HUKUM PIDANA BELANDA (Netherland Criminal Code) Nyoman Samuil Kurniawan Mata Kuliah: Hukum Pidana Perbandingan
A. SEJARAH Pada tahun 1811 Kerajaan Belanda menyatu dengan Kekaisaran Perancis dan KUHP Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1809, digantikan oleh KUHP Napoleon Perancis. Setelah pemulihan kemerdekaan pada 1813, KUHP Perancis tetap berlaku untuk sementara waktu, walaupun disertai dengan beberapa perubahan penting, misal: sistem juri dihapuskan dan sistem sanksi dari KUHP tahun 1809 kembali diperkenalkan. Selama abad ke-19, telah disajikan sejumlah rancangan KUHP, namun semuanya ditolak, akibat pecahnya suara parlemen pada sistem sanksi dan sistem penjara. Namun revisi-revisi penting selanjutnya pada KUHP Belanda lebih diarahkan pada sanksi-sanksi. Kisaran vonis berkurang menjadi berbagai bentuk hukuman penjara, denda, penangguhan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Hukuman badani dihapuskan pada tahun 1856 dan hukuman mati dihapuskan pada tahun 1870. Denda pengganti penahanan mulai diperkenalkan pada tahun 1864. Rezim penjara pada abad ke-17 sangat keras, tanpa membedakan umur, masa hukuman penjara, pelaku pertama atau residivis dll., sehingga berpengaruh buruk pada tahanan. Tahanan tidak hanya terbatas pada sel individu tetapi di tempat umum. Pada tahun 1823, beberapa warga membentuk Asosiasi Belanda untuk Perbaikan Moral Narapidana untuk memperbaiki moral para tahanan dengan memerangi perusakan moral yang timbul dari kondisi menyedihkan dalam penjara melalui kunjungan, pendidikan tentang perilaku, pelajaran agama, penyediaan buku, hingga memainkan peranan penting dalam adopsi akhir oleh Parlemen thd sistem penjara sel (sistem Pennsylvania) yang membuka jalan bagi KUHP Belanda pertama yang sesungguhnya. Pada 1863 Menteri Kehakiman berikutnya, Modderman, mempublikasikan tesis kedoktorannya tentang Reformasi thd KUHP Belanda, yang memuat deskripsi terperinci tentang bagaimana KUHP nasional seharusnya disusun. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman, pada tahun 1870 Modderman membentuk komite reformasi hukum pidana untuk menyusun rancangan KUHP yang kemudian diserahkan ke Parlemen pada tahun 1879, dan kemudian disepakati pada tahun 1881, karena beberapa ketentuan perbuatan pidana harus direvisi dan penjara baru berdasarkan sistem penjara sel harus dibangun terlebih dahulu, KUHP ini mulai berlaku pada tahun 1886. B. PEMBAHARUAN UTAMA DALAM KUHP BELANDA Sejak 1886 KUHP Belanda telah cukup mengalami pembaharuan. Ketentuanketentuan pidana baru telah ditambahkan seperti ketentuan terhadap diskriminasi, penggangguan privasi, pencemaran lingkungan, kegiatan komputer illegal,dll. Beberapa tindak pidana lainnya, seperti perzinahan atau tindakan homoseksual antara orang dewasa dan remaja diatas usia 16 tahun telah dilegalkan. Pembaharuan Utama dalam
1
KUHP Belanda terjadi dalam hukum pidana remaja (1965 dan 1995), pada perpanjangan penangguhan hukuman (1987), pembebasan lebih awal (1987), pembaharuan denda (1983), hukuman komunitas (1989-1995) - pertanggungjawaban pidana korporasi (1976) dan pelanggaran serius terhadap moral publik. C. KARAKTERISTIK KUHP BELANDA Karakteristik KUHP Belanda terlihat pada beberapa hal seperti: kesederhanaan, kepraktisan, kepercayaan terhadap pengadilan, ketaatan pada prinsip-prinsip egaliter, pertimbangan terhadap kejahatan sosial, tidak adanya pengaruh agama tertentu dan pengakuan terhadap pentingnya kesadaran hukum. Kesederhanaannya, terbukti dari definisi hukum tindak pidana, pembagian antara kejahatan atau pelanggaran dan dari sistem sanksi-nya yang hanya terdiri dari tiga hukuman pokok, yaitu penjara, penahanan dan denda. KUHP ini menjadi lebih praktis Kepercayaan terhadap pengadilan terbukti dari tidak adanya hukuman minimum khusus untuk pelanggaran serius dan kewenangan yang luas untuk memilih hukuman. KUHP Belanda tidak mengandung perbedaan dan definisi dari ajaran sifat dasar. Baik definisi pada berbagai bentuk kelalaian atau penyebab. D. PEMBAGIAN DALAM KUHP BELANDA KUHP terdiri dari tiga buku. Buku pertama merupakan bagian umum dengan ketentuan mengenai ruang lingkup penerapan kitab Undang-Undang, pada sanksi dan tindakan, pada pertahanan, pada usaha dan perluasan pertanggungjawaban pidana melalui partisipasi, pada pengurangan hukuman dalam hal adanya persetujuan, pada pembatasan UU dan pada prinsip ne bis in idem. Dalam buku kedua dan ketiga didefinisikan tentang inti kejahatan dan pelanggaran. E. HUKUM PIDANA UNTUK REMAJA Walau tidak ada UU khusus thd remaja pelaku kejahatan, namun KUHP Belanda memuat sejumlah ketentuan khusus pada remaja, terutama menyangkut sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar remaja (bagian 77a melalui 77k KUHP Belanda). F.
