Pengantar Hukum Internasional Pengertian, Batasan, dan istilah Hukum Internasional
Yang dimaksud dengan istilah hukum internasional ialah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masingmasing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari uraian diatas kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari hukum perdata internasional dan hukum internasional ublik, ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Cara membedakan demikian lebih tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku (subjek hukum)-nya dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara-negara, sedangkan hukum perdata internasional antara orang perseorangan. Terhadap batasan (definition ( definition)) hukum internasional (publik) di atas dapat dikemukakan keberatan bahwa batasan itu tidak tegas karena didasarkan pada suatu ukuran yang negatif yakni hubungan atau persoalan internasional yang tidak bersifat perdata. Yang jelas ialah bahwa hubungan atau persoalan internasional demikian bukan merupakan persoalan perdata, sehingga bukan pula merupakan hubungan atau persoalan yang diatur hukum perdata internasional. Inilah sebabnya mengapa batasan kita yang negatif lebih tepat menggambarkan kenyataan kenyataan internasional pada dewasa ini. Memang, ada kalanya batas antara hubungan atau persoalan hukum perdata internasional pun sukar ditarik dengan tegas, sehingga ada sarjana yang mengusulkan agar perbedaan itu dihapuskan dan digunakan saja istilah lain. Untuk jelasnya, baik kiranya setelah uraian mengenai pengertian hukum internasional diatas, kita merumuskannya sebagai berikut : Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara;
(2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Karena dengan istilah hukum internasional disini dimaksud hukum internasional publik, tidak termasuk dalam batasan di atas hubungan atau persoalan internasional yang diatur oleh hukum perdata internasional.
Istilah Hukum Internasional
Selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum bangsa bangsa,hukum antar bangsa atau hukum antar negara untuk lapangan hukum. Aneka ragam istilah ini juga terdapat pula dalam bahasa berbagai bangsa yang telah lama mempelajari hukum internasional sebagai suatu cabang i lmu hukum tersendiri. Istilah hukum internasional ini tidak mengandung keberatan, karena perkataan internasional walaupun menurut asal katanya searti dengan antarbangsa sudah lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara rajaraja zaman dahulu, ketika hubungan demikian baik karena jarangnya maupun karena sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara akan dipergunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa bangsa-bangsa atau negara-negara negara-negara yang kita kenal s ejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional (nation-state). Bentuk perwujudan khusus Hukum Internasional : Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus (special). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum (general) terdapat pula hukum internasional r egional, egional, yang terbatas t erbatas daerah lingkungan berlakunya. Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional demikian disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat di bagian dunia itu. Dengan demikian, hukum internasional regional dapat memberikan sumbangan berharga kepada hukum internasional regional dapat memberikan sumbangan berharga kepada hukum internasional yang benar benar universal.
Bentuk perwujudan lain dari hukum internasional khusus, selain hukum internasioal r egional, egional, kita jumpai dalam bentuk kompleks kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu saja, seperti misalnya konvensi Eropa mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Berbeda dengan hukum internasional regional yang biasanya tumbuh melalui proses hukum kebiasaan, hukum internasional khusus demikian diatur dalam konvensi multilateral. Lagipula para pesertanya tidak usah terbatas pada suatu bagian dunia (region) tertentu. Hukum Internasional dan Hukum Dunia (World Law) Pengertian kedua hukum ini menunjukkan pada konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia yang berlainan pangkal tolaknya. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (independent) dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah, kekuasaan yang lain. Dengan perkataan lain, hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengikat dalam hubungan antar mereka. Pengertian Hukum Dunia (World Law, Weltstaatsrecht) berpangkal pada dasar pikiran yang lain. Hukum dunia merupakan semacam negara dunia yang meliputi semua negara di dunia ini (semacam negara federasi).
Masyarakat
dan Hukum Internasional
Sesungguhnya adanya hukum internasional itu menganggap terlebih dahulu (presuppose, voraustellen) adanya suatu masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum itu. Dengan perkataan lain, untuk dapat meyakini adanya atau lebih tepat lagi perlu adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjukkan adanya suatu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis b idang hukum.
Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional
Karena masyarakat internasional-berlainan dari suatu negara dunia merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat, unsur pertama yang harus dibuktikan ialah adanya sejumlah negara di dunia ini. Jumlah negara di dunia pada dewasa ini
melebihi seratus negara. Akan tetapi, adanya sejumlah negara besar saja belum berarti adanya suatu masyarakat internasional. Harus dapat pula ditunjukkan adanya hubungan yang tetap antara anggota masyarakat internasional, apabila negara itu masing-masing hidup terpencil satu dari yang lainnya. Hubungan demikian timbuk karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Misalnya, perniagaan yang bertujuan mempertukarkan hasil bumi dengan hasil industri merupakan salah satu hubungan terpenting yang terdapat antara bangsa-bangsa di dunia. Disamping itu, terdapat pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga. Hubungan internasional dipermudah lagi dengan bertambah sempurnanya berbagai alat perhubungan sebagai akibat kemajuan teknik. Saling membutuhkan antar bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbuknya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan memelihara memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama.
Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional
Di atas telah diuraikan dua segi dari masyarakat masyarakat internasional sebagai dasar sosiologis hukum internasional yaitu adanya sejumlah negara dan kebutuhan negara-negara itu untuk mengadakan hubungan satu sama lain. Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur ini merupakan suatu keharusan kenyataan sosial. Hubungan yang teratur demikian itu tidak semata-mata merupakan akibat dari fakta adanya sejumlah negara dan kemajuan dalam berbagai perhubungan. Fakta fisik demikian tidak dengan sendirinya menimbulkan suatu suatu masyarakat masyarakat bangsa-bangsa. bangsa-bangsa. Juga Juga keharusan keharusan hidup hidup bersama, bersama,
baru
merupakan sebagai dari penjelasan mengapa suatu kumpulan bangsa ini untuk dapat benar benar dinamakan suatu masyarakat hukum internasional harus ada unsur pengikat lain di samping berbagai kenyataan yang merupakan fakte eksistensi fisik semata-mata yang telah diuraikan di atas. Faktor pengikat yang nonmaterial ini ialah adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini, betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di masing-masing negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa.
edaulatan K edaulatan
negara : hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional
Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional dewasa ini. Kedaulatan merupakan kata kata yang sulit sulit karena mengandung mengandung banyak banyak arti. Menurut Menurut sejarah,
asal kata kata
kedaulatan yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah souvereignity berasal dari kata latin superanus berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau souvereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi inilah yang menimbulkan banyak salah paham. Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Pembatasan yang penting ini yang melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara menurut paham kedaulatan itu tidak terbatas. Bahwa kedaulatan suatu negara terbatas dan bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mau memikirkan persoalan ini secara konsekuen. Dilihat secara demikian, paham kedaulatan tidak perlu bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri atau dengan perkataan lain merdeka (independent (independent ) yang satu dari yang lainnya. Paham demikian juga tidak akan bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur masyarakat demikian.
Masyarakat
Internasional dalam peralihan (transition): perubahan-perubahan dalam
peta bumi politik, kemajuan teknologi dalam struktur masyarakat internasional.
Masyarakat internasional kini sedang mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok, yang perlu diperhatikan untuk dapat benar-benar memahami hakikat masyarakat masyarakat internasional dewasa ini. Perubahan besar yang pertama dan pokok ialah perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini yang sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia ini dari satu masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa negara besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan lingkungan pengaruhnya menjadi satu masyarakat bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak sekali negara yang merdeka. Proses emansipasi bangsa-bangsa ini, atau l ebih tepat lagi proses rehabilitasi kalau kita menganggap kemerdekaan bangsa-bangsa sebagai sesuatu yang wajar dan penjajahan oleh bangsa lain sebagai selingan di dalam sejarah yang bertentangan dengan kodrat-kodrat bangsa, merupakan suatu proses yang wajar dan pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan masyarakat internasional dalam arti yang sebenarnya. Ciri-ciri masyarakat internasional demikian dan asas pokok yang menjadi dasar masyarakat demikian telah kami bentangkan dalam uraian. Dilihat secara demikian, timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia II, patut kita sambut dengan baik. Akan tetapi, sebagaimana selalu terjadi dengan berbagai perubahan besar, perubahan dalam peta bumi politik ini mempunyai akibat yang jauh bagi hukum internasional sehingga menyebabkan beberapa orang pesimis berbicara tentang krisis dalam hukum internasional.
Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya
Hukum Internasional dalam arti luas adalah termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, dapat dikatakan bahwa sejarah hukum internasional telah tua sekali. Apabila kita gunakan istilah ini dalam arti yang sempit yakni hukum yang terutama mengatur hubungan antara negara-negara, hukum internasional baru berusia beberapa ratus tahun. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty Years War ) di Eropa. Walaupun menurut anggapan umum selama abad
pertengahan tidak dikenal satu sistem organisasi masyarakat nasional yang terdiri dari negara-negara yang merdeka, menurut berbagai penyelidikan yang terakhir anggapan tadi ternyata tidak seluruhnya benar. benar.
Memang benar selama abad pertengahan dunia dunia Barat
dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Takhta Suci. Masyarakat Eropa inilah yang menjadi pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Perdamaian Westhpalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Bahkan, dianggap sebagai suatu peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Perjanjian Westphalia ini telah meletakkan dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara-negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dan pengaruh gereja. Akan tetapi, keliru sekali kalau kita menganggap Perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru dalam s ejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Kiranya lebih tepat untuk memandang Perjanjian Westphalia ini sebagai titik puncak satu proses yang sudah dimulai pada zaman abad pertengahan yaitu yaitu gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Di bagian lain dunia, asas dan sistem hukum dunia Barat diperkenalkan dengan berbagai cara. Asas dan sistem hukum inggris yang berlaku di daerah jajahannya di Benua Amerika bagian Utara, Utara, berkembang
menjadi sistem hukum Amerika (Serikat) (Serikat) setelah tiga belas
jajahannya disana memproklamirkan kemerdekaannya, sedangkan asas dan sistem hukum yang dibawa orang Spanyol dan Portugis ke Amerika Selatan dan Tengah merupakan dasar bagi sistem hukum nasional negara-negara Amerika Latin yang kemudian timbul di bagian dunia itu. Di bagian dunia lain juga, di Asia dan Afrika asas dan sistem hukum Barat dibawa oleh negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Perancis dan Belanda dan dimasukkan ke daerah jajahannya. Cara pemasukan dan penanaman asas dan sistem hukum Barat dilakukan dengan cara yang berbeda apabila dilihat dala m hubungannya dengan dengan hukum penduduk bumi-putera yang berlaku, berdasarkan politik hukum yang berlainan satu sama lain. Namun, dapat dikatakan bahwa pada umumnya asas dan sistem hukum Barat dikatakan
bahwa pada umumnya asas dan sistem hukum Barat dikenal dan berlaku di bidang kehidupan masyarakat yang terpenting. Semua kejadian atau kenyataan sejarah diatas, telah membantu meluaskan asas dan sistem hukum, yang ,mula-mula berkembang di kontinen Eropa dan kepulauan Inggris ke seluruh penjuru dunia. Dapatlah dikatakan bahwa karena kejadian sejarah yang dituturkan di atas, asas dan sistem hukum Barat kini telah menjadi milik masyarakat manusia di seluruh dunia atau setidak-tidaknya, seperti juga teknologi, arsitektur, ilmu kedokteran dan aspek lain kehidupan manusia modern, telah umum dikenal di seluruh dunia. Perkembangan di atas mendahului apa yang kemudian terjadi dan dapat dikatakan mencirikan tahap ketiga dalam pertumbuhan masyarakat internasional yakni emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam masyarakat internasional sebagai negara-negara yang merdeka dan sama derajatnya. Proses ini yang telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia I dipercepat dan mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II berakhir. Dalam pembahasan yang terdahulu kita telah meihat betapa pentingnya emansipasi atau rehabilitasi bangsa-bangsa di dunia ini bagi terwujudnya masyarakat internasional yang bnar-benar bnar-benar universal.
Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif pusat yang kuat seperti dalam negara-negara nasional. Seperti telah dikatakan, masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak pula terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya. Semua kelemahan kelembagaan ( institusional ) ini telah menyebabkan beberapa pemikir mulai dari Hobbes dan Spinoza hingga Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional. Bagi mereka hukum internasional itu bukan hukum. John Austin menyatakan bahwa Every law or rule (taken wit h t he largest signification which can be given to t he term properly) is a command...´ Menurut dia hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya ( properly so called ). Ia menempatkannya segolongan dengan the laws of honour dan onour dan t he laws set by fas hion sebagai rules of positive positive morality).Perkembangan morality).Perkembangan ilmu hukum kemudian telah membuktikan tidak benarnya anggapan
Austin tersebut mengenai hukum. Kita cukup mengingat tentang adanya hukum adat di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang tersendiri untuk menginsafi kelirunya pikiran Austin mengenai hakikat hukum. Memang, adanya badan legislatif, badan kehakiman dan polisi merupakan ciri yang jelas dari suatu sistem hukum positif yang efektif, tetapi ini tidak berarti bahwa tanpa lembaga-lembaga ini tidak terdapat hukum. Mengingat taraf integrasi yang rendah dari masyarakat internasional dewasa ini dan adanya pola hidup kebudayaan dan sistem nilai yang berbeda dari satu bangsa ke bangsa yang lain, pengertian tentang nilai-nilai yang biasa diasosiasikan dengan hukum alam mungkin juga sekali juga akan jauh berbeda, walaupun istilah yang dipergunakan mungkin sama. Walaupun demikian, teori hukum alam dan konsep hukum alam telah mempunyai pengaruh besar dan baik terhadap perkembangan hukum internasional. Ajaran ini karena idealisme yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional, juga bagi perkembangan selanjutnya. selanjutnya.
Dikembalikannya konsep hidup bermasyarakat internasional pada analisis
terakhir pada keharusan yang dititahkan oleh akal manusia adalah pikiran yang pada hakikatnya tidak terlalu salah. Hnaya dengan demikian dapat diterangkan mengapa bangsa bangsa di dunia yang beraneka ragam asal keturunan, pandangan hidup serta nilai hidupnya dapat bahkan harus hidup berdampingan dengan baik. Dengan perkataan lain, ia dapat menerangkan adanya dasar bagi kemungkinan adanya suatu masyarakat internasional di samping kenyataan hidupnya bangsa-bangsa berdampingan di dunia ini secara fisik. Kesukaran teori-teori yang hendak menerangkan hakikat hukum (yaitu kekuatan dasar mengingat hukum itu) berdasarkan kehendak subjek hukum ialah bahwa dasar pikiran ini tidak bisa diterima. Kehendak manusia saja tidak mungkin merupakan dasar kekuatan hukum yang mengatur kehidupan. Sebab kalau demikian ia bisa melepaskan diri dari kekuatan mengikat hukum dengan menarik kembali persetujuannya untuk tunduk pada hukum itu. Dengan perkataan lain, persetujuan negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki menghendaki adanya suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah a da terlebih dahulu, dan berlaku lepas dari kehendak negara (aliran objektivis). Bukan kehendak negara melainkan suatu norma hukum-lah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Demikianlah pendirian suatu aliran yang terkenal dengan mazhab Wiena. Menurut mazhab ini kekuatan mengikat suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya. Akhirnya, sampailah kita pada puncak piramida kaidah hukum tempat terdapatnya kaidah dasar
(Grundnorm) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotese asal (Ursprungs h ypot hese) yang tidak dapat diterangkan secara hukum. Berlainan dengan teori objektivis yang logis tetapi steril seperti ajaran mazhab Wiena atau idealistis tetapi serba samar dari golongan hukum alam, ada lagi suatu aliran yang berusaha menerangkan kekuatan mengikat hukum internasional
itu
tidak
dengan
teori
yang
spekulatif
dan
abstrak
melainkan
menghubungkannya dengan kenyataan hidup manusia. Mazhab Perancis dengan para pemukanya antara lain terutama Fauchille, Scelle dan Duguit mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional seperti juga segala hukum ± pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang mereka namakan fakta kemasyarakatan ( ( fait social) social) yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya segala hukum termasuk hukum internasional. Menurut mereka persoalannya dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas. Kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai orang-seorang menurut mereka juga dimiliki oleh bangsa-bangsa. Jadi, dasar kekuatan mengikat hukum (internasional) terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Persoalan tempat hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum secara umum merupakan persoalan yang menarik, baik dilihat dari sudut teori atau ilmu hukum maupun dari sudut praktis. Pembahasan persoalan tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas ya ng efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan sehingga mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan dan asas yang efektif pula dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan nama hukum nasional. Dalam bab-bab terdahulu telah kita lihat betapa masih pentingnya negara nasional dalam masyarakat internasional dewasa ini. Karena pentingnya hukum nasional masing-masing negara dalam
