Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir dari Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Transportasi Tradisional. Executive Summary Ini merupakan Ringkasan dari Laporan Naskah Akademik Transportasi Tradisional,. Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan Executive
Summary
ini.
Semoga
dengan
disusunnya
Executive
Summary ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ringkas terhadap penyusunan Naskah Akademik Transportasi Tradisional.
Yogyakarta, Desember 2014
Tim Konsultan Konsultan CV. Alam Alam Mataram Mataram Sejahtera Sejahtera
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN
3
1.1.
Latar Belakang Masalah
3
1.2.
Identifikasi Masalah
4
1.3. 1.4.
Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Metode Penelitian
4 4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
6
2.1.
Kajian Teori
6
2.2.
Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma
7
2.3.
Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru / Aturan Baru
10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12
3.1.
12
Evaluasi dan Analisis
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
14
4.1.
Landasan Filosofis
14
4.2.
Landasan Sosiologis
14
4.3.
Landasan Yuridis
15
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
16
5.1.
Ketentuan Umum Rumusan Akademik Mengenai Pengertan Istilah dan Frasa
16
5.2.
Materi Yang Akan Diatur
19
BAB VI.
21
PENUTUP
21
6.1.
Simpulan
21
6.2.
Saran
21
DAFTAR PUSTAKA
23
ii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Kebutuhan pengaturan moda transportasi tradisional becak dan andong telah dirasakan sejak lama. Selama ini, moda transportasi tradisional becak dan andong telah termarginalkan dari pembangunan. Hal ini merupakan sebuah ironi yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Moda transportasi tradisional kini telah dianggap ketinggalan zaman, digantikan oleh alat-alat transportasi modern. Becak dan andong yang sejatinya merupakan alat transportasi tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta, kini harus merana karena perubahan zaman. Padahal jika dikaji lebih lanjut, dapat dilihat bahwa moda transportasi tradisional
merupakan
moda
transportasi
yang
nyaman
dan
ramah
lingkungan yang menjadi alat transportasi alternatif masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama puluhan tahun, becak dan andong telah menjadi alat transportasi andalan masyarakat Yogyakarta dan menjadi bagian dari identitas budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu transportasi andong dan becak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini perlu dilestarikan dan diatur sesuai dengan amanat Pasal 63 UU no 22 Tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan jenis kendaraan tidak bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Untuk itu dalam rangka mewujudkan dan implementasi dari Pasal 63 UU No 22 Tahun 2009 dan juga UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan pelestarian moda transportasi
3
tradisional andong dan becak melalui Peraturan Daerah untuk melakukan penetapan dan pengaturan andong dan becak sebagai transportasi tradisional khas Daerah istimewa Yogyakarta. 1.2.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian ini identifikasi masalah yang diajukan meliputi : 1.
Apakah diperlukan regulasi tentang Transportasi Tradisional Khas Yogyakarta ?
2.
Bagaimana Landasan Teoritis dan empiris yang dapat dugunakan untuk landasan pembuatan regulasi ?
3.
Asas-asas hukum apa yang dapat digunakan dalam pembentukan Regulasi?
4.
Bagaimana landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang akan digunakan untuk membentuk aturan yang baru?
5.
Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan dibuat aturan?
1.3.
Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
1.
Merumuskan permasalahan tentang Transportasi Tradisional di DIY ?
2.
Mendiskripsikan landasan yang dipakai untuk mendasari aturan yang akan dibuat ?
3.
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan asas-asas hukum.
4.
Mendeskripsikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup aturan yang akan dibuat.
1.4. 1.
Metode Penelitian Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif
4
2.
Penelitian Kepustakaan
3.
Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)
4.
