HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke 16.Keberadaannya diakui pada tanggal 19 Januari 1882 (ordonantie stbl.1882-152, tentang PAdi Jawa Madura Diundangkan berdasarkan UU n0 7 1989 tentang PA tgl 29 Des 1989. Peradilan Agama di sini maksudnya adalah PA di Indonesia dan bukan Peradilan Islam yang berlaku di dunia dengan bentuk dan sistim tertentu
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA • HA PA adalah segala peraturan baik bersumber dari peraturan perundangundangan maupun syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka PA dan juga mengatur bagaimana PA tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan PA
SUMBER HA PERADILAN AGAMA • Pasal 54 UU berbunyi : Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan PA adalah HAP yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. • PP HAP PU; HIR/RIB,RBg,Rsv,BW,UU no 2 thn 1986 tentang PU • PP HAP PU dan HAP PA ; UU no 14 1970(Kekuasaan Kehakiman, UU 14 1985 (MA) dan UU no 1 1974 dan PP no 9 1975 (perkawinan dan pelaksanaannya
KEKUASAAN PA • Kekuasaan Relatif ; kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya ; PA Pekanbaru dengan PA Medan.sama-sama pada tingkat pertama. • Pasal 4 ayat 1 UU no 7 1989 : Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
KEKUASAAN PA • Kekuasaan Absolut ; kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya ; PA berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.Atau tidak boleh langsung berperkara di PTA atau MA
JENIS PERKARA PA • 1.
2.
3.
Pasal 49 dan 50 UU no 7 1989 ; PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;a. perkawinan b.kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. wakaf dan shadaqah Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku Bidang kewarisn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
KEKUASAAN PA • Pasal 50 ; Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 , maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
PERKARA PERKAWINAN • • • • • • • • •
Berdasarkan UU no 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah : Izin beristri lebih dari seorang Izin kawin bagi yang belum bermur 21 thn Dispensasi perkawinan Pencegahan perkawinan Penolakan perkawinan oleh PPN Pembatalan perkawinau Gugatan kelalaian oleh suami atau isteri Perceraian karena talak Gugatan perceraian
lanjutan • Penyelesaian harta bersama • Penguasaan anak-anak • Ibu bisa memikul tanggung jawab bila bapak tidak memenuhinya • Kewajiban suami kepada bekas isteri • Penentuan sah atau tidaknya seorang anak • Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua • Pencabutan kekuasaan wali • Penunjukan wali oleh pengadilan • Penunjukan wali bagi anak yang belum cukup 18 tahun • Ganti rugi wali atas kerugian anak • Penetapan asal-usul seorang anak • Pernyataan sahnya perkawinan sebelum UU no 1 1974
PERTANYAAN • Bagaimana jika suami isteri berlaian agama, mereka nikah di KCS dan terdapat sengketa perkawinan diantara mereka? • Bisakah pengadilan agama memberikan dispensasi bagi calan suami yang belum berumur 19 tahun dan calon isteri yan belum berumur 16 tahun ? • Jika suami isteri, sama-sama kompeten,Sebaiknya anak-anak mengikuti siapa ?
PERKARA KEWARISAN,WASIAT DAN HIBAH • Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing • Harta warisan dibagikan setelah dikeluarkan dari yang meninggal berupa ; harta bersama, biaya penguburan, hutang kepada Allah/manusia dan wasiat.
lanjutan • Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia • Besarnya wasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta pewaris • Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tampa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
WAKAF DAN SHADAQAH • Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam • Benda wakaf boleh benda bergerak atau benda tetap asalkan kekal zatnya dan tidak boleh di jualbelikan, digadaikan,dihibahkan atau diwariskan • Shadaqah adalah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak atau tetap, habis dipakai atau tidak, kepada orang lain atau badan hukum , tanpa imbalan dan tanpa syarat.
GANJALAN PA • Pasal 50 UU n0mor 7 tahun 1989; “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut, harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum • Penjelasan umum UU no 7 tahun 1989 angka 2; “-----------------Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan “ • Pasal 86 ayat (2) UU no 7 tahun 1989; “jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu.
