Hukum Acara Perdata

PROSES PERADILAN KASUS PERDATA

Jika pada edisi sebelumnya kita telah mengenal prosedur beracara untuk kasuskasus pidana, maka pada edisi kali ini kita akan melihat bagaimana beracara dalam kasus-kasus perdata. Seperti telah kita ketahui hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan dengan orang lain dengan dengan menitikbe menitikberatka ratkan n pada kepenting kepentingan an peroranga perorangan. n. Dalam Dalam hukum hukum acara acara perdat perdata a diatur diatur bagaim bagaimana ana cara cara pihakpihak-pih pihak ak yang yang dirugi dirugikan kan mengajukan perkaranya ke pengadilan . Inisiatif perkara perdata datang dari pihak yang dirugikan, maksudnya apabila tidak ada gugatan/penuntutan dari pihak yang dirugikan maka perkara tersebut tidak dapat di proses lebih lanjut di pengadilan. Bagaimana proses penuntutan perkara perdata di pengadilan? Pihak yang merasa dirugikan ( dalam hal ini masyarakat dengan didampingi konsul konsultan tan yang yang kemud kemudian ian disebu disebutt penggu penggugat gat)) menga mengajuk jukan an perkar perkarany anya a ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. 2. Sura Suratt guga gugata tan n diaj diajuk ukan an kepa kepada da Ketu Ketua a Peng Pengad adil ilan an Nege Negeri ri yang yang berwe berwena nang ng ( Pengadilan negeri dimana peristiwa sengketa perdata terjadi ). 1.

Apa saja isi surat gugatan ? Surat Surat gugata gugatan n beris berisi: i: ketera keteranga ngan n lengka lengkap p menge mengenai nai pihakpihak-pih pihak ak yang yang berperkara ( identitas penggugat dan tergugat, seperti nama, alamat, umur, pekerjaan, dll) Dasar Dasar gugata gugatan, n, yang yang berisi berisi uraian uraian tentan tentang g kejadi kejadian an atau atau perist peristiwa iwa yang yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat agar dikabulkan oleh Hakim. •

•

•

Sura Suratt guga gugata tan n dise disera rahk hkan an kepa kepada da pani panite tera ra peng pengad adil ilan an nege negeri ri.. Pani Panite tera ra menghitung biaya perkara yang dibutuhkan. Pihak penggugat harus menalangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadilan ke bagian keuangan. 4. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak panitera untuk melay melayan angk gkan an Sura Suratt Pang Panggi gila lan n terh terhad adap ap peng penggu guga gatt dan dan terg tergug ugat at untu untuk k mengadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan. Pihak penggu penggugat gat dan tergug tergugat at mengh menghadi adiri ri sidang sidang pada pada waktu waktu yang yang telah telah 5. Pihak ditentukan bersama saksi- saksi dan alat bukti yang diperlukan. Dalam perkara perdata tidak ada Jaksa Penuntut Umum , karena yang berkepentingan dalam perkara ini adalah pihak-pihak secara pribadi. Apabila dalam sidang ada jaksa maka jaksa tersebut mewakili dan untuk membela kepentingan pemerintah/ Negara. Jadi jaksa berstatus sebagai salah satu pihak yang berperkara. 6. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Majelis memeriksa identi identitas tas penggu penggugat gat dan tergug tergugat, at, majel majelis is memba membacak cakan an gugata gugatan n kepada kepada tergug tergugat. at. Dalam Dalam sidang sidang pertam pertama a hakim hakim menawa menawarka rkan n upaya upaya perdam perdamaia aian n , apabila perdamaian tidak tercapai pemeriksaan perkara dilanjutkan. 7. Maje Majeli lis s haki hakim m mem memerik eriksa sa dan dan mempe emperh rhat atik ikan an peri perist stiw iwa/ a/ keja kejadi dian an yang ang dikem dikemuka ukakan kan oleh oleh para para pihak. pihak. Para Para pihak pihak wajib wajib memb memberi erikan kan ketera keteranga ngan n disertai dengan alat bukti yang ada. 3.

Informasi Selengkapnya, silahkan Download  Leaflet