keturunan perempuan. Untuk keperluan ini maka anak yang akan diangkat atau diadopsi atau haruslah anak laki-laki. Dengan persetujuan kerabat si anak, maka anak ini secara resmi dilepaskan hubungan kekerabatannya dengan kerabat bapak kandungnya. Fam bapak kandungnya ditanggalkannya dan berganti dengan fam bapak angkatnya. Hak dan kewajibannya di tempat bapak angkatnya sama dengan anak kandung atau seakan-akan bapak angkatnya itulah sekarang yang menjadi bapak kandungnya. Kalau kebetulan anak itu anak luar nikah, maka fam yang dilepaskannya adalah fam kerabat ibunya. Status hukumnya terhadap bapak angkatnya sama dengan anak kandung terhadap bapak kandungnya. Syarat pengangkatannya selain daripada harus ada persetujuan antara calon bapak angklat dengan orang tua si anak, juga harus diketahui oleh Saniri Negeri yang kemudian diumumkan. Perlunya negeri mengetahui adalah untuk menjamin hak-hak si anak dan keturunanya nantinya bukan saja atas harta pribadi dari bapak angkatnya saja, tetapi lebih-lebih lagi atas harta yang terhitung harta kerabat bapak angkatnta terutama tanah-tanah atau dusun-dusun dati di mana Saniri negeri mempunyai peranan yang menentukan. Anak yang akan diadopsi itu bisa anak dari kerabat sendiri atau juga orang lain, bahkan juga bias anak tiri sendiri. Tentang kemungkinan dicabut atau dibatalkannya keblai suatu adopsi yang sudah terlaksana sampai sejauh ini belum ada larangan, tetapi juga belum pernah kedengaran, namun kalau hak waris anakkandung saja karena suatu kesalahan yang berat bias dicabut, maka terhadap anak angkat tentu lebih dimungkinkan lagi. Pengangkatan anak yang dimaksudkan sebagai umpan atau pancingan agar mendapat anak bagis suami istri yang tidak dianugerahi anak tidak dikenal di sini. Walaupun masyarakat di sini berhukum kebapakan, namun ada juga terjadi pengangakatan anak perempuan, tetapi biasanya hanya untuk senang-sengangan, tidak untuk melanjutkan keturunan. Memperhatikan kebiasaan pada adopsi dan anak harta ini terlihatlah, bahwa untuk kebutuhan kelangsungan suatu kerabat hubungan hokum kekerabatan itu bias berubah menjadi berhukum keibuan karena si bapak melepaskan hak hokum nya atas anak kandungnya sendiri.
12 | P a g e
2.2.6. ANAK PIARA Akhirnya kita kenal lagi apa yang disebut “anak piara” dan orang tua yang
memeliharanya disebut “ bapak piara “. Hak anak piara tidak sama dengan anak kandung atau anak angkat. Anak piara hanya berhak atas biaya hidup dari bapak piaranya selama dia mengikuti bapak piaranya, tetapi tidak mempunyai hak waris. Hak warisnya tetap pada orang tua kandgugnya. Di dalam praktek anak piara ini sering terjadi karena anak-anak yang sedang bersekolah terpisah tempat dari orang tua mereka yang tidak mampu membiayai sekolah mereka. Anak tersebut melanjutkan sekolahnya atas bantuan orang tua piaraannya, dan sebagai kompensasi dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaanpekerjaan lainnya dirumah tangga orang tua piaranya. Adakalanya suami istri mengambil anak piara dengan maksud supaya dihari tuanya dipelihara oleh anak piara itu. Sebagai imbangannya orang tua piara menjanjikan akan memberikan bagian tertentu dari hartanya, misalnya rumah atau dusun milik pribadinya untuk anak piaranya yang baru bisa dihaki oleh anak piara itu sesudah orang tua piaranya itu meninggal dunia. 2.2.7. PEMELIHARAAN ANAK YATIM Jika si bapak meninggal dunia mendahului ibu si anak, maka anak itu berada di bawah perlindungan kerabat dari pihak bapaknya. Lazimnya berdasarkan persetujuan intern dari kerabat si bapak salah seorang dari anggota kerabat si bapak – pada umunya pria – ditunjuk sebagai wakil dari anak itu. Namun tidaklah tertutup
kemungkinan pemeliharaan dan asuhan anak-anak yatim itu diserahkan kepada ibu mereka sendiri. Keadaan ini sering dijumpai di dalam kehidupan kota dan belum pernah terdengar protes dari kerabat pihak si bapak. Di desa-desa, karena si istri menurut hokum sudah terhitung anggota dari kerabat suaminya dan tinggal bersama anak-anaknya di dalam lingkungan kerabat suaminya, maka mengenai anak-anak hamper tidak ada persoalan, karena anak dan ibu i tu berhak hidup dari harta kerabat dan berhak terus menguasai ekkayaan pribadi dari mendiang bapak anak-anak itu. Orang yang ditunjuk menjadi wali bukan saja harus bertanggung jawab atas kehidupan anak yatim itu, tetapi juga harus memelihara hak-hak si anak atas hakhak almarhum bapaknya yang telah menjadi hak mereka. Di dalam keputusan landraad Saparua No. 12/1919 disebutkan, bahwa anak-anak yang lahir selama 13 | P a g e
perkawinan, sesudah si bapak meninggal dunia masuk ke dalam kerabat si suami. Saudara-saudara laki-laki dari si suami menanggung pendidikan anak itu. Di dakam beberapa hal ternyata si ibu diperkenankan juga bertindak selaku wali dari anakanaknya yang masih dibawah umur. Di dalam keputusan landraad Amboina No. 18/1916 mengenai pusaka, seorang janda boleh bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa. Ketentuan yang sama juga disebutkan di dalam keputusan landraad Amboina No. 95/1920.
