perdagangan telah menyebarkan dunia menjadi sebuah pasar dunia arus modal dan dari satu negara ke negara lain tidak langsung mampu dibendung untuk pembatasan politik arus-arus barang dan faktor modal dari suatu negara lain yang meruntuhkan adalah faktor efisiensi. X.

Teori Perdagangan Nasionalis Karena liberalisme perdagangan telah menyebabkan hilangnya otonomi perdagangan internasional yang dapat mengancam kedaulatan nasional maka kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran yang berusaha menonjolkan peran usaha dalam perdagangan baik domestik maupu internasional, pemikiran-pemikiran yang mengutamakan kepentingan nasional disebut kemudian teori perdagangan nasionalis yang memiliki beberapa varian. Pada prinsipnya teori perdagangan nasional mereka kepada proteksionisme ekonomi kepada kontrol negara terhadap negara lain terhadap perdagangan internasional.

Ini

berarti bahwa perdagangan tidak boleh lepas dari kontrol negara (politik) negara harus punya kekuatan mengendalikan barang-barang dan faktor modal dari atau negara ke negara lain atau dengan ikut dalam mekanisme perdagangan harus bedasarkan kebijakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teori ini sering juga dikenal sebagai politik perdagangan EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

37

internasional. Menurut paham nasionalisme , perdagangan justru mengurangi fleksibilitas satu negara dan meningkatkan furnerlibilitas terhadap bangsa., gejolak perdagngan internasional.

Oleh karena itu, mereka menganjurkan diberlakukan kebijakan

perdagangan internasional yang secara sistematis melindungi pembangunan internasional industri domestik. XI.

Istilah-istilah Ekonomi 1.

Ketergantungan kepada negara lain = interdepedensi

2.

Gaints from Trade = keuntungan perdagangan

3.

Ballance of payments = neraca pembayaran yaitu pencatatan pembiayaan

negara dengan negara lain.


38

BAB VI Politik Ekonomi “Proteksionisme” I.

Pendahuluan Politik ekonomi merupakan unsur dari praktek dan terapan (applied economics) yang merupakan aplikasi dari sebagian tugas pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi berkenaan dengan proses ekonomi dengan apa yang di dalamnya pemerintah turut campur dalam ekonomi. Di dalam bukunya atau karya dari dr F Hardod yang berjudul dikatakan bahwa politik ekonomi pemerintah meliputi bermacam-macam aktivitas ekonomidan berusaha untuk mempengaruhinya, di dalam kehidupan ekonomi terdapat sejumlah tindakan ekonomi misalnya produksi, konsumsi, impor dan ekspor, proteksi, yang berhubungan satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses ekonomi. Dalam tulisan Prof. Dr. Herbert Grich “Alljemeine winschaft Political” menyatakan bahwa politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah semua usaha perbuatan dan tindakan dengan maksud mengatur, mempengaruhi atau langsung menetapkan jalannya kejafian-kejadian ekonomi di dalam suatu negara, daerah atau wilayah. Dengan turut campurnya pemerintah dalam proses ekonomi sudah tentu pemerintah berusaha untuk mencapai hasil tertentu semaksimal mungkin yag tidak dicapai hanay dengan mengandalkan mekanisme pasar saja secara otomatis, dengan demikian politik ekonomi tidak menerima hasil proses ekonomi begitu saja tetapi, melalui suatu usaha untuk mempengaruhinya dengan instrumen-instrumen tertentu sehingga menciptakan perubahan-perubahan yang dikehendakinya. Politik ekonomi dapat dianggap suatu elemen yang dapat diberlakukan sebagian tindakan-tindakan pencegahan, perbaikan terhadap gangguan-gangguan keseimbangan ekonomi.

Pemerintah melakukan tindakan-tindaka politik ekonomi didasarkan atas

kebijakan ekonomi dalam negeri. Salah satu tindakan pemerintah untuk politik ekonomi adalah proteksionisme. Proteksionisme adalah perlindungan ekonomi yang diberikan kepada sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan-persaingan dengan luar negeri, proteksi dilakukan agar sektor politik dan ekonomi dalam negeri jangan sampai bersaing dengan barang-barang luar negeri karena misalnya barang-barang impor kualitasnya biasanya lebih baik dan kadang-kadang lebih murah dan penampilannya lebih menarik jika EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

39

dibandingkan dengan barang-barang buatan dalam negeri dan banyak lagi sebab-sebabnya yang lain. Mengapa sektor industri dan ekonomi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor? Jawabannya secara umum adalah bahwa sektor industri dan ekonomi dalam negeri masih kurang efisien dan teknologinya masih rendah dalam memproduksi barang-barang tertentu jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.

Kenapa kurang efisien? Karena negara tersebut sebetulnya tidak mempunyai

keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam memproduksi suatu barang. II.

Bentuk-bentuk Proteksi Bentuk-bentuk proteksi sekurang-kurangnya ada empat bentuk yang kita jumpai dalam praktek adalah: a.

Tarif (tariffs) atau bea masuk barang-barang impor. Semua barang-barang dagangan (goods) yang masuk atau yang impor dari luar negeri dikenakan pajak (tariffs) melalui pabean diperbatasan (pelabuhan, airport, perbatasan darat dan perbatasan lainnya di antara satu negara dengan negara lain). Tujuan tarif ini adalah untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap barang-barang luar negeri dan sekaligus menjadi pendapatan suatu negara. Barang-barang mewah seperti barang elektronik, mobil, mesin-mesin dikenakan biaya cukai yang tinggi tetapi barang-barang yang termasuk bahan pokok yang sangat diperlukan oleh penduduk tentunya dikenakan tarif terendah agar tidak menjadi beban bagi penduduk.

b. Kuota (quota), barang-barang yang diijinkan yang boleh di impor tetapi secara

terbatas. Barang-barang yang boleh di impor tetapi terbatas seperti, barang yang dapat dihasilkan atau diproduksi oleh negara itu sendiri tetapi dianggap tidak mencukupi untuk konsumsi dalam negeri seperti misalnya, barang-barang kosmetik, sepatu, dan barang-barang mewah lainnya. c.

Non-Kuota, barang-barang tidak boleh di impor. Non-kuota berarti barang-barang yang sama sekali tidak boleh atau dilarang untuk impor seperti, opium atau candu, narkoba dan barang-barang strategis lainnya. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

40

d.

Subsidi, bantuan pemerintah terhadap industri-industri bayi.

Setiap pemerintah ingin mendorong produksi buatan dalam negerinya sendiri, upaya pemerintah pada umumnya untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri dengan misalnya menetapkan peraturan-peraturan bahwa bahan-bahan baku atau sebagian produk harus menggunakan produk dalam negeri, maka dengan demikian pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada industi dalam negeri agar bisa berkembang menjadi industri yang besar. Pemberian subsidi oleh pemerintah kepada industri dalam negeri biasanya berupa: •

Subsidi langsung berupa sejumlah uang

•

Subsidi per-unit produksi misalnya berupa bahan bakar/mentah dengan harga murah dan kemudahan-kemudahan lainnya.

III.

Argumen-argumen Pokok Proteksi Politik untuk mengendalikan impor dan ekspor dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan tertentu adalah misalnya suatu negara dapat membendung dinding-dinding tarif serta melakukan tindakan-tindakan dalam usaha untuk membantu suatu indsutri atau sebuah industri baru di dalam perekonomian yang bersangkutan atau untuk memajukan kepentingan suatu industri yang bersifat vital untuk kepentingan negara.

Argumen-

argumen pokok yang dikemukakan untuk membela politik tersebut adalah: a. Untuk memajukan industri b. Kesempatan untuk memperkerjakan karir-karir atau talent-talent industri melalui deverifikasi industri c. Penghematan dalam biaya transport d. Konservasi daripada sumber-sumber ilmiah untuk dipergunakan pada negara industri e. Kekuatan nasional dalma suatu bentuk perekonomian yang bersifat swasembada. Argumen industri beserta argumen nasional terutama di dukung oleh ekonomi Jerman vriych list adalah sebagai berikut: protektif tarif, suatu tarif yang dikenakan atas impor guna melindungi para produsen negara sendiri terhadap persaingan luar negeri, protective forest, hutan-hutan pelindung dimaksudkan untuk menghindari tumbuhnya bahaya erosi, penggundulan hutan merupakan penyebab timbulnya erosi. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

41

IV.

Proteksi Perdagangan Internasional Dalam perdagangan internasional terdapat arus pindahan barang-barang dari satu negara ke negara lain, sangat banyak macam-macam hambatan sehingga tidak mungkin dapat diungkapkan semuanya namun pada dasarnya hambatan-hambatan itu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: a. Tarif (kuota, non-kuota, subsidi) b. Hambatan-hambatan non-tarif Perdagangan bebas adalah bebasnya arus barang-barang dan jasa-jasa melewati batasbatas wilayah negara, perdagangan internasional tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya, konsep ini adalah yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat dilakukan dengan baik, sumber-sumber dapat dialokasikan paling efisien dan kesejahteraan dapat dicapai apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yang mereka buat paling baik, menjual produk-produk mereka dalam iklim persaingan yang bebas dan terbuka, perdagangan internasional, bebas dalam arti yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia ini. Pemerintah di negara-negara manapun senantiasa berusaha memenuhi kepentingan dalam negerinya dari usaha-usaha luar negeri, alasan pemerintah untuk melaksanakkan proteksionisme ini beraneka ragam, namun proteksionisme merugikan investasi karena merusak kepercayaan dunia usaha.

Proteksionisme menimbulkan banyak pertanyaan dan menciptakan

ketidakpastian dan menimbulkan kepastian yang besar dikalanya eksportir, mengenai akses dan daya saing. Akhirnya akibat proteksi yang jelas adalah konsumen dipaksakan membayar harga lebih tinggi untuk pilihan barang-barang yang terbatas, demikian pula warga negara diharuskan pula membayar pajak langsung atau yang dinamakan Sales Tax yang lebih tinggi untuk membiayai subisidi-subsidi yang mempertahankan produksinya yang kurang efisien agar tetap beroperasi. Kecenderungan

negara-negara

di

dunia

semakin

produktif

mengakibatkan

perdagangan dunia menjadi tidak sehat dan akhirnya dapat menjatuhkan manusia pada tujuan mencipatakan kesejahteraan umat. b. Industri Kuno atau Tua


42

Alasan untuk melindungi industri sudah kuno atau sudah tua hampir sama dengan alasan melindungi industri baru dalam arti keduanya untuk melindungi dari persaingan produk impor yang diimpor dari luar negeri, indsutri dalam negeri yang sudah kuno, produknya mungkin sudah kadarluarsa, tidak optimal, tidak kompetitif dibandingkan dengan produk-produk yang diimpor luar negeri.

Pemerintah melakukan pembatasan

impor melalui hambatan-hambatan perdagangan untuk memberi waktu kepada industri dalam negeri yang sudah kuno untuk melakukan peremajaan dalam meningkatkan industrinya. V.

Tindakan Balasan Suatu negara melakukan hambatan perdagangan internasional karena yakin negara mitra dagangnya telah melakukan tindakan yag tidak adil dalam perdagangan misalnya, subsidi oleh pemerintah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak adil oleh negara lain, maka negara itu menggunakan tarif impor yang tinggi terhadapa produk dari negara yang telah memberikan subsidi pada produsen dalam negeri tadi.

VI.

Alasan-alasan Non-Ekonomis Banyak negara-negara melaksanakkan hambatan perdagangan dengan berdasarkan dengan alasan-alasan non-ekonomis misalnya: a. Kekuatiran dapat merusak budaya bangsa, melarang impor buku-buku, film-film dari luar negeri atau dari negara-negara tertentu. b. Kekuatiran negara akan menjadi sangat tergantung kepada luar negeri. c. Keyakinan yang berlebihan terhadapa kemampuan bangsa sendiri.

VII.

Proteksionisme Baru Sejak dekade 1970-an praktek perdagangan nasionalis atau penerapan hukum politik dalam perdagangan masih banyak diterapkan banyak negara dalam berbagai bentuk sungguhpun berbagai persetujuan perdagangan telah disepakati bahakan telah berdiri organisasi

perdaganagn

duia

yaitu

WTO,

praktek-praktek

perdaganagn

yang

mengutamakan kepentingan nasional tetap berjalan. Banyak terjadi kebijakan-kebijakan proteksionisme menunjukkan dalam pengertian yang sedikit lunak masih dianut oleh banyak negara hanya saja pada jaman proteksionisme EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

43

kuno, ditandai dengan penerapan tarif yang tinggi maka pada jaman proteksionis baru hambatan perdagangan lebih banyak bersifat non tarif, secara sepintas lalu kebijakan nontariffs bariers secara sepintas lalu kebijakan tersebut tidak nampak sebagai proteksionisme namun dampaknya tidak kalah dengan proteksionisme melalui tarif, banyak diterapkannya hambatan-hambatan non-tarif itu membuat arus barang dari satu negara ke negara lain menjadi sulit sehingga pertumbuhan perdagngan dunia menurun. Kebijakan-kebijakan yang dapat digolongkan non-tariffs bariers diantaranaya adalah sebagai berikut: a. Insentif pajak atas produk-produk domestik, bisanya suatu produk dari negara lain dapat membanjiri negara-negara tertentu karena harganya murah, produk itu dapat dijual dengan murah karena keunggulan teknologi, misalnya, sepeda buatan cina lebih laku di Indonesia daripada produk Indonesia sendiri, agar produk sepeda Indonesia mampu bersaing pemerintah memberikan insentif produk pajak tertentu, sehingga sepeda produk Indonesai dapat dijual lebih murah daripada buatan cina, akibtanya sepeda buatan cina tidak laku di Indonesia berarti pula secara tidak langsung Indonesia telah menerapakan proteksionisme. b. Pembatasan kuota impor, barang-barang yang datang dari luar negeri lalu dibatasi dilihat dari segi dampak pembatasan impor ini lebih konkrit daripada melalui insentif pajak. Sebagai contoh belakangan ini pemerintah Indonesia membatasi komoditi buah-buahan yang masuk ke Indonesia tujuannya adalah agar buahbuahan lokal dapat laku di pasar domestik dengan kebijakan ini maka buahbuahan impor dari amerika, eropa, tahiland, new zealand sulit memasuki pasar Indonesia, ini artinya Indonesia telah melakukan kebijakan proteksi dengan dalih demi kepentingan nasional. c. Subsidi, contoh proteksionisme baru yang lain adalah subsidi, jaminan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank, dumping dan regulas perdagangan. Yang dimaksud dengan subsidi adalah subsidi yang diberikan pemerintah terhadapa produsen produk-produk tertentu, sehingga biaya produksi lebih rendah dan memiliki daya saing lebih tinggi, kebijakan jaminan atau pemberina kemudahan, kredit juga dimaksudkna untuk kelancaran proses produksi sehingga daya saing terhadap produk-produk negara lain meningkat. Sedangakan yang dimaksud dengan dumping adalah strategi untuk menguasai pasar luar negeri dnegan cara menjual produknya ke negara itu dengan haraga di bawah harga pasar EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

44

yang belakun di negaranya, sementara produksi melalui regulas artinya suatu negara memberlakukan kebijakan-kebijakan perdagangan khusus, kebijakan impor yang ditunjukkan untuk mempersulit komoditi dari negara lain memasuki negara tersebut. Tujuan dari semua proteksi non-tarif tersebut pada dasarya adalah untuk melindungi industri-industri dalam negeri, diharpakn dengan berbagai perlindungan yang dibuat pemerintah, industri-industri tersebut tidak hanya berkembang di dalam negeri dan melakukan ekspansi sehingga mereka dapat menjadi kolektor devisa dalam rangka memperkuat ekonomi internasional pada khususnya national power pada umumnya.


45

BAB VII General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) And World Trade Organization I.

Pendahuluan (GATT) GATT adalah suatu perjanjian dagang internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1988 dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembanguna. Sewaktu GATT didirikan adalah satu-satunya sarana multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang mana anggotanya waktu itu 125 anggota yang dinamakan contracting parties yang menyetujui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

II.

Tujuan GATT Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, GATT bekerja pada dua tingkatan yang saling melengkapi yaitu: 1. Sebagai perkumpulan aturan yang mencakup Genereal Agreemeet itu sendiri serta

bebragai ranah hukum yang telah dirundingkan di bawah perlindungan GATT 2. Sebagai wadah ia tetap yang memantau perkembagan perdagangan internasional, mengatur perundingan-perundingan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional dan menyelesaikan perselisihanperselisihan perdagangan Maka dengan demikian GATT merupakan suat perkumpulan maupun suatu pola bagaimana negara anggota untuk mencapai konsiliasi (penyelesaian) dalam perundingan. GATT sebagai suatu perkumpulan internasional yang mengatur sistem perdagangan internasional mempunyai empat prinsip dasar, yaitu: a. Trade without Discrimination Prinsip uatam GATT adalah Most Favourite Nation Close (MFNC) yang berarti bahwa perdagangan internasional harus didasarkan pada prinsip non-diskriminasi. Artinya setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sederajat dalam kebijakan perdagangannya kepada negara lain.

