Hak Cipta Ridwan Khairandy
1
Pihak Penawaran
Pihak Negosiasi
Penerimaan
Tawar-menawar
Kesepakatan Perjanjian atau Kontrak Lisan
Tertulis Akte Otentik
Akte di bawah Tangan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
2
Pengertian Kontrak dalam Hukum Romawi Contractus
Contrahere
Membuat perikatan tanpa persetujuan
Conventio
Convenire
Pertemuan atau ada satu pendapat
Contract
Overeenkomst Hak Cipta Ridwan Khairandy
3
Pengertian Perjanjian atau Kontrak Kontrak = Perjanjian
Janji
Pernyataan yang dibuat seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana Seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji Hak Cipta Ridwan Khairandy
4
Makna Kontrak
Contract
Overenkomst
Perjanjian atau Kontrak Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji Hak Cipta Ridwan Khairandy
5
Janji Tidak Sama dengan Perjanjian Menurut Sudikno Mertokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian, walau janji itu didasarkan kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy
6
Dasar Hukum Kontrak Indonesia Buku Buku III III KUHP KUHPer erda data ta;; Buku Buku III III KUH KUHPe Perd rdat ata a bersifat pelengkap Buku Buku III III KUH KUHPe Perd rdat ata a bersifat terbuka Hak Cipta Ridwan Khairandy
7
Pengertian Kontrak dalam KUHPerdata Judul Bab II Buku III KUHPerdata: Perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak Pasal 1313 KUHPerdata: Suatu perbuatan yang terjadi antara satu org atau lebih mengikatkan dirinya terhadap org lain
Hak Cipta Ridwan Khairandy
8
Pendapat Pakar tentang Definisi Kontrak Berdasar Pasal 1313 KUHPerdata Tidak lengkap sekaligus terlalu luas Tidak lengkap karena definisi tersebut cenderung ke arah kontrak sepihak, tidak mencakup kontrak timbal balik Terlalu luas karena mencakup pula perbuatan dalam perbuatan melawan hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
9
American Restatement of Contract (Second) Contra Cont ract ct is a pro prom mis ise e or or set set of of promises for a breach of which the law give a remedy or performance of which the law in some why recognizes a duty The Su The Subs bsta tanc nce e of co cont ntra ract ct a mutual agreement among parties which create a legal obligation which legally binding
Hak Cipta Ridwan Khairandy
10
Unsur--Unsur Unsur -Unsur Kontrak
Kontrak Essensialia
Accidentalia
Naturalia
Hak Cipta Ridwan Khairandy
11
Unsur--Unsur Unsur -Unsur Kontrak
Unsur-unsur -unsur yang Essensialia: Unsurselalu harus ada dalam suatu kontrak
UnsurUnsur-unsur -unsur yang oleh undangundang-undang -undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirkan menyingkir kan atau menggantinya Acc identalia Unsur-unsur -unsur yang Acc identalia: Unsurditambahkan oleh para pihak
N aturalia aturalia:
Hak Cipta Ridwan Khairandy
12
Syarat Sahnya Kontrak Pasal 1320 BW 1. 2. 3. 4.
Adanya Adan ya kata kata sep sepak akat at Kecakapan Kecak apan para pihak pihak untuk untuk memb membuat uat perikatan perikatan Harus Har us ada ada suatu suatu hal ter tertent tentu u Harus Har us ada ada kausa kausa hukum hukum yan yang g halal halal
Persyaratan Subjek
Objek
Bagaimana penerapan syarat-syarat di atas dalam kontrak melalui Electronic Commerce ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
13
Syarat Sahnya Perjanjian (Syarat Adanya Perjanjian) ² ² Pasal 1320 KUHPerdata
A Adanya
kata sepakat
Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
Harus ada suatu hal tertentu
Harus ada kausa hukum yang halal Hak Cipta Ridwan Khairandy
14
Klasifikasi Persyaratan
Persyaratan tersebut oleh doktrin diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni persyaratan yang bersifat subjektif dan objektif
Persyaratan subjektif berkaitan orang (subjek) yang membuat perjanjian
Persyaratan objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian
Hak Cipta Ridwan Khairandy
15
Electronic
Commerce
Transaksi bisnis melalui Internet
E-Commerce
Transaksi melalui Chatting dan Video Conference
Transaksi melalui E-Mail
Kontrak mel alui alui Situs (Web)
Electroni Elect ronicc Contract Contract Onli Online ne Contract Contract
Hak Cipta Ridwan Khairandy
16
Cacat Kehendak
Kontrak Kata Sepakat
Cacat Kehendak Penipuan
Paksaan Kekhilafan Hak Cipta Ridwan Khairandy
17
Penyalahgunaan Penyalahguna an Keadaan dalam Kontrak Kontrak
P i h ak
Pihak Posisi tawar tidak seimbang
Posisi Tawar Lebih Kuat
Tidak ada: 1. Pa Paks ksa aan 2. Ke Keke keli liru ruan an 3. Pe Peni nip pua uan n
Menyalahgunakan posisi tawar yang ia miliki, sehingga dapat mendikte kemauannya