14 | P a g e
Hukum perkawinan 2.3.1.pengaruh lingkungan Sebagaimana yang lazim terjadi di dalam suatu perkawinan dan pihak pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu diluar kedua calon pengantin itu .pihak pihak itu adalah orang tua ,sanak saudara dan para kerabat yng lain nya selain dari itu bisa juga negari ,jika yang akan kawin itu belainan negerinya walaupun hubungan kekerabatan nya di daerah ini masih kuat ,namun sudah lama ketentuan ketentuan adat mengenai perkawinan ini telah diterobos oleh para jejaka dan gadis yang akan kawin ,peneorobosan yang klasik adalah dengan jalan kawin lari dimana pada umumnya pihak kerabat atau keluarga yang semula tidak menyetujui itu akhirnya menyerah kepada kehendak dua sejoli itu ,sanksi sanki adat bukan lagi merupakan penghalang untuk penerobosan itu karena mereka mauvdan berani memikul resiko nya
2.3.2 bentuk bentuk perkawinan a. kawin minta bini kawin minta bini adalah istilah khas daerah ini yang dapat disamakan kawin meminang .bentuk kawin dengan meminang ini adalah bentuk khas dari masyarakat yang hubungan hukum kekerabatan nya berkuhum ke bapak kan yang berlaku di ambon lease .pada umum nya kontak pertama terjadi tidak langsung antara pribadi calon suami dengan bakal mertua .biasanya dikirim utusan ,sebenarnya sebelum pihak jejaka dan pihak gadis sudah berjanji untuk kawin ,sehinga apa yg dilakukan oleh kedua org tua mereka hanyalah sekedar memenuhi kehendak kedua sejoli itu hanya karena hanya harus memetuhi ketentuan hukum adat sajalah pihak pria harus mengirim utusan mendatanggi pihak perempuan meminta atau melamar anak perempuan bekal istri nya itu .dahulu pada waktu kunjungan yang pertama ini walaupun masih dalam penjajakan pihak yang melamar sudah memebawa sesuatau bawaan sebagai oleh oleh untuk membuka pembicaraan tetapi sekarang hanya terjadi pembicaraan saja dan karena itu kunjungan pertama itu disebut buang bicara sudah menjadi kebiasaan pula bahwa utusan pihak pria ini tidak segera menerima jawaban tetapi di ijinkan kemudian hari sesudah di musyawarahkan dengan keluarga istri .seandainya diperoleh kesepakatan untuk menerima lamaran itu pihak pria lalu diberitahu dan diadakan lah rundingan lanjutan dimana diputuskan tentang besarnya mas kawin dari pihak pria yang disebut harta dan waktu kapan akan dilangsungkan perkawinan b kawin lari bini kawin lari bini adalah kawin lari .di dalam bahasa asli aatu bahasa tanah disebut enkei atau lao mahina .kata lao atau lawa adalah bahasa tanah yang artinya lari .kedua sejoli lari bersama sama si gadis lah yang meninggalkan rumah orang tuanya .tidak ada paksaan atau ancaman dari si jejaka mereka melakukan atas dasar suka sama suka dan sepakat bersama . dan ada kala nya si gadis yang meprakarsai suapaya dibawa lari . dalam praktek larinya mereka itu bukan lah lari habis yaitu tampa menghiraukan lagi orang tua mereka dan begitu saja kawin atas kehendak bebas dari mereka berdua .pada pokok nya lari disini lebih tepat di artikan ,bahwa kedua sejoli itu bersama sama pergi menuju suatau tempat yang mereka rencankan sebelumnya ,pada lazim nya si gadis pergi meningggalkan rumah orang tua nya menuju suatu tempat yang telah direncanakannya dengan pemuda kekasihnya tatapi waktu 15 | P a g e
mau berangkat ia mengingggalkan sepucuk surat di tempat tidurnya atau tempat tidur orang tuanya ,surat mana menerangkan dengan siapakah dia pergi dan ke tempat mana ,hal mana berarti pula sang gadis mohon supaya keinginannya untuk kawin dengan kekasihnya itu dapat diterima dan dilaksanakan .suatu fait a compaliteable yang merupakan tekanan kepada orang tua si gadis supaya mengabulkan keinginan anaknya itu .Dengan demikian orang tua si gadis tidak perlu bingung lagi kemana anak itu pergi dan pergi dengan siapa serta tujuan apa.sekarang tinggal mencari penyelsaian yang sebaik baik nya c. kawin ambil anak sesuai dengan prinsipnya kwin ambil anak dimana si menantu dijadikan seperti anak sendiri ,maka dengan perkawinan nya itu si suami masuk kedalam kerabat si istri .dikenal juga dengan nama inliffhuwelijk .Si suami melepaskan fam asalnya dan berganti memakai fam kerabat istrinya sehingga fam suami isitri itu menjadi sama .anak anak yang terlahir dari perkawinan mereka memakai fam ibunya .didalam keadaan ini si suami seperti di adopsi masuk kedalam kerabat istrinya ,suatu adopsi yang tidak murni karena pada umumnya adopsi adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri ,sedangkan pada kawin ambil anak yang di angkat itu