Setiap negara harus saling

memberikan perlakuan yang sama dan timbal-balik (reciprocity) dalma hubungan perdagangan internasional. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

46 b. Protection Though Tariffs

Suatu negara yang ingin melindungi industri dalam negerinya dapat memberikan perlindungan hanya melalui tarif dan tidak melalui hambaan-hambatan perdagangan non tarif. c. Prinsip Tranparansi/Keterbukaan Perlakuan dan kebijakan perdagangan yang dilaksanakkan suatu negara harus transparan, jelas dan terbuka. Dengan kata lain, perlakuan dan kebijaksanaan tersebut harus dapat diketahui oleh seluruh mitra dagangnya, misalnya suatu negara mengeluarkan peraturan baru tentang impor, maka seluruh mitra dagangnya harus diberitahu untuk memahami peraturan tersebut. d. The Stable Basics for Trade GATT juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas perdagangan, untuk mencapai tujuan tersebut GATT membuat suatu peraturan tentang pengikatan tarif (tariffs bendings) melalui perundingan yang dilakukan antara negara anggota. III.

Uruguay Round Uruguay round yang dilakuakn pada tanggal 20 september 1986 di kota Panta de Este, negara-negara anggota GATT sepakat untuk meluncurkan negosiasi perdagangan multilateral guna menciptakan dunia yang lebih tentram dan bebas. Perundingan ini dianggap yang paling ambisius dan kompleks dengan pokok permasalahan yang dirundingkan yang paling banyak dan komperhensif. Untuk pertama kalinya negaranegara berkembang merupakan partisipan yang aktif. Putaran Uruguay membahas lima bidang permaslaahan, yaitu: 1. Empat belas bidang perdagangan barang (goods on negotiations group) 2. Bidang perdagangan biasa (goods negotiation for services) Putaran-putaran sebelumnya yang pernah diadakan adalah: 1. Benever Rounds tahun 1947 2. Annezy Rounds tahun 1989 3. Gorquew Rounds tahun 1950-1951 4. Geneva Rounds tahun 1955-1956 5. Dellon Rounds tahun 1961-1962 6. Kennedy Rounds tahun 1963-1967 EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

47

7. Tokyo Rounds tahun 1973-1979 8. Uruguay Rounds 1986-1994 Setelah hampir delapan tahun pada akhirnya putaran tersebut berakhir dengan ditandatanganinya The Final Act and Embodying The Result of The Uruguay Rounds of Multilateral Trade Negotiations oleh 125 negara anggota GATT di Maracas, Maroko 15 April 1994. Ketentuan yang disetujui pada putaran tersebut terdiri dai empat kelompok yaitu mengenai: 1. Perdagangan produk pertanian, tekstil, garmen dan produk-produk yang bermanfaat pada umumnya; 2. Perdagangan bidang jasa; 3. Investasi yang terkait dengan perdagangan Related investment measures (TRIMS); 4. Hak milik intelektual yang tekait dengan perdaganagn yaitu (related intelectual

property rights or TRIPs) IV.

World Trade Organization (WTO) Disetujui pula pada putaran Maracas penunjukkan WTO yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995 di Maracas.

WTO merupakan badan untuk mengawasi atau

memantau pelaksanaan putusan-putusan putaran urugay WTO juga diharapkan suat badan yang dapat menyelesaikan sengketa-sengketa dagang antar negara-negara anggota melalui dispute settlement body. Adanya pembentukkan WTO adalah keinginan sejumlah negaranegara yang bangkit untuk memperbaiki kehancuran ekonomi akibat perang dunia kedua, serta mengakhiri

pengaruh

sistem proteksionisme

yang

pembentukkan wadah untuk perdagangan internasional.

berkembang

membuat

Pada awalnya dibentuk

International Trade Organization namun demikian meskipun perundingan di Kuba yang dilaksanakkan pada tahun 1948 telah berhasil merumuskan diagram pendirian ITO yang dinamakan Havana Charter.

Pendirian ITO ini gagal karena disebabkan adanya

penolakkan dari Kongres AS untuk meratifikasi, sungguhpun ITO gagal terbentuk maka GATT berhasil dirumuskan pada tahun 1967 dan kemudian pada tahun 1995 pada tanggal 1 Januari terbentuklah WTO. V.

Tujuan, Fungsi dan Struktur WTO EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

48

Sebagai suatu organisasi internasional yang memegang peran penting dalam mengatur masalah-masalah perdagangan dunia WTO didirikan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian aturan-aturan yang disepakati dalam perdagangan multilateral yang adil dan transparan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua negara anggota baik negara maju maupun negara berkembang termasuk negara-negara Least Developing Countries (CDCs). Tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam undang-undang pendirian WTO (Agreement Esthablishing The WTO) yang isi menegaskan secara spesifik tujuan, fungsi dan struktur kelembagaan WTO. VI.

Status WTO dan Peranan WTO WTO merupakan subjek hukum dan status tersebut wajib diakui oleh negara-negara anggotanya, dengan memperoleh status tersebut maka diharapkan WTO dapat melakukan porsinya sesuai dengan amanat dalam perjanjian WTO agar fungsi WTO secara independen, maka kepada WTO baik secara organisasi maupun pejabat-pejabatnya serta perwakilan-perwakilan negara anggota memperoleh hak istimewa dan kekebalan yang wajib diakui oleh negara-negara anggotanya. Peran WTO sebagai suatu organisasi yang bersifat permanen akan lebih kuat daripada GATT, ini setidak-tidaknya tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai tingkat menteri. Secara garis besar peranan WTO dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan putaran uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif. 2. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi. 3. Forum dalam menyelesaikan sengketa dan penyediaan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.


49

4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan sebagian anggotanya, termasuk bagi negara-negara sedang berkembang dalam melaksanakkan dalam hasil putaran Uruguay. 5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran profesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatna-hambatan perdagangan dunia. VII.

Ruang Lingkup Perjanjian dalam WTO Dalam perdagangan multilateral WTO terdapat banyak aturan perjanjian-perjanjian yang harus diakui dan dipatuhi oleh setiap negara anggota, mengingat perjanjianperjanjian dalam perdagangan multilateral bersifat mengikat secara umum (legally binding) di samping itu putusan yang dihasilkan WTO bersifat tidak dapat ditarik kembali Irrevocable atran di dalamnya sanga panjang dan bersifat kompleks karena menyangkut konteks hukum yang sangat luas dalam area perjanjian di bidang perdagangan barang dan jasa general agreement on trade and services dan hak kekayaan intelektual serta kesepakatan mengenai aturan dan prosedur, penyelesaian sengketa dan mekanisme peninjauan kebijakan-kebijakan perdagangan. Terdapat lima prinsip kejadian yang diatur dalam WTO, kelima prinsip tersebut merupakan struktur dari GATT yang diambil alih oleh negara-negara anggota dari WTO, yaitu: 1. The most favourite nations 2. Tariff bindings 3. The national tradement obligations 4. The elimination of quantitative destriction 5. Transparansi Selain daripada itu terdapat lagi ketentuan akses pasar dan impor perdagangan yang di ambil alih dari GATT, adalah: 1. Tarif 2. Safeguard, dilarang melakukan pembatasan kuota impor

3. Balance of Payment Provisions 4. Techinal barrier to trade, hambatan teknik dalam perdagangan

5. Sanitary and vitho sanitary EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

50

6. Trade related investments measures. (TRIMs) VIII.

Trade Policy Review Mechanism Tujuan WTO dapat tercapai apabila terdapat transparansi dalam kebijakan dan aturan perdagangan masing-masing negara anggota, sehubungan dengan itu WTO secara reguler melaksanakkan peninjauan terhadap ketentuan perdagangan dari masing-masing negara anggota, tinjauan kebijakan perdaganagn dalam WTO itu sendiri dilakukan oleh suatu badan tersebut yang disebut dengan trade policy review body yang difokuskan kepada kebijakan dan praktek perdagangan negara-negara anggota.

Dalam review kebijakan

trade policy review body ini mendasarkan penilaiannya kepada laporan yang disampaikan oleh negara-negara anggota dan laporan dari berbagai sumber dan di klarifikasikan lebih lanjut dengan negara-negara anggota lainnya ataupun negara yang menjadi objek penilaian. Selanjutnya dalam memenuhi prinsip trasparansi laporan dari hasil penilaian (review) kebijakan dipublikasikan kepada seluruh negara anggota dan disampaikan juga secara langsung kepada ministrial conference. IX.

Perjanjian dan implementasi WTO

Permasalahan yang paling mendasar dalam WTO adalah menyangkut komitmen dan implementasi perjanjian oleh negara anggota. Permasalahan tersebut terutama bersumber dari 2 hal yaitu : •

Komitmen implementasi perjanjian negara maju yang tidak sesuai dengan harapan negara berkembang.

•

Permasalahan yang dihadapi negara berkembang, yang emnghadapi kendala untuk merubah kebijakan domestiknya sesuai dengan perjanjian WTO.

Permasalahan tersebut terutama disebabkan ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang dalam berbagai hal, antara lain besarnya kemampuan financial, teknologi dan ilmu pengetahuan serta tahap pembangunan. Agar liberalisasi perdagangan WTO dapat berjalan sebagaimana tujuan terbentuknya lembaga tersebut tanpa merugikan negara berkembang, maka sejumlah proposal dari perjanjian perlu ditinjau kembali. Beberapa perjanjian WTO yang mengalami permasalahan dalam implementasinya antara lain dalam sector pertanian, industry, TRIPs, TRIMs, mekanisme special safeguard, dll.


51

X.

Dipute settlement

Sistem penyelesaian sengketa (dispute settlement system) dimaksudkan agar setiap negara anggota menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan yang disepakati. DSB (dispute settlement body), sebagai badan penyelesaian sengketa WTO dalam memberikan rekomendasi dan merumuskan aturan tidak diperkenankan menambah atau mengurangi hak dan kewajiban dari negara anggotanya yang tercantum dalam perjanjian, yang dapat diajukan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan dari DSB adalah untuk memecahkan masalah secara positif atas suatu kerugian yang dialami suatu negara sebagai akibat inddikasi tindakan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh negara lain. Dalam hal upaya menyelesaikan sengketa antar negara anggota tidak berhasil, maka sengkete tersebut dapat diajukan untuk diselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa WTO. DSB akan menentukan apakah tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain melanggar atau tidak konsisten dengan perjanjian yang berlaku. Dalam hal ditemui suatu negara dianggap melakukan pelanggaran, maka negara tersebut diwajibkan mencabut aturan atau tindakan yang tidak konsisten tersebut. Dalam hal negara yang melakukan pelanggaran tersebut tidak memperbaikinnya maka negara yang mengajukan keberatan dapat meminta kompensasi (penggantian) kepada negara yang melakukan pelanggaran atau tidak konsisten sampai tidak melanggar tindakan tersebut dicabut. Sebaliknya jika negara yang melakukan pelanggaran tersebut masih tidak menghentikan atau mencabut ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten tersebut, maka negara yang dirugikan dapat meminta persetujuan DSB untuk melakukan langkah balasan.


52

BAB VIII Integrasi Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Regional I.

Pendahuluan Salah satu fenomena internasional yang tidak dapat dilepaskan dari kajian ekonomi politik internasional adalah masalah integrasi atau regionalisme ekonomi. Kecenderungan ekonomi telah menjadi fenomena kontemporer dalam hubungan internasional sebenarnya, kecenderungan negara-negara membentuk integrasi ekonomi sudah berlangsung lama tetapi, baru akhir-akhir ini kecenderungan tersebut nampak semakin menonjol.

II.

Integrasi Ekonomi Kawasan Hampir di setiap kawasan di dunia akhir-akhir ini telah terbentuk integrasi ekonomi (penggabungan ekonomi) dari yang bersifat longgar hingga yang bersifat ketat dapat ditemui di berbagai benua. Di benua Amerika misalnya, kita mengenal NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreements) yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Kanada dan Meksiko. Di Amerika SERIKAT Selatan ada LAFTA (Latin America Free Trade Association) dan CACM (Central America Common Market) dan Pakta ANDEAN.

Di benua Eropa sudah

terbentuk integrasi ekonomi yang mungkin paling kokoh di dunia yaitu EEC (European Economic Community) yang kini telah berkembang menjadi EU (European Union). Di kawasan Asia Pasifik sudah terbentuk juga APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area), di Asia Selatan ada SAPTA (South Asia Preferntial Trade Area) yang menuju kepada SAFTA (South Asia Free Trade Area) dan di Afrika ada EACM (East African Common Market). III.

Tujuan Integrasi Disamping faktor global, faktor-faktor lain adalah faktor integrasi ekonomi yang mendorong negara-negara di dunia membentuknya. Tujuan atau harapan-harapan yang ingin diraih pemerintahan negara-negara adalah mendirikan integrasi ekonomi. Menurut pakar ekonomi, Walter S. Johns (1985) sedikitnya ada 3 tujuan yang mendorong lahirnya integrasi ekonomi dalam suatu kawasan, yaitu:


53

a. Potensi ekonomi, tujuan dari integrasi ekonomi adalah untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara yang berintegrasi, negara-negara yang sedang berkembang, maupun negara-negara maju melakukan integrasi dengan tujuan agar mereka memiliki daya saing yang lebih baik dan kuat untuk menghadapi perekonomian-perekonomian di dunia misalnya, pada awal 1950-an negara-negara Eropa Barat merasa tidak sanggup lagi bersaing dengan perekonomian Amerika Serikat sehingga, pada tahun 1957 mereka membentuk masyarakat ekonomi Eropa dengan cara mengintegrasikan diri dalam sebuah blok ekonomi mereka berharap secara kolektif memiliki potensi ekonomi dan daya saing yang tidak kalah dengan Amerika Serikat. b. Potensi politik, dalam hal ini tujuan membentuk integrasi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari motivasi politik, negara-negara bergabung dalam sebuah implementasi ekonomi diantaranya dalam rangka untuk memaksimalkan potensi politik. Biasanya, negara-negara tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan politik (sungguhpun secara ekonomi cukup kuat) sehingga mereka tersisih dalam percaturan-percaturan internasional misalnya Brunei Darussalam dan Singapura. Tetapi dalam bergabung dalam suatu integrasi (sunguhpun motif awalnya ekonomi) namun secara politik mereka akan memperoleh keuntungan dalam kolektif. ASEAN dan NAFTA, Brunei Darussalam dan Singapura dengan sendirinya dapat memainkan perannya dalam percaturan politik internasional, peranan tersebut belum tentu dapat mereka peroleh jika tidak bergabung dalam suatu integrasi seperti ASEAN dan lainnya. c. Resolusi Konflik, beberapa negara bergabung dalam integrasi dengan tujuan untuk mencari pemecahan atas konflik-konflik yang mereka hadapi bersama, dengan adanya integrasi akan tumbuh rasa saling ketergantungan antara negara-negara anggotanya dan dengan sendirinya benih-benih konflik dapat diredam atau setidak-tidaknya bila terjadi konflik antar negara, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang ada dalam integrasi tersebut sebagai contoh misalnya, Jerman dan Prancis dulu bersaing terus menerus untuk memperebutkan sumber-sumber daya batu bara dan baja. Untuk menjadi solusi atas konflik kepentingan tersebut maka mereka bentuklah Masyarakat Baja dan Batu Bara Eropa yang mana akhirnya menjadi cikal bakal bagi pembentukkan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).


54

IV.

Pra-kondisi Integrasi Harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan membentuk integrasi tidaklah dengan sendirinya dapat terwujud, apabila tidak mendukung oleh faktor-faktor pendorong bagi berdirinya sebuah integrasi.

Agar suatu integrasi ekonomi (yang mungkin integrasi

apapun) dapat berjalan dengan lancar dan baik setidak-tidaknya diperlukan pra-kondisi, pra-kondisi tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut: a. Asimilasi sosial, agar suatu integrasi eonomi dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan, maka dipersyaratkan adanya toleransi budaya timbal-balik, kedekatan hubungan antar pemerintah dan antar bangsa pada umumnya dan identitas bersama atas tujuan-tujuan kebijakan luar negeri.

Integrasi ASEAN misalnya,

ditunjang oleh kedekatan budaya negara-negara anggotnya sehingga terciptalah toleransi dan saling pengertian bila terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan. b. Kesamaan nilai, negara-negara yang berintegrasi harus terdapat persamaan nilai atau perspektif dalam melihat atau menilai masalah-masalah ekonomi jika terdapat perbedaan yang tajam maka, tujuan integrasi akan sulit diwujudkan sebagai contoh: jika negara A dan B menganut norma-norma pasar bebas, sementara negara C dan D mempraktekkan nilai-nilai perencanaan terpusat maka, mekanisme integrasi tidak mungkin berjalan dengan sehat pasti akan sering terjadi benturan-benturan kepentingan di antara mereka. c. Keuntungan bersama, keuntungan yang diharapkan oleh suatu negara dengan memasuki integrasi ekonomi harus mencerminkan harapan dari semua rakyatnya. Keuntungan mungkin juga ingin dicapai mungkin berbeda antara negara yang satu dengan yang lain tetapi, dengan adanya integrasi itu diharapkan harus menjamin keuntungan yang konkrit bagi semua negara anggotanya. d. Kedekatan hubungan di masa lampau,

kedekatan hubungan masa lampau antar

negara-negara anggota yang berintegrasi juga merupakan pra-kondisi yang harus dipertimbangkan, karena negara tersebut di masa lampau pernah terjadi hubungan yang dekat sebelum memasuki integrasi ekonomi. V.

Tingkat-tingkat Integrasi Integrasi ekonomi mempunyai integrasi yang berbeda-beda dari suatu tempat atau wilayah yang berlainan, integrasi ekonomi dapat berlangsung dari yang bersifat longgar EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

55

sampai yang bersifat ketat.

Suatu kerjasama ekonomi dikatakan paling ketat berarti

tingkat integrasinya paling tinggi dan begitu pula yang dikatakan longgar karena tingkat integrasinya tingkat rendah.

