BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Pada pasca kemerdekaan (orde lama), negeri yang baru lahir dengan nama baru ini sudah menghadapi masalah perokonomian yang cukup pelik. Bagaimana tidak, inflasi yang sangat tinggi sudah menyengsarakan masyarakat ditambah lagi dengan berlakunya tiga mata uang pada saat itu (mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang), ditambah lagi Panglima AFNEI (Allied Forces Forces for Nether Netherlan lands ds East East Indies/ Indies/pas pasuka ukan n sekutu sekutu)) mengum mengumumk umkan an berlak berlakuny unyaa uang uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu yang membuat kebingungan perekonomian semakin semakin menjad menjadi-m i-menj enjadi adi.. Berban Berbandin ding g terbali terbalik k dengan dengan hal itu, itu, pemeri pemerinta ntah h terus terus saja melaku melakukan kan politi politik k mercusu mercusuar ar yang yang semaki semakin n membua membuatt keuang keuangan an kas Negara Negara menjad menjadii kemban kembang g kempis kempis,, karena karena harus harus mengel mengeluar uarkan kan uang uang yang yang tidak tidak sediki sedikitt hanya hanya untuk untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia memang benar-benar ada dan sedang meng mengal alam amii
keba kebang ngki kita tan n
pasc pascaa
terl terlep epas asny nyaa
bele beleng nggu gu
penj penjaj ajah ahan an..
Namu Namun n
dala dalam m
keterp keterpuru urukan kan ini, ini, pemeri pemerinta ntah h terus terus melaku melakukan kan langka langkah h terobo terobosan san seperti seperti melaku melakukan kan program peminjaman nasional, menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Suma Sumate tera ra deng dengan an tuju tujuan an ke Sing Singap apur uraa dan dan Mala Malays ysia. ia. Tida Tidak k hany hanyaa itu, itu, sist sistem em pemerintahan yang dianggap kurang cocok pun terus diganti, agar cita-cita bangsa yaitu untuk menjadi Negara yang makmur, adil dan sentosa dapat segera tercapai. Dala Dalam m pemb pembah ahas asan an kali kali ini ini kami kami akan akan meny menyaj ajik ikan an meng mengen enai ai infl inflasi asi serta serta bagaimana inflasi tersebut dapat terjadi dan apa dampak bagi perekonomian Indonesia. Pembah Pembahasan asan ini melipu meliputi ti defini definisi si inflasi inflasi,, macam-m macam-macam acam penyeb penyebab ab terjad terjadiny inyaa sampai sampai dengan sejarah inflasi yang terjadi di Indonesia. I.2. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam pembahasan inflasi ini yaitu: 1. Apa saja penyebab terjadinya inflasi ? 2. Bagaimana sejarah inflasi yang terjadi di Indonesia ? 3. Bagaimana Bagaimana cara mengatasi masalah inflasi ?
1
I.3. TUJUAN PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka pembahasan ini bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui macam-macam inflasi yang terjadi. 2. Untuk mengetahui bagaimana sejarah inflasi yang terjadi di indonesia. 3. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dapat diambil dalam mengatasi masalah inflasi.
2
BAB II PEMBAHASAN II.1. Definisi Inflasi
Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Roswita AB;165). Dengan kata lain, inflasi adalah suatu keadaan di mana senantiasa terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa pada umumnya. II.2. Macam-macam Inflasi
Ada beberapa cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih bergantung pada tujuan kita. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Inflasi digolongkan atas dasar parah atau tidaknya inflasi itu sendiri atau berdasarkan laju inflasi yaitu: a. Inflasi merangkak (di bawah 5% setahun) b. Inflasi ringan (antara 5%-10% setahun) c. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun) d. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun) e. Hyperinflasi (di atas 100% setahun) Penggolongan ini sangat relatif dan bergantung pada selera kita unuk menamakannya dan juga bergantung pada golongan mana orang yang paling parah menaggung akibat dari kenaikan harga barang-barang tersebut. 2. Inflasi yang digolongkan atas faktor penyebab dari inflasi. Atas dasar ini terdapat dua macam inflasi yaitu: a. Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang dan jasa terlalu besar (kenaikan permitaan), ini disebut demand pull inflation. b. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi untuk menghasilkan barang dan jasa disebut dengan cost push inflation.
