MATERI : HUKUM PEMBIAYAAN REFERENSI : 1.
Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek :
Dr. Munir Fuadi, SH, MH, LLM 2.
Lembaga Ke Keuangan da dan Pe Pembiayaan : Pr Prof. Ab Abdulkadir
Muhammad, SH & Rilda Murniati, SH, M.Hum 3.
Aspek
Hukum
dalam
Bisnis
:
Richard
Burton
Simatupang, SH 4.
Bank da dan Le Lembaga Ke Keuangan La Lainnya : Ka Kasmir, SE SE,
MM.
1
I.
PENGANTAR
II.
HUKUM TENTANG SEWA GUNA USAHA (LEASING
A.
Pengertian Le Leasing
B.
Sejarah
C.
Macam-macam
D.
Perb Perbed edaa aan n Lea Leasi sing ng deng dengan an Perj Perjan anji jian an lain lain
E.
Keunt euntun unga gan n dan dan Keru Kerugi gian an meng menggu guna naka kan n Lea Leasi sing ng
F.
Jaminan Hutang
G.
Pemilik Barang Modal
H.
Dokumentasi
I.
Berakhirnya Le Leasing
J.
Eksekusi
III. III. HUKU HUKUM M PEMB PEMBIA IAYA YAAN AN KO KONS NSUM UMEN EN (CONSUMER FINANCE)
A.
Pengertian
B.
Sejarah
C.
Dasar Hukum
D.
Kedudukan Pa Para Pi Pihak
E.
Jaminan
F.
Dokumentasi
2
IV. HUKUM ANJAK PIUTANG (FACTORING )
A. Pengertian Pengertian Factorin Factoring g B. Sejarah Sejarah dan Perkembanga Perkembangan n Factoring Factoring C. Pertimbang Pertimbangan an Menjual Menjual Piutang Piutang D. Dasar Dasar Hukum Factoring Factoring E. Manfaat Manfaat dan Kerugian Kerugian Menggunakan Menggunakan Factorin Factoring g F. Unsur-u Unsur-unsu nsurr Factori Factoring ng G. Subrogasi, Novasi Novasi dan Cessie H. Prepaymen Prepaymentt I. Jangka Jangka Wakt Waktu u Berlak Berlakuny unyaa Factor Factoring ing J. Piutan Piutang g yang yang Dialih Dialihkan kan K. Kontrak Kontrak Accessoir Accessoir L. Biaya-bia Biaya-biaya ya yang yang Diperlukan Diperlukan M.
Gagalnya Tag Tagihan dan Jaminan dalam Factoring
N. Jenis-jeni Jenis-jeniss Factoring Factoring O. Prosedur dan Mekanisme Mekanisme Factoring Factoring P. Perbandinga Perbandingan n Factoring Factoring dengan Kegiata Kegiatan n yang Lain Q. Dokumentasi dalam Factoring Factoring R. Factoring Factoring Internas Internasional ional
3
V.
HUKUM MODAL VENTURA
A. Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura B. Dasar Hukum Modal Ventura C. Sejarah Perkembangan Modal Ventura D.
Kelebihan dan Kelemahan Modal Ventura
E. Mekanisme Operasional Modal Ventura F. Dokumentasi yang Diperlukan dalam Modal Ventura G.
Biaya-biaya dalam Modal Ventura
H. Perusahaan Modal Ventura I. Perusahaan Pasangan Usaha J. Penyandang Dana Modal Ventura K. Modal Ventura untuk Perusahaan Kecil
VI.
HUKUM KARTU KREDIT
B. Pengertian Kartu Kredit C. Sejarah Kartu Kredit D. E.
Pengertian Kartu Kredit dan Para Pihak yang Terlibat
Macam-macam Kartu Kredit
F. Dasar Hukum Kartu Kredit G. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit
4
H. Pemalsuan Kartu Kredit I. Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Kartu Kredit
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN
I. PENGANTAR 1.
Faktor kebutuhan dana (sehari-hari dan bisnis).
2.
Pihak kelebihan dana.
3.
Hukum ekonomi : penawaran dan permintaan. 4.