statusnya adalah menantu .dengan perkawinan ambil anak ini si suami mengasimilasikan dan meleburkan dirinya ke dalam kerabat istrinya biasanya si suami adalah orang asing atau pendatang di negeri si istri d.kawin tampa harta kawin kawin tampa harta kawin adalah khas ambon lease yang dimaksud tampa harta ialah si calon suami tidak perlu membayar uang jujur yang disebut harta ,tetapi di tidak lebur ke dalam kerabat pihak istrinya ,hubungan si pria dan wanita di jalin melalui perkawinan yang sah jadi mereka adalah suami istri yang sah dan anak anak mereka adalah anak anak yang sah pula .si suami hanya di bebaskan dari kewajiban untuk membayar harta kawin yang seharusnya dia bayar dengan tunai sesuai dengan hukum perkawinan didalam masyarakat yang berhukum ke bapakan ,tetapi sebagai imbalan nya dia harus menyerahkan seorang anaknya yang laki laki kepada mertua dan memakai fam mertuanya itu e.kawin ambil piara kawin ambil piara ini yang juga disebut ambil baku piara adalaj juga suatu cara kawin khas ambon . sebetulnya pasangan itu belum lagi kawin sah pada waktu mereka kumpul hidup bersama ,tetapi melihat mereka hidup sehari hari seakan akan mereka sudah seperti suami istri keadaan yang demikian tidaklah di pandang sumbang oleh masyarakat karena hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dan diperkenankan oleh adat si pria .si priaatas kehendak dari orang tua si perempuan masuk tinggal si rumah orang tua si perempuan .tinnggal dan hidup di sana seperti suami istri walaupun si pria masuk dan tinggal dan hidup di rumah mertua tidak resminya itu namun dia tidaklah lebur ke keluarga si perempuan seperti halnya kawin ambil anak .atas kesepakatan antara orang tua pria dan wanita tersebut ,maka si pria itu diperkenakan kumpul serumah dengan si wanita di rumah orang tua si wanita sampai mereka menghasilkan anak susudah maksud orang tua si wanita terpenuhi dapatlah menyusul perkawinan yang resmi .pada waktu pengakuan anak anak yang telah lahri sebelum itu dengan sengaja seorang atau lebih dari anak anak yaitu yang laki laki tidak diakui agar dia dapat berfungksi sebagai pelanjut generasi dari pihak ibunya dan juga menjadi dari harta kekayaan serta martabat kakeknya itu 16 | P a g e
2.3.3.hadiah perkawinan Yang dimaksud dengan hadiah perkawinan ialah pemberiam kepada pengantin perempuan secara pribadi ,bukan yang diberikapan kepada kerabatnya yang diharuskan oleh hukum seperti harta kawin .mas kawin adalah salah sauu dari hadiah pedrkawinan itu selain dari pada itu perlengkapan rumah tangga itu kerumah tanggnya dengan suaminya adalah juga sebuah hadiah perkawinan dari orang tuanya
2.3.4 akibat perceraian terhadap keluarga a. terhadap istri sendiri semenjak saat putus perkawinan ,maka masing masing bekas pasangan hidup itu bebas menentukan jalan hidupnya sendiri dan bebas pula mencari pasangan hidup yang baru menurut bahasa tanah janda disebut mahina baru kalau selama perkawinan dalam menuliskan atau menyebutkan namanya saja ,si istri menonjolkan fam suaminya ,sedangkan famnya sendiri hanya ditulis huruf awal nya saja di belakang dari fam suaminya dan dalam pergaulan sehari hari nama pangilan hanyalah fam suaminya ,sehingga orang baru bisa kenal nama kecilnya dan fam nya sendiri sesudah cukup bergaul cukup lama dengan dia tetapi sesudah perceraain si janda boleh melepaskan fam suami nya b. terhadap anak anak berkenaan denga anak anak dengan adanya perceraaian ,pada prinsipnya sesuai dengan sususnan kekerabatana yang berhukum kebapakan maka anak anak adalah kepunyaan si bapaka dan ikut dengan bapak nya tidak ada pilihan atau pembagian .hal ini adalah akibat yang logis dari sistim kekerabatan yang berhukum kebapakan di mana fungsi anaka adalah untuk meneruskan generasi bapak atau kerabat si bapak .hanya yang masih menyusu atau masih sukar dipisahkan dengan ibunya untuk kemudia bila sudah datang waktunya diserahkan kepada bapak nya
17 | P a g e
Hukum waris 2.4.1 harta pusaka dan harta dati Di daerah ambon lease terdapat dua golongan harta peninggalan yaitu harta pusaka dan harta dati harta pusaka disini adalah semua harta yang pada mulanya adalah hak milik seseorang ,asal dari usaha pribadi dan sesudah pemilik itu meninggal dunia diwarisi oleh para ahli warisnya .dengan pewarisan itu,maka harta pribadi itu berubah menjadi harta atau harta pusaka milik bersama para ahli warisnya pada dasarnya harta pusaka bisa mengarah kepada hak pribadi tetapi harta dati ini merupakan milik bersama yaitu harta yang tidak bisa dibagikan kepada ahli waris namun bisa dimiliki bersama