Analisis Data
5
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teori Moda
transportasi
tradisional
secara
yuridis
formal
merupakan
moda
kendaraan tidak bermotor (KTB) yaitu moda angkutan yang digerakkan dengan tenaga manusia seperti sepeda, gerobak dorong ataupun becak; moda yang digerakkan tenaga hewan seperti sado, bendi, cikar, cidomo yang digerakkan kuda, gerobak sapi. Mengacu pada Laporan Akhir Materi Teknis Moda Transportasi Tradisional di DIY Tahun 2014, moda transportasi tradisional yang dibahas dalam Naskah Akademik ini adalah becak dan andong. Becak
merupakan kendaraan tradisional, becak adalah kendaraan umum
seperti sepeda beroda tiga yang menjadi khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gambar 2. 1. Becak Khas Yogyakarta
6
Andong adalah kereta kuda seperti dokar atau sado beroda empat yang menjadi khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gambar 2. 2.
Kereta Kuda Khas DIY
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2013, memuat asas-asas yang terkait dengan penyusunan norma. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. kerakyatan; c.
demokrasi
d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an; e. efektivitas pemerintahan; f. kepentingan nasional; dan g. pendayagunaan kearifan lokal. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga: a.
Asas tujuan yang jelas
b.
Asas perlunya pengaturan
c.
Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat
d.
Asas dapatnya dilaksanakan
7
e.
Asas dapatnya dikenali
f.
Asas perlakuan yang sama dalam hukum
g.
Asas kepastian hukum
h.
Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut: a.
Kejelasan tujuan. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b.
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga
negara
atau
pejabat
Pembentuk
Peraturan
Perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; c.
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
d.
Dapat dilaksanakan. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
e.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
8
Bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; f.
Kejelasan rumusan. Bahwa
setiap
persyaratan
Peraturan
teknis
Perundang-undangan
penyusunan
Peraturan
harus
memenuhi
Perundang-undangan,
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; g.
Keterbukaan. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam konsep negara hukum yang demokratis, keberadaan peraturan perundang-undangan
termasuk
Perda
dimaksudkan
untuk
membatasi
kekuasaan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sarana strategis dalam mengimplementasikan ide negara hukum. Urgensi asas dalam peraturan perundang-undangan ini sangat berkaitan dengan pembentukan Perda. Secara umum asas-asas yang melekat secara inherent pada
esensi
akuntabilitas,
pelayanan legalitas,
publik non
adalah
diskriminatif
asas dan
keterbukaan, perlakuan
integritas,
yang
sama,
proporsionalitas, dan konsistensi. Perda sebagai salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material.
9
Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkrit isi otonomi di suatu daerah. Atas dasar Perda yang dibentuk akan dapat dikeluarkan berbagai produk hukum di level lokal yang timbul karena kekuasaan yang bersifat derivatif (afgeleid). Kekuasaan algeleid ini merupakan kekuasaan yang diturunkan kepada pihak lain misal Gubernur atau Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah perlu memuat beberapa hal penting dan utama yaitu: 1. Standardisasi. 2. Penciptaan captive market yang bersifat affirmative 3. Hak, Kewajiban dan Larangan 4. Pemberian Insentif dan Disentif 2.3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru / Aturan Baru Penerapan
Peraturan
Daerah
tentang
Moda
Transportasi
Tradisional
diharapkan akan memberikan implikasi pada 1. Peningkatan kesejahteraan kehidupan para pengemudi becak dan andong, yang selanjutnya dapat mandiri untuk memenuhi persyaratan standardisasi dan pengoperasian moda transportasinya; 2. Ketertiban,
kenyamanan,
keamanan
dan
keselamatan
dalam
menggunakan moda transportasi tradisional becak dan andong di lingkungan DIY, khusunya di zonasi wisata dan budaya; dan 3. Peningkatan jumlah kunjungan wisata di DIY sebagai akibat daya tarik yang diberikan oleh moda transportasi tradisional. Selain itu penerapan peraturan ini juga berimplikasi pada penganggaran daerah, diantaranya pada biaya sosialisasi perda, uji coba penerapan zonasi
10
dan rute khusus, biaya bantuan/hibah, biaya tim penilai standardisasi, biaya tim monitoring dan evaluasi dan biaya-biaya lainnya yang terkait lainnya.
11
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 3.1.