Menurut ahli ekonomi Pieter Lindant dalam bukunya

“International Economic” secara umum derajat integrasi ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Preferintial Free Agreement (PFA), PFA merupakan bentuk atau tahapan inegrasi

ekonomi yang paling longgar hambatan-hambatan perdagangan (Trade Barriers) antar negara yang berpartisipasi dalam integrasi tersebut masih ada tapi sangat rendah dalam integrasi ekonomi tahap PFA ini, negara-negara anggota memperkenalkan pengenaan tarif atas jumlah produk tertentu. Integrasi ekonomi ASEAN sekarang ini merupakan contoh integrasi ekonomi dalam bentuk PFA yaitu dengan memperkenalkannya skema CEPT (Common Efective Preferintial Tariffs). b. Free Trade Area (FTA) merupakan bentuk integrasi dimana semua hambatan-

hambatan perdagangan antar negara yang berpartisipasi ditiadakan jadi, bentuk FTA (wilayah perdagangan bebas) lebih tinggi derajatnya atau lebih ketat kadarnya daripada PTA . Dalam FTA hambatan perdagangan lebih bersifat tarif maupun non tarif antar negara-negara anggotanya dihapuskan, namun dalam perdagangan dengan negara-negara

non

anggota

dagangnya masing-masing.

FTA,

masing-masing

memberlakukan

kebijakan

Pada tahun 2003 jika AFTA (ASEAN Free Trade

Association) sudah beroperasi sesama negara ASEAN tidak diperlukan menggunakna hambatan perdagangan tetapi antara Indonesia dan Thailand misalnya dimungkinkan menjalankan kebijakan dagang yang berbeda terhadap negara-negara non ASEAN. c. Custom Union (CU), merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih ketat dari FTA

bagi negara-negara anggota CU, custom atau pajak tidak diberlakukan tetapi masih tetap diberlakukan bagi negara-negara yng tidak menjadi anggota CU, diberlakukan harmonisasi kebijakan perdagangan.

Bila FTA masing-masing negara nggota

menempuh kebijaksanaannya sendiri-sendiri jika berhubungan dengan negara anggota, maka dalam CU diusahakan mereka menjalankan politik luar negeri dagang yang kompak. d. Common Market (CM), bentuk dan operasionalisasi hampir mirip dengan CU tetapi

dalam CM ini pergerakan atau mobilitas faktor-faktor produksi seperti buruh dan modal diantara negara-negara anggota berlangsung secara bebas misalnya, dalam pasar EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

56

pertama Eropa ]yang terbentuk sejak tahun 1992, arus modal dan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain dalam integrasi ekonomi tersebut berjalan bebas sebagaimana yang terjadi dalam negeri masing-masing negara anggota.

Jadi, secara ekonomi

integrasi dalam bentuk CM sudah seperti sebuah negara dimana mobilitas manusia, barang-barang berjalan tanpa hambatan-hambatan yang berarti. e. Economic Union (EU) derajat integrasi ekonomi dalam bentuk EU jauh lebih tinggi

daripada CM hingga saat ini, EU dianggap sebagai bentuk integrasi ekonomi yang paling maju. Dalam EU ini selain dari tidak ada lagi berbagai hambatan perdagangan, dibebaskannya arus tenaga kerja dan modal juga diberlakukan penyatuan kebijakan moneter dan fiskal. Integrasi ekonomi Eropa sekarang ini sudah mulai masuk tahap EU, dimana mulai diberlakukannya penyatuan kebijakan moneter dan fiskal, mata uang yang dipakai untuk interaksi perdagangan antar negara anggota (EU) mulai menggunakan mata uang baru yaitu Euro. VI.

Integrasi Ekonomi Kawasan / Latar Belakang Pembentukan Globalisasi ekonomi secara integrasi sesungguhnya bukan merupakan suatu fenomena baru. Berbagai hubungan ekonomi dan perdagangan sudah berlangsung sejak dahulu kala terutama sejak Perang Dunia pertama dan kedua, menimbulkan terbentuknya pola integrasi ekonomi diantara struktur masyarakat yang berbeda, proses globalisasi dalam domain ekonomi telah berjalan begitu cepat dan tidka pernah terjadi sebelumnya. Terdapat 3 faktor yang fundamental yang telah mempengaruhi globalisasi ekonomi yaitu sebagai berikut: 1. First, Improvement in The Technology of Transportation and Communication have reduce the cost of Transporting Goods, Services and Factors of Production and Communicating economicly useful knowlage and Technology. 2. Second, The taste of individual and society have generally but not universally favorered taking advantage of the oppurtunities provided by declineing cost of transportation and communication trough increasing economic intergration. 3. Third, Public Policies have significantlly influence the character and pace of economic integration although not always in the direction of economic increasing economic integration.


57

Berangkat dari ketiga faktor fundamental di atas telah mempengaruhi pola integrasi ekonomi dalam berbagai dimensi dan kepentingannya. Terdapat 3 dimensi penting yang terkait dalam pembentukkan integrasi ekonomi yaitu sebagai berikut: The three importants dimension of economic integration: 1. Through human migration 2. Trade in goods and services 3. Through movement of capital and integration of financial methods VII.

ASEAN Free Trade Area Area perdagangan bebas ASEAN (AFTA) merupakan suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan trade barriers antara negara-negara anggota ASEAN munculnya kerjasama regional di bidang ekonomi merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai blok-blok ekonomi sebagai respon terhadap globalisasi dan perdagangan bebas atau dengan kata lain sebagai anti klimaks dari globalisasi itu sendiri. Pembentukkan blok-blok kerjasama regional dapat juga dijumpai di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai Multinational Market Groups yang paling establish bahkan menjadi model dari organisasi regional lainnya.

Blok-blok

kerjasama regional dalam bidang ekonomi di regin-region lainnya seperti NAFTA, adalah antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ECOWAS (Economic Community of West African States) dengan anggotanya Benin, Burginapaso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisao, Lyberia, Mali, Mouritania, Niger, dan Nigeria menerapakan aturan2 internal yang sipatnya mempermudah interaksi bisnis dalam framework perdagangan bebas. Di Asia pembentukkan AFTA dicapai melalui KTT ASEAN di Singapura pada bulan Januari 1992 dengan secara formal disetujui pembentukkan AFTA dengan melahirkan CEPT.

Pembentukkan AFTA ini sesungguhnya dapat dikatakn sebagai anti klimaks

globalisasi dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang menimpa semua negaranegara ASEAN termasuk negara yang sudah maju seperti Korea Selatan. Sebagai langka antisipatif AFTA semakin penuh perhatian untuk mengurangi hambatan-hambatan tarif


58

dan non tarif diantara seluruh negara anggota-anggota, guna melakukan economic recovery serta meningkatkan bargaining position di masyarakat internasional. Tujuan pendirian AFTA merupakan kerjasama ekonomi regional ASEAN dalam rangka untuk tercapainya cita-cita perdagangan dunia yang adil, seimbang, transparan, bebas hambatan tarif dan non-tarif serta mendukung pemulihan ekonomi dan dinamika bisnis negara-negara anggota yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN Bold Measures yang dicapai pada bulan Desember 1998 pada KTT ASEAN VI di Hanoi. Walaupun tidak disepakati persetujuan Zona perdagangan ASEAN (AFTA) dalam implementasinya ada hal-hal yang dikecualiakan yaitu hal-hal yang tidak temasuk free trade karena alasan sebagai berikut: 1. National security 2. Public morals 3. Human, animal or plants life 4. Health 5. Articels of artisitic 6. Archeological value ASEAN Bali Conference ke 19 bulan November 2011 adalah: 1. Politik keamanan ialah pembentukkan komunitas keamanan ASEAN antara lain penyelesaian konflik kawasan secara damai, perampokkan, pemberantasan korupsi; menjamin kawasan Asia Tenggara bebas nuklir serta mencegah terorisme dan kejahatan transnasional. 2. Ekonomi ialah pembentukkan komunitas ekonomi ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN tahun 2020 dipercepat menjadi 2015 menuju kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan kompetetif, partisipasi ASEAN dalam perekonomian global, penguatan kapasitas ekonomi ASEAN, adopsi standar produksi dan distribusi komunitas ASEAN, perbaikan akses dan penerapan teknologi dan peningkatan investasi pertanian serta deversifikasi energi 3. Sosial Budaya ialah pembetukkan komunitas sosial budaya ASEAN, memperkokoh solidaritas sesama warga ASEAN, saling mendukung dalam mengatasi

masalah-masalah

kemiskinan

dan

pembangunan

manusia,

penanggulangan dan penanganan bencana alam, penanganan dampak perubahan iklim, kesehatan, pendidikan serta kebudayaan. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

59

1. Area perdagangan amerika utara Model pembentukan NAFTA merupakan area perdagangan bebas yang didirikan oleh tiga negara yaitu amerika serikat, kanada dan mexico. Pembentukan pasar bersama dalam bentuk asosiasi antar negara tidak lepas dati faktor-faktor kultur, geografis ekonomi dan politik. Pembentukan pasar bersama adalah dimulai dengan regional coopertion group  Free Trade Area  custom union  common marcet political union. 1. Regioan cooperation group Integrasi ekonomi ini sangat mendasar antara dua negara atau lebih untuk mengembangkan join venture project guna kepentingan kemakmuran warga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya, Colombia bekerjasama dengan venezuela dalam membangun konstruksi generator (hydro Electric) dari sungai Orinoko. 2. Free trade area Integrasi tahap ini memerlukan kerjasama lebih bersemangat / intense dari tahap pertama. Para pihak yang bersangkutan telah mulai membicarakan mengenai pengurangan tarif, cukai atau bea masuk barang-barang dari luar negeri atau kendala perdaganagan (trade barrries) hanya secara internal. Selain dari pada itu memberikan perlakuan bagi para negara bukan anggota. Kerjasama serupa ini dilakukan oleh blok perdagangan seperti NAFTA, EFTA, dan AFTA. 3. Custum Union (Bea cukai, pabean) Untuk mendirikan blok-blok perdagangan atau dalam istilah perdagangan internasional menggunakan multi nasional group market custum union merupakan tahapan pasca perdagangan bebas Free Trade yang merupakan perjanjian internal terhadap negara-negara anggotanya dalam pembebasan bea masuk dan kendala nontarif. Disisi lain asosiasi ini akan mengenakan bea masuk terhadap negara-negara non anggota atau barang-barang ynag diimpor dari negara-negara non anggota. Tahapan ini merupakan periode transisi dari free trade menuju common market. 4. Common market EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

60

Perjanjian pasara bersama (CM) merupakan kelanjutan dari CU yang meningkat pada pasar tunggal dengan cara men-setup tarif eksternal dan mengeliminasi tarif internal bagi negara-negara non anggota. Dlam tahap ini pula termasuk free trade movement of goods, services and capital lantara negara-negara anggota. Kondisi ini telah diimplementasikan oleh Pasar Ekonomi Eropa (EEC – Erupion Eco Community) berdasarkan Traktat Roma. 5. Poltical Union

Fase ini merupakan bentuk kerjasama regional yang secara terintergrated penuh yang didalamnya terdapat integrasi ekonomi dan politik. VIII.

Blok Perdagangan di Afrika Di benua Afrika asosiasi perdagangan antar negara telah terbentuk sebagaimana kecenderungan di berbagai belahan dunia, Uni eropa, Amerika Latin dan Asia. Berikut ini beberapa asosiasi pasar MNC secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: a. AFRO–MAlAGASI Economic Union dengan anggota Benin, Bukina Paso, Kamerun,

Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Rakyat Kongo, Ivory Cost, Gabon, Mali, Maurikania, Nigeria, Senegal dan Togo, yaitu negara-negara yang ada di bagian barat Afrika. b. East Africa Custom Union dengan anggota Ethiopia, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda

dan Zambia. c. Marghreb Economic Community dengan anggota Algeria, Laberia, Tunisia dan

Maroko. d. Casablanca Group yaitu Mesir, Ghana, Guinea dan Maroko. e. Economic Community of West Africa States (ECOWAS) dengan anggota Benin,

Bukina Paso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guniea, Guinea Piso, Nigeria, Mali, Mauritania, Niger dan Nigeria. f. West Africa Economic Community dengan anggota Senegal, Togo, Bukina Paso, Ivory

Cost, Mali, Mauritania dan Niger. IX.

Blok Perdagangan di Amerika Latin Di Amerika Latin terdpat beberapa grup perdagangan internasional diantaranya adalah: EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

61 a. Andean Common Market beranggotakan Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela

dan Panama. Persekutuan perdagangan ini didirikan bersadarkan Pakta Andena untuk merumuskan aturan investasi asing, tarif umum untuk negara non anggota serta reduksi tarif internal antar anggota. Ketentuan tersebut disepakati antar anggota untuk diberlakukan. b. Central America Common Market (CACM) dengan anggota Guatemala, El Savador,

Costarica, Nikaragua dan Honduras. Persekutuann ini ditujukan gar tebentuknnya pasar tunggal antara anggota wilayah Karibia. Agenda dari organisasi ini mengenakan tarif eksternal dan reduksi tarif internal antara anggota persekutuan. c. Carribean Community and Common Market (CARICOM) beranggotakan antiguar dan

barbuda, barbados, belize, dominika, grenada, guiana, jamaica, mont serrat, st kidsss, navis anggulia, vincent dan trinidan togaco. d. Native America Integration Association (LAFTA) dengan anggota Argentina, Bolivia,

Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. X.

Blok Perdagangan di Asia Pasifik Blok perdagangan di Asia Tengah dan Timur Tengah. Di timur tengah terdapat asosiasi perdagangan antar negara yang dikenal dengan Arab Common Market (ACM) kerjasama regional di kawasan Timur Tengah ini beranggotakan Irak, Kuwait, Yordania, Siria dan Mesir. Sedangkan di Asia Selatan dan Tengah telah terbentuk kerjasama ekonomi yang dikenal dengan nama Economic Cooperation Organization (ECO).

Perserikatan ini

beranggotakan Pakistan Iran, Turki, Hazerbaiyan, Turkmenistan, Uzbekistan. Blok perdagangan di Asia Pasifik Persekutuan atau kerjasama di Asia Pasifik yang dikenal dengan asia pacific economic cooperation (APEC) secara geografis merupakan representasi wilayah dari benua Asia, Australia, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Secara ekonomi, kerjasama dalam entitas ini melibatkan raksasa ekonomi yaitu Jepang, Amerika, Australia, Singapura, Korea dan Kanada. Dari negara-negara budidaya ekonomi juga sekaligus negara-negara berkembang yang merupakan emerging market atau memunculkan kesan melebur jadi satu dalam satu kerjasama ekonomi Asia Pasifik.

Secara keseluruhan

kerjasama ini beranggotakan 21 negara yaitu Amerika, Brunei Darussalam, Kanada, RRC, EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

62

Cina Taipei, Hongkong, Rusia, Korea, Jepang, Meksiko, Chili, Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, Peru dan Papua Nugini. Untuk mengetahui lebih jauh hal-hal yang mendasar tentang APEC dapat disaringkan dalam uraian sebagai berikut: a. APEC didirikan pada tahun 1989 dalam rangka merespon peningkatan interdepedensi

diantara negara-negara Asia Pasifik di bidang ekonomi.

Tujuannya adalah untuk

meningkatkan dinamika ekonomi dan sense of community (semangat kebersamaan). Dari awal APEC sudah siap melakukan liberalisasi, konsep dimunculkan oleh para pemimpin APEC untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang potensial dalam melakukan liberalisasi dan memperoleh dampak positif terhadap perdagnagn pertumbuhan ekonomi pada masing-masing perekonomian negara-negara anggota maupun secara regional. b. Prinsip dasar APEC, APEC yang memiliki visi pembangunan ekonomi secara progesif dalam komunitas Asia Pasifik melalui perdagangan dan invenstasi terbuaka. Prinsipprinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pencapaian visi tersebut, APEC telah memformulasikan 8 prinsip, yaitu: 1. Perdagangan dan investasi bebas (The Principal of Free Trade and Investment).

Prinsip ini merupakan suatu hal yang fundamental, walaupun perdaganagn bebas dan iklim interpretasi yang bebas serta terbuka memiliki resiko yang cukup tinggi dan akan menimbulkan proteksionisme, namun APEC tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk maju ke depan. 2. Kerjasama internasoinal (The Principal of International Cooperation). Pris=nsip

kerjasama internasional akan dijalani oleh APEC secara ekstensif dan intensif melalui berbagai jalur bilateral, regional walaupun global, memperkuat kerjasama bilateral maupun global termasuk mempersiapkan strategi untuk menyikapi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari. 3. The Principal of Regional Solidarity .

prinsip solidaritas regional untuk

meningkatkan solidaritas baik secara ekonomi maupun persahabatan yang saling mengikat bersama. 4. Prinsip saling mengujntungkan (The Principal of Mutual Benefit). APEC harus

memiliki program yang saling menguntungkan di berbagai kepentingan anggota


63

dalam

derajat

yag

bervariasi

setiap

anggota

namun

semuanya

harus

menguntungkan secara substansial. 5. Prinsip saling menghormati dan sederajat (The principal of mutual respect and

egalitarianism) perusahaan interprize anggota APEC dibingkai dalma spirit saling menghormati, kesamaan dan equality, saling penegrtian dalam masyaraket yang berbeda, tahap kemauan yang beragam, pandangan yang berlainan serta kesanggupan dan prioritas yang tidak sama satu sama lain. 6. Prinsip Pragmatisme, merupakan landasan untuk pencapaian tujuan persekutuan regioinal denga fleksibilitas, tidak merupakan birokrasi yang berlebihan dengan harapan mengikuti jejak masyarakat eropa. 7. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus pertama dan implementasi dengan mendasarkan fleksibilitas. 8. Prinsip regional terbuka (the principal of regionalism). Prinsip ini merupakan suatu hal yang tampaknya mudah namun tidak demikian adanya.