Posisi Tawar Lebih Lemah
Tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen, harus mengikuti kemauan pihak lawannya
Hak Cipta Ridwan Khairandy
18
Keunggulan Posisi Tawar
Keunggulan Posisi Tawar Keunggulan Ekonomis Keunggulan Kejiwaan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
19
Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan Posisi
tawar pihak tidak seimbang m emiliki posisi tawar yang Salah satu pihak memiliki lemah Pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat mengetahui kondisi tersebut Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat menyalahgunakan posisi tawarnya Hak Cipta Ridwan Khairandy
20
Indikasi
Penyalahgunaan Keadaan
Ada
syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut
Tampak atau ternyata pihak debitor dalam keadaan ³tertekan´
Apabila
terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitor selain mengikuti kemauan kreditor
Nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik
Hak Cipta Ridwan Khairandy
21
Asas-Asas Perjanjian
Asas Konsensualisme Asas Kebebasan Berkontrak Asas Kekuatan Mengikatnya Mengikatnya kontrak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
22
Asas Konsensualisme Kontra Kontrakk haru haruss didas didasarka arkann kata kata sepakat dari para pihak yang mengadakan kontrak Kont Kontrak rak dila dilahi hirka rkann dari dari kata kata sepakat Kata Kata sep sepak akat at ada adala lah h sumb sumber er hukum kewajiban kontraktual Hak Cipta Ridwan Khairandy
23
Asas
Kebebasan Berkontrak
Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu Kontrak adalah bertemunya kehendak bebas para pihak Kata sepakat harus didasarkan pada kehendak bebas
Hak Cipta Ridwan Khairandy
24
Ruang Lingkup Kebebasan Berkontrak
Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak; Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak Kebebasan untuk menentukan isi kontrak; Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak; Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
25
Asas
Kekuatan Mengikat Kontrak
Segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut; Para pihak harus mematuhi atau melaksanakan isi perjanjian Facta Sunt Servanda
Hak Cipta Ridwan Khairandy
26
Kebebasan Berkontrak
Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak Autonomy of the will
Prinsip non intervensi
Paradigma
Concencus ad idem
Caveat emptor
Pacta sunt servanda
semacam ini sangat sang at mempengaruhi mempengaruhi
Pengadilan
Legislasi Hak Cipta Ridwan Khairandy
27
Ketidakadilan Intervensi
Pengadilan
Iktikad
Baik
Memberikan kewenangan kepada hakim Menafsirkan kontrak sesuai dengan iktikad baik
Menambah Kewajiban kontraktual
Redelijkheid
membatasi dan meniadakan kewajiban kontraktual
en Billijkheid
Hak Cipta Ridwan Khairandy
28
Asumsi Asum si Kebebasan Kebebasan Berko Berkontrak ntrak Kontrak didasarkan pada kesejajaran posisi tawar para pihak Dalam kenyataannya tidak selalu ada kesejajaran posisi tawar para pihak
Ketidakadilan
Iktikad
baik menjadi instrumen bagi hakim untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya kontrak Bahkan, pada akhirnya iktikad baik menjadi super menjadi super eminent principle dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy
29
Abad 19 Individualisme Politik
Ekonomi Laissez Faire
Liberalisme Ekspresi Hukum Kebebasan Berkontrak Kritik/Kelemahan
Ketidakadilan Berkembang: 1. Doktrin Iktikad Baik 2. Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Hak Cipta Ridwan Khairandy
30
Syarat Sahnya Kontrak dalam Hukum Romawi Causa Civilis Obligandi Verbis
Re
Literis
ormalitas as Formalit
Tertentu Tertentu
Belakangan berkembang
Contractus Ex Consensu
E mptio mptio Venditio
Locatio Conductio
Societas
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Mandatum
31
Sumber Kewajiban Kontraktual Convergence of the wills Concensus
Individual choice
Free choice
Caveat emptor Volenti fit injuria Kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan kontrak
Kontrak harus diperlakukan sakral oleh pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy
32
Iktikad Baik Iktikad
baik dalam hukum Indonesia terbatas pada pelaksanaan kontrak
Makna iktikad baik sangat abstrak
Tidak ada penjelasan pengertian iktikad baik dalam peraturan perundang-undangan
Tafsiran
iktikad baik diserahkan kepada pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy
33
Timbul Permasalahan
Apa makna iktikad baik ?
Apa standar iktikad baik?
Apa fungsi iktikad baik?
