BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku pe laku ekonomi. Stabilitas ekonomi dicapai ketika hubungan
variabel ekonomi yang utama berada dalam
keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi. Salah satu arah kerangka ekonomi dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian. Stabilitas ekonomi tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor dan untuk memantapkan stabilitas 1
ekonomi membutuhkan kebijakan ekonomi, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi baik.
B.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari pembuatan makalah berjudul fungsi stabilisasi ini adalah apa itu fungsi stabilisasi ? C.
Tujuan Penyusunan
Tujuan dari pembuatan makalah berjudul fungsi stabilisasi ini adalah untuk mengetahuhi apa itu fungsi stabiliisasi dan Sebagai media pembelajaran mengenai fungsi stabiliisasi.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. FUNGSI STABILISASI Kebijakan Stabilisasi
Di era pasar globalisasi yang semakin terintegrasi, fungsi pemerintah sebagai pengatur (regulator) semakin dirasakan kebutuhannya. Dalam hubugannya dengan persaingan yang terjadi pada ekonomi pasar, fungsi pemerintah sebagai regulator tersebut dapat berupa kebijakan yang mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat seperti adanya praktek monopoli, oligopoly dan sebagainya. Intervensi pemerintah juga diperlukan guna memberikan perlindungan kepada konsumen atas barang dan jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha yang mungkin merugikan masayarakat. Pada aspek stabilisasi, kebijakan pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian seperti mempertahankan atau mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang masih dijangkau rakyat, tersedianya bahan pokok sehari-hari dan jasa yang mencukupi dan tingkat pertumbuhan ekon omi yang dapat mengurangi kesenjangan dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan stabilisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berupa kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. DOKTRIN JOHN MAYNARD KEYNES Stiglitz (2008) mengatakan bahwa teori ekonomi sudah lama menjelaskan mengapa pasar yang tidak diregulasi tak akan mampu melakukan koreksi diri, mengapa diperlukan regulasi, mengapa ada peran penting yang bisa dimainkan pemerintah dalam perekonomian. Tapi banyak kalangan, terutama diantara mereka yang berkecimpung di pasar keuangan, yang mendorong “fundamentalisme pasar”. Menurut Keynes, pasar bukan hanya tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri, tetapi juga dalam keadaan downturn ekonomi yang parah seperti juga terjadi pada era tahun 1920-an, kebijakan moneter saja tidak efektif. Diperlukan kebijakan fiscal. Tapi tidak semua kebijakan fiscal itu setara. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran 3
pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, peranan kebijakan fisikal dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Pola persebaran sumber daya
Distribusi pendapatan Dengan kebijakan fiskalnya pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian
dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan dimana banyak penganggura, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit dan sebagainya. Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiskal, yaitu: 1. Analisis kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakata untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau disposable income. 2. Analisis kebijaksanaan fiskal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya. 4
Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang diakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapai inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak. Kebijakan Anggaran atau Politik Anggaran : 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Disisi lain, kebijakan deficit anggaran pemerintah juga dapat memainkan peranan yang tidak kalah penting,, tergantung pada bagaimana deifisit itu dibiayai. Pembiayaan deficit APBN dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan SILPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran) tahun sebelumnya, menggunakan dana cadangan, menjual asset Negara yang disahkan misal penjualan saham BUMN melalui IPO, atau ditutup dengan pinjaman, baik pinjaman luar negeri atau dalam negeri. 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.
Baiknya
politik
anggaran
surplus
dilaksanakan
ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan Kebijakan Fiskal : Mencapai atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya : 5
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Memperluas lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.
Menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
Kebijakan fiskal tersebut dapat dibedakan kedalam : a. Di bidang Pendapatan Negara, antara lain :
Pemberian pajak ditanggung pemerintah (DTP); PPh panas bumi dan bunga obligasi internasional, PPN minyak goring, PPN BM bersubsidi, PPN Impor (PDRI) dan bea masuk impor (PDRI)
b. Di bidang Belanja Negara, antara lain :
Peningkatan stimulus melalui pembangunan infrastruktur.
Pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas hraga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat
Perlindungan social, diantaranya melalui pendidikan, kesehatan, dan PNPM.
Peningkatan kesejahteraaan aparatur Negara dan pensiunan.
Dalam UU APBN 2009 stimulus fiskal lebih banyak bersifat tax cut, sementara dalam dokumen stimulus fiskal lebih banyak bersifat spending increase.