konstelasi politik dunia dewasa ini, dengan sendirinya penting pula persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Disinilah letak pentingnya persoalan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis. Dari sudut teoritis teor itis pun persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu masalah yang menarik untuk dibahas. Dalam bab ini akan dicoba terlebih dahulu membahas persoalan hubungan hukum internasional dan hukum nasional dari sudut teori atau ilmu hukum dan kemudian membahas persoalan ini dari sudut dan kebutuhan praktik. Dari bab-bab terdahulu kita mengetahui bahwa dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme, voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan objektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Pandangan yang berbeda ini membawa akibat yang berbeda pula karena sudut pandangan yang pertama akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan objektivis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan apa yang diterangkan tadi ialah persoalan
hubungan hirarki
antara
kedua perangkat hukum itu, baik merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dari satu keseluruhan tata hukum yang sama. Aliran dualisme pernah sangat berpengaruh di Jerman dan Italia. Menurut paham dualisme ini yang bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Pandangan dualisme ini mempunyai beberapa akibat yang penting. Salah satu akibat pokok yang terpenting ialah bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan perkataan lain, dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari yang lainnya. Paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dari hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat pandangan monisme ini ialah bahwa antara dua perangkat
ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarki. Persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional. Paham ini adalah paham paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham yang lain berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primat internasional. Menurut teori monisme kedua-duanya mungkin. Apabila kita melihat uraian di atas tentang persoalan dualisme dan monisme dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada satu pihak pandangan dualisme yang melihat hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat ketentuan hukum yang sama sekali terpisah tidak masuk akal karena pada hakikatnya merupakan penyangkalan dari hukum internasional sebagai suatu perangkat hukum yang mengatur kehidupan antar negara atau internasional. Pada pihak lain pandangan monisme yang mengaitkan tunduknya negara (nasional) pada hukum internasional dengan persoalan suatu hubungan subordinasi dalam arti struktural organis, walaupun menurut logika lebih memuaskan, juga kurang tepat karena memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kesimpulan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional mau tidak mau harus kita terima kalau kita mengakui adanya hukum internasional.
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut hukum positif beberapa negara
Inggris menganut suatu ajaran ( doktrin) doktrin) bahwa hukum internasional adalah hukum negara (international law is t he law of t he land ). ). Ajaran ini lazim dikenal dengan nama doktrin inkorporasi (incorporation ( incorporation doctrine). doctrine ). Doktrin ini mula-mula dikemukakan oleh ahli hukum terkenal Blackstone dalam abad ke delapan belas mula-mula dirumuskan sebagai berikut : ³The law of nations, wherever any questions arises which is properly the object of its jurisdiction is here adopted in its full extent by the common law, and it is held to be part of the law of the land . ´
