BAB I PENDAHULUAN A.PENGERTIAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara antara negara negara pantai pantai atau yang berhub berhubung ungan an dengan dengan pantai pantai,, yang yang terk terkur urun ung g oleh oleh dara darata tan n dan dan atau atau orga organi nisa sasi si maup maupun un su suby byek ek huk hukum inter internas nasion ional al lainny lainnya, a, yang yang mengat mengatur ur mengen mengenai ai kedaula edaulatan tan negara negara di laut, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut Hukum laut internasional mempela!ari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristi"a- peristi"a hukum yang ter!adi di laut Hukum laut internasional menga engala lam mi perk erkemb embang angan yang ang teru erus-m s-mener eneru us dan meng engalam alamii penyempurnaan dari "aktu ke "aktu untuk kepentingan umat manusia melalui melalui aturan-at aturan-aturan uran yang berlaku berlaku untuk untuk tiap-tiap tiap-tiap negara negara Pemikir Pemikirananpemikiran pemikiran dari para ahli dan kon#er kon#erensiensi-ko kon#er n#erensi ensi tentang tentang hukum hukum laut inte interrnasi nasion onal al turu turutt me"ar e"arna naii pros proses es perk perkem emba bang ngan an huk hukum laut laut internasional ini B.SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1. Jaman man Roma Romawi wi
Kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh Eropa, demikian juga dengan lautnya yang hampir secara keseluruhan dikuasai oleh Romawi. Penguasaan Penguasaan atas laut oleh Kekaisaran Kekaisaran Romawi Romawi bertujuan bertujuan agar laut bebas dari bajak laut laut sehi sehing ngga ga keam keaman anan an pelay pelayara aran n dapa dapatt terjam terjamin in.. Deng Dengan an aman amanny nyaa pelay pelayara aran n maka maka perdagangan lancar dan pada akhirnya kesejahteraan orang-orang yang hidup di daerahdaerah di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi akan terjamin. Kekuasa Kekuasaan an mutlak mutlak Kekais Kekaisaran aran Romawi Romawi dapat dapat dibena dibenarka rkan n karena karena dengan dengan adanya adanya penguasaan seperti itu Laut engah engah dapat bebas bebas dari ancaman bajak laut. Pemiki Pemikiran ran hukum hukum yang yang meland melandasi asi pengua penguasaan saan mutlak mutlak ini adalah adalah res comm communi uniss omnium omnium yang artinya artinya bahwa laut adalah hak!milik hak!milik bersama umat manusia. "enurut konsep ini laut adalah bebas dan terbuka bagi setiap orang. #ebas artinya bebas dari ancaman bajak laut ketika sedang meman$aatkan laut.
2. Jama Jaman n Aba Abad d Pert Perten enga gaha han n
$
"unculnya banyak negara-negara baru yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi di Eropa yang berarti berakhir pula penguasaan Kekaisaran Romawi atas laut. %al ini memunculkan masalah baru yaitu & siapakah yang memiliki lautan di antara negara-negara baru merdeka tersebut' (egara-negara baru tersebut masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya dengan bermacam-macam argumentasi, seperti & untuk perlindungan kesehatan!karantina) bea cukai) atau pertahanan keamanan dan netralitas. Dengan adanya tuntutan dari negara-negara merdeka tersebut, maka mereka tidak lagi memandang laut sebagai res communis omnium. Kemudian diikuti secara sepihak oleh sebagian negara-negara di Eropa engah yang menyatakan bahwa laut yang berbatasan dengan pantainya secara eksklusi$ adalah haknya. %al ini melahirkan kebutuhan akan perlunya penjelasan mengenai hak-hak tersebut secara hukum termasuk pembatasan pembatasannya. Pada masa ini munculnya usaha-usaha dari para ahli hukum Romawi untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan asas hukum Romawi. *hli-ahli hukum ini dua diantaranya adalah & #artolus dan #aldus.