Berlaku riba : mencari keuntungan sebanyak mungkin – lintah darat.
5.
Berkembang hukum bisnis. 6.
Bermunculan
hukum
perbankan,
perkreditan,
hukum
pembiayaan. 7. Muncul lembaga pembiayaan sebagai formulasi baru, krn keterbatasan penyebaran, sumber dana dsb. 8. Dasar : Keppres 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan KepMenkeu 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
5
II. HUKUM TENTANG SEWA GUNA USAHA ( LEASING ) Pengantar -
merupakan pranata hukum yang “setengah 2/ragu2.”
-
Mirip sewa menyewa, ada unsur jual-beli, dan pinjam meminjam.
-
Macam : dari leasing barang modal mahal (pesawat) sampai leasing utk keperluan sehari-hari (motor).
-
Merambah ke dunia bisnis dan non bisnis.
-
Dasar Hukum : 1) SK
Menkeu
No. Kep-38/MK/IV/1/1972 ttg
Lembaga
Keuangan, diubah No. 562/KMK/011/1982. 2) SKB Menkeu, Menperind & Menperdag RI ttg Perizinan Usaha Leasing. 3) Keppres RI No. 61 th 1988 ttg Lembaga Pembiayaan. 4) Kepmenkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 ttg Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah No. 1256/KMK.00/1989. 5) Kepmenkeu 634/KMK.013/1990 ttg Pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing). 6
6) Kepmenkeu 1169/KMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Pengertian Leasing
Leasing < lease : sewa menyewa. Para pihak yang terlibat : 1.
Lessor
: Pihak yang memberikan pembiayaan –
mrp
perusahaan pembiayaan, bersifat multi finance atau khusus. 2.
Lessee
: Pihak yang memerlukan barang modal.
3.
Supplier
: Pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing.
Barang modal dibayar lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee (ada tiga pihak). Leasing tidak harus melibatkan supplier, bisa terjadi hubungan bilateral antara lessor dengan lessee saja (hanya dua pihak).
Hubungan Hukum : LESSOR
1 Pembayaran tunai
SUPPLIER Penyerahan modal 2
Pembayaran dg Cicilan 3
LESSEE
7
barang
Pengertian leasing menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/
1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing ) : Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Ciri-ciri/Unsur Leasing 2.
Suatu Pembiayaan Perusahaan : pada awalnya diperuntukkan bagi perusahaan, namun dalam perkembangannya juga diberikan kpd individu.
3.
Penyediaan Barang Modal : oleh supplier atas biaya lessor dan diperuntukkan lessee.
4.
Jangka waktu – dibatasi : jangka pendek/singkat minimal 2 tahun, jangka menengah minimal 3 tahun, dan jangka panjang minimal 7 tahun.
5.
Pembayaran kembali secara berkala : angsuran/berkala, mirip kredit bank, agunan barang modal.
6.
Hak Opsi : membeli barang modal atau memperpanjang kontrak leasing. Jenis lain, ada leasing yg tdk memberi hak opsi kpd lessee.
8
Bisa menyerahkan kembali barang modal kpd lessor, atau memberi hak kepemilikan kpd lessee. 7.
Nilai sisa (residu) : sisa pembayaran yg harus dibayar lessee kdp lessor pd saat akhir leasing atau saat lesse memp. hak opsi. Nilai residu biasanya sudah ditentukan bersama dlm kontrak leasing. Sejarah Leasing -
Merupakan improvisasi pranata hukum konvensional sewa menyewa (lease). Muncul skitar 4500 tahun SM.
-
Berkembang di AS – sbg leasing modern, kmd berkembang ke Eropa.
-
Pertama : utk transportasi (KA tahun 1850)
-
1877 : telepon; 1980 – an : IBM – lessor terbesar utk komputer, Xerox – lessor terbesar utk fotocopy.
- Di Indonesia : awal 1970-an •
Fase Pengenalan : 1974-1983, belum berkembang, br khusus mengatur ttg pranata hukum leasing. s/d 1984 ada 48 perusahaan leasing.
