Hukum Singapura Referensi>Hukum Referensi>Hukum Acara Perdata
BAB 2
HUKUM ACARA PERDATA
Bagian 1
Pendahuluan
Bagian 2
Pengadilan
Bagian 3
Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
Bagian 4
Cara Pengajuan Gugatan
Bagian 5
Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Mengajukan Gugatan
Bagian 6 Permohonan
Pengajuan Surat Somasi – Proses Perkara Sampai Dengan Penutupan Proses
Bagian 7
Penghentian Gugatan Tanpa Persidangan
Bagian 8
Upaya Hukum Sementara dan Hal-Hal Yang Bersifat Sementara Lainnya
Bagian 9
Pertukaran Bukti dan Penetapan Persidangan
Bagian 10
Persidangan
Bagian 11
Perhitungan Ganti Rugi
Bagian 12
Pelaksanaan Putusan
Bagian 13
Biaya
Bagian 14
Proses Banding
Bagian 15
Proses Perkara dan Proses Perdata Lainnya
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panitera Mahkamah Agung yang dengan baik hati telah mengijinkan penulis mengambil artikel tentang Hukum Acara Perdata yang dimuat di dalam situs Mahkamah Agung. Penulis juga dibantu oleh Ibu Yarni Loi dalam menyusun artikel ini.
BAGIAN 1
PENDAHULUAN
2.1.1 Litigasi melibatkan melibatkan berbagai tahap. Proses perkara dimulai dari dari proses proses awal awal yang yang diikuti dengan penyampaian jawaban dari pihak tergugat (ia biasanya hadir apabila ingin membantah gugatan), permohonan, penemuan dokumen, petunjuk pengadilan, permohonan putusan sela untuk mendapatkan upaya hukum sementara atau final dan, apabila perkara belum diselesaikan melalui perdamaian (biasanya melalui perundingan atau mediasi) atau berakhir berdasarkan putusan tanpa melalui persidangan atau putusan sela lainnya, maka gugatan akan maju ke persidangan. Proses litigasi dapat terus berlanjut setelah persidangan apabila terdapat upaya banding atau pelaksanaan putusan. Kembali ke atas
BAGIAN 2
PENGADILAN
2.2.1 Mahkamah Agung/Supreme Court terdiri dari Pengadilan Banding/Court of Appeal dan Pengadilan Tinggi/ High High Court . Pengadilan Subordinasi/Subordinate Court terdiri dari Pengadilan
Negeri/ District Court dan Pengadilan Magistrate/ Magistrate Court . Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tahap pertama, umumnya untuk gugatan di luar yurisdiksi Pengadilan Subordinasi (meskipun Pengadilan Tinggi adalah pengadilan dengan yurisdiksi tak terbatas dan dapat memeriksa setiap gugatan terlepas dari jumlah atau nilai terkait). Yurisdiksi keuangan umum dari Pengadilan Negeri dibatasi sampai dengan nilai gugatan sebesar $250.000. Yurisdiksi keuangan umum dari Pengadilan Magistrate dibatasi sampai dengan nilai gugatan sebesar $60.000. Ada juga proses peradilan informal melalui Peradilan Gugatan Kecil/ Small Claims Tribunal (yang diatur berdasarkan aturan khususnya sendiri, bukan oleh hukum acara yang mengatur pengadilan-pengadilan utama yang baru saja disebutkan) yang memiliki yurisdiksi atas gugatan-gugatan bernilai sampai dengan $10.000 (yang dapat naik menjadi $20.000 setelah mendapat persetujuan tertulis dari para pihak). Kembali ke atas
BAGIAN 3
SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
2.3.1 Sumber-sumber utama hukum acara perdata meliputi Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung/Supreme Court of Judicature Act , Undang-Undang Pengadilan Subordinasi/ Subordinate Courts Act dan undang-undang lain yang mempunyai penerapan hukum acara atau memuat ketentuan hukum acara, Aturan Pengadilan/Rules of Court, petunjuk-petunjuk dalam praktek, ketentuan dari putusan perkara dan kekuasaan pengadilan yang melekat. Kembali ke atas
BAGIAN 4
CARA PENGAJUAN GUGATAN
2.4.1 Proses perkara perdata dimulai dengan somasi (terkait dengan perselisihan mengenai fakta)/writ of summons, somasi (terkait dengan perselisihan mengenai hukum)/ originating summons, permohonan/originating motion or petition. Somasi/Writ of Summons
2.4.2 Sebagian besar perkara perdata mengenai kontrak dan perbuatan melawan hukum/tort diawali dengan somasi. Proses perkara yang harus diawali dengan somasi/writ of summons adalah upaya hukum mengenai perbuatan melawan hukum/tort , kecuali memasuki tempat tanpa ijin; gugatan atas dasar tuduhan penipuan; tuntutan ganti rugi atas pelanggaran terhadap kewajiban/ breach of duty, dimana ganti rugi yang dituntut meliputi ganti rugi sehubungan dengan kematian, cidera pribadi atau kerusakan harta benda; dan gugatan sehubungan dengan pelanggaran hak paten. Somasi/Originating Summons