Timbul Pro-Kontra
Pandangan positif
Pandangan negatif atau skeptis Hak Cipta Ridwan Khairandy
34
Iktikad
Baik dalam Hukum Romawi Bona Fides
Para pihak harus memegang teguh janji
Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan kepada salah satu pihak
Mematuhi Kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat atau jujur, walaupun kewajiban itu tak secara tegas diperjanjikan
Universal Social Force Hak Cipta Ridwan Khairandy
35
Iktikad Baik dalam Hukum Romawi Para pihak harus memegang teguh janji Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan kepada salah satu pihak Mematuhi Kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat atau jujur, walaupun kewajiban itu tak secara tegas diperjanjikan U niversal niversal Social Force Hak Cipta Ridwan Khairandy
36
Iktikad Baik dalam Hukum Kanonik Iktikad
Baik
Dimasukkan ke dalam hukum sebagai kejujuran individual Norma moral individual akan kejujuran dan kepatuhan kepadaa Tuhan kepad Tuhan Hak Cipta Ridwan Khairandy
37
Iktikad Baik dalam Lex Mercatoria Lex
Hukum
kebiasaan yang berkembang di kalangan pedagang di Eropa pada abad pertengahan
Mercatoria
Transaksi komersial harus fairly exchange Prinsip
Resiprositas
Hak Cipta Ridwan Khairandy
38
Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak Belanda dan Jerman Iktikad
Baik
Hukum Kontrak
Hukum Kontrak
Belanda
Jerman Isi Perjanjian
Redelijkheid en Redelijkheid Billijkheid
True und Glauben
Hak Cipta Ridwan Khairandy
39
Asas Iktikad
Baik
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: ´Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik´.
Tidak ada pengertian yang dimaksud dengan iktikad baik
Dalam doktrin dan yurisprudensi, iktikad baik dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut
Isi perjanjian harus rasional dan patut Hak Cipta Ridwan Khairandy
40
Standar Iktikad Baik Di Belanda Standar Objektif Di Amerika Amerika Serikat
Standar Subjektif
Standar Objektif
Hak Cipta Ridwan Khairandy
41
Fungsi Iktikad Baik Iktikad Baik Pelaksanaa Pelaksanaan n Kontrak
Kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik
Aanvullende A anvullende werking van de goede trouw 1. HR 10 Feb Feb 192 1921, 1, NJ 192 1921, 1, 409 409 2. Los v. De A uto Financier , HR 13 Maret Auto 1964, NJ 1964, 188
Beperkende en dererogerende werking van de goede trouw 1.Stork v. Haaarlemsche Katoen Maatschappij , HR 8 Jan 1926, NJ 1926, 203 2 .Saladin V. HBU , HR 19 Mei 1976, NJ 1976, 261 3.Sperij R Rand Arrest , HR 23 April 1983, NJ 1983, 627
Hak Cipta Ridwan Khairandy
42
Iktikad
Baik Pra Kontrak
Di
Indonesia belum ada pengaturan hukumnya dalam KUHPerdata Di Belanda, walaupun belum diatur dalam NBW, tetapi telah diterima oleh yurisprudensi Hak Cipta Ridwan Khairandy
43
Tolok Ukur Iktikad Baik Pra Kontrak Contractuele Zorgvuldigheid (Asas Kehati-hatian dalam Berkontrak)
Onderzoekplicht (Kewajiban untuk Meneliti)
2
1
Mededelingsplicht (Kewajiban untuk Menjelaskan) Hak Cipta Ridwan Khairandy
44
Perluasan Konsep Iktikad Baik Dasar Hubungan Hukum Pra kontrak ?
Kontrak ?
Perbua Per buatan tan mel melaw awan an Hukum ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
45
Iktikad
Baik Pra Kontrak
Dikembangkan oleh
Doktrin Culpa in Contrahendo
Putusan Pengadilan
Dalam Perkara erkara Baris Baris v. Riezenkampt , HR 15 Jan, NJ 1958, 67, diputuskan bahwa hubungan hukum pra kontrak kontra k merupakan merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai iktikad baik (van (van een rechtsverhouding die door de goede trouw beheerst wordt )
Hak Cipta Ridwan Khairandy
46
Iktikad Baik Pra Kontrak P las las v. Valburg , HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723
Tiga Tahap
Proses Negosiasi
1.
Initial Stage
2 .
