HAK ASASI MANUSIA Disusun oleh : Rika Indriyana S /X IA 2 /28 SMA NEGERI 2 SEMARANG
MENU MATERI Pengertian HAM Ciri-ciri HAM Landasan Hukum HAM Macam-macam HAM Sejarah Singkat HAM Pelanggaran Ham
Instrumen Hukum Internasional HAM Kasus-kasus Pelanggaran HAM Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Menegakkan HAM Hambatan Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan, Perlindungan, dan Pemajuan HAM
PENGERTIAN HAM
Umum
: hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME
A.J.M. Milne
: hak yang dimilikioleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keberadaannya sebagai manusia.
Austin-Ranney : ruang kebebasan individu yang dirumuskansecara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya olehpemerintah.
Menu
Franz Magnis-Suseno hak-hakyang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkanberdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena iamanusia. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Menu
CIRI-CIRI HAM
Menu
hakiki, artinya HAM sudah ada sejak lahir Universal, HAM berlaku umum tanpa memandang status,suku
bangsa, gender
tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat diserahkan pada pihak lain tidak dapat dibagi, semua orang mendapatkan semua
hak,baik politik,ekonomi, sosbud.
Menu
LANDASAN HUKUM
Menu
Landasan Idill
: Pancasila (sila 2)
Landasan Konstitusi
: UUD 1945
Landasan operasional
:
1. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 2. UU No. 39 Tahun 1999 3. UU No. 26 Tahun 2000 4. UU No. 11 Tahun 2005 5. UU No. 13 Tahun 2006 6. UU No. 20 Tahun 1999
9. UU No. 23 Tahun 2004 10. Keppres No. 129 Tahun 1998 11. UUD 1945 pasal 28A-28J 12. PP No. 2 Tahun 2002 13. Keppres No. 181 Tahun 1998 14. Keppres No.50 Tahun 1993 15. TAP MPR No. IV/MPR/1999
7. UU No. 9 Tahun 1998 8. UU No. 40 Tahun 2008
Menu
MACAM-MACAM HAM
Menu
HAM SECARA UMUM : o Hak asasi pribadi (personal right) o Hak asasi ekonomi (poverty right) o Hak asasi politik (political right) o Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right) o Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality) o Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan (prosedural right)
Menu
MACAM HAM MENURUT UUD 45 Ø Hak untuk hidup
Ø Hak berkeluarga Ø Hak mengembangkan diri Ø Hak keadilan Ø Hak kemerdekaan Ø Hak atas kebebasan informasi Ø Hak keamanan Ø Hak kesejahteraan Ø Hak perlindungan dan pemajuan Ø Kewajiban menghormati ham orang lain
Menu
MACAM HAM MENURUT UU 39/1999 Ø Hak untuk hidup
Ø Hak untuk berkeluarga Ø Hak mengembangkan diri Ø Hak memproleh keadilan Ø Hak atas kebebasan pribadi Ø Hak rasa aman Ø Hak atas kesejahteraan Ø Hak untuk turut serta dalam pemerintahan Ø Hak wanita Ø Hak anak
Menu
SEJARAH SINGKAT HAM
Menu
Ø Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM Ø 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Ø 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris. Ø 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di
Inggris. Ø 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris. Ø 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS)
Menu
Ø 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis) Ø 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON. Ø 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN
D.ROOSSEVELT) Ø perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948. Ø 1966 Convenants of Human Right
Menu
PELANGGARAN HAM
Menu
Kejahatan Genosida Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara : a) Membunuh anggota kelompok; b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok; c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya; d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Menu
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a) Pembunuhan; b) Pemusnahan; c) Perbudakan; d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan f) Penyiksaaan, g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan , permandulan atau strerilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didaari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) Penghilangan orang secara paksa; atau j) Kejahatan aperheid.
Menu
UPAYA PENEGAKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMAJUAN HAM
Menu
PENCEGAHAN (PREVENTIF)
Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap Dibuatnya lambaga-lembaga pemantau dan pengawas HAM Sosialisasi HAM kepada masyarakat
Menu
L E M BAG A P E R L I N D U N G A N HAK ASASI MANUSIA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tujuan Komnas HAM antara lain sebagai berikut : a. Mengembangkan kondisi yang baik (kondusif) bagi pelaksanaan hak
asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, PiagamPerserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
danmengembangkan pribadi manusia seutuhnya serta menumbuhkan kemampuanberpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Menu
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu :
1.Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan anak kepada berbagai pihak (oaringtua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok profesi sertapemuka masyarakat). 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat
tentang berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak. 3.Melakuakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraanperlindungan anak oleh berbagai pihak (perseorangan, pemerintah, ataumasyarakat).
4. Membuat dan meyampaikan laporan, saran masukan,dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak untukkepentingan nasional maupun kemanusiaan.