#artolus membagi laut menjadi + yaitu & a Laut yang berada di bawah kekuasaan dan kedaulatan negara pantai) b Laut yang berada di luar itu yang disebut dengan laut bebas bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapa pun.
#aldus membedakan konsepsi yang berhubungan dengan penguasaan atas laut yaitu& a Pemilikan atas laut) b Pemakaian atas laut) c /urisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. Disamping kedua teori tersebut, perkembangan %ukum Laut 0nternasional juga sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan sepihak negara-negara sebagai pelaksanaan kepentingan mereka masing-masing yang meliputi& a indakan melindungi laut sebagai sumber kekayaan alam terutama perikanan) b indakan menganggap laut sebagai jalur proteksi, baik bea cukai, kesehatan maupun keamanan) %
c indakan melindungi laut sebagai sarana komunikasi.
ahun 123 Paus *le4ander 50 membagi seluruh laut dan samudra di dunia ini menjadi + yaitu & a Di sebelah barat garis meredien garis bujur adalah milik 6panyol) b Di sebelah timut garis meredien garis bujur adalah milik Portugis. Pembagian tersebut dikukuhkan dalam Perjanjian ordesilas 1232 antara 6panyol dan Portugis. Pembagian ini juga adalah uapaya untuk mendamaikan perseteruan antara kedua negara tersebut sejak jatuhnya Kota Konstantinopel ke tangan urki. Portugis yang berhasil sampai ke Kepulauan "aluku melalui 6amudra *tlantik, anjung %arapan 6elatan *$rika dan 0ndia menganggap bahwa 6amudra *tlantik dan 6amudra %india yang mereka lalui sebagai milik mereka. Demikian juga 6panyol yang sampai juga ke Kepulauan "aluku melalui 6amudra Pasi$ik setelah mengitari bagian selatan #enua *merika menuntut 6amudra Pasi$ik sebagai miliknya. Pembagian tersebut tidak berlaku di lautan sebelah utara #enua Eropa, hal ini dibuktikan dengan adanya klaim dominio maris oleh Kerajaan Denmark, yang isinya menyatakan bahwa lautan yang berada di antara pantai-pantai (orwegia, Denmark dan 7reenland adalah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Denmark, sehingga masalah-masalah pelayaran, perikanan dan pemberantasan bajak laut adalah di bawah pengaturan Kerajaan Denmark. %al ini diakui oleh 0nggris, Perancis dan #elanda. 0nggris melakukan hal serupa di bawah pemerintahan Raja 8harles 00 yang menyatakan bahwa laut yang berada di antara Kepulauan 0nggris England, 6cotland dan 0reland adalah King9s 8hamber yang batas-batasnya diukur dengan menggunakan garis-garis lurus dari ujung ke ujung Kepulauan 0nggris. indakan Portugis, 6panyol, 0nggris dan Denmark tersebut ditentang oleh pihak yang memperjuangkan kebebasan berlayar yang menurut mereka laut adalah bebas untuk dilayari oleh siapa pun. Pendukung pendapat ini adalah %:7; 7R;0:6.
3.
Pertarungan Mare Liberum dan Mare Clausum
%ugo 7rotius dalam bukunya yang berjudul "are Liberum 1<=3 mengungkapkan pembelaan atas hak orang #elanda dan orang lain selain 6panyol dan Portugis untuk mengarungi lautan. *rgumentasi ini didasarkan atas pembedaan pengertian antara imperium sou>ereignty dan dominium ownership. "enurutnya kedua hal tersebut berbeda, suatu negara dapat memiliki kedualatan atas bagian-bagian tertentu dari laut tetapi pada umumnya &
tidak dapat memiliki laut. 6edangkan berlayar dan menangkap ikan berkaitan dengan pemilikan atas laut, oleh karena laut tidak dapat dimiliki, maka berlayar dan menangkap ikan tidak dapat dilarang. Pendapat %ugo 7rotius ini dianggap menyerang keputusan Raja ?ames 0 yang melarang nelayan #elanda untuk menangkap ikan di dekat pantai 0nggris. "uncul tanggapan dari penulis 0nggris yaitu @elwood dan 6elden. 6elden berpendapat tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki, karena pada kenyataannya 0nggris telah secara nyata memiliki dan menguasai daerah laut yang cukup luas. Perdebatan antara 7rotius dan penulis 0nggris tersebut sering disebut sebagai #attle o$ he #ooks, karena telah tejadi adu argumentasi melalui buku-buku. "uncul Pontanus sebagai penengah perdebatan tersebut. "enurutnya kedaulatan adalah mencakup wewenang untuk melarang pihak ketiga, sehingga wewenang untuk melarang pelayaran dan penangkapan ikan tidak lagi dikaitkan dengan pemilikan atas laut. Pontanus membagi laut menjadi + bagian, yaitu& a #agian laut yang berdekatan dengan pantai adjecent sea) bagian ini dapat dimiliki!di bawah kedaulatan negara pantai coastal state. b #agian laut yang berada di luar itu, yang meruapakan bagian yang bersi$at bebas.