Continuing Stage
3. Final Stage Putusan Pengadilan di
Belanda sangat dipengaruhi Yurisprudensi Yurisprudensi Jerman, diantaranya Linoleum Case, Case, Reichsgericht 7 December 1911, RGZ 78, 239
Hak Cipta Ridwan Khairandy
47
Klasifikasi Kontrak Kontrak Kontrak Bernama (Typical Contract, Nominate Contract, Contractus Nominati)
Kontrak Tidak Bernama (Atypical Contract, Innominate Contract, Innominati Contract)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
48
Kontrak Bernama
Kontrak Jual Beli Kontrak Tukar Menukar Kontrak Sewa Menyewa Kontrak untuk melakukan pekerjaan Kontrak Persekutuan Kontrak Hibah Kontrak Penitipan Barang Kontrak Pinjam Pakai Kontrak Pinjam Meminjam Kontrak Bunga Tetap atau Bunga Abadi Kontrak UntungUntung-untungan -untungan Kontrak Pemberian Kuasa Kontrak Perdamaian Hak Cipta Ridwan Khairandy
49
Contoh Kontrak Tidak Bernama
Kontrak Beli Sewa Kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing ( Leasing)) Kontrak Franchising Kontrak Kerjasama Patungan ((Joint Joint Venture Venture)) Kontrak Keagenan Kontrak Distribusi Barang Production Sharing Contract
Hak Cipta Ridwan Khairandy
50
Kontrak Tidak Bernama
Kontrak Tidak Bernama Diatur dalam UU Di luar KUHPerdata Kontrak Bagi (Sharing Production Contract) Migas
Diciptakan dan Berkembang Dalam Praktik (Masyarakat) Dan belum diatur UU 1. Beli Se Sewa 2. Jo Joint int Ven Ventu ture re 3. Kon Kontrak trak Kea Keagen genan an 4. Kon Kontrak trak Dis Distrib tribusi usi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
51
Klasifikasi Kontrak Kontrak Kontrak Timbal Balik (Bilateral Contract, Reciprocal Contract or Synallagmatic)
Kontrak Sepihak (Unilateral Contracts)
These contracts are characterized by their reciprocal prestations which are independent indepen dent in that that if one party fails to perform the other party is not bound to perform either
Unilateral contracts contracts are those which imposes an obligation to perform pe rform upon one one only of the parties to the contract, e.g. the contract cont ract of dona donation tion
Hak Cipta Ridwan Khairandy
52
Klasifikasi Kontrak Contract Consensual Contract
Real Contract
This is a classification which ia based upon the formation formation of contra contracts cts Consensual contract contract are formed for med upon a mere consensus consensus of the parties
Real contract are formed not only a mere consensus of the parties, but also also require the deliv delivery ery of the object for their formation
Hak Cipta Ridwan Khairandy
53
Classification of Contract Contract
Underlying Contract Main contract have an independent reason for existence
Auxiliary
Contract
The charact characterist eristic ic off an auxiliary auxiliary is that it depends on external legal relationship. e.g. a contract of suretyship that strengthens a contract of loan that that changes changes the the term on another contract
Hak Cipta Ridwan Khairandy
54
Orang
yang Tidak Cakap Membuat Kontrak ( Onbekwaam Onbekwaam )
Anak
di bawah Umur (Pasal 1330 KUHPerdata) Orang yang Diletakkan di bawah pengampuan (Pasal 1330 jo 433 KUHPerdata) Perempuan yang Telah Menikah (Pasal 1330 jo 108 et.seq KUHPerdata)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
55
Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian 21 tahun atau telah kawin (Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata) 18 tahun (UU No. 1 Tahun 1974) 18 Tahun atau telah kawin (UU No. 30 Tahun 2004) Mana yang Berlaku ? Ingat asas-asas peraturan Perundang-undangan
56
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Halangan Berprestasi Perikatan Para Pihak Prestasi Penghalang Wanprestasi
Keadaan Memaksa Hak Cipta Ridwan Khairandy
57
Prestasi Kewajiban seorang debitor untuk melaksanakan Sesuatu yang ditentukan dalam kontrak
Menyerahkan
Sesuatu
Melakukan
Suatu Perbuatan Tertentu
Tidak Berbuat Sesuatu
Hak Cipta Ridwan Khairandy
58
Wan Prestasi Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak
Tidak melaksanakan sama sekali apa yang diperjanjikan; atau Terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan; atau Melaksanakan, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
59
Tuntutan terhadap Debitor yang Melakukan Tindakan Wanprestasi
Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
Meminta ganti rugi; atau
Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi; atau Meminta pembatalan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
60
Unsur-Unsur Keadaan Memaksa (Overmacht atau Force Majeur) Berdasar Pasal 1244 BW
Tidak memenuhi prestasi Ada sebab di luar kesalahan debitor Faktor penyebab itu tak terduga sebelumnya dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor
Hak Cipta Ridwan Khairandy
61
Unsur-Unsur Keadaan Memaksa Berdasar Pasal Unsur-Unsur Pa sal 1244 dan Pasal 1444 KUHPerdata
Pelaksanaan perjanjian dihalangi (Pasal 1244 KUHPerdata Halangan tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor (Pasal 1444 KUHPerdata)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
62
Perjanjian Dihalangi Agar dapat dibebaskan dari kewajiban memenuhi perjanjian karena keadaan memaksa, harus ada keadaan yang menghalangi debitor untuk memenuhi memenuhi prestasinya Hak Cipta Ridwan Khairandy
63
Halangan Tidak Dapat Diipertanggungjawabkan Walaupun
ada halangan untuk melaksanakan perjanjian, tapi jika halangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor, maka tak ada keadaan memaksa
Hak Cipta Ridwan Khairandy
64
Halangan Dapat Dipertangungjawabkan Kepada Debitor
Halangan itu terjadi karena kesalahan debitor
Halangan dimaksud tersebut memang wajar menjadi risikonya Hak Cipta Ridwan Khairandy
65
Risiko yang Berkaitan dengan halangan yang Dipertanggungjawabkan
Halangan terjadi dalam masa cidera dalam masa cidera janji Adanya halangan berprestasi sudah diketahui lebih dahulu Halangan terjadi kesalahan orang atau jasanya dipakai oleh debitor untuk melaksanakan perjanjian Halangan terjadi karena alat atau sarana yang dipakai cacat atau tidak memadai Hak Cipta Ridwan Khairandy
66
Macam-Macam Ketidakmungkinan
Ketidakmungkinan logis (logische onmogelijkheid ) Ketidakmungkinan praktis ( practische onmegelijkheid ) Ketidakmungkinan karena UU (w ettelijke ettelijke onmegelijkheid ) Ketidakmungkinan moral (morele onmogelijkheid )
Hak Cipta Ridwan Khairandy
67
Alasan Pembenar Keadaan memaksa menjadi alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond ) untuk membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
68
Akibat Hukum Keadaan Memaksa 1. 2. 3. 4.