2.4.2. macam macam harta peninggalan A. harta pembujangan yang dimaksud harta pembujangan ialah harta dari orang yang tidak dalam keadaan kawin ,tatapi bukan berarti pernah kawin ,selain tidak dalam keadan kawin juga tidak mempunyai keturunan ,pengertian ini juga mencakup kaum wanita dalam keadaan status yang sama B.harta perkawinan Harta perkawinan adalah harta yang digunakan selama berlangsungnya perkawinan guna memenuhi hajat hidup kerumah tanggan suami dan istri tersebut dengan anak anaknya dan semua orang yang menjadi tangungan mereka dalam kehidupan sehari hari tampa mempersoalkan siapakah diantara suami istri itu yang memiliki atau memperolehnya b.1 barang asal mengenai barang asal atau gawan milik masing masing suami atau istri ,kalau salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak barang asal tersebut kembali pada pemiliknya masing masing,kepunyaan yang meninggal dunia jatuh kepada saudara saudara atau kerabat lain nya b.2 harta bersama suami isitri terhadap harta bersama atau pencarian bersama dari suami istri yang menjadi persoalan ilaha apabila yang hidup lebih lama itu adalah istri karena dengan bentuk perkawinan ,yaitu kawin jujur si istri hanya orang menumpang di kerabat suaminya .posisi istri lemah .pihak si suami jarang dipersoalkan karena sesuai dengan susuan kekerabatan berhukum ke bapakan memang dia atau kerabatan nya yang menguasai harta perkawinan dan di dalam rumahnya sendiri
2.4.3 Hak waris janda A.hak waris janda tampa anak atas harta bersama Seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya dan selama perkawinan tidak di anugrahi anak.maka pertama tama si janda dapat menguasai sepenuhnya barang barang atau harta bawaan nya dan terhadapa harta janda ahli waris bersama dengan para ahli waris dari pihak suaminya 18 | P a g e
B. Hak waris janda bersama anak atas harta bersama Jika suami meninggal dunia dan meninggalkan janda bersama anak anak nya maka janda dan anak anak menjadi ahli waris bersama atas harta pencarian dari suami istri itu harta pencarian dari suami istri menjadi hareta pusaka yang tidak di bagi bai untuk si janda dan anak anak nya C hak waris janda tampa anak atas dusun dati suami Tentang hak waris seorang anda tampa anak terhadapa dusun dusun dati dari mendiang suaminya hukum tidakmemperkenakan nya ,karena dusun dusun dati adalah milik bersama dari anggota anggota dati dari persekutuan suaminya D.hak waris janda bersama anak anak atas dusun dati suami nya Jika anak anak belum dewasa maka janda dapat tinggal bersama anak anaknya di dalam lingkungan kerabat suaminya atau selama dia belum kawin kembali .dia bersama anak anaknya menikmatihasil dusun datidari yang menjadi bagian dari mendiang suaminya dan sekarang ini jatuh ke ank anak nya
2.4.4.hak waris anak a.hukum waris anak kandung a.1 hak waris anak kandung atas harta pusaka anak anak berhak mewarisi semua harta peninggalan orang tuanya mereka yang berupa harta pusaka tampa mebeda bedakan apakah itu barang asal ataukah harta pencarian bersama dari orang tua mereka anak adalah tempat berpadunya semua harta orang tua mereka anak anak perempaun sama haknya dengan anak laki laki karena itu dia berhak atas bagian dan jumlah sama banyak nya a.2 hak waris anak kandung atas harta dati mengenai dusun dusun dati dan hasilnya anak perempuan selama belum kawin boleh turut makan bersama anak laki laki karena selama belum kawin dia itu berada di bawah perlindungan dan kalau anak perempuan kawin maka hak datinya hilang b.hak waris anak tiri menurut garis keturunan atau hubungan kerabat sebagaimana telah disinggung anak tiri adalah orang luar terhadap bapak tirinya dan saudara sudara tirinya walaupun mereka lahir dari bu yang sama mungkin saja karena sesuatu kebutuhan si anak tinggal bersama bapak tirinya mengikuti ibunya namun keadaan ini tidak bisa menyebabkan hak warisnya beralih kepada bapak tirinya itu anak tiri posisinya sebagai menumpang bapaktirinya tersebut dengan kata lain hanya sebagai anak piara c hak waris anak angkat anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung asal saja pengangkatan nya menurut prosedur yang sah yang diperlukan persetujuan dari anak anak 19 | P a g e