4.
Teori Tembakan Meriam dan Asalusul !aidah Lebar Laut
"ochtar Kusumaatmadja & pada awal perkembangan %ukum Laut, ada beberapa ukuran yang digunakan untuk menetapkan lebar laut teritorial yaitu& a :kuran tembakan meriam) b :kuran pandangan mata) dan c :kuran marine league. Lebar laut mil pernah dinggap sebagai kaidah lebar laut teritorial yang berlaku umum. *sal usul kaidah ini dianggap berasal dari teori jarak tembak meriam yang dikemukakan oleh 8ornellis >an #ynkershoek , namun kemudian pendapat ini disanggah oleh Rein$eld, @yndham @alker dan Kent. "enurut mereka hal ini harus dilihat dari dua sudut, yaitu&
a LE#*R L*:. Dari sudut lebar laut anggapan bahwa lebar laut mil barasal dari teori tembakan meriam dapat diterima karena, itulah jarak tembakan meriam pada saat itu. (amun dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan bertambahnya jarak tembak sebuah meriam, maka hal ini menjadi kehilangan maknanya.
'
b ER#E(*(7(/* L*: ER0;R0*L 6EP*(?*(7 P*(*0 6E#*7*0 6:*: ?*L:R /*(7 0D*K ERP::6K*(. Dilihat dari sudut ini, dalil tembakan meriam tidak mengenal konsepsi jalur yang memanjang sepanjang pantai, tetapi didasarkan atas penguasaan pantai dengan kekuatan senjata meriam yang terdapat pada tempat-tempat strategis tertentu. ?ika teori ini ingin diterapkan secara konsisten dan sempurna, maka akan memerlukan satuan meriam yang sangat banyak yang ditempatkan sepanjang pantai.
Pada akhirnya "ochtar Kusumaatmadja menyimpulkan& a 6ecara historis konsepsi laut teritorial lahir bersamaan dengan lahirnya konsepsi laut bebas, yaitu saat berakhirnya pertentangan antara mare liberum dan mare clausum. 6aat itu juga merupakan lahirnya %ukum Laut 0nternasional Publik. b 6elain untuk kepentingan keamanan dan netralitas ada kepentingan-kepentingan lain yang mendorong negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya atas laut yang berbatasan degan pantainya, yaitu& pencegahan penyelundupan, kesehatan!karantina
dan perlindungan
perikanan. Pada awal perkembangannya perlindungan tersebut ditampung dalam konsepsi laut teritorial, tetapi di kemudian hari timbul perkembangan di mana ada jalur lain di luar laut teritorial untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
(
BAB II
PEMBAHASAN
B.PERKEMBANGAN KONVENSI JENEWA 1.Geneva Convention 19! "UNCLOS I# )on*ensi +ene*a tentang hukum laut menghasilkan ' empat kon*ensi antara lain . a/on*ention on the 0erritorial 1ea and /ontigous 2one $3 1eptember $45' )on*ensi mengenai Laut 0eritorial dan 2ona 0ambahan6 b/on*ention on the High 1eas &3 1eptembern$45% )on*ensi mengenai Laut Bebas6 7/on*ention on 8ishing and /onser*ation o# the Li*ing 9esour7es o# the High 1eas %3 :aret $455 )on*ensi mengenai Perikanan dan Perlindungan )ekayaan Hayati Laut Lepas6 d/on*ention on the /ontinental 1hel# $3 ;uli $45' )on*ensi mengenai Landas )ontinen $.Geneva Convention 19%& "UNCLOS II# Pada kon#erensi ini membahas masalah yang belum terselesaikan pada kon#erensi UN/L<1 I, misalnya tentang pende=nisian landas kontinen yang !elas dan pasti )on#erensi ini dianggap gagal karena tidak menghasilkan keputusan yang berarti bagi perkembangan hukum laut internasional '.Unite( Nation) Sea*e( Co++ittee 1! ,e)e+*e- 19% "Ko+i)i PBB +en/enai Sea*e(# )on*ensi Hukum Laut atau Hukum per!an!ian Laut, adalah per!an!ian internasional yang dihasilkan dari )on#erensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga UN/L<1 III yang berlangsung dari tahun $4>& sampai dengan tahun $4?% )on*ensi Hukum Laut ini mende=nisikan hak dan tanggung !a"ab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut )on*ensi kesimpulkan pada tahun $4?%, menggantikan per!an!ian internasional mengenai laut tahun $4(? UN/L<1 diberlakukan pada tahun $44', setahun setelah +uyana men!adi 5