•
Fase Pengembangan :1984-1990, berkembang cukup pesat. s/d 1990 ada 122 perusahaan leasing. Mis. Metode perhitungan penyusutan asset utk kepentingan pajak.
•
Fase Konsolidasi : sejak 1991. Perijinan pendirian leasing yg tadinya diperketat, mulai dibuka kembali. Berdiri perusahaan multifinance. 9
B. 1.
Jenis Leasing
Operating lease/service lease Tidak dibenarkan dilakukan oleh perusahaan finansial. Waktu relatif pendek Harga sewa < harga barang + keuntungan lessor Tak ada hak opsi Besarnya harga sewa tiap bulan tetap Pemeliharaan, rusak, asuransi, pajak – ditanggung lessor Lessee dapat membatalkan kontrak secara sepihak
2.
Financial lease/capital lease/full-payout lease Jangka waktu relatif panjang Sewa + hak opsi > harga barang + keuntungan lessor Ada hak opsi utk lessee Harga sewa per bulan bisa tetap, bisa berubah Pemeliharaan, rusak, asuransi, pajak – ditanggung lessee Kontrak leasing tak dapat dibatalkan secara sepihak
10
C.
1.
Perbedaan Leasing dengan Perjanjian yang Lain
Dengan Loan LEASING
LOAN 1. Tujuan : sediakan dana
1. Barang modal
2. Fokus : uang, kreditur bukan pemilik barang
2. Yuridis : lessor pemilik barang modal
3. Resiko : berupa financial risk
3. Financial & physical risk atas barang modal
4. Jaminan : tak ada hubungan dg 4. Ada hubungan langsung ant tujuan penggunaan dana barang modal dg dana 5. Wanprestasi D : jaminan dilelang, kelebihan dikembalikan. 2.
5. Lessor tinggal mengambil barang modal tanpa memperhitungkan sisa
Dengan Sewa menyewa SEWA MENYEWA
LEASING
1. Waktu bukan fokus utama
1. Waktu sangat penting
2. Bukan metode pembiayaan
2. Mrp metode pembiayaan
3. Obyek bebas
3.Obyek ditentukan, umumnya barang modal
4. Lessor bebas
4. Lessor prsh pembiayaan
5. Lessor = penyedia barang
5. Lessor = penyandang dana
6. Jangka waktu bebas
6. Jangka waktu terbatas
7. Dokumen biasa
7. Dokumen kompleks
8. Tak ada jaminan
8. Kadang perlu ada jaminan
11
3.
Dengan Jual beli JUAL BELI
4.
LEASING
1. Tunduk KUH Perdata
1. Aturan tersendiri
2. Tak ada “lessor”
2. Lessor “penengah keuangan”
3. HM pembeli “demi hukum”
3. HM “hak opsi” digunakan
Dengan Sewa beli SEWA BELI
D.
LEASING
1. HM : cicilan terakhir
1. HM : opsi digunakan
2. =/ lembaga pembiayaan
2. = lembaga pembiayaan
3. Lessor = investor
3. Lessor sekedar membiayai
Keuntungan dan Kerugian/kelemahan Menggunakan Leasing Keuntungan :
1.
Fleksibel – dalam hal apapun
2.
Murah
3.
Hemat pajak
4.
Pengaturannya tidak kompleks
5.
Kriteria bagi lessee longgar
6.
Pemutusan kontrak oleh lessee
12
7.
Pembukuan mudah Kerugian/kelemahan :
E.
1.
1.
Biaya bunga tinggi
2.
Biaya marginal tinggi
3.
Perlindungan hukum kurang
4.
Proses eksekusi leasing macet relatif sulit Jaminan Hutang dalam Leasing
Jaminan Utama : Prinsip 5 C Character Capacity Capital Condition of economy Collateral.
2.
Jaminan Pokok : Barang modal transaksi itu sendiri
3.
Jaminan Tambahan : kebendaan atau perorangan
F.
Pemilik Barang Modal
Pemilik yuridis : pihak yang menyewakan G.
1.