pusakanya atau anak anak dan tulung tulung dati dari kerabat persekutuan yang berekpentingan mengenai ini tampa persetujuan anak anak pusaka atau anak anak dan tulung tulung dati serta saniri negeri maka pengangkatan anak itu tidak sah. D hak waris anak di luar nikah Sebagaimana telah disinggung anak luar nikah ini harus dibedakan antar anak diakui dengan yang tidak di akui sebagai anak nya oleh pria yang membenihkan nya itu .mereka yang tidak diakui menyandang fam ibunya dan berhak mendapat warisan dari dan kerabat ibu mereka E. Hak waris anak piara Anak piara hanya berhak atas biaya pemeliharaan dari bapak atau orang tua piaranya itu pun selama dia ikut atau di tanggung oleh bapak itu atau orangtua piaranya itu .karena menurut hukum dia tetap orang luar di dalam lungkungan rang tua piaranya dan karena itu tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua piaranya itu
2.4.5 .pewarisan pada polygami
a. atas barang asal barang asal dari si bapak di waris oleh semua anaknya yang lahir dari istri istrinya itu tampa membedakan antara anak dari istri yang satu dengan yang lain b. atas harta bersama bahwa istri pertama dengan anak anak nya hanya berhak atas harta pencarian bersama yang diperoleh suaminya dengan istrinya yang kedua atau yang lain dan sebaliknya istri ke dua dengan anak anak nya tidak berhak pula atas hasil pencarian istri pertama dengan si suami
20 | P a g e
SISTEM PEREKONOMIAN HUKUM TANAH 2.5.1.KEKUASAAN HAK PETUANAN Pada umumnya tanah-tanah di daerah Ambon Lease adalah tanah adat yang tunduk kepada dan juga dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah-tanah adat ini dapat disebut juga tanah ulayat dan digolongkan kepada tanah negara yang tidak bias bebas. Hak petuanan dari suatu negeri bagian daratan tidak hanya mengenai tanahnya saja, tetapi juga meliputi hutan, sungai dan segala hasilnya. Karena daerah Ambon Lease suatu daerah kepulauan, maka wilayah petuanan juga meliputi perairan sepanjang pantai yang di depannya sampai kebatas air putih di mana kita masih bias melihat dasar lautnya. Dalam perkembangan kemudian sebagian dari tanah petuanan itu lepas dari kekuasaan dan pengaturan langsung dari hak petuanan negeri-negeri yang bersangkutan, karena pada tanah-tanah tersebut telah muncul hak-hak yang bersifat perorangan atau hak-hak lainnya yang lebih kuat dari hak petuanan itu. Penguasaan atas tanahtanah adat itu oleh hak petuanan bukanlah sekedar untuk dikuasai saja, tetapi juga supaya pemanfaatannya berjalan dengan tertib, karena tanah, hutan, laut dan segala isinya adalah semacam lumbung dan sumber nafkah utama bagi rakyat. Karena itu harus digunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyatnya. Kekuasaan hak petuanan ini dalam berlakunya ke dalam dapat dilihat pada tindakan-tindakannya di mana negeri bias melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap kebebasan dari perorangan atau kelompok berkenaan pemanfaatan tanah, sungai, pantai dan segala hasilnya, dan juga memberikan keputusan-keputusan serta mengadili jika diantara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok itu terjadi perselisihan. Selain dari pada itu hak petuanan dapat pula membebani anggotaanggota persekutuan dengan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan bersama seperti keharusan melakukan pekerjaa-pekerjaan tertentu untuk kepentingan umum atau membayar semacam pajak dalam bentuk natura atau uang dan memelihara sumber kebutuhan hidup supaya senantiasa baik dan lestari. Kekuasaan hak petuanan keluar ialah supaya hak menikmati dan memanfaatkan segala sumbersumber nafkah dan kemakmuran diutamakan bagi anak negeri sendiri atau anggotaanggota persekutuan dari petuanan yang bersangkutan. Orang luar baru bias diperkenankan turut menikmatinya, jika terlebih dahulu sudah mendapat izin dari penguasa negeri dan membayar sesuatu sebagai recognitie atau pengakuan hak 21 | P a g e
kepada negeri penguasa tanahnya, sesuai dengan bunyi peribahasa adat diisi lembaga dituang dan pula izin itu tidak boleh sampai hanya merugikan rakuat
sendiri. Izin itu pun terbatas pula, misalnya hanya boleh menanam tanamantanaman umur pendek dan untuk beberapa kali musim saja. Pembatasanpembatasan lainnya ialah, bahwa izin itu bersifat pribadi dank arena itu hak tersebut tidak bias diwariskan kepada ahli warisnya atau mengalihkannya kepada orang lain kecuali ada persetujuan dari petuanan. Di daerah Ambon Lease sebagai pemegang dan pelaksana hak petuanan ini adalah badan Saniri Negeri. 2.5.2. HUBUNGAN ANTARA HAK PETUANAN DENGAN HAK-HAK YANG BERSIFAT PERORANGAN Tetntang kekuatan berlakunya hak petianan atas tanah yang menjadi wilayah petuanan itu berhadapan dengan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh orang-orang atau pribadi-pribadi maupun kerabat atau persekutuan tidak selamanya tetap. Dia senantiasa berubah dan berkembang menurut proses atau perkembangan kehidupan masyarakat di dalam wilayah petuanan itu sendiri, mulur mengkret menurut istilah di Jawa. Di mana atau bilamana hak perorangan atau
