1
4
3
MAKALAH
HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
DISUSUN OLEH KELOMPOK DUA (KELAS C) :
MAHARANI SUKMADEWI
RAHMI RASYIDAH
HERDINA MEYLIFEPRI
DWI INDAYANI
REZA MAULANA
FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN AJARAN 2014-2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan
kami semua kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan makalah mata kuliah
Pendidikan Agama Islam yang berjudul "Hukum, HAM Dan Demokrasi Nasional."
dapat selesai seperti waktu yang telah kami rencanakan.
Tersusunnya karya ilmiah ini tentunya tidak lepas dari peran serta berbagai pihak
yang telah memberikan bantuan secara materil dan spiritual, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu kami menghaturkan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam
pembuatan makalah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
membalas budi baik yang tulus dan ihklas kepada semua pihak.
Tak ada gading yang tak retak, untuk itu kamipun menyadari bahwa makalah
yang telah kami susun dan kami kemas masih memiliki banyak kelemahan serta
kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Untuk itu
penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak agar dapat
memberikan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisanpenulisan mendatang. Dan apabila di dalam karya ilmiah ini terdapat hal-hal yang
dianggap tidak berkenan di hati pembaca mohon dimaafkan.
Cimahi, 20 September 2015
Penulis
Daftar isi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
LATAR BELAKANG 1
PERUMUSAN MASALAH 1
TUJUAN 1
MANFAAT 3
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
I. KONSEP HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI 4
A. Konsep hukum 4
B. Konsep HAM 4
C. Konsep demokrasi 5
II. SUMBER HUKUM ISLAM 6
A. Al-Qur'an 6
B. Sunnah Nabi/Hadist 7
C. Ijtihad 10
III. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 12
IV. KONSTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. 14
1) UUD 1945 14
2) Perundangan lainnya 14
BAB III 16
PENUTUP 16
I. KESIMPULAN 16
I. KONSEP HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI 16
A. Konsep hukum 16
B. Konsep HAM 16
C. Konsep demokrasi 16
II. SUMBER HUKUM ISLAM 16
III. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 17
IV. KONSTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. 17
II. SARAN 17
DAFTAR PUSTAKA 18
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Dewasa ini, sering kita jumpai maraknya perdebatan yang menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Beberapa contoh perdebatan yang terjadi tidak lain mengenai hukum, HAM, dan juga demokrasi. Untuk itu, kami selaku mahasiswa yang berjiwa islam mencoba untuk mengkilas balik ilmu yang mengenai hukum, HAM, dan juga demokrasi yang berkaitan dengan konsep umum maupun agama.
Yang melatar belakangi topik bahasan kami adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai hukum, HAM, dan juga demokrasi.
PERUMUSAN MASALAH
Apa itu konsep hukum, HAM, dan demokrasi itu?
Apasaja yang menjadi sumber hukum di dalam islam?
Bagaimana peran hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat?
Adakah konstribusi umat islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia?
TUJUAN
Adapun tujuan yang ingin kami capai dalam makalah ini adalah :
seluruh mahasiswa dapat memahami materi yang telah disajikan dalam bentuk makalah ini.
Diharapkan agar para mahasiswa mampu melaksanakan syari'at islam dengan sebaik-baiknya.
Diharapkan agar para mahasiswa dapat menyadari perannya sebagai mahasiswa yang berjiwa islam dan berjiwa kebangsaan.
Para mahasiswa dapat mengaplikasikan materi makalah ini dalam kehidupan beragama dan bernegara.
MANFAAT
Adapun manfaat yang ingin kami capai dalam makalah ini adalah menciptakan kemaslahatan ummah dalam berbagai hal. Dengan cara memahami dan mengaplikasikan syari'at islam dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, manfaat yang ingin kami capai setelah materi ini di sampaikan adalah agar mahasiswa mengetahui apa saja hukum islam itu, sehingga para mahasiwa tidak terjebak kedalam jurang kehidupan.
BAB II
PEMBAHASAN
I. KONSEP HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI
Konsep hukum
Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarkat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.
Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.
Konsep HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu nilai dasar demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 dijabarkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
konsep HAM di dalam islam, kedudukan manusia adalah sama antara satu dengan lainnya walaupun berbeda akan keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelaminnya, melainkan yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah dalam ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujarat: 13 sebagai berikut:
Artinya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia antara lain:
Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.
Konsep demokrasi
Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
Islam membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi. Namun, harus tetap berpegangan pada prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan prinsip dasar demokrasi Islam yang telah mengakar sejak dulu. Prinsip-prinsip Islami yang sudah lama berurat berakar yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma') dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad).
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
II. SUMBER HUKUM ISLAM
Al-Qur'an
Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah.