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UTAMA LAINNYA KUHP Belanda tidak mendefinisikan semua tindak pidana. Banyak UU lainnya yang melengkapi KUHP Belanda. Beberapa UU Hukum Pidana utama lainnya adalah UU Pelanggaran Ekonomi tahun 1950, UU Lalu Lintas tahun 1994, UU Pelanggaran Obat Narkotika tahun 1928 dan UU Persenjataan dan Mesiu tahun 1989. Pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, tabrak lari, kepemilikan senjata api ilegal, perdagangan narkoba merupakan kejahatan. Selain itu terdapat ratusan hukum berisi ketentuan-ketentuan pidana untuk penegakan hukum berdasarkan administrasi perundang-undangan. Bagian umum dari KUHP Belanda juga berlaku untuk UU hukum pidana lainnya (sect. 91 CC).
G. KODE BAHASA
2
KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht) secara resmi telah diterbitkan dalam bahasa Belanda. Namun demikian, terdapat beberapa terjemahan yang tidak resmi dalam bahasa Perancis, Jerman dan Bahasa Inggris, misalnya: 1. 2.
3.
Code Pénal Néerlandais, in: M. Ancel and Y. Marx, Les Codes Pénaux Européens, Tome III, Centre Français de droit comparé, Paris 1958, pp. 1375-1466. Das niederländische Strafgezetzbuch, translated by D. Schaffmeister (in: HH Jescheck and G. Kielwein, Sammlung ausserdeutsche Strafgezetzbücher , Band 18, de Gruyter, Berlin 1977. The Dutch Penal Code, translated by L. Rayar and S. Wadsworth, in: The American Series of Foreign Penal Codes; no. 30, Rothman Littleton, Colorado 1997.
H. BEBERAPA HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW) BELANDA 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I.
Act of 17 November 1994 amending the Civil Code and other legislation in connection with the incorporation of provisions concerning the contract to provide medical treatment, Stb. 1994, 837. Besluit Politiegegevens Code of Criminal Procedure (excerpts police) Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2008 Penitentiary Principles Act Politiewet 1993 Wet Taakstraffen Wet politiegegevens Wet politiegegevens Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2008 (money laundering law) Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht (Penal Code) Wetboek van Strafvordering Wetboek van Strafvordering (Criminal Proceedings Act)
BEBERAPA PERBEDAAN AWAL KUHP BELANDA DAN KUHP INDONESIA 1.
Perbedaan rumusan berlakunya hukum pidana (Pasal 2 dan seterusnya). pada KUHP Belanda tercantum strafwet (UU Pidana), pada KUHP Indonesia tertulis wettelijk strafbepaling (ketentuan perUUan pidana)
2.
Jenis pidana berbeda yang tercantum di dalam Pasal 9 KUHP Belanda dan Pasal 10 KUHP Indonesia. Di dalam KUHP Indonesia tercantum pidana mati, sedangkan di Belanda sejak tahun 1870 sudah dihapus. Pada pidana tambahan KUHP Belanda, ada pidana penempatan di tempat kerja negara yang tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP Indonesia.
3.
Beberapa delik lebih berat pidana penjaranya dalam KUHP Indonesia dibanding dengan dalam KUHP Belanda. Mis: pencurian, maks 4 th penjara dlm Pasal 310 KUHP Belanda sedangkan dalam Pasal 362 KUHP Indonesia maks 5 thn penjara. Begitu pula delik penipuan dan penggelapan.
3
J.
4.
Ada perbedaan-perbedaan tertentu antara ketentuan pidana bersyarat.
5.
Ada perbedaan tentang pelaksanaan pidana. Mis: Pd Pasal 20 KUHP Belanda terpidana kurungan dapat memilih bekerja ataukah tidak, yang dalam Pasal 19 KUHP Indonesia adalah kewajiban untuk bekerja.
6.
Minimum pidana denda lebih rendah di dalam KUHP Belanda, yaitu f 0,25 sedangkan dalam KUHP Indonesia f 0,50 yang sekarang menjadi Rp.250,00.
7.
Dalam KUHP Belanda ada jenis pencurian yang tidak ada dalam KUHP Indonesia, yaitu yang disebut stroperij (penyamun) yang tidak relevan diatur di Indonesia.
