ETIKA KOMUNIKASI PEJABAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA TEMA : KOMUNIKASI PEJABAT
KOMUNIKASI ADMINISTRASI Kelompok 6
PENGERTIAN
ETIKA Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. MORAL Menurut Robert M. Z. Lawang, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, norma adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik
KOMUNIKASI Kincaid (1997:7) mengemukakan, “Komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian anatara para peserta dalam proses informasi ” PEJABAT Pejabat adalah orang yang diserahi/diamanahi sebuah kedudukan dalam sebuah organisasi/institusi baik formal maupun non formal dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut.
PEMERINTAH Arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembagalembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.
PEMERINTAHAN Pemerintahan didefinisikan Sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. (Haryanto dkk, 1997 : 2-3)
ETIKA DALAM KOMUNIKASI Etika komunikasi merupakan etika berkomunikasi yang sebaiknya dimiliki oleh individu dalam melakukan komunikasi, yang bersumber pada kepemilikan rasa rendah hati, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT Komunikasi yang berasal dari communication yang berakar dari perkataan Common atau bersama, seperti perkataan communwealth yang berarti kemakmuran bersama, maka dalam berkomunikasi dengan masyarakat harus ada pengertian yang sama. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat harus melihat dari aspek tingkatan, budaya, dan perubahan yang terjadi di masyarakat
ETIKA PEJABAT DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN BAWAHAN (VERTIKAL)
Bagaimana pejabat mampu menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai idenya? Bagaimana hubungan antara kemampuan kerja dengan sarana, prasarana, situasi dan lingkungan yang mempengaruhinya? Bagaimana cara yang terbaik menyampaikan pekerjaan atau tugas kepada bawahan? Sampai manakah pengaruh kemampuan kerja dari pihak kedua? Bagaimana cara mengkonsumsikan pekerjaan atau tugas-tugas kepada pihak kedua agar efektif.
Dalam mempengaruhi bawahan untuk melaksanakan tugas, pejabat harus mengetahui tekhik persuasi. Suka atau tidak sukanya bawahan yang digerakkan untuk dapat digerakkan sesuai dengan keinginan para pejabat, sangat tergantung dari bagaimana cara pejabat itu sendiri memberikan perintah.
ETIKA PEJABAT DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN SESAMA (HORIZONTAL) Struktur organisasi pemerintahan didalamnya menunjukkan adanya hubungan jabatan (hirarki), dalam struktur organisasi tersebut adanya hubungan antar pejabat yang sama tingkatannya atau hubungan horizontal yang menunjukkan kerjasama. Komunikasi bagi pemimpin tidak hanya untuk menyalurkan informasi, tetapi juga sarana memadukan aktivitas kerjasama keorganisasian.
Ilustrasi etika berkomunikasi menurut James G Robbins (1982:264) yaitu: “ Jika anda tidak setuju dengan seorang teman sejawat, anda nyatakanlah pendapat anda dengan kata-kata yang jelas, sederhana, dan tidak bernada emosi. Berselisih pendapatlah dengan ide-ide, bukan dengan pribadi. Berkomunikasilah dengan „Saya mungkin tidak menyukai ide anda, tapi saya tetap menyukai pribadi anda‟ Jika anda dapat memisahkan ide dari pribadi, anda mungkin menjadi heran betapa sering saransaran diterima, atau sekurang-kurangnya didengarkan.”
ETIKA BERKOMUNIKASI PEJABAT INDONESIA Hampir semua aparatur pemerintah paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintah.
G. Terry “4C” yakni: completeness, claryteness, correcteness, dan consiceness. Pernyataan tersebut sangat relevan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintah saat ini yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Untuk melihat gambaran bagaiman etika para pejabat Indonesia saat berkomunikasi, masyarakat dapat menilai pada saat sidang atau rapat para pejabat berlangsung.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