APEC ia

dibentuk hanya sekedar redaksi trade barrier internal berarti juga diproyeksikan untuk menerpakan proteksi terhadap pihakluar dalam konteks globalisasi perdagangan.


64

BAB IX Politik Ekonomi Pembangunan dan Ketergantungan Pada Bantuan Luar Negeri I. Pembangunan Ekonomi Pembahasan sejak masalah pembangunan ekonomi bukanlah suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang hal ini telah banyak menarik perhatian pada ekonom semenjak jaman kaum kapitalis, kaum klasik sampai kepada marxis dan keynes, dalam bukunya yang terkenal berjudul “The Wealth of Nations” ekonom klasik Adam Smith telah menyinggung berbagai aspek tentang pembangunan ekonomi. Menurut Lincoln Arsyak (1992-1997) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi” menyatakan bahwa masa kebangkitan kembali menarik perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia kedua, ini berarti bahwa setelah jaman Adam Smith sampai masa Perang Dunia kedua perhatian terhadap pembangunan ekonomi sangat kurang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pada masa sebelum Perang Dunia kedua sebagian besar negara-negara berkembang (NSB) merupakan daerah jajahan. Para penjajah merasa tidak perlu untuk memikirkan secara serius mengenai masalah pembangunan ekonomi di daerah jajahan mereka. Mereka menjadi negara jajahan hanya untuk memberikan keuntungan bagi mereka sendiri dan bukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah-daerah mereka. 2. Kurangnya usaha para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas masalah-masalah

pembangunan

ekonomi

karena

menurut

mereka,

pembangunan ekonomi hanya dapat dilakukan jika penjajahan telah berakhir. 3. Adalah karena lingkungan ekonomi, penelitian dan analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi masih terbatas. Pada waktu itu, lebih memusatkan perhatiannya kepada masalah ketidakberhasilannya ekonomi dan pengangguran karena pada abad ke-20 itu adalah masalah depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia kedua perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat, hal ini disebabkan oleh bebrapa faktor yaitu pertama, berkembangnya citacita negara-negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju misalnya, India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Korea EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

65

dan negara-negara lainnya bekas penjajahan. Negara-negara ini relatif miskin dan juga mengalami masalah-masalah yang cukup serius kepadatan penduduk mereka cukup tinggi dan pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat oleh karena itu, kegagalan negara ini merupakan suatu hal yang sangat mendesak untuk ditanggulangi dan juga mengenai maslah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, adalah

berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan (khususnya ekonomi) di dalam negara-negara berkembang.

Pembangunan dan perhatian ini

disebabkan oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju tersebut untuk membantu negaranegara yang sedang berkembang dan mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka serta mengejar ketinggalan mereka dari negara-negara maju, bantuan-bantuan tersebut sifatnya bermacam-macam misalnya: 1. Hibah (Grant) yang berarti bahwa negara-negara yang berkembang baik yang menerima bantuan tidak perlu membayar kembali. Bantuan tersebut bentuknya antara lain: adalah berupa teknik dan tenaga ahli, bantuan bahan makanan dan bantuan untuk melakukan studi kelayakkan suatu proyek. 2. Bantuan lainnya adalah bersifat pinjaman yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan daripada pinjaman komersial biasa, syarat-syaratnya biasanya tingkat bunganya yang rendah dan tenggang waktu pengembalianya yang relatif panjang misalnya 20-50 tahun. II. Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan Landasan-landasan dan pendapat-pendapat serta pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang, kemudian disebut sebagai ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonom namun demikian, tidaklah berarti bahwa pola analisi ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya.

Pada hakekatnya pembahasan ekonomi pembangunan dapat

dimasukkan ke dalam dua kelompok yaitu: 1. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dari masyarakat negara-negara yang


66

sedang berkembang, serta implikasi sifat-sifat tersebut kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan. 2. Adalah

yang

bersifat

memberikan

berbagai

pilihan,

kebijaksanaan

pembangunan yang dapat dilaksanakkan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya berdasarkan dua sifat tersebut maka ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu eonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara tersebut dapat membangunan ekonominya lebih cepat. III. Karakteristik Umum Negara Sedang Berkembang (NSB) Negara-negara di dunia dewasa ini dapat diukur dari kesejahteraan masyarakatnya, yaitu biasanya dibedakan dalam dua kategori atau kelompok yaitu kelompok negaranegara maju (develops countries) dan kelompok negara-negara yang sedang berkembang (developing countries) negara-negara yang termasuk develops countries adalah negaranegara di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, New Zealand dan Jepang. Sebagian besar negara-negara developing countries terdapat di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin dimana diperkirakan 2/3 dari penduduk dunia. Menurut Furtalo seorang ekonom Amerika Latin, suatu negara yang disebut belum maju (NSB) jika di negara tersebut masih terjadi ketidakseimbangan antara faktor produksi yang tersedia dengan teknologi yang mereka kuasai, sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara penuh belum tercapai. Untuk kawasan negara-negara di Afrika, Austria dan Amerika Latin serta Jepang sekarang dianggap sebagai negara maju meskipun pada mulanya dianggap sebagai negara yang berkembang bahkan dewasa ini telah muncul beberapa negara khususnya di Asia mempunyai taraf pembangunan yang telah hampir mencapai negara-negara maju yang mana mereka ini disebut sebagai newly industrialized countries (NICs). Sifat dan karakterisktik NSB menurut Meier and Baldwin adalah sebagai berikut: a. Produsen Barang-barang Primier, negara-negara sedang berkembang pada umumnya mempunyai struktur produksi yang terdiri dari bahan pokok dan bahan makanan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan sebagianbesar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian sedangkan yang EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

67

bekerja di sektor sekunder (industri dan bangunan) dan di sektor tersier (jasa-jasa, listrik, air minum, angkutan) hanya sebagian kecil saja. Rumusan pada kegiatan produksi di sektor primer disebabkan oleh adanya faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak di negara-negara yang sedang berkembang oleh karena itu, sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan biaya komperetif maka NSB banyak menggunakan tanah dan tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan produksi mereka. b. Masalah Tekanan Penduduk, pertama adanya pengangguran yang disebabkan

oleh sempitnya luas lahan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bermukim disitu, kedua pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat disebabkan antara lain oleh menurunnya tingkat kematian dan semakin tinggiya kelahiran di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan makin banyaknya jumlah anak yang menjadi tanggung jawab orang tua sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata. Keadaan tersebut disebabkan tingkat produksi yang relatif tetap rendah. c. Sumber Daya Alam Belum Banyak Diolah, di negara-negara sedang berkembang sumber daya alam belum banyak dimanfaatkan sehingga masih bersifat potensi saja, sumber-sumber daya alam tersebut belum dapat menjadi sumber daya yang riil karena kurangnya modal, tenaga ahli dan wiraswasta. d. Penduduk Masih Terkebelakang, penduduk NSB relatif masih terkebelakang secara ekonomis ini berarti bahwa kualitas penduduknya sebagai faktor produksi (tenaga kerja) masih rendah, mereka masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien dan mobilitas kerjanya rendah baik secara vertikal maupun secara horizontal. e. Kekurangan Modal, masalah kekurangan modal bisa dijelaskan dengan

menggunakan konsep lingkungan tidak berujung pangkal (vicious circle). Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahya investasi, rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan karena tingkat produktivitas rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh karena keterbelakangan penduduk dan belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada secara optimal dan kurangnya modal. Dengan kata lain, negara itu miskin karena miskin hal-hal tersebut di atas. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

68

f. Orientasi Perdagangan Luar Negeri, hampir semua negara di dunia mempunyai hubungan perdagangan dengan dunia luar yang sangat terkenal adalah perdagangan komoditi-komoditi yang diperdagangkan antara negara NSB dengan negara-negara maju.

NSB biasanaya mengekspor komoditi-komoditi

primer yang menunjukkan adanya surplus produksi dalam negeri tetapi sebenarnya karean ketidakmampuan negara tersebut mengelola komoditikomoditi tersebut menjadi lebih berguna, sifat-sifat NSB ini merupakan gambaran umum keadaan negara-negara tersebut sampai dewasa ini. g. Kekuasaan, Ketergantungan, suatu faktor yang sangat penting bagi NSB tentang rencana taraf hidup, bertebangan pengganguran dan munculnya masalahmasalah ketidakmerataan pembagian pendapatan adalah tingginya ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik antara negara-negara miskin dengan negaranegara kaya. Ketimpangan kekuasaan tersebut tidak hanya bentuk kekuasaan yang dominan dari negara-negara kaya untuk mengendalikan pola perdagangan internasional tetapi juga nampak dalam kekuasaan mereka mendiktekan cara-cara dan syarat-syarat dalam mentransfer teknologi, memberikan bantuan luar negeri dan menyalurkan modal swasta ke negara-negara berkembang. Keadaan seperti ini akan melahirkan sikap ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju akibatnya keadaan tersebut akhirnya akan menimbulkan sifat mudah terpengaruh dari NSB terhadap kekuasaan negara-negara maju yang akibatnya bisa menguasai dan mendominasi ekonomi dan sosial politik mereka. IV. Ketergantungan Pada Bantuan Luar Negeri Bantuan luar negeri ada bermacam-macam tergantung pada konteks dan tujuannya secara sederhana bantuan luar negeri dapat didefiniskan sebagai: segala sesuatu yang berupa pemindahan sumber-sumber kebendaan dan jasa-jasa dari negara maju terhadap negara-negara miskin (yang memerlukannya). Michael Todaro dalam bukunya “Ilmu Ekonomi bagi Negara-negara sedang Berkembang 1987” mendefiniskan bantuan luar negeri sebagai setiap arus modal yang mengalir ke negara-negara dunia ketiga yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Dari segi negara donor (pemberi bantuan) tujuannya harus non-komersial


69 2. Bantuan itu harus mempunyai syarat-syarat konsessional (kelonggaran) yaitu

suku bunga dan jangka waktu pembayaran balik modal yang dipinjamkan secara lunak (soft loan) bila dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial. Konsep atau pengetian bantuan luar negeri yang saat ini dipakai secara luas adalah bantuan yang meliputi semua pinjaman konsessional dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang secara umum ditujukan untuk mengalihkan sumber-sumber dari negara-negara kaya ke negara-negara dunia ketiga dengan tujuan utamanya untuk membangun atau pemerataan pendapatan. Maka dengan demikian jelaslah bahwa bantuan luar negeri meliputi pemindahan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara ke negara lain yang memerlukannya menurut negoisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka

bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi: 1. Bantuan merupakan hibah (grant)

2. Bantuan pinjaman (hutang luar negeri) 3. Investasi (penanaman modal) Baik negara pemberi bantuan dan negara penerim bantuan sesungguhnya mendapat manfaat dari bantuan luar negeri tersebut, dari sudut pemberi bantuan: tergantung dari banyaknya bantuan tersebut dan kemudian akan menerima kembali bantuan tersebut yang dapat diukur dari nilai langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai efek atau akibat timbal-balik dari negara penerima. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau sesuatu institusi tertentu terutama ialah self inpress atau untuk kepentingan diri sendiri politik, strategi dan ekonomi. Sungguhpun pada umumnya alasan berupa bantuan kemanusiaan, moral dan bantuan untuk pembangunan. V. Motivasi Politik Motivasi politik dan ekonomi sesunggunya sukar untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan sebagai contoh umpamanya Amerika Serikat dan negara maju lainnya memberikan bantuan keuangan dan lain-lainnya kepada negara-negara yang sepaham dengan ideologisnya atau karena aliansi atau pertimbangan politik dan strategi yang dianggap menguntungkan peranan internasional mereka dan menguntungkan peranan domestik mereka. Bantuan Marshall Plan dari Amerika Serikat kepada negara-negara EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

70

Eropa Barat yang hancur karena perang dunia kedua untuk membangun kembali negaranya masing-masing merupakan suatu sarana atau suatu alat yang sangat mendukung implementasi politik luar negeri dan pertahanan keamanan Amerika Serikat dlaam mencegah meluasnya kekuatan komunisme di Eropa Barat. Disini jelaslah dapat dilihat bahwa bantuan luar negeri dikaitkan dengan keutuhan suatu rezim dengan maksud mendukung policy pemerintahannya. Demikian pula dengan Uni Soviet di waktu itu membantu negara-negara satelitnya baik di Eropa Timur maupun di Amerika Selatan. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa bantuan luar negeri dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan untuk kepentingan negara-negara donor. VI. Motivasi Ekonomi Motif ekonomi merupakan yang paling rasional untuk pemberian bantuan luar negeri baik ditinjau dari negara-negara donor maupun dari negara-negara penerima bantuan. Argumentasi yang esensial dari bantuan luar negeri secara mendasar dapat dipahami dari beberapa konsep yaitu: Sumber daya dan kapabilitas keuangan dari luar negeri dapat memainkan peran yang rasional dalam rangka timbal-balik ekonomis seperti yang diharapkan untuk mendapatkan sumber daya dan energi dari negara yang dibantu. Oleh karena itu, kebanyakan pinjaman luar negeri dikaitkan dengan kerjasama perdagangan anatara kedua belah pihak. Bantuan luar negeri kebanyakan diberikan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan di negara-negara penerima bantuan dengan harapan agar tingkat daya beli masyarakat semakin tinggi sehingga mampu membeli produk-produk industri dari negara-negara donor. Bantuan luar negeri maupun hibah tidak hanya berbentuk modal tetapi juga berupa tenaga ahli dan manajemen dan ahli teknologi, secara ekonomis bantuan luar negeri memberikan timbal-balik bagi para tenaga asing (dari negara-negara donor) yang bekerja sebagai teknisi ahli dari negara-negara donor yang merupakan sumber pendapatan, devisa melalui pajak pendapatan, maka dengan demikian terjadilah arus balik pendapatan dari negara donor. Selain pengalihan kapital ke modal juga terjadi pengalihan teknologi dengan imbalan kemudahan-kemudahan impor dan kerjasama subsidi industri.


71

VII. Badan-badan Multilateral dan Bilateral Ada 2 macam institusi yang mengurus bantuan-bantuan luar negeri untuk negaranegara yang membutuhkannya pertama, badan-badan internasional yang mengurus bantuan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara anggotanya badan-badan tersebut adalah multilateral atau mutlilateral agency kedua, setiap negara memberi bantuan biasanya dibentuk suatu badan yang mengerus bantuan tersebut di bawah otoritas pemerintahannay masing-masing, badan-badan ini dinamakan badanbadan bilateral atau bilateral agency. Badan-badan multilateral mempunyai hubungan dengan urusan bantuan untuk program pembangunan dan yang ada hubungannya dengan United Nations Development Systems dibagi dalam 3 kelompok yaitu: 1. Development Banks (kelompok bank pembangunan) yaitu Bank Dunia 2. International Bank for Reconstruction and Development IBRD 3. International Development Association (IDA) 4. International Finance Cooperation (IFC)

Bank dunia atau World Bank mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi pembangunan bagi negara-negara anggotanya dengan jalan menyediakan modal investasi untuk usaha yang produktif, modal pokoknya diperoleh dari iuran negaranegaraanggotanya ditambah dengan pinjaman dari pasar modal dunia . International Development Association dan International Finance Cooperation memberikan pinjaman kepada negara-negara peminjam secara lunak untuk pembangunan ekonomi negaranegara miskin yang menjadi anggotanya. Sumber-sumber yang siap dipergunakan untuk diperoleh dari negara-negara anggotanya.


72

BAB X Multinational Corporation (MNC) I. Pengantar dan Asal Mula MNC Multinational Corporation atau perusahaan multinasional merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi politik internasional. Sebagai aktor dalam hubungan internasional MNC telah muncul sejak perang dunia kedua berakhir tetapi mereka lalu mulai berkembang dengan pesat pada awal dekade 1972. Eksistensi MNC tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan sistem ekonomi internasional yang disanggah oleh kritik-ktirik perdagangan liberal artinya, tanpa adanya jaminan mekanisme perdagangan liberal oleh negara-negara di dunia tidak mungkin MNC dapat berkembang biak seperti dewasa ini. MNC tidak akan ada artinya dan tidak akan mempunyai pengaruh yang nyata dalam percaturan ekonomi politik internasional apabila negara-negara di dunia tidak menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme ekonomi. Pengaruh MNC dalam arena ekonomi politik internasional setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari segi kuantitas: pada tahun 1986 jumlah MNC yang peroperasi secara global tidak kurang dari 7.500 Golding company dengan sekitar 27.000 anak perusahaannya. Ini berarti jumlah MNC sebagai aktor hubungan internasional jauh lebih banyak dari jumlah negara-negara ( nation state) sehingga kalau MNC dampak mendominasi percaturan ekonomi politik internasional tidaklah mengherankan. Sisi kedua adalah dari segi aset dan kekayaan, sebagai unit ekonomi dan sekaligus sebagai aktor hubungan internasional, banayk MNC memiliki aset yang jauh lebih besar dari yang dimiliki anak bangsa. Sebagai contoh: perusahaan general motors pada tahun 1947 memiliki kekayaan lebih dari US$ 103 milliar yang berarti jauh lebih besar dari GNP negara-negara kecil seperti Thailan, Filipina, Malaysia, Vietnam, Swiss, Belgia. Sedangkan perusahaan-perusahaan exxon mobil, royal dutch, ford motors, ibm, general electric masih lebih kaya dari Denmark, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, Yunani. Dalam era hubungan internasional contemporery kekayaan atau uang memegang peranan yang penting. Asal mula MNC secara umum dalam arti yang sempit mengacu kepada satu perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham di sejumlah negara yang juga berkantor serta berpusat di negara-negara lain, seperti umpamanya royal dutch (shell), EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

73

unilever adalah di Inggris dan Belanda misalnya.

