HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
1. Pendahuluan
Peradilan Agama di Indonesia sejak berlakunya sistem satu atap (one roof 1
system) dibawah naungan Mahkamah Agung mempunyai peranan penting untuk
mengatasi permasalahan antarumat Islam di Indonesia. Permasalahan Permasalahan itu tidak hanya di bidang Ahwal Al-syakhsiyah, namun juga dengan peraturan baru yakni Undangundang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Artinya, Peradilan Agama juga berhak berhak menangani sengketa sengketa ekonomi ekonomi syariah. dalam dunia peradilan termasuk lingkungan peradilan agama di indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, pertama, sumber hukum 2
materiil. Kedua, sumber hukum formil yang sering disebut hukum acara . Perlu diketahui sekilas bahwa Hukum Hukum Materiil adalah materi materi hukum yang terkait dengan dengan teori hukum yang terdapat dalam kitab fiqh serta yang berhubungan dengan perundang-undangan, misalnya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan. Sedangkan Sedangkan hukum formil menyangkut menyangkut lansung tentang hal-hal 3
yang berhubungan dengan kompetensi Peradilan . Kedua hukum ini
saling
mempuyai keterkaitan, hal ini dikarenakan hukum formil mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang Peradilan. Oleh karena itu keduanya hukum tersebut harus dikuasai dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang telah lalu penulis telah mendeskripsikan yang terkait dengan Hukum Hukum Materil Peradilan Aga ma di Indonesia, Indonesia, untuk kesempatan kedua kedua ini penulis ingin melanjutkan melanjutkan tentang Hukum Formil Peradilan Peradilan Agama di Indonesia.
1
Sudirman Malaya, Makalah Sekitar Hukum Formil dan Materil, disampaikan dalam Website Resmi Peradilan Agama https://www.badilag.net. Di download Tanggal 12/1/2013 2 http://khoirunnisa-belajarmenulis. Blogspot .com/2012/01/ sumber- hukum- peradilan- agama .html (12/01/12) 3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 23
2. Pengertian
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. Mr. L.J. van 4
Apeldoorn dijelaskan bahwa hukum perdata Formil mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil. Itu dijalankan dengan acara, karena itu hukum perdata formil disebut juga dengan Hukum Acara Perdata. 5
Menurut Sudirman Malaya pada umumnya diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang berita acara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan, permohonan, memeriksa perkara perkara dan dan memberikan putusan
dengan tujuan untuk
mempertahankan mempertahankan hukum materil. Dengan kalimat sederhana sering diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan/.tuntutan dan tata cara mempertahankannya dimuka Peradilan. Atau dengan bahasa lebih sederhana lagi yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum materil dimuka Peradilan. Hal senada juga dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo
6
dalam bukunya
menjelaskan bahwa hukum acara perdata/hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi menurut beliau bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan pelaksanaan dari putusan tersebut. Tuntutan hak yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan untuk mencegah terjadinya Eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri.
Dari pengertian diatas, maka penulis ingin menarik kesimpulan bahwa Hukum Formil atau hukum acara Perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara seseorang berproses di Peradilan.
3. Sumber Hukum Formil/ Hukum Acara Perdata 4
L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 249 Sudirman Malaya, Op.Cit. 6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia, Indoensia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 2 5
Ketentuan mengenai hokum acara yang berlaku di Peradilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peratuiran Pelaksanaanya. Ini pun baru sebagian kecil yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hokum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU no 7 Tahun Tahun 1989 tentangt tentangt Peradilan Agama, ini selain diatur diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, juga didalamnya diatur tentang hokum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama. Tidak semua UU No 7 tahun 1989 ini mengatur tanteng hokum acara di lingkungan Peradilan Agama, artinya sumber hokum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah hokum acara yangh berlaku dilingkungan Peradilan Umum. Pada pasdal 54 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 7
Undang-undang ini . Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum 8
diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : Rech tsvordering (B.Rv) a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering
Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht . Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya. b. Inlandsh Reglement (IR) Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia
yang diperBaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.
7 8
Abdul Manan, Op.Cit., hal. 7 Ibid. hal. 8-12
Buit engewesten (R.Bg) c. Rechtsreglement voor de Buitengewesten
Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad . In donesie (BW) d. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie
BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993. e. Wetboek van Koophandel (WvK) WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348. f. Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Peradilan tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg. 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia. 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung . 4) Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut. 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut.
6) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini. 7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. g. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Peradilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas „The bidding force of precedent ”, ”, jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya. h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang. i. Dokrin atau Ilmu Pengetahuan Sudikno Mertokusumo (1988:8), dokrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.