2.4.3 Prosedur somasi/originating summons ini dapat diterapkan apabila tidak ada perselisihan mengenai fakta yang substansial. Dibandingkan dengan somasi/ writ of summons, prosedur somasi/originating summons ini lebih murah, cepat dan sederhana karena tidak melibatkan permohonan dan banyak proses perkara sebelum persidangan utama. Gugatan diawali dengan somasi/originating summons apabila terdapat perselisihan berkenaan dengan masalah hukum atau penafsiran dokumen tertulis atau ketentuan undang-undang; atau apabila ditentukan lain berdasarkan hukum tertulis atau Aturan Pengadilan. Gugatan yang diawali dengan somasi/ originating summons dapat berubah menjadi gugatan yang diawali dengan somasi/ writ of summons apabila gugatan tersebut selanjutnya menimbulkan perselisihan mengenai fakta yang substansial. Somasi/Originating Summons dan Permohonan/Originating Petition
2.4.4 Suatu gugatan dapat diawali dengan somasi/originating summons atau permohonan/originating petition hanya apabila telah ditentukan sebelumnya berdasarkan Aturan Pengadilan atau hukum tertulis. Somasi/originating summons biasanya digunakan untuk permohonan dan banding tertentu berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, dan permohonan untuk peninjauan kembali. Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dari Pengadilan manapun (kecuali Pengadilan Subordinasi), peradilan atau orang juga harus disampaikan dengan cara s omasi/originating
summons. Permohonan /originating petition paling umum digunakan dalam perkara penyelesaian pengalihan harta warisan kepada ahli waris tanpa ada keberatan, perkara perceraian dan adopsi dan perkara penutupan perusahaan.
Kembali ke atas
BAGIAN 5 HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN Batas Waktu
2.5.1 Suatu gugatan harus diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan hukum. Umumnya, batas waktu untuk gugatan mengenai kontrak dan perbuatan melawan hukum/ tort adalah 6 tahun, gugatan atas cidera pribadi adalah 3 tahun, sedangkan gugatan untuk memperoleh kembali tanah dan eksekusi putusan pengadilan adalah 12 tahun. Forum
2.5.2 Sebelum mengajukan gugatan, pihak yang akan berperkara juga harus mempertimbangkan apakah Singapura merupakan forum yang tepat untuk memulai proses perkara atau beresiko gugatannya ditolak dengan alasan bahwa jelas terdapat forum lain yang lebih tepat mengadili perkara. Suatu pihak yang ingin menolak gugatan atas dasar tersebut harus menunjukkan bahwa perkara harus diadili di forum lain demi kepentingan para pihak dan keadilan. Pengadilan harus diyakinkan bahwa forum lain tersebut memiliki hubungan yang paling nyata dan substansial dengan sengketa, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti hukum yang mengatur transaksi dan lokasi para saksi. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi faktor penentu atas masalah tersebut. Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah ada keadaan-keadaan yang berdampak dari putusan menolak gugatan, termasuk apakah akan timbul ketidakadilan yang substansial dengan membuat pihak penggugat diadili di pengadilan asing. Biaya Pengadilan dan Biaya Pemeriksaan Perkara
2.5.3 Biaya pengadilan telah ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan harus dibayar pada berbagai tahap dalam proses perkara. Biaya harus dibayar ketika dokumen diajukan ke pengadilan. Biaya juga harus dibayar terpisah sehubungan dengan layanan seperti pemberian cap dokumen, penyerahan salinan dokumen dan penggunaan pengadilan untuk pemeriksaan perkara. Saat ini biaya pemeriksaan perkara di pengadilan adalah sebagai berikut: Nilai gugatan sampai dengan S$1 jutaNilai gugatan lebih dari S$1 juta Hari ke-1 s/d ke-3
Gratis
Gratis
Hari ke-4
S$6.000 per hari atau sebagian darinya
S$9.000 per hari atau sebagian darinya
Hari ke-5
S$2.000 per hari atau sebagian darinya
S$3.000 per hari atau sebagian darinya
Hari ke-6 s/d ke-10
S$3.000 per hari
S$5.000 per hari
Hari ke-11 dan seterusnya
S$5.000 per hari
S$7.000 per hari
Kembali ke atas
BAGIAN 6 PENGAJUAN SURAT SOMASI – PROSES PERKARA SAMPAI DENGAN PENUTUPAN PROSES PERMOHONAN Penerbitan dan Keberlakuan Surat Somasi
