KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai Perjanjian Internasional. Makalah ini saya harapkan dapat memberi manfaat bagi semuanya, khususnya mendapatkan informasi untuk lebih lanjut terhadap perjanjian internasional yang di lakukan Indonesia. Meski makalah ini jauh dari kesempurnaan, namun semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi suatu pembalajaran bagi kita semua. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang bersangkutan dan sumber-sumber pengetahuan yang saya temukan di berbagai media dan buku buku pembelajaran dalam penyusunan makalah ini mulai dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melancarkan segala usaha yang dilakukan. Amin
Hormat
Penulis
1
Daftar Isi
Kata Pengantar...................... Pengantar............................................... ................................................. ............................................... ...................................1 ............1 Daftar Isi ............................................. ..................................................................... ............................................... ..............................................2 .......................2 BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................... ........................................................................... ................................................ ........................3 3 1.2. Rumusan Masalah............................ Masalah.................................................... ............................................... ...........................................4 ....................4 1.3.Tujuan dan Manfaat ................................................ ......................................................................... ............................................4 ...................4 BAB 2 PEMBAHASAN. 2.1. Pengertian Perjanjian Internasional ..............................................................................5 ..............................................................................5 2.2. Pembuatan,Pemberlakua Pembuatan,Pemberlakuan,dan n,dan Pengakhiran Perjajian Internasional.............................7 Internasional.............................7 2.3. Pengesahan Perjanjian Internasional......................................... Internasional.............................................................................14 ....................................14
BAB 3 PENUTUP
3.1 Kesimpulan ............................................ ................................................................... .............................................. ......................................16 ...............16 3.2 Daftar Pustaka…………………………………………………………………..17
2
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG
Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Indonesia, yang telah semakin meningkat jumlahnya dewasa ini, pada hakikatnya bersifat lintas sector dan menjemah beberapa disiplin ilmu hukum di Indonesia seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,Hukum Ekonomi, dan bahkan Hhukum Perdata. Dengan demikian, pada hakikatnya semua pemangku kebijakan di pemerintahan,legislatif, dan yudikatif memiliki keterlibatan yang kental terhadap perjanjian inter nasional. Hukum Perjanjian Internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikan seiring dengan perkembangan hukum intenasional. Hubungan intenasonal akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek baru non-negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru tersebut. Indonesia juga mengalami fenomena ini, khususnya otonomi daerah dan lembaga non-pemerintah yang interaksinya dengan elemen asing sudah semakin meningkat. Sejak kemerdekaan ,hukum Indonesia telah mengatur secara umum tentang perjanjian internasional. Ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia ,baik UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 memuat pasal tentang perjanjian internasional. Namun dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang demikian pesat tampaknya tidak terlalu memberi dampak bagi perkembangan hukum nasional tentang perjanjian internasional. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum perjanjian internasional belum merupakan kebutuhan hukum dalam skala prioritas
3
pembangunan hukum di Indonesia. Pada masa Orde Baru, di tengah-tengah kekuasaan Eksekutif yang sangat dominan, nyaris tidak ada persoalan atau perdebatan tentang status serta perjanjian internasional di Indonesia. Sekalipun Indonesia telah terlibat membuat perjanjian internasional sejak awal kemerdekaan
,perkembangan
hukum
nasional
Indonesia
tentang
perjanjian
internasional masih mengacu hanya pada pasal pada konstitusi serta praktik ketatanegaraan sampai akhirnya dilahirkan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
1.4.RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengertian Perjanjian Internasional ?? 2. Pembuatan,Pemberlakuan,dan Pengakhiran Perjajian Internasional 3. Pengesahan Perjanjian Internasional
1.2.TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dan Manfaat mempelajari Hukum Perjanjian Internasional ialah ,kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui segala bentuk apa saja perjanjian internasional yang dilaksanakan dan diperjanjinkan oleh Indonesia dengan negara lain dan organisasi organisasi internasional lainnya.
