PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Madukoro AA – BB BB N0. 44 Telp. 7608203, 7610121, 7610122, Fax.7608379 S EM AR AN G - 5 01 44
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PLTS SHS DI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTS SHS DI JAWA TENGAH
I.
LATAR BELAKANG
Energi merupakan sektor yang perkembangannya menjadi
salah satu indikator
kemajuan suatu daerah. Paling tidak ada dua isu penting dalam sektor energi ini, yaitu isu distribusi energi dan isu kemandirian energi. Distribusi energi merupakan isu penting karena akan menggambarkan bagaimana pemerintah dapat mengelola energi untuk kebutuhan masyarakat. Akan tetapi aspek kemandirian energi juga merupakan persoalan yang tidak kalah pentingnya, mengingat kemandirian energi menggambarkan ketahanan suatu daerah di sektor energi. Di jaman yang telah modern ini, bentuk energi yang menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan adalah energi listrik. Oleh karenanya rasio elektrifikasi yang merupakan prosentase jumlah kepala keluarga berlistrik menjadi salah satu ukuran yang diperhatikan dalam pembangunan di sektor energi. Di sisi lain, pemanfaatan energi non-fosil atau lebih dikenal dengan energi baru terbarukan diharapkan semakin tinggi sehingga mendukung upaya konservasi energi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mensubtitusi sumber-sumber energi saat ini dengan energi baru terbarukan. Salah satu sumber energi alternatif yang melimpah di Jawa Tengah adalah energi surya. Sehingga kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah ini dilatarbelakangi oleh dua hal utama yaitu peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan c.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. e. II.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Kegiatan
pembangunan
PLTS
SHS
di
Jawa
Tengah
ini
dimaksudkan
untuk
memfasilitasi dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat di wilayah terpencil (remote
area )
dan penerangan jalan umum serta pelaksanaan
diversifikasi dan konservasi energi dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersumber dari sinar matahari. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di pelosok-pelosok desa yang sampai saat ini belum dapat dijangkau jaringan listrik PLN;
2. untuk memberikan penerangan yang memadai terhadap jalan-jalan yang strategis serta jalan di pedesaan, sebagai upaya mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keamanan/kenyamanan pengguna jalan; 3. Untuk meningkatkan konservasi energi listrik dan mendukung RAD-GRK di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Kedaulatan Energi; dan 4. Untuk Memonitor seluruh PLTS PJU di Jawa Tengah yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena kegiatan ini meliputi empat jenis pekerjaan, maka sasaran kegiatan dapat diuraikan menjadi dua : 1. Pengadaan dan pemasangan PLTS SHS sasarannya adalah 244 kepala keluarga belum berlistrik di Kab. Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Pati dan Kabupaten Semarang; 2. Pengadaan dan pemasangan PLTS PJU sasarannya adalah pengguna jalan di Kab. Magelang, Wonogiri, Klaten, Banyumas, Brebes, Demak dan Rembang. 3. Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU Pedesaan di Kab. Pekalongan dan Banyumas 4. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Rooftop di di kantor pemerintahan provinsi Jawa Tengah. 5. Penyusunan Sistem Monitoring PLTS PJU di Jawa Tengah. III.
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Dalam kegiatan ini, penyedia mengerjakan mulai dari pengadaan barang, pengiriman sampai lokasi, pemasangan sampai dengan dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, penyedia bertanggungjawab atas pemeliharaan barang yang telah dipasang selama 6 bulan terhitung setelah penyerahan pekerjaan dari penyedia barang kepada pengguna anggaran. IV.
LOKASI KEGIATAN
Lokasi Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pengadaan dan pemasangan PLTS SHS dilaksanakan di : a. Desa Lembu, Kec. Bancak, Kab. Semarang (11 unit); b. Desa Geneng, Kec. Bulukerto, Kab. Wonogiri (40 unit); c. Desa Kaliajir, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara (22 unit) ; d. Desa Panerusan Wetan, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara (8 unit) e. Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten (97 Unit); dan f. Dusun Morotoko, Desa Watesaji, Kec. Puncakwangi, Kab. Pati (66 unit) 2. Pengadaan dan pemasangan PLTS PJU sebanyak 200 unit dilaksanakan di : a. Ruas Jalandi Kab. Magelang; b. Ruas Jalandi Kab. Wonogiri; c. Ruas Jalandi Kab. Klaten; d. Ruas Jalandi Kab. Banyumas; e. Ruas Jalandi Kab. Brebes; f. Ruas Jalandi Kab. Demak dan g. Ruas Jalandi Kab. Rembang.
3. Pengadaan dan pemasangan PLTS PJU Pedesaan sebanyak 50 unit dilaksanakan di jalan pedesaan di Kab. Banyumas dan Pekalongan 4. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Rooftop di pada Kantor Pemerintah Prov. Jateng: a. Kantor Setda Prov. Jateng; b. Kantor Dinas ESDM Prov. Jateng. 5. Sistem Monitoring PLTS PJU di Jawa Tengah PLTS PJU yang dipasang oleh Dinas ESDM Prov. Jateng di seluruh Prov. Jawa Ten gah. V.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
No
1
URAIAN KEGIATAN
Jan
Penyusunan Adm. Kegiatan b. Survey dan Koordinasi dng Kabupaten c. Persiapan Lelang
3
VI.
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
1
1
1 1
1
1
1
1
PELELANGAN Pengumuman
1
1
1
Proses Lelang
1
1
1
4
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN
5
PEMERIKSAAN OLEH BPP
6
PELAPORAN
7
PENYELESAIAN ADM. KEGIATAN
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
KELUARAN
Berdasarkan jenis pekerjaannya, keluaran dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pengadaan dan pemasangan PLTS SHS, berupa 244 unit PLTS SHS 100 Wp dimana tiap unitnya terdiri dari : modul surya, baterai, BCR, lima titik lampu, dan aksesoris; dan Inverter 2. Pengadaan dan pemasangan PLTS PJU, berupa 200 unit PLTS PJU dimana tiap unitnya terdiri dari : modul surya, baterai, BCR, lampu beserta armaturnya (60 W), tiang, dan aksesoris. 3. Pengadaan dan pemasangan PLTS PJU, berupa 50 unit PLTS PJU Pedesaan dimana tiap unitnya terdiri dari : modul surya, baterai, BCR, lampu beserta armaturnya (20 W), tiang, dan aksesoris. VII.
Des
PERSIAPAN a.
2
Peb
ANGGARAN
1. Total pagu anggaran untuk pengadaan dan pemasangan PLTS SHS adalah sebesar Rp. 2.196.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta rupiah) yang akan dijadikan satu paket pekerjaan.
2. Total pagu anggaran untuk pengadaan dan pemasangan PLTS PJU adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu: a. Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU di Kab.Magelang, Wonogiri, dan Klaten (70 unit) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). b. Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU di Kab. Brebes dan Banyumas (60 unit) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah). c. Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU di Kab. Demak dan Rembang (70 unit) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). 3. Total pagu anggaran untuk pengadaan dan pemasangan PLTS PJU Pedesaan adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU Pedesaan di Kab. Pekalongan dan Banyumas. 4. Total pagu anggaran untuk Belanja Pembuatan Sistem Monitoring PLTS PJU di Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) VIII.
PENUTUP
Dengan disusunnya KAK Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dijadikan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
Semarang,
Februari 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Kepala Bidang Ketenagalistrikan
Ir. EDY SUCIPTO, MT Pembina Tingkat I NIP. 19601011 198903 1 006