2.6.1 Untuk mengajukan surat somasi, pihak penggugat harus mendaftarkan surat somasi ke Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ditandatangani dan dicap oleh Panitera. Setelah surat somasi ditandatangani dan dicap, surat somasi dianggap telah dikeluarkan. Surat somasi umumnya berlaku selama 6 bulan. Apabila harus disampaikan di luar yurisdiksi, maka akan berlaku selama 12 bulan; dan apabila dikeluarkan dalam Proses Perkara Maritim, maka surat somasi berlaku selama 2 bulan. Pihak penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperpanjang keberlakuan surat somasi untuk jangka waktu 6 bulan berikutnya setiap saat mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Penyampaian Surat Somasi
2.6.2 Surat somasi harus disampaikan secara langsung kepada setiap pihak tergugat. Penyampaian secara langsung dianggap terjadi apabila dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen kepada pihak tergugat apabila yang bersangkutan adalah perorangan dan di alamat terdaftar dari pihak tergugat apabila berupa perusahaan. Ada pengecualian-pengecualian untuk hal ini, misalnya apabila pengacara pihak tergugat berwenang menerima penyampaian surat somasi atas nama pihak tergugat atau apabila dikeluarkan perintah untuk penggantian penyampaian surat somasi. Penyampaian Surat Somasi Di Luar Singapura
2.6.3 Pengadilan dapat memberikan ijin kepada pihak penggugat untuk menyampaikan surat somasi kepada pihak tergugat di luar Singapura. Sebelum pengadilan memberikan ijin, pengadilan harus yakin bahwa perkara pihak penggugat mempunyai dasar argumentasi yang baik, yang masuk dalam salah satu bagian dari Perintah 11 aturan 1 dari Aturan Pengadilan yang, antara lain, meliputi perkara-perkara dimana dilakukan upaya hukum terhadap orang yang berkedudukan, yang umumnya bertempat tinggal atau menjalankan usaha atau yang memiliki properti di Singapura dan/atau putusan sela yang memerintahkan pihak tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu di Singapura dan/atau gugatan diajukan sehubungan dengan cidera janji yang dilakukan di Singapura terhadap perjanjian yang dibuat di Singapura. Selain itu, pengadilan harus yakin bahwa terdapat masalah serius yang akan disidangkan. Apabila ijin diberikan, maka penyampaian surat somasi di luar Singapura harus dilakukan sesuai dengan hukum negara dimana surat somasi tersebut disampaikan. Mendaftarkan Kehadiran
2.6.4 Apabila pihak tergugat menerima surat somasi, maka ia mempunyai waktu 8 hari setelah surat penyampaian surat somasi (atau 21 hari apabila surat somasi disampaikan di luar yurisdiksi) untuk mendaftarkan kehadiran dengan mengajukan Nota Kehadiran ke pengadilan untuk menunjukkan maksudnya untuk menyampaikan bantahan terhadap gugatan. Permohonan
2.6.5 Sebelum surat somasi dikeluarkan, surat tersebut harus disertai dengan pernyataan gugatan atau, apabila pernyataan gugatan tidak disertai dalam surat somasi, dengan pernyataan umum yang menyatakan secara jelas perihal gugatan yang diajukan dan upaya hukum yang akan dimohonkan. Apabila surat somasi hanya memiliki pernyataan umum, maka pernyataan gugatan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu 14 hari setelah pihak tergugat mendaftarkan kehadiran. Apabila pihak tergugat telah mendaftarkan kehadiran, maka ia harus mengajukan dan menyampaikan surat bantahannya kepada pihak penggugat dalam waktu 14 hari setelah batas waktu untuk mendaftarkan kehadiran atau setelah penyampaian pernyataan gugatan, yang mana terjadi terakhir. Pihak tergugat dapat mengajukan gugatan balik atas gugatan yang sama yang diajukan oleh pihak penggugat di dalam surat bantahan dan gugatan balik. Pihak penggugat harus menyampaikan surat jawaban dan bantahannya kepada pihak tergugat, jika ada, dalam waktu 14 hari setelah surat bantahan (dan gugatan balik) disampaikan kepadanya. Penutupan Proses Permohonan
2.6.6 Proses permohonan dianggap ditutup 14 hari setelah penyampaian surat jawaban atau bantahan terhadap gugatan balik. Apabila baik surat jawaban maupun bantahan terhadap gugatan balik tidak disampaikan, maka proses permohonan dianggap ditutup pada akhir jangka waktu 14 hari setelah surat bantahan disampaikan.