kelompok melemah atau mengabur, maka di situ hak petuanan menguat dan tampak kembali. Sebaliknya makin berakarnya hubungan perorangan dengan tanah yang diusahakan atau yang ditempatinya itu maka makin kukuhlah tertanamnya haknya atas tanah itu. Mengenai perubahan melemah dan menguatnya hubungan hak petuanan dengan tanah yang menjadi wilayahnya itu berhadapan dengan hak-hak perorangan itu terhadap tiga macam fase atau tingkatan. Pertama, keadaan di mana kekuasaan hak petuanan kuat sekali. Rakyat yang menggarapnya hanyalah mempunyai hak usaha saja. Kalau tanahnya ditinggalkan atau diterlantarkan oleh penggarapnya ataupun melanggar ketentuan-ketentuan menurut adat, maka tanahnya dapat diraik kembali oleh petuanan. Kedua, tanah yang diberuka kepada penduduk inti atau penduduk asal dari suatu negeri. Haka atas tanahnya dapat diwarisi oleh keturunan dari pemegang hak, walaupun di sini hak yang bersifat pribadi sudah mulai memegang peranan, namun petuanan masih mempunyai hak mengawasi atas tanah yang diberikan itu berkenaan dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya serta peralihan atau pergantian dari para pemegang hak. Tanahnya masih tetap milik petuanan dan tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan petuanan. Di Ambon Lease pengalihan atau pemindahan itu haru seizing pemerintah negeri. Pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang ditetapkan bias berakibat hak atas tanah dapat dicabut kembali. 22 | P a g e
Tanah semacam ini yang terdapat di daerah ini diantaranya adalah tanah dati yang dapat di samakan dengan tanah gogol di pulau Jawa, walaupun tidak serupa dalam eksistensinya, karena di samping mendapat hak atas tanah para dati itu dibebani pula kewajiban atau tugas-tugas umum yang harus dia jalankan tanpa menerima upah. Pada tanah dati ini mulai ada perimbangan antara dua kekuatan yang selalu dalam keadaan tarik menarik, yaitu antara hak perorangan dengan hak petuanan. Ketiga, adalah keadaan di mana hak perorangan ataupun kelompok sudah demikian kuatnya, sehingga hak petuanan seakan-akan sudah hilang kekuasaannya atas tanah itu. Hak mengaturnya sudah terlepas dari hak petuanan dan sepenuhnya jatuh di bawah kekuasaan dari pemegang haknya. Petuanan hanya menyaksikan saja dan baru campur tangan jika hak atas tanah itu hendak dialihkan oleh pemegang haknya kepada orang lain. Tanah semacam ini di Ambon Lease disebut tanah pusaka. Di dalam prakteknya tanah-tanah dengan hak pakai itu karena perjalanan waktu yang cukup lama secara diam-diam bias berubah statusnya menjadi hak miliknya bagi penggarapnya. Proses semacam inilah yang umum terjadi di desa-desa sampai terjadi hak milik di zaman dulu atas tanah. 2.5.3. TANAH, EWANG, DAN DUSUN Mengenai pengertian tanah daratan haruslah dibedakan antara tanahnya sendiri dengan yang disebut ewang dan dusun. Ewang adalah tanah yang belum diusahakan atau digarao pleh tangan manusia, di perusah menurut istikah setempat. Masih merupakan tanah liar. Sebaliknya dudun adalah tanah-tanah yang telah digarap atau diperusah oleh manusia. Dusun-dusun itu dapat dibedakan pula antara dusun dati dan dusun perusahan. Termasuk dusun perusahan adalah dunu tetanaman. Dusun dati adalah dusun yang diberikan oleh negeri kepada suatu persekutuan dati sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas-tugas dati yang dijalankan tanpa upah. Dusun perusahan atau dusun tetanaman adalah dusun yang dibuka atau diperusah sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh anak negeri di atas tanah petuanan , biasanya tanah yang berupa ewang. Sebeleumnya juga sudah ada bagian-bagian dari tanah-tanah petuanan beberapa negeri di sepanjang pantai Teluk Dalam dari Teluk Ambon untuk diberikan sebafai tempat pemukiman bagi golongan penduduk yang tergolong Burger. Tanah yang didiami oleh orang-orang Burger ini menjadi lingkungan-lingkungan atau wijk- wijk dengan kepala-kepala lingkungannya sendiri-sendiri terlepas dari kekuasaan
dan pengaturan dari negeri yang semula menguasai daerah lingkungan itu. Umumnya tanah-tanah pemukiman orang-orang Burger ini kemudia menjadi tanah 23 | P a g e
