KATA PENGANTAR
Syukur atas kehadirat Allah SWT senantiasa selalu memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua seru sekalian alam baik kesehatan maupun kesempatan kesempatan dalam memberikan dorongan dan motivasi sehingga terselesainya tugas ini. Selanjutnya kami selaku mahasiswa yang mengikuti Program Sarjana pada jurusan Ekonomi bidang khusus khusus Akuntansi diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan menyelesaikan tugas mata Syariah”, sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi tugas yang kuliah ” Akuntansi Syariah”, Kontemporer”. dimaksudkan, maka kami menulis sebuah sebuah judul “ Isu Kontemporer” Materi ini ditulis berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil perkuliahan serta informasi dari referensi bacaan lainnya yang mendukung. Pada struktur pembahasan tulisan ini berkemungkinan jauh dari sasaran dan kesempurnaan yang diharapkan , maka kami selaku penulis mengharapkan mengharapkan respon yang yang positif agar tulisan ini akan lebih spesifik dan terstruktur. terstruktur. Kiranya atas sumbangsih fikiran fikiran baik dari dosen pembimbing, maupun maupun rekan-rekan seprofesi diucapkan terima kasih.
Banda Aceh, 02 Juni 2012 Hormat Kami,
Penyusun
1
Daftar Isi Kata pengantar……………………………………………………………………….
1
Daftar isi……………………………………………………………………………..
2
A. Pengertian Pasar Modal…………………………………………………….
3
B. Pasar Modal Syariah di Indonesia………………………………………….
4
C. Sumber Hukum Syariah…………………………………………………….
5
D. Kriteria Efek Syariah (Dsn Mui-Bapepam)……………………………… Mui-Bapepam)………………………………..
7
E. Jenis Efek Syariah…………………………………………………………..
10
F. Saham Syariah……………………………………………………………... Syariah……………………………………………………………...
11
G. Obligasi Syariah……………………………………………………………. Syariah…………………………………………………………….
14
H. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)……………………. Negara) ……………………. 18 I. Pengertian Reksa Dana Syariah…………………………………………….. Syariah …………………………………………….. 19 J. Sertifikat Bank Indonesia Syariah…………………………………………… Syariah …………………………………………… 20 K. Pasar Uang Bank Antar-Bank Syariah………………………………………. Syariah ………………………………………. 21 L. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (SIMA)……………………… (SIMA)……………………….. 21 M. Perlakuan Akuntansi…………………………………………………………. Akuntansi …………………………………………………………. 22 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………
2
ISU KONTEMPORER
A. PENGERTIAN PASAR MODAL
Pasar modal (Capital Market ) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4). Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu: a. Pasar Perdana ( Primary Market ) Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit ( issuer ) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.
3
b. Pasar Sekunder ( Secondary Market ) Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambatlambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. perseorangan.
c. Bursa Paralel Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.
B. PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah. Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran setidaknya terdapat t erdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :
4
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham; 2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; 3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; 4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; Mudharabah; 5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal; dan 6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
C. SUMBER HUKUM SYARIAH
1.
Al Qur‟an
...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS.2: 275)
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. 2: 278-279)
Hai orang-orang yang beriman, beriman, janganlah kamu saling memakan harta harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. 4 : 29)
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (QS. 62: 10)
Hai orang yang yang beriman! Penuhilah Penuhilah akad-akad itu...(QS. 5: 1)
5
pertanggung “...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung
jawabnya” (QS 17:34 17:34
2.
As Sunnah
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membah ayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit) “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)
“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang hara m.” (HR Al -Tirmidzi -Tirmidzi dari Amr bin Auf)
“Allah swt berfiman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
berkhianat, aku keluar dari mereka.‟ (HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah). Dari Ma‟mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ikhtikar (penimbunan) kecuali orang yang bersalah” (HR. Muslim) “Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu ” (HR. Al Khomsah
dari Amr bin Syuaib). “ Rasulullah s.a.w melarang „alaih). melarang (untuk) melakukan penawaran penawaran palsu” (Muttafaq „alaih). “ Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian ” (HR. Abu Dawud).