Menu
Komnas Perempuan Tujuan Komnas Perempuan: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segal bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.
Menu
Pengadilan HAM Kewenangan pengadilan HAM : a. Mengadili dan memutus perkara HAM yang berat b. Memeriksa dan memutus perkara HAM berat yang dilakukan di batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga
negara Indonesia c. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan
Menu
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL HAM
Menu
Kovenan International tentang hak - hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant on Economic, Social and
Cultue Rights) Kovenan ini lahir pada tuhun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 3 Januari 1976. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya
mencakup: 1) hak atas pekerjaan, 2) hak untuk membentuk serikat kerja, 3)hak atas pensiun, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan
keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak, 4) hak atas pendidikan.
Menu
Kovenan Internasional tentang Hak - hak Sipil dan Politik ( The International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR)
Kovenan ini lahir tahun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975 dan berlaku pada 23 Maret pada 1976. Hak - hak sipil dan politik yang dijamin dalam kovenan ini yaitu : 1 ) hak atas hidup,
2) hak atas kebebasan dan keamanan diri 3) hak atas keamanan di muka badan - badan peradilan, 4) hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, beragama, 5) hak berpendapat tanpa mengalami gangguan,
6) hak atas kebebasan berkurnpul secara damai, 7) hak untuk berserikat.
Menu
Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol opgional ini, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 23 Maret 1976. Protokol Opsional/pilihan berisikana pemberian tugas pada komisi Hak-Hak Asasi. Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu - individu warga dalam wilayah kekuasaan negara peserta Kovenan yang menjadi peserta Protokol, yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak -hak Sipil dan Politik. Pengaduan itu dapat diajukan secara tertulis kepada Komisi Hak Asasi Manusia, setelah semua Upaya domestik (dalam negara warga yang
bersangkutan) yang tersedia telah di tempuhnya, tetapi tidak menampakkan hasil.
Menu
Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang hak - hak Sipil dan Politik dengan tujuan Penghapusan hukuman
Mati.(Protokol ini diadopsi pada 15 Desember 1989, dan berlaku pada 11 Juli 1991). Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Agains Women / CEDAW) Konvensi ini mulai berlaku tahun 1981. Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling lengkap(komprehensif) berkenaan dengan hak - hak asasi wanita, dan mcncakup peranan dan status mereka. Dengan demikian
dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin persamaan wanita di negara-negara yang meratifikasinya.
Menu
Konvensi Internasional penghapusan terhadap Semua bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Diskrimination). Konvensi Hak – hak Anak ( Convention on the Rights of the Child).
Menu
Dengan demikian instrumen HAM internasional dapat disimpulkan: a. Wujud instrumen HAM internasional berupa Undang - undang
Intemasional HAM (Internasional Bill of Rights) yang bentuknya berupa, kovenan, atau konvensi atau perjanjian (treaty) dan protokol. b. Konvensi maupun protokol akan berlaku dan mengikat secara hukum terhadap negara -negara yang telah menandatanganinya. Negara - negara lainnya (yang tidak ikut menandatangani dalam konvensi) dapat meratifikasi pada waktu selanjutnya. c. Ketika Majlis Umum PBB telah mengadopsi Suatu kovenan atau protokol, maka terciptalah standar internasional. d. Konvensi maupun prolokol akan berlaku dalam suatu negara yang
bersifat nasional (secara domistik) jika negara yang bersangkutan telah meratifiksinya.
Menu
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
Menu
Kasus Tanjung Priok (1984) Kasus terbunuhnya Marsinah (1994)
Kasus terbunuhnya wartawan Udin (1996) Peristiwa Aceh (1990) Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998) Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998) Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999) Kasus Ambon (1999) Kasus Poso (1998 – 2000) Kasus Dayak dan Madura (2000) Kasus TKI di Malaysia (2002)
Menu
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAM
Menu
PERAN MASYARAKAT Tidak main hakim sendiri Menghargai kebebasan memeluk agama Melaporkan tindak pelanggaran HAM Memperlakukan pelaku kriminal sesuai prosedur Menghargai pendapat orang lain Tidak memutup-nutupi kasus pelanggaran HAM Saling memberi kesempatan beribadah bagi orang lain
Menu
PERAN PEMERINTAH Memberikan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan adil Memberi keleluasaan bergerak bagi LBH dan lembaga lain Menetapkan perundang-undangan HAM dengan sanksi yang tegas Menindak tegas pelaku pelanggaran HAM secara adil Memberi penyuluhan pada masyarakat umum
Menu
HAMBATAN UPAYA PENEGAKAN HAM
Menu
Masih lemahnya penegakan hukum Masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia Masih rendahnya kesadaran politik pemerintah Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara yang memiliki HAM dan KAM Adanya stereotype masyarakat Indonesia yang menganggap penegakkan HAM dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa
Menu