B. SEKITAR KEBIJAKAN BAIL OUT CENTURY
Atas permintaan BI pada tanggal 13 Nopember 2008 dilakukan rapat konsultasi pertama kali antara BI dengan Menteri Keuangan mendiskusikan permasalahan kesulitan likuiditas Bank Century. Pada saat inilah Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengetahui adanya permasalahan di Bank Century. Pada rapat tersebut sudah terjadi perdebatan sengit tentang berbagai isu yang berkaitan dengan Bank Century misal, apakah perlu di bail out, dan kalau iya apa kriteria yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa terjadi krisis perbankan yang sistemik dan kalau tidak dilakukan apa dampak yang bisa terjadi, apakah bisa seperti yang kita alami sebelumnya pada tahun 1997?. Namun pengalaman krisis sebelumnya membuat kita trauma sehingga presiden juga sudah mengingatkan agar diupayakan tidak terjadi krisis dan agar dicegah kita masuk di bawah program IMF kembali. Dalam ketentuan perundang-undangan emang tidak dirumuskan krisis perbankan yang sistemik karena dikhawatirkan memunculkan moral hazard pada praktisi 6
perbankan. Namun pengertian yang bisa digunakan adalah bahwa bila kejatuhan suatu bank itu berdampak kepada kejatuhan bank lain (mempunyai efek domino) maka itu tandanya ada krisis bank yang sistemik. Dalam
menangani
masalah
tersebut
maka
KSSK
mempunyai
motto
dan
mengumpamakan masalah bank Century tersebut sebagai rumah yang terbakar, yang harus kita padamkan sebelum menjalar kerumah lainnya. Jika ada rumah kecil di perkampungan padat penduduk yang terbakar, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan langsung berupaya memadamkan api dirumah itu. Tanpa Tanya-tanya dulu siapa pemilik rumah itu, apakah penjahat atau bukan, atau bagaimana rumah itu dibangun. Kepedulian kita hanya satu, padamkan api secepatnya agar tidak berkobar dan menjalar luas dan membakar seluruh isi kampong. Ini analogi dari mencegah kerusakan sistemik. Dalam menyelamatkan kapal yang mungkin karam diperlukan biaya. Namun apabila dilakukan analisis benefit dan cost, apabila manfaat yang dapat dinikmati lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dapat diputuskan untuk melakukan tindakan p enyelamatan. Dalam kaitannya dengan langkah penyelamatan bank Century diperlukan ongkos sebesar Rp. 6,7 triliun berupa injeksi modal. Dari biaya tersebut potensi yang bisa kembali dari asset yang dimiliki bank Century sebesar Rp. 3 triliun sehingga sisanya sebesar Rp. 3,7 triliun merupakan biaya yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dalam jangka panjang seluruh biaya bisa kembali yaitu apabila kinerja bank tersebut sudah baik dan bisa terjual nilainya bisa melampaui biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Dari jumlah biaya yang dikeluarkan tersebut seluruhnya bisa dibebankan kepada LPS yang mengelola dana sebesar Rp. 11,7 triliun berasal dari modal pendirian sebesar Rp. 4 triliun dan penerimaan dari premi perbankan yang mengikuti program penjaminan LPS sebesar Rp. 7,7 triliun. Manfaat lebih lanjut dari penyelamatan Century adalah bahwa perekonomian kita bisa dikendalikan tidak mengalami krisis dan masih mampu tumbuh sebesar 4,5% dibandingkan negara Asean lain yang pertumbuhannya minus. Pendapatan per kapita juga naik dan dengan stimulus fiskal yang diberikan pemerintah maka PHK dapat dikendalikan dan menciptakan lapangan kerja dengan penciptaan kesempatan kerja baru yang bersifat padat karya. Konsekuensinya lebih lanjut adalah pulihnya kepercayaan dengan penguatan nilai rupiah yang semakin stabil, demikian juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas system keuangan negara kita. 7
Bagaimana kalau langkah penyelamatan Bank Century tidak dilakukan? Pada saat itu kondisi ekonomi dalam keadaan krisis, dan selain Bank Century ada bank lain yang mengalami masalah yang sama sehingga apabila tidak dilakukan penyelamatan yaitu membubarkan Bank Century maka harus dilakukan pembayaran kembali dana nasabah sebesar Rp. 6,4 triliun dengan Rp. 0,6 triliun diperoleh dari hasil penjualan asset Bank Century sedang sisanya dari dana LPS. Di samping itu perekonomian kita bisa terkena krisis yang bisa berkepanjangan karena dalam krisis tahun 1997 biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 660 triliun dan hanya 29% yang bisa kembali. Apakah krisis itu akan terjadi atau tidak, tidak seorangpun bisa memastikan.
Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut di lakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat di golongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain: a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah 8