Proses Perkara Pihak Ketiga
2.6.7 Apabila pihak tergugat berpandangan bahwa pihak lain bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepadanya dan/atau secara lain memberi kontribusi atas gugatan pihak penggugat, maka pihak tergugat dapat mengajukan permohonan untuk menambahkan pihak tersebut sebagai “pihak ketiga” yang akan berlanjut ke proses perkara pihak ketiga. Kembali ke atas
BAGIAN 7
PENGAKHIRAN GUGATAN TANPA PERSIDANGAN
2.7.1 Proses perkara dapat diselesaikan dan/atau dengan cara lain diakhiri dan/atau diputuskan dan dikesampingkan pada tahap awal sebelum persidangan gugatan karena berbagai alasan. Putusan Akibat Kelalaian/Default Judgment
2.7.2 Apabila pihak tergugat tidak mendaftarkan kehadiran atau setelah mendaftarkan kehadiran, tidak mengajukan surat bantahan dalam waktu yang dicantumkan di dalam surat somasi, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan yang memenangkan pihak penggugat akibat kelalaian yang dilakukan pihak tergugat. Putusan ini dapat berupa putusan yang bersifat final atau sementara tergantung pada sifat gugatannya. Putusan Tanpa Melalui Proses Persidangan/Summary Judgment
2.7.3 Apabila pihak tergugat telah mendaftarkan kehadiran dan mengajukan surat bantahan tetapi tampak jelas bahwa bantahan pihak tergugat tidak mempunyai dasar yang nyata terhadap gugatan, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan tanpa melalui proses persidangan terhadap pihak tergugat. Untuk dapat menghindari dikeluarkannya putusan tanpa melalui proses persidangan, maka pihak tergugat harus menunjukkan bahwa sengketa tersebut merupakan permasalahan yang dapat disidangkan atau bahwa ada alasan-alasan lainnya untuk menyidangkan perkara tersebut. Permohonan untuk memperoleh putusan tanpa melalui proses persidangan harus diajukan paling lambat dalam waktu 28 hari setelah proses permohonan dianggap ditutup. Penolakan Permohonan
2.7.4 Permohonan juga dapat ditolak. Permohonan untuk menolak setiap permohonan atau bagian darinya dapat diajukan apabila dapat diungkapkan bahwa permohonan tersebut tidak ada dasar gugatan atau bantahan yang selayaknya dan/atau permohonan tersebut bersifat skandal, tidak penting atau mengada-ada dan/atau cenderung mengganggu, melecehkan atau memperlambat persidangan yang adil berkenaan dengan gugatan dan/atau secara lain merupakan penyalahgunaan proses pengadilan. Penghentian dan Pencabutan Gugatan
2.7.5 Terakhir, suatu pihak dapat mencabut atau menghentikan gugatan atau bantahan atau gugatan baliknya, yang manapun yang terjadi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan atau tanpa ijin pengadilan, tergantung pada tahapan proses perkara. Kembali ke atas
BAGIAN 8 UPAYA HUKUM SEMENTARA DAN HAL-HAL YANG BERSIFAT SEMENTARA LAINNYA Putusan Sela
2.8.1 Pada setiap tahap proses perkara, akan tetapi seringkali segera setelah dikeluarkannya surat somasi, pihak yang berperkara merasa perlu dan/atau layak untuk mengajukan permohonan putusan
sela ke pengadilan yang memerintahkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sampai dengan persidangan. Tujuan putusan tersebut adalah untuk melindungi pihak yang berperkara dari kerugian yang tidak akan mendapat penggantian yang memadai dalam bentuk ganti rugi seandainya ia memenangkan perkara di persidangan. Dalam keadaan yang mendesak, pihak penggugat dapat mengajukan permohonan bahkan sebelum dikeluarkannya putusan t etapi harus menyampaikan pemberitahuan mengenai permohonan tersebut kepada para pi hak terkait lainnya, kecuali dapat ditunjukkan alasan bahwa penyampaian pemberitahuan tersebut dapat membuat tujuan permohonan tidak tercapai. 2.8.2 Untuk memperoleh putusan sela, pihak pemohon harus menunjukkan adanya permasalahan serius yang akan disidangkan dengan prospek keberhasilan yang nyata dan bahwa keberhasilan selebihnya tergantung pada pemberian putusan sela. P emberian putusan biasanya dilakukan setelah pihak penggugat menyanggupi untuk membayar ganti rugi kepada pihak tergugat apabila pihak tergugat dibebaskan dari tuntutan, atau pengadilan kemudian memutuskan bahwa putusan tersebut seharusnya tidak diberikan. Putusan Mareva/Mareva Injunction
