KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG SESUAI/TIDAK DENGAN PANCASILA
A. PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK ATASI MASALAH KESEHATAN
Indeks pembangunan manusia Indonesia Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, walaupun walaupun saat ini Indonesia masih berada pada ranking 108 dari 187 negara di dunia. Pembangunan manusia pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia kembali. Adapun upaya yang dapat ditempuh harus dipusatkan pada seluruh proses kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari bayi dengan pemberian ASI dan imunisasi hingga lanjut usia, dengan memberikan jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Seluruh proses ini harus ditunjang dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi dan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, jelas Menkes Prof. Dr. dr. Nila F. Moeleok, Sp.M(K) saat Jumpa Pers Awal Tahun tentang program kerja Kemenkes, di Jakarta (3/2). Dalam rangka mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh, perlu perhatian pada kesehatan sejak dini atau sejak Balita. Kita lihat bahwa sangat penting untuk melakukan investasi yang tepat waktu agar pertumbuhan otak anak sampai usia 5 tahun dapat berjalan dengan baik, untuk menghindari loss generation, terang Menkes. Ditegaskan, salah satu ancaman serius terhadap pembangunan kesehatan, khususnya pada kualitas generasi mendatang, adalah stunting. Dimana rata-rata angka stunting di Indonesia sebesar 37.2%. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat.
Menkes juga mencermati angka kejadian pernikahan dini yang masih cukup tinggi dan kerentanan remaja pada perilaku seks berisiko serta HIV/AIDS khususnya pada kelompok usia produktif. produktif. Kematian ibu juga menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Ada berbagai penyebab kematian ini baik penyebab langsung maupun tidak langsung, maupun faktor penyebab yang sebenarnya berada di luar bidang kesehatan itu sendiri, seperti infrastruktur, ketersedian air bersih, transportasi, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor non-kesehatan inilah yang justru memberikan pengaruh besar besar karena dapat menentukan berhasil tidaknya upaya penurunan angka kematian ibu, ungkap Menkes. Guna mengurangi dampak kesehatan seperti contoh di atas, Kemenkes menyelenggarakan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Kementerian Kesehatan akan melakukan penguatan pelayanan kesehatan untuk tahun 2015-2019. Penguatan dilakukan meliputi 1) Kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional; 2) Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional; serta Terbentuknya 184 RS Rujukan regional. Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, di bangun RS kelas D Pratama dengan kapasitas 50 Tempat Tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan. Pada regional Papua akan didirikan 13 Rumah Sakit Pratama. Sementara pada Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi akan didirikan 55 Rumah Sakit Pratama. Menkes menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan implementasi ecatalogue pada pengadaan obat dan alat kesehatan di lingkup Satuan Kerja Pemerintah. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2013 untuk obat, dan awal tahun 2014 untuk alkes. Ini merupakan wujud nyata tindak lanjut arahan Presiden RI agar pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah dilakukan secara elektronik.