Biasanya perusahaan-perusahaan

multinational bermarkas dan dimiliki satu negara dengan fasilitas, manufaktur di dua negara atau lebih yang akan mengirimkan ulang keuntungan-keuntungan pada negara induk.

Perusahaan-perusahaan yang bermarkas di suatu negara seringkali disebut

perusahaan transnasional untuk membedakannya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih murni dan berbakat di dua negara tetapi penggunaan sehari-hari menunjukkan bahwa istilah perusahaan multinational lebih bijaksana sungguhpun hanya sedikit perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam arti yang sebenarnya. Perusahaan multinational dapat ditelusuri kembali east india company yang didirikan di London pada tahun 1600 dengan cabang-cabangnya berada di luar negara. Dari pemilik toko kecil (pabrik lokal) hingga perusahaan nasional dan menjadi perusahaan internasional untuk perdagangan luar negeri sampai pada akhirnya penanaman modal langsung dalam bidang-bidang manufaktur dan munculnya perusahaan multinasional dengan strategi-strategi global dan perkembangan strategi multinational yang berlangsung secara revodusioner para .... bisnis MNC wajib mengacu pada masa depan (sekalipun tidak selalu berorientasi jangka panjang) teknologi tidak dapat diramal (sekalipun tidak dapat selalu diserap) dan para pesaing di luar negeri tidak dapat ditebak (tetapi bukannya tidak dapat diuraikan) jadi untuk sampai kepada beberapa hal yang universal dalam perkembangan multinasional sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan sejarah dan budaya bukanlah hal yang mudah suatu perbandingan singkat tentang sistem bisnis yang muncul dari tradisi global yang sangat berbeda menggambarkan kemungkinan dan kompleksnya tugas untuk memikirkan prinisp-prinsip tersebut. II. Definisi MNC Karena begitu banyaknya karakterisitik multinational cooperation maka sangat sukar untuk memberikan definisi yang dapat mencakup semua kritera sehingga suatu perusahaan dapat dengan pasti disebut MNC. Beberapa definisi menyebutkan kriteria kualitatif yang harus dipenuhi sehingga perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai MNC, seperti misalnya apakah perusahaan itu beroperasi dan mengendalikan semua aktivitas yang mendatangkan pendapatan di beberapa negara sedang yang lain memberi definis lebih pragmatif seperti misalnya jumlah negara dimana perusahaan itu beroperasi atau total assets atau penjualan yang dilakukan oleh cabang-cabangnya di negara lain. Untuk lebih EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

74

sederhana baiklah MNC diberikan definisi sebagai perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara, cabang di luar negeri, tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk tetapi juga operasi dari kegiatan cabang tersebut di kontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Seorang sarjana Robert Gilpin (1985) mendefinisikan sebagai perusahaan besar yang memiliki dan mengelola unit-unit ekonomi di dua negara atau lebih. Menurut syahrir (1987) menyatakan/mendefiniskan bahwa MNC adalah setiap usaha yang menghasilkan produk yang didirikan di mancanegara dan mempunyai perwakilannya di negara lain. MNC dapat juga dikatakan sebagai sebuah perusahaan dimana faktor kepemilikkan manajemen produksi dan pemasarannya berkembang membatasi batas-batas yuridiksi nasional. Seorang sarjana lainnya Robert A. Isaac (1995) dan Peter Kuin (1987) membedakan pengertian perusahaan multinasional dengan perusahaan transnasional. Menurut Isaac, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dari dua negara atau lebih dan juga berkantor pusat di dua negara atau lebih, sedangkan perusahaan transnasional (TNC) adalah perusahaan yang bermarkas dan dimiliki pemegang saham di satu negara dengan fasilitas-fasilitas manufaktur di negara-negara. Pada umumnya MNC dimiliki oleh para pengusaha perorangan atau swasta seperti misalnya Ford di Amerika, yang dimilik oleh pemerintah seperti Petronas di Malaysia, Pertamina di Indonesia. Tujuan didirikannya MNC adalah untuk menjamin biaya-biaya produksi sekecil mungkin, sehingga motif penumpukkan modal dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pemilihan lokasi yang menjamin efisiensi yang paling tinggi dan faktor-faktor produksi. Pertimbangan efisiensi tersebut juga mencakup konsepsi-konsepsi perpajakkan dan biaya-biaya lingkungan dari negaranegara yang menjadi lokasi. III. Sifat MNC Karakter MNC sangat bervariasi tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pendidikan dan tujuan operasi di luar negeri. Pendirian cabang di luar negeri biasanya dilakukan dengan investasi langsung, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Pengaturan pemilikkan dua cabang di luar negeri bervariasi antara MNC yang satu dengan yang lain, dengan pertimbangan perusahaan induk mungkin menghendaki EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

75

kepemilikkan kurang dari 50% modalnya, namun yang banyak dilakukan adalah melalui patungan (joint venture). IV. Tujuan dan Motif MNC Tujuan dan motif MNC melakukan investasi langsung di luar negeri juga berbedabeda ada yag MNC yang bermaksud untuk melakukan ekspansi secara vertikal, perusahaan induk (yang memproses lebih lanjut) mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh untuk perusahaan ekspansi vertikal ini adalah perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri dimana teradpat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh prusahaan induk. MNC dapat juga dilakukan ekspansi horizontal dengan cara mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Perusahaan dapat pula melakukan penetrasi pasar dengan cara mengadakan perjanjian lisensi dengan perusahaan luar negeri, misalnya untuk pemasaran produk menggunakan teknologi atau memakai nama perusahaannya. Akhirnya perusahaan mempertimbangkan dapat tidaknya mendirikan cabang produksi di luar negeri maka ini perhitungan yang cermat menyangkut karakteristik dan tingkah laku konsumen dari pemerintah negara dimana cabang itu akan didirikan. Pertimbangan tersebut hanya merupakan bagian kecil saja dari faktor sosial budaya dan politik yang dapat menyebabkan investasi luar negeri lebih riskan daripada yang di dalam negeri.

Oleh karena itu keuntungan ekonomis

investasi di luar negeri harus cukup besar sehingga dapat mengimbangi resiko yang tinggi. V. Faktor-faktor yang Mempegaruhi Keputusan MNC Untuk mudahnya kita anggap saja tujuan investasi langsung luar negeri adalah untuk menjadi keuntungan yang semaksimum mungkin, penjualan yang maksimum atau keduaduanya. Dalam kaitannya dengan tujuan penjualan maksimum mendirikan cabang-cabang di luar negeri dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain manfaat tersebt adalah: a. Apabila perusahaan tersebut telah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan serta selera konsumen. Di samping itu cabang di luar negeri dapat merupakan basis untuk memberikan pelayan kepada konsumen. Untuk produk dekat teknologi tinggi seperti komputer , maka pelayanan jual EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

76

sangat penting, pelayanan jual ini akan lebih efisien apabila dilakuakn oleh cabang di luar negeri. b. Ekspor luar negeri sering dihambat oleh kebijaksanaan tarif negara lain, dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dapat menghasilkan produk di negara tersebut maka masalah hambatan tarif dapat diatasi.

Masalah lain yang

berkaitan dengan ini adalah pengaruh perubahan kurs mata uang, apabila mata uang negara asal perusahaan itu mengalami apresiasi, maka harga barang ekspornya akan naik sehingga dapat menurunkan volume ekspor, masalah ini dapat teratasi apabila perusahaan tersebut mendirikan cabang di luar negeri. Apabila tujuan pendirian cabang di luar negeri untuk mencapai keuntungan yang semaksimum mungkin maka pertimbagan efisiensi biaya diberbagai negara menjadi pertimbangan utama. Banyak MNC tertarik untuk melakukan ekspansi di negara-negara yang upah buruhnya rendah (biasanya negara-negara berkembang). Aspek tenaga kerja lain yang sering menjadi daya terik MNC adalah kerajinan serta tidak sering terjadinya pemogokkan. Faktor biaya lain yang kerap kali dipertimbangkan adalah biaya transport dengan membuka cabang di negara lain, biaya transport dapat ditekan, di samping biaya trasnport, pajak yang relatif lebih rendah dapat merupakan daya tarik bagi MNC. VI. Faktor Non-ekonomi Di samping faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan MNC untuk berekspansi, faktor sosial dan politik di negara yang hendak dituju perlu diperhatikan, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing perlu dipelajari, negara penerima MNC sering mengadakan pengaturan terhadap perusahaan asing, aturan ini biasanya berupa pembatasan keuntungan yang dapat dikirimkan ke perusahaan induk atau pengaturan mengenai keharusan menggunakan tenaga kerja dan bahan yang berasal dari negara penerima MNC. Jelaslah bahwa peraturan ini dapat menghambat perkembangan MNC oleh karenaitu, MNC terlebih dahulu harus mempelajari pengalaman atau sejarah kebijaksanaan negara penerima terhadap perusahaan-perusahaan asing sebelum MNC tersebut melakukan ekspansi kesana. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kestabilan politik di negara penerima, keadaan politik yang tidak stabil akan sangat mengganggu kegiatan MNC di negara tersebut. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

77

VII. Efek Global MNC Apakah kehadiran MNC itu menaikan atau bahkan menurunkan kesejahteraan dunia?, merupakaan pertanyaan dan jawabannya belum pasti. MNC dapat mempunyai efek negatif maupun positif terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. MNC dapat mendorong efisiensi namun kegiatan mereka dapat menimbulkan dampak negatif. 1) MNC dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya MNC kurang optimal. 2) Kkekuatan pasar MNC mungkin dapat merupakan alat untuk menghambat pesaingnya yang tidak memiliki keunggulan produk atau keuangan. 3) MNC kadang kala dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya atau negara tempat lokasi. Akhirnya dapat dikatakan bahwa mnc dapat mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan secara global. Dengan kapasitasnyay untuk dapat memobilisasi sumber daya dan fleksibilitas yang dimiliki, maka MNC tidak hanya dapat menaikan efisiensi alokasi dan operasi saja tetapi juga akan mendorong investasi dan teknologi. Namun demikian MNC dapat berdampak negatif. Apakah dampak positif itu sama atau tidak dengan dampak negatif masih belum pasti. Dampak neto terhadap kesejaahteraan terhadap global masih menjadi isu yang sampai kini belum terpecahkan. VIII.

Manfaat MNC bagi Negara Induk Dalam rangka analisa manfaat kegiatan MNC di luar negeri adalah dalam bentuk

kenaikkan atau resiko yang lebih kecil dari pemilik-pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berbentuk kenaikkan dividen bagi pemilik saham, gaji bagi pemimpin serta upah karyawan.

Menurut prinsip teori klasik tentang perdagangan internaisonal, faktor

produksi yang melimpah di negara induk akan memperoleh manfaat sedangkan faktor produkis yang jarang akan rugi, namun serta keseluruhannya, manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya. Maanfaat ini dapat diperoleh produk dengan harga yang lebih yang dihasilkan negara lain, yang biaya produksinya lebih rendah, biasanya MNC mengalihkan sebagian kegiatannya luar negeri untuk memperoleh biaya yang lebih rendah dan lebih murah.


78

IX. Manfaat MNC bagi Negara Penerima Keuntungan esensial kehadiran MNC mencakup pembentukkan modal, menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, transfer teknologi serta memperbaiki posisi derajat pembayaran. Dalam kaitannya dengan pembentukkan modal, pertanyaan sering muncul apakah benar kehadiran MNC dapat menambah stok modal nasional, apabila pengusaha lokal dapat terdorong untuk melakukan investasi maka akan terjadi penambahan stok modal nasional, jika tidak,maka kenaikkan stok ini semuanya berasal dari MNC. Efek kehadiran MNC terhadapa neraca pembayaran itu juga masih menjadi perdebatan, keuntungan atau kerugiannya sangat tergantung aliran modal masuk, impor barang modal serta bahan baku dan pengiriman kembali negara induk keuntungan yang diperoleh, sepertinya halnya efek pendapatan kesempatan kerja, kehadiran MNC tidak hanya menaikkan pendapatan dan menambahkan kesempatan kerja tetapi juga dapat menyelenggarakan training sehingga dengan demikian dapat mempertinggi keahlian atau skill tenaga kerja. X. Kerugian bagi Negara Penerima Konflik memang sering terjadi di negara penerima, negara penerima umumnya menghendaki impor barang modal dengan sedikit mungkin menggunakan bahan impor tujuan ini dicapai melalui kerjasama perbatasan perdagangan, pengawasan devisa atau syarat menggunakan produk local. Kebijaksanaan ini sering menimbulkan konflik dengan tujuan MNC untuk menakna biaya, mencapai target kualitas produk atau mengirim kembali keuntungan yang diperoleh. Tujuan-tujuan ini akan dihambat oleh kebijaksanaankebijaksanaan biasa.

Negara penerima sering pula mengharuskna MNC untuk

mengekspor produknya ke negara tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan MNC untuk menjual barang di pasar lokal. Mungkin yang paling kontofersial adalah faktor teknologi, MNC biasanya menggunakan faktor teknologi yang kurang cocok bagi negara penerima misalnya, teknologi yang digunakan bersifat padat modal, padahal negara penerima terdapat banyak tenaga kerja yang menganggur, MNC yang demikian ini dapat menimbulkan konflik.

Di samping teknolgi, MNC dituduh tidak banyak melakukan

kegiatan riset dan pengembangan di negara penerima sehingga mengakibatan negara penerima lalu tergantung kepada negara itu.


79

XI. Pengaturan MNC oleh Negara Penerima Ada beberapa cara untuk mengatur MNC, diantaranya adalah: a. Pengaturan keluar-masuknya MNC, pengaturan meliputi penilaian tentang

kemungkinan efek MNC di masa mendatang terhadap ekonomi dan politik internasional.

Pendaftran dan screening biasanya dilakuakan dan apabila

kemudian tidak sesuai maka MNC tersebut ditolak kehadirannya. b. Negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC tersebut misalnya membatasi bahan yang diimpor, penentuan angka produk, pengaturan tentang kredit, pendidikan serta pengaturan tentang efeknya terhadap lingkungan. c. Negara penerima melakukan pengaturan serta keuntungan yang boleh dipilih

balik ke negara itu. d. Negara penerima dapat mengambil tindakan nasionalisasi MNC . Setiap negara caranya berbeda-beda misalnya, Filipina lebih kepada pengaturan masuknya MNC, India lebih pada pengaturan kegiatan operasinya, Brazilia lebih kepada bebas, jepang umumnya memberi toleransi untuk patungan dan Indonesia dengan pengaturan melalui UU PRA dan daftar negatif untuk investasi. XII. Dimensi Produk MNC Perusahaan-perusahaan

multinasional

telah

mendominasi

sektor

produksi

internasional yang berasal dari berbagai jenis produk misalnya, produk otomotif elektronol, bahan kimia dan farmasi, minyak. Perusahaan multinasional dapat dipastikan berasal dari 3 blok ekonomi yaitu Uni Eropa, Jepang, Amerika Utara dan sekarang menyusul RRC. Data menunjukkan dari 500 perusahaan besar di dunia sebanyak 441 perusahaan berasal dari 3 blok kekuatan ekonomi yang dikenal dengan nama Triad Power. Berikut perusahaan multinasional terbesar berdasarkan asal negaranya: Amerika Serikat mempunyai 165 perusahaan MNC, Uni Eropa mempunyai 156, Jepang mempunyai 100, Kanada mempunyai 12, Swiss mempunyai 11, Korea Selatan mempunyai 9, Australia mempunyai 7, RRC mempunyai 6, Brazil mempunyai 4 dan lain-lainnya 10 perusahaan, sumber ini didapatkan dari the fortune global 500 bulan Agustus tahun 2009. Begitu juga menetapkan dominasi penguasaan pasar luar negeri, perusahaan-perusahaan asing seberapa jauh mereka menguasai pasar dunia, berikut datadata MNC yang terbesar adalah Seagramo company, tommson cooperation, nestle dari EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

80

Swiss, Unilever dari belanda, philips elctronic dari belanda, bayer ag dari swiss, glaxo dari Inggris, imperior capital industrials dari inggris, Beyers and wires dari inggris, roche hoding ag dari swiss, otomotive dari Jerman, Eropa, Inggris, Pranci, Italia, Jepang, Korea Selatan.


81

BAB XI Kedaulatan Negara di Bidang Ekonomi (CERDs) I. Pengantar Kedaulatan negara menjadi kajian yang relevan dalam hukum ekonomi internasional adalah kedaulatan yang menentukan apakah suatu negara mampu mengatur ekonominya sendiri di dalam negerinya dan hubungannya dengan ekonomi internasional (menurut Ronald A.E Grand dalam bukunya External Sovereignity and International Law ford came international law joernal). Terdapat hubungan erat anatara hukum ekonomi internasional dan kedaulatan, Arif Qureshi menyatakan bahwa hukum ekonomi internasional dapat dianggap berperan dalam pembentukkan kedaulatan negara (sovereignity of state) (menurut: Asi Turesi dalam bukunya “International Economic Law”, London, Swii and Maxwell 1999) Dari berbagai sumber hukum internasional isu kedaulatan terutama terkait erat dengan perjanjian ekonomi internasional, muatan perjanjian ekonomi internasional umumnya menjurus kepada suatu sistem perdagangan regional (regionalisasi) dan global (globalisasi), bebas hambatan dan saling menguntungkan.

