HIBAH LUAR NEGERI DALAM APBN
PENGERTIAN DAN ASPEK UMUM HIBAH LUAR NEGERI
Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusian. Hibah yang diterima bersifat tunai dapat disetorkan langsung ke rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditentukan Menteri sebagai penerimaan dalam APBN. Hibah dalam bentuk barang/ jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah/ terima barang untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan hibah dalam bentuk surat berharga dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah senilai nilai nominal yang disepakati pada saat penyerahan. Semua pertanggungjawaban hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN.
Hibah pada dasarnya diikat dalan Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang paling sedikit memuat tentang jumlah, peruntukan, dan ketentuan dan persyaratan. Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dipinjamkan kepada BUMN, sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.
Hibah Luar negeri dapat berasal dari:
a. negara asing;
b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c. lembaga multilateral;
d. lembaga keuangan asing;
e. lembaga non keuangan asing;
f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
g.perorangan.
Penerimaan Hibah menurut jenisnya dibagi dua:
Hibah yang direncanakan, dilaksankan melalui mekanisme perencanaan.
Hibah Langsung, dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
Dalam tahun 2015, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar Rp3.256,3 miliar. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program- program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (grantee) dengan organisasi/negara pemberi hibah (donor).
Trend Hibah dalam Pendapatan Negara
PENGANGGARAN DAN PENCATATAN HIBAH
Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
PP 71 tahun 2010 mengatur 2 basis akuntansi, yaitu basis akuntansi Kas Menuju Akrual yang diatur di Lampiran II, serta basis Akrual yang diatur di Lampiran I. Buletin teknis ini akan menjelaskan pengakuan pendapatan hibah untuk masing-masing basis tersebut.
Pengakuan pendapatan hibah berdasarkan basis kas menuju akrual dilakukan pada saat pendapatan hibah diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima.
Pendapatan hibah berdasarkan basis kas menuju akrual disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Entitas Pelaporan untuk pengelolaan Hibah adalah Menteri Keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dengan menggunakan Sistem Akuntansi Hibah.
Jurnal standar untuk mencatat pendapatan hibah oleh Entitas Pelaporan Pengelola Hibah (DJPU) melalui Sistem Akuntansi Hibah dengan jurnal:
DR
Utang kepada KUN
xxx
CR
Pendapatan hibah
xxx
Pada saat yang sama Kas Umum Negara juga mencatat pendapatan hibah tersebut dengan jurnal:
DR
Kas di Kas Umum Negara
xxx
CR
Pendapatan hibah
xxx
Paragraf 42 KK PP 71 tahun 2010 Lampiran I menyatakan bahwa pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
Jumlahnya dapat diestimasi secara andal
Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.
Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report.
Pencatatan di LRA
Pemerintah Pusat (berdasarkan draf SPAN)
DR
Utang Ke Kas Umum Negara/Due From
xxx
CR
Pendapatan hibah LRA
xxx
Pemerintah Daerah
DR
Estimasi Pendapatan yang Direalisasi
xxx
CR
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)LRA
xxx
Pencatatan di Laporan Operasional
Pengakuan pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat pendapatan hibah pada Laporan Operasional adalah:
Pemerintah Pusat (berdasarkan draf SPAN)
DR
Utang Ke Kas Umum Negara/Due From
xxx
CR
Pendapatan hibah-LO
xxx
Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
Informasi lebih rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
Jenis hibah, apakah berupa uang, barang ataupun jasa.
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN HIBAH
Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai:
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. kemajuan fisik kegiatan;
c. realisasi penyerapan;
d. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
e. rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.
Dalam hal Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah menetapkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah dan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah tersebut mewajibkan Pemerintah mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN pelaksana kegiatan harus menyediakan dana pengembalian dimana ketentuan mengenai penyediaan dan pengembalian dana diatur dengan Peraturan Menteri.
Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
