Kak Review RTRW

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEKERJAAN REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2010-2030

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

Kerangka Acuan Kerja Review RTRW Kabupaten Tana Tidung

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Program Kegiatan Pekerjaan Lokasi 1

: : : :

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2010-2030 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2010-2030 Kabupaten Tana Tidung

Pendahuluan

:

Terdapat keterkaitan yang erat antara masyarakat dan tata ruang sebagai wadah kegiatan. Masyarakat yang menempati suatu wilayah akan selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penggunaan lahan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketersediaan lahan di suatu wilyah akan mengalami pengurangan sebab masyarakat membutuhkan lahan untuk membangun tempat tinggal, tempat usaha dan pemerintah akan membutuhkan lahan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan sarana dan prasarana, misalnya penyediaan jalur dan sistem transportasi, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial. Akibatnya akan terjadi perbedaan kepentingan dalam hal penggunaan lahan. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota beserta wilayah di sekitarnya. Selanjutnya, pembangunan perkotaan memerlukan pengelolaan ruang yang handal karena berbagai macam usaha pembangunan dilaksanakan di kota agar pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal, serasi dengan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pembangunan perkotaan yang cenderung semakin luas sebagai konsekuensi dari meningkatnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat serta sebagai penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya. Sebagai salah satu kabupaten pemekaran, sampai dengan saat ini Kabupaten Tana Tidung mengalami perkembangan yang meningkat karena pergerakan aktifitas pada sektor-sektor tertentu yang berperan terhadap pertumbuhan kabupaten tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Tana Tidung dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan transportasi-komunikasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah Kabupaten Tana Tidung, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah fisik spasial, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Beberapa permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara

1

Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016


lain fungsi pusat pelayanan kegiatan masih belum optimal karena hanya terkonsentrasi pada satu wilayah (Tideng Pale), kondisi infrastruktur yang buruk serta keterbatasan jumlah sarana penunjang kegiatan penduduk. Kondisi seperti ini mengakibatkan akses dari sub-pusat pelayanan menuju pusat pelayanan masih belum efisien dan menyebabkan daerah lain kurang berkembang. Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Tana Tidung. Disamping itu perkembangan penggunaan lahan dan persebaran sarana dan prasarana wilayah yang tepat menuntut pengaturan yang optimal dengan menyesuaiakan antara demand dan supply dalam pemanfaatan ruang. Untuk itulah diperlukan peninjauan kembali (review) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2030. Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2030 diharapkan mampu memberikan informasi aktual, substansial dan menjadi arahan pembangunan baik sektoral maupun regional. Oleh karenanya maka RTRW Kabupaten Tana Tidung seharusnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap berbagai rencana sektoral dan spasial. Hasil pekerjaan review ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebagai dasar acuan bagi pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung sampai tahun 2030. 2.

Maksud dan Tujuan

:

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghadapi tantangan pengembangan wilayah yang semakin kompleks. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah di masa mendatang. Adapun tujuannya adalah: 1. Terumuskannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung dalam substansi baru yang lebih akomodatif, implementatif, partisipatif, serta mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. 2. Tegaknya kembali komitmen seluruh stakeholder untuk mengembangkan Kabupaten Tana Tidung dengan berpedoman kepada rencana tata ruang. Terkait dengan hal tersebut, maka konsultan perencana diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3.

Sasaran 2

:

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan Review RTRW



a. b. c. d. e. g.

Kabupaten Tana Tidung ini antara lain: Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan. Terkendalinya pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

4.

Lokasi Kegiatan

:

Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

5.

Sumber Pendanaan

:

Sumber dana seluruh pekerjaan perencanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Tidung.

6.

Nama dan Organisasi : Pejabat Pembuat Komitmen :

7.

Lingkup Kegiatan

3

:

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : …………………………. NIP. …………………… Proyek / Kegiatan

: Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 20102030.