Kreditor tak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi Kreditor tak dapat menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai Kreditor tak dapat meminta pembatalan perjanjian Dalam perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi
Hak H ak C Cipta ipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
69 69
Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa
Bentuk Umum
1.Keadaan alam 2.Kehilangan 3.Pencurian
Bentuk Khusus
1.UU 2.T 2. Tingkah laku pihak ketiga 3. Pemogokan Hak Cipta Ridwan Khairandy
70
Pembuktian Keadaan Memaksa Debitor Harus Membuktikan:
Dia tidak bersalah
Dia tidak memenuhi kewajibannya dengan cara lain
Dia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan UU, Perjanjian, atau iktikad baik
Hak Cipta Ridwan Khairandy
71
Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang
Alimentasi Zaakwaarneming Pembayaran yang Tidak Terutang Perbuatan Melawan Hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
72
Pasal 1365 KUHPerdata Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
73
Perbuatan Melawan Hukum
Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada substansi
Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna perbuatan melawan hukum
Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
Menjadi ketentuan ³abadi´ Hak Cipta Ridwan Khairandy
74
Implikasi Perumusan Pasal 1365 KUHPerdata Makna perbuatan melawan hukum terus berkembang berkembang;; Menjadi stimulan terjadinya penemuan hukum secara terus menerus
Hak Cipta Ridwan Khairandy
75
Unsur-Unsur
yang Terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata
Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);
Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum;
Ada kesalahan; Perbuatan itu menimbulkan kerugian; Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
Hak Cipta Ridwan Khairandy
76
Penafsiran Perbuatan Melawan Berdasar Pasal 1365 KUHPerdata
Penafsiran makna perbuatan melaw m elawan an hukum berkembang
Mengikuti sikap dan penafsiran HR
Penafsiran sempit (sebelum tahun 1919)
Penafsiran luas (sesudah tahun 1919)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
77
Penafsiran Sempit
Hak subjektif di sini adalah hak subjektif subj ektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang; Hak itu diatur oleh undang-undang; Kalau seseorang akan menggugat berdasar perbuatan melawan hukum harus dapat menunjukkan undang-undang yang menjadi gugatannya Perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melanggar undang-undang Hak Cipta Ridwan Khairandy
78
Penafsiran Sempit Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika: 1. melanggar hak subjektif orang lain 2. perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
Hak Cipta Ridwan Khairandy
79
Hak Subjektif
Hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik
Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya
Hak Cipta Ridwan Khairandy
80
Penafsiran Luas Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan UU atau kewajiban hukum pelaku yang diatur UU, tetapi juga perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis, yakni kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan mem perhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat
Hak Cipta Ridwan Khairandy
81
Empat Perilaku yang Melawan Hukum yang melanggar hak orang lain; yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yang bertentangan dengan kesusilaan; dan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup
Hak Cipta Ridwan Khairandy
82
Melanggar Hak Subjektif
Melanggar hak subjektif berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang
Yurisprudensi memberikan arti hak subjektif sebagai berikut:
Hak Cipta Ridwan Khairandy
83
Hak Subjektif
Suatu pelanggaran hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum jika perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain,
Menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
84
Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku
Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku
Hak Cipta Ridwan Khairandy
85
Bertentangan Kaidah Kesusilaan
Bertentangan dengan normanorma moral, sepanjang diakui dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
86
Bertentangan dengan Kepatutan
Dalam hal ini harus diperhatikan kepentingan diri sendiri dan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
87
Kesalahan Pembentuk UU memiliki kehendak yang menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelakunya
Hak Cipta Ridwan Khairandy
88
Kesalahan Istilah
kesalahan juga digunakan dalam kealpaan sebagai lawan kesengajaan
Kesalahan
mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti sempit dan dalam arti luas
