PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
OLEH : DINAS PMD, P3A DAN PPKB KABUPATEN PEKALONGAN
Kajen, 24 Maret 2017
Nomor Lampiran Perihal
: : :
900/ 501 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017
Kepada : Yth. Sdr./Sdri. Kepala Desa Se Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017, maka guna ketertiban, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengalokasian Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dengan ini kami sampaikan sampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir. Dengan demikian Petunjuk Teknis Dana Desa Tahun 2016 sesuai dengan surat Nomor 900/464 tanggal 29 Februari 2016 tidak berlaku lagi. Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DINAS PMD, P3A dan PPKB KABUPATEN PEKALONGAN ttd Drs. YOYON USTAR HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590506 197802 1 001 Tembusan Tembusan Yth. 1. Bupati Pekalongan; 2. Wakil Bupati Pekalongan; 3. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan; 4. Inspektur Kab. Pekalongan; 5. Kepala BPKD Kab. Pekalongan; 6. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Pekalongan; 7. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB Kab. Pekalongan; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan; 9. Kepala Bagian Pembangunan setda Kab. Pekalongan; 10.Camat 10. Camat se Kabupaten Pekalongan.
PETUNJUK TEKNIS DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017 I.
LATAR BELAKANG A. Landasan Pemikiran 1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. 2. Penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. 3. Petunjuk ini merupakan tindak lanjut ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 45). yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Pedoman ini disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. B. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5694); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300): 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7); 13.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 76); 14.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 38); 15.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 16.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 45). 17.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 43); 18. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 412.2/59 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
C. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk: a. Memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi dan keuangan Dana Desa; dan b. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya, yang pembiayaanya bersumber dari Dana desa. 2. Sasaran Sasaran Pedoman Pelaksanaan adalah: a. Terlaksananya pengelolaan penatausahaan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa 1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. 2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa; 4. Pengelolaan keuangan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa; 5. Kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Pengelolaan keuangan Dana Desa harus menggunakan prinsip efisien, efektif, ekonomis, tepat sasaran dan tepat waktu; dan 7. Pengelolaan keuangan Dana Desa harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. II. PENGELOLA DANA DESA A. Pengelola Dana Desa Kabupaten Terdiri dari : 1. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut : a. Penasehat : Bupati b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah. c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra d. Wakil Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kerjasama Desa f. Anggota : SKPD terkait : 1. Inspektur Kabupaten Pekalongan; BAPPEDA dan LITBANG 2. Kepala Kabupaten Pekalongan; 3. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan; 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan; Bagian Tata Pemerintahan 6. Kepala Setda Kab. Pekalongan; Bidang Administrasi dan 7. Kepala Penataan Pemerintahan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.
g. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut : a.Ketua : Camat. b.Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan. c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan. d.Anggota : Paling banyak 4 orang (salah satu anggota dari dinas teknis) 2.
3.
Tim Fasilitasi Tingkat Desa. Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa terdiri : a. Kepala Desa : Pemegang kekuasaan pengelolaan Kuangan desa. b. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). c. Perangkat Desa : Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya. d. Bendahara Desa : Bendahara Desa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa. Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut : a. Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa. b. Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa. c. Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa. Khusus pekerjaan kontruksi, salah satu anggota TPK yang ditunjuk harus mampu/mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan dan ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis pelaksana pekerjaan atau dalam hal tidak ada yang mampu maka TPK dapat dibantu personil tenaga teknis dari dinas teknis.
B. Tugas Pengelola Dana Desa Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten mempunyai Tugas : 1. Menyusun Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa; 2. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi Dana Desa; 3. Menyusun alokasi besaran Dana Desa tiap Desa ; 4. Memfasilitasi penyaluran Dana Desa; 5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; 6. Memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait; 7. Melaporkan hasil pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mempunyai tugas : 1. Memberikan sosialisasi dan informasi program Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing; 2. Memberikan fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa; 3. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan; 4. Memberikan fasilitasi kepada Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa dalam Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa; 5. Memberikan fasilitasi kepada Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran Dana Desa; 6. Memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa; 7. Merekomendasikan usulan penyaluran Dana Desa dari desa kepada Bupati Cq. Dinas PMD,P3A dan PPKB. 8. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa;
9.
Membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten; 10. Menyampaikan rekap laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq. Dinas PMD,P3A dan PPKB; dan 11. Memberikan rekomendasi guna pencairan Dana Desa pada Rekening Kas Desa di Bank yang ditunjuk, sesuai dengan pengajuan SPP dari desa. Tim Fasilitasi Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa mempunyai tugas : 1. Memberikan sosialisasi dan informasi Program Dana Desa kepada Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat di desa masing-masing; 2. Menyusun rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dituangkan dalam Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) melalui Musyawarah Desa; 3. Mengembangkan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat; 4. Menyusun dan mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi proses pencairan dan penyaluran Dana Desa. 5. Membuat pertanggungjawaban keuangan hasil pelaksanaan Dana Desa dengan dilampiri Ceklist atas kelengkapan SPJ, sebagai bukti bahwa SPJ Dana Desa telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; 6. Menyusun laporan tahapan dan semesteran pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. 7. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaa keuagan desa mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;dan e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa mempunyai tugas : 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan; 2. Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan); 3. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan (untuk swakelola); 4. Khusus pekerjaan konstruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan); 5. Menandatangani surat perjanjian bersama penyedia; dan 6. Melaksanakan dan melaporkan serta menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan. III.
MEKANISME PENGAJUAN DANA DESA 1. Tingkat Desa : Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Pekalongan cq. Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat dengan dilampiri : 1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah diundangkan; 2) Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.6000,- ;
3) Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan, yang tediri dari : a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 100 % untuk kegiatan selama satu tahun. b) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 60 % untuk kegiatan tahap 1 (satu); c) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 40 % untuk kegiatan tahap 2 (dua); d) Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan kegiatan maka harus dibuat revisi RPD, Perubahan RPD tersebut harus melalui musyawarah dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan RPD serta dituangkan dalam APBDesa Perubahan. 4) Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada BPD Jateng dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 7) Surat Pernyataan kesanggupan membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 2. Tingkat Kecamatan : a. Melakukan Verifikasi permohonan penyaluran Dana Desa dari desa dengan cara : 1) Memastikan bahwa usulan kegiatan sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDesa; 2) Mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa; dan 3) Mengoreksi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. b. Memberikan rekomendasi kepada Bupati cq. Dinas PMD, P3A dan PPKB di lampiri berita acara hasil verifikasi; dan c. Rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa penerima. 3. Tingkat Kabupaten : a. Memfasilitasi penyaluran Dana Desa; b. Mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa kepada Bupati; dan c. Berdasarkan persetujuan Bupati dilakukan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. IV.
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA A. Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara : 1. Tim Pelaksana Kegiatan TPK Dana Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa dan dibayar oleh Bendahara Desa; dan 2. Guna pencairan Dana Desa pada Rekening Kas Desa di Bank yang ditunjuk, melampirkan rekomendasi dari Camat sesuai dengan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada angka satu. B. Mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa dari APBDesa di tingkat Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pekalongan.
V.
TAHAP PENYALURAN DANA DESA Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (Dua ) Tahap : 1. Permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dapat diajukan mulai bulan Maret setelah Dana Desa dari RKUN di transfer ke RKUD Kabupaten dengan syarat APBD telah ditetapkan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya telah dikirim kepada Bupati Pekalongan cq. Dinas PMD, P3A dan PPKB;
2.
VI.