2.8.3 Putusan Mareva dirancang untuk mencegah para pihak mengambil langkah-langkah untuk secara sengaja mengacaukan penetapan Pengadilan dengan cara menghilangkan aset (baik setempat atau di seluruh dunia) untuk menghindari resiko kewajiban memenuhi putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadapnya. Pemberitahuan mengenai permohonan ini harus disampaikan kepada para pihak terkait lainnya, kecuali terdapat bukti bahwa pemberitahuan tersebut dapat membuat tujuan permohonan tidak tercapai. 2.8.4 Untuk memperoleh putusan sela di dalam negeri, pihak penggugat harus menunjukkan bahwa perkaranya mempunyai dasar argumentasi yang baik terhadap pihak tergugat, pihak tergugat memiliki aset di dalam yurisdiksi dan terdapat resiko nyata untuk menghilangkan aset dari yurisdiksi, yang mana hal ini akan membuat putusan pengadilan menjadi tidak dapat diberlakukan. Prinsip yang sama berlaku di dalam putusan Mareva di seluruh dunia, kecuali bahwa sejauh terkait dengan aset pihak tergugat di dalam yurisdiksi, pihak penggugat harus menunjukkan bahwa aset pihak tergugat di dalam yurisdiksi tidak ada dan/atau tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan dan bahwa pihak tergugat mempunyai aset di luar yurisdiksi. Penetapan Anton Piller/Anton Piller Order
2.8.5 Upaya hukum sementara lainnya adalah penetapan Anton Piller yang berupaya mencegah pihak tergugat memusnahkan bukti keterlibatan, dengan cara mengijinkan beberapa orang-orang untuk memasuki tempatnya untuk menggeledah, menyita dan menahan dokumen atau barang-barang lainnya. Permohonan tersebut diajukan tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait. Untuk memperoleh penetapan tersebut, pihak penggugat harus meyakinkan pengadilan bahwa pihaknya mempunyai perkara prima facie yang sangat kuat, potensi kerugian di pihak penggugat sangat serius apabila penetapan tersebut tidak dikeluarkan, terdapat bukti yang jelas bahwa pihak tergugat memiliki dokumen atau barang yang membuktikan keterlibatannya dan terdapat kemungkinan yang nyata bahwa pihak tergugat dapat memusnahkan materi tersebut sebelum dapat diajukannya permohonan penetapan dengan pemberitahuan kepada para pihak lainnya. Hal-Hal/Permohonan Putusan Sementara Lainnya
2.8.6 Selain dari upaya hukum sementara ini, ada juga hal-hal/permohonan putusan sementara lainnya yang lebih standar yang dapat dan/atau biasanya ditempuh sebelum perkara siap untuk disidangkan. Penemuan dan Pemeriksaan Dokumen
2.8.7 Sebagai contoh, aspek penting dari litigasi adalah proses penemuan dokumen dimana para pihak harus menyerahkan temuan dokumen yang relevan dengan masalah-masalah dalam perkara dan yang berada dalam penguasaan, pengawasan atau kekuasaan mereka. Namun, apabila satu pihak yakin bahwa pihak lain tidak membeikan temuan yang memadai, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh temuan dokumen spesifik.
Jaminan Atas Biaya-Biaya Lawan
2.8.8 Permohonan umum lainnya adalah jaminan atas biaya-biaya lawan. Pengadilan dapat memerintahkan seseorang yang menempati posisi pihak penggugat untuk memberikan jaminan atas biaya-biaya lawannya. Pihak tergugat harus menunjukkan bahwa pihak penggugat umumnya bertempat tinggal di luar yurisdiksi dan/atau pihak penggugat adalah orang yang namanya disebut sebagai penggugat yang menggugat untuk kepentingan orang lain/ nominal plaintiff, dan terdapat alasan yang meyakinkan bahwa ia tidak akan dapat membayar biaya pihak tergugat apabila diperintahkan untuk melakukannya dan/atau alamat pihak penggugat tidak tercantum di dalam surat somasi atau proses awal lainnya atau dicantumkan salah dan/atau pihak penggugat mengubah alamatnya selama berlangsungnya proses perkara untuk menghindari konsekuensi dari proses litigasi. Apabila kasus ini termasuk dalam salah satu dari kasus-kasus seperti yang disebutkan sebelumnya, maka pengadilan setelah mempertimbangkan semua keadaan dari kasus, termasuk apakah penetapan ini akan mengganggu gugatan pokok, harus memutuskan apakah adil untuk memerintahkan pemberian jaminan. Kembali ke atas
BAGIAN 9
PERTUKARAN BUKTI DAN PENETAPAN PERSIDANGAN
Pertemuan Pra Persidangan
2.9.1 Untuk memperlancar proses perkara, Panitera mengadakan pertemuan pra persidangan/ pretrial conferences (“PTC”) secara berkala. Dalam PTC, Panitera akan menunjukkan status gugatan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pihak mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam proses perkara. PTC akan ditambah dengan Somasi Untuk Mendapat Petunjuk/Summons For Directions yang diajukan oleh pihak penggugat untuk memperoleh petunjuk petunjuk resmi, antara-lain, untuk pertukaran pernyataan di bawah sumpah dari bukti utama dan untuk menetapkan tanggal persidangan. Pertukaran Pernyataan Di Bawah Sumpah/Affidavit Dari Bukti Utama