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
KIS yang diluncurkan tanggal 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) Memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. 1. Analisis Terhadap Kesesuaian / Ketidaksesuaian Kebijakan Dengan Pancasila
Menurut saya, kebijakan tersebut sesuai dengan Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”, dan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pemerataan kesehatan harus dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia. Pelayanan kesehatan secara menyeluruh baik tenaga medis maupun sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung harus tersebar merata di seluruh Indonesia tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil. 2. Solusi
Namun dalam penerapannya masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. 4 B. DILEMA PEMERINTAH MEMBUKA KERAN IMPOR BERAS JAKARTA, KOMPAS.com - Gagalnya Bulog menyerap beras dari petani membuat
pemerintah ada dalam situasi yang dilematis. Opsi membuka keran impor pun digulirkan pemerintah untuk menjaga stok beras Bulog 2 juta ton sampai akhir tahun 2015. Namun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah melakukan impor beras saat ini, maka akan melanggar Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 18 tentang Pangan. “Pasal 36 menyebutkan, impor beras hanya bisa dilakukan ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri," ujar Enny di Jakarta, Sabtu (9/5/2015). Dia menuturkan, stok beras saat ini aman. Hal itu dia ketahui berdasarkan keterangan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bulan lalu. Nah ini yang menurut dia bisa menjadi ganjalan kebijakan impor beras oleh pemerintah. “Jadi ini (impor beras kalau dilakukan) jelas-kelas melanggar konstitusi. Ini kan jadi dilema," kata dia. Lebih lanjut Enny juga menyoroti fungsi Bulog se bagai lembaga buffer stock yang juga memiliki peran melindungi petani dan konsumen. Menurut dia, dengan fungsi tersebut maka yang tepat Bulog harusnya melakukan pengadaan gabah, bukan batas. Sayangnya kata dia, Bulog juga belum memiliki infrastruktur penggilingan. Karena hal itulah, ia menilai petani jadi tak punya posisi tawar yang baik meski stok beras melimpah. “Jadi yang menentukan harga beras mahal itu ada sebagian pedagang beras yang
memiliki infrastruktur pergudangan besar. Jadi mereka yang langsung menampung saat petani panen (bukan Bulog)," ucap Enny. 5
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, penyerapan gabah ti dak hanya dilakukan oleh Bulog. Di beberapa wilayah penyerapan gabah justru dilakukan oleh selain Bulog, dengan harga lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), bahkan mencapai Rp 4.000 per kilogram untuk Gabah Kering Panen(GKP). Kondisi ini bisa jadi menyebabkan Bulog tidak mampu menyerap atau membeli gabah petani. Akibatnya, target pengadaan Bulog tahun ini yang sebesar 2,7 juta ton, kemungkinan hanya mampu mencapai 470.000 ton, atau 20 persennya saj a. “Saya khawatir fenomena ini kembali akan menaikkan laju inflasi pada bulan Mei ini, dan sangat mungkin menurunkan angka Nilai Tukar Petani lagi. Ini yang harus diwaspadai," kata Bustanul kepada Kompas.com. 1.
Analisis Terhadap Kesesuaian / Ketidaksesuaian Kebijakan Dengan Pancasila
Menurut saya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sila ke-5 yang berbunyi “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, kebijakan pemerintah berdampak sangat bes ar bagi pendapatan para petani. Selain mereka harus menutup biaya produksi yang cukup besar para petani juga dihadapkan kepada harga gabah yang mungkin akan anjlok dikarenakan pasar sudah dipenuhi beras-beras impor. Hal ini akan sangat berdampak besar bagi pertumbuhan petani kecil dan secara tidak langsung kebijakan tersebut mungkin akan membunuh semangat kerja/bahkan berhenti 6 bertani dan mencoba jalan hidup yang dianggap lebih baik. Berkurangnya jumlah para petani dan lahan tentunya akan berdampak pada hasil dan jumlah produksi yang semakin mengecil
yang membuat negara kita akan selalu mengimpor beras. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris namun sekarang berubah menjadi negara pengimpor yang kekurangan. 2. Solusi
Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mendukung para petani seperti, pemberian bibit unggul, pupuk berkualitas dan sarana pertanian agar produksi meningkat sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras.
7 BAB III PENUTUP 1.
KESIMPULAN Dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ada memang sebagian sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila namun masih ada juga kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan nilia-nilai Pancasila.
2.
SARAN Pemerintah harus lebih mempertimbangkan kebijakan yang akan dikeluarkan agar tidak melenceng dari nilai-nilai pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia
8 DAFTAR PUSTAKA http://www.depkes.go.id/article/print/15020400002/program-indonesia-sehat-untuk-atasimasalah-kesehatan.html
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/09/124358826/Dilema.Pemerintah.Membuk a.Keran.Impor.Beras UUD 1945 HASIL AMANDEMEN & PROSES AMANDEMEN UUD 1945 LENGKAP