Penyaluran Dana Desa Tahap II dapat diajukan mulai bulan Agustus dengan syarat telah melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
BENDAHARA DESA 1. Ketentuan Bendahara Desa a. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dari Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. b. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan pada awal tahun anggaran. c. Ketentuan Bendahara Desa menyimpan/memegang uang tunai dalam brankas setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). d. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
VII. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA ( Sesuai Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 ) Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan dasar ketentuan sesuai Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 ) sebagai berikut ;
A. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN 1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; b) selokan; c) tempat pembuangan sampah; d) gerobak sampah; e) kendaraan pengangkut sampah; f) mesin pengolah sampah; dan g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: a) tambatan perahu; b) jalan pemukiman; c) jalan poros Desa; d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; f) jembatan Desa; g) gorong-gorong; h) terminal Desa; dan i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga diesel; c) pembangkit listrik tenaga matahari; d) instalasi biogas; e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: a) jaringan internet untuk warga Desa; b) website Desa; c) peralatan pengeras suara (loudspeaker ); d) telepon umum; e) radio Single Side Band (SSB); dan f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) air bersih berskala Desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
h) balai pengobatan; i) posyandu; dan j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) taman bacaan masyarakat; b) bangunan PAUD; c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d) wahana permainan anak di PAUD; e) taman belajar keagamaan; f) bangunan perpustakaan Desa; g) buku/bahan bacaan; h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i) sanggar seni; j) film dokumenter; k) peralatan kesenian; dan l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) bendungan berskala kecil; b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; c) irigasi Desa; d) percetakan lahan pertanian; e) kolam ikan; f) kapal penangkap ikan; g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h) tambak garam; i) kandang ternak; j) mesin pakan ternak; k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b) lumbung Desa; c) gudang pendingin (cold storage ); dan d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
a) b) c) d)
mesin jahit; peralatan bengkel kendaraan bermotor; mesin bubut untuk mebeler; dan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pasar Desa; b) pasar sayur; c) pasar hewan; d) tempat pelelangan ikan; e) toko online ; f) gudang barang; dan g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: a) pondok wisata; b) panggung hiburan; c) kios cenderamata; d) kios warung makan; e) wahana permainan anak; f) wahana permainan outbound ; g) taman rekreasi; h) tempat penjualan tiket; i) rumah penginapan; j) angkutan wisata; dan k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) penggilingan padi; b) peraut kelapa; c) penepung biji-bijian; d) pencacah pakan ternak; e) sangrai kopi; f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; g) pompa air; h) traktor mini; dan i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan abrasi pantai; dan 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1) 2) 3) 4)
pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; pembangunan gedung pengungsian; pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembagakemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan ingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a) penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; d) pengelolaan balai pengobatan Desa; e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; f) pengobatan untuk lansia; g) fasilitasi keluarga berencana; h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) bantuan insentif guru PAUD; b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; c) penyelenggaraan pelatihan kerja; d) penyelengaraan kursus seni budaya; e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: a) pengelolaan terminal Desa; b) pengelolaan tambatan perahu; dan c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Desa; b) koran Desa; c) website Desa; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengelolaan usaha hutan Desa; f) pengelolaan usaha hutan sosial; g) pengadaan bibit/induk ternak; h) inseminasi buatan; i) pengadaan pakan ternak; dan j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) tepung tapioka; b) kerupuk; c) keripik jamur; d) keripik jagung; e) ikan asin; f) abon sapi; g) susu sapi; h) kopi; i) coklat; j) karet; dan k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) meubelair kayu dan rotan, b) alat-alat rumah tangga, c) pakaian jadi/konveksi d) kerajinan tangan;
e) f) g) h) i) j)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
kain tenun; kain batik; bengkel kendaraan bermotor; pedagang di pasar; pedagang pengepul; dan pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain: a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pengelolaan hutan Desa; b) industri air minum; c) industri pariwisata Desa; d) industri pengolahan ikan; dan e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) sosialisasi TTG; b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) penyediaan informasi harga/pasar; b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
c) kerjasama perdagangan antar Desa; d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembibitan pohon langka; 2) reboisasi; 3) rehabilitasi lahan gambut; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pemeliharaan hutan bakau; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,antara lain: a) pengembangan sistem informasi Desa; b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: a) penyusunan arah pengembangan Desa; b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: a) pendataan potensi dan aset Desa; b) penyusunan profil Desa/data Desa; c) penyusunan peta aset Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: a) sosialisasi penggunaan dana Desa; b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; c) pengembangan sistem informasi Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain: a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain: a) pelatihan kepemimpinan; b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan b) pelatihan teknologi tepat guna; c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain: 1. warga desa pengelola usaha ekonomi produktif; 2. tenaga kerja usia produktif; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok pemuda; 6. kelompok tani; 7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; dan 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 10)Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
a) b) c) d)
Pemantauan berbasis komunitas; Audit berbasis komunitas; Pengembangan unit pengaduan di Desa; Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus: 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;dan 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. B. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk : a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan d) kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal; Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara: a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan; b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.