Kesalahan
dalam arti luas mencakup m encakup kealpaan kealpaan dan kesengajaan
Kesalahan
dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
89
Istilah Kesalahan Menurut Pembentuk Pem bentuk UU Memiliki Arti:
Tanggung jawab pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut
Kealpaan sebagai lawan kesengajaan
Sifat melawan hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
90
Ganti
Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum
UU tidak mengatur penentuan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata dapat diterapkan secara analogi dalam perbuatan melawan hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy
91
Ganti
Rugi dalam Perbuatan Perb uatan Melawan Hukum
Dalam
PMH, besarnya ganti rugi ditetapkan dengan taksiran sedapat mungkin dikembalikan kepada posisi atau keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (restitutio (restitutio in integrum) Dalam wan prestasi, adakalanya jumlah ganti telah ditetapkan Pasal 1243 KUHPerdata; Biaya yang dikeluarkan, kerugian, dan bunga Pasal 1246 KUHPerdata: kreditor dapat menuntut kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang diharapkan Hak Cipta Ridwan Khairandy
92
Hak Cipta Ridwan Khairandy
93
Pertanyaan dan Permasalahan Penting
Sengketa
atau gugatan ganti kerugian dalam kontrak dalam sistem hukum perikatan Indonesia dapat didasarkan pada wan prestasi dan/atau perbuatan melawan hukum; Persoalannya adalah : Kapan digunakan wanprestasi kapan pula digunakan perbuatan melawan hukum ?; Dalam praktik di Indonesia, seringkali membingungkan; Di Common Law System, tort (PMH) tidak dapat digunakan dalam kontrak. Hak Cipta Ridwan Khairandy
94
Kontrak Standar (Kontrak Baku, Kontrak Adhesi)
Perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hampir tak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan Hak Cipta Ridwan Khairandy
95
Contoh Kontrak
Standar
Perjanj njiian Penga gan ngk gku uta tan n Laut Perjanjian Kredit Perjanj njiian Pemb mbiiaya yaan an di Lembaga-Lemba Lembaga-Lembaga ga Pembiayaan Perjanj njiian Penga gan ngk gku uta tan n Udara Hak Cipta Ridwan Khairandy
96
Klausul Eksonerasi (Klausul Eksemsi) Klausul yang bertujuan untuk membebaskan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksanakan melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut Hak Cipta Ridwan Khairandy
97
Klausul Eksonerasi = Klausul Eksemsi (Exoneratie Clausule=Exemption Clause)
Perjanjian Klausul Jika ada wan prestasi Pembebasan Tanggung jawab
Pembatasan Ganti Rugi Hak Cipta Ridwan Khairandy
98
Pandangan Pakar terhadap Keabsahan Kontrak Baku
Sluiter : Kontrak baku bukan perjanjian atau kontrak, karena kedudukan pengusaha (yang menentukan klausul kontrak) bertindak layaknya pembentuk UU Swasta (legio particuliere wetgever ) ( dwangcontract ) Pitlo: Kontrak standar adalah kontrak paksa (dwangcontract Stein: Kontrak Baku dapat diterima berdasar fiksi adanya kemauan dan kepercayaan ( f ( f ictie van wil en vertrouwen ) Hondius: Kontrak baku mengikat berdasar kebiasaan
gebruik ) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu ( gebruik lintas bisnis
Hak Cipta Ridwan Khairandy
99
Sikap Pengadilan Common Law Sebelum 1960 1960--an -an Tak perduli karena hukum kontrak common law masih dipengaruhi doktrin Caveat Caveat Emptor Emptor ((let let the buyer beware)) beware
Setelah 1960 1960--an -an Pengadilan melakukan intervensi berdasar doktrin unconscionability
Sejak akhir 19701970-an -an Intervensi pengadilan berdasarkan doktrin iktikad baik
Hak Cipta Ridwan Khairandy
100
Kontrak Baku Hal yang perlu dipermasalahkan adalah kewajaran klausul yang ada di dalamnya
Keabsahan kontrak baku tidak perlu dipermasalahkan lagi
Biasanya sangat berat sebelah Keabsahan klausul atau keterikatan para pihak?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
101
Aturan--Aturan Aturan - Aturan Aturan Dasar yang Harus Diperhatikan Para Pihak agar Isi Kontrak Baku Mengikat
Kontrak Baku Dokumen Dokumen yang ditandatangani
Dokumen yang tidak ditandatangani
Duty to Read Jika sudah ditandatangani menjadi mengikat, sehingga tidak dipermasalahkan apakah ia telah membaca atau memahami isi kontrak
a. b. c. d. e.
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Sifatt dok Sifa okum ume en Pemb Pe mber erit itahu ahuan an yang yang laya layak k Saat Sa at pe pemb mber erit itah ahua uan n Cour Co urse se of de deal alin ing g Peru Pe rumu musa san n haru haruss jela jelass 102
Penerapan Penyalahgunaan dan Iktikad Baik
Kontrak Baku
Berat at Sebel Sebelah ah Tidak Adil Ber
Penyalahgunaan Keadaan
Iktikad Baik pra kontrak
Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak
Kepatutan Tolok Ukur ?