Perjanjian demikian

melanggar batas-batas teritorial negara, demi kepentingan dagang dan pertumbuhan ekonomi, negara-negara sepakat untuk melonggarkan batas-batas wilayah negara untuk memperlancar keluar masuknya lalu lintas barang dan jasa. Dalam kesepakatan ini nampak misalnya dalam perjanjian WTO, kesepakatan APPEC, AFTA. Pada kesepakatan antara IMF dan Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998 mengenai reformasi ekonomi Indonesia di sudut kedaulatan RI sempat dipertanyakan oleh media massa dan berbagai kalangan, secara terbuka mengkritik kesepakatan tersebut, mereka berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah mengendalikan arah kebijakan atau sistem ekonomi Indonesia yang dari semula berdasarkan sistem ekonomi, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, menjadi sistem ekonomi liberal (kapitalis), karena mereka berpendapat bahwa adanya kontrol terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah RI merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara RI. Misi kedaulatan dalam kaitannya dengan perjanjian ekonomi internasional telah pula menjadi bahan pertimbangan di negara-negara maju khususnya Amerika Serikat. Sewaktu perjanjian WTO lahir, pemerintah Amerika Serikat sangat hati-hati dalam EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

82

memutuskan untuk meratifikasinya, pertimbangan utamanya adalah, apakah perjanjian WTO tersebut yang melahirkan dan mendirikan WTO sebagai suatu organisasi perdagangan internasional di kemudian hari akan mempengaruhi kedaulatan Amerika Serikat di bidang ekonomi atau perdagangan internasional. Contoh-contoh di atas adalah sekedar menggambarkan bahwa isu kedaulatan di bidang kegiatan atau perjanjian ekonomi internasional merupakan isu yang terjepit bagi negara-negara, tidak saja bagi negara sedang berkembang tetapi juga bagi negara-negara maju. II. Arti Kedaulatan Ekonomi Secara singkat kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang mana dimiliki oleh negara, oleh karena itu negara disebut juga sebagia subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Kedaulatan digunakan untuk menggambarkan otonomi dan kekuasaan negara untuk membuat aturan-aturan hukum (hukum nasional) yang berlaku di wilayahnya yang membuat lembaga-lembaga negara (dikutip dari: Louis Nenkin dalambukunya “The Methodology of Sovereignity” West Publishing Company, 1995) dalam kedaulatan terrefleksikan bahwa kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan internasional dan tindakan-tindakan lain sebagai perwujudan dari kedaulatannya. Pengertian kedaulatan bukannya tidak terbatas dalam hubungan masyarakat internasional yang dewasa ini bersifat koordinatif Mochtar Kusumaatmadja menyatakan pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting: 1. Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan, 2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain (“Mochtar Kusumaatmadja dalam bukuny Pengantar Hukum Internasional, Dina Cipta, Bandung, 1976”). Tanpa adanya atribut kedaulatan ini menyebabkan suatu negara menjadi tergantung terhadap negara lain ketidakmampuan disini berwujud antara lain karena negara tersebut dijajah, diawasi, dilindungi (proketorat).


83

Bicara sederhana kedaulatan ekonomi negara adalah kekuatan tertinggi suatu negara untuk mengatur di dalam wilayahnya kebijakna ekonomi internasional, sedangkan pengertian kedaulatan ekonomi negara menurut Kuresi adalah keseluruhan kekuasaan ekonomi negara, termasuk persamaan status dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Kekuasaan ekonomi negara lebih banyak berkenaan dengan kekuasaan negara terhadap kepercayaan alamnya, sistem ekonominya dan aturan-aturan perjanjian dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Sedangkan persamaan status disini berkaitan erat dengan persamaan dengan kemerdekaan negara termasuk dalam hak dan kewajiban. Kedaulatan ekonomi negara beserta persamaan status atau kedudukan negara tercermin dalam berbagai dokumen hukum internasional dan yang utama adalah piagam hak dan kewajiban ekonomi negara yang menegaskan kedaulatan negara di bidang hukum dan ekonomi berbunyi: “Every state as the soverern and in alignable rights to choose its economic system as well as its political, social and cultural system in accordance with the will of its people, without interffernce, thareac in any for whats o ever”. Selain dari itu pasal 1 Piagam CERDs (Carter of The Economic Rigts and Duties of States) yang asal mulanya diajukan oleh presiden Meksiko, Alfareks pada tahun 1972. Kedaulatan negara di bidang ekonomi yang menggambarkan persamaan kedudukan negara menyatakan sebagai berikut “all states are juridically equal and as equal member of the international community have the rights to participate truly and effectively in the international decision making process in the solution of world economy, financial and monitoring problems intermedia, inter allia, through the appropiate international organization in accordings with their existing and involving rules and to share equitably in benefits resolving therefore”. Kedaulatan negara secara umum terbagi dalam dua bagian, yaitu kedaulatan internal dan eksternal (menurut Ronald A.E. Grand). Dalam uraian berikut kedaulatan negara akan pula dibagi dalam kedaulatan ekonomi. III. Kedaulatan Ekonomi Internal Secara umum kedaulatan internal adalah kekuasaan untuk mengorganisasi dirinya secara bebas untuk melaksanakkan kekuasaan ekonolminya dalam wilayahnya (Arief EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

84

Qureshi). Keinginan untuk mengatur atau memonopoli sebenarnya adalah keinginan negara yang berkembang, keinginan ini terutama lahir setelah perang dunia kedua, ketika negara-negara ini melepaskan diri dari kedudukan negara koloni (Menurut Ignaz SeidlAoacm Veldemm dalam bukunya International Economic Law, Georgedex Martinus Nighor, 1992). Aspek yang penting dalam hal ini adalah hak suatu negara atas pembangunan suatu prinsip yang maju dalam hukum internasional. Ari Qureshi mengemukakan empat dalil mengenai ekonomi internasl suatu negara yaitu sebagai berikut: 1. Suatu negara mempunyai kedaultan permanen terhadap kekayaan alamnya 2. Suatu negara mempunyai atau memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non alamnya atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah yuridiksinya termasuk sumber daya manusianya. 3. Suatu negara mempunyai atau memiliki hak untuk memilih dan melaksanakkan sistem ekonominya 4. Suatu negara mempunyai atau memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam urusan ekonomi negara lainnya melalui ancaman atau kekerasan. Dari dalil pertama pada prinsipnya menggambarkan kedaulatan negara terhadap kekayaan ekonominya, kekayaan ekonomi ini biasanya terbagi dua yaitu kekayaan alam misalnya tambang, gas dan minyak bumi, hutan, sedangkan kekayaan non alam misalnya, tenaga kerja, jasa, budaya. Kekayaan ekonomi internal terbagi pula ke dalam kedaulatan personal, teritorial dan kedaulatan fungsional.

Kedaulatan personal

berkenaan dengan kekuasaan suatu negara terhadapa warga negara dimana ia berada. Kedaulatan teritorial berkaitan dengan kekuasaan negara terhadap orang, kekayaan alam dan non alam di dalam wilayahnya. Kedaulatan fungsional adalah kedaulatan terbatas terhadap suatu wilayah (region tertentu).

Kedaulatan terbatas seperti ini acap kali

disebut dengan istilah supreme rights atau hak berdaulat, misalnya hak berdaulat negara terhadap sumber kekayaan seperti umpamanya perikanan di zona eksklusif ekonomi. Hal ketiga dan keempat dari kedaultan berkaitan dengan penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi dan non interfensi pada prinsipnya adalah kemampuan suatu negara untuk mengorganisir kekayaan alam dan non alam di wilayahnya (Arif Qureshi). Menurut Schrijver dalam hal kedaulatan negara terhadap kekayaan alamnya suatu negara memiliki hak-hak sebagai berikut: EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

85

1. Memiliki, menggunakan kemerdekaan untuk memanfaatkan kekayaan alamnya 2. Kebebasan

untuk

menentukan

dan

mengawasi

potensi,

eksplorasi,

pembangunan eksploitasi, pemanfaatan dan pemasaran kekayaan alamnya. 3. Pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam negara sesuai dengan kewajiban pembangunan nasional dan lingkungannya. 4. Pengaturan penanaman modal termasuk pengaturan terhadap masuknya penanaman modal asing dan kegiatan para investor termasuk aliran keluar penanaman modalnya. 5. Hak untuk menasionalisasikan atau pengambilan alih harta milik baik milik warga negaranya atau milik warga negara asing dengan memberikan ganti rugi. Hak-hak tersebut atas pada intinya tidak jauh berbeda pada isi pasal 1 piagam CERDs yang berbunyi sebagai berikut: every state shall freely exercise full permanents supremenity including position, use and disposal over all its wealth, national resources and economic activities. Di samping hak Schrijver juga mau memaparkan beberapa tanggung jawab negara terhadap kekayaan alamnya, yaitu: 1. Tanggung jawab negara untuk memanfaatkan alamnya untuk kesejahteraan warga negaranya 2. Tanggung jawab negara untuk menghormati hak-hak dan kepentingan

masyarakat asli (indigious people) 3. Tanggung jawab negara dengan negara lain untuk pembangunan internasional khususnya dengan memberikan perhatian kepada negara-negara sedang berkembang. 4. Tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup dan penggunaan kekayaan alam dan sumbernya secara berkelanjutan. 5. Tanggung jawab suatu negara untuk membagi secara adil kekayaan alam yang

berada di wilayahnya yang tunduk pada lebih dari satu negara (transboundery national resources) misalnya, minyak, gas, air, kekayaan perikanan. 6. Tanggung jawab untuk memperlakukan secara adil investor asing khususnya investor yang menanamkan modalnya pada kekayaan alam.


86

IV. Kedaulatan Ekonomi Eksternal Kedaulatan seperti ini berkaitan dengan status dan kemampuan ekonomi suatu negara untuk mengadakan hubungan-hubungan ekonomi internasional, kemudian suatu negara harus diartikan sebagai status negara tersebut dengan negara lain. Dalam hal ini menurut doktrin kedaulatan relatif (doctrin relative supremenity) semua negara berada dalam kedudukan yang sama menurut hukum internasional, menurut Qureshi persyaratan persamaan terkait di dalamnya dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Semua negara adalah sama berdasarkan hukum internasional, semua negara menikmati perlindungan yang sama. 2. Semua negara menikmati atau mempuyai kemampuan sama berkaitan dengan hak dan kewajiban. 3. Semua negara memiliki kemampuan yang sama untuk mengajukan klaim internasional dan memiliki status hukum yang sama dalam menempuh prosedur penyelesaian sengketa. 4. Semua negara berhak untuk mendapatkan penghormatan dan pertimbangan dihadapan hukum sebagai negara. Salah satu aspek kedaulatan ekonomi eksternal, negara terkait erat dengan perjanjian internasional di bidang ekonomi. V. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional, kemampuan mengadakan hubungan luar negeri, mencakup kemampuan suatu negara untuk membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian internasional, perjanjian dapat dilaksanakkan di negara-negara atau dengan subjek hukum internasional manapun baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Sumber utama perjanjian internasional yang berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional adalah Konvensi Wina 1999 tentang hukum perjanjian, menurut Konvensi ini perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan di antara negara dalam berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang dituangkan dalam suatu instrumen tunggal atau lebih diadakan untuk suatu tujuan tertentu (Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi) selengkapnya Pasal 2 ayat 1 a Konvensi Wina 1969 berbunyi: Treaty means an international agreement concluded between states in writen form and governd by international law weather embodied EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

87

in a single instruments or in two or more related instruments and in whatever its particular disignation. Perjanjian internaisonal dewasa ini, dipandang sebagai hukum paling penting yang digunakan masyarakat internasional untuk memformulasikan aturan-aturan hukum ekonomi internasional, ia juga digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan ekonomi internasional, perjanjian digunakan juga untuk membentuk lembaga-lembaga ekonomi internasional, baik yang bersifat global ataupun multilateral, misalnya GATT dari WTO atau yang regional misalnya, Uni Eropa, NAFTA dan AFTA. Pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat para pihak yaitu negara yang mengadakan serta menundukkan dirinya kepadanya, dia tidak mengikat negara ketiga kecuali dengan keepakatan diantara mereka.

Apabila suatu

negara menjadi terkait maka prinsip hukum umum yang berlaku adalah bahwa negara tersebut harus melaksanakkan perjanjian tersebut dengan etikat baik atau pacta sunt servanda.

Suatu negara menjadi terikat terhadaoa suatu perjanjiankarena tindakan-

tindakan sebagai berikut: 1. Dengan penandatangan 2. Tukar menukar instrumen perjanjian 3. Ratifikasi 4. Penerimaan 5. Persetujuan, asesi terhadap perjanjian 6. Cara lainnya yang disepakati para pihak (sesuai dengan pasal 11 Konvensi Wina 1969) Konvensi Wina 1969 menegaskan pula bahwa suatu negara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak obyek dan maksud dari suatu perjanjian apabila: 1. Negara tersebut telah menandatangani perjanjian ata telah saling menukar instrumen

perjanjian yang masih harus diratifikasi, absentasi, tanpa negara tersebut menyatakan keinginannya secara tegas bahwa ia tidak jadi menjadi anggota kepada perjanjian. 2. Negara tersebut telah menyatakn perstujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian sambil menunggu berlakunya suatu perjanjian dan asalkan bahwa berlakunya perjanjian tersebut tidak ditunda.


88

Jadi, keterikatan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional merupakan konsekuensi hukum dari keinginan dan tindakan berdaulat negara untuk membuat suatu perjanjian, mahkamah internasional permanen dalam sengketa The Wembledem 1994 menyatakan bahwa... The rights of enter into international ....... in an atribute of states supremenity. Kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam perjanjian merupakan suatu komitmen negara tersebut untuk melaksanakkannya dan pelanggaran terhadapa kesepakatan tersebut akan melahirkan pertanggungan jawaban internasional kepada negara-negara yang telah sepakat atau menjadi anggota suatu perjanjian internasional. Keterkaitan suatu negara bukan berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) negara tersebut menjadi hilang atau tergerogoti, setiap perjanjian yang membatasi yuridiksi atau kewenangan suatu negara demi tujuan bersama dengan subjek hukum internasional lainnya berarti membatasi pelaksanaan kedaulatannya, namun disini negara tersebut tetap berdaulat hanya untuk tindakan-tindakan tertentu saja yang terkait dengan kesepakatan yang diberikan, negara terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya sebagai contoh, seorang pekerja yang mengadakan kontrak kerja dengan majikannya tidak berarti bahwa ia telah kehilangan kemerdekaannya sebagai manusia. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian ekonomi internasional dan keinginan suatu negara untuk turut serta pada suatu perjanjian terdapat di dalamnya adanya kepentingan negara yang bersangkutan. Kepentingan ini biasanya berupa adanya sesuatu yang ia harapkan akan didapat dari perjanjian tersebut. Namun dibalik itu ia pun harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkannya, dalam hal ini sesuatu yang hendak didapatkannya itu berupa peluang atau keuntungan ekonomi, misalnya akses pasar lebih terbuka, perlakuan khusus dari negara maju, peluang mendapatkan ahli teknologi dan lain-lainnya yang menguntungkan bagi negaranya.

Sesuatu yang harus diusahakannya dalam hal ini antara lain adalah

kekuasaan negara tersebut terhadapa obyek yang diatur dalam kesepakatan tersebut. Keterkaitan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional, mensyaratkan suatu negara tersebutm, menyesuaikan peraturan hukum nasioanlanya. Misalnya saja perjanjian WTO yang dituangkan dalam Marraces agreement establishing the world trade organization menyatakan : its membel shall in sure the confirmity of its laws, regulation and administrative procedure with its obligation in the annexed agreement. Konvensi EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

89

Wina menyatakan ulang bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenaran untuk tidak melakukan suatu perjanjian, hal ini termuat dalam pasal 17 Konvensi Wina yang menyatakan bahwa: a state may not involve the ...... of its internal law as a justification or its failure to perform a treaty. VI.

Penutup / Kesimpulan Dari uraian-uraian tersebut di atas, beberapa catatan terangkum di bawah ini: 1.

Pengertian kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi

dewasa ini sudah semakin memudar.

Memudarnya konsep kedaulatan

ekonomi negara lebih banyak nampak pada kedaulatan ekonomi eksternalnya, hal ini disebabkan semakin intensifnya interaksi atau hubungan-hubungan ekonomi internasional antar negara yang menghendaki suatu negara untuk saling menerima hak-hak dan kewajiban negara lainnya. 2.

Kesepakatan suatu negara yang dituangkan dalam berbagai cara mulai

dari penandatangan, persetujuan sampai ke ratifikasi telah mengakibatkan suatu negara terkait terhadap suatu perjanjian selama keterkaitan tersebut suatu negara wajib untuk tidak melaksanakkan tindakan-tindakan yang merusak tujuan dan objek perjanjian. 3.

Keterkaitan

suatu

negara

membawa

akibat

kepada

suatu

kewajiban ........ lainnya bahwa negara tersebut harus melaksanakkan perjanjian tersebut dengan etikat baik Pacta Sunt Servanda. 4.

Praktek dan putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa suatu

negara yang telah mengikat dirinya terhadap suatu perjanjian tidak dibenarkan untuk kemudian melanggarnya, tidak melaksanakkan atau menafsirkan perjanjian secara sempit dengan alasan bahwa perjanjian tersebut melanggar, mengurangi atau menggerogoti kedaulatan. Dari beberapa catatan tersebut dapat disimpulkan dua hal berikut: 1.