2.9.2 Setiap pihak harus mempersiapkan, mengajukan dan bertukar pernyataan di bawah sumpah dari bukti utama yang disampaikan oleh masing-masing saksinya. Ini adalah pernyataan tertulis di bawah sumpah dari para saksi yang akan dianggap sebagai kesaksian mereka di dalam persidangan dan yang akan dilakukan pemeriksaan silang. Pernyataan di bawah sumpah dari bukti utama diajukan dan dipertukarkan sebelum persidangan. Bukti Ahli
2.9.3 Para pihak juga dapat bertukar bukti pihak ahli, berupa laporan pihak ahli yang dilampirkan pada pernyataan di bawah sumpah. Para ahli dapat ditunjuk oleh pengadilan atau oleh para pihak. Pihak ahli ini berkewajiban membantu pengadilan dalam hal-hal yang menjadi keahliannya dan kewajiban ini menghapus setiap kewajiban kepada orang yang t elah memberi instruksi kepadanya atau yang telah membayarnya. Surat Panggilan Saksi/Subpoena
2.9.4 Surat panggilan saksi dapat dikeluarkan untuk memastikan kehadiran para saksi di persidangan, dimana apabila ia tidak hadir, maka pernyataan di bawah sumpah yang telah diajukan sebagai bukti utama akan ditolak oleh pengadilan. Ada tiga jenis surat panggilan saksi yang dapat dikeluarkan. Pertama adalah surat yang mengharuskan saksi untuk hadir di pengadilan guna menyampaikan bukti secara lisan, kedua adalah surat yang mengharuskan orang yang disebutkan dalam surat untuk memberikan dokumen tanpa wajib hadir secara langsung, sedangkan yang ketiga adalah kombinasi jenis surat yang mengharuskan saksi untuk memberikan bukti di pengadilan dan memberikan dokumen. Penetapan Persidangan
2.9.5 Apabila seluruh proses sebelum persidangan telah diselesaikan dan perkara siap diperiksa, maka para pihak harus mengajukan Permintaan untuk Penetapan Persidangan/ Request for Setting Down Action for Trial beserta berkas dokumen yang diperlukan. Kembali ke atas
BAGIAN 10
PERSIDANGAN
2.10.1 Pengacara dari pihak penggugat akan membuka perkara pihak penggugat (kecuali beban bukti berada pada pihak tergugat) dengan menyampaikan langsung ke pengadilan dan para saksi dari pihak penggugat akan mendapat giliran pertama untuk memberi kesaksian dan diperiksa-silang. Setiap saksi dapat diperiksa kembali setelah berakhirnya pemeriksaan-silang. Setelah semua saksi dari pihak penggugat memberikan kesaksian, perkara pihak penggugat ditutup. Kemudian tiba gilirannya para saksi dari pihak tergugat yang memberikan kesaksian dan diperiksa-silang dan kemudian diperiksa kembali bukti-bukti mereka. Setelah para saksi dari pihak tergugat selesai memberikan kesaksian mereka, para pihak akan menyampaikan pernyataan penutupan secara tertulis ataupun yang lisan, tergantung pada Hakim dan kompleksitas m asalah. Setelah Hakim mengambil keputusan dan membacakan putusan, Panitera atau pejabat berwenang dari Pengadilan akan mencatatkan putusan Hakim dan penetapan Hakim berkenaan dengan biaya ke dalam buku risalah. Kembali ke atas
BAGIAN 11
PERHITUNGAN GANTI RUGI
2.11.1 Dalam perkara-perkara tertentu, termasuk gugatan atas cidera pribadi, hakim dapat memberikan putusan mengenai masalah tanggung jawab, t etapi tidak membuat penetapan mengenai jumlah ganti rugi yang tepat yang harus dibayar kepada pihak yang memenangkan perkara. Dalam hal ini, jumlah ganti rugi yang diberikan akan dinilai oleh Panitera dalam pemeriksaan di dalam ruang khusus. Panitera akan memeriksa bukti dari para pihak yang bersangkutan, seperti pihak penggugat yang cidera dan/atau dokter untuk mengetahui jumlah ganti rugi yang selayaknya untuk diberikan. Pemeriksaan untuk menghitung ganti rugi mengikuti urutan proses perkara yang serupa dengan yang digunakan di dalam persidangan di hadapan hakim. Kembali ke atas
BAGIAN 12
PELAKSANAAN PUTUSAN
Surat Perintah Eksekusi/Writ of Execution
2.12.1 Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan berdasarkan salah satu dari berbagai surat perintah eksekusi, seperti Surat Perintah Penyitaan dan Penjualan/ Writ of Seizure and Sale atas harta bergerak dan tidak bergerak, Surat Perintah Penyerahan/ Writ of Delivery dan Surat Perintah Pengambilalihan/Writ of Distress. Surat-surat perintah ini memberikan wewenang kepada pejabat pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberlakukan putusan pengadilan. Proses Perolehan Pembayaran Dari Pihak Ketiga/Garnishee Proceedings