4
BAB 2 PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pengertian perjanjian internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer publik Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Di kalangan publik tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional karena keduanya dipahami sebagai perjanjian internasional tanpa melihat siapa subjeknya ,apa karakter hubungan hukumnya,serta rezim hukum apa yang menguasainnya. Pada Konvensi Wina 1969 dan 1986, telah memuat definisi tentang perjanjian internasional,yaitu : “ An International Agreement concluded between States (and international Organizatons) in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrumentor in two or more related instruments and whatever its particular designation” Selanjutnya definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu: “Setiap perjanjian di bidang hukum publik ,yang diatur oleh hukum internasional
dan
dibuat
oleh
Pemerintah
dengan
Negara,organisasi
internasional,atau subjek hukum internasional lain.”
5
Sehinggan bisa disimpulkan bahwa : Per Per janj ian I ntern ntern asional asional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah
hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.
Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
Oppenheimer-Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
G. Schwarzenberger Schwarzenberger
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.
Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional
Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.
6
B. PEMBUATAN,PEMBERLAKUAN,DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Dari perspektif hukum internasional maka yang menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah Indonesia sebagai suatu Negara. Untuk itu, Pasal 11 UUD 1945 secara tepat telah menempatkan pembuatan perjanjian sebagai kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Namun
Undang-Undang
No.24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional,khususnya Pasal 3, selanjutnya mengelaborasi bahwa pembuatan perjanjian internasional termasuk pengikatan diri tehadap perjanj ian itu dilakukan oleh Pemerintah RI. Dalam hal ini undang-undang ini tidak membedakan Pemerintah RI . Dalam hal ini Undang-Undang ini tidak membedakan Pemerintah RI yang di kepalai oleh Presiden dengan Negara yang juga di kepalai oleh Presiden. Konsisten dengan UUD 1945, seyogianya ,pengikatan diri kepada Perjanjian dilakukan bukan oleh Pemerintah RI melainkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses pembuatan perjanjian internasional dapat dibagi atas beberapa tahapan proses,yaitu : 1. Penjajagan 2. Perundingan 3. Perumusan Naskah perjanjian
7
4. Penerimaan 5. Penandatanganan Dari sisi internal Indonesia, pembuatan perjanjian Internasional didasarkan pada beberapa komponen utama, yaitu yaitu :
1. Lembaga Pemrakarsa
Sekalipun pihak pada perjanjian internasional adalah negara, namun secara internal harus diidentifikasi lembaga yang memiliki kewenangan untuk memprakarsai,mengoordinasi,serta
menerapkan
perjanjian
internasional
tersebut yang disebut dengan lembaga pemrakarsa. Menurut Pasal 5 UndangUndang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ,lembaga pemrakarsa haruslah lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional. UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah, secara implisit telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (baik pemerintah
provinsi/kabupaten maupun pemerintah Kota) memliki
kualifikasi sebagai lembaga pemrakarsa.