Tolok Ukur ? Tolok Ukur ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
103
Kontrak Baku dan UU Perlindungan Konsumen
Kontrak Baku
Kontrak Baku Dikaitkan unsur kausa hukum yang halal
a. Pasal 18 ayat (1) b. Pasal 18 ayat (2)
Pasal 18 ayat (3)
Batal Demi Hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy
104
Klausul--Klausul Klausul -Klausul yang Dilarang (Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999)
Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
Hak Cipta Ridwan Khairandy
105
Klausul-Klausul Klausul-K lausul yang Dilarang (Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
Hak Cipta Ridwan Khairandy
106
Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti
Hak Cipta Ridwan Khairandy
107
Akibat
Hukum Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999
Larangan tersebut dikaitkan dengan kausa hukum yang halal Jika kontrak standar melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) di atas, kontrak batal demi hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
108
Beli Sewa (H ire ire Purchase = H uurkoo uurkoo p)
Pengertian Beli Sewa
Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli Angsuran
Disamakan dengan Perjanjian Sewa Menyewa
Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli
Hak Cipta Ridwan Khairandy
109
Beli Sewa Disamakan dengan Jual Beli Angsuran
Pengertian Beli Sewa dalam BW Belanda bij partij en en Huurkoop is de koop en verkoop op rkoop op afbetaling, waar bij veer een eenkom en, en, dat de verkocht e z aak ele afl eve evering in o vee aak ni et door enk ele eig endom o vee veergaat, maar pass door ver v vulling lling v an u an d e koopporr enkomst verschuldigds is .6.1657h .1) .1) rschuldigds is (Art .6.1657
Unsur -Unsur -Unsur Be Beli Sewa li Sewa Jual beli dengan angsuran 2. Pembeli tidak langsung memiliki barang yang dibeli 3. Penyerahan hak milik dilakukan pembayaran angsuran terakhir 1.
Hak Cipta Ridwan Khairandy
110
Pengertian Beli Sewa berdasar Pasal 1 a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II /1980: Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan harga yang disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual
Hak Cipta Ridwan Khairandy
111
Unsur-Unsur Beli Sewa
Jual beli barang Penjualan dengan memperhitungk m emperhitungkan an setiap pembayaran Barang dalam beli sewa diserahkan kepada pembeli Penyerahan hak milik terjadi pelunasan terakhir
Hak Cipta Ridwan Khairandy
112
Beli Beli Sewa Sewa dis amakan amakan d engan engan Sewa M enyewa enyewa Beli sewa adalah perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya (Hire Purchase Act 1965)
Perjanjian beli sewa pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau ada uang sewa dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barang menjadi miliknya (Wirjono Prodjodikoro) Prodjodikoro)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
113
Beli sewa adalah Campuran antara Perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa Sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya mendekati jual beli daripada darip ada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa
Hak Cipta Ridwan Khairandy
114
Klausul-Klausul Penting dalam Kontrak Beli Sewa
Klausul penundaan peralihan hak
Klausul menggugurkan m enggugurkan (verval clausule)
Klausul status uang yang telah dibayar
Klausul larangan memindahtangankan
Klausul pemeliharaan
Klausul risiko Hak Cipta Ridwan Khairandy
115
Sewa Guna Usaha (Leasing) SK Menkeu R I No. 1169/KMK.01/ 1991
Pembiayaan berbentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak lease) maupun sewa guna opsi ( f ( f inancial lease) lease) usaha tanpa hak opsi (operating ( operating lease) untuk dipergunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala
Hak Cipta Ridwan Khairandy
116
Unsur--Unsur Unsur -Unsur Sewa Guna Usaha
Suatu pembiayaan pembiayaan perusahaan
Penyediaan Peny ediaan barang modal
Jangka waktu
Pembayaran kembali Pembayaran k embali secara berkala
Hak opsi untuk membeli barang modal
Nilai sisa (residu) Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
117 117
Tujuan Leasing Mempe Memp ero rolleh hak un unttuk memakai suatu benda tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut Mempe Memp ero rolleh hak un unttuk memakai suatu benda dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut Hak Cipta Ridwan Khairandy
118
Jenis-Jenis Leasing Leasing
Financial Lease
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Operating Lease
119
Hubungan Para Pihak dalam Leasing
Financial
Lease
Lessor
Lessee Uang Sewa
Dibeli
Supplier Disewakan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
120
Operating
Lease Lessee
Lessor Memiliki Barang
Disewakan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
121
Perjanjian Keagenan Komisi Agen
Prinsipal Kuasa
Agen berfungsi menjualkan produk prinsipal kepada konsumen dengan dengan harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Untuk ia mendapatkan komisi dari prinsipal. Hak Cipta Ridwan Khairandy
122
Anatomi Perjanjian Keagenan
(Titel) Judul (T Pembukaan Komparisi Premis Penunjukkan Agen Wilayah Jangka Waktu
Hak Cipta Ridwan Khairandy