dengan hak eigendom. Tempat-tempat tersebut antara lainadalah di Galala, Haturu, Hunut, Lata, Lateri, Nipa, Poka dan Waheru di Teluk Ambon dan di negeri Hila di pantai Hitu Utara serta kota Saparua di pulau Saparua: Bahwa kalau tanah pemukiman Burger itu tidaklah termasuk wilayah petuanan negeri di mana orang Burger itu bermukim sendiri di dalam keputusan landraad Ambon No. 45/1916 di mana seorang Burger menggugat negeri Hative Besar yang telah mengambil tanah miliknya. Gugatan dikabulkan dan Pemerintah Negeri Hative Besar harus menyerahkan tanah sengketa itu kepada orang Burger itu. Berdasarkan tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan sebagaimana diuraikan di muka, maka di Ambon Lease terdapat tiga macam golongan tanah. Jika dusun perusahan ini kemudian diwarisi oleh ahli warisnya, maka statusnya berubah menjadi dusun pusaka tetanaman atau dusun pusaka perusahan . Dusun pusaka perusahan ini bias
dialihkan kepada orang lain melalui penjualan atau gadai, tetapi dengan catatan, bahwa yang boleh dipindahkan atau dialihkan hanyalah tanaman-tanaman saja, sedangkan tanahnya tidaj boleh, karena masih milik petuanan tinggal senantiasa kepada kepungan negeri. Jika tanah sudah diperjual-belikan, dan kemudian sampai
diwarisi oleh ahli waris dari si pembeli itu, maka statusnya atas tanahnya lalu menjadi dusun pusaka. Karena itu kalau kita membicarakan tanah, maka haruslah dibedakan antara tanah itu an sich dan dusun . Kalau menyebut tanah, maka yang dimaksud adalah tanahnya itu sendiri terlepas dari segala sesuatu yang ada di atas tanah itu, atau terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia di atas tanah itu. Adapun dusun adalah tanah dengan segala tanaman yang tumbuh di atasnya. Di daerah ini sebutan tanah hamper tidak kedengaran lagi dan yang menonjol adalah sebutan dusun, yaitu tanah dengan segala tanaman-tanaman yang ada di atasnya. 2.5.4. AONG Aong ini pada mulanya adalah hutan belukar yang dibukja atau diperusah oleh seorang anak negeri dengan izin membabat hutan itu dan kemudian menanaminya. Biasanya yang di tanam adalah tanam-tanaman umur pendek seperti jagung, kaspe, sayur-mayur, umbi-umbian, dan lain-lain, tanaman umur pendek atau tanaman musiman. Walaupun mungkin ada ditanam beberapa pohon, namun titik beratnya adalah tanaman umur pendek. Pohon-pohonan itu biasanya dimaksudkan untuk tanda dalam jangka panjang atau sebagai tanda-tanda batas dari tanah-tanah garapan. Sesudah luas tanah yang dikehendaki terpenuhi, maka diberilah pagar 24 | P a g e
yang gunanya selain untuk keamanan juga sekalian sebagai tanda-tanda batas, dan biasanya terbuat dari pagar kayu atau bamboo, batu-batu bersusun, tanam-tanaman pagar dan lain-lainnya. Sesudah beberapa kali panen tanah ini ditinggalkan dan pindah lagi mencari tanah garapan baru. Kebun yang lama sengaja ditinggalkan untuk itu mereka member kesempatan kepada tanahnya untuk subur kembali, sesudah itu mereka kembali lagi memperusahnya. Cara bertani semacam ini sama dengan disebur “berhuma”, suatu bentukj bertani
cara kuno. Ladang yang telah ditinggalkan itu dinamakan Aong. Jika titik berat tanaman adalah tanaman umur panjang, maka namanya bukan lagi aong, tetapi . Di Maluku Utara tanah sejenis aong ini dinamakan jurame atau jurami . Hak dari pembuka pertama dari tanah aong ini tetap melekat pada pembukanya selama masih bias dijajaki bekas-bekas garapannya dan selama itu pula dia belum bisa digantikan oleh orang lain. Haknya itu baru bisa dinyatakan hapus, jika tanah itu telah diterlantarkan begitu rupa, sehingga keadaannya sudah sama dengan keadaan hutan disekitarnya. 2.5.5. DUSUN NEGERI Sesuai dengan namanya, yaitu dusun negeri, maka dusun-dusun negeri ini bukan lagi hutan liar atau woeste gronden, tetapi hutan dipelihara dan dijaga. Rakyat tidak bebas lagi mengambil hasilnya, karena segala hasilnya adalah untuk kas negeri. Dusun negeri biasanya mempunyai tanam-tanaman yang menghasilkan, seperti bamboo, rotan, dammar, kelapa, dan pohon-pohonan lainnya yang menghasilkan buah atau pohon mayang yang dapat disadap airnya. Setidak-tidaknya dusun negeri merupakan tanah kosong yang siap untuk diperusah atau digarap dan disewakan kepada orang-orang yang berminat. Pemungutan hasil dusun negeri ini biasanya melalui lelang negeri atau pak negeri dengan lebih dahulu mengutamakan anak negeri sendiri. Agar pohon-pohonnya memberikan haisl yang optimal, maka selama waktu tertentu atas dusun negeri ini diletakkan . Jika saat yang paling menguntungkan sudah tiba diadakanlah buka sasi disusul dengan lelangnya. Yang memberikan penawaran tertinggi berhak mengambil hasilnya selama satu musim itu. 2.5.6. DATI RAJA Dati raja adalah tanah atau dusun yang diberikan kepada seseorang pamerentah selama ia memangku jabatan. Pamerentah dari negerinya. Kalau dia sampai diganti, maka haknya atas dusun dati raja ini dengan sendirinya terhapus. Mengenai penggarapan dusun dati raja ini sampai pada pengambilan hasilnya dilakukan oleh