Kepemilikan berpindah jika lessee menggunakan hak opsinya
Dokumen Leasing
Dokumen kontrak yang menyatu Dokumen permintaan dan penawaran Dokumen pokok : kontrak leasing itu sendiri Dokumen tambahan : kelengkapan administrasi 13
2. Model kontrak mandiri : seluruh detil jaminan hutang dibuat secara terpisah dengan akta tersendiri. H.
Berakhirnya Leasing
1.
Konsensus – jarang terjadi.
2.
Wanprestasi
3.
Force majeure
I.
Eksekusi Jika Cicilan Macet
-
Kontrak dinyatakan putus, tetapi lessee wajib membayar seluruh tunggakan, bunga dan biaya kebebasan utk menjual.
-
Lessor mengambil alih barang leasing.
14
lessee diberi
II. HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Consumer Finance) A.
Pengantar Dilakukan oleh perusahaan finansial Biaya
untuk konsumen relatif kecil
Sebagian Resiko
B.
besar barang utk kebutuhan hidup sehari-hari
relatif kecil krn konsumen menyebar.
Pengertian Hukum Pembiayaan Konsumen
= Kredit konsumsi dalam perbankan.
Suatu kegiatan yg dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen utk pembelian barang yg pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen (KepMenkeu 1251 th 1988).
Sale credit = pemberian kredit utk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tsb.
Loan credit = nasabah akan menerima cash dan berkewajiban mengembalikan hutangnya secara cash di kemudian hari.
C.
Pembiayaan konsumen = sale credit. Mis. General Motor.
Sejarah Hukum Pembiayaan Konsumen 1.
Bank kurang tertarik utk menyediakan kredit konsumen berukuran kecil. 15
D.
2.
Sumber dana formal lainnya terbatas, mis. Perum Pegadaian.
3.
Sistem pembayaran informal sangat memberatkan.
4.
Sistem pembiayaan formal lewat koperasi kurang berkembang.
Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
Substantif : perjanjian atas dasar kebebasan berkontrak. 2.
Administratif : Keppres No. 61/1988 ttg Lembaga Pembiayaan dan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 ttg Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
E.
Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen
Perusahaan konsumen (kreditur)
Supplier (harga barang)
(perj. pembiayaan konsumen)
Konsumen (debitur)
F.
(perj. jual beli)
(penyerahan barang)
Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen
Jaminan Utama : kepercayaan
Prinsip 5C.
16
Jaminan Pokok : barang yang dibeli tersebut 3.
fidusia
Jaminan Tambahan : pengakuan hutang, kuasa menjual barang, persetujuan suami/isteri.
G.
Dokumentasi dalam Pembiayaan Konsumen
Dokumen Pendahuluan : form aplikasi kredit, surveyor report. Dokumen Pokok : perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. 3. Dokumen Jaminan : fidusia, cessie asuransi, kuasa menjual, pengakuan hutang, persetujuan suami/isteri, persetujuan komisaris (RUPS). 4. Dokumen Kepemilikan Barang : BPKB, Fc STNK, faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan. Dokumen pemesanan dan penyerahan barang 6. Supporting documents : Fc KTP, KK, pas foto, daftar gaji (utk konsumen individu). Untuk konsumen perusahaan, ada AD, NPWP, SIUP, TDP, Bank Statements.
17
III. HUKUM ANJAK PIUTANG (FACTORING )
A.
Pengertian Factoring
B.
Sejarah dan Perkembangan Factoring
C.
Pertimbangan Menjual Piutang
D.
Dasar Hukum Factoring
E.
Manfaat dan Kerugian Menggunakan Factoring
F.
Unsur-unsur Factoring
G.
Subrogasi, Novasi dan Cessie
H.
Prepayment
I.
Jangka Waktu Berlakunya Factoring
J.
Piutang yang Dialihkan
K.
Kontrak Accessoir
L.
Biaya-biaya yang Diperlukan
M.
Gagalnya Tagihan dan Jaminan dalam Factoring
N.
Jenis-jenis Factoring
O.
Prosedur dan Mekanisme Factoring
P.
Perbandingan Factoring dengan Kegiatan yang Lain
Q.
Dokumentasi dalam Factoring
R.