123
Anatomi Perjanjian Keagenan
Hak dan Kewajiban Agen Berakhirnya perjanjian Hukum yang berlaku (jika melibatkan orang atau BH asing) Penyelesaian sengketa Lain--lain Lain -lain Penutup Tanda tangan para pihak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
124
Perjanjian Distribusi Barang p Agreement ) (Distributorshi Perjanjian Jual Beli
Prinsipal
Dijual
Distributor
Produk
Beli Hak Cipta Ridwan Khairandy
Dijual
Konsumen 125
Anatomi Perjanjian Distribusi
Judul Pembukaan Komparisi Premis Penunjukkan dan wilayah distribusi Jangka waktu Merek dan kemasan Pembelian pertama Kesesuaian program produksi Penyerahan barang dan tanggung jawab Hak Cipta Ridwan Khairandy
126
Laporan penjualan dan persediaan barang Ketentuan dan syaratsyarat -syarat -syarat Harga penjualan Penjualan oleh pihak kedua Promosi Larangan Sisa produksi Hukum yang berlaku Perselisihan Penutup Tanda tangan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
127
Joint Venture Agreement PT Perkapalan
San Yang Ltd
Dong Hang Ltd
(Indonesia)
(Singapore)
(Korea)
Joint Venture Agreement (Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan
PT San Dong Indonesia
Joint Venture Venture Company (Perusahaan Patungan) Patu ngan) Hak Cipta Ridwan Khairandy
128
Joint Venture Agreement Judul Pembukaan Komparisi Premis Definisi (jika ada) Tujuan Anggaran Dasar Permodalan Persetujuan Pemerintah Penambahan Modal Pengalihan Saham
Hak Cipta Ridwan Khairandy
129
Lanjutan Joint Venture Agreement RUPS Dewan Direksi Dewan Komisaris Biaya--Biaya -Biaya yang telah dikeluarkan Biaya Bahasa Amandemen Keadaan memaksa Wan prestasi Pilihan hukum Penyelesaian Sengketa Komunikasi Penutup
Hak Cipta Ridwan Khairandy
130
Production Sharing Contract Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi Eksploitasi Hak Cipta Ridwan Khairandy
131
Production Sharing Contract Eksploitasi
Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia Production Sharing Contract (PSC) Hak Cipta Ridwan Khairandy
132
Production Sharing Contract
Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dan badan usaha dan/atau badan usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil Hak Cipta Ridwan Khairandy
133
Subjek Production Sharing Contract Production Sharing Contract Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
Kontraktor
Hak Cipta Ridwan Khairandy
134
Kontraktor Production Sharing Contract Kontraktor
Badan Usaha Tetap
Badan Usaha
Hak Cipta Ridwan Khairandy
135
BP Migas
Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu
Hak Cipta Ridwan Khairandy
136
Badan Usaha Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha bersifat tetap atau terus menerus m enerus yang yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang--undangan perundang -undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Indonesia
Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
137 137
Generasi
KPS
Genera Gen erasi si Pert Pertama ama (1974 (1974 ± 197 1977) 7)
Genera Gen erasi si Kedu Kedua a (1978 (1978 ± 198 1987) 7)
Genera Gen erasi si Keti Ketiga ga (1988 (1988 ± 200 2002) 2)
Generasi Keempat (2002 ± Sekarang)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
138
Badan Usaha Tetap Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Indonesia yang yang melakukan m elakukan kegiatan di Indonesia
Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
139 139
Kontrak Karya (Contract of Work) Sumber Daya Alam Bukan Minyak dan Gas Bumi Misal: Batu Bara, Tembaga, Emas, dan Nikel Ekspl Eksplora orasi si - Ekspl Eksploit oitasi asi Kontrak Karya Hak Cipta Ridwan Khairandy
140
Kontrak Karya
Kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah dan Badan Usaha Asing atau Badan Usaha Patungan antara badan usaha asing dengan badan usaha Indonesia dalam bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi untuk waktu tertentu Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Hak Cipta Ridwan Khairandy
141
Para Pihak dan Kedudukan Hukumnya Kontrak Karya
Pemerintah
Badan Usaha
Sumber Daya Alam
Pemilik
Kontraktor
Hak Cipta Ridwan Khairandy
142
Hak Kontraktor
Mencari;
Eksplorasi;
Eksploitasi;
Mengolah, memurnikan, menyimpan, dan mengangkut Memasarkan dan menjual
Hak Cipta Ridwan Khairandy
143
Kewajiban Kontraktor
Menyetor iuran tetap; Membayar iuran ekpsloitasi atau produksi (royalti);
Menyetor PPH;
Menyetor PPN¶
Membayar; dan
Membayar pajak-pajak lainnya
Hak Cipta Ridwan Khairandy
144
Hak Negara
Mendapat royalti; Mendapat pembayaran pembayaran pajakpajak; dan Mendapat pungutanpungutan lainnya
Hak Cipta Ridwan Khairandy
145
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
Eksploitasi untuk pertambangan batu bara didasarkan pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
Para pihaknya adalah pemerintah dan badan usaha
Hak Cipta Ridwan Khairandy
146
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
Sejak 2009 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kontrak Karya sudah tidak diterapkan lagi Diganti dengan sistem perizinan Kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B hanya melanjutkan kontrak yang ada.
Hak Cipta Ridwan Khairandy
147