25 | P a g e
anak negeri yang terkena tugas wajib tanpa upah yang disebut kwarto salah satu dari tugas dati. 7. DUSUN PUSAKA Dusun pusaka adalah dusun yang merupakan milik bersama suatu kelompok ahli waris yang mereka peroleh melalui pewarisan. Pada mulanya dusun pusaka itu adalah milik seseorang secara pribadi yang bisa diperolehnya melalui beberapa cara. Pertama: dengan menggarap atau memperusah sepotong tanah negeri yang masih merupakan hutan atau ewang dengan izin Pemerintah Negeri. Perusahan ini bernama “kebun” jika yang ditanam itu hanya tanaman-tanaman umur pendek atau musiman, tetapi jika sampai menanam tanaman umur panjang seperti : kelapa, coklat, kenari, pala, cengkeh atau lain-lain tanaman umur panjang, maka tanah perusahan itu dinamakan “dusun perusahan” atau “dusun tetanaman”. Karena itu sebuah dusun baru dapat ditanam jenis tanaman umur panjang, tanaman mana menjadi milik pribadi dari orang yang menggarapnya. Di dalam keputusan landraad Ambonia tanggal 17 Januari 1920 No. 87/1919 Prdt ditetapkan bahwa tanamtanaman perusahan adalah milik orang yang menanamnya. Jika pemiliknya itu kemudian meninggal dan ada ahli warisnya yang bisa mewarisinya, maka dusun perusahan ini menjadi “dusun pusaka perusahan” atau “ dusun pusaka tetanaman”.
Pada umumnya disebut “ dusun pusaka”. Bunyi dari kaedah yang sama terdapat pula didalam keputusan landraad Ambonia No. 111/1919. Selanjutnya disebutkan, bahwa tanam-tanaman di dalam dusun-dusun dati diwarisi sebagai barang pusaka oleh para ahli warisnya. Cara kedua: untuk mendapatkan dusun pusaka bisa juga melalui pembelian oleh seseora g yang dinamakan “ dusun babalian”. Jika dusun
babalian ini kemudian sampai diwarisi oleh keturunannya, maka statusnya berubah menjadi dusun pusaka. Demikianlah didalikan dalam posita gugatan perkara No. 46/1917 di landraan Ambonia. Cara ketiga: dusun pusaka bisa juga berasal dari suatu pemberian, misalnya seorang perempuan yang akan kawin dihadiahi oleh bapaknya sepotong dusun yang disebut dusun atitin atau dusun lelepelo. Jika kemudia hari sampai diwarisi oleh anak-anaknya, maka dusun atitin ini menjadi dudun pusaka turuntemurun bagi anak-anaknya itu. Jelaslah, bahwa pada pokoknya suatu dusun baru bisa menjadi dusun pusaka sesudah melalui proses pewarisan dan mereka yang berhak mewarisi itu disebut “ anak-anak pusaka” atau “ anak-anak waris “. Kalau dusun pusaka diusahakan terus, maka hak perseorangan yang melekat kepada
26 | P a g e
tanahnya lambat laun menjadi lebih kuat dan berakat, sebaliknya hak petuanan menjadi semakin lemah dan kabur.
27 | P a g e
DELIK Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, misalnya di Tanah Gayo, di daerah daerah Batak, di pulau Nias, di Minangkabau, Sumatera Sela tan, Kalimantan (antara suku-suku bangsa Dayak), Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor Seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan mem bayar denda atau kerugian kepada golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitupun famili si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya. Di ambon sendiri Delik yang paling berat, ialah segala pelanggaran yang memperkosa penimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat. Misalnya perbuatan pengkhianat adalah memperkosa keselamatan masyarakat seluruhnya, menentang dasar hidup bersama, sehingga perbuatan mi merupakan delik yang paling berat. Di Ambon rang yang bersumbang dengan anaknya sendiri selalu dihukum mati, yaitu dibunuh rakyat dengan diam-diam
28 | P a g e
BAB 3 PENUTUP 3.1 kesimpulan Dalam hukum adat ambon menganut sistem patrilineal yaitu sistem ke bapak an namun ada beberapa hukum adat yang mengalami penyimpangan seperti dalam bentuk perkawinan “kawin ambil anak” marga si bapak melebur ke dalam marga si istri “ yang berarti secara tidak langsung menganut sistim matrilineal ,dan dalam hal ke warisan walapun mengunakan sistem patrilineal bagian waris antara anak perempuan dan laki laki sama besar artinya bagian laki laki tidak lebih besar dari perempuan dan untuk perekomonian dalam hal nya tanah pada umumya tanah di hukum adat ambon adalah tanah ulayat atau tanah ada
29 | P a g e
