DINAS TATA RUANG KABUPATEN TANGERANG
Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’ Lintang Selatan. Terletak pada posisi geografis dengan batas-batas : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 Km) 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Propinsi DKI Jakarta. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Jarak antara pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
Munculnya
Wacana Pembentukan Megapolitan
Area Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Tol Pengelolaan DAS Cisadane Rencana Perluasan Bandara Soekarno Hatta Terbentuknya Kota Tangerang Selatan Perubahan dan Alih fungsi Lahan Peningkatan jumlah penduduk Peningkatan jumah permohonan Investasi Pengelolaan sistem transportasi Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan kawasan Pesisir Utara
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur Permen PU nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kawasan industri, permukiman, dan kawasan reklamasi pantai utara yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani.
Kebijakan
penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:
1.
2.
3.
Pengembangan industri yang memiliki daya saing dan nilai tambah di wilayah Kecamatan Balaraja, Cikupa, Pasar Kemis, Curug, dan Kosambi; Pengembangan kawasan permukiman di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang; dan, Pengembangan kawasan perkotaan baru melalui penyelenggaraan reklamasi pantai utara.
Kebijakan I, dilaksanakan melalui strategi: Menata industri yang tersebar menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Membangun infrastruktur pendukung pengembangan kawasan industri yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan di wilayah selatan, tengah, dan utara.
Kebijakan II dilaksanakan melalui strategi: Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan infrastruktur pendukung kawasan industri; Meningkatkan intensitas pembangunan perumahan dan permukiman di tiap kecamatan melalui pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Tangerang;
Kebijakan II dilaksanakan melalui strategi: Menetapkan PKWp, PKL, PKLp, dan PPK sebagai pusat permukiman yang terhierarki didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; Menata ruang kawasan permukiman di wilayah perbatasan; dan, Mengembangkan kawasan pertanian yang berkelanjutan di bagian utara Kabupaten Tangerang untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Kebijakan III dilaksanakan melalui strategi: Menyiapkan
regulasi operasional pelaksanaan
reklamasi; Mengendalikan dampak penyelenggaraan reklamasi; dan Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung secara keseluruhan.
Rencana Struktur Ruang Kabupaten meliputi : 1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), berfungsi melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota, terdiri dari kecamatan Balaraja, Teluknaga dan Curug 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berfungsi melayani kegaitan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terdiri dari kecamatan Kronjo dan Tigaraksa
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai PKL, terdiri dari kecamatan Mauk, Cikupa, Sepatan, Pasarkemis, Kosambi dan Kelapadua 4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, terdiri dari kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Sukamulya, Kemiri, Sindangjaya, Jayanti, Solear, Cisoka, Sepatan Timur, Jambe, Cisauk, Panongan, Rajeg, Pakuhaji, Sukadiri, Pagedangan dan Legok
A. Rencana sistem jaringan jalan : Sistem jaringan jalan bebas hambatan Sistem jaringan jalan arteri primer Sistem jaringan jalan kolektor primer Sistem jaringan jalan kolektor sekunder Sistem jaringan jalan lokal primer Pembangunan baru Jaringan jalan dan jembatan Rencana sistem jaringan jalan kereta api Rencana sistem pengembangan terminal B. Rencana sistem transportasi laut C. Rencana sistem transportasi udara
D. Rencana sistem jaringan energi kelistrikan E. Rencana sistem jaringan gas F. Rencana sistem jaringan telekomunikasi G. Rencana sistem jaringan sumber daya air H. Rencana pengelolaan sampah I. Rencana pengelolaan limbah tinja J. Rencana sistem drainase K. Rencana tempat pemakaman umum L. Rencana fasilitas pemadam kebakaran
A. Kawasan lindung terdiri dari : Kawasan cagar budaya di kecamatan Mauk,Kronjo, Solear dan Pagedangan; Kawasan konservasi berupa hutan konservasi di kecamatan Pakuhaji, Mauk, Teluknaga, Kronjo dan Pakuhaji; dan Kawasan lindung Setempat yang berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/danau dan ruang terbuka hijau.
B. Kawasan budi daya terdiri dari :
•Kawasan pertanian di kecamatan Kresek, Gunungkaler, Mekarbaru, Kronjo, Sukamulya, Mauk, Sukadiri, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, sebagian Sepatan, dan Teluknaga; •Perikanan di kecamatan Mekar Baru dan Kronjo; •Peternakan di kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka dan Gunungkaler; •Permukiman perkotaan di kecamatan Balaraja, Jayanti, Cisoka, Solear, Tigaraksa, Jambe, Panongan, Legok, Pagedangan, Cisauk, Curug, Kelapa dua, Pasarkemis, Cikupa, Sindangjaya, Sepatan, Sepatan Timur, Teluknaga, Kosambi dan pada pusat-pusat kecamatan; •Permukiman perdesaan di kecamatan Kresek, Gunungkaler, Mekarbaru, Kronjo, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Rajeg, Sukamulya, dan Pakuhaji; •Pariwisata di kecamatan Teluknaga, Mauk, kronjo, Kosambi, Solear dan Pagedangan •Industri di kecamatan Balaraja, Cikupa, Pasarkemis, Curug, Sepatan, Legok, Pagedangan dan Kosambi; dan •Reklamasi pantai ± 200 meter dari bibir pantai utara.
Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2010 - 2030 No.
Alokasi Ruang
1
Kawasan Cagar Budaya
2
Luas (Ha)
%
20,00
0.01
Kawasan Lindung / Konservasi
1.500,00
1.23
3
Kawasan Lindung Setempat
2.321,00
2.20
4
Kawasan Pertanian
29.295,00
27.76
5
Perikanan
2.789,00
2.64
6
Peternakan
200,00
0.19
7
Permukiman Perkotaan
30.937,00
29.32
8
Permukiman Perdesaan
18,960.00
17.97
9
Kawasan Industri
10.586,00
10.03
10
Pariwisata
100,00
0.09
11
Kawasan Perkotaan Baru Pantura/Kawasan Reklamasi
9,000.00
8.53
Jumlah
105.708,00
100.00
Rencana Kawasan strategis meliputi : Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar di Desa Lontar di Kecamatan Kemiri; Kawasan Reklamasi Pantai di wilayah Utara Kabupaten; PKWp di Kecamatan Balaraja, Teluknaga, dan Curug; Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Tigaraksa; Kawasan dry port di Kecamatan Jambe dan Mauk; Kawasan bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan Kosambi; Kawasan perbatasan dengan DKI Jakarta.
Pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang; Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
Penyusunan KLHS yang dapat menghasilkan Rekomendasi Keseimbangan dan pengembangan wilayah yang terpadu antar wilayah Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi dalam aspek Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Sarana dan Prasarana.
Pengendalian
pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan Zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan instansi terkait serta melibatkan masyarakat.