GUGATAN DAN PERMOHONAN 1. Gugatan/permohonan sebagai hak prive : - Orang yang didhalimi, tetapi tidak mau menggugat, tidak bisa dipaksakan. - Gugatan/permohonan tidak memerlukan izin dari siapapun 2. Pihak-Pihak - Penggugat dan Tergugat - Pemohon dan Termohon - Kuasa Khusus
PENGGUGAT DAN TERGUGAT • Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka Pengadilan Perdata. eiser (Belanda)al-Mudda‟I (Arab). Lawannya adalah tergugat,gedagde(Belanda)alMudda‟a „alaih(Arab) • Keadaan Penggugat/Tergugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Juga mungkin memakai kuasa. • Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi
subjektif
• Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak disebut jurisdictio contentiosa atau peradilan yang sesungguhnya • Produk pengadilan adalah putusan.vonnis (Belanda).alQadla‟ (Arab)
PEMOHON DAN TERMOHON • Pemohon adalah orang yang meminta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu yang sama sekali tidak ada lawan berperkara • Termohon bukanlah pihak, tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon • Peradilan disebut jurisdictio Voluntaria atau peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan menjalankan fungsi executive power bukan judicative
power
• Produk
pengadilan adalah penetapan, beschikking(Belanda),al-Itsbat (Arab) • Dalam Peradilan istilah pemohon,termohon dan permohonan tidak berarti sepenuhnya voluntaria.kadang contentiosa (lihat konteks)
KUASA KHUSUS Pihak-pihak yang berperkara boleh memberikan kuasa kepada orang lain. Yang memberi kuasa disebut “pemberi kuasa” dan yang diberi kuasa disebut “pemegang kuasa” • Kuasa boleh dengan terbatas dan boleh dengan substitusi • Pemberia kuasa khusus dapat ditempuh dengan 3 cara : 1. Diterakan dalam surat gugat/permohonan atau jawaban gugatan/permohonan 2. Dengan membuat surat kuasa khusus di muka pejabat yang berwenang (notaris) 3. Langsung dikemuakan secara lisan di muka sidang •
BENTUK DAN ISI GUGATAN/PERMOHONAN • Isi gugatan ; 1. Identitas pihak-pihak 2. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, posita (jamak) atau petitum (tunggal) 3. Isi tuntutan, petita (jamak) atau petitum (tunggal) • Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias(julukan),bin/bintinya, umur, agama,pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif bisa sebagai penggugat 1,2 dan seterusnya.
KELENGKAPAN GUGATAN • Syarat kelengkapan umum ; - Surat gugatan/permohonan tertulis atau catatan gugat atau catatan permohonan - Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat/pemohon - Vorschot biaya perkara, kecuali orang miskin
KELENGKAPAN KHUSUS • Tidak sama dalam setiap perkara, tergantung dari sifat perkara, contoh ; - Anggota ABRI yang mau kawin atau bercerai, harus ada izin komandan. - Bagi yang mau kawin lebih dari seorang, harus melampirkan umpamanya; izin isteri, SK penghasilan suami, SP berlaku adil - Perkara perkawinan, harus melampirkan akta nikah. - Perkara akibat perceraian, harus melampirkan akta cerai - dll
GUGATAN KEMBALI • Syarat reconventie ; • Mengajukan selambat-lambatnya, bersamasama dengan jawaban dari penggugat • Jika di pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan reconventie, maka tidak boleh mengajukannya pada tingkat banding dan kasasi • Reconventie tidak boleh menyangkut diri pribadi apabila reconventie merupakan hak kelompok • Harus dalam perkara PA • Haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung
PENDAFTARAN PERKARA • 1. 2. • 1. 2. 3. • 1. 2. 3.
4. 5.