Evaluasi dan Analisis
mengacu pada Peraturan DIY Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 12, semua becak dan andong wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di wilayah DIY, misalnya berkaitan dengan persyaratan keselamatan, pendaftaran kendaraan pada instansi berwenang yang ditunjuk, dan tata tertib berkendaraan di jalan raya serta sanksi pidana yang berlaku. Akhirnya, berdasarkan evaluasi dan analisis atas peraturan perundangundangan di atas menghasilkan beberapa pemikiran di bawah ini: a. Peraturan perundang-undangan telah mengatur moda transportasi becak dan andong secara umum sebagai bagian dari kendaraan, khususnya
kendaraan
tidak
bermotor.
Sayangnya,
peraturan
perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas
mengenai
becak
dan
andong
sebagai
moda
transportasi
tradisional. b. Peraturan
perundang-undangan
telah
memungkinkan
pemerintah
daerah untuk mengatur tentang jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor dengan peraturan daerah. Sesuai dengan otonomi daerah dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah DIY berwenang mengatur kendaraan tidak bermotor, dalam hal ini moda transportasi tradisional becak dan andong, dengan didasarkan kepada
12
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal DIY. c. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang persyaratan keselamatan becak dan andong, namun belum mengatur tentang kekhasan becak dan andong di Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Belum adanya pengaturan tentang zonasi dan kuota becak dan andong. e. Belum adanya pengaturan tentang perawatan dan perbengkelan moda transportasi tradisional. f. Belum adanya pengaturan tentang pelembagaan moda transportasi tradisional. g. Belum lengkapnya pengaturan tentang Aturan Tata Tertib Pelaku Moda Transportasi Tradisional; h. Pengaturan tentang Surat Izin Operasional, dan Tanda Nomor Moda Transportasi Tradisional baru ada di tingkat Kota Yogyakarta. Sehingga, diperlukan pengaturan di tingkat DIY, agar semua kabupaten/kota yang menjadi
wilayah
operasi
moda
transportasi
tradisional
memiliki
ketentuan tersebut. i. Belum optimalnya penegakan hukum atas ketentuan tentang ruang lalu lintas moda transportasi tradisional, pool/terminal moda transportasi tradisional dan parkir moda transportasi tradisional, sehingga perlu penataan di tingkat DIY; j. Belum adanya ketentuan tentang insentif operator moda transportasi tradisional; k. Beum optimalnya Penataan Parkir dan Pengamanan Moda Transportasi Tradisional.
13
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
4.1. Landasan Filosofis Filosofi hidup berbangsa dan bernegara harus tercermin sebagai landasan pembentukan Raperda yang dimaksud. Raperda Tentang Transportasi Tradisional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tujuan filosofis yakni mewujudkan regulasi dan tatanan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya semua yang terkait dengan transportasi tradisional andong dan becak. Tujuan keadilan ini tentunya selaras dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4.2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan upaya untuk memenuhi Tradisional
kebutuhan di
masyarakat.
Lingkungan
Raperda
Pemerintah
Tentang
Daerah
Transportasi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta dibentuk dalam rangka untuk lebih memelihara sistem nilai budaya, mewujudkan keadilan sosial dan keakraban Bangsa Indonesia.
14
4.3. Landasan Yuridis Beberapa
peraturan
perundang-undangan
yang
secara
substansial
mendasari dan diacu dalam penyusunan Raperda Tentang Transportasi Tradisional
di
Lingkungan
Pemerintah
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4)
Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5)
Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH
5.1.
Ketentuan Umum Yang Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertan Istilah dan Frasa 1.
Moda transportasi tradisional adalah kendaraan yang menurut tradisi merupakan kendaraan khas Yogyakarta.
2.
Andong adalah kereta kuda seperti dokar atau sado beroda empat yang menjadi khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.
Pengemudi andong adalah orang yang mengemudikan andong atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi andong yang sedang belajar mengemudikan andong.
4.
Becak adalah kendaraan umum seperti sepeda beroda tiga yang menjadi khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.
Pengemudi becak adalah orang yang mengemudikan becak atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi becak yang sedang belajar mengemudikan becak.
6.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7.
Kendaraan
Tidak
Bermotor
adalah
setiap
Kendaraan
yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 8.
Persyaratan keselamatan adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh moda transportasi tradisional untuk menunjang keselamatan pengemudi dan penumpang.