BEBERAPA PERBEDAAN KUHP BELANDA DAN KUHP INDONESIA SAAT INI. Perbedaan kedua KUHP ini sekarang bertambah lebar. KUHP Belanda terus berubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi. Selain itu jika ditinjau secara teliti, ketentuan tentang pidana dalam KUHP Belanda bertambah "lunak" pada jalur penghapusan (dekriminalisasi) dan perubahan rumusan delik, misalnya Pasal 239 yang sepadan dengan Pasal 281 KUHP Indonesia, kata-kata "di depan umum" diganti dengan "di tempat yang menjadi lalu lintas-umum" dalam Pasal 239 KUHP Belanda itu. Dengan sendirinya berkurang orang yang melanggar pasal itu, karena "di depan umum" menurut penjelasannya pasti berbeda. Juga bertambah "lunak", karena ancaman pidana semua delik dalam KUHP Belanda ada alternatif dendanya. Begitu pula adanya pasal sisipan, yaitu Pasal 9a, yang hakim dapat tidak menjatuhkan pidana, jika delik itu kecil artinya, keadaan pada waktu melakukan delik, begitu pula sesudahnya. Sekarang ini sistem denda dalam KUHP Belanda didasarkan kepada kategori, dari kategori satu sampai dengan enam. Dalam daftar kategori itu dicantumkan maksimum denda. Daftar kategori denda dicantumkan di dalam Buku 1, yaitu Pasal 23. Jadi, pada tiap rumusan delik hanya menyebut ancaman pidana dendanya kategori berapa. Sejak tahun 1976 ditentukan juga, bahwa korporasi (badan hukum) itu adalah subjek hukum pidana. Korporasi dapat dijatuhi pidana, yang sudah jelas tidak mungkin pidana penjara tetapi terutama pidana denda. Oleh karena itu, cocok juga jika semua delik ada ancaman pidana dendanya sebagai alternatif pidana penjara. Daftar kategori sebagai berikut: Kategori 1, lima ratus gulden. Kategori 2, lima ribu gulden. Kategori 3, sepuluh ribu gulden. Kategori 4, dua puluh lima ribu gulden. Kategori 5, seratus ribu gulden. Kategori 6, satu juta gulden. Sistem kategori ini sesuai dengan negara yang inflasinya tinggi, karena jika denda sudah menjadi kecil seperti sekarang (1995) di Indonesia, maka cukup satu pasal yang diubah, yaitu yang mengatur daftar kategori denda dalam Buku I saja, Barangkali 4
itu pula menjadi pemikiran penyusun RKUHP Indonesia yang mencantumkan sistem kategori denda dalam rancangan tersebut, Perubahan paling mendasar pada KUHP Belanda, pada tahun 1980-an ini ialah dicantumkannya alternatif (ada juga alternatif /kumulatif) denda pada semua perumusan delik, termasuk delik terhadap keamanan negara, tidak terkecuali makar terhadap raja. Bahkan, kalau kita teliti tidak ada satu perumusan pun pada saat buku ini ditulis yang diancam pidana denda menurut kategori keenam (satu juta gulden). Paling tinggi menurut kategori kelima. Jadi, kategori keenam masih merupakan cadangan. Perubahan lain, ialah disisipkannya titel (bab) baru seperti: Titel VIII A. Ketentuan khusus untuk orang di bawah umur. Titel II A.
Tindakan.
Titel XIX.
Pengguguran kandungan.
Banyak pasal sisipan yang lain, sesuai dengan perkembangan hukum modern, misalnya Pasal 139 a sampai dengan Pasal 139 g mengenai perbuatan mendengar secara diam-diam (menguping) pembicaraan orang lain tanpa izin. Suatu hal yang tidak kurang pentingnya untuk diketahui ialah asas di dalam ketentuan KUHP tidak dimungkinkan adanya akumulasi pidana penjara dan denda, telah diterobos oleh KUHP Belanda, yaitu pada delik pemalsuan dan perbuatan curang dimungkinkan kumulatif/aIternatif pidana penjara dan denda. Di samping itu, perbandingan antara pidana penjara dan denda menurut ketentuan baru di dalam KUHP Belanda tidaklah berlaku simetris. Bukan berarti jika pidana penjaranya lebih tinggi maka alternatif dendanya juga lebih tinggi. Ada hal-hal yang kelihatannya diselaraskan dengan efektivitas pidana denda itu. Misalnya, delik pencurian (Pasal 310), ancaman pidana penjaranya 4 tahun dan denda ialah kategori keempat. Dibandingkan dengan delik perbuatan curang (penipuan Pasai 326) yang ancaman pidananya maksimum 3 tahun, tetapi pidana dendanya kategori kelima. Dengan demikian, ancaman pidana penjara pada delik pencurian lebih berat daripada delik penipuan, tetapi ancaman pidana dendanya lebih ringan. ____________________________________________________________________ Sumber: Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta http://www.wodc.nl/images/ob176_Chapter%202_tcm44-56791.pdf diakses pada 19 Oktober 2010 pukul 20:59 WITA http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwened.htm diakses pada 19 Oktober 2010, pukul 21:45 WITA
5