Doktrin yang menganggap hukum internasional sebagai bagian hukum inggris ini berkembang dan dikukuhkan selama abad XVIII dan XIX dalam beberapa keputusan pengadilan yang terkenal. Akan tetapi, terjadi beberapa perubahan dalam arti bahwa doktrin itu tidak lagi diterima secara mutlak. Dalam menilai daya laku doktrin dalam hukum positif yang berlaku di inggris harus pula dibedakan antara : (1) hukum kebiasaan internasional (customary international law); law ); dan (2) hukum internasional yang tertulis (traktat, konvensi atau perjanjian). Mengenai hukum internasional yang bersumberkan perjanjian internasional (agreements, agreements, treaties and coventions) coventions ) dapat dikatakan bahwa pada umumnya perjanjian yang memerlukan persetujuan Parlemen memerlukan pula pengundangan nasional sedangkan yang tidak memerlukan persetujuan badan ini dapat mengikat dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan dilakukan. Berbagai perjanjian lainnya yang tidak begitu penting seperti Perjanjian Pemerintah (administrative ( administrative atau executive agreements) agreements ) hanya memerlukan penandatanganan dan tidak mengakibatkan perubahan ketentuan perundang-undangan pelaksanaan (implementing legislation) legislation) dan langsung berlaku segera setelah mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konstitusi masa kini (modern) ada kecenderungan mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari huku nasional, yang akan mengatasi atau mengalahkan hukum nasional dalam hal ada pertentangan. Dalam sistem Perancis, seperti juga dalam hal Republik Federasi Jerman, tidak dipersoalkan soal resepsi atau transformasi perjanjian internasional itu ke dalam hukum nasional seperti halnya dengan keadaan di Inggris dan Amerika Serikat. Mengikat dan mulai berlakunya perjanjian itu sesuai dengan ketentuan hukum nasional tentang pengesahan perjanjian dan pengumumannya secara resmi sudah mencukupi. Juga tidak ada perbedaan dalam kedua sistem hukum kontinental ini antara hukum internasional yang bersumberkan kebiasaan atau perjanjian internasional dalam menentukan kedudukan kedudukan hukum internasional internasional terhadap hukum nasional. nasional. Dalam beberapa hal tertentu terutama dalam keadaan kita turut serta dalam suatu konvensi yang mengandung berbagai perubahan dan pembaharuan, kelalaian demikian memang bisa menimbulkan keadaan yang kurang diinginkan. Sebaliknya, dapat dikemukakan bahwa dalam beberapa hal pengundangan demikian tidak terlalu perlu karena masalahnya tidak menyangkut banyak orang atau persoalannya sangat teknis dan ruang lingkupnya sangat terbatas. Contoh perjanjian atau konvensi demikian ialah Konvensi mengenai Hukum tentang Perjanjian Internasional, Konvensi tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi ICAO. Dalam hal ada pertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (yang belum diubah) bagi hakim atau
pihak yang bersangkutan satu-satunya batu ujian bagi terikat atau tidaknya negara yang bersangkutan ialah apakah perjanjian tersebut telah mengikat kita dengan sah atau tidak.
Subjek Hukum Internasional
Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antarnegara identik dengan hubungan internasional. Istilah hukum antarnegara yang hingga kinikadang-kadang masih dipergunakan orang merupakan bukti bahwa anggapan ini masih ada penganutnya. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi-Konvensi Palng Merah tahun 1949 ialah memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan ( individu) individu) melalui negara-(nya) yang menjadi peserta konvensi konvensi itu. Melalui konstruksi konstruksi demikian, banyak banyak keadaan keadaan atau
internasional
berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negara-(nya) yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya pelaksanaannya ( implememnting legislation) legislation) yang lazim dikenal dengan teori transformasi merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya nagara merupakan subjek hukum internasional. Berlawanan dengan teori di atas ada teori lain yang menyatakan kebalikannya secara sangat ekstrim yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional, karena dalam analisis terakhir individulah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan ( individu). individu).
Apabila kita melihat persoalan secara demikian hukum internasional mengenal subjek hukum internasional sebagai tersebut tersebut di bawah ini : (1) Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara. Dalam suatu negara federal, yang menjadi pemgemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintahan federal. Akan tetapi, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. (2) Takhta Suci
Tajhta Suci (V atican) atican) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telaha da sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan (atau kelanjutan) sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Takhta Suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain. Dalam kategori yang sama, yaitu subjek hukum internasional karena sejarah, walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas dapat pula disebut suatu satuan yang bernama Order of The Knig hts of Malta. Himpunan ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional. (3) Palang
Merah
Internasional
Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam sejarah hukum internasional. Bisa dikatakan organisasi ini sebagai suatu subjek hukum (yang terbatas) lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi-kovensi Palang Merah (sekarang konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang). Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan rua ng lingkup yang sangat terbatas.