4. Asas-asas Pokok Hukum Formil
9
a. Hakim Bersifat Menunggu : maksudnya ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, 9
Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 10-18
sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan.(pasal 118 HIR, 142 Rbg.) b. Hakim Pasif : hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap b ersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk di periksa pada asasnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. c. Sifat Terbukanya Persidangan : sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektifitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan pemeriksaan yang fair (pasal 19 ayat 1 dan 20 UU no.4 tahun 2004). 2 004). Apabila tidak di buka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hokum. d. Mendengar Kedua Belah Pihak : dalam pasal 5 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hokum acara perdata yang berperkara harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya. pendapatnya. e. Putusan Harus Di Sertai Alasan-alasan : semua putusan pengadilan harus memuat alas an-alasan putusan yang di jadikan dasar untuk mengadili ( pasal 25 UU no 4 tahun 2004,) 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusanya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hokum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. f. Beracara di Kenakan biaya : untuk beracara pada asasnya di kenakan biaya (pasal 3 ayat 2 UU no 4 tahun 2004, 121 ayat 4, 182,183 HIR, 145 ayat 4, 192194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, dan biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. g. Tidak ada keharusan mewakilkan : pasal 123 HIR, 147 Rbg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.
Sedangkan didalam Tesis yang disampaikan oleh Khoirul Anwar
10
diterangkan
bahwa adapun asas-asas hokum acara peradilan agama ada dua asas, yakni asas secara umum dan asas khusus kewenangan peradilan agama. a. Asas Umum Lembaga Peradilan Agama 1) Asas Bebas Merdeka Kekuasaan kehakiman kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukumRepublik Indonesia. Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang medeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.” undang-undang.” 2) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3) Asas Ketuhanan
10
Khoirul Anwar, Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim dalam mendamaikan pihak yang bercerai dipengadilan agama Kabupaten Malang, (Malang: Skripsi UIN Malang, 2011) hal. 16
Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hokum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang diikuti dengan irah-irah irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.” 4) Asas Fleksibelitas Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut. Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitasformalitas
yang
berbelit-belit
memungkinkan
timbulnya
berbagai
penafsiran. Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus
cerdas
dalam
menginventaris
persoalan
yang
diajukan
dan
mengidentifikasikan mengidentifikasikan persolan tersebut tersebut untuk kemudian mengambil mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mangambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum. Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. 5) Asas Non Ekstra Yudisial
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana. 6) Asas Legalitas Peradilan agama mengadili menurut hokum dengan tidak membedabedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 3 (2), pasal 5 (2), pasl 6 (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hokum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hokum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.
b. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama 1) Asas Personalitas Ke-islaman Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah :
Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi s yari‟ah.
Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaian p enyelesaiannya nya berdasarkan hukum Islam. Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran
menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan
perkawinan
secara
Islam,
apabila
terjadi
sengketa
perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragam Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keIslaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. s engketa. Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya t erjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu it u cara penyelesaiannya penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. 2) Asas Ishlah (Upaya perdamaian) Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiapperselisihan dengan melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankn fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. 3) Asas Terbuka Untuk Umum Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradila Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan
alasan
penting
yang
dicatat
dalam
berita
acara
siding
memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan siding tertutup adalah berkenaan dengan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). 4) Asas Equality Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :
Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “equal before the law”.
Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law”
Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal justice under the law”.
5) Asas “Aktif” memberi bantuan Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 6) Asas Upaya Hukum Banding Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain. 7) Asas Upaya Hukum Kasasi Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. 8) Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. 9) Asas Pertimbangan Hukum (Racio Decidendi) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula paal tertentu dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
5. Penutup
akhir dari tulisan ini penulis ingin mencoba menjelaskan kembali tentang permasalahan diatas, bahwa sebelum tahun 1991, yakni sebelum lahirnya kompilasi hukum islam, hukum materiil peradilan agama merupakan hukum tidak tertulis, karena masih berserakan di berbagai kitab-kitab fiqih, malah pada tahun 1958 sudah diarahkan kepada hanya 13 kitab.
sebagaiman hukum materiil, demikian pula hukum formil, sebelum lahirnya undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Hukum acara peradilan agama masih mengambil dari kitab-kitab fikih, karenannya karenannya kemungkinan kemungkinan adanya perbedaan dalam penerapan antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain sangat besar. hukum acara yang berlaku di peradilan agama dan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum (hir dan r.bg) kecuali hal-hal yang telah diatur dalam undangundang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
