BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam berkumpul dengan sesama manusia yang lainnya, menjadi makhluk yang suka bermasyarakat. Suatu masyarakat akan terbentuk apabila ada dua orang atau lebih yang hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dengan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi. Dari adanya suatu kesatuan masyarakat, maka akan selalu ada hukum yang mengikuti dibelakangnya. Hukum terjadi berdasarkan atas apa yang dibawa oleh masyarakat sebelumnya. Setiap bidang yang dihadapkan pada persoalan manusia, maka muncul hukum dalam bidang tersebut. Hal ini tidak luput dari segala yang telah terkonsep secara teratur mengenai keberadaan hukum. Berkaitan dengan poin-poin dalam hukum, baik itu tujuan, fungsi, atau sumbernya. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengupas hal-hal yang berkenaan dengan ilmu hukum. Selanjutnya pada makalah ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum.
B. Rumusan Masalah 1.
Apa pengertian dari sumber hukum?
2.
Apa saja sumber-sumber hukum?
C. Tujuan Penulisan 1.
Agar mengetahui dan memahami mengenai sumber hukum.
2.
Agar mengetahui apa saja sumber-sumber hukum.
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.1 Sesungguhnya sumber hukum digunakan untuk menunjuk berbagai macam arti. Bisa dikatakan demikian karena hukum sendiri dapat ditinjau dengan berbagai cara. Orang akan dapat menjelaskan hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku, dengan cara menjelaskan sumber tempat hukum positif itu digali. 2
B. Sumber-sumber Huk um
Sumber hukum dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi material dan segi formal: 1.
Sumber hukum material adalah segala sesuatu yang menentukan isi (materi) hukum. Dengan perkataan lain, sumber hukum material adalah tempat materi 3
hukum itu diambil. Sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.4 Contoh:
Seorang ahli ekonomi
akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan
ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabakan timbulnya hukum.5 1
A. Siti Soetami, SH, P engantar Tata Hukum Indonesia, cet. III, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, h. 21. 2 Abdul Rachmad Budiono, P engantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, h. 109. 3 Ibid ., h. 111. 4 Kansil, C. S. T., P engantar Ilmu Hukum Jilid 1, cet. XII, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 19. 5 Ibid .
2
Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan, bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.6
2.
Sumber hukum formal adalah bentuk hukum yang menyebabkan hukum itu 7
berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Sumber hukum formal antara lain ialah: a.
Undang-undang
(Statute)
Undang-undang
ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa 8
Negara. Menurut Buys, Undang-undang mempunyai dua arti, yakni: 1). Undang-undang
yang
dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah
memerlukan
undang-undang
karena
cara
pembuatannya
(misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen); 2). Undang-undang
dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah
yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. a). Syarat berlakunya suatu undang-undang. Syarat untuk berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaga Negara (LN) oleh menteri sekretaris Negara. Tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam LN. b). Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:
Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
6
Ibid. Abdul Rachmad Budiono, P engantar..., h. 113. 8 Kansil, C. S. T., P engantar ..., h. 19. 7
3
Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
Undang-undang
itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang
membuat atau instansi yang lebih tinggi.
Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.
c). Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara.
Lembaran Negara adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku.
Berita Negara adalah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Seretariat Negara) yang memuat hal-hal yang
berhubungan
dengan
peraturan-peraturan
Negara
dan
pemerintah dan memuat surat-sutrat yang dianggap perlu seperti: akta pendirian P.T., Firma, Koperasi dan nama-nama orang yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia, dan lain-lain. b. Kebiasaan (C ostum) Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.9
9
Ibid ., h. 21.
4
c. Keputusan-keputusan Hakim (Y urisprudensi) Yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan Y urispridentie
dalam bahasa Belanda dan
Y urisprudence
dalam bahasa
Perancis, yang artinya keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.10 Pekerjaan hakim pada hakikatnya sama dengan pekerjaan pembuat undang-undang, demikian dikatakan oleh Prof. Soebekti dalam bukunya Dasar-dasar Hukum dan P engadilan. Keduanya memberikan peraturan yang harus diikuti, hanya dengan perbedaan bahwa pembuat undangundang memberikan suatu peraturan yang disusun dalam kata-kata umum. 11 Ada tiga alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang lainya,12 yaitu: 1.
Keputusan hakim yang mempunyai kekuaasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, karena alasan psikologis.
2.
Karena alasan praktis.
3. Sependapat, hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia sependapat/ menyetujui keputusan hakim lain tersebut. d. Traktat (Treaty) Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Bila traktat diadakan hanya pada dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral , sedang kalau diadakan oleh banyak negara, maka disebut dengan perjanjian multilateral . 13
10
A. Siti Soetami, SH, P engantar ..., h. 25. Ibid ., h. 26. 12 Ibid. 13 Ibid . 11
5
Bilamana perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara yang pada mulanya tidak turut mengadakan, kemudian menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan perjanjian terbuka atau kolektif. Contohnya adalah
C harter
(Piagam) PBB. Sedang kalau perjanjian itu
tidak memungkinkan bagi negara yang tadinya bukan menjadi salah satu pihak, maka perjanjian itu merupakan perjanjian tertutup.14 Ada dua macam perjanjian, yakni traktat dan agreement . Traktat dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sedang agreement dibuat hanya dengan keputusan Presiden, yang biasanya menyangkut bidang politik.1
5
Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan traktat merupakan sumber hukum.1 Dalam
U ndang-Undang
Dasar 1945 Pasal
11
6
disebutkan bahwa
Presiden berdasarkan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal ini sendiri tidak mensyaratkan membuat persetujuan dengan negara lain itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang, maka persetujuan tersebut lazimnya dituangkan daam bentuk undang-undang.1
7
e. Pendapat Ahli Hukum ( Doktrin) Pendapat para ahli/sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.1
8
Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusan-keputusannya, 14
Ibid . Ibid . 16 Ibid ., h. 27. 17 Ibid . 18 Ibid . 15
6
maka hakim sering mengutip pendapat seorang ahli/sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikan, apalagi bila ahli/sarjana hukum tersebut menemukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.19 Jadi, pendapat para ahli/sarjana hukum itu menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi. Dalam hubungan internasional terutama pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.20
19
Ibid ., h. 27-28. Ibid .
20
7
BAB III PENUTUP A.
K esimpulan
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari segi material dan segi formal. Sumber hukum material adalah tempat materi hukum itu diambil. Sedang sumber hukum formal adalah bentuk hukum yang menyebabkan hukum itu berlaku sebagai hukum positif yang d ibuat oleh instansi yang berwenang. B. Saran
Sebagai seorang manusia tentulah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, dalam memandang segala sesuatu penulis sarankan agar dengan hati yang jernih sehingga mudah bagi kita menerima kebenaran. Karena segala sesuatu mempunyai manfaat. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis masih mengharapkan banyak masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
8
DAFTAR PUSTAK A
Budiono, Abdul Rachmad,
P engantar
Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing,
2005.
C. S. T., Kansil,
P engantar
Ilmu Hukum Jilid 1, cet. XII, Jakarta: Balai Pustaka,
P engantar
Tata Hukum Indonesia, cet. III, Bandung: PT Refika
2002.
Soetami, A. Siti,
Aditama, 2001.
9