2.12.2 Proses garnishee dapat dipandang tepat apabila debitur dari putusan pengadilan mempunyai piutang kepada pihak ketiga ( garnishee). Apabila kreditur dari putusan pengadilan menagih hutang, maka garnishee harus membayar uang kepadanya dan bukan kepada debitur dari putusan pengadilan. Untuk menagih uang yang merupakan hutang, kreditur dari putusan pengadilan pertama-tama harus mengajukan permohonan untuk memperoleh garnishee order nisi , yang dapat diajukan tanpa keterlibatan pihak lain. Hal ini mengarah pada proses “memperlihatkan sebab”. Apabila garnishee menegaskan bahwa terdapat uang yang terhutang kepada debitur dari putusan pengadilan pada tahap ‘memperlihatkan sebab’, maka Panitera dapat membuat garnishee nisi menjadi mutlak dan garnishee
harus membayar uang kepada kreditur dari putusan pengadilan dan bukan debitur dari putusan pengadilan. Pendaftaran Keputusan
2.12.3 Apabila kreditur dari putusan pengadilan tidak dapat melaksanakan putusan pengadilannya di Singapura karena debitur dari putusan pengadilan tidak memiliki aset di sini, maka ia dapat melaksanakannya di negara dimana debitur tersebut memiliki aset. Ia dapat melakukannya dengan menempuh proses hukum baru atau, apabila memungkinkan, dengan mendaftarkan putusan pengadilan Singapura-nya di negara asing tersebut (berdasarkan asas pelaksanaan putusan pengadilan secara resiprokal antara dua negara). Lain-lain
2.12.4 Ada proses-proses lainnya berdasarkan mana suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan, seperti proses perkara kepailitan dan penutupan perusahaan. Kembali ke atas
BAGIAN 13
BIAYA-BIAYA
Hak Atas Biaya
2.13.1 Prinsipnya adalah “biaya mengikuti peristiwa”. Artinya biaya gugatan biasanya dimenangkan oleh pihak berperkara yang menang. Biaya ini dapat mencakup biaya, ongkos, pembayaran, pengeluaran dan remunerasi yang telah dikeluarkan. Penetapan biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan sepenuhnya atas dasar kebijaksanaan baik secara prinsip ataupun jumlahnya. Pengadilan dapat menetapkan biaya tetap atau biaya kena pajak. Pada umumnya, biaya dapat terkena pajak apabila biaya ditetapkan tetapi jumlahnya tidak ditentukan (yaitu: telah ditentukan sebelumnya berdasarkan skala biaya tetap). Dasar Perpajakan
2.13.2 Ada dua dasar perpajakan, yaitu dasar standar dan dasar pemberian ganti rugi. Berdasarkan dasar standar, pengadilan akan mengijinkan suatu jumlah uang yang layak untuk segala biaya yang telah dikeluarkan sewajarnya, dan apabila ada keraguan mengenai apakah biaya dikeluarkan sewajarnya atau wajar dalam hal jumlahnya, maka hal ini akan diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang membayar. Berdasarkan dasar pemberian ganti rugi, pengadilan akan mengijinkan suatu jumlah uang yang layak untuk segala biaya yang telah dikeluarkan sewajarnya, dan apabila ada keraguan mengenai apakah biaya dikeluarkan sewajarnya atau wajar dalam hal jumlahnya, maka hal ini akan diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menerima. Prosedur Perpajakan
2.13.3 Pada tahap penyelesaian gugatan, pengacara dari pihak yang memenangkan perkara akan menyampaikan tagihan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan untuk dibayar oleh satu pihak kepada pihak lainnya (‘Pihak dan Biaya Pihak’). Apabila tagihan biaya dipersengketakan, maka tagihan dapat dipertimbangkan oleh Panitera perpajakan dan setiap butir yang dipersengketakan di dalam tagihan akan diputuskan oleh Panitera perpajakan setelah mendengar keberatan dan argumentasi dari setiap pihak. Suatu pihak yang berhak meminta agar biaya dikenakan pajak harus menempuh proses perkara perpajakan berkenaan dengan biaya tersebut dengan menyampaikan dua salinan tagihan biaya ke Kantor Kepaniteraan. Pada tanggal yang ditetapkan untuk perpajakan, para pihak yang ingin pendapatnya didengar berkenaan dengan tagihan akan hadir di hadapan Panitera perpajakan. Pengacara juga berkesempatan mengajukan tagihan biaya terhadap kliennya (‘Pengacara dan Biaya Klien’), misalnya apabila mereka memperselisihkan jumlah bi aya yang harus dibayar. 2.13.4 Tagihan biaya akan dikenakan pajak karena salah satu dari alasan-alasan berikut ini: (a) pengadilan telah memerintahkan pengenaan pajak; (b) baik pengacara maupun klien sepakat mengenai pengenaan pajak atas tagihan pengacara; (c) pihak yang ditagih atau pihak yang bertanggung jawab
untuk membayar tagihan mendapat perintah pengenaan pajak atas tagihan melalui suatu pengajuan permohonan dalam waktu satu tahun setelah tagihan diserahkan. Apabila permohonan diajukan oleh pengacara, maka biaya harus dibayar setelah berakhirnya jangka waktu satu bulan kalender dan satu tahun sejak tagihan diserahkan. Apabila para pihak tidak setuju dengan jumlah yang diijinkan atau tidak diijinkan oleh Panitera perpajakan, maka permohonan keberatan dapat diajukan untuk dikaji oleh Hakim Pengadilan Tinggi di dalam ruang khusus dalam waktu 14 hari setelah pemeriksaan perpajakan. Kembali ke atas