Satuan Kerja

: Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung

Lingkup substansi kegiatan Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2030 berpedoman pada Lampiran IV Keputusan Menkimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai berikut : a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan untuk peningkatan kesejateraan masyarakat dan pertahanan keamanan; b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan meliputi beberapa produk yaitu:  Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusatpusat pelayanan permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi; sistem jaringan dan prasarana transportasi; sistem telekomunikasi; sistem energi; sistem prasarana pengelolaan lingkungan; termasuk sistem pengairan.  Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung,



kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata dan lain-lain) serta kawasan perindustrian. c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan mencakup upaya: Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya. Pengelolaan kawasan fungsional perkotaan dan kawasan tertentu.  Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu perencanaan, termasuk kawasan tertentu.  Pendayagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya buatan.  Pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi; sistem energi; sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan (penanganan, pentahapan dan prioritas pengembangan yang ditujukan untuk perwujudan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan). d. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan meliputi:  







8.

Pedoman Pengumpulan Data

9.

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

10.

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 4

:

Pedoman perijinan pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota bagi kegiatan pembangunan dai wilayah kota (pedoman pemberain ijin lokasi); Pedoman pemberian kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-insentif di wilayah kota/kawasan perkotaan; Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) dan penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan.

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Membawa pengantar dari Pejabat Pembuat Komitmen b. Koordinasi dengan pihak terkait c. Membawa peralatan survei d. Menyiapkan nama personil e. Pengumpulan data lapangan harus tepat waktu Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksanaan pelaksanaan yang dilakuan oleh PPK.

:

180 (Seratus delapan puluh hari kerja) atau 6 (enam) bulan.



11.

Personil

:

1. Penanggung Jawab/Team Leader : 1 orang Bertugas menjadi koordinator tim dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja tim konsultan dalam menyelesaikan seluruh proses kegiatan. Secara teknis melaksanakan konsultansi-konsultansi substansi materi rencana dengan nara sumber, tim teknis dan instansi terkait, selain itu bertugas sebagai ahli perencanaan wilayah yang melakukan tugas sesuai keahliannya. Team Leader adalah berpendidikan Minimal Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman kerja Minimal 7 Tahun atau Magister (S2) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan Pengalaman Kerja Minimal 3 Tahun dengan latar belakang keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota, sekaligus berperan sebagai koordinator dari keseluruhan tim yang terlibat dalam kegiatan (tenaga ahli, maupun tenaga pendukung). Team Leader, dalam konteks serangkaian proses yang akan dilakukan, merupakan sentral keahlian dalam kegiatan ini yang mempunyai peran pokok sepanjang proses pelaksanaannya. 2. Tenaga Ahli : a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah : 1 orang Tenaga Ahli Perencana Wilayah adalah lulusan Sarjana (S1) Teknik Planologi atau Perencanaan Wilayah dan Kota dengan latar belakang keahlian di bidang perencanaan wilayah, mempunyai pengalaman minimal 5 Tahun, bertugas untuk melakukan kajian perwilayahan di lokasi studi. b. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan: 1 orang Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan adalah lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan dengan latar belakang keahlian di bidang ekonomi pembangunan, mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun, bertugas untuk melakukan kajian sosial dan ekonomi di lokasi studi. c. Tenaga Ahli Transportasi: 1 orang Tenaga Ahli Transportasi adalah lulusan Sarjana (S1) Sipil dengan latar belakang keahlian di bidang Transportasi dan berpengalaman minimal 5 (lima) Tahun, bertugas untuk melakukan kajian transportasi di lokasi studi. d. Tenaga Ahli Lingkungan: 1 orang Tenaga Ahli Lingkungan adalah lulusan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan dengan latar belakang keahlian di bidang kajian lingkungan dan berpengalaman minimal 5 (lima) Tahun, bertugas untuk melakukan kajian lingkungan di lokasi studi. 3. Asisten Tenaga Ahli : a. Asisten Ahli Perencanaan Wilayah : 1 orang