Gugatan/permohonan akan diteliti dalam hal : Apakah sudah jelas, benar, tidak salah identitasnya dan sesuai posita dan petitanya Apakah perkara termasuk kekuasaan PA Contoh petita yang salah dalam ta‟liq talaq ; Mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat Menceraikan penggugat dengan talaq 1 dengan iwadh
Rp.1000
Mewajibkan tergugat membayar perkara Adapun petita yang benar adalah ; Menerima gugatan penggugat Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Menyatakan sah menurut hukum ta‟liq talaq telah terwujud Memutuskan cerai dengan talak 1 bil iwadh Rp.1000 Biaya perkara menurut hukum
lanjutan • Penunjukan majelis hakim oleh ketua PA ; - Panitera menyampaikan berkas perkara kepada ketua PA dengan usul tindak atau saran tindak. Ketua PA menunjuk hakim dengan surat model “PMH” - Jika hakim belum pernah sidang, maka PMH nya dicabut.Apabila telah pernah sidang, maka PMH tidak perlu dicabut - Hakim sekurang-kurangnya 3 orang ditambah seorang panitera
lanjutan • Penetapan hari sidang - Ketua majelis membuat surat model “PHS” - Juru sita memanggil pihak-pihak yang berperkara - Jika tergugat sudah dipanggil, tetapi tidak datang, maka akan diputus verstek - Jika penggugat tidak datang, maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan - Jika penggugat/tergugat pernah hadir pada sidang pertama, lalu pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkaranya diputus dengan
contradictoir
TATA RUANG SIDANG • Meja sidang segi empat panjang 300 cm lebar 150 cm panjang atau 100 cm lebar 175 cm panjang, bertutup kain planel warna hujau lumut • Disebelah kanan dipasang bendera merah putih dan kirinya lambang pengadilan agama • Dinding belakang meja sidang tertempel gambar burung garuda. • Pintu masuk ruang sidang idealnya tiga buah(hakim,panitera dan pihak-pihak dan pintu darurat dibelakang hakim) • Susunan kursi hakim; panitera di kiri.ditengah hakim ketua diapit anggotanya atau panitera, ketua,anggota yang lebih tua dan lebih muda (ancieniteit) • Panggung agak ditingikan misalnya 25-40 cm • Peralatan lainnya, kursi, speaker,al-qur‟an dll harus disiapkan
SIDANG PERTAMA Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting ; 1. Jika tergugat/termohon tidak datang, maka diputus verstek 2. Jika penggugat/pemohon tidak datang, maka diputus digugurkan 3. Sanggahan(eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama 4. Gugat balik (reconventie) juga hanya boleh diajukan pada sidang pertama •
JALANNYA SIDANG 1. Tugas Panitera Sesaat sebelum sidang 2. Ketua Majelis membuka sidang 3. Ketua Majelis menanyakan identitas pihak-pihak 4. Anjuran damai 5. Pembacaan Surat Gugatan
HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI DALAM SIDANG 1.
2. 3.
Pihak-pihak tidak hadir di muka sidang. Dalam sebuah hadits Rasulullah mengatakan :”Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sampai engkau dengarkan keterangan pihak lain”. Penggugat tidak hadir. Dalam hal ini, perkaranya akan digugurkan dan vorschot biaya perkara harus dikembalikan kepada penggugat. Tergugat tidak hadir. Tergugat yang dipanggil dengan patut, apabila tidak datang, maka perkaranya akan diputus verstek. Penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah
lanjutan Kebolehan verstek dalam Islam, didasarkan pada sabda Nabi ;”Dari Aisyah r.a. ia berkata ;Hindun binti Utbah ,isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah ,lalu berkata :Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan yang demikian itu ? Maka Sabda Rasulullah ; ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut
lanjutan 4. Tergugat sebagian hadir dan sebagian tidak hadir. Menurut HIT pasal 127, sidang wajib ditunda sampai kali yang lain. Pada sidang kedua, tergugat hadir semua atau tidak, sidang dapat dilanjutkan. Ketentuan ini dianggap aneh oleh Prof. Dr. Soepomo. SH. 5. Penggugat/Tergugat hanya hadir di sidang pertama. Dalam hal ini, perkaranya tidak dapat digugurkan dan diputus dengan putusan
contradictoir.
6. Exceptie.artinya tangkisan. Berkaitan dengan wilayah hukum disebut dengan relatief exceptie atau distributief exceptie. Sedangkan jenis perkara disebut dengan absolute exceptie atau
attributief exceptie.
lanjutan 7. Proses dengan tiga pihak (Intervensi dan Vrijwaring). • Intervensi artinya turut campurtangannya pihak ketiga. Jika membela penggugat/tergugat maka disebut voeging. Jika membela kepentingannya sendiri, maka disebut tussenkomst. • Vrijwaring. Artinya adalah penanggguhan. Berisikan tuntutan dari pihak tergugat untuk menyertakan pihak ketiga untuk menanggung tergugat.