Factoring Internasional
18
IV. HUKUM MODAL VENTURA A.
Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura -
Berasal dr Bhs Inggris : Venture Capital, usaha yg mengandung resiko. Modal Ventura adlh modal yg ditanamkan pd usaha yg mengandung resiko (risk capital), krn investasi tdk dikaitkan dg jaminan (collateral).
-
Keppres 61/1988 ttg Lembaga Pembiayaan : Perusahaan Modal Ventura (venture capital company) adlh badan usaha yg melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) utk jangka waktu tertentu.
-
Tony Lorenz : MV adlh investasi jangka panjang dlm bentuk penyediaan modal yg beresiko tinggi dimana penyedia
dana (venture capitalist)
bertujuan
utama
memperoleh keuntungan (capital gain) bukan pendapatan bunga atau dividen. -
Clinton Richardson : MV adlh dana yg diinvestasikan pada Perusahaan Pasangan Usaha yg beresiko tinggi bagi investor.
-
Robert White : MV sbg usaha penyediaan pembiayaan utk membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non teknologi.
19
-
Karakteristik MV : 1. Bantuan pembiayaan pd PPU. 2.
Investasi bersifat sementara, bukan permanen sampai pd masanya dilakukan divestasi.
3. PMV terlibat dlm manajemen PPU yg dibiayainya. 4.
Motif
utama
MV
adlh
bisnis
pembiayaan
yg
mengharapkan keuntungan (capital gain) relatif tinggi sbg imbalan pembiayaan beresiko tinggi. 5.
Bentuk investasi : jangka menengah dan panjang (berkisar 5 s/d 10 th).
6.
Investasi bukan dlm bentuk pinjaman (loan), tetapi penyertaan modal (equity participation).
7.
Pembiayaan beresiko tinggi krn modal usaha (risk capital) tidak didukung oleh jaminan (collateral).
8.
Prototype perusahaan
pembiayaan kecil
atau
dg
MV
ditujukan
perusahaan
baru,
kpd tetapi
menyimpan potensi utk berkembang. 9. Investasi MV ditujukan kpd perusahaan yg tdk punya akses utk mendapatkan kredit perbankan.
20
-
MV sbg bisnis pembiayaan memp. sifat multi dimensi : Lembaga keuangan (financial institution)
1.
Lembaga perusahaan penyertaan modal (corporate
2.
institution) Lembaga penolong pengusaha lemah (humanistic
3.
institution).
B.
1.
Pihak yang Terlibat
Perusahaan Modal Ventura
-
Pihak pemberi bantuan
-
Bentuk : PT atau Koperasi. -
Praktek
dibiayai,
:
PMV
memegang
mengatur
saham,
perusahaan
menduduki
yg
posisi
manajemen, membantu produksi, marketing dsb. 2.
Perusahaan Pasangan Usaha (investee) -
Pihak yg dibantu modalnya.
-
Perusahaan yg mendapatkan dana dlm bentuk
penyertaan modal dr PMV. -
Bentuk : perusahaan, termasuk yg bukan badan
hukum, krn tidak disyaratkan berbadan hukum. 3.
Penyandang Dana -
Dimungkinkan tetapi tidak harus ada.
21
-
Jika
ada,
PMV
berkedudukan
sbg
fund
management dan investee management.
C.
Tujuan Modal Ventura
1. Memperoleh keuntungan yg tinggi 2.
Membantu pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan.
3.
Membantu prsh yg mengalami kesulitan dana dlm pengembangannya.
4.
membantu prsh pd tahap pengembangan suatu produk atau pd tahap mengalami kemunduran.
5.
memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
6. mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (research and development). 7.
mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi.
8. mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.
D.
Manfaat Modal Ventura
1.
kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar
2.
meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan
3.
meningkatkan bankabilitas
4.
meningkatkan likuiditas keuangan
5.
meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.
22
E.
1.
Keunggulan dan Kelemahan Keunggulan
a.
Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yg blm memenuhi syarat utk mendapatkan dana dr sumber lain.
b.
Bantuan manajemen dpt mempercepat perkembangan dan berhasilnya PPU.
c.