Kedaulatan eksternal suatu negara dalam hubungannya dengan

interaksi masyarakat internasional sudah makin terbatas, dia tidak lagi hanya terbatas oleh batas-batas wilayah suatu negara tetapi juga terbatas oleh kekuasaan negara lain. Dewasa ini, kedaulatan dalam arti yang sempit adalah khusus untuk bidang tertentu, di bidang ekonomi, terbatas pula manakala EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

90

negara

tersebut

menyatakan

kesepakatannya

dalam

suatu

perjanjian

internasional. 2.

Pelanggaran terhadap suatu perjanjian akan melahirka pertanggung

jawaban internasional terutama terhadap negara-negara...........yang dirugikan, khususnya dalam hal perjanjian atau kesepakatan ekonomi misalnya perjanjian-perjanjian internasional antara suatu negara dengan lembaga keuangan

internasional,

pelanggaran

terhadapnya

antara

lain

akan

mengakibatkan lembaga keuangan tersebut ........ agar tidak lagi percaya dengan etikat baik negara yang bersangkutan untuk melaksanakkan perjanjian khusunya dalam perjanjian ekonomi.

Kehilangan kepercayaa bagi suatu

negara dapat dipandang sebagai sangsi , sangsi seperti itu kadang-kadang lebih berat daripada sanksi pada umumnya. Tidak percayanya suatu subjek hukum ekonomi internasional (dalam hal ini lembaga keuangan internasional) terhadap subjek hukum lainnya (misalnya negara) hanya akan mengurangi integritas yang bersangkutan. Oleh karena itu manakala suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian, kesepakatan atau apapun namanya, maka sejak itulah daya mengikat suatu perjanjian internasional sesungguhnya telah lahir. Penandatangan terhadap suatu perjanjian adalah tindakan yang sangat penting, penandatanganan pada hakekatnya adalah suatu tindakan berdaulat suatu negara. Manakala suatu negara melakukan tindakan kedaulatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi negara tersebut untuk menyatakan bahwa tindakannya tersebut melanggar kedaulatannya.


91

BAB XII Ekonomi Politik Internasional, Solidaritas, dan Pembangunan Ekonomi I. Pengantar Pembahasan judul diatas akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu bagian pertama membahas dinamika politik dunia terutama akhir tahun 1940an yang mendorong kebangkitan kembali

studi

ekonomi

politik

internasional.

Bagian

kedua

merupakan

upaya

mengidentifikasikan ekonomi politik internasional sebagai suatu pendekatan khas untuk memahami fenomena hubungan internasional dengan lebih jelas, bagian berikutnya pendekatan ini akan diterapkan untuk memahami persoalan besar yang dihadapi negaranegara dunia ketiga dalam memperjuangkan kepentingannya dalam arena diplomasi internasional yaitu kesulitan pembinaan kekuatan yang otonom dan bersatu. II. Isu Ekonomi dalam politik internasional Kenyataan yang menyolok politik dunia setelah Perang Dunia II adalah perubahan besar-besaran yang luar biasa. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya, pemrosotan dan kemudia kebangkitan kembali Eropa dan Jepang sebagai aktor utama peningkatan status beberapa negara kurang berkembang (NKP) menjadi negara industry baru (NSB/NICs). Peredaan ketegangan Timur barat dan peningkatan ketegangan Utara Barat, perubahan drastis Uni Soviet dibawah pemerintahan Michael Gorbachev, ambruknya pemerintahan komunisme di Eropa Timur dan lain sebagainya adalah beberapa contoh perubahan-perubahan ungkapan perubahan tersebut. Namun perubahan yang paling relevan adalah banyaknya isu-isu ekonomi yang masuk dalam agenda percaturan politik tingkat tinggi sehingga isu-isu ekonomi yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan “law politics” yang penuh damai tidak lagi dapat dipisahkan dari isu-isu politik dan keamanan yang sejak lama dipandang sebagai masalah “high politics” yang penuh dengan konflik. Paling tidak sejak awal 1970an hampir setiap hari berita utama diberbagai media masa dipenuhi persoalan-persoalan ekonomi yang semakin lama semakin gawat dan controversial. Masalah-masalah seperti kelangkaan dan kenaikan minyak bumi, nilai tukar komoditi eksport di negara kurang berkembang dan aturan main perdagangan yang merugikan mereka, defisit neraca pembayaran maupun negara pembayaran di berbagai negara dan seterusnya. Selama


92

lebih dari 20 tahun ini memenuhi media masa dunia dan masalah-masalah itu telah banyak menyebabkan politik internasional. Pemberitaan dalam media masa itu dan diskusi sengit yang meliputinya menunjukkan bahwa masalah itu bukan semata-mata bersifat ekonomi, persoalan ekonomidan politik jalin menjalin di dalamnya. Oleh karena itu topic-topik teknis yang selama ini menjadi agenda perundingan para menteri urusan perekonomian atau bahkan bawahan mereka seperti penanaman modal asing, penempatan tariff perdagangan antar negara, dan penetapan kurs yang sekarang banyak jadi pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan puncak antara kepalakepala pemerintahan. Sementara itu diplomasi antara negara-negara dunia selatan juga menunjukkan betapa isu ekonomi semakin jelas mewarnai diplomasi tingkat tinggi, dinamika perjuangan negara dunia ketiga membuat persoalan ekonomi politik saling jalin menjalin hingga sulit dipisahkan. Negara-negara dunia ketiga merupakan pelopor perjuangan seperti KAA memang lebih banyak membahas politik, yaitu pembebasan bangsa-bangsa di kedua benua dari penjajahan. Begitu juga forum yang merupakan perluasannya yaitu gerakan non blok atau non alligment movement pada awalnya terutama memusatkan pada masalah politik, tetapi dengan berjalannya waktu dan berkembangnya persoalan internasional negara-negara selatan lebih banyak memusatkan perhatiannya ke masalah ekonomi dan karena demikian mengangkat masalah ekonomi sebagai sasaran perjuangan politiknya dalam system internasional. Perubahan substantive ini kemudian mempengaruhi taktik dan strategi yang diterapkan dalam perjuangan tersebut. Untuk jelasnya dapat kita lihat diplomasi negaranegara dalam konferensi-konferensi internasional dalam table sebagai berikut : III. Tabel Diplomasi Ekonomi dan Politik Dunia Ketiga Waktu 1994 1960 1961

April Oktober -

Forum Isu Konferensi Asia Afrika Politik Pembentukan OPEC Ekonomi MU-PBB mulai didominasi dunia ketiga (negara-negara dunia ketiga mulai melebihi 2/3

-

suara) PBB

memulai

program

pembangunan

ekonomi, “The UN Program for Economic 1964

September

Development International” KTT Non-Blok (25 anggota), Beograd

Politik


93

Maret

UNCTAD I, Jenewa (di dalamnya negara-Ekonomi negara

dunia

ketiga

berkelompok

dalam

Oktober

“Group 77”

Politik

1968 1970

Febuari September

KTT Non-Blok II (47 anggota), Kairo UNCAD II, New Delhi KTT Non-Blok III, Lusaka, Zambia

Ekonomi Politik

Waktu 1972 1973

Forum Isu April - Mei UNCTAD III, Santiago Ekonomi September KTT Non-Blok IV (77 anggota), Algier (di siniPolitik “Group 77” bergabung) September OPEC menaikan harga minyak November OAPEC

1974

boikot/embargo

minyak

dan

Ekonomi Politik

dan

Ekonomi terhadapEkonomi

dan

negara-negara pendukung Israel Politik April - Mei Sidang Khusus VI MU-PBB : “Declaration onPolitik

dan

The Establishment of The New InternationalEkonomi Desember 1975

Febuari

Economic Order” MU-PBB : Charter of Economic Right andPolitik

dan

Duties of States” Ekonomi Konvensi Lone antara MEE dan 46 negaraEkonomi sedang berkembang mengenai perdagangan komoditi dasar (antara 1975-1977 di Paris, terjadi

Febuari

perundingan

antara

“Utara”

dan

“Selatan” mengenai pasar komoditi) Konferensi 110 negara sedang berkembang diEkonomi Dakat, Senegal : Action Program on Raw

Materials September Sidang Khusus

VII

MU-PBB

tentangEkonomi

pembangunan dan kerjasama internasional Waktu Desember

Forum Isu Konferensi Kerjasama Ekonomi InternasionalPolitik

dan

“Utara-Selatan” di Paris. Hadir 27 negara (8Ekonomi “Utara” dan 19 “Selatan”). Untuk member dorongan

politis

terhadap

forum-forum


94

perundingan 1976

Mei

“Utara-Selatan”

lainnya.

Berlangsung sampai Juni 1977. UNCTAD IV, Nairobi (Konfrontasi terbukaEkonomi

dan

antara “Utara” dan “Selatan” mengenai pasarPolitik Agustus 1979

komoditi) KTT Non-Blok V, Colombo (membicarakanPolitik

dan

tata ekonomi internasional baru) KTT Non-Blok VI, Havana

Ekonomi Politik

dan

Ekonomi Ekonomi

dan

UNCTAD V, Manila Agustus 1982 1983 1985

Politik Sidang Khusus VIII MU-PBB tentang alih-Ekonomi teknologi KTT Non-Blok VII, New Delhi

Politik

dan

UNCTAD VI, Beograd KTT Non-Blok VIII, Harare

Ekonomi Ekonomi Politik

dan

1987 1990

Ekonomi UNCTAD VII, Jenewa Ekonomi April - Mei Sidang Khusus MU-PBB tentang KerjasamaEkonomi

2011

November

Internasional G20, Hawai ASEAN

Ekonomi Ekonomi

Table ini menggambarkan hubungan antara berbagai actor dan proses dalam ekonomi politik internasional dengan kerangka itu akan dapat menjelaskan dengan utuh makna politik di berbagai hubungan ekonomi seperti hubungan perdagangan, moneter, investasi asing terutama dengan cara memperbandingkan beberapa konsepsi dengan ekonomi politik internasional dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Kita yakin bahwa hubungan ekonomi politik internasional selama ini sebenarnya mencerminkan persaingan dinamis terutama antara merkantilis dan liberal. Perspektif merkantilis yang mendominasi hubungan itu pada decade 1920an dan 1930an dan yang dianggap penyebab penting timbulnya Perang Dunia II, sejak pertengahan 1940an digantikan dengan perspektif liberal walaupun tidak berarti bahwa semua negara menerapkan perspektif secara konsisten, diplomasi ekonomi internasional dalam dalam kerangka mekanisme Bruce jelaslah di dominasi oleh perspektif liberal. Hal ini berlangsung paling tidak 1961 ketika EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

95

Amerika Serikat menyerang pada desakan untuk menerapkan perspektif merkantilis dan melonggarkan komitmennya untuk menerapkan ekonomi liberal yang diciptakan oleh Bruce. Perubahan posisi dominan kedua perspektif itu menunjukkan suatu pola negara-negara yang sedang berada di posisi hegemonic biasanya menyukai ekonomi politik internasional yang liberal dan sebaliknya negara-negara yang berada dalam posisi lemah cenderung kepada perspektif merkantilis dalam suasana ekonomi dunia yang diliputi staknasi dan resensi. Setiap negara berusaha menekankan hubungan internasional masing-masing dengan menerapkan strategi merkantilis, itulah sebabnya kebangkitan kembali perspektif merkantilis dalam hubungan ekonomi antar negara tahun 1970an dapat dijelaskan dengan menunjuk pada ketidakpastian akibat staknasi dan resensi. Pada situasi ekonomi dunia yang di dominasi strategi perspektif merkantilis seperti negara-negara dunia ketiga yang umumnya langka sumber daya menghadapi kesulitan, perjuangan menurut jalur reformis iritis Sejak KAA dan sejak akhir 1970an kehilangan semangatnya. Strategi kolektif self-reliance dan selfbargaining tahun 1964 berhasil membentuk UNCTAD (U.N Conference For Trade and Development) yang mayoritasnya dikuasai oleh negara dunia ketiga yang pada tahun 1974 behasil memaksa majelis umum PBB untuk membuat deklarasi membentuk tata ekonomi internasional baru. Akhir-akhir ini tidak lagi merasakan perjuangan negara-negara dunia ketiga yang mencoba menempuh jalan radikal pun tidak banyak berhasil, bahkan nasibnya mungkin lebih buruk. Mengapa strategi negara dunia ketiga yang dikembangkan tidak lagi efektif untuk memahami fenomena ini mungkin model struktur interaksi feodal yang dikembangkan oleh John Galtung dalam regional e-struktural theory yang ditulisnya dalam jurnal of peace resources mungkin dapat membantu dalam struktur hubungan masyarakat feodal tidak ada kekuasaan pusat. Dinamika politik ditentukan oleh pengaturan yang diadakan oleh para feodal yang berpengaruh, raja dipusat lebih banyak berfungsi sebagai lambang yang tanpa kekuasaan secara kolektif karakteristik struktur pada dewasa ini yaitu hubungan center delivery menurut Galtung mirip dengan cirri-ciri masyarakat feodal yaitu : a.

Interaksi antara center dan peri-peri bersifat vertical

b.

Interaksi antara peri-peri dan peri-peri tidak terjadi

c.

Interaksi multilateral yang melibatkan ketiganya tidak terjadi

d.

Interaksi dengan dunia luar dimonopoli oleh center dan ini mengakibatkan dua hal yaitu

Interaksi antara peri-peri dengan negara-negara center lain tidak terjadi, Interaksi antara EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

96

center maupun peri-peri dilingkungan negara center tidak terjadi. Struktur hubungan ini konsekuensinya antara lain : 1) Interaksi vertical, negara-negara center dan negara peri-peri mengembangkan suatu pembagian kerja dimana negara center berperan lebih besar dari pada negara peri-peri. Negara center memiliki hak prerogative dan tanggung jawab lebih besar misalnya menjadi anggota organisasi internasional (PBB) setiap negara peri-peri mengarahkan hubungannya terutama pada center masingmasing 2) Fragmentasi (perpecahan), karena interaksi antara peri-peri tidak ada sedangkan interaksi antara center sangat efektif maka terjadi fragmentasi. Sementara negara-negara center sangat erat hubungannya satu sama lain dan negara peri-peri tercerai berai 3) Marginilisasi (penyempitan), interaksi multilateral yang berbagai center dan peri-peri sangat jarang akhirnya negara peri-peri terkena marginilisasi yaitu diplomasi multilateral yang pada umumnya hanya sebagai penonton dipinggiran 4) Monopolisasi, interaksi antara center dengan peri-perinya sangat efektif meliputi berbagai bidang akibatnya terjadi monopoli antara center dengan merubah kata center jadi Amerika Serikat, Uni Soviet, Eropa Barat dan Jepang dengan negara peri-peri seperti panama, Kuba, Argentina, Kenia, Nigeria, Filiphina, Indonesia, maka akan dengan mudah menggambarkan hubungan antara negara dunia ketiga dengan negara industry maju. Hubungan antara mereka bukan saja timpang tindih tetapi juga diwarnai dengan perpecahan dunia ketiga selain dari itu solidaritas negara-negara industry maju (blok barat) dihadapkan pada negara dunia ketiga yang cerai berai, maka Nampak sekali mereka menyelenggarakan pertemuan-pertemuan internasional (G8) IV. Pertemuan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Yang hanya beranggotakan negara industry kaya walaupun pertemuan tersebut sering berlangsung dengan sengit telah berakhir dengan resolusi dan resolusi itu dipatuhi. Tetapi pertemuan organisasi yang mewakili dunia ketiga misalnya gerakan non blok atau pertemuan selatan yang sangat sering terjadi karena kemacetan atau pertikaian, dapat dipahami dengan EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

97

memperhatikan perubahan yang penting terjadi dalam system ekonomi politik global sejak akhir dasawarsa 1970an. Ada tiga perubahan penting yang saling berkaitan terjadi sejak itu yang membuat negara dunia ketiga semakin terbagi dalam lapisan-lapisan, seperti : a. Difrensiasi (ketidaksepakatan) negara dunia ketiga, pada akhir dasawarsa itu diketahui bahwa beberapa negara dunia ketiga tumbuh pesat sedangkan yang lain macet atau bahkan merosot. Beberapa negara pengekspor minyak di Timur Tengah ternyata terjadi pertikaian dari pada dunia pertama. Beberapa negara lain yang kemudian disebut NIB atau Negara Industri Baru (NICs) mempunyai struktur industry yang menyamai atau bahkan mengungguli beberapa negara pertama yang umumnya secara konvensional disebut negara industry maju, sebaliknya masih jauh lebih banyak negara dunia ketiga yang mengalami kesulitan atau jauh lebih miskin dari pada sebelumnya. Oleh karena itu klasifikasi negara berdasarkan prestasi ekonomi dewasa ini lebih rumit. Pada zaman dulu bank dunia hanya memiliki tiga (3) kategori yaitu developed market economy, developing market economy, dan centrally planned economy sedangkan yang lebih rinci ialah industrialized economy, middle income economy, law income economy and capital surplus economy. Ini menunjukkan bahwa semua negara dunia ketiga semakin beraneka ragam, tidak ada lagi negara dunia ketiga dengan satu kategori. b. Perubahan dan pembesaran pasar financial dunia, sesudah negara-negara OPEC menaikkan harga minyak berlipat ganda pada tahun 1970an terjadilah perubahan surplus financial yang luar biasa besar ketangan negara Arab. Mereka menerima penghasilan yang jauh melampaui kebutuhan pembiayaan mereka. Catatan financial ini yang sejak itu merupakan catatan besar dari perdagangan dunia sebagian besar diserap oleh pasar modal internasional sehingga muncul fenomena pasar uang yang dinamakan petro dollar. Petro dollar ini yang banyak membiayai investasi di negara industry baru seperti korea selatan, Taiwan, singapura, dan brazil karena memang merekalah yang banyak menimbulkan potensi ekonomi yang meyakinkan dank arena itu layak serta mampu mengambil kredit dengan tingkat bunga pasar komersial. Ini menunjukkan bahwa kenaikan EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

98

harga minyak mendorong proses difrensiasi negara dunia ketiga, yaitu sementara beberapa negara dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga minyak secara langsung atau tidak secara langsung melalui pinjaman dari pasar modal seperti korea selatan. Sebagian besar lagi yang terlalu miskin dan tidak mampu meminjam dari pasar komersial merasakan bahwa kenaikan minyak itu membuat sengsara. c. Perubahan pengorganisasian produksi dunia, sejak tahun 1970an akibat dari pertumbuhan dan perubahan lingkup kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai sarana pertukaran ekonomi internasional, produksi internasional telah melampaui perdagangan internasional artinya gabungan produksi semua perusahaan multinasional diluar negara asalnya sejak itu lebih besar dari barang jasa yang di perdagangkan antar negara atau diluar negara dulu yang dikatakan blok sosialis. Ketika fakta ini ternyata saling jalin menjalin yaitu : •

Internasionalisasi produksi berjalan seiring dengan proses difrensiasi ekonomi negara dunia ketiga karena dunia ketiga yang tumbuh pesat itu kemudian lebih banyak terlibat dalam proses produksi, dunia yang berkaitan dengan perusahaan multinasional. Sedangkan negara industry baru menjadi factor penting dalam perluasan ekonomi internasional, negara dunia ketiga yang lebih miskin tetap tinggal diluar jaringan

•

Perluasan pasar internasional (yang di dorong petrol dollar) telah membantu semakin intensifnya keterlibatan modal internasional yang dikendalikan oleh perusahaan multinasional dalam kegiatan industry negara dunia ketiga.

