KELAS PAGI
TUGAS HUKUM ACARA PERDATA TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DAN SITA JAMINAN
Oleh :
Ricky Fadila
110110110305
Muhammad Satya W.
110110110321
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG
2014 Pengertian Eksekusi
Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen ). Dalam pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg dikatakan “hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal- pasal HIR” Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.” Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan
teguran maka pihak yang kalah dalam perkara harus memenuhi amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi atas objek terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek terperkara. Hal ini juga didasari pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Asas Eksekusi
1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ). Maksudnya, pada putusan hakim itu
telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (rechtsmiddel), yakni : a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding; b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK); c. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet. Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah : a. Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); b. Putusan provisi; c. Putusan perdamaian; d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang. 2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (condemnatoir ). Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah
terwujud dari adanya perkara yang berbentuk yurisdictio contentiosa, dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa dimana ada penggugat dan ada
tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (contradictoir ). Misalnya amar putusan yang berbunyi : a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” sesuatu barang; b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah; c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu; d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan; e. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” pembayaran sejumlah uang. 3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela . Maksudnya, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya eksekusi sudah tidak diperlukan lagi. 4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada Pengadilan tingkat pertama . Maksudnya, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara ex officio kewenangan tersebut berada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan sejak awal hingga akhir ( dari aanmaning hingga penyerahan barang kepada penggugat). 5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan . Maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yag didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim. Bentuk-Bentuk Eksekusi
Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu
melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil, dan melakukan pembayara sejumlah uang yang biasanya disebut eksekusi pembayaran uang. 1. Eksekusi Riil Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. 2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RBg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang Penangguhan Eksekusi
Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar, terkadang dan bahkan sering menemui hambatan baik bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menangguhkan eksekusi tersebut. 1. Hambatan Yuridis a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet) Pada dasarnya adanya perlawanan pihak ketiga tidaklah menangguhkan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik atau atas dasar pemegang hipotik/pemegang hak tanggungan; yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan.
Apabila perlawanan tersebut menurut Ketua Pengadilan (sebelum perkara ditetapkan majelis hakimnya) beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka eksekusi ditangguhkan, dan sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak, eksekusi dilanjutkan. b. Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi Sebagaimana halnya dengan perlawanan dari pihak ketiga, perlawanan dari pihak termohon eksekusi juga tidaklah dapat menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut adalah benar dan beralasan, barulah eksekusi ditangguhkan hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Adanya permohonan Peninjauan Kembali Sebagai upaya hukum luar biasa, maka PK tidaklah menghalangi eksekusi, namun demikian dalam kasus tertentu dapat saja eksekusi ditangguhkan apabila benar-benar denga dukungan bukti yang kuat, yang diperkirakan pemrohonan PK tersebut akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka atas izin ketua pengadilan tingkat banding, eksekusi tersebut dapat ditangguhkan, karena dengan dikabulkannya permohonan PK tersebut, sedangkan barang/objek terperkara sudah terlanjur dieksekusi, maka sangatlah sulit untuk memulihkan barnag/objek tersebut seperti sediakala. Kalau sampai hal semacam ini terjadi, maka pihak termohon eksekusi hanya dapat mengajukan gugatan baru terhadap pemohon eksekusi dengan petitum serta merta. 2. Hambatan Non Yuridis. Hambatan non yuridis adalah hambatan yang paling sering dijumpai di lapangan. Hambatan tersebut dapat berupa :
Adanya
perlawanan
secara
fisik
atau
dengan
pengerahan
kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan
suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.
Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan.
Untuk penangguhan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan yang memimpin eksekusi dan jika ia berhalangan dapat digantikan oleh Wakil Ketua Pengadilan tersebut, guna memerintahkan penangguhannya. Sedangkan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan jika berhalangan dapat digantikan Wakil Ketua Pengadilan tersebut sebagai voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan atau dilanjutkan, dan dalam rangka tugas pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, kewenangan tersebut pada puncak tertinggi berada pada Mahkamah Agung.
SITA JAMINAN I. 1.
DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN Dasar Hukum Sita Jaminan
Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”
2.
Dasar Hukum Sita Jaminan oleh Kreditur
Ketentuan pasal 1131 BW menyatakan bahwa: “Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW , menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimwa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik.” 3.