BAGIAN 14
PROSES BANDING
Mahkamah Agung
2.14.1 Upaya banding memiliki beberapa bentuk yang berbeda dan dapat dilakukan di berbagai tingkatan. Di tingkat Mahkamah Agung, upaya banding atas putusan panitera (biasanya bersifat sementara) diajukan ke hakim dalam ruang khusus. Kecuali dilarang menurut undang-undang, upaya banding selanjutnya diakukan ke Pengadilan Banding (harus diperoleh ijin untuk keperluan ini). Upaya banding juga diajukan ke Pengadilan Banding atas putusan hakim Pengadilan Tinggi di persidangan (jika tidak dilarang dan ijin telah diperoleh bila diharuskan). Sebagai contoh, suatu pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Banding untuk mengesampingkan atau mengubah putusan tersebut apabila nilai pokok perkara dalam persidangan melebihi S$250.000. Apabila nilai pokok perkara lebih kecil atau sama dengan S$250.000, maka harus memperoleh persetujuan dari pengadilan. 2.14.2 Berkenaan dengan putusan sela, apabila suatu pihak ingin mengajukan banding atas suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam ruang khusus, maka ia harus mengajukan permohonan melalui surat kepada pengadilan untuk berargumentasi lebih lanjut di hadapan Hakim yang sama dalam waktu 7 hari setelah penyerahan keputusan tersebut. Apabila Hakim memutuskan bahwa ia ingin mendengar argumentasi lebih lanjut, maka Panitera akan memberitahu pihak yang mengajukan permohonan dalam waktu 14 hari setelah menerima suratnya, yang menyatakan bahwa Hakim perlu mendengar argumentasi lebih lanjut. Apabila, setelah argumentasi lebih lanjut disampaikan, pihak yang bersangkutan tetap tidak puas dengan putusan Hakim, maka ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding. Apabila Panitera tidak memberi jawaban dalam waktu 14 hari, maka Hakim dianggap telah menyatakan bahwa ia tidak memerlukan argumentasi lebih lanjut. Dalam upaya banding atas putusan sela, Pengadilan Banding hanya perlu terdiri dari dua Hakim Banding. Dalam banding atas penetapan atau putusan yang bersifat final, maka Pengadilan Banding terdiri dari 3 Hakim Banding. Pengadilan Subordinasi
2.14.3 Berkenaan dengan persidangan, upaya banding pada umumnya diajukan mulai dari tingkat pengadilan magistrate atau pengadilan negeri sampai dengan tingkat Pengadilan Tinggi (Yurisdiksi keuangan dari pengadilan magistrate dan pengadilan negeri dibahas di dalam ayat 2: “Pengadilan”). Sehubungan dengan Pengadilan Tinggi, hal-hal yang bersifat sementara diputuskan oleh panitera. Upaya banding atas putusan panitera diajukan ke hakim pengadilan negeri dalam ruang khusus dan dari hakim pengadilan negeri ke hakim Pengadilan Tinggi dalam ruang khusus. Upaya banding ke Pengadilan Tinggi harus memenuhi persyaratan tertentu atau memperoleh ijin pengadilan. Sebagai contoh, upaya banding ke Pengadilan Tinggi harus memperoleh ijin pengadilan apabila nilai gugatannya adalah sebesar $50.000 atau kurang dari itu. 2.14.4 Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi yang berfungsi mengawasi dan merevisi putusan pengadilan subordinasi. Pengadilan ini dapat meminta dan memeriksa catatan suatu proses perkara perdata di hadapan pengadilan subordinasi dengan maksud untuk ‘meyakinkan dirinya berkenaan dengan ketepatan, legalitas atau kesesuaian dari setiap putusan yang dicatat atau dibuat, dan keteraturan suatu proses perkara dari pengadilan subordinasi’. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan persidangan baru atau memberikan perintah lain sebagaimana diperlukan untuk memastikan bahwa ‘keadilan yang substansial telah dilaksanakan’. Kembali ke atas
BAGIAN 15
PROSES PERKARA DAN PROSES PERDATA LAINNYA
2.15.1 Proses yang diuraikan sejauh ini adalah mengenai litigasi umum. Ada aturan khusus, yang mengatur berbagai kategori perselisihan. Hal ini mencakup (dan ini hanyalah beberapa contoh dari berbagai kemungkinan proses perkara) permasalahan seperti: proses perkara maritim; proses perkara penyelesaian pengalihan harta warisan kepada ahli waris; proses perkara yang terkait dengan pernikahan; proses perkara pemerintah; dan proses perkara yang terkait dengan ketidakmampuan membayar. Kembali ke atas
© 2007 Singapore Academy Of Law. All Rights Reserved. Sitemap Terms of Use Disclaimer