lanjutan 8. Gugatan Kembali (Reconventie) 9. Pencabutan Gugatan. Bisa terjadi pada sidang pertama dan kapan saja bahkan sampai banding atau kasasi. Dalam Islam ditegaskan “ Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat(persetujuan) yang mereka buat.Kecuali persetujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal “.
lanjutan 10. Perubahan Gugatan. Yang dimaksud disini ialah tentang petitanya atau tuntutannya. Misalnya, tadinya hanya dua hal saja seperti ; cerai dan nafkah isteri. Kini menjadi tiga; cerai, nafkah dan iddah. Akan tetapi dalam hal ini tidak diperkenankan mengemukakan hal baru yang berbeda dengan tuntutan semula. Contoh, tuntutan semula adalah cerai dirubah dengan waris. 11. Pihak meninggal Dunia. Jika perkara perdata sedang berlangsung, kemudian salah satu pihak meniggal dunia, maka dilanjutkan dengan ahli warisnya. Kecuali perkara yang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain seperti salah seorang dari suami isteri dalam kasus cerai meninggal dunia, perkaranya dianggap selesai/gugur.
MAJELIS HAKIM 1.
Hakim majelis sekurang-kurangnya tiga orang (gazal dan kalau tunggal di sebut ketua sidang saja) 2. Pergantian hakim majelis. -kalau ketua berhalangan , sidang ditunda.Tetapi kalau anggota sidang dapat dilanjutkan dan hakim anggota diganti saat itu juga. - Jika perkara sudah diputus, tinggal pengucapannya, pergantian tidak dipersoalkan. – Pada bagian kaki dari keputusan selalu menyebut namanama hakim yang hadir ketika mengucapkan keputusan.
lanjutan 3. Larangan hakim menyidangkan perkara dan hak ingkar. - Menurut UU no 14 thn 1985 dan UU no 14 thn 1970 ; a. Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai hubungan ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai, dengan salah seorang hakim atau panitera.
lanjutan b. Meskipun sudah bercerai dengan penuntut umum, oditur militer, terdakwa, penasihat hukum, tergugat atau penggugat) c. Berlaku juga antara hakim agung atau panitera mahkamah agung dengan hakim atau panitera pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dalam perkara yang sama. d. Jika hakim tingkat pertama atau banding, kemudiang diangkat menjadi hakim agung, maka dilarang memeriksa perkara yang sama. e. Putusan hakim dalam a,b,c dan d. batal, dan perkara wajib diadili ulang.
lanjutan f. Hakim tidak diperkenankan mengadili perkara yang ia sendiri berkepentingan. g. Dalam hal ini, hakim wajib mengundurkan diri, baik kehendak sendiri, maupun atas permintaan penuntut umum, oditur militer, terdakwa, penasihat hukum, tergugat atau penggugat. h. Apabila ada keraguraguan maka : - Ketua MA bertindak sebagai pejabat yang menetapkan - Ditetapkan dengan panitia yang terdiri dari 3 orang diantara hakim agung yang tertua dalam jabatan
lanjutan Berkaitan dengan huruf h diatas, dalam peradilan agama dapat dijelaskan sbb ; - Kalau menyangkut hakim pengadilan agama, maka pejabat yang berwenang menetapkan adalah ketua PA. dan kalau menyangkut hakim tinggi agama, maka Ketua pengadilan tinggi agama. - Kalau Ketua Pengadilan Agama, maka yang berwenang menetapkan adalah Ketua Pengadilan tinggi agama, sedangkan ketua pengadilan tinggi agama adalah ketua Mahkamah Agung.
lanjutan 4. Sidang Keliling dan Berkamar. - Sidang keliling maksudnya adalah sidang yang dilakukan diluar tempat pengadilan itu terletak. Sep. di kecamatan, kelurahan dll. - Sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan di waktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majelis hakim. Umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan. - Sidang keliling masih sulit di PA karena : kurangnya tenaga hakim, kurang atau tidak adanya biaya jalan atau alat transportasi dan kalaupun ada menuggu pula beberapa perkara dan tentunya akan menghambat proses.
TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sidang pertama dan anjuran damai Tahap jawab-berjawab (Replik-Duplik) Tahap pembuktian Tahap penyusunan konklusi Musyawarah majelis Hakim Pengucapan putusan
