Nama
: AYU RIFA ABDILLAH
NPM
: 1006687133
FILSAFAT HUKUM 10 September 2013
Resume Bab 1 “Nature of Jurisprudence”
Pengertian jurisprudence sanga sangatt erat erat kait kaitan anny nyaa ideo ideolo logi gi para para ahli ahli huku hukum m yang yang mengemukakannya karena memiliki gagasan sendiri tentang materi pelajaran dan batas yang tepat dari Jurisprudence. Hal ini sebagaimana quot hominess tot sententiae. sententiae . Bila dilihat dari eksiste eksistensi nsinya nya ada perdeb perdebatan atan apakah apakah jurisprudence masu masuk k ke dala dalam m kate katego gori ri ilmu ilmu pengetahuan sosial atau bukan. Menurut Austin dan Bentham jurisprudence merupakan ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan utama dari nature of jurisprudence adalah ilmu hukum dimana ilmu hukum memiliki karakteristik yang normatif, artinya hukum itu bukan merupakan kumpulan pernyataan mengenai fakta, tetapi merupakan kumpulan norma atau peraturan yang mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jurisprudence melibatkan studi teoritis dan pertanyaan umum tentang sifat hukum dan sistem hukum, tentang hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas dan tentang sifat sosial hukum. Diskusi yang tepat dari pertanyaan seperti ini melibatkan pemahaman dan penggunaan teori-teori filosofis dan sosiologis dan temuan dalam aplikasi mereka dengan hukum. 1 Sebu ebuah stu studi ilm ilmu hukum ukum ( jurisprudence) jurisprudence) haru haruss mend mendor oron ong g sisw siswaa untu untuk k mempertanyakan asumsi dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang sifat dan bekerjanya hukum. Seperti yang telah dikemukakan di atas pembahasan jurisprudence juga merupakan ilmu pengetahuan. Namun bagaimana hukum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Dapatkah Dapatkah metodologi metodologinya nya dibanding dibandingkan kan dengan dengan natural science? science? Dan apakah pengetahuan tersebut bersifat objektif atau bergantung terhadap nilai-nilai yang ada dan keberpihakan? John John Stuart Stuart Mill Mill menjaw menjawab ab hal ini atas pandan pandangan gannya nya dalam dalam A System of Logic. Logic. Mill beranggapan bahwa ada unsur ilmiah dalam hukum masyarakat, bahwa hukum casual diatur manusia dalam masyarakat serta ilmu pengetahuan fisik .2 1
Nature of Jurisprudence : The Relevance of Jurisprudence, dalam buku ajar Filsafat Hukum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) hlm. 4
2
John Stuart Mill, System of Logic (1843), bab 8 1
Perbedaan antara hukum sebagai ilmu pengetahuan dan science terletak pada sifat science yang empiris dan absolut, tetapi hal ini telah ditolak dan dianggap tidak sepenuhnya benar. Alasan akan pernyataan ini adalah sebagai berikut: 1. ilmu pengetahuan alam sifatnya tidak mekanistik; 2. ada alasan ilmiah untuk percaya bahwa dalam untuk percaya bahwa dalam setiap peristiwa tetap ada unsur ketidakpastian atau kesempatan bahwa dunia fisik tidak dapat menjelaskan hanya dalam jangka hukum deterministik diprediksi; 3. verifikasi tidak selalu atau tidak selalu mungkin; ketiga hal tersebut artinya science tidak pula bebas dari nilai atau pandangan moral dan tetap terpengaruh nilai-nilai tertentu. Meskipun science tidak terbebas dari nilai-nilai tertentu sebagaimana hukum, namun apa yang dipelajari oleh hukum bukanlah sebagaimana natural science. Metode yang digunakan dalam natural science meskipun dapat diterapkan pada disiplin hukum, namun sulit untuk dilakukan karena hukum memiliki metodenya sendiri yang berbeda dengan natural science. Ketika hukum ditekankan sebagai ilmu, hal tersebut dapat menyebabkan pengabaian atau bahkan penolakan aspek penting dari konsep hukum, khususnya bila hukum dipandang sebagai studi pola faktual perilaku. Sebenarnya hukum tidak dengan sendirinya merupakan pola faktual perilaku, mereka adalah aturan atau norma, yang menyarankan sederet peraturan dan sanksi. Aturan tersebut hanya menyatakan apa yang harus atau seharusnya terjadi. Sanksi tidak terhubung dalam arti empiris dengan aturan atau pelanggaran, tetapi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Inilah perbedaan yang dinyatakan oleh Kant antara sein (yang terjadi) dan sollen (yang seharusnya terjadi). 3 Sollen atau ought mewakili cara berfikir normatif, Sein atau Is mewakili cara berfikir yang empiris. Dalam mempelajari jurisprudence sendiri perlu dipelajari terkait dengan dua hal,yaitu: 1. jurisprudence sebagai ilmu yang mempelajari prinsip hukum yang berlaku dalam berbagai sistem hukum yang ada, atau disebut dengan general jurisprudence or general principles of positive law.4 Dijelaskan bahwa dalam berbagai sistem hukum yang berbeda, pada dasarnya terdapat persamaan yang mendasar.
3
Nature of Jurisprudence: Normative Character of Law, dalam buku ajar Filsafat Hukum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) hlm. 12 4
J. Austin, “The Uses of The Study of Jurisprudence” (ed. H.L.A. Hart, 1954), dalam buku ajar Filsafat Hukum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) hlm 21
2
2. jurisprudence sebagai ilmu yang mempelajari prinsip hukum pada sistem hukum tertentu atau particural jurisprudence.5
Berdasarkan jabaran di atas, tidak ada penjelasan yang baku mengenai pengertian dari jurisprudence. Namun dapat dilihat lingkup pembahasannya bahwasannya jurisprudence merupakan disiplin hukum yang erat kaitannya dengan ideologi, dan ideologi sendiri bersifat subjektif. Dalam disiplin ilmu hukum dapat dipelajari bagaimana setiap pemikir menulis pemikirannya tentang dunia yang ideal atau tentang bagaimana dunia kehidupan itu seharusnya berjalan. Jurisprudence sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan, mengenai bagaimana masyarakat seharusnya bertindak atau bersikap terhadap permasalahan tersebut.
5
Ibid .,hlm 22 3