6
D. KRITERIA EFEK SYARIAH (DSN MUI-BAPEPAM) Pada intinya, produk atau instrumen keuangan yang digunakan harus memenuhi syarat, antara lain: 1. Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan yang bertentangan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain: a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. b. Lembaga Keuangan Konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman mi numan haram. d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.
2. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsure dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman, seperti: a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu. Ma‟doum, merupakan bentuk jual-beli yang diperdebatkan kebolehannya b. Ba‟i Al Ma‟doum, oleh para ulama fiqih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ba'i al ma'dum merupakan bentuk jual-beli yang haram dengan alasan adanya dalil yang melarang jual-beli gharar atau jual-beli yang mengandung unsur penipuan. Ba'i al ma'dum masuk dalam kategori jual-beli gharar, karena ketiadaan barang yang dijual akan menimbulkan
perselisihan
terhadap
barang
tersebut,
jika
didapatkan
ketidakpuasan ketidakpuasan dari pembeli.
7
c. Insider Trading, yaitu menggunakan informasi “orang dalam” dari perusahaan emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi tr ansaksi yang dilakukan. d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. e. Margin Trading, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. f. Corner, adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham di bursa. g. Window Dressing, merupakan praktik tertentu dalam laporan keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya.
Ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar efek tersebut dikatakan sesuai dengan syariah: 1. Jenis Usaha dari Emiten sesuai syariah. Jenis Usaha sesuai syariah apabila: a. Produk dan jasa yang dihasilkannya adalah sesuatu yang halal, bukan diharamkan oleh syariah atau besar kemudharatannya kemudharatannya disbanding manfaat. b. Pendapatan yang dihasilkannya berasal dari usaha halal dan dilakukan dengan cara yang halal termasuk adanya saling ridha serta tidak berbuat zalim. c. Keterbukaan, emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik serta memenuhi prinsip keterbukaan. d. Manajemen Usaha, emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami seperti:
menghormati
hak
asasi
manusia,
menjaga
lingkungan
hidup,
melaksanakan good corporate governance , serta memegang teguh prinsip kehatihatian dalam mengambil resiko termasuk pendanaan yang mempengaruhi modal dan rasio piutang. e. Melakukan transparansi dan keadilan dalam berhubungan dengan investor.
8
2. Kondisi/Rasio Keuangan: a.
Emiten memiliki fundamental usaha yang kuat di mana struktur keuangan baik dan tidak bergantung pada utang ribawi.
b.
Emiten memiliki fundamental keuangan yang kuat di mana emiten memiliki struktur nisbah utang dan modal lebih kecil dari 82%.
c.
Emiten memiliki citra yang baik bagi publik, misalnya: manajemen emiten diketahui tidak melakukan tindakan yang melanggar prinsip islam.
Dua tahap screening yang dilakukan Reksa dana syariah adalah sebagai berikut: Proses screening (Penyaringan) dalam Penentuan Daftar Efek Syariah Screening Pertama
Screening Kedua
(Core Business)
(Rasio Keuangan)
Kegiatan usaha tidak bertentangan
Rasio Keuangan
dengan prinsip syariah seperti : 1. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang 2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maisir; 3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang dan atau jasa yang haram. baik karena zatnya (haram lidzatihi) atau bukan karena zatnya ( haram lighairihi) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% 2. Utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55% 3. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan pendapatan tidak lebih dari 10%.
9
E. JENIS EFEK SYARIAH
Objek jual beli atau perdagangan dalam pasar modal dan pasar modal syariah adalah efek atau surat berharga. Dalam pasar modal syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek syariah, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten di mana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsipprinsip syariah. Ada lima jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah yaitu : 1. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hakhak istimewa; 2. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang di keluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo; 3. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK Reksa Dana Syariah; 4. Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik fi sik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; s yariah; 5. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 6. Surat berharga syariah lainnya.
Bab ini hanya akan membahas mengenai 3 jenis efek utama, yaitu: saham syariah, obligasi syariah dan reksa dana syariah.