PMV sangat peduli thd maju mundurnya prsh, shg PPU selalu dimonitor.
d. Tambahan modal dpt meningkatkan kemampuan prsh utk memperoleh bantuan modal dlm bentuk lain. e.
Penyertaan modal dpt menaikkan pamor PPU.
f.
PPU dpt memperluas jaringan usaha lewat mitra baru milik PMV.
g. Sebagai upaya mengangkat dan melindungi prsh kecil yg berpotensi utk berkembang dan memperluas kesempatan kerja. 2.
Kelemahan
a.
Jangka waktu panjang dapat menjadi sangat mahal krn sistem bagi hasil yg diterapkannya.
b.
Bantuan pembiayaan lewat MV hanya dpt diberikan kpd prsh tertentu scr selektif.
23
c.
Pendiri PPU yg dibiayai PMV dpt kehilangan kontrol dan kepemilikan atas prshnnya krn manajemen dan saham dipegang oleh PMV.
F.
Sejarah Perkembangan Modal Ventura
24
G.
Kelebihan dan Kelemahan Modal Ventura
H.
Mekanisme Operasional Modal Ventura
I.
Dokumentasi yang Diperlukan dalam Modal Ventura
J.
Biaya-biaya dalam Modal Ventura
K.
Perusahaan Modal Ventura
L.
Perusahaan Pasangan Usaha
M.
Penyandang Dana Modal Ventura
N.
Modal Ventura untuk Perusahaan Kecil
V. HUKUM KARTU KREDIT
25
A.
Pengertian Kartu Kredit Perusahaan kartu kredit : badan usaha yg melakukan usaha
pembiayaan utk membeli barang dan jasa dg menggunakan kartu kredit. Tujuan Perusahaan Kartu Kredit :
-
menerima sebanyak-banyaknya nasabah yg memiliki kelayakan kredit;
-
menerima
Pengusaha
Dagang
(merchant)
yg
dapat
dipercaya; -
merangsang pengunaan maksimum fasilitas credit line;
-
membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan;
-
memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi Kartu Kredit, sehingga mengurangi jumlah voucher yg nilainya kecil.
Kartu kredit (credit card) : suatu kartu kredit yg berukuran =
KTP, yg diterbitkan oleh penerbit (issuer) dan dipergunakan oleh pemegang kartu (cardholder) dan berfungsi sbg alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima kaum usahawan/pedagang (merchant) yg telah ditentukan oleh penerbit.
Unsur Kartu Kredit :
26
1.
Subyek KK : para pihak yg terlibat dlm transaksi penggunaan KK. Pemegang kartu (card holder) sbg pembeli, Pengusaha Dagang (merchant) sbg penjual, dan Bank/ Perusahaan Pembiayaan sbg penerbit (issuer).
2.
Obyek
KK
:
barang/jasa
yg
diperdagangkan
(merchandise) oleh Pengusaha Dagang sbg penjual, harga yg dibayar oleh Pemegang Kartu sbg pembeli, dan dokumen jual beli yg terbit dr transaksi jual beli. 3. Peristiwa KK : perbuatan hukum yg menciptakan perjanjian penerbitan KK antara pemegang kartu dg penerbit. 4. Hubungan KK : hubungan hak dan kewajiban. 5.
Jaminan KK : kepercayaan.
Kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kpd
penerbitnya. Contoh kartu kredit : Visa BII, BCA card, Master/visa card
BNI, master card BRI, Visa Mega dsb. Pemberian fasilitas tidak hrs berdasarkan akte otentik, tetapi dg akte di bawah tangan, dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit.
27
Syarat penting : kebonafidan pemegang kartu kredit. Shg pemberian KK selektif, pagu kredit dpt melebihi jumlah jaminan (deposito). Hukum yg mengatur KK – kebebasan berkontrak (1338). Pihak yg terlibat : -
Bank atau perusahaan pembiayaan penerbit/ pembayar.
-
Pedagang (merchant) sbg tempat belanja.
-
Pemegang kartu (card holder) – nasabah yg namanya tertera dlm kartu.