Sebagai kitab suci, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Sebab di dalamnya terkandung aturan da kaidah-kaidah kehidupan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Allah swt. Menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi hukum Islam. Sebagaimana firman-Nya :
إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰـكَ اللهُ ۚ وَلاَتَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا
Artinya : "Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab )Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad), membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang bekhianat. (QS. An Nisa' : 105)."
Berdasarkan tempat diturunkannya, surah dalam Al-qur'an dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
Surah Makiyyah
Surah Madaniyah
Sunnah Nabi/Hadist
Menurut bahasa, hadits artinya baru, dekat dan berita. Sedangkan menurut istilah, hadits adalah perkataan (qaul), perbuatan (fi'il) dan ketetapan (taqrir) Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hukum. Hadits disebut juga Sunnah, yang menurut bahasa artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan. Menurut istilah, sunnah sama dengan pengertian hadits, yaitu segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang harus diterima sebagai ketentuan hukum oleh kaum muslimin dan segala yang bertentangan dengannya harus ditolak.
Secara etimologi "sunnah" berarti "jalan yang biasa dilalui", "cara yang senantiasa dilakukan", "kebiasaan yang selalu dilaksanakan". Secara terminology sunnah (menurut ulama ushul fiqh) adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan atau penetapan (taqrir). Ada beberapa istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan sunnah, antara lain:
- Hadis, biasa digunakan hanya terbatas kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW.
- Khabar, digunakan terhadap apa yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW.
- Atsar, apa yang datang dari sahabat, tabi'in, dan orang sesudahnya.
Sebagaimana Al-Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum Islam. Derajatnya menduduki urutan kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini merupakan ketentuan Allah swt. Sebagaimana firman-Nya :
وَمَآ ءَاتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (٧)
Artinya : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. Al Hasyr : 7)"
Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, Al-Hadits mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi ditegakkannya hukum Islam, diantaranya sebagai berikut :
Sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an.
Sebagai penjelas atas hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, tiga fungsi yang diperankan Al Hadits adalah sebagai berikut :
- Menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an secara global (ijmali).
- Memberi batasan atas hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang belum jelas batasannya.
- Mengkhususkan hukum-hukum dalam AL-Qur'an yang masih bersifat umum.
Menetapkan hukum-hukum tambahan atas hukum-hukum yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an.
Macam-macam Hadits
a. Hadits Qauliyah : Hadits yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad saw.
( إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه البخارى ومسلم
"Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan)". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
b. Hadits Fi'liyah : Hadits yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad saw.
( مالك عن ومسلم لبخارى رواه ) اُصَلِّيْ رَأَيْتُمُوْنِيْ كَمَا صَلُّوْا
"Bershalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bershalat". (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Malik ibn Huwairits)
c. Hadits Taqririyah : hadits yang didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad saw. terhadap apa yang dilakukan sahabatnya.
لاَ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِى اَرْضِ قَوْمِي، كُلُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ
"Tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku (oleh karena itu aku tidak suka memakannya). Makanlah, sesungguhnya dia (dhab) halal". (HR. Al-Bukhary dan Muslim)
Ditinjau dari sudut periwayatnya ( rawi ) maka hadist dapat di golongkan ke dalam empat tingakatan yaitu:
· Hadist mutawir, hadist yang diriwayatkan oleh perawi dari perawi yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW.
· Hadist masyur, hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, kemudian tersebar luas. Dari nabi hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih.
· Hadist ahad, hadist yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih hingga sampai kepada nabi muhammad.
· Hadist mursal, hadist yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah,se hingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Sunnah berkedudukan sebagai dalil hukum islam. Hal ini didasarkan kepada nash Al-quran yang artinya:
"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah allah menjadi saksi".(QS.annisa':79)
katakanlah :"hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan allah kepadamu semua yaitu allah yang mempunyai kerjaan langit dan bumi, tidak ada tuhan selain dia. Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada allah dan rasulnya, nabi ysng ummi yang beriman kepada allah dan kepada kalimat-kalimatnya (kitab-kitabnya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk," (QS. Al-a'rab : 158)
selain dari kedua penggolongan hadits tersebut, hadits juga dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yaitu :
Hadist shahih, yang kata-katanya bebas dari bahasa yang rendah (tidak pantas) serta maksudnya tidak bertetangga dengan ayat atau hadits dan yang meriwayatkannya orang-orang yang pantas dipercaya.
Hadits dha'if, atau bisa disebut dengan hadits cacat, yang bertentangan dengan nash al-quran.
Didalam ilmu hadist dikenal adanya ulama hadist yang masykur. Keenam ulama tersebut, ialah :
Al-Bukhari (194 - 256 H/810 - 870 M)
Muslim (204 - 261 H/817 - 875 M)
Abu Daud (202 - 275 /817 - 889 M)
An-Nasai (225 - 303 H/839 - 915 M)
At-Turmudzi (209 - 272 / 824 - 892 M)
Ibnu Majah 9207 - 273 / 824 - 887 M)
Ijtihad
Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukumyang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman.