3
II.3. Sejarah Inflasi di Indonesia II.3.1. Inflasi Indonesia pada Masa Orde Lama 1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945, untuk menutup pintu perdagangan lusr negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain: Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan perkebunan. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan
4
swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teoriteori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
1.
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2.
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
3.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4.
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
5.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni IndonesiaBelanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya 5
sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan perusahaan tersebut.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain: 1.
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik hingga 400%.
3.
Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
6
II.3.2. Inflasi Indonesia pada Masa Orde Baru
Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650% dan defisit APBN lebih besar dari pada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan luar negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil” (Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru
atau
juga
bisa
dikatakan
sebagi
titik
balik.
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA: 1. REPELITA I (1967-1974) Mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. REPELITA II (1974-1979) Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3.
REPELITA III (1979-1984)
7
Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4.
REPELITA IV (1984-1989) Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatnya industri yang dapat menghasilkan mesinmesin industri sendiri. Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
II.3.3. Inflasi Indonesia pada Reformasi
Krisis finansial Asia Timur dan Tenggara, yang terjadi tahun 1997 merupakan salah satu yang melatar belakangi terjadinya reformasi di indonesia. Krisis tersebut tidak hanya membuat ekonomi negara indonesia saja yang melemah namun juga negara asia lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari krisis tersebut bukan hanya mempengaruhi mata uang, bursa saham namun semua aspek kehidupan masyarakat indonesia serta dunia dalam jangka panjang. Pada masa reformasi, perekonomian indonesia diawali dengan masa-masa sulit. Dalam perjalanannya dibawah 4 kepemimpinan presiden selama reformasi, pemimpin tersebut mempunyai “performance” masing-masing dalam membuat kebijakan yang kaitannya dengan perekonomian indonesia. Salah satunya adalah bagaimana “potret inflasi dan pengaruhnya”, karena dalam menilai kinerja makro-ekonomi suatu negara, ada tiga variabel utama yang perlu kita perhatikan, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan salah satunya tingkat inflasi. Ketiga varibel tersebut merupakan indikator-indikator kunci yang umum digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja suatu perekonomian negara. Sesuai amanat pasal 58 UU No. 23 tahun 1999 dan mengingatkan kembali bahwa visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara 8
nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Pelaporan dalam paper ini diawali dengan kepemimpinan setelah pengunduran diri presiden soeharto tahun 1998, yaitu:
1.
BJ Habibie (1998-1999)
Kebijakan ekonomi dalam tahun ini memang bertujuan untuk mengurangi laju inflasi dan meredam gejolak suku bunga, sehingga nilai tukar rupiah menjadi stabil. Pada akhir tahun, laju inflasi mencapai 45,4% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Penyebab yang terjadi, antara lain karena melemahnya nilai tukar rupiah, melonjaknya uang beredar dan memburuknya kepercayaan masyarakat selama krisis. Sebagai akibatnya, suku bunga tidak dapat menurun dengan cepat guna mendorong kembali kegiatan ekonomi. Kesemuanya ini pada akhirnya mengakibatkan kebijakan makroekonomi tidak dapat berjalan secara optimal dalam menanggulangi krisis. Kontraksi tersebut, mengakibatkan pula meningkatnya pengangguran dan daya beli masyarakat menurun drastis. Namun pencapaian lainnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun tersebut mengalami kontraksi sebesar 13,7% dibandingkan dengan tahun 1997 yang masih mengalami ekspansi 4,9%. 2.
Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Secara umum, selama 2001 kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Di samping akibat memburuknya perekonomian dunia, melambatnya pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari masih tingginya risiko dan ketidakpastian dan berlanjutnya berbagai permasalahan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,3%, sedangkan di tahun sebelumnya sempat mencapai 13,7%. Selain itu banyak faktor dari dalam negeri yang belum teratasi sehingga menyulitkan bank indonesia dalam mengatasi laju inflasi. Kuatnya tekanan inflasi menyebabkan tingginya realisasi inflasi IHK pada 2001 yang mencapai 12,55%, lebih tinggi di bandingkan inflasi IHK 2000 sebesar 9,35%. Dampak lain yang diakibatkan 9
oleh inflasi adalah depresiasi nilai tukar rupiah sekitar 17,7% dari tahun 2000, yaitu dari rata-rata Rp8.438 per dolar menjadi Rp10.255 per dolar. Sehingga, kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran 2001 yang diperkirakan mencapai 6,7%–7,0%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,1%. 3.
Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Selama 2002, secara umum kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan positif ini telah mendorong penurunan tingkat inflasi, setelah selama dua tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, suku bunga SBI mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 17,62% menjadi 12,93%. Nilai tukar mengalami apresiasi secara signifikan juga sebesar 10,10% sehingga tumbuh sebesar 9,1%. Namun, perekonomian Indonesia di tahun 2002 hanya mampu tumbuh sebesar 3,7% saja. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan struktural, seperti ketidakpastian hukum, ketidakpastian regulasi investasi akibat otonomi daerah, masalah perburuhan, dan faktor keamanan menyebabkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi dan ekspor masih terbatas. Selama 2003, Kondisi ekonomi makro stabil dan cenderung membaik. Hal tersebut sebagaimana tercermin pada nilai tukar rupiah yang menguat, laju inflasi dan suku bunga yang menurun tajam, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Walaupun saat itu Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain yang terkait dengan dampak tragedi bom di Bali, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF), dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Berkaitan dengan penguatan nilai tukar rupiah, dalam tahun tersebut Indonesia mendapatkan apresiasi karena telah menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang berkinerja terbaik di kawasan Asia Pasifik sepanjang 2003. Rata-rata penguatan nilai tukar menguat 8,71% menjadi Rp8.572 per dolar. Penguatan rupiah tersebut menjadi salah satu faktor yang secara fundamental mendorong penurunan laju inflasi selama 2003. Laju inflasi IHK 2003 tercatat 5,06%, menurun tajam dibandingkan 2002 (10,03%). Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,7% pada 2002 menjadi 4,1% pada 2003. 4.
Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang)
10
Pada awal bekerja, pemerintahan SBY–Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara. Dalam kepemimpinannya di tahun 2004, perkembangan ekonomi semakin mantap. Optimisme pelaku juga memberikan sumbangan positif, yang dalam perkembangannya diperkuat oleh proses pemilihan umum yang berjalan lancar. Sehingga pemerintah dan masyarakat optimis prospek perekonomian berkinerja lebih baik lagi. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2004, tidak berbeda jauh dengan tahun 2003. Pencapaian tersebut diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat, IHK terkendali, Nilai tukar rupiah relatif stabil, suku bunga masih cenderung menurun. Perbaikan tersebut di dukung oleh perekonomian global yang kondusif dan optimisme pelaku usaha. Sepanjang tahun 2004, nilai tukar rupiah bergerak stabil rata-rata nilainya per dolar AS mencapai Rp.8940,- atau melemah 3,9% dari tahun lalu. Dari segi pertumbuhan perekonomian, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,1%. Selain itu, perkembangan harga di dalam negeri relatif terkendali meskipun lebih tinggi dari 2003. Terkendalinya perkembangan harga tersebut tercermin pada realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2004 sebesar 6,40%. Hal tersebut membuktikan bahwa di awak kepengurusannya SBY memang serius dalam mengatasi masalah ekonomi bangsa. Di akhir tahun 2004, optimisme tentang peluang perbaikan kondisi perekonomian di tahun 2005 sempat menghinggapi berbagai kalangan termasuk praktisi bisnis, pengamat ekonomi, maupun masyarakat umum di Indonesia. Optimisme ini didorong oleh beberapa perkembangan yang terjadi di tanah air. Yang pertama, adalah relatif sukses dan amannya pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun untuk memilih Presiden. Namun yang paling mencolok di tahun 2005 adalah kondisi masyarakat yang dihadapkan atas melambungnya harga minyak mentah dunia ke rekor tertinggi sepanjang sejarah. Menyikapi masalah harga mentah dunia ini, pemerintah memutuskan dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), yakni sebesar 11
rata-rata 29 persen di bulan September dan rata-rata 125 persen di bulan Oktober 2005. Akibatnya inflasi, yang sampai bulan Oktober sudah mencapai 15,65 persen dan masalah pengangguran akan semakin pelik. Selama tahun 2006, perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya suku bunga. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat pasca kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, perekonomian tumbuh
mencapai
5,5%
walaupun
lebih
rendah
dari
tahun
kemarin.
Sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi IHK selama 2006 secara berangsur menurun. Laju inflasi IHK yang pada akhir 2005 mencapai 17,11% menurun menjadi 6,60% pada akhir 2006. Demikian pula pada akhir 2006 inflasi inti mencapai 6,03%, turun dari 9,75% pada akhir 2005. Hubungannya nilai tukar rupiah pun stabil, Pada 2006 rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp9.167 per dolar atau menguat 5,6% dibandingkan rata-rata pada 2005 yang mencapai Rp9.713 per dolar. Tidak seperti tahun sebelumnya, memasuki 2007 ekonomi Indonesia mulai diliputi awan cerah. Selama tahun 2007, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 mencapai 6,32%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,5%. Dinamika perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun 2007 menunjukkan kecenderungan yang stabil. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.140 per dolar AS, menguat 0,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.167 per dolar AS. Sebagaimana terlihat pada grafik 1-3, inflasi inti selama tahun 2007 dapat dijaga pada angka 6,29%. Sehingga angka inflasi selama tahun 2007 jauh lebih baik daripada inflasi tahun sebelumnya. Bahkan, rendahnya angka inflasi tersebut dapat terus dipertahankan, meskipun Pemerintah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketika memasuki tahun 2008, ekonomi Indonesia sudah menghadapai tantangan berupa meningkatnya tekanan inflasi, penguatan terus berlanjut pada akhir tahun 2008. Selaras dengan terus meningkatnya harga minyak di pasar internasional memicu ekspektasi inflasi dan pada akhirnya inflasi aktualnya. Sejak paruh kedua tahun 2008 mata dunia tertuju pada kondisi sektor keuangan Amerika Serikat (AS). Ekonomi AS mengalami pertumbuhan negatif seiring dengan merosotnya belanja masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran. Krisis ini tentu juga berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. 12
Namun selama tahun 2008, Perekonomian Indonesia secara umum mencatat perkembangan yang cukup baik di tengah terjadinya gejolak eksternal. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,3%. Secara fundamental menurunnya tekanan inflasi tak terlepas dari keberhasilan dalam memitgasi akselerasi ekspektasi inflasi yang sempat meningkat tajam pasca kenaikan harga BBM. Secara keseluruhan, inflasi IHK pada tahun 2008 mencapai 11,06%, sementara inflasi int mencapai 8,29%. Ketidakpastian
dalam
pemulihan
ekonomi
global
2009,
mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi indonesia berada pada posisi yang kurang menyenangkan dan itu merupakan tantangan sepanjang tahun 2009. Dengan segenap tenaga berbagai kebijakan pun dilakukan, dan hasilnya walaupun terlambat dibanding tahun 2008, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,5%, tertinggi ketiga setelah China dan India. Walau tingakat pengangguran masih belum teratasi, gelombang pemutusan hubungan kerja terus berlangsung bahkan hingga akhir 2009. Tahun 2010 adalah akhir dari dasawarsa pertama di abad ke-21. Bagi setiap negara, abad ke-21 menjadi batu loncatan penting ke depan. Begitu juga indonesia, di tahun 2010 ini adalah potret bagaiman peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memnunjukkan performance disecond kepemimpinannya. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2010 semakin baik. Pertumbuhan ekonomi domestik selama tahun laporan mencapai 6,1%, lebih tnggi dari pertumbuhan tahun 2009 yang hanya mencapai 4,6%. Selain itu rata-rata rupiah mencapai Rp 9.081 per dolar AS, atau terapresiasi sebesar 3,8% dibandingkan dengan akhir tahun 2009. Di sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 tercatat 6,96%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5% ± 1%. Pencapaian kinerja perekonomian Indonesia yang positf selama tahun 2010 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang perlu direspons secara tepat untuk mendukung agar perekonomian domestik dapat tumbuh tinggi dan berkesinambungan.