Dasar Hukum Sita Harta Bersama (Sita Jaminan oleh Suami/Istri dalam
proses perceraian)
Undang-undang no.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 24 ayat 2 huruf c : ”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.” Sita Jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak dari pemilik hak dari suatu barang atau harta, agar terjamin bahwa tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak kreditur terhadap piutangnya, agar terjamin pelunasannya. Dalam proses Sita Jaminan, terdapat larangan sebagai berikut : 1. Memindahtangankan atau jual beli harta yang disita 2. Dilarang menyita hewan atau barang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian dari tersita (pasal 197 HIR dan 214 Rbg) II.
JENIS-JENIS
Sita Jaminan dapat berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Sita Jaminan adalah untuk melindungi hak dari pemohon, bukan menciptakan hak baru. Beberapa jenis Sita Jaminan antara lain sebagai berikut :
1.
-
Sita Revindicatoir ( Revindicatoir Beslag )
Adalah sita atas barang milik penggugat yang berada pada penguasaan
tergugat -
Sita terhadap barang bergerak
-
Tidak perlu ada alasan/dugaan, sebab barang yang dimohonkan adalah milik
pemohon sendiri 2.
Sita Marital
-
Adalah sita terhadap harta bersama suami/istri dalam proses perceraian
-
Sita terhadap barang bergerak
3.
Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag )
Adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (tergugat) sebagai jaminan pelunasan utang -
Sita terhadap barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)
-
Sita terhadap barang tetap/tidak bergerak milik debitur (Ps. 227, 197,198, 199
HIR 261, 208,214 Rbg) -
Sita terhadap barang bergerak milik debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga
(Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)
III. SYARAT-SYARAT 1.
Perlu adanya alasan/dugaan yang kuat
Sesuai dengan Pasal 226 HIR , untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan.
Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR , elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan. Dan dalam proses ini, termohon perlu juga didengan pendapat atau keterangannya menyangkut dugaan pemohon, sehingga hakim dapat menilai apakah perlu dilakukan sita atau tidak. 2.
Pihak yang mengajukan adalah memang pihak yang berhak
1. Dalam Sita Revindicatoir, pihak yang berhak adalah pihak yang secara sah memiliki barang/harta yang dimohonkan 1. Dalam Sita Marital, pihak yang berhak mengajukan adalah suami/istri dalam suatu proses perceraian 2. Dalam Sita Conservatoir, pihak yang berhak mengajukan adalah kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur 2. 3.
Obyek yang dimohonkan harus jelas
1. Dalam Sita Revindicatoir, obyek permohonan adalah benda bergerak milik
pemohon
yang
berada
didalam
kekuasaan
termohon.
Permohonan ini tidak dapat diajukan terhadap barang tidak bergerak/barang
tetap,
sebab
kemungkinan
untuk
memindahtangankan benda tetap tidak semudah benda bergerak. 2. Dalam Sita Conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah: -
barang
bergerak
milik
debitur
- barang tetap milik debitur, dan - barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga). Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat.
IV.
PROSES PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN
Prosedur peletakan sita jaminan adalah sebagai berikut : A.
Pengajuan Sita Jaminan Conservatoir 1. Diajukan bersamaan dengan gugatan
Tata cara pengajuan untuk cara ini adalah sama dengan pengajuan gugatan biasa 1. Diajukan terpisah dari gugatan - Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kediaman pihak yang menguasai barang yang dimohonkan. - Membayar biaya peletakan CB (Conversatoir Beslag) dan administrasinya B.
Proses Pemeriksaan 1. 1. Persidangan dibuka untuk umum 2. Pembacaan permohonan peletakan sita jaminan 3. Mempersilahkan para pihak untuk memberi tanggapan (khusus untuk jenis
sita
revindicatoir,
pihak
tersita
tidak
perlu
pendapatnya) 4. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon 5. Penetapan hakim (menerima atau menolak permohonan tsb) 2. 3. C.
Proses Pelaksanaan Sita Jaminan
1. Panitera menunjuk Jurusita/Js.Pengganti
didengan
2. Memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan, dan memerintahkan para pihak untuk hadir, serta pemberitahuan kepada pihak instansi terkait (jika ada) 3. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan dihadiri 2 orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara 4. Melakukan pelaporan bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek ybs. Jika barang tetap dan bersertifikat, laporan dilakukan laporan ke BPN. Sedangkan jika barang bergerak, laporan dilakukan ke Kelurahan setempat. 5. Menyerahkan Berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada Majelis Hakim