Untuk melakukan ijtihad (mujtahid) harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :
a) Mengetahui isi Al Qur'an dan Hadits, terutama yang bersangkutan dengan hukum
b) Memahami bahasa arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al Qur'an dan hadits
c) Mengetahui soal-soal ijma
d) Menguasai ilmu ushul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang luas (Syarifuddin, 2005).
Metode – Metode Ijtihad :
Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode atau cara berijtihad adalah:
a. Ijma', adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.
b. Qiyas, adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul karena persamaan illat-Nya.
c. Istidlal, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan.
Contoh : Menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum islam.
d. Masalin Al-Mursalah, adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimabangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
Contoh : Pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan, yang sama sekali tidak disinggung di dalam Al-Qur'an dan As Sunnah Rasul.
e. Istishan, adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan social. Istishan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.
f. Adat-Istiadat atau 'Urf, adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.
III. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikan kepentingan itu tidak selalu sama satu saama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan daan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya.
Dalam hal ini hukum islam memiliki tiga orientasi, yaitu:
a. Mendidik indiividu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,
b. Menegakkan keadilan (iqamat al-'adl),
c. Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).
Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek, dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akherat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al manafi'), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar'u al-mafasid). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.
Sedangkan fungsi hukum islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi ibadah
Dalam QS Az-zariyat: 56, Allah berfirman: "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu". Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak palilng menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.
2. Fungsi amr ma'ruf naahi munkar (perintah untuk menegakkan kebaikan dan pencegahan dari kemungkaran).
Maka setiap hukum islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk mannusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.
3. Fungsi zawajir (penjeraan)
Adanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan.
4. Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat)
Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehaabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi enginering social.
Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi satu dengan yang lain juga saling terkait.
IV. KONSTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.
Konstribusi umat islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, hukum islam telah menjadi bagian kedalam kehidupan bangsa Indonesiayang mayoritas beragama islam. Diantara nya :
1) UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 disahkan (diundangkan) sehari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945) setelah melalui perjalanan yang patut dicatat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mulai dari Rancangan-Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI yang dikenal dengan "Piagam Jakarta" dan diserahkan kepada PPKI untuk merumuskan bentuk, dasra dan tujuan negara RI menjelang kemerdekaan RI. Teuku Muhammad Radhi mengemukakan, salah satu syarat agar hukum dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat antara lain, hukum tersebut harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami bila masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam menghendaki agar dalam penyusunan hukum nasional hendaknya memperhatikan hukum islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Teuku M. Radhi, 1983).
2) Perundangan lainnya
Ada beberapa peraturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan / instruksi presiden dan lain-lain yang berisi tentang hukum islam. Diantara peraturan tersebut adalah:
a. Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959, menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Dalam Piagam Jakarta, redaksi sila pertama Pancasila adalah : " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
b. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan dan tanah Milik (Peraturan pelaksanaan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
c. Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 1980 ( pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960) tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil tersebut.
d. Undang-undang No.1 tahun 1974 yang membahas tentang pernikahan.
f. Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang membahas tentang pengelolaan zakat.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
KONSEP HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI
Konsep hukum
Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarkat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
Konsep HAM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Konsep demokrasi
Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
SUMBER HUKUM ISLAM
Al-qur'an
Hadits
Ijtihad
FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Fungsi ibadah
Fungsi amr makruf naahi munkar
Fungsi zawajir (penjeraan)
Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah
KONSTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.
a. Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959, Dalam Piagam Jakarta, redaksi sila pertama Pancasila adalah : " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
b. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan dan tanah Milik (Peraturan pelaksanaan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
c. Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 1980 ( pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960) tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil tersebut.
d. Undang-undang No.1 tahun 1974 yang membahas tentang pernikahan.
e. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tang membahas tentang pewakafan hak milik.
f. Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang membahas tentang pengelolaan zakat.
SARAN
Lembaga pembuat undang undang dapat menggunakan seluruh hukum islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
DAFTAR PUSTAKA
1. DOC. Contoh Makalah Konsep ketuhanan dalam islam (download internet)
2.http://serbamakalah.blogspot.com/2013/03/hukum-ham-dan-demokrasi-dalamislam_6683.html
3. PPT. Hukum Ham dan demokrasi dalam islam (download internet)
4.http://aiiu474.blogspot.com/2013/06/makalah-hukum-ham-dan-demokrasidalam.html
5. http://abufakhiroh.blogspot.com/2013/07/demokrasi-dalam-pandanganislam.html
6. PPT Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia (download internet)
7. http://hanifah29.wordpress.com/2014/06/24/makalah-seminar-agama-20132014-by-student-of-stbaypiaba