8
2. Mekanisme Koordinasi dan Konsultasi
Lembaga Pemrakarsa ,baik atas nama Pemerintah RI maupun atas nama lembaga yang dimaksud,yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasionak harus terlebih dulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Dengan adanya restrukturisasi Kementerian dalam rangka “one “one door policy”,unit policy” ,unit regional di lingkungan Kementerian Luar Negeri melakukan fungsi koordinasi dalam setiap proses pembuatan perjanjian yang terkait dengan unitnya. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional juga telah memberi kewenangan kepada Menteri Luar Negeri sebagai pejabat yang tidak memerlukan Full
Power (Surat
Kuasa)
dalam
membuat
perjanjian
Internasional.1. Lazimnya, fungsi Kementerian Luar Negeri dalam mekanisme konsultasi dan koordinasi adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut aman dari berbagai segi,yaitu : 1. Politis; Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Politik Luar negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya. 2. Keamanan;Pejanjian
tesebut
tidak
berpotensi
untuk
mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
1
Pasal 7(2) Konvensi Wina 1969. Kedudukan khusus Menteri Luar Negeri untuk mengikatkan negaranya pada perjanjian internasional telah diakui oleh hukum internasional yang dikonfirmasi dalam The Legal Status of Eastern Greenland Case, Case , 1933. 9
3. Yuridis; perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara
yuridis
baik
menurut
hukum
nasional
maupun
internasional. 4. Teknis; perjanjian tesebut tidak bertentangan dengan kebijakan teknis dari pemerintah. Prosedur yang harus dilakukan dalam mekanisme konsultasi dan koordinasi adalah sebagai berikut : a. Lembaga pemrakarsa/focal point mengoordinasikan rapat yang melibatkan Kemlu dan instansi terkait lainnya untuk tahap penjajagan,perumusan
posisi/pedoman
Delri,dan
Pelaksanaan
perundingan b. Apabila rapat interdepartemen menyetujui draft yang dibahas,maka lembaga pemrakarsa/focal point akan mempersiapkan counterdraft. Counterdraft ini selanjutnya disampaikan kepada pihak mitra melalui
Kemlu.
Proses
tukar-menukar
dokumen
(draft/counterdraft) ini berlangsung terus,dan sekiranya kedua pihak belum mencapai
kesepakatan
atas
materi
perjanjian
internasional tesbut,maka kedua pihak akan membahasnya dalam tahap perundingan yang juga akan melibatkan Deplu. c. Rapat interkementerian harus membahas lebih dulu berbagai konsekuensi dari keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam suatu perjanjian internasional atau pembahasan rancangan naskah perjanjian internasioanl,sehingga suatu perjanjian dapat aman secara politis,aman secara yuridis,aman secara teknis,dan aman secara security
10
3. Proses Pengambilan Keputusan dalam pembuatan perjanjian
Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak mengatur secara khusus bagaimana pemerintah mengambil keputusan tentang disetujui atau tidaknya pembuatan perjanjian . Proses pengambilan keputusan menggunakan poses yang lazim diambil oleh pemerintah yang dimulai dari tingkat teknis,dan jika diperlukan dan tidak diperoleh keputusan,dapat diangkat ke tingkat kebijakan dan politik termasuk melalui forum Rakor Polkam/Ekonomi/kesra serta melalui Rapat Kabinet. 4. Pedoman Delegasi RI
Undang-undang
No.24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional
menciptakan suatu instrumen hukum yang dikenal dengan istilah Pedoman Delegasi RI. Menurut Pasal 5 ,posisi ,posisi pemerintah dalam pembuatan perjanjian internasional harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri. Pedoman ini memuat hal-hal sebagai berikut:
Latar Belakang permasalahan;
Analisi pemasalahn,ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
Posisi Indonesia ,saran,dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
5. Surat Kuasa (Full Powers)
Surat Kuasa (Full Powers) merupakan instrumen hukum yang sudah baku dalam praktik internasional. Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengadopsi pengertian instrumen ini ke dalam hukum
11
nasional dan mengartikannya sebagai surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah RI untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian,menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian,dan atau meyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian Internasional.
PEMBERLAKUAN PEMBERLAKUA N PERJANJIAN INTERNASIONAL
Undang-Undang
No.24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional
mengadopsi model yang terdapat pada Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional perihal pemberlakuan perjanjian .Pasal 3 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian terhadap Indonesia dapat dilakukan melalui :
Penandatanganan
Pengesahan
Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik
Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional
12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (termination or withdrawal or denunciation) pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri.Sebelum memutuskan untuk melakukan terminasi atau penarikan diri ,maka lembaga pemrakarsa perlu mengoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait. Pasal 18 Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memuat aturan bahwa suatu perjanjian internasional berakhir apabila : a. Terdapat kesepakatan parah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai c. Terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentyan perjanjian e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama f.
Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
g. Objek Perjanjian hiang h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Perjanjian Internasional yang telah di tandatangani oleh Pemerintah Indonesia, Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disimpan oleh Kementerian Luar Negeri. Selain Menyimpan,naskahnaskah perjanjian tersebut juga perlu dipelihara dan diperlakukan sebagai dokumen Negara. Sebagai Lembaga penyimpan, Kementerian Luar Negeri diberi wewenang
13
untuk mengeluarkan salinan naskah resmi (certified true copy) setiap perjanjian internasional untuk dipergunakan oleh pihak-pihak terkait.
C. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Istilah “pengesahan” yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia khususnya Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah “ratifikasi”. Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, rati fikasi adalah : “Ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named named whereby a State establishes on the international international plane its consent to be bound by by a treaty.” Selanjutnya menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional ,ratifkasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya penandatanganan. Contoh formula baku yang selalu dirumuskan untuk menggamnbarkan persyaratan ratifikasi adalah sebagai berikut “ a. The Present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations. b. The Present Convention is subject to ratification. The instruments of ratifcation shall be deposited with the Secretary_general of the United Nations. Perjanjian yang berlaku tanpa melalui persyaratan ratifikasi biasanya mulai berlaku pada saat penandatanganan dan dalam berbagai perjanjian selalu dirumuskan sebagai berikut : “The Present agreement shal l come into force on the date of its signing”.
14
Berbagai literature 2 di Indonesia menjelaskan kedua jenis perjanjian ini berdasarkan tahapan pembuataya, yaitu : 1) Perjanjian yang dibuat tiga tahap, yaitu perundingan ,penandatanganan,dan ratifikasi. 2) Perjanjian yang dibuat dua tahap t ahap ,yaitu perundingan dan penandatanganan Dari rumusan diatas, maka ratifikasi adalah perbuatan hukum lebih lanjut suatu Negara guna mengonfirmasi perbuatan penandatanganan yang mendahuluinya. Konvensi juga mengenal cara pengikatan lain seperti aksesi (accession) yang tidak didahului dengan penandatanganan,melainkan didahului dengan adanya suatu perjanjian yang sudah terbentuk ter bentuk dan terbuka bagi Negara yang tidak menandatangani untuk turut serta. Undang-Undang No.24 Tahun 2000 menerjemahkan ratifikasi dan aksesi menjadi satu istilah istila h yaitu pengesahan.
`
2
Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm.85. Dedi Soemardi, op.cit., hlm.251.A. Hamid S. Attamimi, op.cit., hlm.341. 15
BAB 3 PENUTUP
KESIMPULAN Per Per janj ian I ntern ntern asional asional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah
hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Pemberlakuam Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Pasal 3 dapat dilakukan melalui : 1. Penandatanganan 2. Pengesahan 3. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik 4. Cara cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional
Pasal 18 Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memuat aturan bahwa suatu perjanjian internasional berakhir apabila : a. Terdapat kesepakatan parah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai c. Terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentyan perjanjian
16
e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama f.
Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
g. Objek Perjanjian hiang h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Pengesahan Perjanjian Internasional disebut juga dengan “ratifikasi”. “ratifikasi” . Ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya penandatanganan
Daftar Pustaka
Damos Dumoli Agusman,SH.,MA. : Hukum : Hukum Perjanjian Internasional ,Bandung ,Bandung : PT : PT Refika Aditama
UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional I nternasional
Wikipedia:Perjanjian Internasional. From : http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional
Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm.85. Dedi Soemardi, op.cit., hlm.251.A. Hamid S. Attamimi, op.cit., hlm.341.
Pasal 7(2) Konvensi Wina 1969. Kedudukan khusus Menteri Luar Negeri untuk mengikatkan negaranya pada perjanjian internasional telah diakui oleh hukum internasional yang dikonfirmasi dalam The Legal Status of Eastern Greenland Case, Case, 1933.
17
18