10
F. SAHAM SYARIAH
Dalam melakukan transaksi di pasar modal yang harus diperhatikan adalah niat bertransaksi (untuk investasi bukan untuk spekulasi/judi), sahamnya sesuai syariah (lihat penjelasan di atas) kemudian transaksi dilakukan sesuai dengan syariah (lihat penjelasan di atas). Untuk indetifikasi saham sesuai syariah dan “sehat” dapat menggunakan saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index.
Pengertian Saham Syariah
Sesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan berdasarkan atas nilai nil ai aset (yang ( yang berfungsi sebagai underlying asset-nya). Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah untuk dibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk atau jasa serta cara pengelolaannya sejalan dengan prinsip syariah. Penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan pada saham yang memenuhi kriteria syariah. BEJ bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Dana Rekas Investment Manajemen telah mengembangkan Jakarta Islamic Index (JII) yang menggambarkan index saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Proses penetapan saham emiten yang dapat dikelompokkan dalam J II adalah; 1. Saham-saham yang termasuk dalam index syariah adalah saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana persyaratan pada fatwa DSN-MUI. 2. Setelah itu dinilai berdasarkan berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu: a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar). 11
b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90%. c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir. d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan perdagangan reguler satu tahun terakhir.
JII akan dikaji setiap 6 bulan dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Indeks harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa. Berikut ini, kami sajikan contoh daftar saham yang masuk JII untuk periode JuliDesember 2007, di mana daftar saham tersebut dikeluarkan setelah melalui proses seperti yang digambarkan di atas.
Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat dapat mendukung proses transparansi transparansi dan akuntabilitas saham berbasis berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja ( benchmark ) dalam memilih portofolio saham yang halal.
Penetapan Jakarta Islamic Index Index (JII) Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan ( filter ) terhadap saham yang listing, yaitu:
Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. 12
Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar ( market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir.
Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.
Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain.
Hal yang Harus Diperhatikan dalam Transaksi Saham
Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII: 1. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3. usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram. 4. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
13
G. Obligasi Syariah
Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Jenis-Jenis Obligasi Syariah
1. Obligasi Syariah Mudharabah Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang mengunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal ( shahibul maal / / investor) dengan pengelola ( mudharib /emiten). Ikatan atau akad mudharabah mudharabah pada
hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta ( shahibul maal) hanya menyediakan menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak ti dak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha ( mudharib / emiten) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri ( directionery) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa: Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSNMUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi mudharabah bertindak sebagai shahibul maal (pemodal). Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana 14
dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang. Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.
Skema Obligasi Syariah Mudharabah
2. Obligasi Syariah Ijarah Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut :
Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) perdagangan) maupun berupa jasa. 15
Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa / upah.
Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.
Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Investor dapat musta‟ jir ). bertindak sebagai penyewa ((musta‟ ). Sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Dan investor, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan ( mu‟ jir ). ). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini: transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa dengan properti owner dengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten(sebagai wakil investor) dengan properti owner (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewa menyewa (ijarah). Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten waib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Sebagai contoh transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi memberi dana kepada suatu perusahaan untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi. Yang mempunyai hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi ia menyewakan / mengijarahkan kembali kepada perusahaan itu. Jadi perusahaan harus membayar kepada pemegang obligasi sejumlah dana obligasi yang dikeluarkan ditambah return sewa yang telah disepakati. Obligasi ijarah lebih diminati oleh investor, karena pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional konservatif dan lebih menyukai fixed income.
16
3. Obligasi Syariah Musyarakah Obligasi Syariah Musyarakah merupakan obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru, mengembangkan mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kgiatan usaha. 4. Obligasi Syariah Istishna‟ Obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna‟ di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang pro yek/barang.. Ketentuan Umum obligasi syariah:
1. Pelaksanaan Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar. 2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akad kemitraan (musyarakah (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabahah, (murabahah, salam, dan istishna). 3. Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi ( prospectus atau sertifikat). 4. Usaha yang dilakukan emiten ( originator ) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal. 5. Pemberian pendapat dapat dilakuakan secara periodik (sesuai karakteristik masingmasing akad). 6. Tidak semua sertifikat sukuk dapat dapat diperjualkan dan tidak semua pendapat pendapat dapat bersifat mengambang ( floating) atau indikatif. 7. Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari aspek syariah, syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi segi operasional lapangan lapangan khususnya terhadap usaha emiten. 8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.