Urutan-urutan diatas menunjukkan betapa besarnya kendala yang dihadapi oleh negara dunia ketiga untuk membangun kembali solidaritas antara mereka. Mengingat solidaritas adalah langkah utama untuk kemajuan perusahaan internasional perlu dicari cara-cara baru untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.


99

BAB XIII POLITIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI INTERNASIONAL I.

Pengantar Hubungan ekonomi internasional antar negara tidak selalu berjalan mulus, kadang

kala timbul masalah-masalah dari hubungan tersebut. Masalah tuduhan terhadap suatu negara yang diduga melakukan dumping umpamanya atau tidak dilaksanakannya kewajibankewajiban di satu pihak dalam perjanjian, masalah nasionalisasi suatu perusahaan dan ada beberapa macam laggi, adalah contoh kasus yang timbul dalam hubungan ekonomi antar negara. Pada pokoknya hukum internasional menghendaki agar sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai. Pengaturan secara damai dalam menyelesaikan sengketa pada pertama kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference tahun 1899 dan 1907. Konferensi ini menghasilkan the conferation on the pacific settlement of international disputes (konferensi terhadap penyelesaian pasifik dari sengketa internasional pada 1907.) sengketa menurut mahkamah internasional permanen dalam kasus preliminary objection. Diartikan dengan disagreement on appointof law or fact, a conflict of legal feaws of interest agree between two persons. Dari tiga pengertian tersebut ada tiga aspek yang terkait yaitu para pihak yang tidak sepakat masalah fakta dan masalah hukumnya serta adanya ketidaksepakatan mengenai kepentingan. Pengaturan secara khusus penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi pada pertama kali dilakukan tahun 1960. Waktu itu LBB membentuk kelompok ahli yang bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa ekonomi antar negara. Kelompok ahli ini merancang suatu aturan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi antar negara yang disahkan oleh dewan LBB pada 28 Januari 1934 (dikutip dari Palitha TB co ona : dalam bukunya the regulation of international economic relations through law, penerbit the netherland : Martinus Niyoufh publisher 1985 page 151). Pasal 2 aturan ini menyatakan suatu masalah (konflik ekonomi) dapat diserahkan kepada para ahli manakala para pihak memohonnya bersama. Pasal 3 memberi yuridiksi pada ahli untuk menerima sengketa yang memiliki masalah ekonomi. Dalam perkembangannya kelompok ahli ini kurang popular. Kohona mengatakan kelompok ini tidak punya kesempatan untuk membuktikan diri sebagai bahan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa biasanya diklasifikasikan pada 2 cara EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

100

yaitu secara diplomatic dan hukum. Ada sarjana-sarjana lain mengklasifikasikannya sebagai penyelesaian yang diselesaikan secara langsung oleh para pihak dan penyelesaian yang mengikutsertakan pihak ketiga. Disamping cara itu, misalnya melalui badan khusus PBB dan badan regional, dewasa ini belum berkembang pesat. Salah satu contoh actual adalah penyelesaian sengketa ekonomi diantara negara amerika utara dan meksiko yang diselesaikan dalam kerangka NAFTA atau Europian court of justice. Penyelesaian sengketa secara diplomatic dan hukum tersebut sebaliknya penyelesaian secara diplomatic manakala para pihak menghendaki persetujuannya mengenai syarat-syarat atau peraturan-peraturan penyelesaian sengketa. Disamping itu manakala pihakpihak menyelesaikannya pada penyelesaian secara diplomatis, penyelesaiannya secara sepihak dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak. Ini disebabkan karena pada hakekatnya penyelesaian melalui cara ini harus disepakati oleh kedua pihak dan tidak dapat begitu saja mengikat tanpa kesepakatan mereka. Contoh : penyelesaian secara hukum misalnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan dan penyelesaian secara diplomatic misalnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsultasi. Dari uraian tersebut diatas tampak bahwa factor yang penting dalam penyelesaian suatu sengketa dalam hukum ekonomi internasional atau dalam kajian hukum internasional lainnya sebetulnya terletak pada kata kunci “kesepakatan para pihak”. Para pihaklah yang akhirnya menentukan bagaimana sengketa akan diselesaikan, apakah melalui penyelesaian melalui hukum atau melalui cara diplomatic. Pernyataan Kohona menunjukan bahwa unsure kata sepakat berpengaruh besar setelah sengketa itu diputuskan. Sengketa dalam hukum ekonomi internasional melibatkan berbagai subjek hukum ekonomi internasional. Sengketa dapat terjadi antar negara, negara dengan subjek hukum ekonomi internasional lainnya atau antara subjek hukum ekonomi internasional tertentu satu sama lainnya. Pakar varolen van theman menguraikan pula bahwa sengketa hukum ekonomi internasional bias timbul antara organisasi dengan orang perorangan mengenai masalah hukum perdata atau sengketa yang bersifat hukum perdata atau organisasi internasional dengan pegawai atau organisasi dengan anggotanya. II.

Cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi internasional


101

Bagaimana suatu sengketa dalam bidang ekonomi internasional dilakukan berada sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, metode yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 piagam PBB memberikan pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa dalam lingkup hukum internasional, dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hukum ekonomi internasional, pasal tersebut berbunyi metode-metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut : negosiasi, penyelidikan (faxfining/inquring), mediasi, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan, badan-badan regional, cara-cara damai lainnya. Berikut uraian singkat mengenai masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut, kecuali nomor 6 dan 8 : a. Negosiasi (terdiri dari konsultasi dan negosiasi) Adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang palin tua digunakan oleh umat manusia (Wvoeggeln Oesere : metod of diplomatic) ini merupakan cara yang paling penting banyak sengketa tyap hari oleh diplomasi ini tanpa adanya publisitas tanpa menarik perhatian publik , alasannya karena prosedur penyelesainnya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak, negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa bentuk yaitu bilateral dan multilateral, negosiasi serupa dapat disalurkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau melalui suatu lembaga atau juga melalui organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa , apakah itu sngketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, sengketa keluarga, suku, dll. Konsultasi pada prinsipnya dapat dilakukan dengan menggunakan 2 bentuk, yaitu suatu perjanjian dalam bidang ekonomi internasional menyarankan para pihak untuk berkonsultasi secara regular yang merupakan terus-menerus. Penggunaan cara konsultasi sudah terlembaga, misalnya penggunaan suatu komisi gabungan (United Comision) dalam hubungan-hubungan perdagangan internasioal. Dalam menggunakan negosiasi

merupakan cara bersama para pihak yang

menggunakan kesepakatan bersama para pihak. Para pihak bebas untuk menentukan pada tahap-tahap apa suatu negosisasi dianggap telah menyelesaiakn sengketa, mengenai syarat yang mengikat suatu penyelesaina pada akhirnya menggantung pada keinginan bebas atau maksud-maksud baik para pihak yang sepakat untuk negosiasi. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

102

b. Penyelidikan Adalah para pihak mempersengkatakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan tersebut campurtangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan, tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal, cara inilah yang disebut dengan penyelidikan. Menurut Karl Josef Partsche faxfinding and inquiring eksiklopedia 1980 page 16, penyelidikan biasanya ditempuh manakala cara konsultasi dan mediasi telah dilakukan tetapi tidak melakukan penyelesaian, cara-cara ini dikenal dalam praktek Negara dan juga diantara pihak swasta. c.

Jasa-jasa baik Adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang mana berupaya agar para pihak yang bertikai menyelesaiakan sengketanya melalui negosiasi, jadi fungsi utamanya adalah mempertemukan para pihak yang bertikai sedemikian rupa mau bertemu dan duduk bersama serta bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dapat atas permintaan para pihak atau atas inisiatif menawarkan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaian sengketa tersebut, hal ini sngat mutlak harus ada kesepakatan para pihak yang bertikai. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek antar Negara, dalam prakteknya penggunaan ini tidaklah asing lagi. Pada subjek-subjek hukum internasional disamping Negara jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara swasta maupun negara.

d. Konsiliasi dan mediasi Mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian dimana para pihak beranggapan bantuan aktif pihak ketiga sangat membantu penyelesaian sengketa sevara damai, namun pihak yang bertikai masih dapat mengawasi secara penuh prosedur penyelesaian. Kedua istilah ini sangat sulit dibedakan, bahkan tak jarang keduanya sering diartikan sama, namun demikian menurut para ahli terdapat perbedannya yaitiu konsiliasi lebih formal ketimbang mediasi. Mediasi adalah penyelesaian mlaluiphak ketiga yaitu misalnya Negara, OI (PBB), individu (polotikus, ahli hukum, ilmuan) yang ikut serta secaa aktif dalam proses EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

103

negosiasi biasanya

dengan kepastiannya sebagai pihak yang netral, berupa

mendamaikan pihak yang bertikai dengan memberukan syarat-syarat bersengketa, bedanya dengan konsiliasi yaitu denmgan usulan-usulannya dibuat agak tidak resmi (informal) usulan itu dibuat berdasarn informasi-informas yang diberikan oleh beberapa pihak dan bukan atas penyelidikannya. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dibentuk ed hock ( temporer) yang terbukti untuk menetapkanb penyelesaian yang diterima oleh para pihak yang bertikai, dan keputusannya tidaklah mengikat para pihak, diterima atau tidaknya tergantung sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. e. Arbitrase Adalah penyerahan sengketa secara sukarela kpada pihgak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan dipartai finaldan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin popular dan banyak digunakan dalam penyelesaian sngketasengketa internasional, pemelihara arbitrase sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak yang terlibat biasanya arbitrator, yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Dia tidak selalu ahli hukum biasanya ia menguasai bidang lain, ia bisa seorang insinyur, manager, ahli asuransi, ahli perbankan, dll. Setelah arbitrator ditunjuk selanjutnya menetapkan term of reference (aturan permainan) yang akan menjadi patokan kerja mereka. Biasanya hubungan ini memuat pokok masalah yang akan diselesaiakn, kewenangan arbitrator (yuridiksi) dan aturan (acara) sidang arbitrase. Tentu muatan term of reference tersebut harus disepakati oleh para pihak . keputusan arbitrase adalah non-final artinya keputusan akhir tidak dimungkinkan. Dari penyelesaian diatas nampaknya penyelesaian sengketa yang utama dan diproitaskan untuk digunakan adalah negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa yang secara langsung melibatkan para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaian sengketa secara bersama dengan secara damai, merupakan ciri yang menionjol dari Hubungan Internasional pada abad ini dan nampaknya akan terus berlkanjut ke masa yang akan dtang, karena dewasa ini mau takmau atau telah diakui bahwa semua Negara dan swasta dll, saling berintendependensi. Metode yang memungkinkan penyelesaian sengketa selain cara-cara EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

104

diatas adalah melalui pengadilan. Cara-cara ini biasanya ditempuh apabila cara penyelesaian yang telah dijelaskan diatas ternyuata tak brhasil. Pengadilan dapat dibagi kedalam 2 kategori yaitui pengfadilan permanen, dan at hock, atau pengadilan khusus. Menurut pengmatan beberapa ahli penyelesaian sengketa ekonomi internasional terhadap pengadilan permanen kurang begitu dinikmati oleh negar-negara yang bertikai, sbagai cntoh p[eranan MI, dalam menyelesaian senketa eko sangatl;ah kurang semenjak berdirinya Mi tersebut hanya menghadiri 2 kasus dibidang ekonomi internasional yaitu The Barcelona reakction trease antara belkgia melawan sapanyol, dan the Arsikes antara amerika melawan Italy. Alas an hasil kerja MI sikatakan suram pada adasarnya ada 2 alasan yaitu: kurang adanya penghargaan pada fakta-fakta spesifik mengenai duduk perkaranya, kedua kurang keahlian dan kemampuan mahkamah tersebut pada permasalah bidang hukum ekonomi internasional. Selai dari itu pengadilan-pengadilan inter yuridiksinya terkadang terbatas hanya pada Negara saja. Sedangkan kegiatan-kegiatan hukum ekonomi internasional dewasa ini ( Negara) semakin meningkat dan penting . Bentuk kedua adalah pengadilan at hock?khusus. dibandingakan pengadilan MI, pengadilan khisus lenbih popular terutama dalam rangka penyelesaian ekonomi internasional. Badan ini sngat penting dalam penyelesaiakan sengketa yang timbul dari perjanjian inter. Factor penting Negara menggunakan badan-badan seperti ini adalah karena hakim-hakimnya yang tidak harius seorang ahli hukum ia bias saja seorang ahli atau spesialis mengenai pokok masalah atau sengketa yng akan ditangani . adanya perasaan sebagian besar nbegara yang kurang percaya kpada suatu peradilan badan inter yang dianggap kyurang tepatr untuk menyelesaiakn sengketa dalam ekonomi internasional. Dari uraian diatas jelaslah bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang pealing utama untuk ditekankan dan diproritaskan adalah untuk menggunakan negosiasi, penyelesaian secara langsung melibatkan para pihak iuntuk menyelesaian sengketanya secara bersama dan secara damai merupakan cirri yang menonjol dari HI dalam abad ini dan tampaknya akan terus berperang pada abad yang akan dating. Cara penyelesaian lainnya barulah akan dilakukan sebagai alternative manakala cara negosiasi macet. Factor lainnya yang penting dikemukakan adalah sentralnya peran kesepakan para pihak dalam penyelesaian sengketa, unsur ksepakatan menjadi dasar hukum sbagai dugunakannya suatu cara dan proses beracara bagi pengadilan atau keikutsertan pihak ketiga yang menangani pihak ketiga. Ini EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

105

tidak lain merupakan konsekuesi dan sifat yang koordinatif secara prinsip terlepas apakah Negara itu besar, kecil, miskin, berkembang, maju.


106

DAFTAR PUSTAKA Blake, David H.: “The Politics of Global Economics Relations”. Hall Inc. Englewoods Cliffs, New Jersey, 1987. Glipin, Robert: “The Political Economy of International Relations”, Princeton University Press, New Jersey, 1997. Isaak, Robert A: “International Political Economy”, St. Martin press, New York, 1991. Kindleberger, Charles: “Power and Money: The Economics of International Politics of International Economics”, Basic Books, New York, 1970. Knorr, Klaus: “Power and Wealth: The Political Economy of International Power”, Basic Books, New York, 1973. Kuncoro-Jakti, Dorordjatun: “Pendekatan Politik Ekonomi: Jembatan Doantara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik”, Jurnal Ilmu Politik, No. 8, 1991. Lesiblom, Charles: “Politics and Markets: The World Political-Economic System”, Basic Books, New York, 1977. Mas’oed, Mohtar: “Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994. Robin, Lord: “Political Economy Post and Present, A Review Leading Theories of Economy Policy”, New York, 1987. Salvatore, Domerich: “Ekonomi Internasional”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994. Staniland, Martin: “What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment”. Yale University Press, New Haver, 1985. Stone, Alan: “The Political Economy of Public Policy”, Safe Publications, London, 1982. Strange, Susan: “Status and Markets: An Introduction to International Politic Economy”, Pinter, London, 1988. Syahrir: “Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok: Sebuah Tinjauan Prospektif”, LP3ES, Jakarta, 1986. Tooze, Roger: “Perspective and Theory: A Consumers Guide, Delaur Strange, 1984 (Paths to International Political Economy”, George Allen and Un win: London). Wilber, Charles K.: “The Political Economy of Development and Lender Development, New York, 1979. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL –by. Natasha Lamtiurma (0970750042)-

Ekonomi Politik Internasional

Recommend Documents