II.4. Kebijakan dalam Mengatasi Masalah Inflasi
Ada tiga kebijaksanaan yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah Inflasi, yaitu : 1. Kebijaksanaan Moneter 13
a. Menaikkan Reserve Requirement b. Politik Pasar Terbuka c. Menaikkan tingkat Bunga Diskonto 2. Kebijaksanaan Fiskal a. Penurunan Pengeluaran Pemerintah b. Menaikkan Pajak c. Mengadakan Pinjaman Pemerintah
3. Kebijaksanaan Non Moneter a. Menaikkan Hasil Produksi b. Kebijaksanaan Upah c. Pengawasan Harga dan Distribusi Barang-barang
14
BAB III PENUTUP
III.1. KESIMPULAN
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pada awalnya inflasi yang terajadi di Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu sendiri, dimana pada saat itu keadaan ekonomi keuangan amatlah buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, dan disebabkan pula oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Hal ini juga di perparah oleh kas Negara yang kosong akibat eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah harus melakukan pinjaman nasional dalam jumlah besar. Selanjutnya, inflasi juga terjadi pada masa pemerintahan orde baru, tepatnya pada tahun 1966, dimana inflasi pada saat itu hampir mencapai 650% dan defisit APBN lebih besar dari pada seluruh jumlah penerimaannya. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu, dimana neraca perdagangan menjadi tidak stabil dan nilai tukar rupiah terus merosot tajam. Akibat nya pemerintah mengambil kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA guna memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Lalu pada masa awal pemerintahan reformasi, inflasi di Indonesia kembali tidak terkendali yakni pada tahun 1998 sekitar 45,4% dan hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan nasional serta semakin melemahnya mata uang rupiah di banding mata uang asing. Hal ini terjadi sebagai akibat daripada Krisis finansial Asia Timur dan Tenggara, yang terjadi tahun 1997, krisis tersebut tidak hanya membuat ekonomi negara indonesia saja yang melemah namun juga negara asia lainnya. Akibat lain yang ditimbulkan dari krisis tersebut bukan hanya mempengaruhi mata uang saja, namun bursa saham dan semua aspek kehidupan masyarakat indonesia serta dunia dalam jangka panjang. Sehingga hal ini menjadi pemicu lahirnya masa pemerintahan reformasi di Indonesia. 15
III.2. SARAN
Dalam hal ini telah kita ketahui bahwa pada dasarnya inflasi yang terjadi akan berdampak buruk pada perekonomian suatu Negara. Seperti yang terjadi pada Negara Indonesia pada tahun tahun 1966 dimana pada saat itu Indonesia mengalami Hyperinflasi yakni lebih dari 100% atau sekitar 650% pertahun sehingga berdampak sangat buruk pada perekonomian Indonesia pada saat itu, yakni menurunnya pendapatan nasional dan menurunnya daya beli masyarakat akibat dari naiknya harga barang dan jasa secara umum sehingga berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu maka penting sekali bagi pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan laju inflasi di Indonesia agar tidak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah dan Bank Sentral harus selektif dan hati-hati dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah inflasi di Indonesia agar laju inflasi di Indonesia dapat terus dijaga sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Inonesia.
16
DAFTAR PUSTAKA
AB, Roswita. 1994. Ekonomi Moneter: Teori, Masalah dan kebijaksanaan. Universitas Sriwijaya. Palembang.
Ahira, Anne. Perkembangan Inflasi di Indonesia. http://www.anneahira.com/perkembangan-inflasi-di-indonesia.htm. Diakses pada tanggal 12 mei 2012.
17