HAK DAN KEWAJIBAN 1.
Pemegang Kartu Kewajiban -
membayar uang pangkal, uang tahunan dan
biaya lain. -
Mematuhi batas maksimum jumlah yg boleh
dibayar dg mgnk KK. -
Menandatangani surat tanda pembelian, dan
tanda pembayaran tunai utk setiap peangambilan uang tunai. -
Membayar kembali harga pembelian sesuai
tagihan.
28
-
Memberitahukan
kpd
penerbit
bila
ada
perubahan alamat penagihan. -
Mengembalikan KK kpd penerbit jika terjadi
pembatalan atau pengakhiran perjanjian. b. Hak - membeli barang/jasa dg mgnk KK dengan atau batas maksimum. - mengambil uang tunai atau cash melalui ATM tertentu sampai batas tertentu. - Memperoleh informasi dr penerbit mengenai perkembangan kreditnya dan kemudahan yg disediakan.
2.
Penerbit a. Kewajiban -
memberikan KK kpd pemegang kartu
-
memberitahukan tagihan dlm periode tertentu
kpd pemegang KK -
memberitahukan hak, kwj, dan kemudahan kpd
pemegang KK b. Hak -
menagih
dan
menerima
pembayaran
uang
pangkal, uang tahunan, bunga, biaya administrasi, denda dsb dr pemegang KK.
29
-
Menagih dan menerima pembayaran kembali
harga pembelian barang/jasa dr pemegang KK -
Menerima uang komisi dr penjual atas tagihan
yg dibayarkan scr langsung oleh penerbit. 3.
Penjual Kewajiban -
menerima pemegang kartu sbg pembeli barang/jasa
-
mlkk pengecekan atas penggunaan dan keabsahan KK
-
menjual barang/jasa tidak melebihi harga penjualan tunai
-
menyodorkan surat tanda penjualan utk ditandatangani oleh pemegang kartu
-
membayar komisi kpd perantara. Hak -
menuntut pelunasan harga barang/jasa
-
minta tandatangan surat tanda pembelian kpd pemegang kartu
-
menolak penjualan barang/jasa yg tdk mendapat kuasa dr penerbit.
B.
Sejarah Kartu Kredit
C.
Pengertian Kartu Kredit dan Para Pihak yang Terlibat
D.
Macam-macam Kartu Kredit
E.
Dasar Hukum Kartu Kredit
F.
Karakteristik Yuridis Kartu Kredit
30
G.
Pemalsuan Kartu Kredit
H.
Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Kartu Kredit
BUKU BACAAN : 1. Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek : Munir Fuadi, SH, MH, LLM 2.
Lembaga Keuangan dan Pembiayaan : Prof. Abdulkadir Muhammad, SH & Rilda Murniati, SH, M.Hum
3.
Aspek Hukum dalam Bisnis : Richard Burton Simatupang, SH
4.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Kasmir, SE, MM.
31
SOAL KOMPETENSI DASAR (KD) 1 ----- 29 September 2009 1. Bagaimana sejarah lahirnya lembaga pembiayaan ?
2. Apakah lembaga pembiayaan masih dibutuhkan di Indonesia ? Jelaskan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. 3. Apa yang dimaksud dengan leasing ? 4. Apa keuntungan dan kerugian/kekurangan menggunakan jasa leasing ? 5. Unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam leasing ?
6. Jelaskan/terangkan hubungan hukum yang terjadi antara lessor, lessee dan supplier ?
32
Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris to lease, yang berarti menyewakan, karena memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Dalam dunia bisnis berkembang leasing sebagai bentuk khusus sewa menyewa, yakni bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha.” The Equipment Leasing Association mendefinisikan, bahwa “ Lease adalah kontrak antara Lessor dengan Lessee untuk penyewaan suatu jenis barang (aset) tertentu langsung dari pabrik atau Agen Penjual oleh Lessee. Hak kepemilikan atas barang tetap ada pada Lessor , hak pakai atas barang ada pada Lessee dengan membayar sewa yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, yang dimaksud dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing ), leasing diberi pengertian sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
33