5



Lulusan Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 tahun dalam perencanaan wilayah. b. Asisten Ahli Transportasi : 1 orang Lulusan Sarjana (S1) Teknik Sipil Transportasi dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 tahun dalam perencanaan dan kajian transportasi. 3. Tenaga Teknis Pendukung : a. Drafter: 3 orang Lulusan Diploma III (D3) Teknik Sipil dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 tahun dalam mengatur juru gambar desain untuk pekerjaan Perencanaan Teknis. b. Surveyor : 5 orang Lulusan Diploma III (D3) Teknik Sipil dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 tahun dalam bidang survei. c. Operator Komputer : 1 orang Lulusan Diploma III (D3) Teknik Komputer dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 tahun dalam pekerjaan pengaturan dan pengetikan administrasi pada pekerjaan Perencanaan Teknis. 12.

Laporan Pendahuluan

:

Laporan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum melaksanakan survei di lapangan. Di dalam laporan pendahuluan ini diuraikan pemahaman materi penyusunan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan serta sasaran. Selain itu juga diuraikan gambaran umum wilayah perencanaan untuk melihat kondisi dan potensi yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung, metode pendekatan dan kerangka analisis penyusunan rencana kawasan khusus, organisasi kerja, jadwal kerja dan desain survei. Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4. Laporan Pendahuluan dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim teknis.

13.

Laporan Fakta Analisa

:

Laporan Fakta Analisa memuat data-data hasil survei lapangan (data kondisi fisik, sosial dan ekonomi) kemudian dilakukan kompilasi data dan analisis sehingga diperoleh penilaian tentang kondisi yang ada di wilayah perencanaan sebagai acuan untuk penyusunan rancangan rencana. Laporan Fakta Analisa harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4. Laporan Fakta Analisa dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim teknis.

6



14.

Laporan Draft Akhir

:

Penyusunan laporan rancangan rencana ini meliputi perumusan konsep/strategi pengembangan wilayah perencanaan dalam penataan ruang guna mencapai arahan pengembangan kota sesuai dengan tujuan, sasaran, fungsi dan kegunaan dari penyusunan RTRW. Konsep strategi tersbut kemudian menjadi dasar penyusunan produk rencana tata ruang yang terdiri atas beberapa bagian yang saling memdukung dan melingkupi perencanaan wilayah secara keseluruhan. Laporan Draft Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4. Laporan Draft Akhir dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim teknis.

15.

Laporan Akhir

:

Laporan Akhir ini merupakan akhir dari penyusunan rencana yang dilakukan. Merevisi berbagai kekurangan yang ditemukan dan memantapkan konsep-konsep yang dihasilkan seperti konsep pengembangan struktur tata ruang wilayah, rencana pemanfaatan ruang seperti pengadaan fasilitas, sistem jaringan wilayah yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air minum, serta rencana-rencana yang lain sesuai dengan analisa yang telah dilakukan. Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4 dan softcopy (dalam bentuk CD) sebanyak 3 (tiga) buah. Laporan Akhir dinyatakan diterima bila telah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Tim teknis.

16.

Produksi Dalam Negeri

:

Semua produk dan kegiatan jasa konsultansi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kompetensi tenaga ahli dalam negeri.

17.

Alih Pengetahuan

:

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen yang meliputi kegiatan: a. Pemaparan/penjelasan mengenai hasil perencanaan b. Rapat koordinasi selama diperlukan

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan input bagi Konsultan Perencana untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan kepada Pemberi Kerja dan sekaligus sebagai pedoman dalam tugas perencanaan nantinya apabila ditetapkan sebagai Konsultan Perencana pada paket ini.

Dibuat di 7


: Tideng Pale


Tanggal

8

:

Maret 2016

Ditetapkan Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dibuat Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SAID AGIL, ST., MT NIP. 19691117 199903 1 005

.....,........................................ NIP……………………….


Kak Review RTRW

Recommend Documents