negara ke-53 untuk menandatangani per!an!ian Untuk saat ini telah $(? negara dan :asyarakat Eropa telah bergabung dalam )on*ensi 1edangkan 1ekretaris ;enderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen rati=kasi danaksesi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara pihak )on*ensi, PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan )on*ensi Ada, bagaimanapun, peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti
>
Perairan kepulauan adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menhubungkan pulau-pulau dari suatu Negara )epulauan .La5t Wi2a7a6 "8ona Eono+i E)25)i3# adalah bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial sampai dengan !arak %33 mil laut dari garis pangkal 2ona Ekonomi Eksklusi# merupakan mani#estasi dari usaha Negara-negara untuk melakukan penga"asan dan penguasaan terhadap segala ma7am sumber kekayaan yang terdapat di @ona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut "ilayahnya0erritorial 1ea Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar sisi laut dari garis pangkal dengan lebar maksimum $% mil laut :enurut sistem hukum laut internasional, permukaan laut se7ara hori@ontal dibagi atas beberapa @ona dan yang paling dekat dengan pantai dinamakan Laut ilayah (.8ona Ta+*a6an "Conti/o5) 8one# 2ona tambahan merupakan @ona transisiC antara laut "ilayah dan laut bebas 2ona tambahan ber#ungsi untuk mengurangi kontras antara laut "ilayah yang re@imnya tunduk seluruhnyaC pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang re@imnya kebebasanC 2ona tambahan merupakan "e"enang negara pantai pasal && UN/L<1 e.8ona Eono+i E)25)i3 "E:25)ive Eono+i 8one# Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. ementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun !"#$ untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk %&'() ***. Konsep dari ZEE telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada +sian +frican (egal 'onstitutive 'ommittee pada -anuari !"!, dan pada ea /ed 'ommittee // pada tahun berikutnya. roposal Kenya menerima dukungan aktif dari banyak &egara +sia dan +frika. 1an sekitar aktu yang sama banyak &egara +merika (atin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. 1ua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat %&'() dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. Ketentuan utama dalam Konvensi 3ukum (aut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke$ konvensi tersebut. ekitar tahun !"4 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh
?
sebagian besar anggota %&'(), mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu %&'() untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. enetapan universal ilayah ZEE seluas 200 mil laut akan memberikan setidaknya 546 dari seluruh total area laut. 7alaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar "06 dari seluruh simpanan ikan komersial, 86 dari simpanan minyak dunia, dan !06 simpanan mangan. (ebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil laut dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. 9elihat begitu banyaknya aktivitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi 3ukum (aut sangat penting adanya.