2.Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara: a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan. 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa. 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesarbesarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan: a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat); 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 1) Desa pesisir/Desa pantai; 2) Desa dataran rendah/lembah; 3) Desa dataran tinggi; dan 4) Desa perbukitan/pegunungan. c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi: 1) Desa dengan permukiman menyebar; 2) Desa dengan permukiman melingkar; 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan). d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi: 1) Desa pertanian; 2) Desa nelayan; 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan 4) Desa perdagangan (jasa-jasa). e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi: 1) Desa sangat tertinggal; 2) Desa tertinggal; 3) Desa berkembang; 4) Desa maju; dan 5) Desa mandiri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa ditetapkan sebagai berikut: A. Penggunaan Dana Desa sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan ; 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. 3. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 4. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa. B. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik sebagian anggaran dapat dipergunakan untuk Biaya pembuatan RAB, Gambar dan Papan nama kegiatan, dengan ketentuan : 1. Setiap kegiatan dibuatkan papan kegiatan dengan biaya maksimal Rp. 100.000,00-/kegiatan; 2. Kegiatan fisik harus melampirkan RAB dan gambar. C. Pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 1. Pembelian/pengadaan barang yang bernilai minimal Rp.1.000.000,hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Sedang untuk pengadaan barang minimal sebesar Rp.2.000.000,- dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut:
a. PPN = (100/110 X Nilai Nominal) x 10% (PKP) 10% x Nominal (Non PKP) b. PPh Pasal 22 (ber NPWP) = (100/110 X Nilai Nominal) x 1,5% (PKP) 1,5% x Nominal (Non PKP) c. PPh Pasal 22 (tidak ber NPWP) = (100/110 x Nilai Nominal) x 3%(PKP) 3% x Nominal (Non PKP) Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa. 2.Pengenaan pajak berupa honorarium, uang lembur dikenakan pemotongan PPh Psl. 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Psl. 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; 3. Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh psl 23 sebesar: a. Sebesar 2% dari transaksi bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%; b. Rp. 1.000.000,- keatas dikenakan PPn 10% dan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Pajak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi; d. Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak. 4. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan pajak daerah sebesar 10% dan dibayarkan melalui BPKD Kabupaten Pekalongan. D. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1. Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai; 2. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 3. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),dikenakan bea meterai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah). E. Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan berpedoman pada Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 028/338 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017. VIII. PELAPORAN 1. 2.
3.
Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Laporan yang harus disusun oleh Pemerintah Desa antara lain : a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap tahapan dan semester. Adapun yang dimuat dalam laporan adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Dana Desa. b. Laporan akhir dari Penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana serta masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Laporan dibuat oleh Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa diketahui oleh Kepala Desa dikirim kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan;
4. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan menghimpun laporan dari Desa di wilayahnya sebagai bahan pembuatan laporan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten. 5. Laporan Perkembangan kegiatan Dana Desa supaya dapat diketahui masyarakat dipasang pada papan informasi desa. IX.
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA 1.
2.
3.
4.
Pada setiap akhir bulan, Bendahara Desa wajib mengonsultasikan buktibukti Pertanggungjawaban (SPJ) ke Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan berupa Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti yang sah dan bukti atas penyetoran PPn/PPh ke Kas Negara; Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Bendahara Desa wajib untuk melengkapi kekurangannya; Apabila ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan segera mengadakan pengecekan langsung ke desa. Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa (SPJ) disimpan di desa sebagai obyek pemeriksaan.
X. PENGAWASAN 1.
Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh : a. Pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun, bukan halhal yang bersifat teknis administrasi seperti pembukuan penyusunan SPJ dan sejenisnya; b. Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. c. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). 2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten sesuai peraturan yang berlaku. XI.
SANKSI 1. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30%, maka Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berikutnya ditunda penyalurannya sebesar nilai sisa diatas 30% tersebut; dan 2. Sisa Dana Desa lebih dari 30% selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka akan dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar Dana Desa yang belum digunakan. XII. KETENTUAN LAIN – LAIN Contoh – contoh Form Administrasi penatausahaan Dana Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa ini. XIII. PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Dana Desa Tahun 2017 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan.
KEPALA DINAS PMD, P3A dan PPKB KABUPATEN PEKALONGAN ttd Drs. YOYON USTAR HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590506 197802 1 001