(4) Organisasi Internasional
Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Indonesia (ILO)
mempunyai
hak
dan
kewajiban
yang
ditetapkan
dalam
Konvensi-konvensi
internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya ini sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan Organisasi Internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional, setidak-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional tadi. (5) Orang perorangan (Individu) :
Dalam arti yang terbatas orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Lebih penting artinya bagi perkembangan pengertian individu sebagai subjek hukum internasional yang bertujuan melindungi hak minoritas, ialah keputusan Mahkamah Internasional Permane ( P ermanent ermanent Court of International Justice) Justice ) dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig ( ( Danzig RailwayOfficial¶s Case). Dalam perkara ini diputuskan oleh Mahkamah Apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Sistem jaminan hak (asasi) individu yang disediakan oleh Konvensi Eropa sangat menarik perhatian dari sudut status individu dalam hukum internasional. Pada satu pihak jangkauannya sangat jauh karena individu dapat mengadukan negaranya sekalipun di hadapan Mahkamah Eropa, yang berarti bahwa suatu negara harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap warga negaranya sendiri di hadapan suatu pengadilan internasional. Suatu kemajuan dibandingkan dengan keadaan umumnya, pengaduan demikian diperiksa di muka pengadilan nasional. Namun, di pihak lain Konvensi Eropa menentukan bahwa individu tidak dapat langsung mengajukan gugatannya, melainkan harus melakukannya melalui negaranya atau melalui Komisi Eropa. (6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa ( belligerent )
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent ( belligerent ) dalam beberapa keadaan tertentu. Akhir-akhir ini timbul perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa
dalam perang, memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan terhadap gerakan pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Kelainan itu karena pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ke tiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa ( peoples) peoples) dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti (1) hak menentukan nasib sendiri; (2) hak secara bebas memilih siste ekonomi, politik dan sosial sendiri dan (3) hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Kita tidak dapat lagi begitu saja mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara, dan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional masa kini jumlah subjek hukum internasional yang bukan negara telah kian bertambah. Juga melihat substansinya hukum internasional masa kini makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan (hukum) yang mencakup subjek hukum bukan negara. Kesemuanya ini merupakan penjelmaan dari masyarakat internasional itu sendiri yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dan perubahan. Namun, betapapun juga perubahan yang sedang terjadi, kenyataan masih belum bisa dikesampingkan begitu saja. Hukum internasional untuk sebagian besar masih mengatur hubungan antara negara dan munculnya individu dan satuan badan hukum lainnya bukan negara sebagai subjek hukum internasional masih dapat dianggap sebagai suatu pengecualian.
Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum memiliki banyak arti, salah satunya kata sumber hukum ada kalanya dipergunakan juga dalam arti lain, yaitu : kekuatan atau faktor apakah (politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis dan psikologis) yang membantu dalam pembentukan hukum sebagai suatu bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan lain, sumber hukum ini meneliti faktor kausal atau kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Persoalan ini lebih terletak dalam bidang luar ilmu hukum (ekstra (ekstra yuridis) yuridis) sebagaimana juga masalah sumber hukum material merupakan soal ekstra yuridis yakni pada hakikatnya merupakan persoalan falsafah. Bagi seorang yang belajar hukum positif yaitu hukum yang berlaku seperti misalnya mahasiswa fakultas hukum atau seorang pengacara atau pejabat diplomatik, yang terpenting di antara tiga arti kata sumber hukum di atas adalah sumber hukum dalam arti formal.
1. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam hukum internasional dewasa ini a da kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antara organisasi inrenasional dengan subjek hukum internasional lain secara tersendiri. Kecenderungan yang disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari organisasi internasional dilapangan dan adanya ciri khusus perjanjian yang diadakan badan-badan demikian tampak misalnya dalam konferensi internasional mengenai Hukum Perjanjian Internasional yang diadakan di Vienna pada tahun 1968. Konvensi Hukum Perjanjian Vienna dengan tegas menyatakan bahwa konvensi ini mengatur perjanjian antaranggota. Maksudnya, bukan untuk menyatakan bahwa hanya negaralah yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian melainkan konferensi menganggap perlu mengatur perjanjian yang diadakan oleh organisasi-organisasi atau badan internasional secara tersendi t ersendiri. ri. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan Pengesahan perjanjian internasional internasional melalui undang-undang undang-undang dilakukan berdasarkan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan dimaksudkan agar tercipta kaoastian kaoastian hukum dan keseragaman keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Terdapat enam klasifikasi klasifikasi perjanjian menurut menurut materi yang pengesahannya pengesahannya perlu dilakukan dilakukan dengan undang-undang, yaitu perjanjian yang berkenaan : 1. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara 2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI 3. kedaulatan atau hak berdaulat negara 4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 5. pembentukan kaidah hukum baru 6. pinjaman dan/ hibah luar negeri
a. Tentang hal menbuat perjanjian internasional
Tentang hal membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 tahap : 1. perundingan (negotiation) 2. penandatanganan (signature) 3. pengesahan (ratification)
b. Tentang hal berakhir atau ditangguhkan berlakunya peerjanjian
Secara umum suatu perjanjian bisa punah atau bera khir karena beberapa sebab antara lain : 1. karena telah tercapai tujuan perjanjian itu 2. karena habis waktu berlakunya perjanjian itu 3. karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu 4. karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu 5. karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu 6. karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri 7. diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterima pengakhiran perjanjian itu oleh pihak lain. Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak memberikan alasan kepada peserta lain untuk mengakhiri atau menangguhkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Dilihat dari sudut hukum, pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan pembatalan perjanjian dengan perbedaan bahwa pembatalan berlaku untuk seluruh perjanjian sedangkan pembatalan atau penangguhan yang merupakan perjanjian multilateral.
2. K ebiasaan ebiasaan Internaasional
Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum perlu t erdapat unsur-unsur, unsur-unsur, yaitu : 1. harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum 2. kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum
3. Prinsip Hukum Umum
Sumber hukum ketiga menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri disamping perjanjian dan kebiasaan internasional sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Pertama dengan adanya sumber hukim ini mahkamah yiak bisa menyatakan non liquest yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Berhubungan erat dengan hal ini ialah bahwa kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat dengan adanya sumber hukum yang ketiga ini. Keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini kepada mahkamah dalam membentuk membent uk hukum baru sangat bermanfaat bagi bagi perkembangan hukum internasional. inter nasional.
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas integritas kewilayahan yang dimuat dimuat dalam pelbagai
instrumen
internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan melakukan intervensi terhadap masalahmasalah internasl dari suatu negara. Dalam hukum internasional perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh karena itu, hukum internasional
tidak hanya mengatur mengatur perolehan atau hilangnya hilangnya wilayah itu, tetapi yang lebih lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik posotif maupun negatif. Setiap negara memiliki memiliki untuk menambah atau atau memperluas wilayahnya. Dilihat dari dari praktik negara, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk dapat memperluas wilayahnya yaitu : 1. Akresi Akresi adalah penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Sebagai contoh adalah terbentuknya pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai, atau mengeringnya bagian sungai disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran sungai. Penambahan wilayah dalam bentuk pulau baru dapat juga disebabkan oleh letusan gunung berapi di laut. 2. Cessi Merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh tambahan wilayah. Dasar pemikiran yang yang melandasi cessi adalah bahwa bahwa penyerahan suatu wilayah atau bagian bagian wilayah adalah hak yang melekat pada kedaulatan negara. Cessi merupakan cara penyerahan wilayyah secara damai yang biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian perdamaian Yng mengakhiri perang. 3. Okupasi Okupasi menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun yang dapat berupa suatu terra nullius yang baru ditemukan. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan orang perorangan, secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. 4. Preskripsi Preskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada dibawah dibawah kedaulatan kedaulatan negara negara ini. ini. Kesulitan untuk
dapat menerima menerima
preskripsi sebagai asas hukum hukum internasional internasional dalam perolehan wilayah wilayah adalah bahwa tidak banyak praktik negara untuk itu. 5. Aneksasi Aneksasi adalah cara perolehan wilayah secara paksa berdasarkan dua kondisi, yaitu : 1. wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasinya 2. pada waktu suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah , wilayah tersebut telah benar-benar berada dibawah penguasaan negara tadi.