16
9.
Persyaratan teknis adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh moda transportasi tradisional untuk menunjang kekhasan moda transportasi tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 11. Jalan
adalah
seluruh
bagian
Jalan,
termasuk
bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 13. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 14. Perawatan moda transportasi tradisional, yang untuk selanjutnya disebut perawatan, adalah proses, cara, atau perbuatan merawat moda transportasi tradisional. 15. Bengkel moda transportasi tradisional, yang untuk selanjutnya disebut bengkel adalah tempat memperbaiki moda transportasi tradisional. 16. Perbengkelan
moda
transportasi
tradisional,
yang
untuk
selanjutnya disebut perbengkelan, adalah pekerjaan atau urusan bengkel moda transportasi tradisional atau tempat yg merupakan kelompok usaha bengkel moda transportasi tradisional. 17. Surat Izin Operasional Moda Transportasi Tradisional adalah…
17
18. Tanda Nomor Moda Transportasi Tradisional adalah… 19. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. 20. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 21. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 22. Zonasi wisata atau budaya adalah ...... 23. Rute khusus moda trasportasi tradisional adalah ....... 24. Pemerintah
Daerah
adalah
gubernur,
bupati/walikota,
dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 25. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18
5.2.
Materi Yang Akan Diatur Adapun materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah: 1.
Ketentuan umum Ketentuan
Umum
memuat
rumusan
akademik
mengenai
pengertan istilah dan frasa yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah. 2.
Asas dan Tujuan dan Ruang Lingkup Asas dan tujuan memuat asas, tujuan, dan ruang lingkup perumusan Peraturan Daerah.
3.
Wewenang Pemerintah Daerah
4.
Standardisasi.
5.
Penciptaan captive market yang bersifat affirmative
6.
Hak, Kewajiban dan Larangan
7.
Pemberian Insentif dan Disentif
8.
Perawatan dan Perbengkelan Memuat ketentuan tentang perawatan dan perbengkelan moda transportasi tradisional;
9. 10.
Pelembagaan Izin Operasional Moda Transportasi Tradisonal Ketentuan tentang Kepemilikan, Surat Izin Operasional Moda Transportasi Tradisional, dan Tanda Nomor Moda Transportasi Tradisional;
11.
Ruang lalu lintas moda transportasi tradisional Ketentuan tentang ruang lalu lintas moda transportasi tradisional, pool/terminal moda transportasi tradisional dan parkir moda transportasi tradisional;
19
12.
Insentif Bagi Pelaku Moda Transportasi Tradisional Ketentuan tentang insentif operator moda transportasi tradisional;
13.
Penataan Parkir Moda Transportasi Tradisional; Memuat
ketentuan
tentang
penyediaan
lahan
parkir
dan
pengaturan tempat parkir yang aman. 14.
Ketetuan Pidana Memuat aturan pidana yang ada tentang moda transportasi tradisional.
20
BAB VI. PENUTUP
6.1.Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan, telah melahirkan tantangan bagi pembangunan itu sendiri. Demikian juga sehubungan dengan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberi peluang bagi transportasi tradisional di wilayahnya untuk menunjang Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan pusat budaya
2.
Untuk mewujudkan Transportasi Tradisional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Naskah Akademik ini telah menguraikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait serta materi muatan Perda ini.
6.2.
Saran
Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi: 1.
Mengingat Naskah Akademik dan Draft Raperda Tentang Transportasi Tradisional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah disusun, hendaknya dapat segera ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan.
2.
Mengingat
Raperda
Pemerintah
Daerah
pengaturan
dan
tentang Daerah
penetapan
Transportasi Istimewa untuk
Tradisional
Yogyakarta
mendukung
telah
di
Lingkungan
menjadi
Keistimewaan
dasar Daerah
Istimewa Yogyakarta, maka hendaknya Raperda ini menjadi prioritas mulai dari tahap formulasi hingga penetapan dan pengundangannya. Selanjutnya
21
dijadikan sebagai skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah DIY.
22
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Laporan Akhir 2014 Materi Teknis Moda Transportasi Tradisional di DIY