3 .La5t Le4a) "Hi/6 Sea)# Permukaan laut dibagi beberapa @ona dan yang paling !auh dari pantai dinamakan laut lepas Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yagn tidak termasuk dalam @ona ekonomi eksklusi#, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan Prinsip kebebasan di laut lepas berarti laut lepas dapat digunakan oleh Negara manapun, baik Negara berpantai ataupun tidak, dengan syarat harus mematuhi ketentuan ketentuan kon*ensi /. ,a)a- La5t ,a2a+;a
0.KONVENSI IV TEN=ANG LAN,ASAN KONTINEN
Landas kontinen meru!uk pada. a Dasar laut dan tanah ba"ah dari daerah-daerah dasar laut yang berdekatan dengan pantai tetapi di luar daerah laut teritorial, sampai pada kedalaman %33 meter, atau di luar batas itu sampai pada kedalaman 4
air yang memungkinkan eksploitasi sumber-sumber daya alam di daerahdaerah yang disebutkan itu6 b Dasar laut dan tanah ba"ah dari daerah-daerah dasar laut yang sama yang berdekatan dengan pantai dari pulau-pulau Hak-hak negara pantai atas landas kontinen adalah. a Negara pantai menikmati hak-hak kedaulatan atas landas kontinen itu untuk maksud mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya6 b Hak-hak tersebut bersi#at eksklusi#, artinya !ika negara pantai tidak mampu mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumbersumber daya alamnya, maka negara lain tidak dapat men!alankan akti=tas-akti=tas itu atau menga!ukan klaim terhadap landas kontinen tersebut tanpa persetu!uan tegas dari negara pantai6 7 Hak-hak negara pantai atas landas kontinen itu tidak tergantung pada pendudukan o77upation baik se7ara e#ekti# maupun se7ara anggapan, ataupun atas dasar pengumuman yang tegas6 d 1umber-sumber daya alam terdiri atas mineral dan sumber-sumber non-hayati lain dari dasar laut dan tanah di ba"ahnya, !uga organismeorganisme hayati yang termasuk spisies menetap seperti organisme yang, pada tahap dapat dipanen, baik yang tidak mampu bergerak di atas atau di ba"ah dasar laut atau tidak mampu berpindah ke7uali dalam kontak =sik yang konstan dengan dasar laut atau tanah di ba"ahnya
BAB III
PENUTUP
Hukum Laut Internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut Hukum lau internasional mempela!ari tentang aspekaspek hukum di laut dan peristi"a- peristi"a hukum yang ter!adi di laut Hukum laut internasional mengalami perkembangan yang terus-menerus dan mengalami penyempurnaan dari "aktu ke "aktu untuk kepentingan umat manusia melalui aturan-aturan yang berlaku untuk tiap-tiap negara Pemikiran- pemikiran dari para ahli dan kon#erensi-kon#erensi tentang hukum laut internasional turut me"arnai proses perkembangan hukum laut internasional ini $3
Dalam masa perkembangannya Hukum laut internasional sudah melalui masa-masa yang 7ukup pan!ang untuk membuat sebuah aturan terkait dengan batas lautan antar satu negara dengan negara yang lain dan !uga sudah merati=kasi beberapa kon*ensi salah satunya kon*ensi !ene"a $4(? dan menghasilkan ' kon*ensi yaitu. 1 Kon>ensi 0 tentang Lauteritorial dan ?alur ambahan 8on>ention on erritorial 6ea and 8ontiguous Aone + Kon>ensi 00 tentang Laut Lepas 8on>ention on the %igh 6ea) Kon>ensi 000 tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan %ayat iLaut Lepas 8on>ention on Bishing and 8onser>ation o$ the Li>ing Resources o$ the %igh 6ea) 2 Kon>ensi 05 tentang Landas Kontinen 8on>ention on 8ontinental 6hel$
$$