17
9. Jasa asuransi asuransi syariah dapat digunakan digunakan untuk sebagai sebagai alat perlindungan resiko aset aset sukuk.
H. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini ( special purpose vehicle - SPV). SBSN atau sukuk negara sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset). 2. SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal ( rab al-maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian ( mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal). 3. SBSN musyarakah,yaitu musyarakah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam bentuk penggabungan penggabungan modal). istisna‟, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna‟ (akad jual beli 4. SBSN istisna‟, untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kesepakatan para pihak. 5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip s yariah. 6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.
\ 18
I. Pengertian Reksa Dana Syariah
Reksadana Syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana ( shabul mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sebenarnya panduan
bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti
penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bias disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat. Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional
adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. sebagainya. Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada 19
saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak. Saat ini secara kumulatif terdapat 11 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.
Mekanisme Operasionalnya Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari‟ah terdiri atas:
Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan
Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
o
Karakteristik sistem mudharabah mudharabah adalah: Pembagian keuntungan antara pemodal ( sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
o
Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
o
Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya ( gross negligence/tafrith
J. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBI adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan penerbitan SBI bagi Bank Indonesia adalah mengatur peredaran uang di dalam masyarakat, sedangkan bagi Bank Syariah/Unit Usaha Syariah sebagai salah satu cara untuk mengatur likuiditas.
20
Mekanisme SBIS tidak menggunakan mekanisme dari SBI seperti pada bank konvensional tetapi dengan menggunakan mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syariah sesuai PBI No 10/11/PBI/2008. Mekanisme yang digunakan adalah Akad Ju‟alah (imbalan) sehingga dipastikan tidak ada riba‟ meskipun return yang diberikan BI terbilang cukup tinggi. SBIS diterbitkan sebagai pengganti pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. SBIS ini diterbitkan dalam nilai pecahan Rp. 1.000.000, tanpa warkat, dengan jangka waktu maksimal 12 bulan, dapat digunakan pada Bank Indonesia ketika memperoleh Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
K. Pasar Uang Bank Antar-Bank Syariah
Pasar Uang Antar Bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu Bank kepada Bank yang lain, di mana Bank yang menerima dana sedang kalah kliring. Kalah kliring artinya sebuah Bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya. PUAS diterbitkan dengan PBI No. 9/5/PBI/2007 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari‟ah. Sedangkan akad yang dapat digunakan untuk transaksi PUAS adalah : akad mudharabah, akad musyarakah, akad wadi‟ah, akad qard, ak ad ad sharf, sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 37/DSN-MUI/X/2002.
L. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (SIMA)
SIMA didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Karakteristik Sertifikat IMA, yaitu: a. Diterbitkan dengan akad mudharabah. b. Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.
21
c. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat. d. Mencantumkan informasi sedikitnya: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir. e. Berjangka waktu 1 hari sampai dengan 365 hari. f. Dapat diperdagangkan diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS) FPJPS merupakan instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi Bank Syariah atau UUS setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek.
M. PERLAKUAN AKUNTANSI
Belum ada PSAK yang mengatur.
Manajemen boleh menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, antara lain dengan memperhatikan PSAK yang mirip dengan masalah terkait (PSAK no. 101 par 22). Laporan keuangan yang dikeluarkan juga harus mengikuti ketentuan pelaporan menurut PSAK syari‟ah, syari‟ah, kecuali untuk perusahaan penerbit reksadana diizinkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya (PSAK No. 101 par. 07).
22
DAFTAR PUSTAKA
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Indonesia. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasa http://jurnal-sdm.blogspo t.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jen r-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html is-dan.html.. Darmadji dan Fakhrudin. 2006. Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
23
