Hasil Konferensi Tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro
Konferensi
PBB
tentang
Lingkungan
dan
Pembangunan,
Setelah bertemu di Rio de Janeiro dari 03-14 Juni 1992, yang lebih popular dengan KTT Rio (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio). KTT ini dihadiri oleh kurang lebih 100 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seluruh dunia. Menegaskan kembali Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang diadopsi di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972, dan berusaha membangun di atasnya, dengan tujuan membangun kemitraan global yang baru dan merata melalui penciptaan tingkat baru kerjasama antara negara, sektorsektor kunci masyarakat dan orang-orang, bekerja menuju kesepakatan internasional yang menghargai kepentingan semua dan melindungi integritas dari sistem lingkungan dan pembangunan global, mengenali sifat integral dan saling bergantung dari bumi, rumah kita. Hasil yang dicapai dalam KTT Rio tersebut adalah : a. Deklarasi Rio (terdiri dari 27 prinsip); prinsip); b. Agenda 21 c. Konvensi Tentang Perubahan Iklim d. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati e. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip tentang Hutan. Isi dari Deklarasi Rio menyatakan bahwa : Prinsip 1 Manusia berada di pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif dalam harmoni dengan alam. Prinsip 2 Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan mereka sendiri lingkungan dan pembangunan, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan – kegiatan dalam yurisdiksi
mereka atau kontrol tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional. Prinsip 3 Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga untuk memenuhi kebutuhan perkembangan secara adil dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang. Prinsip 4 Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah dari itu. Prinsip 5 Semua Negara dan semua orang akan bekerja sama dalam tugas penting dari pemberantasan kemiskinan sebagai kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan lebih
baik
memenuhi
kebutuhan
mayoritas
masyarakat
dunia.
Prinsip 6 Situasi khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya yang paling berkembang dan mereka yang paling rentan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus. Tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangunan juga harus membahas kepentingan dan kebutuhan dari semua negara. Prinsip 7 Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, negara memiliki tanggung jawab bersama yang dibedakan. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang mereka timbulkan pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka perintah. Prinsip 8 Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi bagi semua orang, Negara harus mengurangi dan menghilangkan polapola yang tidak berkelanjutan dari produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai.
Prinsip 9 Negara harus bekerjasama untuk memperkuat kapasitas endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan peningkatan pengembangan, adaptasi, difusi dan transfer teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif. Prinsip 10 Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat untuk informasi mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif,
termasuk
ganti
rugi
dan
obat,
harus
disediakan.
Prinsip 11 Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif. Standar lingkungan, tujuan pengelolaan dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dan biaya ekonomi dan sosial negara-negara lain, di negara berkembang tertentu. Prinsip 12 Negara-negara harus bekerjasama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan membuka ekonomi internasional yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara, untuk lebih baik mengatasi
masalah
degradasi
lingkungan.
Langkah-langkah
kebijakan
perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak harus merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang
atau
pembatasan
terselubung
terhadap
perdagangan
internasional. Tindakan sepihak untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari. Langkah-langkah lingkungan menangani masalah lingkungan lintas batas atau global harus, sejauh mungkin, didasarkan pada konsensus internasional.
Prinsip 13 Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang tanggung jawab dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerjasama dalam cara yang cepat dan lebih bertekad untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk efek samping kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi mereka atau kontrol untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka. Prinsip 14 Negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah atau mencegah relokasi dan transfer ke Negara lain dari setiap kegiatan dan zat yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau ditemukan berbahaya bagi kesehatan manusia. Prinsip 15 Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan serius atau ireversibel, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda biaya-efektif langkah-langkah untuk mencegah degradasi lingkungan. Prinsip 16 Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan yang pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan internasional dan investasi. Prinsip 17 Penilaian dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan yang mungkin memiliki dampak buruk yang signifikan pada lingkungan dan tunduk pada keputusan dari otoritas nasional kompeten. Prinsip 18 Amerika segera memberitahukan kepada Negara lain dari setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang mungkin untuk menghasilkan efek yang berbahaya tiba-tiba di lingkungan orang-orang Amerika. Setiap upaya harus
dilakukan oleh masyarakat internasional untuk membantu negara-negara sangat menderita. Prinsip 19 Negara-negara harus memberikan pemberitahuan sebelumnya dan tepat waktu dan informasi yang relevan kepada Negara yang berpotensi terkena dampak pada kegiatan yang mungkin memiliki efek yang signifikan merugikan lingkungan lintas batas dan harus berkonsultasi dengan Negara-negara pada tahap awal dan dengan itikad baik. Prinsip 20 Perempuan
memiliki
peran
penting
dalam
pengelolaan
lingkungan
dan
pembangunan. Partisipasi penuh mereka Oleh karena itu penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip 21 Kreativitas, cita-cita dan keberanian kaum muda dunia harus dimobilisasi untuk menempa kemitraan global dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua. Prinsip 22 Penduduk asli dan komunitas mereka dan masyarakat lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktek-praktek tradisional. Negara harus mengakui dan mendukung identitas mereka sebagaimana mestinya, budaya dan kepentingan dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Prinsip 23 Lingkungan dan sumber daya alam dari orang di bawah penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi. Prinsip 24 Perang membawa kehancuran pembangunan berkelanjutan. Karena itu, Negara harus menghormati hukum internasional menyediakan perlindungan untuk lingkungan pada saat konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut, sebagaimana diperlukan. Prinsip 25 Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tak terpisahkan.
Prinsip 26 Negara-negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka secara damai dan dengan cara yang tepat sesuai dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa. Prinsip 27 Negara dan rakyat harus bekerja sama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.
